GOOD GOVERNANCE DAN

WAWASAN KEBANGSAAN

MOH. FADLIDosen FH UB | Ketua Pusat Studi Peradaban UB |

Ketua BPPM FH-UB

Penyelenggaraan

pemerintahan

yang amanah

(Bintoro

Tjokroamidjojo)

Pengelolaan

pemerintahan

yang baik dan

bertanggunjawab

(LAN)

Tata-

pemerintahan

yang baik

(UNDP)

Pemerintahan

yang bersih/

clean

government

(Pakar HAN ada

yang memberi

arti lebih sempit)

PENGERTIAN

1. World BankGood governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

2. UNDPTata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

4. Robert Charlick Good governance adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif

melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

5. Bintoro Tjokroamidjojo Good Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga

disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang / develoving didalam Negara berkembang.

PRINSIP/ KARAKTERISTIK

Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2000:

Profesionalitas

Akuntabilitas

Transparansi

Pelayanan prima

Demokrasi

Efisiensi dan

efektivitas

Supremasi hukum

dan dapat diterima

oleh seluruh

masyarakat.

UNDP (1997):

Partisipasi

Akuntabilitas

Aturan hukum

Transparansi

Daya tangkap

Berorientasi

konsensus

Berkeadilan

Efektifitas dan

Efisiensi

Visi Strategis

PRINSIP/ KARAKTERISTIK

Bappenas:

1. Wawasan ke depan (visionary)2. Keterbukaan dan transparansi (opennes and transparency)3. Partisipasi masyarakat (community participation)4. Tanggung gugat (accountability)5. Supremasi hukum (rule of law)6. Demokrasi (democracy)7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)8. Daya tanggap (responsiveness)9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)10. Desentralisasi (decenralization)11. Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private and civil society partnership)12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality)13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection)14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).

MEMBANGUN NILAI TAMBAH BERKELANJUTAN

Kepercayaan, dukungan,

dan legitimasi politik dari

masyarakat akan diperoleh

jika pemerintah dapat

menyediakan pelayanan

publik yang memadai dan

menjalankan fungsi

perlindugan pada

masyarakat.

Pemerintah harus mampu

menciptakan stabilitas

politik, hukum, hankam,

ekonomi, dan sosial-budaya

untuk mendorong peran

dunia usaha dalam

pembangunan ekonomi.

Integrasi pengelolaan 3 pilar secara selaras

akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

STRATEGI PENERAPAN

Perencanaan(planning)

Pengorganisasian(organizing)

Pelaksanaan(actuating)

Pengawasan(controlling)

10 Negara dengan Pemerintahan

Terefisien di Dunia

DENMARK:PEMERINTAHAN TERBAIK DI DUNIA

Orang Denmark percaya bahwa semua kebaikan yangada di negaranya berawal dari kejujuran. Hal inidibuktikan dengan tingkat korupsi nyaris nol.

Memiliki kualitas demokrasi terbaik di dunia, dengankatakteristik budaya politik yang sangat fair dantransparan.

Negara paling aman di dunia. Negara yang terbaik dalam memberikan jaminan

keamanan sosial bagi warga negaranya, mulai darikesehatan, pendidikan, dana pensiun, dll.

Memberikan peluang yang sama dalam pekerjaan diberbagai sektor.

Negara yang bebas dan terbaik dalam menyatukanmasyarakatnya.

Institusi pemerintah dan swasta sangat transparan. Media memegang peranan penting dalam melakukan

kontrol.

M

e

n

g

a

p

a

?

PENGERTIAN

Wawasan Kebangsaan:

cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

WAWASAN KEBANGSAAN

“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”

(Soekarno)

“Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno)

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PWK)

Tujuan PWK (a.l):

Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna

pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara

yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal

Ika, dan NKRI;

> Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2012

SASARAN PWK

1) Organisasi politik

2) Organisasi kemasyarakatan (lembaga nirlaba lainnya)

3) Pegawai negeri sipil

4) Guru atau Pendidik

5) Tokoh agama/ masyarakat/adat.

1. PANCASILA

2. UUD NRI Tahun 1945

3. BhinnekaTunggal Ika

4. NKRIMateri

PWK

Arysio Nunes dos Santos: Atlantis The Lost Continent Finally Found (riset 30 tahun-hal 674)

Prof. Hugues Tertrais

(Sarbonne),Perancis dalam buku

Asie du Sud-Est: enjeu regional ou

enjeu mondial? – Asia Tenggara :

pertarungan regional atau

pertarungan global?; menulis

“I`Asie du Sud-Est apparait comme

un microcosme de l`Asie, voire du

Monde” – Asia tenggara

merupakan mikrokosmos asia

bahkan dunia. Dikenal Peneliti Belanda

sebagai

Negara Pusat

Peradaban Masa Lalu

NUSANTARA DIKENAL SEJAK RIBUAN TAHUN

SEBELUM MASEHI

1. PANCASILA1. Perspektif historis.

2. Makna dan fungsi Pancasila

1) Pancasila sebagai dasar negara

2) Pancasila sebagai ideologi

3) Pancasila sebagai falsafah

4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan

6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.

4. Aktualisasi Pancasila.

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA

1. Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.

2. Rangkaian ini ditutup dengan

Pidato Soekarno (1 Juni) yang

menawarkan lima prinsip dari

dasar negara yang diberi nama

Panca Sila.

3. Rumusan Soekarno tentang

Pancasila kemudian digodok

melalui “Panitia Delapan” yg

dibentuk oleh Ketua Sidang

BPUPKI.

4. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

5. Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA

2. UUD NRI TAHUN 1945

1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.

2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945.

4. Tema-tema pokok dalam ‘batang tubuh’

5. Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

6. Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI TAHUN 1945

• Konstitusi negara

• Landasan konstitusional yang menjadi dasar hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

• UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; (3) Penjelasan.

• Setelah perubahan, terdiri dari : (1) Pembukaan; (2) Pasal-pasal

PERUBAHAN UUD 1945

Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama.

Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000,

Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001,

Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

3. BHINNEKA TUNGGAL IKA

1) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis

2) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika

3) Perkembangan Ke-Bhinnekaan

4) Landasan teoritis

5) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

• Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu.

• Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.

• Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.

• Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan.

• Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka.

• Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila), semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.

MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

• Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara

4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

1) Perspektif historis

2) Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.

3) Landasan teoritis.

4) Mencintai dan mempertahankan NKRI

NKRI• Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama.

• Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa.

• Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.

• “mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat” (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)

SEKIAN & TERIMAKASIHMOH. FADLI

mfadlifh@ub.ac.id | mfadlifhub@gmail.com

mailto:mfadlifh@ub.ac.id