1. Dampak Pariwisata terhadap Masyarakat Adat di Bali

Dampak positif Pariwisata terhadap aktivitas masyarakat adat di Bali

Dimana diketahui bahwa hampir sebagian masyarakat di Bali bekerja dan mempertaruhkan nasibnya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pariwisata,sehingga dampak dari pariwisata itu sendiri sebagai hasilnya dapatlah membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di Bali pada umumnya.

Dimana tersebarnya lapangan pekerjaan yang lebih banyak terkait pariwisata dapat memberikan peluang pekerjaan lebih banyak terhadap masyarakat di Bali,terkait dengan masyarakat adat,damapk positif yang dapat dipetik adalah dimana diberikannya peluang terhadap masyarakat adat yang memiliki kesenian-kesenian yang khas di masing-masing daerah untuk memperkenalkan dan sekaligus menjadikan sebagai suatu penghasilan bagi masyarakat tersebut.

Sebagai contohnya adalah diperkenalkannya tentang kebudayaan-kebudayaan masyarakat terkait kepercayaan masyarakat adat di bali,dengan adanya pementasa-pementasan kesenian seperti tari-tarian bali,seperti tari kecak,tari pendet,dan lainnya,selain itu adanya perkenalan tentang sejarah-sejarah perkembangan hidup masyarakat di bali yang telah mengalami banyak perubahan baik terkait budaya serta perjuangan-perjuangan kehidupan masyarakatnya yang diabadikan melalui sebuah media seni seperti lukisan-lukisan,seperti misalnya adanya museum-museum seni seperti museum la-mayour,museum bajrasandi,museum bali,museum subak serta masih banyak yang lainnya.

Dampak negative Pariwisata terhadap aktivitas masyarakat adat di Bali

Pengaruh-pengaruh pariwisata mengakibatkan suatu perubahan social,dimana bisa perubahan yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki,dimana perubahan yang dikehedaki tersebut pastinya adalah perubahan yang “dianggap baik”oleh masyarakat terkait dengan dampak pariwisata yang akan mengakibatkan perubahan masyarakat kea rah yang diharapkan,seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam bidang lingkungan misalnya,dimana Bali yang terkenal dengan lingkungan yang dibanggakan akan mulai tergerus dengan adanya pembangunan-pembangunan hotel yang kadang meniyishkan kepentingan masyarakat,dimana akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya lahan pertanian sehingga masyarakat yang mengandalkan hidup dari pertanian mulai tersisih dan terancam beralih pekerjaan,dimana pariwisata terkait pertanian yaitu system pengairan subak juga merupakan suatu objek wisata yang diminati pengunjung.

Dalam bidang ekonomi misalnya,dimana dengan adanya pariwisata secara tidak sadar harga-harga barang dalam penjualan menyesuaikan dengan harga wisatawan sehingga bisa dikatakan harga melambung tinggi dan sangat menyusahkan masyarakat adat yang kurang mampu,seperti misalnya harga-harga barang pada daerah Kuta yang merupakan salah satu idaman pariwisata dari para wisatawan sangat berbeda dengan harga-harga pada daerah-daerah pedalaman terkait dengan barang yang sama. Dalam bidang agama yaitu berkurangnya kesakralan upacara adat Bali (terutama di sepanjang pantai kuta). Pada saat melaksanakan upacara melasti, banyak wisatawan yang menggunakan

bikini menyaksikan upacara, hal ini tentunya sangat kontras dengan masyarakat bali yang begitu khusuk melaksanakan upacara. Selain itu juga terjadi Akulturasi budaya, terjadi pergeseran komposisi jumlah penduduk dimana pada saat ini trend yang terjadi adalah penduduk luar Bali semakin banyak datang untuk mencari penghidupan. Dalam bidang bahasa juga,pelestarian dalam bahasa-bahasa bali sekarang lebih berkurang,dimana pariwisata memacu masyarakat untuk fasih dalam berbahasa inggris,atau bahasa lainnya,sehingga bahasa daerah kadang dilupakan,terbukti juga pada minat para mahasiswa perguruan tinggi lebih memilih jurusan bahasa inggris daripada bahasa daaerah bali. Dalam bidang social,sering terjadinya ketidaksenangan beberapa masyarakat terhadap pengaruh budaya-budaya asing yang tidak jarang mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat dan mengubah pola piker masyarakat yang kadang mengkaibatkan pola-pola piker yang melegalkan suatu hal yang dahulu dianggap tabu.

Perspektif tingkat kemiskinan

Kondisi geografis dan sulitnya mendapatkan air rupanya menjadi salah satu factor penyebab persoalan kemiskinan yang akut di Nusa Penida. Setidaknya, hal itu terlihat dari 8 dari 16 desa (50 persen) di Nusa Penida menjadi desa yang mendapat prioritas penanggulangan kemiskinan.

Kedelapan desa itu, Desa Pejukutan, Tanglad, Batumadeg, Batukandik, Sekartaji, Klumpu, Bunga Mekar dan Sakti. Empat diantaranya malah termasuk desa rawan pangan di Nusa Penida. “Ini jelas menjadi pekerjaan yang tak mudah bagi Pemkab Klungkung. Air memang merupakan salah satu penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di daerah Nusa Penida.

