DAFTAR ISImanage.toolkitkpbu.com/Upload/pdf/Toolkit Studi... · 2020. 7. 14. · DAFTAR ISI PENGANTAR 2 DASAR HUKUM 3 MAKSUD DAN TUJUAN 4 PENERIMA MANFAAT ... 2. Peraturan Menteri

Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 1

DAFTAR ISI PENGANTAR

2 DASAR HUKUM

3 MAKSUD DAN TUJUAN

4 PENERIMA MANFAAT

4 RUANG LINGKUP DAN BATASAN

4 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN

4 MUATAN STUDI PENDAHULUAN

5 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN

6 LATAR BELAKANG

9 KAJIAN KEBUTUHAN

9 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS

13 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS

13 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

15 KAJIAN KEPATUHAN

15 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN

16 KAJIAN PENENTUAN PJPK

17 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN

18 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG

18 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH

19 KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

19 KAJIAN MANFAAT KPBU

19 KAJIAN VfM KUALITATIF

22 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

22 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR

22 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT

23 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

24 POTENSI PENDAPATAN

24 DUKUNGAN PEMERINTAH

25 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

25 REKOMENDASI

27 TINDAK LANJUT


PENGANTAR Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan ini diinisiasi oleh Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun

BAPPENAS pada tahun 2018. Penyusunan toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan

pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat

memudahkan bagi para pemangku kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi

Pendahuluan yang benar, sejalan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada saat ini belum pernah dilakukan pengembangan proyek Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan melalui skema KPBU, sehingga Toolkit Studi Pendahuluan Infrastruktur Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan ini akan sangat membantu bagi semua pihak dalam

penyusunannya.

DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:

1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.

Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling

kurang:

rencana bentuk KPBU;

rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan

rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara

penilaian.

Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi

publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan

rencana KPBU.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur.

Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang

dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik

Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai

perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila

dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.


Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan

Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut

atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD

menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan

sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi

Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan

merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan

sebagai suatu proyek KPBU.

Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infratsruktur Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah:

1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi

Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.

2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman

kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan


PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infratsruktur

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah:

1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah

2) Badan usaha pemrakarsa

3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor

4) Calon badan usaha penyiapan

5) Pemangku kepentingan lainnya

RUANG LINGKUP DAN BATASAN Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infratsruktur

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah sebagai berikut:

1. Toolkit ini akan fokus pada infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;

3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji

dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan.

TUJUAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan pada tahap perencanaan

suatu proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:

1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema

KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana

Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

MUATAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:

1. rencana bentuk KPBU;

2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan

3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.


KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:

1. analisis kebutuhan (need analysis);

2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);

3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;

4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan

5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya.

Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai

berikut:

BAB 1 : LATAR BELAKANG

BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN

BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN

BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT


LATAR BELAKANG Bab Latar Belakang ini merupakan bagian pertama dari Studi Pendahuluan yang ditujukan

untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan perlunya

ada kegiatan proyek penyediaan infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

yang dikembangkan dengan skema KPBU.

Perlu dijelaskan jatidiri pihak yang akan menginisiasi penawaran kerja sama dalam bentuk KPBU

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai subjek dalam perjanjian kerja sama

(KPBU Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), serta deskripsi objek yang akan

dikerjasamakan.

Memahami objek kerja sama adalah layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,

maka peluang kebutuhan pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

yang dapat menjadi objek kerja sama, dapat berupa: a) penyelenggaraan Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan baru secara utuh (membangun mengoperasikan dan

mentransfer); b) perluasan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ada

(penambahan terminal berikut atau tanpa penambahan layanan wilayah perairannya; c)

penambahan atau pengembangan bagian dari pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, yang terdiri dari : 1) penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan;

dan 2) pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan

Secara rinci pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut, sudah diatur

dalam pasal 90, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan rincian

sebagai berikut:

a. penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan/atau

pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang terdiri atas:

1) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

2) penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

3) penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

4) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar

muat barang dan peti kemas;

5) penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

6) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,

dan Ro-Ro;

7) penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

8) penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau

9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

b. Pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi kegiatan yang menunjang

kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, dapat berupa,

namun tidak terbatas pada:

a) penyediaan toko dan restoran;

b) penyimpanan kendaraan bermotor;

c) pelayanan kesehatan;


d) perbankan dan/atau penukaran uang; dan

e) transportasi darat.

f) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

g) penyediaan fasilitas perkantoran dan perumahan;

h) penyediaan fasilitas olah raga;

i) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;

j) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan

k) periklanan.

Panduan pembahasan bagian Latar Belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem layanan infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

secara umum;

2. Tipe prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai

dengan jenis dan kapasitas layanannya

3. Kegiatan pengusahaan pelayanan jasa kepelabuhanan beserta / atau pelayanan jasa

terkait kepelabuhanan, dan atau sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan

yang akan dilaksanakan melalui KPBU, dapat terdiri atas bagian atau keseluruhan dari

rincian berikut ini:

a. penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan ; dan

b. penyediaan dan atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan; dan

c. penyediaan dan atau pelayanan sarana angkutan sungai, danau dan

penyeberangan

4. Kondisi pembiayaan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, secara umum, maupun secara khusus terkait objek kerja sama berupa

bagian dari, atau keseluruhan layanan pengusahaan kepelabuhanan, layanan jasa

terkait kepelabuhanan, dan atau penyediaan sarana angkutan sungai, danau dan

atau penyeberangan.

5. Layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang

akan dikembangterapkan melalui KPBU yang dimaksud, dilengkapi dengan kondisi

kemampuan penganggaran oleh Pemerintah (dan / atau Pemerintah Daerah), atau

pihak yang menawarkan kerja sama;

6. Kondisi umum layanan transportasi dan layanan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan di wilayah perencanaan, dan bila objek kerja sama merupakan bagian

dari layanan prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,

maka dijelaskan kondisi yang ada serta alasan peningkatan atau penambahan yang

diperlukan.


7. Potensi dan kendala pengembangan dan pembiayaan layanan prasarana dan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan/atau bagian dari pengusahaan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

8. Uraian kebutuhan pembiayaan inovatif dan alternatif untuk pengembangan layanan

sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

9. Kesimpulan diperlukannya penerapan skema KPBU dalam pembiayaan proyek

kerjasama yang direncanakan.

10. Ruang lingkup infrastruktur yang akan dikerjasamakan

Panduan pembahasan diatas dapat dimodifikasi namun benang merah yang perlu diuraikan

adalah perlunya skema KPBU dalam pembiayaan proyek KPBU yang direncanakan.


KAJIAN KEBUTUHAN Tujuan dari Kajian Kebutuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan adanya kebutuhan

layanan prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang

berkelanjutan.

Analisis dan pembahasan dalam menjelaskan terdapat kebutuhan layanan baru yang

berkelanjutan tersebut menggunakan data sekunder, dapat berasal dari berbagai dokumen

perencanaan, data statistik maupun hasil studi terdahulu. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi

dan penentuan sumber data dan pemilik data. Dalam kasus diperlukan data baru akibat

amanat perundangundangan (yang baru) maka PJPK perlu mengamanatkan kepada unit

kerja/lembaga yang berwenang untuk menyediakan data yang dibutuhkan akibat amanat

perundangundangan tersebut.

Beberapa hal yang perlu disimpulkan dalam Kajian Kebutuhan adalah:

1. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data

sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini disampaikan analisis secara teknis mengenai kebutuhan pembangunan

dan/atau pengembangan sarana dan prasarana ASDP seperti misalnya sudah tidak

memadainya kapasitas pelabuhan atau moda ASDP untuk menampung penumpang,

kondisi/kualitas pelabuhan atau moda ASDP yang perlu ditingkatkan, fasilitas

pendukung pelabuhan yang sudah tidak memadai, dan sebagainya.

Analisis dasar terhadap alasan ekonomi mengapa perlu pembangunan dan/atau

pengembangan sarana dan prasarana ASDP, seperti misalnya sudah tidak efisiennya

pelayanan yang bisa diberikan, dampak terhadap perekonomian masyarakat, dan

sebagainya

2. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari

ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis

data sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai adanya kebutuhan pembangunan dan/atau

pengembangan sarana dan prasarana ASDP seperti misalnya karena perkembangan

jumlah penumpang dari tahun ke tahun, kapasitas dan kualitas pelabuhan yang ada

saat ini, semakin tingginya kebutuhan peningkatan layanan, dan sebagainya.

3. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan,

salah satunya melalui Konsultasi Publik.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah ataupun pusat telah mendukung

pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ASDP dilihat dari adanya

perencanaan, adanya keputusan/kebijakan yang mendukung, adanya minat dari

pihak badan usaha untuk terlibat, dan sebagainya.

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.


DASAR PEMIKIRAN TEKNIS Beberapa hal yang yang dapat diuraikan dalam Dasar Pemikiran Teknis ini adalah sebagai

berikut:

1. Menjelaskan kebutuhan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan di wilayah perencanaan.

Pada bagian ini perlu diuraikan terjadi peningkatan objek yang membutuhkan layanan

pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (berupa sarana dan atau

prasarananya) sehingga dapat difahami kebutuhan akan penyediaan dan atau

penambahan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang dimaksud.

Dalam kasus kebutuhan layanan jasa kepelabuhanan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang sama sekali baru baru, dapat dimanfaatkan dokumen Rencana

Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang menjelaskan lokasi dan layanan kepelabuhanan

di Indonesia untuk 20 tahun ke depan. dan ditinjau kembali setiap 5 tahun, namun bila

terjadi perubahan yang perubahannya ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan, maka dapat ditinjau kembali lebih dari sekali dalam 5 tahun. Hal ini juga

ditegaskan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Kepelabuhanan. Untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas pelabuhan, maka RIPN

disusun dengan mengintegrasikan: rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan antara

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas); rencana pengembangan koridor ekonomi, serta

Sistem Logistik Nasional (Sislognas); rencana investasi dan implementasi kebijakan; peran

serta pemerintah dan swasta; serta pembagian wewenang pusat dan daerah. Integrasi

ini menjadi landasan utama untuk perencanaan investasi jangka panjang, dimana

sasarannya tidak hanya pembangunan fisik infrastruktur, namun juga mengatur tentang

peningkatan efisiensi dan pemanfaatan kapasitas pelabuhan secara maksimal

kebijakan, serta aspek pengaturan, kelembagaan dan operasional pelabuhan.

