Dampak Sosial an Pariwisata Di Tanjung Benoa Bali

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    960

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

DAMPAK SOSIAL PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TANJUNG BENOA BALI Pendahuluan Anom, Hitchcock, and Sunarta (2005) dalam Pro Poor Tourism: Tanjung Benoa Focus Group Study menemukan : as might be expected there were differences of opinion in the role of tourism in their lives, but there was broad agreement around a number of issues, which were largely regarded as positive. First, they were aware of the diversity of economic opportunities provided by tourism, not only through direct employment in the resort in the hotels, but also in a range of related occupations outside or close to the resort such as retail (clothing and souvenir shops), hospitality (locally owned cafs and hotels) and land and street maintenance; second, there was tourisms general knock on effect in the economy that improved the quality of life through increased educational opportunities and improved living conditions. An important consideration for the predominantly Hindu villagers was the enhanced ability of people in gainful employment to contribute to the maintenance and functioning of the temples. Dalam pengembangan kepariwisataan harus dibarengi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan memiliki kompetensi sehingga mampu berperan dalam berbagai jenjang jabatan/pekerjaan di sektor pariwisata karena berdasarkan penelitian I Wayan Bawa, dkk (2001) tentang studi keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali di bidang pariwisata menyatakan : (1) Keunggulan SDM etnis Bali di bidang pariwisata diberbagai jenjang jabatan ternyata sebagian besar terletak pada aspek-aspek pribadi yang lebih banyak merupakan sifat-sifat bawaan (personal qualities) dan kemampuan dalam berkerjasama dengan orang lain (human relations); (2) tidak terdapat keunggulan atau kelebihan yang menonjol di bidang-bidang yang ada hubungannya dengan kemampuan konseptual (conceptual skills) dan kemampuan teknis (technical skills) yang justru sebenarnya lebih banyak diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman di lapangan; dan (3) SDM etnis Bali juga memiliki sejumlah kelemahan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek manajerial dan aspek bisnis lainnya, sehingga apabila dilihat dari jenjang jabatannya keunggulan SDM etnis Bali lebih banyak pada tingkat pelaksana, untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan SDM yang lebih

terarah agar nantinya benar-benar dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional terutama sekali untuk jabatan-jabatan pimpinan dan pelaku bisnis pariwisata. Pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan daerah dan negara tujuan wisata yang lain, untuk itu diusahakan penemuan potensi objek dan daya tarik wisata yang baru dengan harapan mampu menambah diversifikasi objek dan daya tarik wisata serta diupayakan penciptaan keamanan yang kondusif serta rasa optimis harus tetap dikobarkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pendapatan negara, daerah, dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat lokal dengan terus mewujudkan pemberdayaan masyarakat, mengimplementasikan pariwisata kerakyatan, pelestarian lingkungan dan revitalisasi sosial budaya masyarakat (Anom, 2005). Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai potensi kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya, sumber daya manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Garis - Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan budaya sektor pariwisata serta bertujuan mempererat meningkatkan pergaulan penerimaan antar devisa, bangsa. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memperkenalkan alam dan nusantara Adapun visi kepariwisataan Indonesia adalah Pariwisata Menumbuhkembangkan Kesejahteraan dan Perdamaian. Visi ini mengandung pengertian : 1) Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional yang secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang bidang lainnya, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia; 2) Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pembangunan pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara(Depbudpar,2000). Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan pariwisata adalah : 1) Mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional;

2) Berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat dan; 3) Mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar,2000). Indonesia terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata, yang diharapkan terus mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada produk domestik bruto, hal ini sesuai dengan kajian bahwa kalau mesin penggerak penyerapan tenaga kerja pada abad ke 19 adalah pertanian, pada abad ke 20 adalah industri manufacturing dan pada abad ke 21 adalah pariwisata (Dowid J.Villiers,1999,dalamSalahWahab,1999).

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan daerah dan negara tujuan wisata yang lain, untuk itu diusahakan penemuan potensi objek dan daya tarik wisata yang baru dengan harapan mampu menambah diversifikasi objek dan daya tarik wisata serta diupayakan penciptaan keamanan yang kondusif serta rasa optimis harus tetap dikobarkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pendapatan negara, daerah, dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat lokal dengan terus mewujudkan pemberdayaan masyarakat, mengimplementasikan pariwisata kerakyatan, pelestarian lingkungan dan revitalisasi sosial budaya masyarakat(Anom,2005). Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai potensi kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya, sumber daya manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)II. 2.1 Konsep Perencanaan dan Konsep Pengembangan Pembangunan Pariwisata Perencanaan

Perencanaan (planning) adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang

menyangkut masa depan dari suatu destinasi atau atraksi. Planning adalah proses yang bersifat dinamis untuk menentukan tujuan, bersifat sistematis dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, merupakan implementasi dari berbagai alternatif pilihan dan evaluasi apakah pilihan tersebut berhasil. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001). Perencanaan adalah sesuatu proses penyusunan tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut digambarkan dalam suatu tujuan (jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang) yang didasarkan kemampuan-kemampuan fisik, ekonomi, social budaya, dan tenagayang terbatas. Perencanaan sebagai suatu alat atau cara harus memiliki 3 (tiga) kemampuan (the three brains) yaitu : 1.Kemampuan melihat kedepan. 2.Kemampuan menganalisis. 3.Kemampuan melihatinteraksi-interaksi, antara permasalahan. Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata. Ke enam tahapan tersebut adalah : 1.Eksplorasi (pertumbuhan spontan dan penjajakan) Pada tahapan ini jumlah wisatawan petualang relatif kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Di samping jumlah wisatawan yang kecil, juga ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang kurang baik. Pada tahapan ini atraksi di daerah wisata belum berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal akan tinggi. 2.Keterlibatan Pada tahapan ini, inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisatawan, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Musim wisatawan dan mungkin tekanan pada publik untuk menyediakan infrastruktur.

