Daftar Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Published on
    29-Dec-2015

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebijakan lingkungan mengacu pada komitmen organisasi terhadap hukum, peraturan, dan mekanisme kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keberlanjutan. Isu-isu ini umumnya termasuk polusi udara dan air, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, pengelolaan ekosistem, pemeliharaan keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya alam, satwa liar dan spesies yang terancam punah. Kebijakan mengenai energi atau peraturan zat beracun seperti pestisida dan berbagai jenis limbah industri yang termasuk dalam topik kebijakan lingkungan. Kebijakan ini dapat sengaja diambil atau dihindari untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas manusia dan dengan demikian mencegah efek berbahaya pada Alam dan sumber daya alam, serta memastikan bahwa perubahan lingkungan tidak memiliki efek yang merugikan pada manusia.

Transcript

  • Daftar Kebijakan Nasional dan Kebijakan Operasional Propinsi Jawa

    Timur di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

    JENIS KEGIATAN

    KEBIJAKAN NASIONAL

    KEBIJAKAN OPERASIONAL

    PROPINSI JAWA TIMUR 1 2 3

    I. UMUM

    UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

    II. AMDAL

    1. PP No. 27 Tahun 1999 tentang

    Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

    2. KepMen LH No. 12/MENLH/3/

    1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

    3. KepMen LH No. 13/MENLH/3/

    1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL

    4. KepMen LH No. 14/MENLH/3/

    1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

    5. KepMen LH No. 15/MENLH/3/

    1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu

    6. KepMen LH No. 42/MENLH/11/

    1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

    7. KepMen LH No. 54/MENLH/11/

    1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional

    8. KepMen LH No. 55/MENLH/11/

    1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional

    9. KepMen LH No. 57/MENLH/12/

    1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor

    10. KepMen LH No. 02/MENLH/1/

    1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan

    1. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No. 150

    Tahun 1994 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

    2. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No. 153

    Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

    3. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No.

    154Tahun 1994 tentang Jenis Usaha dan Kegiatan di Jawa Timur Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

    4. Kep.Kepala BAPEDAL No. 056

    Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

    5. Kep.Kepala BAPEDAL No.

    299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL

    6. Kep.Kepala BAPEDAL No. 105

    Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)

    7. Kep.Kepala BAPEDAL No

    124/12/1997 tentang Panduan Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL

    8. Kep.Kepala BAPEDAL No 08

    Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL

    9. Kep.Kepala BAPEDAL No 09

    Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

    10. Kep.Gubernur No. 54 Tahun 2002

    tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen AMDAL

    1

  • 1 2 3

    11. KepMen LH No. 30/MENLH/10/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

    13. KepMen LH No. 42/MENLH/1999

    tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

    14. KepMen LH No. 2 Tahun 2000

    tentang Pedoman Penilaian Dokumen AMDAL

    15. KepMen LH No. 4 Tahun 2000

    tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu

    16. KepMen LH No. 5 Tahun 2000

    tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

    17. KepMen LH No. 40 Tahun 2000

    tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

    18. KepMen LH No. 41 Tahun 2000

    tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota

    19. KepMen LH No. 42 Tahun 2000

    tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

    20. KepMen LH No. 17 Tahun 2001

    tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

    21. KepMen LH No. 86 Tahun 2002

    tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

    11. Kep.Gubernur No. 59 Tahun 2002

    tentang Pedoman Umum Pelaksanaan UKL dan UPL

    12. Kep.Gubernur No.

    188/179/KPTS/013/2002 tentang Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Timur

    13. Kep.Gubernur No. 8 Tahun 2004

    tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Propinsi Jawa Timur

    14. Kep.Gubernur No. 9 Tahun 2004

    tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

    15. Kep.Gubernur No. 10 Tahun 2004

    tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

    16. Kep.Gubernur No. 188/44/KPTS/

    013/2004 tentang Tim Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

    17. Kep.Gubernur No. 188/45/KPTS/

    013/2004 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

    2

  • 1 2 3

    22. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan

    23. KepMen LH No. 45 Tahun 2005

    tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

    III PENGENDALIAN

    PENCEMARAN AIR

    1. PP No. 82 Tahun 2001 tentang

    Pengelolaan Kualitas Air , Pengendalian Pencemaran AIr

    2. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/

    1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH)

    3. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH

    /7/ 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih)

    4. KepMen LH No. 51/MenLH/10/

    1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

    5. KepMen LH No. 52/MENLH/10/

    1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hoteli

    6. KepMen LH No. 58/MENLH/10/

    1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

    7. KepMen LH No. 42/MENLH/10/

    1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

    8. KepMen LH No. 09/MENLH/4/

    1997 tentang Perubahan KepMen LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

    1. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No.