Kecamatan Nusa Penida, berpenduduk lebih dari 58 ribu jiwa. Selama ini pemerintah memang selalu berusaha memenuhi kebutuhan air masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya mengangkat sumber air Guyangan. Hanya, upaya tersebut hingga saat ini belum membuahkan hasil maksimal bagi masyarakat. Air Guyangan pun belum termanfaatkan oleh keseluruhan masyarakat. Karena belum seluruh desa memperoleh jaringan air tersebut.

Hal ini menjadi suatu contoh dari perspektif tingkat kemiskinan.

Rasio Ketimpangan

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut beberapa contohnya.

1. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut Kurva Lorenz, seperti yang diperlihatkan kurva di bawah ini.

Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE.

Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0)

Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengatagorikan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

Nilai Koefisien Gini Distribusi Pendapatan

.... < 0,4 Tingkat ketimpangan rendah

0,4 < 0,5 Tingkat ketimpangan sedang

.... > 0,5 Tingkat ketimpangan tinggi

2. Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Distribusi Pendapatan Tingkat Ketimpangan

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya

< 12% dari keseluruhan pengeluaranTinggi

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya

12%–17% dari keseluruhan pengeluaranSedang

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya

> 17% dari keseluruhan pengeluaranRendah

Daya serap tenaga kerja

Kalau dicermati, kecuali Badung, Gianyar dan Denpasar, hampir sebagian besar kabupaten di Bali menjadikan sektor pertanian dalam arti luas sebagai andalan daya serap tenaga kerja bagi penduduknya. Pada tahun 2003, sektor pertanian, perkebunan dan peternakan menyerap tenaga kerja 669.889 orang atau 37,95 persen dari seluruh tenaga kerja di Bali.

Menyusul perdagangan, hotel dan restoran 403.465 orang (22,85%), industri dan jasa kemasyarakatan sosial masing-masing 239.582 (13,57 persen) dan 213.375 (12,09 persen). Sektor yang paling kecil menyerap tenaga kerja adalah listrik, gas dan air hanya 3.760 orang atau 0,21 persen. Ini karena potensi di sektor tersebut memang sedikit. Bali memang miskin akan potensi hasil tambang dan bahan industri.

Kondisi di atas merupakan potret ketenagakerjaan seluruh Bali. Kalau diamati per kabupaten/kota, nampak jelas bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran atau pariwisata sangat dominan. Boleh dikata, lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi di ketiga daerah itu terkonsentrasi di sektor pariwisata.

Kebijakan harusnya diterapkan secara konsisten oleh petugas berwewenang. Data terakhir menyebutkan, pengangguran terbuka di Bali mencapai 144.737 orang. Jumlah itu ekuivalen dengan 7,58 persen dari angkatan kerja di Pulau Dewata yang jumlahnya mencapai 1.765.317 orang.

Betapapun akuratnya data Susenas 2003 ini, banyak kalangan yang menilai angka tersebut seperti puncak gunung es di permukaan laut. Artinya, jumlah penganggur di Bali bisa jauh lebih besar dari apa yang diungkapkan. Namun, masalah ketenagakerjaan memang bukan sekadar angka-angka. Yang terpenting bagaimana memecahkan persoalannya. Termasuk memeratakan kesempatan kerja.

Kalau kita mau jujur melihat fakta yang ada sebenarnya, masalah tenaga kerja bukan hal yang terlalu sulit dicarikan jalan keluarnya. Tanah Bali meski tak terlalu luas, namun masih tetap bisa menjanjikan sepanjang ada komitmen bersama untuk mengelolanya menjadi suatu kekuatan ekonomi bagi masyarakatnya.

2. Tingkat kemiskinan di IndonesiaPada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa.

Di tengah luar biasanya energi yang telah dicurahkan pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, laporan BPS ini kembali mengkonfirmasi, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. Dan sayangnya, dengan kecepatan yang lambat.

Konsekwensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen tahun depan seperti ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bakal sulit (baca: mustahil) dicapai. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM Juni lalu dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1 persen pada 5-6 bulan mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penurunan kemiskinan memang kurang memuaskan. Statistik menunjukkan, sejak Maret 2007 hingga Maret tahun ini, laju penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata hanya sebesar 0,87 persen per tahun. Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari 53,1 triliun pada 2007 hingga menjadi 106,8 triliun pada 2013 (Kemenkeu, 2013).

Berdasarkan jawaban di nomor satu, dibanding dengan Bali, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, sedangkan di Bali terlihat penurunan yang terjadi tidak terlalu bisa dirasakan.

%komulatif

Pendapatan

%komulatif penduduk

Diagram diatas menunjukkan rasio komulatif di Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia

Pemerintah menargetkan penurunan tenaga kerja lulusan sekolah dasar menjadi 25% sedangkan tenaga kerja lulusan sekolah mennengah pertama dapat naik menjadi 20%. Saat ini tenaga kerja lulusan sekolah dasar (SD) masih (49,53% dari angkatan kerja di Indonesia , sedangkan yang lulusan sekolah menengah pertama mencapai 21,22%. Dengan begini tenaga kerja akan semakin meningkat di Indonesia dan kualitasnya semakin tinggi.

3. Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33),pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan

AB

OP

E

mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksunya tetap sama. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55).

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002: 5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005: 205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000: 57), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu

pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dengan bahasa lain, Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Jadi, dengan bukan bermaksud ‘menggurui’, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu.

Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

4. Data Inflasi Indonesia 5 tahun terakhir

Inflasi Umum , Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, 2009-2013 (2007=100 )

Tahun/Bulan Inflasi Umum IntiHarga Yang Diatur Pemerintah

Barang Bergejolak

2013 7,66 4,30 15,33 11,58

Januari 1,03 0,36 0,20 3,76

Februari 0,75 0,30 0,72 2,32

Maret 0,63 0,13 0,24 2,44

April -0,10 0,14 0,14 -0,96

Mei -0,03 0,06 0,96 -1,10

Juni 1,03 0,32 3,24 1,18

Juli 3,29 0,99 7,90 6,07

Agustus 1,12 1,01 0,62 1,82

September -0,35 0,57 0,34 -3,38

Oktober 0,09 0,34 0,25 -0,80

2012 4,30 4,40 2,66 5,68

Januari 0,76 0,44 0,43 2,02

Februari 0,05 0,33 0,24 -0,94

Maret 0,07 0,20 0,24 -0,41

April 0,21 0,23 0,32 0,07

Maret 0,07 0,18 0,09 -0,25

Juni 0,62 0,34 0,26 1,73

Juli 0,70 0,54 0,03 1,82

Agustus 0,95 0,97 0,35 1,46

September 0,01 0,34 0,28 -1,17

Oktober 0,16 0,33 0,23 -0,41

November 0,07 0,14 0,05 -0,11

Desember 0,54 0,28 0,10 1,82

2011 3,79 4,34 2,78 3,37

Januari 0,89 0,49 0,26 2,42

Februari 0,13 0,31 0,32 -0,48

Maret -0,32 0,25 0,21 -2,28

April -0,31 0,25 0,17 -2,31

Mei 0,12 0,27 0,20 -0,44

Juni 0,55 0,33 0,32 1,42

Juli 0,67 0,42 0,21 2,05

Agustus 0,93 1,09 0,29 1,00

September 0,27 0,39 0,32 -0,20

Oktober -0,12 -0,12 0,16 -0,37

November 0,34 0,31 0,15 0,72

Desember 0,57 0,28 0,14 1,92

2010 6,96 4,28 5,40 17,74

Januari 0,84 0,59 0,44 1,98

Februari 0,30 0,15 0,18 1,00

Maret -0,14 0,15 0,08 -1,14

April 0,15 0,09 0,23 0,34

Mei 0,29 0,25 0,15 0,57

Juni 0,97 0,34 0,19 3,70

Juli 1,57 0,49 1,24 5,46

Agustus 0,76 0,52 2,09 0,45

September 0,44 0,59 0,18 0,28

Oktober 0,06 0,36 0,08 -0,97

November 0,60 0,30 0,23 1,69

Desember 0,92 0,38 0,18 3,29

2009 2,78 4,28 -3,26 3,95

Januari -0,07 0,44 -2,67 0,79

Februari 0,21 0,68 -2,20 0,98

Maret 0,22 0,46 0,04 -0,40

April -0,31 -0,04 0,14 -1,53

Mei 0,04 0,13 0,04 -0,27

Juni 0,11 0,20 0,09 -0,23

Juli 0,45 0,31 0,13 1,22

Agustus 0,56 0,43 0,20 1,41

September 1,05 0,80 0,29 2,67

Oktober 0,19 0,20 -0,01 0,35

November -0,03 0,18 0,11 -0,85

Desember 0,33 0,40 0,68 -0,19

Orang – orang yang merasakan dampak inflasi

Pihak-pihak yang diuntungkan:

a. Para pengusaha, yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar.

b. Para pedagang, yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar.

c. Para spekulan, yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka.

d. Para peminjam, karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadi inflasi. Misalnya, para pengambil kredit KPR BTN sebelum inflasi yang mengakibatkan harga bahan bangunan dan rumah KPR BTN naik, sedangkan jumlah angsuran yang harus dibayar kepada BTN tetap tidak ikut dinaikkan.

Pihak-pihak yang dirugikan :

a. Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.

b. Mereka yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan.

c. Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan.

d. Para pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi. Misalnya, sebelum inflasi, pinjaman Rp 500.000,00 = 25 gram emas, sesudah inflasi = 20 gram emas.

e. Para penabung, karena pada saat inflasi bunga yang diperoleh dari tabungan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga yang terjadi. Di samping itu akibat naiknya harga barang-barang dan jasa, nilai uang yang ditabung menjadi lebih rendah/turun, jika dibandingkan dengan sebelum terjadi inflasi.