15
PEMBUKTIAN

dalam Hukum Acara Pidana

  • Upload
    lena

  • View
    216

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEMBUKTIAN. dalam Hukum Acara Pidana. PENDAHULUAN. PENGERTIAN. TUJUAN PEMBUKTIAN. TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN? BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN? SIAPA YANG MELAKUKAN? APAKAH PELAKU BERSALAH?. ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN. SISTEM / TEORI PEMBUKTIAN. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: dalam Hukum Acara Pidana

PEMBUKTIAN

Page 2: dalam Hukum Acara Pidana

PENGERTIAN

ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN

ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN

ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN

ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN

TUJUAN PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN?

BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN?

SIAPA YANG MELAKUKAN?

APAKAH PELAKU BERSALAH?

TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN?

BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN?

SIAPA YANG MELAKUKAN?

APAKAH PELAKU BERSALAH?

Page 3: dalam Hukum Acara Pidana

Positive Wettelijk Bewijs Theory

Conviction intimeConviction La RaisonneNegative Wettelijk Bewijs Theory (yang dianut KUHAP)

Positive Wettelijk Bewijs Theory

Conviction intimeConviction La RaisonneNegative Wettelijk Bewijs Theory (yang dianut KUHAP)

Page 4: dalam Hukum Acara Pidana

BEBAN PEMBUKTIAN BIASA

BEBAN PEMBUKTIAN BERIMBANG/TERBATAS

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

BEBAN PEMBUKTIAN BIASA

BEBAN PEMBUKTIAN BERIMBANG/TERBATAS

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

Page 5: dalam Hukum Acara Pidana

Penjelasan UU PTPK: jaksa penuntut umum aktif dalam membuktikan dakwaannya dan terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah benar.

Penjelasan UU PTPK: jaksa penuntut umum aktif dalam membuktikan dakwaannya dan terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah benar.

Page 6: dalam Hukum Acara Pidana

Setiap Gratifikasi PN= Suap, bila berhubungan dengan jabatan/berlawanan dengan kewajiaban/tugasnya:1. Nilai >= 10 juta, pembuktian oleh penerima gratifikasi. 2. Nilai <10 juta, pembuktian oleh PU.

Syarat: di depan persidangan Pengecualian: Lapor KPK

Setiap Gratifikasi PN= Suap, bila berhubungan dengan jabatan/berlawanan dengan kewajiaban/tugasnya:1. Nilai >= 10 juta, pembuktian oleh penerima gratifikasi. 2. Nilai <10 juta, pembuktian oleh PU.

Syarat: di depan persidangan Pengecualian: Lapor KPK

Page 7: dalam Hukum Acara Pidana

Pasal 35 : “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”

Page 8: dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian: Merujuk kepada Pendapat para sarjana dan KUHAP

Hubungan dengan Alat Bukti:

Merupakan Pendukung Data Formil  Kategori 1.B. yang digunakan untuk melakukan TP2.B. yang digunakan untuk membantu

melakukan TP3.B. yang tercipta dari suatu TP4.B. yang merupakan tujuan satu TP5. Informasi dalam Arti Khusus

Pengertian: Merujuk kepada Pendapat para sarjana dan KUHAP

Hubungan dengan Alat Bukti:

Merupakan Pendukung Data Formil  Kategori 1.B. yang digunakan untuk melakukan TP2.B. yang digunakan untuk membantu

melakukan TP3.B. yang tercipta dari suatu TP4.B. yang merupakan tujuan satu TP5. Informasi dalam Arti Khusus

Page 9: dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian: Pasal 1 butir 26-27, 185 (1)

Syarat Sahnya: 1. Syarat Formil (160 , 171) 2. Syarat Materil (ps.1 bt.26- 27)

Pengecualian: 1. Absolut (ps.171)

2. Relatif (ps. 168 dan 170)

Pengertian: Pasal 1 butir 26-27, 185 (1)

Syarat Sahnya: 1. Syarat Formil (160 , 171) 2. Syarat Materil (ps.1 bt.26- 27)

Pengecualian: 1. Absolut (ps.171)

2. Relatif (ps. 168 dan 170)

Page 10: dalam Hukum Acara Pidana

A_____________B

C_________D E________F G H Derajat kekeluargaan: A dan B dengan C atau E adalah derajat

kesatu (hubungan darah). A dan B dengan D atau F adalah derajat kesatu

(hubungan semenda). A dan B dengan G atau H adalah derajat

kedua. C dengan E atau F adalah derajat kedua

(hubungan semenda). C dengan H adalah derajat ketiga. G dengan H adalah derajat keempat.

Page 11: dalam Hukum Acara Pidana

Macam2 Saksi 1. Saksi A Charge 2. Saksi Ade Charge3. Saksi Korban4. Saksi Pelapor5. Saksi Mahkota6. Saksi Berantai 7. Saksi T. Auditu

Page 12: dalam Hukum Acara Pidana

- Pengertian: Pasal 1 butir 28, pasal 120, Ps. 133, Pasal 179

KUHAP.

Syarat Keterangan Ahli 1. S. Materiil (Pasal 1 angka 28)

2. S. Formil (Pasal 160 ayat 4)

Macam/ Kategori a. Deskundige: Arsitek, Ahli ekonomib. Getuige Deskundige (saksi ahli):

Forensikc. Zaakundige: Ahli Meracik

Racun/bom

Page 13: dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian: Pasal 187 KUHAP

Kategori1. Resmi: Pasal 187 a, b, c.2. Tak Resmi: Pasal 187 d.

Kekuatan Pembuktian?

Pengertian: Pasal 187 KUHAP

Kategori1. Resmi: Pasal 187 a, b, c.2. Tak Resmi: Pasal 187 d.

Kekuatan Pembuktian?

Page 14: dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian: Pasal 188 ayat (1) KUHAP

Sumber Petunjuk: Pasal 188 ayat (2).

Penilaian Alat Bukti Petunjuk:

Pasal 188 ayat (3)

Page 15: dalam Hukum Acara Pidana

A. Pengertian: Pasal 189 ayat (1)

B. Isi K. Tdw: Sangkalan (Sebagian atau seluruhnya)Pengakuan (sebagian atau seluruhnya)

C. Syarat Keterangan Terdakwa: Ps. 189 (1) D. K. Terdakwa di Luar Sidang: Ps.189 (2)E. Pengakuan Terdakwa: Ps.189 (3) & (4)

A. Pengertian: Pasal 189 ayat (1)

B. Isi K. Tdw: Sangkalan (Sebagian atau seluruhnya)Pengakuan (sebagian atau seluruhnya)

C. Syarat Keterangan Terdakwa: Ps. 189 (1) D. K. Terdakwa di Luar Sidang: Ps.189 (2)E. Pengakuan Terdakwa: Ps.189 (3) & (4)