DAMPAK SOSIAL PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TANJUNG BENOA BALI
Pendahuluan Anom, Hitchcock, and Sunarta (2005) dalam Pro Poor
Tourism: Tanjung Benoa Focus Group Study menemukan : as might be
expected there were differences of opinion in the role of tourism
in their lives, but there was broad agreement around a number of
issues, which were largely regarded as positive. First, they were
aware of the diversity of economic opportunities provided by
tourism, not only through direct employment in the resort in the
hotels, but also in a range of related occupations outside or close
to the resort such as retail (clothing and souvenir shops),
hospitality (locally owned cafs and hotels) and land and street
maintenance; second, there was tourisms general knock on effect in
the economy that improved the quality of life through increased
educational opportunities and improved living conditions. An
important consideration for the predominantly Hindu villagers was
the enhanced ability of people in gainful employment to contribute
to the maintenance and functioning of the temples. Dalam
pengembangan kepariwisataan harus dibarengi dengan pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan memiliki kompetensi
sehingga mampu berperan dalam berbagai jenjang jabatan/pekerjaan di
sektor pariwisata karena berdasarkan penelitian I Wayan Bawa, dkk
(2001) tentang studi keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali di
bidang pariwisata menyatakan : (1) Keunggulan SDM etnis Bali di
bidang pariwisata diberbagai jenjang jabatan ternyata sebagian
besar terletak pada aspek-aspek pribadi yang lebih banyak merupakan
sifat-sifat bawaan (personal qualities) dan kemampuan dalam
berkerjasama dengan orang lain (human relations); (2) tidak
terdapat keunggulan atau kelebihan yang menonjol di bidang-bidang
yang ada hubungannya dengan kemampuan konseptual (conceptual
skills) dan kemampuan teknis (technical skills) yang justru
sebenarnya lebih banyak diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan
pengalaman di lapangan; dan (3) SDM etnis Bali juga memiliki
sejumlah kelemahan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek
manajerial dan aspek bisnis lainnya, sehingga apabila dilihat dari
jenjang jabatannya keunggulan SDM etnis Bali lebih banyak pada
tingkat pelaksana, untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan
SDM yang lebih
terarah agar nantinya benar-benar dapat menghasilkan
tenaga-tenaga yang profesional terutama sekali untuk
jabatan-jabatan pimpinan dan pelaku bisnis pariwisata. Pengembangan
kepariwisataan di Indonesia diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan
wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan daerah dan negara
tujuan wisata yang lain, untuk itu diusahakan penemuan potensi
objek dan daya tarik wisata yang baru dengan harapan mampu menambah
diversifikasi objek dan daya tarik wisata serta diupayakan
penciptaan keamanan yang kondusif serta rasa optimis harus tetap
dikobarkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan
kerja, pendapatan negara, daerah, dan masyarakat secara umum,
khususnya masyarakat lokal dengan terus mewujudkan pemberdayaan
masyarakat, mengimplementasikan pariwisata kerakyatan, pelestarian
lingkungan dan revitalisasi sosial budaya masyarakat (Anom, 2005).
Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan
diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai potensi
kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya, sumber daya
manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan untuk
mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable
Tourism Development) Garis - Garis Besar Haluan Negara
mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan budaya sektor
pariwisata serta bertujuan mempererat meningkatkan pergaulan
penerimaan antar devisa, bangsa. meningkatkan kesempatan berusaha
dan kesempatan kerja, memperkenalkan alam dan nusantara Adapun visi
kepariwisataan Indonesia adalah Pariwisata Menumbuhkembangkan
Kesejahteraan dan Perdamaian. Visi ini mengandung pengertian : 1)
Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional yang secara
seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang bidang lainnya,
demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia; 2) Indonesia
menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pembangunan
pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan
mancanegara(Depbudpar,2000). Menurut Undang Undang No. 25 Tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan
pariwisata adalah : 1) Mengembangkan dan memperluas diversifikasi
produk dan kualitas pariwisata nasional;
2) Berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber
daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan
budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat dan;
3) Mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar
luar negeri (Depbudpar,2000). Indonesia terus berupaya meningkatkan
sektor pariwisata, yang diharapkan terus mampu meningkatkan
kesempatan kerja, pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada
produk domestik bruto, hal ini sesuai dengan kajian bahwa kalau
mesin penggerak penyerapan tenaga kerja pada abad ke 19 adalah
pertanian, pada abad ke 20 adalah industri manufacturing dan pada
abad ke 21 adalah pariwisata (Dowid
J.Villiers,1999,dalamSalahWahab,1999).
Pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan tidak
menimbulkan kejenuhan wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan
daerah dan negara tujuan wisata yang lain, untuk itu diusahakan
penemuan potensi objek dan daya tarik wisata yang baru dengan
harapan mampu menambah diversifikasi objek dan daya tarik wisata
serta diupayakan penciptaan keamanan yang kondusif serta rasa
optimis harus tetap dikobarkan untuk meningkatkan kesempatan
berusaha, kesempatan kerja, pendapatan negara, daerah, dan
masyarakat secara umum, khususnya masyarakat lokal dengan terus
mewujudkan pemberdayaan masyarakat, mengimplementasikan pariwisata
kerakyatan, pelestarian lingkungan dan revitalisasi sosial budaya
masyarakat(Anom,2005). Dalam perencanaan dan pengembangan
pembangunan kepariwisataan diperlukan kajian yang mendalam dari
berbagai potensi kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya,
sumber daya manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan
untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable
Tourism Development)II. 2.1 Konsep Perencanaan dan Konsep
Pengembangan Pembangunan Pariwisata Perencanaan
Perencanaan (planning) adalah sebuah proses pengambilan
keputusan yang
menyangkut masa depan dari suatu destinasi atau atraksi.
Planning adalah proses yang bersifat dinamis untuk menentukan
tujuan, bersifat sistematis dalam mencapai tujuan yang ingin
dicapai, merupakan implementasi dari berbagai alternatif pilihan
dan evaluasi apakah pilihan tersebut berhasil. Proses perencanaan
menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik,
fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen
yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan
berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001). Perencanaan adalah sesuatu
proses penyusunan tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut
digambarkan dalam suatu tujuan (jangka pendek, jangka menengah,
maupun jangka panjang) yang didasarkan kemampuan-kemampuan fisik,
ekonomi, social budaya, dan tenagayang terbatas. Perencanaan
sebagai suatu alat atau cara harus memiliki 3 (tiga) kemampuan (the
three brains) yaitu : 1.Kemampuan melihat kedepan. 2.Kemampuan
menganalisis. 3.Kemampuan melihatinteraksi-interaksi, antara
permasalahan. Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980, bahwa
terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata.
Ke enam tahapan tersebut adalah : 1.Eksplorasi (pertumbuhan spontan
dan penjajakan) Pada tahapan ini jumlah wisatawan petualang relatif
kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya
yang masih alami di daerah tujuan wisata. Di samping jumlah
wisatawan yang kecil, juga ditambah dengan fasilitas dan kemudahan
yang kurang baik. Pada tahapan ini atraksi di daerah wisata belum
berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal akan
tinggi. 2.Keterlibatan Pada tahapan ini, inisiatif masyarakat lokal
menyediakan fasilitas wisatawan, kemudian promosi daerah wisata
dimulai dengan dibantu keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadi
peningkatan jumlah wisatawan. Musim wisatawan dan mungkin tekanan
pada publik untuk menyediakan infrastruktur.
3. Pengembangan dan Pembangunan Pada tahapan ini jumlah
wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan
bisa menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar
berdatangan memperbaharui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya
jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya
fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara Nasional
dan Regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk memecahkan
masalah yang terjadi, tetapi juga untuk pemasaran
internasional.
4.Konsolidasi dan Interelasi Pada tahapan ini, tingkat
pertumbuhan sudah mulau menurun walaupun total jumlah wisatawan
masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman
mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli sangat
kuat. 5.Kestabilan Pada tahapan ini, julah wisatawan yang datang
pada musim puncak wisatawan sudah tidak mampu lagi dilayani oleh
daerah tujuan pariwisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan
wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponenkomponen lain
pendukungnya adalah dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah
wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami
masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi. 6.Penurunan
kualitas (Decline) atau Kelahiran Baru (Rejuvenation). Pada tahapan
ini, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui
semula dan menjadi resort baru. Resort menjadi tergantung pada
sebuah daerah tangkapan secara geografi lebih kecil untuk
perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan
berpeluang kuat untuk berubah, dan fasilitas-
fasilitas pariwisata seperti akomodasi akan berubah
pemanfaatannya. Akhirnya pengambil kebijakan mengakui tingkatan ini
dan memutuskan untuk dikembangkan sebagai kelahiran baru.
Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang
seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, dan meninjau
kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut. Relevansi tahapan
tersebut di atas dalam konsep pembangunan pariwisata adalah bahwa
setiap tahapan/tingkatan pembangunan mempunyai karakter yang
berlainan, yang memerlukan perlakuan perencanaan yang berbeda pula.
Bali misalnya yang telah berada pada tahapan stagnation oleh
karenanya masalahmasalah evaluasi daya dukung (carrying capacity)
memerlukan pencermatan kembali, di samping masalah manajerial
lainnya yang secara keseluruhan perlu dituangkan dalam re-evaluasi
tata ruangnya. Konsekuensi dari adanya perbedaan karakteristik
dalam pembangunan atau perkembangan pariwisata menuntut seorang
perencana pariwisata untuk selalu mencermati bentuk keterkaitan
antara komponen kepariwisataan dengan karakteristik komponen
lingkungan untuk menentukan lingkup pekerjaan. Tipe Pembangunan
Pariwisata Di Indonesia atau di beberapa negara lain biasa dikenal
dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola, proses dan
tipe pengelolaannya, yaitu : tipe tertutup (enclave) atau
terstruktur dan tipe ke dua yaitu tipe terbuka (spontaneouse) atau
tidak terstruktur. Ke dua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan
yang jelas dalam hal karakteristiknya, terutama pada pola, proses
dan tipe pengelolaannya. Tipe tertutup atau terstruktur dapat
diambil contoh seperti kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, yang
diakui telah berhasil membangun dan mengembangan tipe kawasan
pariwisata tertutup. Sedangkan untuk tipe terbuka atau tidak
terstruktur dapat diambil contoh pada daerah daerah pariwisata di
Indonesia yang perkembangannya spontan, berikut: Pada umumnya
kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk
kawasan tersebut. Tipe ini memang tidak didesain untuk tujuan utama
pada seperti kawasan pariwisata Sanur dan Kuta. Tipe tertutup atau
terstruktur pada dasarnya ditandai oleh karakter-karakter
sebagai
keuntungan penduduk lokal. Tipe kawasan seperti ini akan
mempunyai kelebihan dalam kekuatan kesan yang ditumbuhkan sehingga
mampu menembus pasar internasional. Lokasi biasanya terpisah dari
masyarakat/penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan
mudah untuk dimonitor/dikontrol. Karena itu pengaruh sosial budaya
yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap penduduk lokal dapat
terdeteksi sejak dini. Lahan pada umumnya terbatas, sehingga
kawasan pariwisata biasanya tidak terlalu besar, sehingga masih
berada pada tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan
terkoordinir, dan akan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan
dana-dana secara internasional. Hal ini akan berfungsi sebagai
struktur utama dalam mengembangkan fasilitas yang berkualitas
tinggi yang pada umumnya diperuntukkan untuk kalangan internasional
yang berduit. Tipe ini tentunya akan membawa iklim harga tinggi
dengan harga-harga yang ditawarkan di dalam kawasan ini tidak akan
terjangkau oleh penduduk lokal. Tipe terbuka atau terstruktur yang
bersifat spontan pada umumnya ditandai dengan karakter-karakter
sebagai berikut : Tumbuh menyatu dengan struktur kehidupan baik
ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang
diperoleh dari wisatawan bisa secara langsung dinikmati oleh
penduduk lokal. Dampak perkembangan pariwisata terutama dampak
negatifnya menjalar dan menyatu dengan cepat ke dalam penduduk
lokal, sehingga sulit di monitoring/dikontrol. Kalau ingin
mengetahui tipe mana yang lebih baik dari ke dua tipe pembangunan
pariwisata tersebut, sangat tergantung dari sudut pandang kita
walaupun diketahui masing-masing tipe pengembangan pariwisata ini
sedikit tidaknya sangat tergantung dari karakteristik lokasi
pariwisata itu dikembangkan. Kalau hanya dengan pertimbangan
karakteristik lokasi, baik fisik, maupun sosial-budaya kita
sebetulnya sudah dapat menentukan tipe nama yang lebih cocok
dikembangkan di lokasi tersebut. Akan tetapi, sering
kebijaksanaan yang diambil sering tidak hanya memperhatikan hal
tersebut, walaupun banyak pihak yang harus dikorbankan. Kalau
dicermati tujuan pembangunan pariwisata tersebut, untuk siapa
sebetulnya pembangunan itu dilakukan, maka
pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan masyarakat harus lebih
dikedepankan. Pembahasan Secara umum perencanaan adalah suatu
proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan itu
sendiri merupakan alat dan bukan tujuan, perencanaan adalah alat
untuk mencapai tujuan, dengan demikian dapat berubah ubah menurut
tempat, waktu dan keadaan. Perencanaan sebagai alat untuk dibuat
sedemikian rupa sehingga fleksibel untuk tiap era pembangunan.
