DAFTAR JUDUL HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42243/1/YUNITA... · HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN . ... karena kasus ini hanya

1

DAFTAR JUDUL

HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

KAJIAN FATWA MUI (Nomor: 30 tahun 2016) DAN PUTUSAN

PERKARA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

(Nomor: 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

(S.H)

Oleh:

YUNITA KOMALA SARI

NIM: 1112043100026

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H/2017 M

v

ABSTRAK

Yunita Komala Sari. 1112043100026. Hukum Pembakaran Hutan dan

Lahan Kajian Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang (Nomor: 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg). Program Studi Perbandingan

Mazhab Fiqih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2017, xiii+ 57 halaman+ 2 lampiran

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu cara untuk memperluas

lahan yang hal tersebut dilarang, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Mengingat dilarangnya perbuatan yang menimbulkan dampak buruk bagi

masyarakat sekitar maupun ekosistem hutannya itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah; untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

dari fatwa MUI dengan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:

24/Pdt.g/2015/Pn.Plg tentang pembakaran hutan dan lahan ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan normative dan perbandingan hukum. Adapun teknik

pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber dari bahan

pustaka seperti buku-buku, kitab fiqih, hadits dan lain-lain.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, bahwasannya dilihat dari

segi persamaan nya, Persamaan yang ditemukan dari studi ini bahwa perluasan

lahan dengan cara membakarnya adalah dilarang dan diharamkan, baik menurut

fatwa MUI maupun putusan pengadilan Negeri Palembang, walaupun pengadilan

bersifat pasif dalam perkara perdata. Sedangkan perbedaan yang ditemukan dalam

tindakan perbuatan pembakaran hutan dan lahan Fatwa MUI bersifat umum,

karena bukan saja perbakaran hutan dan lahan saja yang diharamkan melainkan

dari segala perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan alam dan

putusan perkara pengadilan negeri palembang lebih bersifat khusus, karena kasus

ini hanya dilihat dari perkara perdatanya saja, padahal sudah jelas ada tiga jenis

penegakan hukum linkungan yaitu administrasi, pidana dan perdata.

Kata kunci : Pembakaran hutan dan lahan, fatwa MUI, Putusan PN

Palembang.

Pembimbing : 1. Dr. Abdurrahman Dahlan, M.A. 2. Hj. Siti Hanna,

S.Ag, Lc, M.A

Daftar Pustaka : Tahun 1967 s.d Tahun 2016

vi

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرمحن الرحيمSegala puji bagi Allah SWT sang kreator Alam Semesta, yang telah

memperlihatkan kepada kita Dien al-Haq dan telah menurunkan kitab al-Quran

yang menjelaskan dan mensyariatkan hukum-hukum kepada kita. Serta atas

rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

dan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada ke haribaan baginda Nabi

besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir

zaman. Mudah-mudahan kita termasuk kedalam golongan pengikutnya yang

mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Aamiin.

Penulis berasa berhutag sekali kepada semua pihak yang selama ini yang

telah membantu baik secara langsung maupun dorongan moral yang tak ternilai

harganya dengan sesuatu apapun dan sampai kapan pun. Semoga suatu saat nanti

penulis dapat membalasnya dengan sesuatu yang pantas. Sehingga rasa terima

kasih penulis sampaikan pada :

1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., selaku Rekor Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. Asep Saepuddin Jahar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;

vii

3. Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si., sebagai Ketua Program Studi

Perbandingan Madzhab, dan Ibu Hj. Siti Hanna, S.Ag, Lc, M.A, sebagai

Sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab;

4. Bapak Dr. Abdurrahman Dahla, M.A dan Ibu Hj. Siti Hanna, S.Ag, Lc,

M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya selama

penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran,

keramahan hati dan nasihat-nasihat berharga yang telah bapak berikan;

5. Pembimbing Akademik Prof. Dr. Yunasril Ali, M.A., dan seluruh Dosen

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HIdayatullah

Jakarta

6. Pemimpin beserta seluruh staff Perpustakaan Utama dan Perpustakan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hdayatullah Jakarta, yang telah

memberikan fasilitas dan referensi buku kepada penulis untuk

mengadakan studi perpustakaan;

7. Keluargaku tercinta, terkhusus untuk kedua orang tua serta guru didalam

hidup saya bapak Sainan dan Ibu Mety Erawati yang tak pernah putus dan

hentinya unutuk mendoakan saya dalam menjalankan hidup di dunia

sampai saat ini. Kakakku Nani Nur‟aini, terima kasih untuk doa yang

selalu kalian selipkan di dalam shalat untuk saya, kasih sayang dan

dukungan dari kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian.

8. Sahabat-sahabatku di Prodi Perbandingan Madzhab angakatan 2012,

khususnya Hida, Nae, Milad, Ulfah, Mamaw, Fatimah, serta teman-teman

viii

yang lain yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saran kepada

penulis. Terima kasih teman, dengan kebersamaan kita selama ini dalam

suka maupun duka. Penulis menyadari itu semua sebagai pengalaman

berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

9. Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KPA ARKADIA UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Khususnya Angkatan 2012 (Arkadia Weng-Weng).

10. Teman-teman seperjuangan KKN Filantropi: Nurjanah, Dyah, Hisna,

Anna, Hafsah, Noval, Fikry, Ali, Hilman, Yuda.

11. Seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yang idak dapat

say sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa memberkati langkah

kita semoga Allah membalas amal baik kalian semua dengan kebaikan

yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca sekalian.

Aamiin.

Jakarta, 08 April 2017

Penulis

Yunita Komala Sari

ix

DAFTAR ISI

DAFTAR JUDUL .................................................................................................. 1

PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

SURAT PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................... iv

ABSTRAK ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................... xi

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................................... 5

C. Pembatasan Masalah ......................................................................................... 6

D. Rumusan Masalah .............................................................................................. 6

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ........................................................................ 7

F. Review Kajian Terdahulu .................................................................................. 7

G. Metode Penelitian ............................................................................................... 9

H. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 11

BAB II 13

A. Hutan dan Lahan ............................................................................................. 13

B. Ragam pengelolaan, Perlindungan dan Lisensi Hutan .................................. 15

1. Pengelolaan Hutan........................................................................................... 16

2. Perlindungan Hutan ......................................................................................... 18

3. Lisensi Hutan .................................................................................................. 20

C. Dampak Pembakaran Hutan dan Lahan ....................................................... 22

D. Konsep fikih lingkungan dalam Islam ............................................................ 27

x

BAB III 29

A. Sekilas tentang MUI ......................................................................................... 29

B. Mengenal Pengadilan Negeri Palembang ....................................................... 32

C. Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutan dan Lahan ..................................... 36

D. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang Pembakaran Hutan dan

Lahan ......................................................................................................................... 40

a. Deskripsi Kasus Putusan No. 24/Pdt.G/2014/Pn.Plg ................................... 40

b. Dakwaan dan Putusan Hakim ...................................................................... 42

BAB IV 45

A. Persamaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang

tentang Pembakaran Hutan dan Lahan .................................................................. 45

B. Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang

tentang Pembakaran Hutan dan Lahan .................................................................. 47

BAB V 51

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 51

B. Saran ................................................................................................................. 52

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 53

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI1

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai

berikut:

ARAB LATIN

Kons. Nama Kons. Nama

Alif Tidak dilambangkan ا

Ba b Be ب

Ta t Te ت

Tsa ts Te dan es ث

Jim j Je ج

Cha h Ha dengan dengan bawah ح

Kha kh Ka dan ha خ

Dal d De د

Dzal dz De dan zet ذ

Ra r Er ر

Zay z Zet ز

Sin s Es س

Syin sy Es dan ye ش

Shad s Es dengan garis bawah ص

Dhat d De dengan garis bawah ض

Tha t Te dengan garis bawah ط

1 Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), Pedoman Penulisan Skripsi, (Ciputat: FSH-

UIN Jakarta, 2012), hal. 43-46.

xii

Dzha z Zet dengan garis bawah ظ

„ Ain„ عKoma terbalik di atas hadap

kanan

Ghain gh Ge dan ha غ

Fa f Ef ف

Qaf q ki ق

Kaf k Ka ك

Lam l El ل

Mim m Em م

Nun n En ن

Wawu w We و

Ha h Ha هـ

Hamzah ‟ Apostrof ء

Ya y Ye ي

2. Vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong bahasa Arab

yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasi

vocal tunggal dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf

sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangkan

‒ A fathah

‒ I Kasrah

‒ I dammah

Sedangkan Transliterasi vocal rangkap dalam tulisan Latin dilambangkan

dengan gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangkan

ي ‒ Ai A dan I

و ‒ Au A dan U

xiii

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat

dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf

dan tanda macron (coretan horisontal):

آ Â A dengan topi di atas

Î I dengan topi di atas ‒ى

Û U dengan topi di atas ‒و

4. Kata sandang, yan dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf (ال),

dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah maupun

huruf qomariyyah, Misalnya:

al-ijtihad = اإلجتهاد

al-rukhsah, bukan ar-rukhsah = الرخصة

5. T ‟ m r utah mati atau yang dibaca seperti ber-h r k t suk un

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”,

sedangkan t ‟ m r ûtah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya

.( ru‟y h l-hilâl atau ru‟y tul hilâl = رؤية الهالل )

6. Tasydîd, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya:

فعةالش = al-Syuf‟ah, tidak ditulis asy-Syuf‟

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh

lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun

perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang

lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya,

apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat

situasinya.

