Kelompok 9 APRS 1

DAMPAK DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA

KELOMPOK 9

Risyad.Meivi.Riana.Indah.Anggi.Lala.Niar.Samir.Furi.Romi

Kelompok 9 APRS

Latar belakang

2

Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman tinggi yang tersebar di berbagai area geografis yang unik. Adanya kepercayaan, kebudayaan dan cara berpikir yang berbeda disetiap masyarakat membuat penanganan masalah pada setiap daerah harus berbeda. Untuk penanganan masalah tersebut kita harus menyesuaikan karakterisitik daerah tersebut.

Kelompok 9 APRS 3

DESENTRALISASI DALAM ORGANISASI PUSKESMAS

PENGERTIAN DESENTRALISASI

MANFAAT DAN FUNGSI UTAMA DESENTRALISASI

UU YANG MENGATUR

PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM BIDANG KESEHATANSERTA DAMPAKNYA

STUDI KASUS

Kelompok 9 APRS 4

.DESENTRALISASI.

“ pendelegasian wewenang dalam membuat

keputusan dan kebijakan kepada orang-orang

yang berada pada level bawah dalam suatu

organisasi.”

Kelompok 9 APRS 5

Maksudnya adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat pada pemerintah daerah

untuk membuat kebijakan sendiri berdasar

kondisi daerahnya.

Termasuk membuat kebijakan kesehatan.

Kelompok 9 APRS 6

MANFAAT

• Meningkatkan keadilan• Meningkatkan efisiensi• Meningkatkan kualitas• Pelayan Kesehatan lebih maksimal• Peran dan Fungsi Puskesmas Dalam sistem

Desentralisasi

Kelompok 9 APRS 7

FUNGSI

• Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan prioritas sektor kesehatan dalam wilayah jangkauan puskesmas,

• Alokasi sumber daya yang adil, • Memelihara kesehatan,• Melaksanakan penelitian dasar dalam proses

kesehatan.

Kelompok 9 APRS 8

UU YANG MENGATUR

• UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

• Peraturan Pemerintah No.49 tahun 1952 tentang

pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada

Daerah-daerah Swatantra Provinsi di Jawa.

Kelompok 9 APRS 9

UU YANG MENGATUR (cont.)• Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan :

1. Di dalam pasal 13 disebutkan urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah Provinsi merupakan

urusan dalam skala provinsi antara lain meliputi

penanganan bidang kesehatan.

2. Urusan wajib yang menjadi pemerintahan daerah untuk

Kabupaten/Kota merupakan urusan Kabupaten/Kota,

antara lain meliputi penanganan bidang Kesehatan.

Kelompok 9 APRS 10

PELAKSANAAN

Kelompok 9 APRS 11

TABEL“Klik tulisan di atas untuk

menampilkan tabel pelaksanaan”

Kelompok 9 APRS 12

DAMPAK

Kelompok 9 APRS 13

(-)

• kekhawatiran pemerintah pusat bahwa data pelayanan kesehatan tidak dilaporkan ke pusat.

• menghambat respons terhadap kejadian luar biasa

• Belum terbiasa dengan desentralisasi

Kelompok 9 APRS 14

(+)

• Di samping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi pada puskesmas diharapkan biaya birokrasi menjadi lebih efisien

• Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

• Masyarakat menginginkan adanya suatu kemandirian yang diberikan pada mereka untuk berusaha mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki. Karena, mereka lebih mengetahui apa saja yang terbaik bagi mereka.

Kelompok 9 APRS 15

STUDI KASUS

Kelompok 9 APRS 16

KEBIJAKAN DESENTRALISASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BOGOR

Kebijakan desentralisasi puskesmas di kabupaten Bogor sudah

mulai dipersiapkan sejak tahun 2000 bahkan menurut beberapa

responden yang berhasil diwawancara menjelaskan bahwa kebijakan

desentralisasi untuk puskesmas sudah diawali dengan penyerahan

sebagian urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdapat

pada PP 7 tahun 1997.

Responden umumnya berpendapat bahwa desentralisasi pada

sektor kesehatan merupakan hal yang tepat dan selayaknya

dillaksanakan di tingkat kabupaten termasuk Kabupaten Bogor.

Kelompok 9 APRS 17

Seiring dengan kebijakan tersebut pemerintah

kabupaten Bogor banyak melakukan upaya-

upaya perubahan salah satunya adalah upaya

untuk mempercepat pembangunan dengan

menggalakkan sebuah visi yaitu ”Mewujudkan

Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera

berlandaskan Iman dan Takwa”

Kelompok 9 APRS 18

Desentralisasi telah mengubah struktur organisasi

pada instansi pemerintah daerah di Kabupaten Bogor.

Hal ini dapat diliha pada Perda dan SK Bupati tentang

perangkat daerah dan SOTK (Struktur Organisasi tata

kerja) Dinas Kesehatan dimana terjadi perubahan yang

cukup penting dari SOTK sebelumnya diantaranya

perubahan eselonisasi pejabat struktural yaitu eselon

kepala dinas berubah dari eselon III.A menjadi II.A.

Kelompok 9 APRS 19

Terima kasih