Dengan demikian, pola analisis untuk merencanakan pelabuhan baru perlu

dilaksanakan sesuai kewenangan pihak/instansi pemerintah, didukung dengan

ketentuan dalam peraturan tata ruang, dengan memperhatikan perkembangan

mutakhir, sekurang-kurangnya meliputi: keterkaitan sistem transportasi; sistem logistik;

dan pengembangan wilayah. Kemudian ditentukan parameter yang mengindikasikan

penambahan pelabuhan baru akan mendukung perkembangan wilayah dan

membangun sistem transportasi dan logistik yang efisien. Data yang dapat digunakan

antara lain : pertumbuhan penduduk dan estimasi jumlah penumpang berdasarkan

keperluan perjalanan; pertumbuhan produksi barang (hasil bumi, bahan tambang,

barang hasil manufaktur), dan pola perjalanan regional memanfaatkan O-D survey

(survei asal-tujuan) untuk mengestimasi perubahan pola perjalanan menuju pola yang

lebih efisien. Pada tahap Studi Pendahuluan, teknik analisis ambang batas layanan

maupun teknik proyeksi dapat diterapkan dengan menggunakan data sekunder, dan

pengambilan keputusan dapat memanfaatkan kondisi yang serupa pada wilayah dan

pelabuhan lain yang sudah ada.

Dalam kasus penambahan terminal, dapat diuraikan proyeksi jumlah penumpang dan

atau pelayaranan dan daya tampung atau kapasitas layanan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan yang ada; bila objek kerjasama adalah bagian dari layanan


pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan maka perlu

dijelaskan keadaan dan proyeksi pengguna dari objek yang akan dikerjasamakan.

Sebagai ilustrasi Identifikasi Sumber dan Pemilik Data dapat diperhatikan tabel di bawah

ini

Tabel Identifikasi data, Sumber dan Pemilik Data (sebagai iIustrasi)

No. JENIS & INPUT DATA SUMBER DATA PEMILIK DATA

1. Kependudukan

Jumlah penduduk 5-10 tahun ke belakang BPS , Dinas

Kependudukan

BPS, Pemerintah

Daerah

Penduduk menurut pekerjaannya BPS, Dinas

Kependudukan

BPS, Pemerintah

Daerah

Penduduk menurut usia BPS, Dinas

Kependudukan

BPS, Pemerintah

Daerah

(dan data lainnya)

2. Perkembangan WIlayah

Jumlah ternak menurut jenisnya, luas peruntukan

lahan peternakan, 5-10 tahun ke belakang

(dilengkapi data intensifikasi, kemajuan

teknologi produksi peternakan).

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Peternakan.

Bappeda,

Kementerian ybs.

Luas peruntukan tanah untuk pengembangan

peternakan, 5-10 tahun ke belakang

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Peternakan, dan

kementerian/ dinas

urusan tata ruang

Bappeda,

kementerian/ dinas

untuk urusan tata

ruang

Jumlah produksi hasil pertanian/perkebunan

dan luas tanah produksi pertanian, menurut jenis

komoditi 5-10 tahun ke belakang, (dilengkapi

data intensifikasi, kemajuan teknologi produksi

pertanian)

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Pertanian/

Perkebunan.

Bappeda,

Kementerian dan Dinas

ybs.

Luas peruntukan tanah untuk pengembangan

produksi hasil pertanian/ perkebunan 5-10 tahun

ke belakang.

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Pertanian, dan

kementerian/ dinas

urusan tata ruang

Bappeda,

kementerian/ dinas

untuk urusan tata

ruang

Jumlah, dan produksi industri/ manufaktur, dan

luas tanah peruntukan industri 5-10 tahun ke

belakang

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Perindustrian.

Bappeda, Dinas /

Kementerian ybs.

Luas tanah peruntukanpengembangan industri

/manufaktur, (menurut jenisnya-bila sudah

ditentukan) 5-10 tahun ke belakang

BPS, Kementerian

/DInas Perindustrian,

dan kementerian/

dinas urusan tata

ruang

Bappeda,

kementerian/ dinas

untuk urusan tata

ruang

(dan data lainnya) (dan data lainnya)

3. Data Sistem Logistik

Jumlah ekspor dan impor ternak ke/dari daerah

lain menurut jenis dan frekuensinya, dilengkapi

lokasi dan nama terminal dan atau

pelabuhannya

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Peternakan,

Kementerian/ Dinas

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Peternakan


No. JENIS & INPUT DATA SUMBER DATA PEMILIK DATA

Perhubungan

Jenis angkutan untuk ekspor/impor ternak antar

wilayah, antar negara, menurut jenis dan

frekuensinya (per satuan, berat, kubikasi)

dilengkapi nama terminal, dan atau pelabuhan,

berikut lintasannya dan lama durasi perjalanan/

pengangkutan ke tujuan.