Fiqih lingkungan hidup disebut juga Fiqhul i‟ h berasal dari bahasa Arab

yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk:mudhaf dan mudhaf ilah), yaitu Fiqh

dan al- i‟ h. Secara bahasa fiqh berarti pengetahuan terhadap sesuatu yaitu ilmu

pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis yang diambil dari

dalil-dalil tafshili.2 Sedangkan albi‟ah berarti lingkungan hidup yaitu kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kalangsungan perikehidupan

dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain. Maka pengertian dari fiqh

al-bi‟ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang

terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

2 Jamaluddin Abdurrahman bin Al-Asnawi, Nihayah As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al- Wushul

„il „ilmu Al-Ushul, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet.1 juz 1 h.16

2

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia

dengan tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesame makhluk

(termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normative

baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-

hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem

kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan

lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus

memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat

pemakaian.3

Allah melarang manusia membuat kerusakan di bumi, sebagaimana

dinyatakan dalam surat Al-A‟raaf ayat 56 :

ها وٱد د إص ض بع أر سدوا ف ٱل ول تف إن وطمع ا ا ف عوه خو لح 4) ٦٥( سني مح ٱل من قريب ٱلل و مت رح

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Al-A‟r f :56).

Bumi sebagai tempat tinggal manusia yang merupakan suatu anugerah

yang amat besar dari sang pencipta. Untuk menjaga keseimbangan dibumi

diciptakannya pula hutan, daratan, gunung, hutan dan segala makhluk baik yang

3P.Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, (Jakarta:

PT.Rineka Cipta, 2005), hal.1 4 Al-Quran, Surat Al-A‟raf ayat 56, (Jakarta: Al-Quran Departemen Agama Republik

Indonesia Al-Quran dan terjemahnya, 2009). h.157

3

hidup maupun yang mati. Hutan bagi kehidupan dibumi bagaikan paru paru yang

sangat penting bagi kehidupan kita.

Dalam analisis Quraisy Shihab mengenai lingkungan hidup mengatakan

bahwa, hubungan manusia, alam dan Allah haruslah dipahami sebagai suatu

integral. Manusia dijadikan sebagai khalifah Allah adalah pengelola alam ini, dan

oleh karena itu ia melihat bahwa hubungan manusia dengan alam bukanlah

hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan, tetapi hubungan itu haruslah

diartikan sebagai ketundukan dan ketaatan secara bersama kepada Allah.

Tetapi mengapa dahulu hutan tidak ada campur tangan manusia untuk

mengelolahnya hutan pun tumbuh subur, akan tetapi sekarang setelah manusia

yang ambil alih untuk mengelola hutan tersebut kerusakan dimana-mana, hutan

gundul, banyak penebangan liar, pembakaran hutan, pembukaan lahan-lahan baru

yang liar, dan banya konglomerat yang nakal yang hanya ingin meraup

keuntungan material belaka, yang tidak memikirkan bagaimana akibatnya nanti

dengan alam ini.5

Seperti kasus baru baru ini, pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di

Sumatra Selatan Palembang dan membawa kasus tersebut ke meja hijau yaitu

Pengadilan Negeri Palembang, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia (penggugat) melawan perusahan swasta yaitu PT.

Bumi Mekar Hijau (tergugat).

5 Safaat Setiawan, “Dampak kerusakan hutan dalam perspektif Islam.” Islam dan

Lingkungan Hidup. Vol.3, No.1 (November 2002) : h.10

4

Dari hasil pemeriksaan penggugat ke daerah kebakaran tersebut bahwa

tergugat terbukti dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar.6 Dari

perbuatan tersebut mengakibatkan banyak kerugian diantaranya pencemaran

udara, kerusakan lahan gambut, kerugian ekologi, hilangnya populasi keaneka

ragaman hayati dan sumber daya genetic, kerugian ekonomis, sampai

mengilangkan nyawa manusia akibat polusi udara. 7

Namun dari perbuatan tergugat yaitu membuka lahan dengan cara

membakar mendapat keuntungan ekonomis dari perbuatan tersebut. Karena

tergugat tidak perlu mengeluarkan baiay untuk membeli kapur yang digunakan

untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan

karena sudah digantikan dengan adanya abu dana rang bekas kebakaran dan juga

sangat menguntungkan karena jelas dapat memangkas biaya oprasional

sepertiupah tenaga kerja, bahan bakar dan lain sebagainya.

MUI pun menjabarkankan kategori pengolahannya sebagai Haram jika

tidak memenuhi kriteria, diantaranya :

1. Pemanfaatan hutan dan lahan harus memperoleh hak yang sah.

2. Pemanfaatan lahan dan hutan harus mendapat izin dari pihak yang

berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemanfaatan itu harus ditujukan untuk kemaslahatan.

4. Pemanfaatan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk,

termasuk pencemaran lingkungan.

6 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. h. 1

7 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. h.11-15

5

Kementerian Lingkungan Hidup mendesak MUI untuk mengeluarkan

fatwa pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ketua bidang fatwa MUI Ibu

Huzaimah Tahido Yanggo membenarkan Pembakaran hutan dan lahan di

Indonesia sudah ada yang dituangkan dalam undang-undang Hukum lingkungan

hidup. Dan Fatwa ini akan menjadi ketentuan hukum tambahan yang diambil dari

sisi moral yang ketentuannya diambil dari Al-quran dan Hadits.8

Berdasarkan kenyataan yang saat ini sedang terjadi dan dari uraian di atas,

maka penulis tertarik untuk mengkaji, membandingkan persamaan dan perbedaan

Fatwa MUI dengan putusan perkara pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di

Sumatra Selatan. Oleh karena itu, penulis akan membahas skripsi yang berjudul:

“ HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KAJIAN FATWA MUI

DAN PUTUSAN PERKARA PENGADILAN PALEMBANG (Nomor:

24/Pdt.G/2015/Pn.Plg)”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan

yang timbul. Maka, peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan hutan dan lahan?

2. Bagaimana cara pengelolaan hutan dan lahan?

3. Apa yang dimaksud dengan pembakaran hutan dan lahan?

4. Bagaimana cara pembakaran hutan dan lahan yang baik dan benar?

5. Apa akibat/ dampak dari pembakaran hutan dan lahan?

8 http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/16/09/13/odfk3g384-

mui-keluarkan-fatwa-pembakaran-hutan-haram. Di unduh pada hari Selasa, 13 September 2016,

13:45 WIB

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/09/13/odfk3g384-mui-keluarkan-fatwa-pembakaran-hutan-haram

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/09/13/odfk3g384-mui-keluarkan-fatwa-pembakaran-hutan-haram

6

6. Bagaimana hukum positif memandang tentang pembakaran hutan dan

lahan?

7. Mengapa MUI mengeluarkan fatwa tentang Pembakaran Hutan dan

Lahan?

8. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembakaran hutan dan lahan?

9. Bagaimana fatwa MUI tentang pembakaran hutan dan lahan?

10. Apa yang melatarbelakangi hakim memutuskan perkara pembakaran

hutan dan lahan?

11. Apa persamaan dan perbedaan Fatwa MUI dengan Putusan perkara

pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Palembang

C. Pembatasan Masalah

Berdasarka dari identifikasi masalah di atas penulis lebih terfokus dan

spesifik pada putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang dan Fatwa MUI

dengan membandingkan persamaan dan perbedaan tentang pembakaran hutan dan

lahan.

D. Rumusan Masalah

Dengan demikian, pokok dari permasalahan yang akan dikaji dalam studi

ini yaitu: Bagaimana perbandingan antara putusan perkara Pengadilan Negeri

Palembang dengan Fatwa MUI dengan masalah pembakaran hutan dan lahan

tersebut?

Dengan demikian, pokok dari permasalahan yang akan di kaji dalam studi

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

7

1. Apa persamaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan?

2. Apa perbedaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas,

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara

Pengadilan Negeri Palembang.

2. Menjelaskan perbandingan antara hukum pidana dan hukum perdata

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, untuk menambah literature-literatur ilmu pengetahuan

tentang hukum pembakaran hutan dan lahan.

2. Kepada masyarakant adalah untuk memberikan tambahan informasi

kepada pembaca mengenai fatwa MUI dan putusan perkara pembakaran

hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Palembang.

F. Review Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang tema ini kiranya sudah pernah

dibahas oleh beberapa mahasiswa, baik dari Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta maupun Universitas lain. Adapun beberapa karya yang

mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis

sebagai berikut:

8

1. Vebry Widya Puspitasari, Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap

Kualitas Udara di Pekanbaru, Riau (2005)9

Skrpsi ini menjelaskan mengenai Dampak dari Kebakaran Hutan dan

Lahan Terhadap Kualitas Udara yang terjadi di Pekanbaru Riau. Perbedaan

dengan penulis dengan skripsi yang sudah ada, bahwa dia membahas dari

sisi dampak dari kebakaran hutannya sedangkan penulis melihat dari sisi

fatwa MUI dan putusan perkara pengadilan tentang pembakaran hutan dan

lahan tersebut. Dan persamaannya yaitu mengenai kebakaran hutan dan

lahan.

2. Helmi Maulana, Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum

Kehutanan dan Konsepsi Perlindungan Alam Dalam Islam (2008).10

Perbedaan dalam skripsi ini membahas Tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang yang berasal dari Penggunaan

Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan

Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, yang terdapat di

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. Sedangkan penulis

membahas tentang persamaan dan perbedaan fatwa yang di keluarkan

MUI tentang pembakaran hutan dan lahan dengan putusan pengadilan di

Pengadilan Negeri Palembang. Dan persamaannya adalah membandingkan

dua hukum yang ada tentang lingkungan.

9 Vebry Widya Puspitasari, Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kualitas

Udara di Pekanbaru, Riau,(Skripsi S1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005) 10

Helmi Maulana, Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Kehutanan

dan Konsepsi Perlindungan Alam Dalam Islam,(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

9

3. Ahmad Faqih Syarafaddin, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 (2011).11

Skripsi ini menjelaskan mengenai sanksi kepada pelaku perusakan

lingkungan hidup dalam sistem hukum Islam dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan dalam skripsi ini lebih membahas dari

sisi fatwa yang dikeluarkan MUI tentang kebakaran hutan dan lahan.

