DAFTAR ISI SOP PANMUD HUKUM - ptun-bandung.go.idptun-bandung.go.id/assets/ISO/SOP HUKUM.pdf · SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan .Hukum. ... - Buku Agenda Surat Masuk 2. disposisi

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP PANMUD HUKUM

01. SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS / SURAT MASUK

02. SOP SMS GATEWAY

03. SOP PENGELOLAAN SURAT KUASA KHUSUS

04. SOP PENGELOLAAN SURAT KUASA INSIDENTIL

05. SOP PENGELOLAAN BERKAS IN AKTIF

06. SOP PENGELOLAAN MEJA INFORMASI

07. SOP PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN

08. SOP PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

09. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

10. SOP PELAKSANAAN LAPORAN BULANAN

11. SOP PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN

12. SOP PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN

13. SOP PENGELOLAAN PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

14. SOP PENGELOLAAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN DAN PUTUSAN IN AKTIF

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat dinas yang masuk ke Kepaniteraan Muda Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penerimaan surat masuk yang telah didisposisi oleh pejabat berwenang, tindak lanjut terhadap surat masuk tersebut, sampai kepada pengagendaan kedalam buku register surat masuk dan pengarsipan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.

3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/VIII/2006

Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

5. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA-RI No:185/Djmt.3/SE/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S – 1 Hukum

2. SLTA 3. Mengerti Komputer

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan .Hukum.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop

2. Printer 3. Buku Register Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak nyaman.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Disposisi : pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang

langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus 2. Mengagendakan : kegiatan mencatat

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Jalan Diponegoro No. 34 Bandung No.Telepon/Fax 022 7272189

Website : www.ptun-bandung.go.id Email : [email protected]

No. Dokumen SOP/001/PHUM/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/2

Disahkan oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN SURAT DINAS / SURAT MASUK

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN SURAT DINAS/SURAT MASUK

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima Surat masuk beserta disposisinya dari

Sub Bagian Umum

- Surat masuk - Disposisi surat

masuk

- Buku Agenda Surat Masuk

1 hari

Diterimanya disposisi surat masuk pada

Kepaniteraan Muda Hukum

2. Mempelajari disposisi surat masuk

- Disposisi surat masuk

Tersedianya konsep/instruksi atasan langsung terkait penyelesaian

disposisi pimpinan

3. Menindaklanjuti

surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat/menanggapi/meneruskan

- Surat masuk - Disposisi atasan

langsung

Tersedianya konsep/instruksi atasan langsung terkait penyelesaian

disposisi pimpinan

4. Melaksanakan disposisi atasan langsung


langsung - Data

pendukung

pelaksanaan disposisi

Terselesaikannya instruksi dalam disposisi surat masuk

5. Mengagendakan surat masuk kedalam buku agenda surat masuk Kepaniteraan Muda

Hukum

- Surat Dinas masuk

- Box file - Lemari arsip

Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda Kepaniteraan Muda Hukum

6. Mengarsipkan surat masuk

- Surat masuk - Box file - Lemari arsip

Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan berkas-berkas in aktif (incracht), agar dilaksanakan secara sitematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan berkas perkara yang sudah incracht dari Kepaniteraan Muda Perkara, pemberian nomor, dan penyusunan berkas.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Program Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Australia Indonesia dengan Australia Indonesia Partnership in Justice (AIPJ) Tahun 2013.

4. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA-RI No:185/Djmt.3/SE/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum 2. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP Laporan Bulanan.


1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Aktifnya Web Site Mahkamah Agung 4. Laporan Bulanan

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan pembaharuan peradilan akan terhambat.


Dokumen pengelolaan Komputer/Laptop.

DEFINISI :

1. Menganalisa : kegiatan penelaahan/penelusuran web 2. Penyesuaian Data : kegiatan pencocokan data perkara bulan sebelumnya yang terdapat di aplikasi SMS

Gate Way





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



SMS GATEWAY

DOKUMEN MASTER


SMS GATEWAY

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

Panitera Ketua/ Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1. Mengambil data dari

laporan bulanan

- Laporan bulanan bulan sebelumnya

- Ketersediaan data

di website - Buku bantu

Keadaan Perkara

- Komputer/Laptop

1 hari

Unduh dan Dicetak info

Perkara masuk dan putus

2. Mengelola dan menganalisa data

berdasarkan format laporan bulanan

- Buku register induk perkara

- Jadwal Sidang

- Buku bantu Keadaan Perkara

Disusunnya rekapitulasi jumlah perkara masuk dan

putus selama 1 bulan berdasarkan jenis perkara

3. Menginput data dalam format

laporan bulanan

- Data-data perkara

- Komputer/Laptop

Laporan update pada Web/Aplikasi

SMS Gateway

4. Penyesuaian data (Cross Chek) dengan pengisian

pada Web info perkara

- Data-data perkara

- Komputer/Laptop

Data akurat pada Web

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat kuasa, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses registrasi surat kuasa khusus, penarikan PNBP, sampai dengan pengarsipannya.