BPS, Kepala

Terminal/Stasiun/Syah

bandar;

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Jumlah ekspor dan impor produksi hasil

pertanian ke/dari daerah lain menurut jenis dan

frekuensinya (satuan, berat, kubikasi), dilengkapi

nama dan lokasi terminal dan atau

pelabuhannya

BPS, Kementerian

Pertanian, Dinas

Pertanian,

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Pertanian

Jenis angkutan untuk ekspor/impor produksi hasil

pertanian/ perkebunan antar wilayah, antar

negara, menurut jenis dan frekuensinya (per

satuan, berat, kubikasi) dilengkapi nama

terminal, dan atau pelabuhan, berikut

lintasannya dan lama durasi perjalanan/


BPS, Kepala


bandar;

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Jumlah ekspor dan impor produksi hasil

manufaktur (industri) ke/dari daerah lain

menurut jenis dan frekuensinya (per satuan,

berat, kubikasi), dilengkapi nama dan lokasi

terminal dan atau pelabuhannya.

BPS, Kementerian

/Dinas Perindustrian,

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Perindustrian

Jenis angkutan untuk ekspor/impor produksi hasil

manufaktur/ industri antar wilayah, antar

negara,menurut jenis dan frekuensinya (per

satuan, berat, kubikasi) dilengkapi nama

terminal, dan atau pelabuhan, berikut

lintasannya dan lama durasi perjalanan/


BPS, Kepala


bandar;

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

Bappeda,

Kementerian/ Dinas

Perhubungan

(dan data lainnya)

4. Data Sistem Transportasi

Survei Asal-Tujuan (O-D survey) penumpang

(menurut jenis angkutan)

BPS, Dinas/

Kementerian

Perhubungan

Bappeda, Dinas

/Kementerian

Perhubungan

Survei Asal-Tujuan (O-D survey) barang (menurut

jenis angkutan)

BPS, Dinas/

Kementerian

Perhubungan

Bappeda, Dinas

/Kementerian

Perhubungan

(dan data lainnya)

Tabel di atas adalah ilustrasi tabel mengenai kebutuhan data, sumber dan pemilik data,

dalam penyusunan Studi Pendahuluan KPBU kebutuhan data berikut sumber dan pemilik

data ditetapkan sesuai keadaan data sekunder di wilayah kerja dan objek kerja sama

yang akan dikembangkan untuk pengembangan analisis yang dapat

dipertangungjawabkan.


2. Menjelaskan kondisi layanan pelabuhan dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan di wilayah perencanan

Pada bagian ini perlu dijelaskan kinerja layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan saat ini, seperti misalnya : jenis pelabuhan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan yang tersedia, daerah pelayanan eksisting – wilayah asal

penumpang yang menggunakan layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan di wilayah perencanaan, kapasitas layanan yang tersedia, kendala

pengembangan pelayanan, dan sebagainya. Uraian kinerja layanan tersebut

dilengkapi dengan organisasi kelembagaan penyedia layanan, kondisi prasarana dan

sarana, serta pola operasi layanan.

Pada bagian ini juga perlu disimpulkan bagaimana kebutuhan layanan pengusahaan

prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (secara utuh

maupun hanya bagian dari layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan) dapat dipenuhi melalui konsep layanan pengusahaan Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan yang memadai.

3. Menjelaskan kondisi pendukung terhadap maksud pengadaan atau penambahan

layanan pengusahaan parasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang akan disediakan di wilayah perencanan.

Setelah objek kerja sama berupa sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan

penyeberangan yang ada dan yang akan diadakan dideskripsikan dengan jelas,

diuraikan pula faktor pendukung yang diperlukan untuk kelancaran operasionalisasi

sarana dan prasarana yang akan dibangun. Dilengkapi dengan rencana pengadaan

dan instansi/lembaga yang menyediakannya, seperti PDAM untuk pemasokan air

bersih/air minum ke dalam kawasan rencana, PLN untuk pasokan listrik daln lain

sebagainya.

4. Menjelaskan garis besar rencana layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan dan atau objek kerja sama.

Menguraikan secara skematis rencana proyek pengembangan prasarana dan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (dan/atau bagian dari layanan

pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), meliputi keadaan dan

perkembangan (proyeksi) pengguna layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan, keadaan layanan yang tersedia, serta layanan yang akan

diadakan/ditingkatkan sebagai objek kerja sama.

DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS Tujuan dari kajian pemikiran ekonomis ini untuk melihat nilai ekonomi pengembangan proyek

KPBU penyediaan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan tersebut dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu dikaji (berdasarkan data sekunder) adalah diantaranya:

1. Manfaat ekonomi apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya adalah adanya potensi lapangan kerja, kondisi transportasi yang lebih cepat


dan atau murah, penghematan (waktu dan biaya) perjalanan maupun penghematan

lainnya.