4. Jurnal Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Islam dan Lingkungan Hidup,

Vol. 3.

Jurnal ini berisi tentang dampak kerusakan hutan dalam perspektif hukum

Islam. Kesehatan lingkungan dalam persepektif Islam dan lain

sebagainya.12

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, penulis melakukan penelitian

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif yaitu jenis data yang digunakan bersifat naratif dalam

bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran.13

Penelitian ini

banyak mendapatkan data yang bersumber dari perpusatakaan. Dengan kata lain

11

Ahmad Faqih Syarafaddin, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009,(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2011) 12 Jurnal Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, Islam dan Lingkungan Hidup, Vol. 3. No. 1, (Jakarta: 2002) 13

Yayan Sofyan, Metode Penelitian, (Jakarta:t.p.,2009), h. 21.

10

penelitian banyak dilakukan dengan mengandalkan sumber datanya di

perpustakaan bukan bersumber di lapangan. Kemudian penulis menggunakan

penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum

normatif, yang memerlukan data skunder sebagai data utama, sedangkan data

primer sebagai data penunjang.

2. Data penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung berupa Fatwa

MUI dan putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekundernya berupa literature –literature kepustakaan

diantaranya: buku-buku, antara lain: hukum lingkungan di Indonesia14,

pembakaran hutan dan lahan. Jurnal-jurnal, antara lain: Jurnal Fiqih Lingkungan.

Undang-undang. Sedangkan kitab-kitab literature keIslaman antara lain: kitab

Fiqh al-Bi‟ah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode Studi

dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen Fatwa MUI dan putusan pembakaran

hutan serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Palembang yang dijadikan

objek penelitian.

14

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2012)

11

d. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang mana

telah dijelaskan sebelumnya, dianalisis dengan menggunakan metode

perbandingan atau komparatif.

e. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” yang

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas

Syariah dan Hukum tahun 2017

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya, penulis membagi skripsi ini menjadi

lima bab.

Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, maka

uraian laporan hasil penelitan ini dimulai dengan menjelaskan prosedur standar

penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan dan rumusan masalah. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat

penelitian, uraian review kajian-kajian ilmuan sebelumnya, uraian metodologi

penelitian dan terakhir uraian sistematika penulisan. Uraian pertama ini diberi

judul BAB I PENDAHULUAN.

Selanjutnya untuk memberikan wawasan bagi para pembaca dan

memudahkan memahami konsep-konsep yang akan diuraiankan pada bagian-

bagian selanjutnya khususnya pada bab pembahasan inti, maka penulis lebih

dahulu menguraikan teori- teori umum yang berkaitan dengan pembakaran hutan

12

dan lahan dan fatwa MUI. Pada hal ini penulis menguraikan tentang hutan dan

lahan, ragam pengelolaan, penanganan dan lisensi, serta tinjauan hukum Islam

tentang pembakaran hutan dan lahan. Pembahasan ini diuraian pada BAB II diberi

judul TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN.

Selanjutnya, untuk lebih memahami konsep-konsep tentang MUI dan

Pengadilan Negeri Palembang yang menjadi objek penelitian ini, maka penulis

menjelaskan lebih luas tentang apa dan bagaimana MUI, tentang Pengadilan

Negeri Palembang, serta putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang dan

Fatwa MUI tentang pembakaran hutan dan lahan. Dan Uraian ini penulis

kemukakan pada BAB III diberi judul GAMBARAN UMUM TENTANG MUI

DAN PENGADILAN NEGRI PALEMBANG.

Kemudian pada BAB IV dengan judul PERSAMAAN DAN

PERBEDAAN FATWA MUI DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAKARAN

HUTAN DAN LAHAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG penulis

memaparkan dua hal-hal terpenting yaitu pertama persamaan Fatwa MUI dan

putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang tentang pembakaran hutan dan

lahan dan yang kedua dari segi perbedaan antara kedua objek kajian tersebut.

Dan akhirnya penulis menutup uraia ini dengan kesimpulan dan saran.

Dan uraian ini dikemukaan pada BAB V.

13

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG

PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Hutan dan Lahan

Kata hutan berasal dari kata bos (Belanda) dan forest (Inggris)1. Forest

adalah bagian permukaan bumi yang sangat luas yang di penuhi pepohonan.2

Namun dalam hukum Inggris kuno, forest (hutan) yaitu tanah yang ditumbuhi

pepohonan disuatu daerah tertentu, selain ditumbuhi pepohonan ada juga binatang

buas dan burung-burung hutan hidup. Dan hutan juga dijadikan tempat tempat

pemburuan, tempat peristirahatan, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan

pegawai-pegawainya, akan tetapi perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi

hilang.

Menurut Dengler3 yang dimaksud dengan hutan, yaitu :

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga

suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya,

akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada

tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”4

Ciri hutan menurut Dengler adalah: adanya pepohonan yang tumbuh di

tanah yang luas, kecuali savanna dan kebun, dan pepohonan tumbuh secara

berkelompok.

Definisi diatas termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dapat diartikan

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggir Indonesia,(Jakarta, PT.Gramedia

Jakarta;1979), h.253 2 T Oxfort Le rner‟s Pocket Diction ry, (ttp, oxford university press;2008), h. 174

3 Dieter Dengler adalah seorang berdarah Jerman-Amerika, seorang pilot Angkatan Laut Amerika

yang menjadi terkenal karena berhasil melarikan diri dari kamp penjara yang berlokasi di tengah hutan saat

berlangsungnya perang Vietnam. 4Artikel diakses pada tanggal 22 dari http://www.ainisastra.com/2010/12/dieter-dengler-satu-

satunya-tentara-amerika-yang-lolos-dari-kamp-penjara-vietnam.html

14

dengan hutan adalah suatu lapangan yang luas dan telah ditetapkan oleh

Pemerintah sebagai hutan yang bertumbuhan pepohonan yang secara keseluruhan

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.5

Sedangkan pengertian hutan dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 tahun

1999 “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.”6

Dan ada beberapa unsur yang terkandung dalam definisi hutan diatas, yaitu

1. Unsur lapangan yang luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan,

2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,

3. Unsur lingkungan, dan

4. Unsur penetapan pemerintah.7

Ada tiga perbedaan jenis pada hutan yaitu Pertama hutan ditinjau dari segi

pemiliknya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5

tahun 1967, menurut pemiliknya terbagi menjadi 2 jenis yakni Hutan Negara ialah

hutan alam atau hutan tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II dengan hak

pakai atau hal pengelolaan dan Hutan Milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah

hak milik atau bisa juga disebut Hutan Rakyat, baik perorangan maupun bersama-

sama dana atau badan hukum.

Kedua Hutan di tinjau dari segi Fungsinya, ada 4 kategori yaitu Hutan

Lindung, bersifat alam, berfungsi untuk mengatur tata air, mecegah terjadinya

5 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.40-41 6 Undang-undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 1 7 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.41

15

banjir, erosi dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi merupakan

kawasan untuk diproduksi hasil hutannya, untuk keperluan masyarakat maupun

industri dan ekspor. Hutan Suaka alam, hutan yang diperuntukkan untuk ilmu

pengetahuan dan teknologi karena keadaan alam yang sedemikian rupa. Hutan

wisata, kawasan yang di bina, dipelihara keindahannya dan mempunyai corak

yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan dan

atau wisata. 8

Yang ketiga Hutan dilihat dari Peruntukannya, sebagaimana yang termaktub

pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, hutan digolongkan menjadi 3

yaitu Hutan Tetap, merupakan hutan yang sudah ada, ditanami maupun yang

tumbuh secara alami dikawasan terseut. Hutan Cadangan adalah hutan yang

letaknya di luar hutan, hutan ini apabila diperlukan hutan cadangan tersebut dapat

dijadikan hutan tetap, dan kedudukannya bukan diperuntukan maupun hak milik.

Hutan Lainnya ialah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan

cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau yang dibebani oleh

hak lainnya.9

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 sampai 9 tentang

Kehutanan, ada empat jenis hutan, yaitu bedasarkan a. statusnya, b. fungsinya, c.

tujuan khusus, dan d. pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.10

B. Ragam pengelolaan, Perlindungan dan Lisensi Hutan

8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,

Pasal3 9 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.42 10 Undang-undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5-9

16

1. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia ) ialah proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.11

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) menurut PP NO. 6 Tahun 2007 adalah

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan

mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan

potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. (Pasal 1 butir 1, Bab 1

tentang Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002).12

Kegiatan pengelolaan hutan mencakup di bawah ini :

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ialah yang

dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan untuk lebih intensif

untuk memperolah manfaat yang lebih optimal dan lestari, serta memblok-

blokan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan,

11 http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/miripKamusBahasaIndonesia.org 12

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002, Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1

butir 1

http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/mirip

17

rencana pengelolaan hutan ada jangka waktu tertentu, dan selebihnya diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan ialah bertujuan untuk

memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat

secara keadilan dnegan tetap menjaga kelestarian serta menggunakan kawasan

hutan hanya untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan

hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan

lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan ialah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan sehingga daya dukung,

produktifitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan

tetap terjaga.