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA-RI

No:185/Djmt.3/SE/2016 Tentang Pelaksanaan

Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum 2. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP Pendaftaran Gugatan,Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali


1. ATK (Alat Tulis Kantor)

2. Surat Kuasa 3. Buku Register Surat Kuasa

PERINGATAN :



Dokumen Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Surat Kuasa Khusus : Surat yang berisi pemberian kuasa kepada advokat untuk beracara dipersidangan.

2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN SURAT KUASA KHUSUS

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN SURAT KUASA ATAU SURAT KUASA KHUSUS

No. Aktivitas

Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Panitera/Wakil

Panitera

Ketua/ Wakil Ketua


Waktu Output

1. Menerima Surat Kuasa

Khusus

- Stempel Surat Kuasa

- ATK (alat tulis kantor)

3 jam

Diterimanya Surat Kuasa

Khusus

2. Membubuhi stempel yang berisi nomor registrasi surat kuasa khusus

- Stempel surat kuasa


- Buku Register

Surat Kuasa

Tercatatnya di Buku Register Surat Kuasa Khusus

3. Meminta tanda tangan Panitera/Wakil Panitera



- Stempel nama Panitera/Wakil

Panitera

Terdaftar Surat Kuasa Khusus

4. Menarik biaya administrasi untuk PNBP atas legalisasi Surat Kuasa Khusus

sebesar Rp. 5000,00


- Buku PNBP

Tercatatnya biaya PNBP di buku register PNBP

5. Menyampaikan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani

dan distempel, kepada Panitera Muda perkara , Panitera / PP yang sidang,


- Surat Kuasa yang telah di tandatangani

dan distempel

Diterimanya Surat Kuasa Khusus yang telah deregister dan

terlaksananya Surat Kuasa

6. Mengarsipkan

Surat Kuasa Khusus

- ATK (alat tulis

kantor) - Box file

Tersimpannya

arsip surat kuasa di box file

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat kuasa, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses registrasi surat kuasa khusus, penarikan PNBP, sampai dengan pengarsipannya.

DASAR HUKUM :



2. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA-RI No:185/Djmt.3/SE/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum 2. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP Pendaftaran Gugatan,Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali


1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Surat Kuasa

3. Buku Register Surat Kuasa

PERINGATAN :



Dokumen Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Surat Kuasa Khusus : Surat yang berisi pemberian kuasa kepada advokat untuk beracara dipersidangan. 2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN SURAT KUASA INSIDENTIL

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN SURAT KUASA ATAU SURAT KUASA INSIDENTIL

No. Aktivitas

Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Panitera/Wakil

Panitera

Ketua/ Wakil Ketua


Waktu Output

1. Menerima Surat

Permohonan Kuasa Insidentil

- Stempel Surat Kuasa


1 hari

Diterimanya Surat Kuasa

Khusus

2. Membuat surat kuasa insidentil



- Buku Register Surat Kuasa

Tercatatnya di Buku Register Surat Kuasa Khusus

3. Meminta tanda tangan ketua/wakil ketua



- Stempel nama

Panitera/Wakil Panitera

1 hari Terdaftar Surat Kuasa Khusus

4. Menarik biaya administrasi untuk PNBP atas legalisasi Surat Kuasa

Khusus sebesar Rp. 5.000,00


- Buku PNBP

1 hari

Tercatatnya biaya PNBP di buku register PNBP

5. Mencatat Nomor register surat kuasa

Insidentil

- ATK (Alat tulis kantor)

- Buku Register surat kuasa

Insidentil

Tercatatnya surat kuasa Insidentil pada buku Register

6. Menyampaikan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani dan distempel,

kepada Panitera Muda perkara , Panitera / PP yang sidang,


- Surat Kuasa yang telah di tandatangani dan distempel

Diterimanya Surat Kuasa Khusus yang telah deregister dan terlaksananya

Surat Kuasa

7. Mengarsipkan Surat Kuasa

Khusus

- ATK (alat tulis

kantor)

- Box file

Tersimpannya arsip surat kuasa

di box file

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan berkas-berkas in aktif (incracht), agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan berkas perkara yang sudah incracht dari Kepaniteraan Muda perkara, pemberian nomor, dan penyusunan berkas.