2. Manfaat sosial apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya kenyamanan fasilitas umum.

Kajian dasar pemikiran ekonomis ini dilakukan lebih secara kualitatif daripada kuantitatif dan

dilakukan berdasarkan data-data sekunder atau kajian literatur.

DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kajian dukungan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang direncanakan telah mendapatkan

dukungan oleh berbagai pihak yang diperkirakan akan terlibat atau terdampak dari proyek

tersebut.

Beberapa hal yang perlu dikaji atau diuraikan diantaranya meliputi:

1. Uraian tentang pemrakarsa proyek kerjasama penyediaan layanan prasaran dan

sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dan mengapa

pemrakarsa ingin melaksanakan proyek pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan ini dan dukungan apa yang dapat diberikan untuk kelancaran proyek

ini;

2. Uraian tentang para pemangku kepentingan yang terkait, seperti misalnya

menteri/kepala badan/kepala daerah yang terkait; pemilik tanah; badan usaha

pelabuhan; dan/atau unit penyelenggara pelabuhan Sungai, Danau dan

Penyeberangan; badan usaha pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan; Dinas/Kementerian pelaksana urusan perhubungan, Dinas/

kementerian/ Badan terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dan urusan

penataan ruang, Dinas/ Kementerian/ Lembaga terkait layanan prasarana dan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan lainnya sesuai dengan pemetaan

pemangku kepentingan. Dalam uraian ini juga dilengkapi fasilitas yang sudah dan

dapat diberikan oleh kementerian/pemerintah daerah sehubungan dengan

pelaksanaan KPBU sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan

ini, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada tabel di bawah ini.

Jenis keputusan Penanggungjawab Keterangan

Penunjukan PJPK PUPR

Konfirmasi kesiapan Proyek Panitia Pengadaan

Konfirmasi Market Sounding Panitia Pengadaan

Persiapan Jadwal Pengadaan Panitia Pengadaan

Penyusunan Dokumen Pengadaan dan revisi (jika ada) Panitia Pengadaan

Berita Acara dari Hasil Tender Panitia Pengadaan

Penentuan Pemenang Penawaran PJPK

Menanggapi Keberatan Penawaran PJPK


Surat Penetapan Pemenang (LoA) PJPK

Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai proyek BUP PJPK

3. Uraian tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana pengembangan proyek

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini berdasarkan hasil konsultasi publik

dengan masyarakat.

KAJIAN KEPATUHAN Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana

pengembangan proyek penyediaan layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ini sesuai dengan

peraturan dan juga perencanaan di sektor perhubungan udara, pemerintahan daerah,

perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah:

1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam

penentuan PJPK;

2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD terkait (bila ada);

3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan); dan

4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan).

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:

1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)

Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam

infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan.

2. Peraturan tentang pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang pelayaran dan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, mendukung pengembangan prasarana

dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui kerjasama dengan

swasta/badan usaha.


3. Peraturan tentang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan layanan

pengusahaan pelabuhan dan terkait pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

Untuk memastikan bahwa penerima layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan (ASDP) mendapatkan layanan sesuai standar dan pedoman yang

berlaku. Peraturan yang perlu diperhatikan sekurangkurangnya adalah Undang-Undang

nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan; Peraturan Menteri Perhubunan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 285); serta Peraturan tentang lingkungan dan sosial

Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek

yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP

No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, perlu juga dikaji peraturan terkait

lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ASDP

No. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidu

2. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tathun 2009 tengtang Kepelabuhan

5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Penyeberangan;

6. Peraturan Menteri Perhubunan No. PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan

Penumpang Angkutan Penyeberangan

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 tahun 2012 ttg Manajemen Keselamatan

Kapal

9. Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai

dan Danau

10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Penyeberangan

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin

Lingkungan

12. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004 tentang PENYELENGGARAAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU + Lampiran

13. Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan Penyeberangan

14. Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non

Konvensi

15. Keputusan Menteri Perhubungan No. 55 tahun 2007 Pengelolaan Pelabuhan Khusus

16. Keputusan Menteri Perhubungan No. 58 tahun 2007 tentang Perubahan KM No 73

tahun 2004


KAJIAN PENENTUAN PJPK Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang

institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan.

Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang PJPK untuk infrastruktur Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan kajian

peraturan dan kewenangan terhadap beberapa lembaga yang mungkin saja bisa menjadi

PJPK, seperti misalnya BUMN/BUMD di sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan,

Kementerian Perhubungan, pemilik lahan, dan sebagainya.

Dalam kajian ini diharapkan sudah dapat ditentukan lembaga yang akan menjadi PJPK dalam

rencana proyek Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini.

KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU

telah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan

layanan pelayaran dan layanan pengusahaan pelabuhan, prasarana dan sarana Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:

1. RPJMN (2015-2019)

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor pelayaran dan/atau layanan pelabuhan Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan di RPJMN dan dapat memberikan kontribusi pada

pencapaian target RPJMN.

