Daftar Kebijakan Nasional dan Kebijakan Operasional Propinsi Jawa

Timur di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

JENIS KEGIATAN

KEBIJAKAN NASIONAL

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PROPINSI JAWA TIMUR 1 2 3

I. UMUM

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

II. AMDAL

1. PP No. 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2. KepMen LH No. 12/MENLH/3/

1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

3. KepMen LH No. 13/MENLH/3/

1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL

4. KepMen LH No. 14/MENLH/3/

1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

5. KepMen LH No. 15/MENLH/3/

1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu

6. KepMen LH No. 42/MENLH/11/

1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

7. KepMen LH No. 54/MENLH/11/

1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional

8. KepMen LH No. 55/MENLH/11/

1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional

9. KepMen LH No. 57/MENLH/12/

1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor

10. KepMen LH No. 02/MENLH/1/

1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan

1. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No. 150

Tahun 1994 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

2. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No. 153

Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

3. Kep.Gubernur KDH. Tk.I No.

154Tahun 1994 tentang Jenis Usaha dan Kegiatan di Jawa Timur Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

4. Kep.Kepala BAPEDAL No. 056

Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

5. Kep.Kepala BAPEDAL No.

299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL

6. Kep.Kepala BAPEDAL No. 105

Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)

7. Kep.Kepala BAPEDAL No

124/12/1997 tentang Panduan Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL

8. Kep.Kepala BAPEDAL No 08

Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL

9. Kep.Kepala BAPEDAL No 09

Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

10. Kep.Gubernur No. 54 Tahun 2002

tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen AMDAL

1

1 2 3

11. KepMen LH No. 30/MENLH/10/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

13. KepMen LH No. 42/MENLH/1999

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

14. KepMen LH No. 2 Tahun 2000

tentang Pedoman Penilaian Dokumen AMDAL

15. KepMen LH No. 4 Tahun 2000

tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu

16. KepMen LH No. 5 Tahun 2000

tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

17. KepMen LH No. 40 Tahun 2000

tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

18. KepMen LH No. 41 Tahun 2000

tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota

19. KepMen LH No. 42 Tahun 2000

tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

20. KepMen LH No. 17 Tahun 2001

tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

21. KepMen LH No. 86 Tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

11. Kep.Gubernur No. 59 Tahun 2002

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan UKL dan UPL

12. Kep.Gubernur No.

188/179/KPTS/013/2002 tentang Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Timur

13. Kep.Gubernur No. 8 Tahun 2004

tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Propinsi Jawa Timur

14. Kep.Gubernur No. 9 Tahun 2004

tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

15. Kep.Gubernur No. 10 Tahun 2004

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

16. Kep.Gubernur No. 188/44/KPTS/

013/2004 tentang Tim Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

17. Kep.Gubernur No. 188/45/KPTS/

013/2004 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

2

1 2 3

22. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan

23. KepMen LH No. 45 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

III PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR

1. PP No. 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air , Pengendalian Pencemaran AIr

2. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/

1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH)

3. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH

/7/ 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih)

4. KepMen LH No. 51/MenLH/10/

1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

5. KepMen LH No. 52/MENLH/10/

1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hoteli

6. KepMen LH No. 58/MENLH/10/

1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

7. KepMen LH No. 42/MENLH/10/

1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

8. KepMen LH No. 09/MENLH/4/

1997 tentang Perubahan KepMen LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

1. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No.

660.3/25781/025/1986 tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

2. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 413

Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur

3. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 414

Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah di Jawa Timur

4. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 187

Tahun 1988 tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur

5. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 40

Tahun 1996 tentang Baku Cara Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur

6. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 41

Tahun 1996 tentang Baku Cara Uji Air Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur

7. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 60

Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Propinsi Dati I Jawa Timur

8. Kep.Gubernur KDH.Tk.I No. 61

Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Dati I Jawa Timur

3

1 2 3

9. KepMen LH No. 03/MENLH/1/

1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri

10. KepMen LH No. 28 Tahun 2003

tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

11. KepMen LH No. 29 Tahun 2003

tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

12. KepMen LH No. 37 Tahun 2003

tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan

13. KepMen LH No. 110 Tahun 2003

tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air

14. KepMen LH No. 111 Tahun 2003

tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

15. KepMen LH No. 112 Tahun 2003

tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

16. KepMen LH No. 113 Tahun 2003

tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

17. KepMen LH No. 114 Tahun 2003

tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air

9. Kep.Kepala BAPEDAL No 113

Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan

10. Kep.Gubernur No. 54 Tahun 2001

tentang Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan

11. Kep.Gubernur No. 15 Tahun 2001

tentang Mekanisme Pengaduan Terhadap Keraguan Hasil Uji Laboratorium di Propinsi Jawa Timur

12. Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur

13. Kep.Gubernur No. 28 Tahun 2000

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur

14. Kep.Gubernur No. 29 Tahun 2000

tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur

15. Kep.Gubernur No. 30 Tahun 2000

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Penandatanganan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Propinsi Jawa Timur

16. Kep.Gubernur No. 52 Tahun 2000

tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Mengajukan dan atau Memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur

17. Surat Keputusan Kepala

Bapedalda Propinsi Jawa Timur No. : 188/33/SK/217.2/2000 tentang Penetapan Bentuk Surat Permohonan Dan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair

4

1 2 3

18. KepMen LH No. 115 Tahun 2003

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

19. KepMen LH No. 142 Tahun 2003

tentang Perubahan KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

20. Undang-undang Nomor 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air

18. Kep.Gubernur No. 45 Tahun 2002

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Industri Lainnya di Jawa Timur

19. Kep.Gubernur No. 188/192/KPTS

/013/2002 tentang Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri (PROPER) Propinsi Jawa Timur Tahun 2002

20. Kep.Gubernur No. 188/166/KPTS

/013/2004 tentang Tim Pembina, Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan Pasir di Sepanjang Sungai Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong, Kali Marmoyo dan Bengawan Solo

IV. PENGELOLAAN

LIMBAH B3

1. PP No. 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2. PP No. 85 Tahun 1999 tentang

Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

4. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/

1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non - Reaktor

5. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/

1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan

6. Kep. Dirjen Batan No. 445/DJ/XII/

1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir

1. Kep.Kepala BAPEDAL No 68/

BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

2. Kep.Kepala BAPEDAL No 01/

BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

3. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/

BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3

4. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/

BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

5. Kep.Kepala BAPEDAL No 04/

BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3

6. Kep.Kepala BAPEDAL No 05/

BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3

5

1 2 3

7. Keppres No. 61 Tahun 1993

tentang Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/ 1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan

8. KepMen LH No. 128 Tahun 2003

tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis

7. Kep.Kepala BAPEDAL No 255/

BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

8. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/

BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah

9. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/

BAPEDAL/01/1998 tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3

V. PENGENDALIAN

PENCEMARAN UDARA

1. PP. No, 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara 2. Keputusan Presiden No.mor 23

Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties London, 29-27 June 1990

3. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/

10/ 1993 tentang Amabng Batas Emisi Gas Buang Kendaraab Bermotor.

4. UU No, 6 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).

5. KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/

1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak..

6. KepMen LH No. Kep-15/MENLH/

4/ 1996 tentang tentang Program Langit Biru..

7. KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/

4/ 1996 tentang Penetapan Prioritas P{ropinsi Dati I Program Langit Biru.

1. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-

107/ BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standart Pencemar Udara..

2. Kep.Gubernur No. 16 Tahun 2003

tentang Standar Uji Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

3. Kep.Gubernur No. 17 Tahun 2003

tentang Cara Standar Pengambilan Contoh Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

6

1 2 3

8. KepMen LH No. Kep-14/MENLH/

11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

9. KepMen LH No 49/MENLH/ 11/

1996 Baku Tingkat Getaran. 10. KepMen LH No 50/MENLH/ 11/

1996 Baku Tingkat Kebauan.. 11. KepMen LH No 45/MENLH/ 11/

1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

12. KepMen LH No. 129 Tahun 2003

tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

13. KepMen LH No. 141 Tahun 2003

tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi.

14. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-

205/ BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Tehnik Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

VI. PENGENDALIAN

PENCEMARAN/ KERUSAKAN LAUT

1. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut.