    660.3/25781/025/1986 tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

    2. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 413

    Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur

    3. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 414

    Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah di Jawa Timur

    4. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 187

    Tahun 1988 tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur

    5. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 40

    Tahun 1996 tentang Baku Cara Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur

    6. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 41

    Tahun 1996 tentang Baku Cara Uji Air Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur

    7. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 60

    Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Propinsi Dati I Jawa Timur

    8. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 61

    Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Dati I Jawa Timur

    3

  • 1 2 3

    9. KepMen LH No. 03/MENLH/1/

    1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri

    10. KepMen LH No. 28 Tahun 2003

    tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

    11. KepMen LH No. 29 Tahun 2003

    tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

    12. KepMen LH No. 37 Tahun 2003

    tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan

    13. KepMen LH No. 110 Tahun 2003

    tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air

    14. KepMen LH No. 111 Tahun 2003

    tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

    15. KepMen LH No. 112 Tahun 2003

    tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

    16. KepMen LH No. 113 Tahun 2003

    tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

    17. KepMen LH No. 114 Tahun 2003

    tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air

    9. Kep.Kepala BAPEDAL No 113

    Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan

    10. Kep.Gubernur No. 54 Tahun 2001

    tentang Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan

    11. Kep.Gubernur No. 15 Tahun 2001

    tentang Mekanisme Pengaduan Terhadap Keraguan Hasil Uji Laboratorium di Propinsi Jawa Timur

    12. Peraturan Daerah No. 5 Tahun

    2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur

    13. Kep.Gubernur No. 28 Tahun 2000

    tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur

    14. Kep.Gubernur No. 29 Tahun 2000

    tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur

    15. Kep.Gubernur No. 30 Tahun 2000

    tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Penandatanganan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Propinsi Jawa Timur

    16. Kep.Gubernur No. 52 Tahun 2000

    tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Mengajukan dan atau Memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur

    17. Surat Keputusan Kepala

    Bapedalda Propinsi Jawa Timur No. : 188/33/SK/217.2/2000 tentang Penetapan Bentuk Surat Permohonan Dan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair

    4

  • 1 2 3

    18. KepMen LH No. 115 Tahun 2003

    tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

    19. KepMen LH No. 142 Tahun 2003

    tentang Perubahan KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

    20. Undang-undang Nomor 7 Tahun

    2004 tentang Sumber Daya Air

    18. Kep.Gubernur No. 45 Tahun 2002

    tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Industri Lainnya di Jawa Timur

    19. Kep.Gubernur No. 188/192/KPTS

    /013/2002 tentang Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri (PROPER) Propinsi Jawa Timur Tahun 2002

    20. Kep.Gubernur No. 188/166/KPTS

    /013/2004 tentang Tim Pembina, Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan Pasir di Sepanjang Sungai Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong, Kali Marmoyo dan Bengawan Solo

    IV. PENGELOLAAN

    LIMBAH B3

    1. PP No. 18 Tahun 1999 tentang

    Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

    2. PP No. 85 Tahun 1999 tentang

    Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

    3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang

    Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

    4. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/

    1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non - Reaktor

    5. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/

    1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan

    6. Kep. Dirjen Batan No. 445/DJ/XII/

    1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir

    1. Kep.Kepala BAPEDAL No 68/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

    2. Kep.Kepala BAPEDAL No 01/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

    3. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3

    4. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

    5. Kep.Kepala BAPEDAL No 04/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3

    6. Kep.Kepala BAPEDAL No 05/

    BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3

    5

  • 1 2 3

    7. Keppres No. 61 Tahun 1993

    tentang Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/ 1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan

    8. KepMen LH No. 128 Tahun 2003

    tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis

    7. Kep.Kepala BAPEDAL No 255/

    BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

    8. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/

    BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah

    9. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/

    BAPEDAL/01/1998 tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3

    V. PENGENDALIAN

    PENCEMARAN UDARA

    1. PP. No, 41 Tahun 1999 tentang

    Pengendalian Pencemaran Udara 2. Keputusan Presiden No.mor 23

    Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties London, 29-27 June 1990

    3. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/

    10/ 1993 tentang Amabng Batas Emisi Gas Buang Kendaraab Bermotor.

    4. UU No, 6 Tahun 1994 tentang

    Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).

    5. KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/

    1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak..

    6. KepMen LH No. Kep-15/MENLH/

    4/ 1996 tentang tentang Program Langit Biru..

    7. KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/

    4/ 1996 tentang Penetapan Prioritas P{ropinsi Dati I Program Langit Biru.

    1. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-

    107/ BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standart Pencemar Udara..

    2. Kep.Gubernur No. 16 Tahun 2003

    tentang Standar Uji Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

    3. Kep.Gubernur No. 17 Tahun 2003

    tentang Cara Standar Pengambilan Contoh Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

    6

  • 1 2 3

    8. KepMen LH No. Kep-14/MENLH/

    11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

    9. KepMen LH No 49/MENLH/ 11/

    1996 Baku Tingkat Getaran. 10. KepMen LH No 50/MENLH/ 11/

    1996 Baku Tingkat Kebauan.. 11. KepMen LH No 45/MENLH/ 11/

    1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

    12. KepMen LH No. 129 Tahun 2003

    tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

    13. KepMen LH No. 141 Tahun 2003

    tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi.

    14. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-

    205/ BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Tehnik Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

    VI. PENGENDALIAN

    PENCEMARAN/ KERUSAKAN LAUT

    1. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang

    Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut.

    2. Keppres No. 103 Tahun 1963

    tentang Lingkungan Maritim. 3. Keppres No. 46 Tahun 1986

    tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Pollution from Ship 1973, and The Protocol of 1978 Relating in tHe Filuship 1993..

    4. Keppres No. 32 Tahun 1990

    tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

    5. Keppres No. 65 Tahun 1990

    tentang Pengesahan International fo...

Recommended

View more >