2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor pelayarana dan layanan pengusahaan pelabuhan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan

dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.

3. Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan layanan pengusahaan

pelabuhan (prasarana dan sarana) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan

atau Pengusahaan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi salah

satu rencana strategis Ditjen Pelayaran. Perlu dilihat juga kemungkinan-kemungkinan

pengembangan proyek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui skema

kerjasama dengan swasta/badan usaha.

4. Rencana Strategis SKPD Terkait Pelayaran dan Prasarana dan sarana Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan di Kabupaten/Kota


Untuk memastikan bahwa pengembangan layanan prasarana dan sarana Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah rencana menjadi salah satu program

Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di sektor perhubungan –

angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terkait dengan layanan jasa

pelabuhan dan atau pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan

layanan prasarana dans arana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau

layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, maupun

penyediaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan sudah sesuai dengan

rencana pembangunan atau belum, dan bila belum, rekomendasi atau justifikasi apa yang

bisa diberikan.

KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat

dilakukan pengembangan atau pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai,

danau dan penyeberangan di lokasi rencana pengembangan yang dimaksud. Kajian tata

ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

(RTRWK).

Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan peruntukannya dan dimungkinkan untuk

dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, dan

sebagainya.

Selain itu juga perlu dilakukan analisis terhadap perkiraan lamanya permohonan perijinan

untnuk dapat disesuaikan dengan rencana kerja atau timeline perencanaan, penyiapan dan

pelaksanaan KPBU.

KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan rencana pengembangan layanan prasaran dan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan udara dengan sektor infrastruktur lainnya dan

juga kaitan antar wilayah / kawasan lainnya jika pengembangan layanan yang dimaksud

memiliki fungsi layanan lintas wilayah dan atau integrasi sektor. Beberapa hal yang perlu dikaji

diantaranya meliputi:

1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan

didukung atau diperlukan oleh objek kerja sama layanan prasarana dan sarana

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (misalkan pengembangan layanan

sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan layanan

antar moda transportasi dan lintas kabupaten/kota, penyediaan air minum, listrik, dan

sebagainya);


2. Kebutuhan layanan prasarana dan sarana (pelabuhan) Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan di masing-masing wilayah pelayanan (sesuai Rencana Induk Pelabuhan

Nasional);

3. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan

layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini tidak

dilaksanakan.


KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan

secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:

1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam

pengelolaan risiko;

2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka

panjang;

3. alih pengetahuan dan teknologi; dan

4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut.

KAJIAN MANFAAT KPBU Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:

1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya

sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;

2. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;

3. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat,

transparansi, efisiensi dan sebagainya);

4. Pengelolaan sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh Badan Usaha

akan memberikan alih pengetahuan

KAJIAN VfM KUALITATIF Analisis nilai untuk uang ("VfM") dilakukan untuk menentukan kesesuaian pengadaan proyek

dengan menggunakan kerjasama dengan Badan Usaha. Jika sebuah proyek akan diajukan

sebagai proyek kerjasama dengan Badan Usaha, maka harus ditunjukkan bahwa kerjasama

akan memberikan VfM yang lebih baik daripada menggunakan metode pengadaan publik

melalui pemerintah.

Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU

(PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat.

Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.

Analisis VFM membandingkan pendekatan KPBU yang diusulkan dengan pendekatan

tradisional dengan menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD). Perbandingan ini

memperhitungkan inovasi, desain, waktu dan biaya proyek untuk menentukan apakah

mentransfer risiko ke mitra swasta akan menghasilkan nilai agregat yang lebih tinggi bagi

pengguna infrastruktur.


Pada studi ini, analisis VFM hanya akan dilaksanakan secara kualitatif. Secara umum,

perbandingan, pokok (driver) perbandingan KPBU dan PSC adalah sebagai berikut.

Keunggulan kerjasama dengan Badan Usaha

Efektivitas, Akuntabilitas Dan Pemerataan Pelayanan publik

Alih Pengetahuan Dan Teknologi

Persaingan Sehat, Transparansi, Dan Efisiensi dalam proses pengadaan

Penyusunan analisis kualitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya studi

literatur, wawancara dengan pakar dan narasumber, kegiatan FGD, dan metodologi kualitatif

lainnya

Ringkasan berbagai aspek untuk membandingkan dua pendekatan pengadaan dan analisis

perbandingan nilai untuk setiap nilai tersebut secara spesifik untuk masing-masing sektor KPBU

yang dikerjasamakan, dapat dilihat – namun tidak terbatas – pada contoh dibawah ini.

Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

Kualitas

Pelayanan

√ √√ Perjanjian Kerjasama umumnya mengatur standar

pelayanan minimum yang telah ditentukan sebelumnya,

dimana kegagalan untuk mencapai SPM memiliki

konsekuensi. Oleh karena itu, pendekatan BU mengarah

pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kepuasan

Pengguna

√ √√√ Karena layanan dan inovasi yang lebih baik, kualitas aset

dan kepuasan pengguna diharapkan juga lebih baik

dalam proyek kerjasama

Inovasi √ √√ Salah satu keunggulan pengadaan melalui kerjasama

badan usaha adalah inovasi. Badan usaha cenderung lebih

leluasa dalam berinovasi dibandingkan dengan

pengadaan publik sehingga diharapkan inovasi yang

diterapkan mampu menghasilkan output yang lebih baik

Fleksibilitas √√ √ Kerjasama dengan badan usaha cenderung lebih tidak

fleksibel jika dibandingkan dengan pengadaan publik.

Hal ini karena badan usaha terikat dengan kontrak jangka

panjang dan perubahnnya cenderung sulit dan lama.

Perubahan layanan akan lebih mudah terjadi pada

pengadaan publik dengan penganggaran belanja pada

tahun berikutnya.

Ketepatan

Waktu

√ √√ Waktu yang dibutuhkan badan usaha cenderung lebih

singkat dibandingkan pengadaan publik. Hal ini

dimungkinkan dengan adanya keleluasaan dalam

pengunaan dana jika dibandingkan dengan penggunaan

dana oleh pemerintah.

Pemerataan

Pelayanan

publik

√ √√ Ruang fiskal yang diciptakan oleh Kerjasama akan

memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur di tempat/sektor lain.


Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

Total biaya

proyek

√ √√ Perjanjian kerjasama akan mengunci badan usaha dalam

kontrak jangka panjang yang mengatur output dan

pembayaran.

Hal ini tentu akan menekan kenungkinan terjadinya biaya

diluar perkiraan dan dalam jangka waktu panjang akan

menurunkan biaya proyek secara keseluruhan

Dari tabel di atas, kita melihat bahwa pendekatan pengadaan badan usaha berpotensi

memberikan nilai uang untuk para penggerak utama seperti (i) Kualitas Pelayanan, (ii)

Kepuasan Pengguna, (iii) Inovasi, dan (iv) Ketepatan Waktu dan (v) Total biaya proyek. Namun,

pendekatan pengadaan badan usaha tidak diharapkan dapat mendorong nilai di bidang kritis

seperti Fleksibilitas.


KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:

a. kemampuan pengguna untuk membayar;

b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam

melaksanakan KPBU;

c. potensi pendapatan lainnya; dan

d. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.

Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.

KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui analisis data

dan informasi sekunder terkait yang tersedia, namun akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan

melalui Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS).

Untuk proyek pengembangan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, yang dimaksud dengan pengguna adalah para pengguna pelayanan jasa

kepelabuhanan; dan pelayanan jasa terkait Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,

dan lainnya.

Kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui kajian terhadap rata-rata biaya

penyediaan layanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pelabuhan; dan atau badan usaha

angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; atau Unit Penyelenggara Badan Udara dan

juga tarif rata-rata jasa layanan yang dijual.

Selain itu perlu dikaji juga kinerja keuangan Badan Usaha pelabuhan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan dan /atau Unit Peneylenggara Layanan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan untuk

mengetahui kapasitas keuangannya dalam melakukan kerjasama.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai

sektor pelayaran , terutama terkait dengan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan (peyediaan dan layanan jasa pengusahaan pelabuhan;

penyediaan dan layanan jasa terkait pengusahaan pelabuhan ; dan penyediaan layanan

sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan) . Kajian fiskal terutama dilakukan pada

pembiayaan prasarana dan sarana berikut layanan yang disediakan oleh Direktorat Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan, dan atau Badan Usaha Milik

Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah terkait usaha Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan/Unit Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.


Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan

dalam KPBU sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah skema availability

payment (AP) dan / atau user payment (UP).

Perlu disampaikan trend pembiayaan Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

( dan/atau BUMN/BUMD terkait usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan/atau

Unit Penyelenggara Badan Usaha selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan fokus pada

pembiayaan terkait objek kerja sama yang akan dikembangkan (layanan prasarana dan

sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) dan juga kendala serta potensi yang

ada.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal tersebut.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH Dalam sub-bab ini dilakukan kajian kemampuan fiskal pengguna jasa layanan pengusahaan

pelabuhan dan sarana angkutan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, baik badan

usaha pelabuhan, unit penyelengara pelabuhan, dan atau perusahaan BUMN/BUMD layanan

sarana angkutan sungai, danau dan penyebrangan. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat

kemungkinan kontribusi pembiayaan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan yang dapat meringankan nilai AP yang diperlukan.

Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau

pembayaran AP.

Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3

(tiga) tahun terakhir.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal tersebut.

Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dikeluarkan setiap

tahun oleh Kemenkeu.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang

penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja

pegawai.

Sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi didasarkan pada

formula sebagai berikut:

KFDi = [Pendapatan] [Pendapatan Earmarked + Belanja]

KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP +

DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]


Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal. Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

Otsus : Dana Otonomi Khusus

Dais : Dana Keistimewaan DIY

TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHSDA TDP : DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP : DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil

BBK : BelanJa Bantuan Keuangan

BB : Belanja Bunga

BP : Belanja Pegawai

Sementara sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah

Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFDi = [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan

Penggunaannya + Belanja]

KFDi = [PAD + BBP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBHDR TDP +

DEB CBT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + EP + EE]

Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHP : Bagi Hasil Provinsi

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum


TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHDR TDP : Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil


BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru

DD : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa


BP : Belanja Pegawai

BB : Belanja Bunga

POTENSI PENDAPATAN Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa

didapatkan dalam kerjasama layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan.

DUKUNGAN PEMERINTAH Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Skema pengembalian investasi di sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini

menggunakan skema AP sehingga untuk sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

ini masih dapat diterapkan dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap funding/VGF,

namun tidak bisa untuk mendapatkan jaminan pemerintah.

Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun

dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan

sebagainya.


REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam bab ini diuraikan rekomendasi dan tindaklanjut terhadap rencana proyek

pengembangan layanan sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

dan atau bagian layanan jasa pengusahaan pelabuhan dan atau jasa terkait pelabuhan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan, kebutuhan, kepatuhan dan sebagainya.

Sistematika pembahasan Bab Rekomendasi dan Tindak Lanjut ini adalah sebagai berikut.

REKOMENDASI Dalam sub-bab ini disampaikan berbagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah

dilakukan di bab-bab sebelumnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan mencakup

diantaranya:

1. Institusi atau lembaga yang akan menjadi PJPK dalam proyek;

2. Indikasi atau ketetapan lokasi;

3. Rencana bentuk atau modalitas KPBU yang akan diterapkan;

4. Rekomendasi dari hasil VfM;

5. Dukungan pemerintah yang diperlukan;

6. Rekomendasi pemilihan badan usaha

7. Dan sebagainya.

Untuk pemilihan badan usaha, contoh rekomedasi kriteria utama adalah, namun tidak terbatas,

seperti berikut ini:

A. Komposisi

Badan usaha harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama

wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:

a. Paling tidak satu (1) Anggota harus memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi sesuai

kriteria Teknis.

b. Anggota harus secara agregat, memenuhi Kriteria Finansial sebagaimana yang

ditetapkan;

c. Tidak boleh terdiri dari orang pribadi.

d. Pihak yang ikut serta dalam Proses Pra-Kualifikasi tidak boleh tercatat sebagai

Peserta lebih dari satu kali.

B. Kriteria Keuangan

a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan Salinan

laporan keuangan dari peserta atau Anggota Utama yang sudah diaudit, selama


tiga (3) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standard akuntansi

IAS/IAI, IFRS, US GAAP dan memperlihatkan sbb:

Total Asset, secara agregat lebih dari 3 kali total Capex selama dua (2) tahun

anggaran terakhir; dan

Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari 1 kali total Capex selama dua (2)

tahun anggaran terakhir.

b. Surat Refensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Anggota yang

menyatakan bahwa kondisi usaha peserta atau Anggota Utama bersangkutan

tergolong sehat dan menurut pendapat Bank, peserta atau Anggota Utama

tersebut mampu membiayai pelaksanaan Proyek.

c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

C. Kriteria Teknis

a. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang

usaha bersangkutan; dibuktikan dengan Peserta/salah satu Anggota Konsorsium

berhasil melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan setidaknya

untuk satu (1) proyek serupa; >>>> Jika induk perusahaan sudah berpengalaman

b. Untuk mengukur bahwa persyaratan tentang keberhasilan, maka yang

dimaksud operasi dan pemeliharaan yang “berhasil” adalah Proyek-proyek yang

sudah selesai dan beroperasi setidaknya selama tiga (3) tahun, dimana selama

periode tersebut Peserta atau salah satu anggota konsorsium mengoperasikan

dan memelihara proyek selama paling sedikit tiga (3) tahun;

D. Kriteria Lainnya

Kriteria lain yang dipertimbangkan

a. Masing-masing Anggota tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya

yang belum terselesaikan.

b. Pemegang saham) tidak sedang mengalami:

i. Skorsing atau blacklist oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa

pun;

ii. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,

penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat

mutu;

iii. Memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau

kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau


pihak otoritas berwenang lainnya di negara dimana perusahaannya

terdaftar;

iv. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan

atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban

lainnya kepada instansi pemerintah.

c. Kegiatan usaha Peserta (atau pada kasus konsorsium, Anggota Utama) tidak

sedang dalam keadaan dihentikan.

TINDAK LANJUT Dalam sub-bab ini diuraikan rencana tindaklanjut dari rekokmendasi yang disampaikan

sebelumnya, termasuk didalamnya rencana jadwal pemenuhan rekomendasi dan juga

rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

Documents

DAFTAR ISImanage.toolkitkpbu.com/Upload/pdf/Toolkit Studi... · 2020. 7. 14. · DAFTAR ISI PENGANTAR 2 DASAR HUKUM 3 MAKSUD DAN TUJUAN 4 PENERIMA MANFAAT ... 2. Peraturan Menteri