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam ialah merupakan usaha untuk

menjaga dan membatasi kerusakan hutan serta mempertahankan dan menjaga

hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.13

Upaya dalam pengelolaan hutan yang sudah termaktub dalam UU No 41

tahun 1999 tentang kehutanan hanya menekankan kepada produksi, konservasi

dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, permasalan dalam pengelolahan hutan

adalah sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan negara, sehingga

pengembalian keputusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Hampir seluruh

resiko atas usaha kehutanan ada ditangan pemerintah. Karena tidak adanya

kebijakan ekonomi yang dijalankan untuk distribusikan resiko atas rusaknya hutan

13

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, BAB V

Pengelolaan Hutan Bagian kesatuan umum

18

maupun hilangnya hasil hutan maupun hilangnya hasil hutan kepada pelaku-

pelaku ekonomi. Disamping itu telah terjadinya korupsi dan kolusi dalam

pengelolaan hutan atas hasil hutan. Kurangnya kesadaran dalam meningkatkan

efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan. 14

Penyerahan kewenangan

yang menetapkan bahwa hutan adalah milik negara, dari situ monopoli

kewenangan negara atas hutan membuka peluang bagi mereka yang menjalankan

kewenangan. Dengan demikian yang memegang kewenangan membatasi

masyarakat local disekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan demi

pembalakan liar. 15

2. Perlindungan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004 “Perlindungan Hutan

adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan

dan hasil yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya

alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.16

Perlindungan hutan ini

merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.17

Ada beberapa golongan kerusakan hutan yang perlu mendapatkan

perlindungan:

14 Dodi Nandika, Hutan Bagi Ketahanan Nasional,(Surakarta, Muhammadiyah

University Press;2005), h.42 15 Herman Hidayat, ed., Pengelolaan Hutan Lestari :Partisipasi, Kolaborasi dan

Konflik,(Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;2015), h.16 16 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) 17

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

19

a. Kerusakan kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan

secara tidak sah

b. penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya

c. pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab

d. Pengambilan hasil hutan seperti kayu dan lain-lain tanpa izin.

Pada uraian di atas dikemukakan beberapa golongan kerusakan hutan yang

perlu mendapat perlindungan, dan faktor penyebab kerusakan hutan yaitu:

Pertambahan penduduk yang sangat pesat, sempitnya lapangan pekerjaan,

berkurangnya tanah pertanian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan arti

pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.18

Kerusakan diatas perlu diantisipasi, agar tujuan perlindungan hutan

tercapai. Tujuan perlindungan hutan diantaranya : melindungi wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, juga menjamin

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta menjaga

kelestarian fungsi lingkungan hidup, agar tercapai keserasian, keselarasan dan

keseimbangan lingkungan hidup. Ketika semua itu tercapai maka akan menjamin

terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin

pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak

asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,

18 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.114

20

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan

global.19

Ada 4 (empat) macam perlidungan hutan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004,

ialah : Perlindungan Hutan kawasan hutan, perlindungan hutan atas hasil hutan,

perlindungan hutan dari binatang ternak, perlindungan hutan dari daya-daya alam,

perlindungan hutan dari hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran. 20

Pelaksanaan perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah

Tingkat I, meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan,

Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen

Kehutanan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pemegang izin Hak

Pengusahaan Hutan (HPH)/ Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang

bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya

masing-masing ikut terlibat.21

Dalam perlindungan hutan ada pejabat yang diberikan wewenang khusus

dalm bidang kepolisian sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal 6 ayat (1) huruf b. Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di

bidang kehutanan.

3. Lisensi Hutan

19 Undang-undang nomor 32 tahun 2009, Pasal 3 20 Peratuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 21 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.120

21

Dalam aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk

usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Maka

dari itu harus lah memiliki izin dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan.

Lisensi dan izin hutan berfungsi untuk mengatur operasi agar mengurangi dampak

negative terhadap lingkungan dan masyarakat local dan menghasilkan pendapatan

untuk kegiatan pemerintah.22

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintan

No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup “ izin lingkungan adalah izin

yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan yang

wajib amdal atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 23

Dengan demikian pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan

izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana

dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar

rupiah.24

Yang wajib diperhatikan dalam menerbitkan izin melakukan usaha

dan/atau kegiatan adalah rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan

dan rekomendasi pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan usaha dan/atau

kegiatan tersebut.25

Perizinan tersebut diterbitkan oleh sebagai berikut:

22 Mongabay.co.id, “Situs Berita an Informasi Lingkungan”, artikel diakses pada 23

Desember 2016 dari http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan/ 23 Peraturan Pemerintan No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup 24 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlingungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pasal 111 ayat (2) 25

Siswanto Sunarsi, Huku Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian

Sengketa,(Jakarta, PT.Rineka Cipta;2005), h.71

22

a. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Rekomendari UKL-

UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

b. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendari UKL-

UPL yang diterbitkan oleh Gubernur

c. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-

UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.26

Luas maksimum untuk kegiatan kehutanan yang dapat dilelang di setiap

provinsi adalah maksimum 100.000 hektar (kecuali Papua yang memiliki

maksimum 200.000 hektar), dan 400.000 hektar di Indonesia secara total.27

Seperti yang di sebutkan dalam PERMENHUT nomor 31 tahun 2014 tentang Tata

Cara Pemberian dan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) di hutan produksi, maka terdapat tiga macam izin yang dapat

dikeluarkan, masing-masing IUPHHK-Hutan Alam (HA), IUPHHK-Hutan

Tanaman (HT), dan IUPHHK-Restorasi Ekosistem (RE).28

C. Dampak Pembakaran Hutan dan Lahan

Perkembangan pembangunan kehutanan pada masa lalu telah merubah

banyak wajah hutan Indonesia. Peristiwa kebakaran hutan, penebangan liar,

perladangan berpindah dan penurunan keanekaragaman hayati merupakan sebuah

26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 27 Mongabay.co.id, “Situs Berita dan Informasi Lingkungan”, artikel diakses pada 23

Desember 2016 dari http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan/ 28 Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2014 2014 tentang Tata Cara

Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan

Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

23

cerit yang melekat pada hutan Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut telah

mempengaruhi citra bangsa dalam kehidupan masyarakat Internasional.29

Menurut Forest Watch Indonesia pada tahun 2001 mengatakan, kebakaran

hutan akan terjadi beberapa kali pada tahun-tahun berikutnya.30

Masalah

kerusakan hutan dan lingkungan paling vatal dari lahan gambut adalah akibat

kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sangat besar terhadap sifat tanah dan

lingkungan.31

Pada tahun 2014 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan

diperkirakan mencapai 20.000 hektar di Sumatra Barat.32

Tidak hanya di Sumatra,

di pulau-pulau Indonesia pun telah terjadi kebakaran hutan. Kebakaran tersebut

terjadi memiliki dua faktor yaitu: faktor alam, seperti kemarau berkepanjangan,

gunung meletus dan lain-lain, dan faktor perbuatan manusia, seperti pembukaan

lahan dengan cara membakar dan lain-lain.33

Kabut asap akibat dari pembakaran menyebar ratusan kilometer ke seluruh

penjuru dan mengganggu transportasi udara dan laut dan meningkatkan polusi

udara yang sangat besar. Tidak hanya di Indonesia di Negara-negara tetanggapun

merasakannya seperti Malaysia dan Singapura. Akibatnya bangsa kita dikecam

sebagai penyebab polusi udara di Negara-negara tetangga, disamping

dilingkungan sendiri. Bangsa Indonesia dipandang oleh dunia Internasional

sebagai pembuat “kabut asap yang menyelimuti hingga jarak seribu mil”

29 Dodi Nandika, Hutan bagi Ketahanan Nasional,( Surakarta: Muhammadiyah

University, 2005), h.36 30 Dodi Nandika, Hutan bagi Ketahanan Nasional,( Surakarta: Muhammadiyah

University, 2005), h.38 31 Mohammad Noor, Lahan Gambut pengembangan, konservasi, dan perubahan

iklim,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.26 32 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, h.60 33 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, h.59

24

dikawasan seluas satu juta jiwa kilometer persegi yang dihuni oleh ratusan juta

jiwa manusia.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan

luar biasa, penduduk di gangu kabut asap, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang

yang menderita sakit pernapasan, mata dan kulit. Dan banyak sekolah, kantor dan

perusahaan yang diliburkan, bandara udara ditutup, bahkan turis tidak mau

datang.34

Disamping itu kerusakan akibat dari kebakaran hutan dan lahan

berpengaruh besar terhadap ekosistem hutan dan proses-proses yang terjadi di

dalamnya, dan dapat juga terjadi pada seluruh bagian dan penyusunan hutan

semisal:

1. Kerusakan vegetasi, akibat dari kebakaraan hutan pohon-pohon akan

luka-luka, luka ini merupakan sumebr awal serangan hama dan pathogen

penyebab penyakit. Selain itu juga dapat menurunkan kualitas pohon akan

menurun. Jika intensitas kebakaran yang tinggi dapat mematikan pohon.

Serta merusak peremajaan atau tanaman muda, karena tanaman muda

biasanya mudah sekali mati jika terjadi kebakaran. Apabila banyak pohon

yang mati maka otomatis funsi hutan lainya juga akan terganggu, misalnya

fungsi tata air dan perlindungan tanah.

2. Kerusakan tanah hutan, kebakaran hutan mengakibatkan sifat fisik dan

sifat kimia tanah berubah. Sifat fisik dari tanah sangat ditentukan oleh

34

Dodi Nandika, Hutan bagi Ketahanan Nasional,( Surakarta: Muhammadiyah

University, 2005), h.38

25

keadaan humus dan serasah pada pemukaan tanah dan mempunyai

hubungan erat dengan tata air di hutan. Jika humus dan serasah ikut

terbakar maka sifat fisik tanah akan memburuk. Ditambah lagi dengan

sinar matahari dan angin maka tanah akan sulit menyerap air, sehingga air

hujan akan mengalir di permukaan tanah, dan akan mengakibatkan erosi.

Lain hal dengan sifat kimia, sifat ini menguntungkan karena dari

kebakaran hutan ini akan menambah mineral-mineral yang terdapat pada

abu dan arang, sehingga dapat menaikan nilai nutrisi tanah bagi tanaman.