2. Keppres No. 103 Tahun 1963

tentang Lingkungan Maritim. 3. Keppres No. 46 Tahun 1986

tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Pollution from Ship 1973, and The Protocol of 1978 Relating in tHe Filuship 1993..

4. Keppres No. 32 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

5. Keppres No. 65 Tahun 1990

tentang Pengesahan International for The Safety of Life at The Sea 1974.

6. Keppres No. 55 Tahun 1993

tentang Tata Cara Pembebasan Lahan.

7. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/

1996 tentang Program Pantai Lestari..

1. Kep.Kepala BAPEDAL No 47

Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang.

7

1 2 3

8. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/

1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari..

9. KepMen LH No. 47/MENLH/ 11/

1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Dati I Program Pantai Lestari.

10. KepMen LH No. 4/MENLH/

11/2001 tentang Kerusakan Terumbu Karang.

11. KepMen LH No. 51 Tahun 2004

tentang Baku Mutu Air Laut. 12. KepMen LH No. 179 tentang Ralat

Atas KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

VII.PENGENDALIAN

KERUSAKAN LAHAN

1. KepMen LH No. 43/ MENLH/

10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambanagn Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan..

2. PP No. 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

3. PP No. 4 Tahun 2003 tentang

Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lainnya.

VIII. KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sunber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Instruksi Mendagri No. 34/1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Daerah

3. UU No. 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

4. UU No. 5 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Conservation on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragan Hayati)

8

1 2 3

5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna an Flora 1973.

6. UU No. 21 Tahun 2004 tentang

Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati.

IX. KELEMBAGAAN

1. Keputusan Presiden No. 10

Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2. PP No. 54 Tahun 2000 tentang

Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

3. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001

tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

4. Keputusan Bersama Meneg LH

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 & 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

5. KepMen LH No. 56 Tahun 2002

tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

6. KepMen LH No. 58Tahun 2002

tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di PropinsiKabupaten/Kota.

7. Kep. MENPAN Nomor : 47/KEP/ M.PAN//8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

1. Kep. Kepala BAPEDAL No. 39

Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEDAL.

2. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor

38 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

3. Kep.Gubernur No. 188/53/KPTS/

2001 tentang Tim Pembina PPNS di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

4. Kep.Gubernur No. 188/2/KPTS/

013/2002 tentang Tim Penyusun LAKIP Propinsi Jawa Timur.

5. Kep.Gubernur No. 188/234/KPTS/

013/2002 tentang PPLHD BAPEDAL Propinsi Jawa Timur..

6. Kep.Gubernur No. 31 Tahun 2002

tentang Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Jawa Timur.

7. Kep. Kepala BAPEDAL No. Kep.-

29/Bapedal/05/1997 tentang Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan.

9

1 2 3

8. Keputusan Bersama Men PAN

dan Mendagri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.

9. Keputusan Presiden No. 100

Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsuional Pengendali Dampak Lingkungan.

10. KepMen LH No. 145 Tahun 2004

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

11. KepMen LH No. 146 Tahun 2004

tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

12. KepMen LH No. 147 Tahun 2004

tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.

13. KepMen LH No. 197 Tahun 2004

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. 15. UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

16. UU No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

18. PP No. 54 Tahun 2000 tentang

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

8. Kep.Gubernur No. 18 Tahun 2002

tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

9. Kep.Gubernur No. 188/28/KPTS

/013/2004 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Propinsi Jawa Timur.

10. Kep.Gubernur No. 188/183/KPTS

/013/2004 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Mediator Atau Pihak Ketiga Lainnya Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

11. Kep.Gubernur No. 188/253/KPTS

/013/2004 tentang Dewan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur.

12. Kep.Gubernur No. 188/109/KPTS

/013/2005 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Propinsi Jawa Timur.

13. Kep. Gubernur No. : 188/253/

KPTS/013/2004 tentang Dewan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

10

1 2 3

19. KepMen LH No. 37/MENLH/7/

1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan Adipura.

20. KepMen LH No. 14/MENLH/3/

1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Penilaian Kebersihan Kota Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Adipura.

21. KepMen LH No. 19 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

11