DASAR HUKUM :



2. Keputusan KMA RI No.KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

3. Keputusan KMA RI No.144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

4. Keputusan KMA RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.




Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP Penanganan Meja Informasi PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Media penyimpan informasi 2. Komputer/Laptop 3. Buku agenda penerima Berkas Perkara

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan pembaharuan peradilan akan terhambat


Dokumen pengelolaan Komputer/Laptop

DEFINISI :

1. Perkara in aktif : Perkara yang sudah selesai/tidak ada upaya hukum lagi 2. Dokumentasi : Proses Penelitian kelengkapan Dokumen 3. Kategori : Bagian dari sistem klasifikasi (berdasarkan nomor register dan tahun perkara masuk)





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN BERKAS IN AKTIF

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN BERKAS IN AKTIF

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panitera

Muda Hukum

Wakil

Panitera

Panitera Ketua/

Wakil Ketua


Waktu Output

1. Menerima satu berkas perkara Inaktif dari Kepaniteraan Muda Perkara

- Satu Berkas Perkara

- Agenda Penermiaan Dokumen

- Softcopy Putusan (Bila Ada)

- Komputer/Laptop

2 Jam

Diterimanya Satu Berkas Perkara Inaktif Berkas Perkara yang diterima

dapat terbaca pada perangkat pengolah data

2. Dokumentasi Satu file Berkas Perkara pada box

penyimpanan

- Komputer/Laptop - Hard Disk

External

Tercatatnya Satu file Berkas Perkara pada box

penyimpanan

3. Memberi nomor urut Satu file Berkas Perkara sesuai buku petunjuk

- File Putusan - Komputer/Laptop

Penyeragaman tahun format Satu file Berkas Perkara

4. Menyusun Satu file Berkas

Perkara pada rak/lemari berdasarkan indeks/Tahun

- Berkas Perkara - Komputer/Laptop

- Hard Disk External

Tersimpannya Satu Berkas

Perkara secara rapi menurut indeks/Tahun

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja informasi, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup meregister permohonan informasi, mempersiapkan dokumen informasi, pemberian informasi beserta tanda terimanya, sampai pengarsipan.

DASAR HUKUM :



2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

3. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

5. Keputusan KMA RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.




Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan. PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir permintaan informasi. 2. Buku agenda permintaan informasi. 3. Media penyimpanan informasi.

4. Komputer/Laptop. 5. Surat permohonan informasi.

PERINGATAN :



Dokumen permintaan informasi.

DEFINISI :

1. Registrasi : Kegiatan pendaftaran/pencatatan. 2. PPID : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN MEJA INFORMASI

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN MEJA INFORMASI

No. Aktivitas

Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum



Waktu Output

1. Pemohon mengisi

formulir

- Formulir permohonan

informasi - Surat

permohonan informasi

- Register permohonan

informasi

1 hari

Diterimanya Berkas Perkara

Inaktif Putusan yang diterima dapat terbaca pada perangkat pengolah data

2. Petugas informasi mengisi register permohonan informasi

- Formulir permohonan informasi

- Surat permohonan informasi

Tersimpannya file Putusan pada box penyimpanan

3. Petugas

informasi menyampaikan formulir kepada PPID

- Dokumen

informasi dari penyedia informasi

- Flash disk / kertas/CD/DVD

Tersedianya

media penyimpanan informasi yang dimohonkan

4. PPID melakukan uji konsekwensi

- Formulir permohonan


- Media

penyimpanan informasi

1 hari

Disesuaikannya Dokumen informasi dan isi permohonan informasi

5. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

petugas informasi dalam hal permohonan ditolak/diterima

- Formulir permohonan informasi

- Surat


- Komputer/Laptop

1 hari Tersedianya draft surat pengantar pemberian

informasi

6. PPID meminta penanggung jawab informasi

untuk mencari dan memperhitungkan biaya

- Draft surat pengantar pemberian

informasi - Formulir


- Surat permohonan

informasi

1 hari Disetujuinya draft surat pengantar untuk

ditandatangani

7. Pengelola informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

pemohon informasi, ditolak/diterima

- Draft surat pengantar pemberian informasi

- Formulir



1 hari Ditandatanganinya surat pengantar pemberian informasi oleh

pejabat PPID

8. Pengelola - Surat keterangan 1 hari Diberikannya

DOKUMEN MASTER

informasi memberi kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih

dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

digandakan

pemberian informasi

- Hard copy/soft copy yang berisi informasi

informasi yang dimohonkan

9. Petugas informasi menyampaikan jumlah biaya dan memberi tanda terima

- Tanda terima penerimaan informasi

1 hari Diterimanya surat pengantar beserta informasi yang dimohonkan kepada

pemohon

10 Petugas informasi memberikan informasi sesuai permintaan pemohon (hard

copy/soft copy)

- Formulir/surat permohonan informasi

- Hard copy/soft copy informasi

1 hari Tersimpannya arsip formulir/surat permohonan informasi Kepaniteraan

Muda Hukum

11. Petugas informasi meminta pemohon menandatangani kolom

penerimaan informasi dalam register permohonan



1 hari

Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register

permohonan

12. Petugas informasi memberikan

tanda terima pembayaran atas penggandaan (bila informasi berbentuk hard copy)



Pemohon menerima tanda terima

pembayaran atas penggandaan (bila informasi berbentuk hard copy)

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja pengaduan, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan surat pengaduan, membuat surat klarifikasi pengaduan, mengirim, dan mengarsipkannya.