3. Kerusakan margasatwa, fenomene ini memberi dua pengaruh pada hewan

yaitu : pengaruh langsung ialah berpindahnya margasatwa ke tempat lain

atau ada yang mati terbakar, dan pengaruh tidak langsung ialah rusaknya

dan musnahnya makanan dan tempat perlindungan bagi margasatwa.

4. Kerusakan ekosistem, kerusakan hutan yang terus menerus akan

berpengaruh dengan apa yang ada di dalamnya yaitu vegetasi hutan, tanah,

air dan mikroklimat. Hutan berfungsi untuk menurun dan menaikan suhu

di dalam nya, jika musim panas suhu hutan akan menurun dan sebaliknya

jika musim hujan suhu di hutan akan naik. Perubahan itu akan sangat

terasa jika suatu hutan terbakar, sudah tidak berpengaruh untuk menjaga

kesejukan dan kestabilan udara di dalam hutan akan hilang. Kebakaran

dari pohon-pohon di hutan dengan sendirinya akan mempengaruhi

pergerakan udara. Dan kelembaban udara di dalam hutan pun akan

menurun dibandingkan udara di luar hutan. Karena sangat erat kaitan nya

dengan suhu udara, pergerakan udara, dan transpirasi dari tanaman hutan,

26

jika itu semua berbah maka secara otomatis kelembaban pun akan

menimbulkan perubahan.

5. Kerusakan taman rekreasi, keindahan alam dan nilai ilmiah, kawasan

hutan tertentu berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat.

Kawasan hutan juga memiliki fungsi ilmiah dan merupakan wahana untuk

pedidikan dan latihan. Ketika hutan dibakar/ terbakar maka akan

berpengaruh secara langsung bagi mereaka.

6. Kerusakan lain yang merugikan, penurunannya kualitas udara akibat

kepekatan asap yang memperpendekan jarang pandang sehingga

mengganggu transportasi dan dari segi lingkungan global akan terjadinya

efek rumah kaca. Kebakaran hutan ini dapat merusak rumput rumput

dipadang sampai keakarnya, dan apinya akan menjalar ke perkebunan atau

bisa ke pemukiman warga sekitar hutan sehingga menimbulkan kerugian

ekonomis. 35

Hilangnya budaya masyarakat dirasakan sangat nyata bahwa

hutan mempunyai sumber penghidupan dan insprisari dari kehidupan

masyarakat. Berbagai ragam budaya dan maskot dan symbol-simbol dari

hutan misalnya harimau sebagai maskot dari Reog, Bekantan maskot dari

Kalimantan, dan lain sebagainya. Jika semua ini punah maka hilanglah

kebanggaan dari masyarakat sekitar.36

Dari buku yang sama dilihat dari segi kesehatan, sangat menggagu

kesehatan masyarakat terutama terhadap golongan lanjut usia, ibu hamil dan anak

35 Suwardi dan S.M. Widyastuti, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan,( Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2007), h.171-175

36

Artikel ini diakses pada 22 Februari 2017 dari http://pengertian-

definisi.blogspot.co.id/2012/04/akibat-kerusakan-hutan.html

27

balita. Karena asap nya dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut

(ISPA), asma bronkial, bronchitis, pneumonia dan iritasi mata sampai kulit.

Disamping dampak akibat dari pembakran hutan dan lahan itu merugikan

ada pula akibat dari fenomena tersebut yang menguntungkan, selama kebakaran

masih dapat terkontrol. Manfaat ekologi yang dapat diperoleh dari kebakaran

hutan yang disengaja atau perbuatan manusia diantaranya persiapan persemaian,

pembersihan lapangan, mempengaruhi penganekaragaman kelas umur tanaman

dan tipe-tipe vegetasi /peningkatan HMT, pendaur ulang zat hara dan

sebagainya.37

D. Konsep fikih lingkungan dalam Islam

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap

tuhannya, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia

terhadap lingkungan hidup sekitar, maka fiqih memiliki peran yang krusial dalam

merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum

syara‟.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fiqih sangat perhatian

terhadap isu-isi lingkungan hidup. Seperti dalam pembahasan-pembahasan

literatur fiqih klasik diantaranya pembahasan thaharah, ihya al-mawat, al-masaqat

37

Suwardi dan S.M. Widyastuti, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan,( Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2007), h.177

28

dan al-muz r ‟ h dan pembahasaan lainnya yang terkait dengan lingkungan

hidup yang ada di sekitar manusia.38

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menegaskan, pemeliharaan lingkungan merupakan

upaya untuk memciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan . hal ini

sejalan dengan Maqâsyid Al-Syari‟ah (tujuan syariah agama) yang terumuskan

dalam Killiyât Al-Khams, yaitu hifzu nafs (melindungi jiwa), hifzu al- aql

(melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi kekayaan), hifzu al-nasb (melindungi

keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan

hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut.

Dengan demikian segala prilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan

hisup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan

agama.39

38 Yusuf Al-Qardhawi, Ri‟ y h Al-Bi‟ h fi As-Sy ri‟ h Al-Islamiyah, ( Kairo: Dar Al-Syuruq,

2001), h.39 39 Yusuf Al-Qardhawi, Ri‟ y h Al-Bi‟ h fi As-Sy ri‟ h Al-Islamiyah, h.44

29

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG

MUI DAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. Sekilas tentang MUI

Fatwa (الفتىي) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian

atau peristiwa. Sedangkan fatwa menurut sy r ‟ ialah menerangkan hukum sy r ‟

dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau pun melihat

persoalan yang sedang terjadi di masyarakat, baik individu maupun kelompok.1

Jadi, pengertian dari fatwa adalah pendapat mengenai sesuatu hukum

dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang

diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah sebuah lembaga swadaya

masyarakat yang menjadi wadah musyawarah para ulama, zu‟ama, dan

cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia.

Baik masyarakat sampai Pemerintah pun memberikan kepercayaan penuh kepada

MUI dalam menjawab dan memecahkan segala permasalahan sosial keagamaan di

kalangan masyarakat sebagai lembaga yang berkompeten.2 Dasar hukum dari

fatwa bersumber dari Al-quran, hadits, ijma‟, dan qiyas serta pendapat para

1 Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani

Press, 1997), h. 5 2 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta:Erlangga, 2011),

h.4

30

ulama.3 Dipercaya sejak didirikannya pada tanggal 26 juli 1975 dan juga tertera

dalam anggaran dasar MUI pasal 4.4

Sejak terbentuknya MUI pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah

melahirkan banyak fatwa, diantaranya persoalan yang ada di masyarakat, upacara

keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan,

kedokteran hingga lingkungan yang dikumpulkan dalam buku Himpunan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia sejak 1975.5

Fatwa MUI ini merupakan bagian hukum yang bersifat tidak mengikat.

Lain halnya dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat

negara atau lembaga negara yang berwenang, tertulis dan bersifat mengikat secara

umum. 6

Pedoman penetapan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober

1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Paripurna

Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1409 H./ Januari 1986 M.)

Dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia

perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta

3 M.Atho Mudzar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, Fatwa Majelis Ulama dalam perspektif

hukum dan perundang-undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan

Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. xxvi 4 M.Atho Mudzar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, Fatwa Majelis Ulama dalam perspektif

hukum dan perundang-undangan, h. 3 5 Mohammad Atho Mudzar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebuah studi tentang

pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta:1993), h.5 6 Wahiduddin Adams, Fatwa Majelis Ulama dalam perspektif hukum dan perundang-

undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian

Agama RI, 2012), h.4

31

transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan system pemberian jawaban

masalah keagamaan.7

Kantor MUI berpusat di ibukota Jakarta dan memiliki kantor cabang

disetiap daerah di Indonesia.8

Selanjutnya dalam metode penetapan fatwa, komisi fatwa Majelis Ulama

Indonesia merundingkan dan menetapkan secara kolektif mengenai persoalan-

persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Penetapan fatwa didasarkan

pada Al-Qur‟an, Sunnah (hadits), Ijma dan Qiyas serta dalil lain yang mu‟t r.

Akan tetapi sebelum fatwa itu ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu

pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu‟t r dengan apa yang akan

difatwakan tersebut, secara seksama dan dalil-dalilnya. Fatwa itu sendiri artinya

adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan

berlaku untuk umum. Fatwa bersifat responsive, proaktif dan antisifatis.9

Jika terjadi khilaf dikalangan mazhab, maka metode al-j m‟u w l-taufiq

yang dipakai untu mendapatkan titik temu pendapat-pendapat Ulama dalam

menetapkan fatwa, tetapi apabila usahan penemuan titik temu tidak berhasil

dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode

Muqoranah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.10

Bahasa yang dipakai dalam Fatwa tersebut dirumuskan dengan Bahasa

hukum, supaya dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dan Fatwa tersebut

berisikan :

7 Himpunan fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta:Erlangga, 2011), h.4 8 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, h.5 9 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, h.5 10 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan fatwa MUI sejak 1975, h. 6

32

1. Nomor dan Judul fatwa

2. Kalimat pembuka basmalah

3. Konsideran terdiri atas:

a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan dan urgensi penetapan

fatwa

b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam)

c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat

para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

4. Diktum, berisi:

a) Substansi hukum ynag difatwakan, dan

b) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu

5. Penjelasan, memuat uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa

6. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.11

B. Mengenal Pengadilan Negeri Palembang

Kasus lingkungan salah satunya ditangani oleh Pengadilan Negeri

Palembang yaitu perkara pembakaran hutan dan lahan. Pengadilan ini terletak di

daerah Sayangan Pasar 16 Palembang, dahulu dikenal dengan nama kantor

Laandraad, dan sekarang kini dikenal dengan nama jalan Pengadilan di

Palembang.