3. Pengembangan dan Pembangunan Pada tahapan ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan bisa menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaharui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara Nasional dan Regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk memecahkan masalah yang terjadi, tetapi juga untuk pemasaran internasional.

4.Konsolidasi dan Interelasi Pada tahapan ini, tingkat pertumbuhan sudah mulau menurun walaupun total jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli sangat kuat. 5.Kestabilan Pada tahapan ini, julah wisatawan yang datang pada musim puncak wisatawan sudah tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan pariwisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponenkomponen lain pendukungnya adalah dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi. 6.Penurunan kualitas (Decline) atau Kelahiran Baru (Rejuvenation). Pada tahapan ini, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui semula dan menjadi resort baru. Resort menjadi tergantung pada sebuah daerah tangkapan secara geografi lebih kecil untuk perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah, dan fasilitas-

fasilitas pariwisata seperti akomodasi akan berubah pemanfaatannya. Akhirnya pengambil kebijakan mengakui tingkatan ini dan memutuskan untuk dikembangkan sebagai kelahiran baru. Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, dan meninjau kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut. Relevansi tahapan tersebut di atas dalam konsep pembangunan pariwisata adalah bahwa setiap tahapan/tingkatan pembangunan mempunyai karakter yang berlainan, yang memerlukan perlakuan perencanaan yang berbeda pula. Bali misalnya yang telah berada pada tahapan stagnation oleh karenanya masalahmasalah evaluasi daya dukung (carrying capacity) memerlukan pencermatan kembali, di samping masalah manajerial lainnya yang secara keseluruhan perlu dituangkan dalam re-evaluasi tata ruangnya. Konsekuensi dari adanya perbedaan karakteristik dalam pembangunan atau perkembangan pariwisata menuntut seorang perencana pariwisata untuk selalu mencermati bentuk keterkaitan antara komponen kepariwisataan dengan karakteristik komponen lingkungan untuk menentukan lingkup pekerjaan. Tipe Pembangunan Pariwisata Di Indonesia atau di beberapa negara lain biasa dikenal dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola, proses dan tipe pengelolaannya, yaitu : tipe tertutup (enclave) atau terstruktur dan tipe ke dua yaitu tipe terbuka (spontaneouse) atau tidak terstruktur. Ke dua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan yang jelas dalam hal karakteristiknya, terutama pada pola, proses dan tipe pengelolaannya. Tipe tertutup atau terstruktur dapat diambil contoh seperti kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, yang diakui telah berhasil membangun dan mengembangan tipe kawasan pariwisata tertutup. Sedangkan untuk tipe terbuka atau tidak terstruktur dapat diambil contoh pada daerah daerah pariwisata di Indonesia yang perkembangannya spontan, berikut: Pada umumnya kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memang tidak didesain untuk tujuan utama pada seperti kawasan pariwisata Sanur dan Kuta. Tipe tertutup atau terstruktur pada dasarnya ditandai oleh karakter-karakter sebagai

keuntungan penduduk lokal. Tipe kawasan seperti ini akan mempunyai kelebihan dalam kekuatan kesan yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional. Lokasi biasanya terpisah dari masyarakat/penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan mudah untuk dimonitor/dikontrol. Karena itu pengaruh sosial budaya yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap penduduk lokal dapat terdeteksi sejak dini. Lahan pada umumnya terbatas, sehingga kawasan pariwisata biasanya tidak terlalu besar, sehingga masih berada pada tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, dan akan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana secara internasional. Hal ini akan berfungsi sebagai struktur utama dalam mengembangkan fasilitas yang berkualitas tinggi yang pada umumnya diperuntukkan untuk kalangan internasional yang berduit. Tipe ini tentunya akan membawa iklim harga tinggi dengan harga-harga yang ditawarkan di dalam kawasan ini tidak akan terjangkau oleh penduduk lokal. Tipe terbuka atau terstruktur yang bersifat spontan pada umumnya ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut : Tumbuh menyatu dengan struktur kehidupan baik ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan bisa secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Dampak perkembangan pariwisata terutama dampak negatifnya menjalar dan menyatu dengan cepat ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit di monitoring/dikontrol. Kalau ingin mengetahui tipe mana yang lebih baik dari ke dua tipe pembangunan pariwisata tersebut, sangat tergantung dari sudut pandang kita walaupun diketahui masing-masing tipe pengembangan pariwisata ini sedikit tidaknya sangat tergantung dari karakteristik lokasi pariwisata itu dikembangkan. Kalau hanya dengan pertimbangan karakteristik lokasi, baik fisik, maupun sosial-budaya kita sebetulnya sudah dapat menentukan tipe nama yang lebih cocok dikembangkan di lokasi tersebut. Akan tetapi, sering

kebijaksanaan yang diambil sering tidak hanya memperhatikan hal tersebut, walaupun banyak pihak yang harus dikorbankan. Kalau dicermati tujuan pembangunan pariwisata tersebut, untuk siapa sebetulnya pembangunan itu dilakukan, maka pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan. Pembahasan Secara umum perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan itu sendiri merupakan alat dan bukan tujuan, perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian dapat berubah ubah menurut tempat, waktu dan keadaan. Perencanaan sebagai alat untuk dibuat sedemikian rupa sehingga fleksibel untuk tiap era pembangunan. Perencanaan dipakai sebagai alat atau cara karena hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa : Dengan perencanaan dapat dibuat urutan urutan kegiatan menurut skala prioritas untuk mencapai tujua...

Recommended

View more >