DASAR HUKUM :



2. Keputusan KMA RI No.KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan


4. SK KMA RI No.076/KMA/SK/VIII/2009 Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

5. Keputusan Bersama KMA RI dan Ketua KY RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

6. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara.


1. S1-Hukum.

2. SLTA 3. Mengerti dan mahir Komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP Penanganan meja pengaduan klasifikasi surat masuk pengaduan.

2. SOP penanganan meja pengaduan klasifikasi surat pembuatan SK pemeriksaan pengaduan.


1. Komputer/Laptop. 2. Printer.

3. Peraturan Perundangan yang terkait. 4. Buku referensi.

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan pengaduan tidak akan selesai.


Dokumen pengaduan.

DEFINISI :

1. Menyortir : Memilih/memilah surat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Surat Klarifikasi : surat yang isinya berupa penjelasan/penjernihan masalah.

3. Pengaduan : Ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN

DOKUMEN MASTER


PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

Panitera/Sekretari

s

Ketua/ Wakil Ketua


Waktu Output

1. Menerima dan mencatat surat

pengaduan dan memilah pengaduan Kepaniteraan atau Kesekretariatan

- Buku Agenda surat pengaduan

- Surat pengaduan

1 hari

Terhimpunnya surat pengaduan

yang perlu diklarifikasi

2. Membuat

konsep telaah

- Surat pengaduan

- Lembar disposisi surat pengaduan

- Komputer/Laptop

Tersedianya

draf mengenai telaah

3. Mengoreksi konsep telaah

- Draf surat telaah pengaduan

- Surat pengaduan

1 hari

Tersedianya konsep telaah

4. Menyerahkan

telaah pengaduan kepada Ketua

- Surat pengaduan

- Draf surat telaah pengaduan

Terselesaikanny

a surat telaah pengaduan

5. Membuat konsep Surat Perintah Pembentukan

Tim Pemeriksa

- Draf surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa

1 hari Tersedianya konsep Surat Perintah Pembentukan

Tim Pemeriksa

6. Mengoreksi surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa

Hasil koreksi Surat Perintah pembentukan Tim Pemeriksa

7. Menandatangani Surat Perintah Pembentukan

Tim Pemeriksa

Surat perintah Pembentukan Tim Pemeriksa

yang sudah ditandatangani

8. Membuat Surat Panggilan

- Surat Panggilan

- Komputer/Laptop 1 hari Surat panggilan

9. Membuat Berita Acara

- Berita Acara

- Komputer/Laptop 2 hari Berita acara

pemeriksaan

10. Melaporkan hasil pemeriksaan

kepada Ketua

- Berita Acara Laporan hasil pemeriksaan

1 hari Hasil pemeriksaan sudah

dilaporkan

11. Membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan ke Badan Pengawas MA

RI

- Berita acara pemeriksaan

- Komputer/Laptop

1 hari Konsep laporan hasil pemeriksaan

12. Mengoreksi laporan Hasil Pemeriksaan

- Draf laporan hasil pemeriksaan

1 hari Laporan hasil pemeriksaan yang dikoreksi

13. Mengirimkan Laporan hasil Pemeriksaan

- Buku ekspedisi Surat Keluar

1 hari Terkirimnya Laporan Hasil Pemeriksaan

14. Mengarsipkan Laporan Hasil

Pemeriksaan

- Surat Klarifikasi pengaduan

- Box File

1 hari Tersimpannya arsip surat

klarifikasi pengaduan pada Kepaniteraan Muda Hukum

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan caturwulan perkara yang dilakukan setiap tahunan, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses inventarisasi data-data perkara di Kepaniteraan Muda Perkara, rekapitulasi jumlah perkara selama setahun, menganalisa, penyesuaian data-data perkara, pengiriman laporan tahunan, sampai kepada pengarsipannya. Laporan tahunan ini merupakan laporan perkara selama satu tahun.

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 Tentang

Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru

Secara Elektronik. 5. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA-RI



Usaha Negara.


1. S1-Hukum. 2. SLTA 3. Mengerti dan mahir Komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP pembuatan Laporan Bulanan. 2. SOP pembuatan Laporan Tahunan.


1. Komputer/Laptop. 2. Jaringan Internet 3. Printer. 4. Alat Tulis Kantor (ATK). 5. Buku Register Perkara.

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas

menjadi tidak nyaman.


Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara.