Sebelum amandemen ketiga UUD 1945 Pengadilan Negeri Palembang

berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Ham. Tetapi setelah

11 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan fatwa MUI sejak 1975, h. 7

33

amandemen tersebut yang tercantum pada bab IX pada pasal 24 ayat (2) tentang

kekuasaan kehakiman yang disahkan MPR pada 09 November 2001, yang

menegaskan bahwa: “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi” maka

Pengadilan Negeri Palembang dan semua Pengadilan Negeri yang ada di

Indonesia berpindah pada system satu atap yaitu di bawah naungan Mahkamah

Agung RI.

Pengadilan negeri Palembang terletak di Ibukota provinsi Sumatra Selatan,

di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Palembang ditempati hingga sekarang. Wilayah

hukum kota Palembang membawahi 16 kecamatan 114 Kelurahan.

Secara garis besarnya, Pengadilang Negeri memiliki visi “ Terwujudnya

Badan Pengadilan Yang Agung” dalam bentuk putusan yang adil, berwibawa

sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai.12

Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Palembang yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan;

3. Meningkatkan Kualiatas Kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan; 13

12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Klas 1 Khusu Palembang

Arrikel ini diakses pada 29 Desember 2016 dari http://www.pn-palembang.go.id/ 13

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Klas 1 Khusu Palembang

Arrikel ini diakses pada 29 Desember 2016 dari http://www.pn-palembang.go.id/

34

Wilayah yuridiksi ialah istilah dari kewenangan memeriksa, memutuskan

dan menyelesaikan suatu perkara bagi pengadilan

35

Sturktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang14

- - - - - - - - - - -

14

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Klas 1 Khusu Palembang

Arrikel ini diakses pada 29 Desember 2016 dari http://www.pn-palembang.go.id/

Majelis Hakim KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS PANITERA

WAKIL PANITERA KABAG. UMUM

Sub. Bag

Perencanaa

n I T.

Pelaporan

Sub. Bag

Kepegawaian

& Ortala

Sub. Bag Tata

Usaha &

Keuangan

PANI MUD

PERDATA

PANIT MUD

PIDANA

PANI MUD

TIPIKOR PANI MUD

PHI

PANIT MUD

HUKUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. FUNGSIONALI. ARSIP 2. PERPUSTAKAAN

3. DTS

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI DAN

JURUSITA

36

C. Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Sekurang-kurangnya sejak tahun 2001 persoalan hutan di Indonesia

menjadi isu nasioanal bahkan sampai isu internasional. Hal ini mengingat bahwa

pentingnya pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga ekologi, ekosistem,

sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagianya. hutan sangat penting bagi

kehidupan, bahkan hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia.

Berdasarkan mengingat pentingnya masalah hutan maka pemerintah

khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Majelis

Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah menilai MUI pantas mengeluarkan fatwa ini.

Setelah mengingat dan menimbang akibat yang ditimbulkan dari

pembakaran hutan sangat besar, maka MUI memutuskan untuk mengluarkan

fatwa atas dasar permintaan dari pemerintah tersebut. Akhirnya pada tanggal 27

Juli 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasaniddin AF., MA sebagai

ketua dan Dr. H. Asrorun Ni‟am Sholeh, MA sebagai Sekretaris, maka keluarlah

fatwa No. 30 tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan serta

pengendaliannya. Yang memutuskan sebagai berikut:

“Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan umum yang berisi

pengertian-pengertian umum diantaran pengertian hutan dan lahan, pengertian

dari pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, sebagaimana yang sudah

diuraikan pada bab 2. MUI pun menyertakan ketentuan–ketentuan hukum dalam

fatwa ini, bahwa MUI mengharamkan dalam melakukan pembakaran hutan dan

lahan yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti kerusakan, pencemaran

37

lingkungan, kerugian orang lain, membiarkan dan/atau mengambil keuntungan

dari pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Meskipun fatwa MUI tersebut dengan tegas melarang pembakaran hutan

dan lahan, namun ada beberapa hal dengan pengecualian yaitu untuk pemanfaatan

hutan dan lahan dibolehkan dengan syarat-syarat yaitu mempunyai hak yang sah

untuk pemanfaatannya, memiliki izin dari yang berwenang dengan berbagai

ketentuan yang ada, serta melihat dari kemaslahatannya dan tidak menimbulkan

kerusakan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jika syarat tersebut tidak

terpenuhi maka hukumnya haram.

Di dalam fatwa ini juga terdapat dalil-dalil alqur‟an dan hadits seperti

dibawah ini:

(سدين ض مف أر ا ف ٱل ثو ق ٱلل و ول تع ربوا من رز كلوا وٱش..…

٥( 15

….“M k n d n minuml h rezeki (y ng di erik n) All h d n j ng nl h k mu

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan (Al-Baqoroh : 60)

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa kita tidak diperbolehkan mencari

rizki dengan cara merusak keindahan alam dan bertentangan dengan syariat Islam.

Kita diperbolehkan untuk mencari rizki dengan apa yang sudah ada dengan cara

tidak merusaknya. Berkenaan dengan itu Allah berfirman sebagai berikut:

دي ٱلن اس ليذيقهم أي ر با كسبت بح ب ر وٱل فساد ف ٱل ظهر ٱل 16 (41:30 /)الروم جعون ير ض ٱل ذي عملوا لعل هم بع

15

Al-Quran, Surat Al-Baqarah (sapi betina, (2)), ayat 60, (Jakarta: Al-Quran Departemen

Agama Republik Indonesia Al-Quran dan terjemahnya, 2009). h. 9

38

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan

tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)(Ar-Ruum : 41)

Penjelasan dari ayat diatas sudah jelas bahwa ketika terjadi kerusakan

Alam (ekologi) dan sistem (ekosistem) yang dibuat oleh tangan manusia.

Kerusakan ini seolah menjadi bukti kekhawatiran malaikat bahwa manusia akan

melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Allah menjamin, jika

manusia berilmu dan tahu akibat dari apa yang diperbuat, ia tidak akan melakukan

kerusakan.

Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah tentang berbuat baik:

ن وإيتا إح ل وٱل عد مر بٱل إن ٱلل و يأ ىىح عن بح وين قر ي ٱلي ذ سح تذك رون لعل كم ظكميع ي بغ منكر وٱل ء وٱل شا فح ٱل17(/90:16لح )الن

“Sesungguhny All h menyuruh (k mu) erl ku dil d n er u t ke jik n

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran (An-Nahl : 90)

Dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin

dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan yang menjauhkan dari segala

kexaliman dan arogansi. Bakhan hal itu disebut sebagai nasehat illahi yang harus

dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan adalh landasan dari ajaran Islam dan

syariat agama. Allah SWT tidak berbuat dzalim kepada siapapun dan juga tidak

16 Al-quran, Surat Ar-Ruum (kaum ruum, (30)), ayat 41, (Jakarta: Al-Quran Departemen

Agama Republik Indonesia Al-Quran dan terjemahnya, 2009). h. 408 17

Al-Quran, Surat An-Nahl (Lebah, (16)), ayat 90, (Jakarta: Al-Quran Departemen

Agama Republik Indonesia Al-Quran dan terjemahnya, 2009). h. 277

39

memperbolehkan seseorang berbuat zalim terhadap orang lain. Larangan berbuat

yang membahayakan orang lain disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

" رواه , قال : قال رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم : " لضرر ول ضرار عن ابن عبا س 18 هقىيابن ماجة والطرباىن و الب

Artinya: d ri I nu A s r tel h ers d R sulull h SAW: “Tid k oleh

mem h y k n / merugik n diri sendiri d n or ng l in.” (H.R. Ibnu Majah, Al-

Thabarani dan Al-Baihaqi).

MUI mengambil kaidah-kaidah fiqih yang sangat mendasar dalam

mengeluarkan fatwa ini diantaranya :

19 الض رر ي زال

Artinya: “kemudl r t n h rus dihil ngk n”.

20 ض رر لالض رر ل ي زال با

Artinya: “ Kemudl r t n tid k oleh dihil ngk n/dig nti deng n kemudl r t n”.

Dalam kedua kaidah tersebut menerangkan bahwa berbuat kerusakan

kepada orang lain secara mutlak atau mendatangkan kerusakan kepada orang lain

dengan cara yang tidak diijinkan oleh agama. Serta kaidah fiqih dibawah ini:

21 رر ول ضرار لض Artinya: “Tid k oleh d h y d n tid k oleh mem h y k n or ng l in”.

Dalam kaidah ini apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada

hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk

18 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (tnpa, tpt terbit: Maktabah Abih Al-Mu‟athi, Tanpa

Tahun), Kitab Ahkaam, Bab Man Banna Fihaqqihi Maa Yadhurru Bijaarihi, Hadits No (2340) J.3,

h.430 19 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Q w ‟id Al-fiqhiyyah,(Beyrut: Darul Qolam, tt), h. 252 20 Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah,(Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya,2004), h.125 21 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Q w ‟id Al-fiqhiyyah,(Beyrut: Darul Qolam, tt), h. 253

40

menepis bahaya tersebut maka orng tersebut dapat dipaksa untuk mengambil

langkah-langkah pencegahan, namun dia tidak dapat dipaksa untuk

melenyapkannya.22

Untuk lebih menguatkan dalam fatwa ini terdapat beberapa pendapat para

ulama Pendapat para ulama menyatakan bahwasannya syari‟at Islam menjungjung

tinggi berbagai kemaslahatan sebagai kewajiban ketika penyebab yang membawa

kemafsadatan itu kuat maka dosanya menjadi besar melebihi dosa akibat

penyebab yang ringan. Oleh karena itu jika suatu kerusakan benda yang ada

kesamaannya maka diganti dengan benda yang sama pula, dan jika suatu

kerusakan benda yang hanya diketahui nilai harganya saja maka ia menggatinya

dengan nilai harganya pula.

D. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang Pembakaran Hutan dan

Lahan

Diatas sudah ada Fatwa yang di keluarkan MUI tentang Kebakaran hutan

dan lahan penulis pun mencari perkara di pengaadilan negeri tentang kebakaran

hutan dan lahan, salah satu pengadilannya ialah Pengadilan Negeri Palembang.

Dari penelitian ini penulis menganalisis putusan perkara tentang kebakaran hutan

dan lahan yang dari Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor

24/Pdt.G/2014/Pn.Plg dengan deskripsi kasus dibawah ini:

a. Deskripsi Kasus Putusan No. 24/Pdt.G/2014/Pn.Plg

22

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abd. Aziz Muhammad Azzam, Q w ‟id

Fiqhiyyah, (Jakart: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 19

41

Kronologis dalam perkara putusan tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

No. 24/Pdt.G/2014/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2014

adalah dengan penggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia dengan kuasa hukumnya Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Umar

Suyudi, S.H., M.H., dan Nixon F.L.P. Silalahi, S.H., M.H. beralamat di Jalan D.I.

Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas Jakarta Timur dan Nasrullah Abdullah, SH.,

Jimmy Jeremy, SH., Herwinsyah, S.H dan Ibrahim Fattah, S.H.Para Advokat,

beralamat di Jalan Timor Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Melawan PT. Bumi Mekar Hijau sebagai Tergugat diwakili oleh Jhonson

Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalam kedudukannya sebagai Direktur,

beralamat di Jalan R. Sukanto Kompleks Ruko PTC Blok I Nomor 63 Lantai 3

Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianto P.H., S.H., M.H.,

Maurice Juniarto Rubin, S.H., Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Fajar, S.H.,

Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H. dan Rizki Tri Putra, S.H., Para Advokat,

beralamat di Menara Kuningan Lt.9 I Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015. Telah

melakukan tindak pidana perluasan lahan pada hutan dengan cara dibakar.

Adapaun penyebab terjadinya kebakaran adalah bahwa berawal telah

terjadi kebakaran lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri, dan hampir setiap

tahun terjadi di Provinsi Sumatra Selatan yang disebabkan oleh aktivitas

pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutaman ada

42

lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BP REDD+23

(Badan Pengelola

REDD+) melalui Karhutlah (Kebakaran hutan dan lahan) Monitoring System

(KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI).

Berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan februari 2014

hingga November 2014, titik kordinat hotspot telah diverifikasi dengan titik

koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

industry (IUPHHK-HTI) tergugat. Bahwa dari beberapa fakta-fakta diatas telah

terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan tergugat. Tergugat sengaja

membuka lahan dengan cara membakar. Lahan gambut yang terbakar adalah

kawasan yang dilindungi oleh undang-undang, berdasarkan Kepres No. 32 tahun

1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.

Banyak kerugian yang terjadi akibat kejadian ini, baik Alam lingkungan,

pemerintah maunpun masyarakat sekitar yang mendapat imbas dari kebakaran

hutan dan lahan ini.24

b. Dakwaan dan Putusan Hakim

Berdasarkan uraian diatas dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di

Pengadilan Negeri Palembang, penggugat memohon agar majelis hakim

mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan perbuatan tergugat

adalah perbuatan melanggar hukum, dan mengganti rugi atas perbuatannya dalam

23 Badan Pengelola REDD+ adalah sebuah lembaga setingkat kementerian yang dibentuk

melalui Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2013 untuk mengemban tugas dalam mengawal

turunnya laju deforestasi, memperbaharui tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya

alam Indonesia, Artikel ini diakses pada 24 Januari 2017 dari http://182.253.224.169/tentang-

redd/mengenai-bp-redd 24 Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:24/Pdt.G/2015/Pn.Plg

43

bentuk materil secara tunai sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- (dua triliun enam

ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah) yang uangnya

diberikan kepada penggugat dan dimasukkan ke dalam kas Negara, serta

menghukum tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap

perbuatannya, lahan seluas 20.000 hektar dengan baiya terbilang Lima triliun dua

ratus Sembilan puluh Sembilan molyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah,

dan menuntu uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- . Akan tetapi semua diserahkan

kepada majelis hakim dengan putusan seadil-adilnya. 25

Majelis hakim mengupayakan perdamaian antara dua pihak (penggugat

dan tergugat), sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang

Prosedur mediasi, dengan menunjuk S.Joko Sungkowo, S.H sebagai mediator ,

hakim Pengadilan Negeri Palembang.26

Tergugat pun menjawab atas gugatan penggugat sebagai berikut: bahwa

tergugat merupakan perusahaan yang taat pada hukum, yang merupakan

perusahaan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mempunyai

surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

(IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Mentri Kehutanan RI. Tergugat telah

membantah semua tuduhan penggugat, bahwa musibah kebakaran lahan tahun

2014 tersebut telah membuat kerugian yang sangat besar atas terbakarnya pohon-

pohon yang sudah siap dimanfaatkan. lahan ini di dapat dari proses lelang dari

25 Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:24/Pdt.G/2015/Pn.Plg. h. 22 26 Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:24/Pdt.G/2015/Pn.Plg. h. 23

44

kementerian kehutanan pada tahun 2004, karena wilayah kawasan hutan sudah

tidak lagi produktif akibat kebakaran besar yang terjadi tahun 1997/1998. 27

Majelis Hakim menimbang bahwa penggugat terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum karena alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a

quo, tidak perlu dipertimbangkan, karena tergugat tidak terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum, maka pihak yang kalah dengan demikian penggugat

dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak

seluruhnya.

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015.

27 Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:24/Pdt.G/2015/Pn.Plg. h. 23

45

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FATWA MUI DAN PUTUSAN

PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PENGADILAN

NEGERI PALEMBANG

Setelah menguraikan deskripsi kasus pembakaran hutan dan lahan di

Pengadilan Negeri Palembang, fatwa MUI tentang pembakaran hutan dan lahan

kemudian dakwaan, tuntutan dan putusan hakim berkaitan dengan perkara diatas.

Maka perlu dilihat persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI dan putusan

perkara tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Persamaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran hutan dan lahan menurut fatwa MUI dan putusan pengadilan,

sama-sama tidak membolehkan, karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan

kerusakan (d r‟ l-mafasid), baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Menurut Fatwa MUI, pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan

manusia secara sengaja yang menyebabkan terbakarnya hutan dan/atau lahan”.1

sebagaimana telah dikutip sebelumnya Al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 41

menjelaskan perbuatan manusia yang telah merusak atau sengaja merusak alam

lingkungan dengan cara yang batil dan menyebabkan penderitaan bagi sebagian

manusia lain. Tindakan pembakaran hutan dan lahan sama sekali tidak dibenarkan

1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 tahun 2016 tentang Kebakaran Hutan dan

Lahan, Ketentuan Umum.

46

oleh agama. Sebagaimana juga dalam kaidah صالحم على جلب امل فاسد مقد

2درء امل bahwa

“mencegah kemafsadhatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada

mendatangkan kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu

yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih

kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

Dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Karena

tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.3

Fatwa MUI lebih lanjut menegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan

dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian

orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.4

Kejahatan tersebut termasuk dalam tindak pidana (Jarimah) T ‟zir.

Fawa MUI diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004

yang menegaskan bahwa hutan harus dilindungi dari kerusakan baik oleh

perbuatan manusia, hewan ternak, bencana alam, maupun diserang hama.5

Adapun persamaan fatwa MUI dengan putusan perkara pengadilan negeri

palembang bahwa pada dasasrnya keduanya sama-sama menyampaikan

pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan terlarang. Akan tetapi, putusan

Pengadilan Negeri Pelembang berpendapat tidak cukup bukti yang diajukan

penggugat untuk perkara tersebut, bahkan sebaliknya tergugat tidak dapat dijatuhi

2 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqhhiyyah, ( Jakarta: Sa‟adiyah

Putra, tt), h.34 3 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, edisi.I, cet.II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

h. 164-165. 4 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran

hutan dan lahan, Ketentuan Hukum 5 Peraturan pemerinah nomor 45 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, pasal 1

47

hukuman denda. Penggugat dibebankan dengan harus membayar biaya perkara

tersebut. Putusan dibacakan hakim dalam sidang terbuka dan disaksikan kedua

belah pihak. Hal ini terlihat dari amar putusan.6

B. Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Dibawah ini penjelasan perbedaan yang terdapat antara Fatwa MUI dan

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Fatwa MUI bersifat umum mengenai pembakaran hutan dan lahan. Bukan

hanya mengharamkan melakukan pembakaran hutan dan lahan tetapi

mengharamkan segala perbuatan yang menimbulkan dampak buruk bagi

lingkungan alam.

Sedangkan dalam putusan perkara pengadilan negeri Palembang lebih

bersifat khusus dalam pembakaran huan dan lahan. Dilihat dari jenis perkaranya

yaitu perkara perdata, padahal dalam penegakan hukum linkungan ada tiga jenis

yaitu adminisrasi, pidana dan perdata.

fatwa MUI tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya

memiliki dua point diantaranya a) MUI melegalkan pembakaran hutan dan lahan

dengan beberapa syarat dan b) MUI mengilegalkan melakukan pembakaran hutan

dan lahan yang dapat menimbulkan dampak buruk yaitu kerusakan, pencemaran

lingkungan, kesehatan dan lain-lain.7 Sedangkan putusan Pengadilan Negeri

Palembang tentang perkara tersebut tidak menyebutkan memperbolehkan

6 Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor:24/Pdt.G/2015/Pn.Plg. h. 115 7 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran

hutan dan lahan, Ketentuan Hukum

48

melakukan pembakaran hutan dan lahan, akan tetapi pengadilan bersifat pasif

terhadap peristiwa ini.