Perencanaan dipakai sebagai alat atau cara karena hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa : Dengan perencanaan dapat
dibuat urutan urutan kegiatan menurut skala prioritas untuk
mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dibuat pengakolasian
sumber daya yang paling baik. Alternatif dapat dibuat, agar sumber
digunakan dengan sebaik baiknya. Perencanaan merupakan alat ukur
daripada kemajuan ekonomi dan juga sebagai alat pengawas daripada
pelaksanaan pembangunan. Melalui perencanaan dapat dibuat perkiraan
keadaan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan diharapkan
pembangunan tidak akan terputus putus, sebab perencanaan 1.
merencanakan proses pembangunan yang menyeluruh. Ada beberapa
alasan mengapa perencanaan diperlukan : Memberipengarahan, Dengan
adanya perencanaan para pelaksana dalam suatu organisasi atau tim
mengetahui apa yang hendak dilakukannya dan kearah mana yang akan
dituju, atau apa yang akan dicapai. 2. Membimbing kerjasama,
Perencanaan dapat membimbing para petugas bekerja tidak menurut
kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, ia merasa sebagai
bagian dari suatu tim, di tempat tugas seorang banyak tergantung
dari tugas yang lainnya.
3.
Menciptakan koordinasi, Bila dalam suatu proyek masing masing
keahlian berjalan secara terpisah, kemungkinan besar tidak akan
tercapai suatu inkronisasi dalam pelaksanaan. Karena itu sangat
diperlukan adanya koordinasi antara beberapa aktivitas yang
dilakukan.
4.
Menjamin tercapainya kemajuan, Suatu perencanaan umumnya telah
menggariskan suatu program yang hendak dilakukan meliputi tugas
yang tanggung jawab tiap individu atau tim dalam proyek yang
dikerjakan. Bila ada penyimpangan antara yang telah direncanakan
dengan apa yang telah dilaksanakan, akan segera dapat dihindarkan.
Dengan demikian akan dapat dilakukan koreksi pada saat diketahui,
sehingga sistem ini akan mempercepat penyelesaian suatu proyek.
5.
Untuk memperkecil resiko, Perencanaan mencakup mengumpulkan data
yang relevan (baik yang tersedia, maupun yang tidak tersedia) dan
secara hati hati menelaah segala kemungkinan yang terjadi sebelum
diambil auatu keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar intuisi,
kerjakan ini kerjakan itu tanpa melakukan suatu penelitian pasar
atau tanpa melakukan perhitungan rates of return on invesment,
sangat dikhawatirkan akan menghadapi resiko besar. Karena itu
perencanaan lebih lebih memperkecil resiko yang timbul
berlebihan.
6.
Mendorong dalam pelaksanaan. Perencanaan terjadi agar suatu
organisasi dapat memperoleh kemajuan secara sistematis dalam
mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif sendiri. Itu
pulalah sebabnya untuk mencapai suatu hasil diperlukan tindakan,
namun demikian untuk melakukan tindakan dibutuhkan suatu
perencanaan dan program. Di samping itu untuk membuat suatu
perencanaan diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengambil
keputusan. Dengan demikian untuk mengetahui data yang perlu
dikumpulkan kita memerlukan tujuan yang hendak dicapai terlebih
dahulu, sedangkan untuk mencapai suatu tujuan (objectives)
diperlukan suatu pemikiran (thought) yang khusus. Jadi perencanaan
(planning) merupakan suatu mata rantai yang esensial antara
pemikiran (thought) dan pelaksanaan (action). Dengan perkataan
lain kita dapat mengatakan bahwa Thought without action is
merely philosophy, action without thought is merely stupidity (Oka
A Yoeti, 1997).