DEFINISI :

1. Rekapitulasi : Ringkasan/ikhtisar pada akhir laporan/akhir perhitungan. 2. Menganalisa : Kegiatan penelaahan/penelusuran data. 3. Penyesuaian Data : Kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di Kepaniteraan Muda

Perkara dengan data perkara yang akan diinput kedalam laporan bulanan.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

DOKUMEN MASTER


PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera



Waktu Output

1. Mengambil data dari

kepaniteraan muda perkara meliputi perkara masuk, putus, cabut selama 1 (satu) tahun


- Buku Agenda Sidang

- Buku bantu minutasi perkara

- Alat Tulis Kantor (ATK)

1 hari Terhimpunnya surat pengaduan

yang perlu diklarifikasi

2. Rekapitulasi

jumlah perkara selama 1 (satu) tahun

- Buku register

induk perkara - Buku Agenda

Sidang - Buku bantu

minutasi perkara - Komputer/Laptop

2 hari Tersedianya

draf mengenai telaah

3. Analisis laporan

tahunan, dari laporan Bulanan, Caturwulan dan semester

- Draf laporan

tahunan - Data perkara dari

Kepaniteraan Muda perkara

1 hari Tersedianya

analisa laporan tahunan

4. Menganalisa, memeriksa

Paraf draf laporan tahunan

- Draf laporan tahunan

- Komputer/Laptop

2 hari Laporan Tahunan yang

sudah diparaf

5. Menandatangani laporan tahunan

- Lapora tahunan - Alat Tulis Kantor

(ATK)

1 hari Laporan Tahunan yang sudah ditandatangan

6. Memberi nomor dan membubuhi

cap/stempel pada Laporan Tahunan

- Laporan Tahunan - Buku Agenda

surat keluar pada Sub Bag. Umum

1 hari Tercatatnya surat keluar

terkait laporan semester

7. Mengirim Laporan Tahunan

- Surat Pengantar - Agenda surat

keluar

1 hari Terkirimnya laporan tahunan

8. Mengarsipkan Laporan

Tahunan

- Laporan tahunan - Box file

1 hari Tersimpannya arsip laporan

tahunan pada Kepaniteraan Muda Hukum

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan surat keluar

yang berhubungan dengan Kepaniteraan Muda Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan surat keluar.

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan

Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998

Tentang Penyelesaian Perkara 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/VIII/2006 Tentang


4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.




Usaha Negara.


1. S1 Hukum. 2. SLTA 3. Mengerti dan mahir Komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP pengelolaan Surat Sub Bagian Umum. 2. SOP pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum.


1. Komputer/Laptop. 2. Printer. 3. Buku Register Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :



Administrasi Persuratan Kepaniteraan Muda Hukum.

DEFINISI :

1. Disposisi : pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.

2. Mengagendakan : kegiatan mencatat.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera



Waktu Output

1. Membuat draft surat keluar sesuai disposisi

atasan

- Disposisi surat masuk

- Data pendukung

yang diperlukan untuk membalas surat

1 hari

Selesainya draft surat keluar

2. Membuat draft surat pengantar keluar yang telah selesai

dikonsep

- Draft surat keluar - Disposisi surat

masuk - Data dukung

yang diperlukan untuk membalas surat

Disiapkannya draft surat keluar untuk ditandatangani

3. Koreksi draft surat keluar

- Surat keluar - Data pendukung

yang perlu dilampirkan

Isi surat telah sesuai dengan data dukung dan materi disposisi

4. Menandatangani

draft surat keluar

- Surat keluar

- Buku ekspedisi surat keluar Kepaniteraan Hukum

- Buku agenda surat keluar

Surat keluar

siap dikirim

5. Memberi nomor surat keluar

- Buku Agenda Surat Keluar

- Buku Ekspedisi surat keluar Sub Bagian Umum

- Buku Agenda Surat keluar Kepaniteraan

Muda Hukum

Tercatatnya surat keluar

dalam buku agenda

6. Mengirimkan surat keluar

- Surat keluar - Data dukung

yang dilampirkan - Buku ekspedisi

Terkirimnya surat

7. Mengarsipkan surat keluar

- Surat keluar - Box file - Lemari arsip

Tersimpannya arsip surat keluar dengan

baik

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan Laporan Bulanan Kepaniteraan Muda Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup pengambilan data-data yang diperlukan dari Kepaniteraan Muda Perkara, menganalisa data-data

tersebut, kegiatan penyesuaian, penginputan data dalam laporan bulanan, pengiriman laporan-laporan, sampai pengarsipannya. Laporan Bulanan ini terdiri dari beberapa Laporan, antara lain Laporan Keadaan Perkara, Laporan Jenis Perkara, Laporan Prodeo, Laporan Pelaksanaan Posyankum, Laporan Penyerapan Anggaran Posyankum, dan Laporan Keuangan Perkara.

DASAR HUKUM :




3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 Tentang


4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.




Usaha Negara.


1. S1 Sarjana Hukum. 2. SLTA.

3. Mengerti dan mahir Komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP pembuatan Laporan Semesteran. 2. SOP pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum.