Dalam fatwa MUI Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu

perbuatan yang berdampak buruk, menggangu ketentraman umum, serta

merugikan oran lain/ masyarakat dan juga suatu tindakan melawan peraturan

perundang-undangan.8

Di Indonesia, hukum lingkungan memuat tiga bentuk penegakan hukum

yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan

hukum perdata.9 Dalam perkara pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan

Negeri Palembang hanya melihat dalam perkara perdatanya saja.

Jenis hukuman dalam tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam

dibagi menjadi 2 bagian yaitu a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat

ringannya hukuman yang tercantum dalam Al-Quran dan hadits termasuk Jarimah

Hudud, Qishash b) ketentuan hukum yang dibuat oleh putusan hakim termasuk

Jarimah T ‟zir.10

Dalam hal ini pelaku pembakaran hutan dan lahan termasuk

dalam Jarimah T ‟zir, karena perbuatan ini tidak termasuk Jarimah Hudud

maupun Jarimah Qishash akan tetapi termasuk Jarimah T ‟zir yaitu perbuatan

yang menyangkut kepentingan orang banyak, walaupun tidak terdapat atau diatur

secara jelas dalam Al-Quran dan hadits tentang pembakaran hutan dan lahan. Jadi,

pelaku dapat dijatuhkan pidana/ Jarimah T ‟zir. Seperti kaidah dibawah ini:

8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.1

9 Hani Adhani, Konstitusionalitas Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup,

(Jakarta: tp, 2015), h. 34 10

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.11

49

صلحة عزي ر يدور مع ا لت ا 11 مل

Artinya: ”T ‟zir s ng t erg ntung kep d tuntut n kem sl h t n”

Sedangkan jenis hukuman dalam perkara perdata terbagi menjadi dua

yaitu a) kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban). b) hilangnya suatu

keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Dalam perkara putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa putusan kewajiban

untuk memenuhi prestasi yaitu pihak yang dinyatakan kalah diwajibkan untuk

membayar denda atau diberatkan dengan membayar biaya perkara.12

Kebakaran hutan dapat penimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak

hanya orang perorangan tetpi bisa juga dilkukan oleh korporasi, entah mengapa

kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan

hutan. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf d bahwa

setiap orang dilarang membakar hutan13

dan jika dengan sengaja melanggar

ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).14

Pembakaran hutan dan lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran

lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi

berdasarkan UU PPLH yaitu setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan

11 H. A Djazuli, Fiqih JInayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:

Jara Grafindo Persada, 2000), h.166 12

Hukumonline.com Artikel ini dikases tanggal 25 April 2017

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-

administratif) 13

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat (3) huruf d 14

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 78 ayat (3)

50

dengan cara membakar.15

Apabila melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).16

15

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, pasal 69 ayat (1) huruf h 16


Lingkungan Hidup, pasal 108

51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis di atas pada bab-bab terdahulu, maka penulis

dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum Islam maupun hukum positif diatur secara jelas dan tegas

larangan pembakaran hutan dan lahan. Namun Fatwa MUI memberikan

persyaratan dalam pemanfaatan hutan dan lahan yaitu harus memilik izin

yang sah dari pihak yang berwenang

2. Persamaan yang ditemukan dari studi ini bahwa perluasan lahan dengan

cara membakarnya adalah dilarang dan diharamkan, baik menurut fatwa

MUI maupun putusan pengadilan Negeri Palembang, walaupun

pengadilan bersifat pasif dalam perkara perdata.

3. Perbedaannya Fatwa MUI bersifat umum mengenai pembakaran hutan dan

lahan. Bukan hanya mengaharamkan melakukan pembakaran hutan lahan

tetapi mengharamkan segala perbuatan yang menimbulkan dampak buruk

bagi lingkungan alam. Sedangkan dalam putusan perkara pengadilan

negeri Palembang lebih bersifat khusus dalam pembakaran huan dan

lahan. Dilihat dari jenis perkaranya yaitu perkara perdata, padahal dalam

penegakan hukum linkungan ada tiga jenis yaitu adminisrasi, pidana dan

perdata.

52

B. Saran

Penulis memberikan konstruksi keilmuan mengenai bidang hukum

lingkungan dari segi teorits maupun praktis melalui saran di bawah ini, diataranya

sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum di Indonesia, agar lebih memperhatikan

secara seksama atas penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati

dari sisi penerapan sanksi pidana atau perdata tetapi juga perlu dilakukan

secara akumulatif dengan sanksi pidana atau perdata, akan tetapi juga

perlu dilakukan secara akumulatif dengan sanksi administratif, sebab pada

kenyataannya standar pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan

selalu berangkat dari adanya tindakan administratif, baik perizinan

maupun penerapan baku mutu lingkungan.

2. Selanjutnya menurut penulis sama seperti yang diharapan kepada para

akademisi yaitu para pemuka Agama hendaklah mengajarkan dan

mengajak masyarakat untuk peduli kepada lingkungan. Karena begitu pun

dengan para akademisi, Agamawan sangat berperan dalam kemajuan

bangsa ini. Karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi semua

umat beragama.

53

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Ahmad Sudirman, Qawaid Fiqhiyyah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004

Abdurrahman bin Al-Asnawi Jamaluddin, Nihayah As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-

Wushul „il „ilmu Al-Ushul, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999

Adams, Wahiduddin, Fatwa Majelis Ulama dalam perspektif hukum dan

perundang-undangan, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan

Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012

Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Al-Qardhawi Yusuf, Ri‟ y h Al-Bi‟ h fi As-Sy ri‟ h Al-Islamiyah, Kairo: Dar Al-

Syuruq, 2001

Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahnya,

2009

Al-Nadwi, Ali Ahmad, Al-Q w ‟id Al-fiqhiyyah, Beirut: Darul Qolam, tt

Bull, Victoria, Oxford Le rner‟s Pocket Diction ry, Oxford: Oxford University

Press: 2008

Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007 edisi.I,

cet.II

Djazuli, A, fiqih JInayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet.III

Echols, John M. dan Shadily Hassan, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta,

PT.Gramedia Jakarta;1979

Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan

lingkungan hidup, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

54

H.S, Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Hakim, Abdul Hamid, Mabadi Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqhhiyyah, Jakarta:

Sa‟adiyah Putra, t.th.

Hidayat, Herman, ed., Pengelolaan Hutan Lestari :Partisipasi, Kolaborasi dan

Konflik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;2015

Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, t.t.: Maktabah Abih Al-Mu‟athi, t. th.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, Jakarta: Erlangga,

2011

Mudzar, Mohammad Atho, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebuah studi

tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Jakarta: 1993

Mudzar, Mohammad Atho, dkk, Fatwa Majelis Ulama dalam perspektif hukum

dan perundang-undangan, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012

Muhammad, Washil Nashr Farid, Abd. Aziz Muhammad Azzam, Q w ‟id

Fiqhiyyah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009

Muslim, Shahih Muslim, Jil. 8, Beirut: Daar Al-Jiil

Nandika, Dodi, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, Surakarta: Muhammadiyah

University Press, 2005

Noor, Mohammad, Lahan Gambut Pengembangan, Konservasi, dan Perubahan

Iklim, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

Puspitasari, Vebry Widya, Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap

Kualitas Udara di Pekanbaru, Riau, Skripsi S1 Fakultas Teknik

Universitas Indonesia, 2005

55

Qardhawi, Yusuf, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, Jakarta: Gema

Insani Press, 1997

Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada, 2012

Siswanto, Sunarsi, Huku Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian

Sengketa, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2005

Sofyan, Yayan, Metode Penelitian, Jakarta:t.p.,2009

Subagyo, P.Joko, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta:

PT.Rineka Cipta, 2005

Subekti, Pokok-poko Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003

Suwardi, Widyastuti S.M., Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2007

Skripsi

Maulana, Helmi, Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum

Kehutanan dan Konsepsi Perlindungan Alam Dalam Islam,(Skripsi S1

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2008

Syarafaddin, Ahmad Faqih, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009,(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Jurnal dan Perundang-Undangan

Jurnal Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Islam dan Lingkungan Hidup, Vol. 3.

No. 1, (Jakarta: 2002)

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2016 tentang

Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya

56

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi

Peratuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintan No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian

Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

Setiawan, Safaat, “Dampak kerusakan hutan dalam perspektif Islam.” Islam dan

Lingkungan Hidup. Vol.3, No.1 November 2002

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan

Undang-undang No.5 tahun 1994 tentang Perindustrian

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2014 2014 tentang Tata Cara

Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

Media Online

http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-

nusantara/16/09/13/odfk3g384-mui-keluarkan-fatwa-pembakaran-hutan-

haram. Di unduh pada hari Selasa, 13 September 2016, 13:45 WIB

http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/16/09/13/odfk3g384-mui-keluarkan-fatwa-pembakaran-hutan-haram



57

Artikel diakses pada tanggal 22 dari http://www.ainisastra.com/2010/12/dieter-

dengler-satu-satunya-tentara-amerika-yang-lolos-dari-kamp-penjara-

vietnam.html

http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/miripKamusBahasaIndonesia.org Mongabay.co.id, “Situs Berita an Informasi Lingkungan”, artikel diakses pada 23 Desember 2016

dari http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan/

Artikel ini diakses pada 22 Februari 2017 dari http://pengertian-

definisi.blogspot.co.id/2012/04/akibat-kerusakan-hutan.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Klas 1 Khusu Palembang Arrikel ini

diakses pada 29 Desember 2016 dari http://www.pn-palembang.go.id/

Hukumonline.com Artikel ini dikases tanggal 25 April 2017

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-

perdata,-dan-administratif)

http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/mirip

http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2012/04/akibat-kerusakan-hutan.html

http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2012/04/akibat-kerusakan-hutan.html

http://www.pn-palembang.go.id/

58

Documents

DAFTAR JUDUL HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42243/1/YUNITA... · HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN . ... karena kasus ini hanya