1. Komputer/Laptop. 2. Jaringan Internet 3. Printer.

4. Buku Register Perkara. 5. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :



Dokumen penyelesaian perkara.

DEFINISI :

1. Menganalisa : kegiatan penelaahan/penelusuran data.

2. Penyesuaian data : kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di Kepaniteraan Muda Perkara dengan data perkara yang akan diinput kedalam laporan bulanan.





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PELAKSANAAN LAPORAN BULANAN

DOKUMEN MASTER


PELAKSANAAN LAPORAN BULANAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera



Waktu Output

1. Mengambil data dari kepaniteraan

muda perkara meliputi perkara masuk, putus, cabut selama 1 (satu) bulan

- Laporan bulanan bulan sebelumnya

- Buku Register Induk Perkara

- Buku Agenda Sidang

- Buku bantu Minutasi Perkara

- Buku bantu Perkara Banding

- Buku bantu Perkara Kasasi

- Buku bantu Perkara PK


1 hari Dicatatnya informasi

tentang data penyelesaian perkara bulanan yang disesuaikan pada buku-buku

data perkara

2. Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan bulanan


- - Buku Agenda

Sidang

- Buku bantu Minutasi Perkara





1 hari

Disusunnya rekapitulasi sementara jumlah perkara yang masuk dan

telah diputus selama 1 (satu) bulan

3. Menginput data dalam format laporan bulanan

- Data – data perkara

- Komputer/Laptop

- Alat tulis Kantor (ATK)

Tersusunnya draf laporan bulanan

4. Penyesuaian data (Cross Check) di Kepaniteraan Muda Perkara

- Draf sementara laporan bulanan

- Papan informasi perkara

1 hari Draf hasil laporan bulanan telah disesuaikan

5. Menganalisa, memeriksa Paraf

draf laporan bulanan

- Draf sementara

laporan bulanan

- Papan informasi perkara

2 hari

Draf laporan bulanan yang

sudah dianalisa

6. Tanda tangan hasil Laporan Bulanan

- Hasil Laporan Bulanan


Terselesaikannya Laporan Bulanan yang siap untuk dikirim serta

diarsipkan

7. Mengambil nomor surat dan memberi cap pada Laporan Bulanan

- Hasil Laporan Bulanan

- Agenda surat keluar pada Sub Bag.Umum

- Stempel

- Alat tulis Kantor (Atk)

1 hari

Tercatatnya surat keluar terkait laporan bulanan yang ada

DOKUMEN MASTER

8. Mengirimlaporan bulanan baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy

- Hasil laporan bulanan lengkap

- Buku ekspedisi surat keluar Kepaniteraan pada Sub

Bag.Umum

Terkirim serta tercatatnya pengiriman laporan bulanan

9. Mengarsipkan laporan bulanan pada box tersendiri

- Arsip laporan bulanan

- Box file

Tersimpannya arsip laporan bulanan

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan caturwulan perkara yang dilakukan setiap caturwulan 4

(empat) bulan, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup pengambilan data-data yang diperlukan dari Kepaniteraan Muda Perkara, menganalisa data-data tersebut, kegiatan penyesuaian, penginputan data dalam laporan caturwulan, pengiriman laporan-laporan, sampai pengarsipannya, Laporan Caturwulan ini merupakan laporan penanganan pengaduan.

DASAR HUKUM :




3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.





Usaha Negara.


1. S1 Sarjana Hukum.


KETERKAITAN :

1. SOP pembuatan Laporan Bulanan.

2. SOP pembuatan Laporan Tahunan. 3. SOP pembuatan LAKIP.


1. Komputer/Laptop

2. Jaringan Internet 3. Printer. 4. Buku Register Perkara. 5. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :





DEFINISI :

1. Inventarisasi : kegiatan pencatatan atau pengumpulan data. 2. Rekapitulasi : ringkasan/ikhtisar pada akhir laporan/akhir perhitungan. 3. Menganalisa : Kegiatan penelaahan/penelusuran data. 4. Penyesuaian data : kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di Kepaniteraan Muda Perkara

dengan data perkara yang akan diinput kedalam laporan bulanan.





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN

DOKUMEN MASTER


PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera



Waktu Output

1. Inventarisasi Data Perkara

kasasi, peninjauan kembali, eksekusi di Kepaniteraan Muda Perkara

- Laporan Caturwulan

Periode sebelumnya




- Buku Bantu Eksekusi

1 hari Terhimpunnya data dari

Kepaniteraan Muda Perkara

2. Rekapitulasi jumlah perkara permohonan

Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi

- Laporan Caturwulan Periode

sebelumnya - Buku bantu

Perkara Banding - Buku bantu

Perkara Kasasi - Buku bantu

Perkara PK - Buku Bantu

Eksekusi - Komputer/laptop

1 hari Terhimpunnya data dari Kepaniteraan

Muda Perkara

3. Analisis Laporan permohonan

Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi

- Laporan Caturwulan Periode

sebelumnya - Buku bantu

Perkara Banding - Buku bantu

Perkara Kasasi - Buku bantu

Perkara PK - Buku Bantu

Eksekusi - Komputer/laptop

1 hari Tersedianya analisa permohonan

Perkara Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi

4. Membuat draft laporan permohonan

perkara Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi

- Data dari Kepaniteraan Perkara

- Laporan Catruwulan Periode sebelumnya

- Buku bantu perkara Banding,

kasasi, PK dan Eksekusi

- Komputer/Laptop

1 hari Tersedianya draft Laporan Banding,

Kasasi, PK, dan Eksekusi

5. Memeriksa dan Mengoreksi, Paraf draft Laporan

- Draft Laporan Catur wulan


1 hari Tersedianya Draft Laporan Catur wulan

6. Menandatangani

Laporan Catur wulan

- Laporan Catur

wulan - Alat Tulis Kantor

(ATK)

1 hari Tersedianya

Laporan Catur wulan

7. Memberi Nomor dan membubuhi cap/stempel

pada Laporan

- Laporan Catur wulan

- Agenda surat keluar pada Sub

Bag. Umum

1 hari

Tercatatnya surat keluar terkait Laporan Catur wulan

pada Agenda

DOKUMEN MASTER

Catur wulan surat keluar

8 Mengirimkan Laporan Catur wulan


- Buku Ekspedisi surat keluar pada Sub Bag.Umum

Terkirimnya Laporan Catur wulan

9. Mengarsipkan Laporan Catur

wulan


- Box file - Lemari arsip

Tersimpannya arsip Laporan

Catur wulan pada Kepaniteraan Muda Hukum

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan triwulan perkara yang dilakukan setiap caturwulan 3 (tiga)

bulan, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup pengambilan data-data yang diperlukan dari Kepaniteraan Muda Perkara, menganalisa data-data tersebut, kegiatan penyesuaian, penginputan data dalam laporan triwulan, pengiriman laporan-laporan, sampai pengarsipannya, Laporan Triwulan ini merupakan laporan penanganan pengaduan.

DASAR HUKUM :




3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 Tentang






Usaha Negara.


1. S1 Sarjana Hukum. 2. SLTA

3. Mengerti dan mahir Komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP pembuatan Laporan Semesteran. 2. SOP pembuatan Laporan Tahunan.

3. SOP pembuatan LAKIP.


1. Komputer/Laptop. 2. Jaringan Internet

3. Printer. 4. Buku Register Perkara. 5. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :




DEFINISI :

1. Menganalisa : Kegiatan penelaahan/penelusuran data. 2. Penyesuaian data : kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di Kepaniteraan Muda Perkara






Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN

DOKUMEN MASTER


PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum



Waktu Output

1. Inventarisasi Laporan

penanganan pengaduan

- Buku register pengaduan

2 hari

Terhimpunnya data laporan

penanganan pengaduan

2. Rekapitulasi laporan dalam formulir draft laporan Triwulan

- Draft sementara Laporan Triwulan

- Buku register Laporan

Triwulan

Terisinya kolom draft Laporan Triwulan

3. Membuat draft Taporan Triwulan

- Draft sementara Laporan Triwulan

- Komputer/Laptop

Tersedianya draft sementara Laporan Triwulan

4. Menganalisa, memeriksa dan

memberi paraf draft Laporan Penanganan Pengaduan

- Draft sementara Laporan

triwulan - Komputer/Lapt

op

1 hari Tersedianya draft hasil analisis

5. Tanda Tangan Laporan Triwulan

- Laporan Triwulan

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

1 hari

Terselesaikannya Laporan Triwulan

6. Memberi nomor dan membubuhi cap/stempel surat Laporan Triwulan

- Laporan Triwulan

- Buku Agenda surat keluar pada Sub Bagian umum

- Stempel

Tercatatnya surat keluar terkait Laporan Triwulan

7. Mengirim Laporan Triwulan

- Laporan Triwulan

- Buku Ekspedisi Surat Keluar pada Sub Bag Umum

1 hari

Terkirim Laporan Tiwulan

8. Mengarsipkan

Laporan Triwulan

- Arsip Laporan

Triwulan - Box File

Tersimpannya

Arsip Laporan Triwulan

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan semester perkara yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan,

agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup pengambilan data-data yang diperlukan dari Kepaniteraan Muda Perkara, menganalisa data-data tersebut, kegiatan penyesuaian, penginputan data dalam laporan semester, pengiriman laporan-laporan, sampai pengarsipannya, Laporan Semester ini merupakan laporan kegiatan hakim, serta laporan kegiatan panitera dan panitera pengganti.

DASAR HUKUM :




3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.





Usaha Negara.


1. S1 Sarjana Hukum.


KETERKAITAN :

1. SOP pembuatan Laporan Semesteran.

2. SOP pembuatan Laporan Tahunan. 3. SOP pembuatan LAKIP.


1. Komputer/Laptop.

2. Jaringan Internet 3. Printer. 4. Buku Register Perkara. 5. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :




Laporan penyelesaian penanganan perkara.

DEFINISI :

1. Inventarisasi : kegiatan pencatatan atau pengumpulan data. 2. Rekapitulasi : ringkasan/ikhtisar pada akhir laporan/akhir perhitungan. 3. Menganalisa : Kegiatan penelaahan/penelusuran data. 4. Penyesuaian data : kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di Kepaniteraan Muda Perkara






Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera



Waktu Output

1. Inventarisasi data perkara

kegiatan hakim dan panitera sidang di Kepaniteraan Muda Perkara

- Data penunjukkan

Majelis dari Panitera Muda Perkara

- Data Register perkara yang telah diputus

dalam 1 (satu) semester

- Laporan semester periode sebelumnya

2 hari

Terhimpunnya data perkara

dari Kepaniteraan Muda Hukum

2. Rekapitulasi jumlah perkara

yang diselesaikan Hakim dan panitera sidang

- Data penunjukkan

Majelis dari Panitera Muda Perkara

- Data Register perkara yang telah putus dalam

1 semester

Terhimpunnya data

penunjukkan Majelis Hakim

3. Analisis Laporan Semester

- Draft Laporan Semester periode sebelumnya

- Data penunjukkan Majelis Hakim

1 hari Tersedianya analisis Laporan Semester

4. Membuat draft

Laporan Semester

- Draft Laporan

Semester - Komputer/Laptop

1 hari Tersedianya

draft Laporan Semester

5. Menganalisa, memeriksa draft dan memberi paraf Laporan Semester

- Laporan Semester

1 hari Draft Laporan Semester yang sudah diparaf

6. Tanda tangan

Laporan Semester

- Laporan Semester

1 hari

Terselesaikanny

a Laporan Semester

7. Memberi nomor dan membubuhi cap/stempel pada Laporan Semester

- Laporan Semester - Agenda Surat

Keluar pada Sub Bag Umum

- Stempel

Tercatatnya Surat Keluar terkait Laporan Semester

8. Mengirim

Laporan Semester

- Laporan Smester

- Buku ekspedisi Surat Keluar pada Sub Bag umum

1 hari

Terkirimnya

Laporan Semester pada Sub Bag Umum

9. Mengarsipkan Laporan Semester

- Laporan Semester - Box File

Tersimpannya Arsip Laporan Semester pada

Kepaniteraan Muda Hukum

DOKUMEN MASTER

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat permohonan keterangan dan putusan in aktif , agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses registrasi surat permohonan, penerimaan PNBP, sampai dengan pengarsipannya.

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor :

48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.




Tata Usaha Negara.


1. S1-Hukum 2. SLTA 3. Mengerti dan mahir Komputer

KETERKAITAN :

2. SOP Penanganan surat permohonan/salinan putusan in aktif.


1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Buku Register Surat Kuasa

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan

pembaharuan peradilan akan terhambat.


Dokumen Kepaniteraan Hukum.

DEFINISI :

1. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak.





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENGELOLAAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN DAN PUTUSAN IN AKTIF

DOKUMEN MASTER


PENGELOLAAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN DAN PUTUSAN IN AKTIF

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

Panitera Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima Surat Masuk beserta

disposisinya dari Sub.Bag.Umum

- Surat Masuk - Disposisi Surat

Masuk - Buku agenda

surat masuk

1 hari

Diterimanya Disposisi surat

masuk pada Kepaniteraan Muda Hukum

2. Mempelajari disposisi surat masuk

- Disposisi surat masuk.

Tersedianya instruksi atasan langsung terkait

penyelesaian disposisi pimpinan

3. Menindaklanjuti dan melaksanakan surat masuk

sesuai disposisi


langsung

2 hari

Tersedianya instruksi atasan langsung terkait penyelesaian

disposisi pimpinan

4. Meminta tanda tangan Panitera Muda Hukum



- Tempel nama

Panmud Hukum

Terdaftar Surat Masuk

5. Mengagendakan surat keluar di Bag.Umum


- Buku agenda surat keluar

Tercatatnya di Buku Agenda surat keluar

6. Menyerahkan Berkas kepada Pemohon


Diterimanya surat keterangan/Putu

san in aktif oleh Pemohon

Documents

DAFTAR ISI SOP PANMUD HUKUM - ptun-bandung.go.idptun-bandung.go.id/assets/ISO/SOP HUKUM.pdf · SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan .Hukum. ... - Buku Agenda Surat Masuk 2. disposisi