DAFTAR ISI - Situs Resmi BPKP 2018 · Daftar Isi - ii - DAFTAR ISI Halaman ... Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan 2. Laporan Keuangan Pokok a. ... menyusun dan menyampaikan Laporan

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 (Audited)

Daftar Isi - ii -

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran iv

Pernyataan Tanggung Jawab v

Pernyataan Telah Direviu vi

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 4

II. Neraca 5

III. Catatan atas Laporan Keuangan 6

A. Penjelasan Umum 6

A.1. Dasar Hukum 6

A.2. Kebijakan Teknis 6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9

A.4. Kebijakan Akuntansi 10

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 17

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 17

B.2. Belanja Negara 18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23

C.1. Aset Lancar 23

C.2. Aset Tetap 28

C.3. Piutang Jangka Panjang 40

C.4. Aset Lainnya 42

C.5. Kewajiban Jangka Pendek 47

C.6. Ekuitas Dana Lancar 48

C.7. Ekuitas Dana Investasi 49

D. Pengungkapan Penting Lainnya 50

D.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 50

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 50

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 50

D.4. Rekening Pemerintah 50

D.5. Informasi Penambahan Entitas Akuntansi 50

D.6. Drop Loan ADB 51


Daftar Tabel - iii -

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 1

Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011 2

Tabel 3 : Realisasi Belanja BPKP Per Jenis Program Tahun Anggaran 2012 9

Tabel 4 : Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA 10

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang 16

Tabel 6 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 17

Tabel 7 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 17

Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2012 18

Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2012 18

Tabel 10 : Perbandingan Belanja TA 2012 dan 2011 19

Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011 20

Tabel 12 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan 2011 21

Tabel 13 : Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan 2011 22

Tabel 14 : Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran 23

Tabel 15 : Daftar Penyetoran ke Kas Negara 23

Tabel 16 : Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas 24

Tabel 17 : Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas 24

Tabel 18 : Daftar Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 25

Tabel 19 : Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 26

Tabel 20 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan

TP/TGR

27

Tabel 21 : Rincian Persediaan 28

Tabel 22 : Rincian Aset Tetap 28

Tabel 23 : Daftar BA Serah Terima Tanah (Transfer Masuk-Transfer Keluar) 30

Tabel 24 : Rincian Tagihan TP/TGR 40

Tabel 25 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR 42

Tabel 26 : Rincian Aset Lainnya 42

Tabel 27 : Daftar Aset Tak Berwujud per Satuan Kerja 43

Tabel 28 : Daftar Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain per Satuan Kerja 44

Tabel 29 : Daftar Penghapusan BMN per Satuan Kerja 45

Tabel 30 : Daftar Aset Lain-Lain per Satuan Kerja 45

Tabel 31 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 47

Tabel 32 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per Satuan Kerja 47


Daftar Lampiran - iv -

DAFTAR LAMPIRAN

1. Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan

2. Laporan Keuangan Pokok

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Neraca Percobaan

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

4. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah

5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

7. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN

8. Daftar Persediaan – SIMAK BMN

9. Daftar Tindak Lanjut atas Temuan BPK

10. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

11. Lampiran Pendukung Lainnya

a. Daftar Rekening dan Saldo Per 31 Desember 2012

b. Daftar Persediaan Per 31 Desember 2012

c. Daftar Tanah Per 31 Desember 2012

d. Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2012

e. Daftar Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2012

f. Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2012

g. Daftar Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2012

h. Daftar Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)


Ringkasan - 1 -

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.293.915.365,00 atau 204,25 persen dari estimasi

pendapatan sebesar Rp6.019.196.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar

Rp1.002.092.322.011,00 atau mencapai 94,25 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp1.063.206.820.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat

disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian

TA 2012 TA 2011

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)% Real. thd

AnggaranRealisasi (Rp)

Pendapatan Negara 6.019.196.000 12.293.915.365 204,25 9.395.533.812

Belanja Negara-Rupiah Murni 1.061.272.611.000 1.001.356.847.917 94,35 739.732.492.304

Belanja Negara-Hibah Luar Negeri 1.934.209.000 735.474.094 38,02 273.842.287

Total Belanja 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25 740.006.334.591


Ringkasan - 2 -

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp1.995.567.887.537,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar

Rp9.719.115.125,00, Aset Tetap sebesar Rp1.972.923.759.707,00, Piutang Jangka Panjang sebesar

Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp12.925.012.705,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp1.707.086.076,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban

Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.993.860.801.461,00 yang terdiri atas

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp8.012.029.049,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp1.985.848.772.412,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

UraianSaldo Kenaikan / (Penurunan)

31 Des 2012 (Rp) 31 Des 2011 (Rp) Jumlah (Rp) %

Aset

Aset Lancar 9.719.115.125 6.670.318.197 3.048.796.928 45,71

Aset Tetap 1.972.923.759.707 1.950.992.293.003 21.931.466.704 1,12

Piutang Jangka Panjang 0 0 0 0

Aset Lainnya 12.925.012.705 14.016.866.743 (1.091.854.038) (7,79)

Jumlah Aset 1.995.567.887.537 1.971.679.477.943 23.888.409.594 1,21

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 1.707.086.076 1.650.344.204 56.741.872 3,44

Jumlah Kewajiban 1.707.086.076 1.650.344.204 56.741.872 3,44

Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar 8.012.029.049 5.019.973.993 2.992.055.056 59,60

Ekuitas Dana Investasi 1.985.848.772.412 1.965.009.159.746 20.839.612.666 1,06

Jumlah Ekuitas Dana 1.993.860.801.461 1.970.029.133.739 23.831.667.722 1,21

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.995.567.887.537 1.971.679.477.943 23.888.409.594 1,21


Ringkasan - 3 -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk

pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.


Laporan Realisasi Anggaran - 4 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah) TA 2011

ANGGARAN REALISASI

% REALISASI

THD

ANGGARAN

REALISASI

A PENDAPATAN

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 6.019.196.000 12.293.915.365 204,25 9.395.533.812

Jumlah Pendapatan 6.019.196.000 12.293.915.365 204,25 9.395.533.812

B BELANJA B.2 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25 740.006.334.591

B.1 Rupiah Murni 1.061.272.611.000 1.001.356.847.917 94,35 739.732.492.304

■ Belanja Pegawai 595.623.494.000 554.985.712.146 93,18 361.138.496.692■ Belanja Barang 421.549.003.000 402.965.815.505 95,59 361.281.368.615■ Belanja Modal 44.100.114.000 43.405.320.266 98,42 17.312.626.997

B.2 Hibah Luar Negeri 1.934.209.000 735.474.094 38,02 273.842.287

■ Belanja Pegawai - - -

■ Belanja Barang 1.933.910.000 735.474.094 38,03 234.877.287 ■ Belanja Modal 299.000 - - 38.965.000

Total Belanja 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25 740.006.334.591

■ Belanja Pegawai 595.623.494.000 554.985.712.146 93,18 361.138.496.692■ Belanja Barang 423.482.913.000 403.701.289.599 95,33 361.516.245.902■ Belanja Modal 44.100.413.000 43.405.320.266 98,42 17.351.591.997

Jumlah Belanja 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25 740.006.334.591

CATATANNO. U R A I A N

TAHUN ANGGARAN 2012


Neraca - 5 -

II. N E R A C A

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANNERACA

PER 31 DESEMBER 2012 dan 2011

NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011

ASETASET LANCAR

■ Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 162.543.743 10.083.900 ■ Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.2 28.754.964 177.063.744 ■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.3 502.132.167 606.542.517 ■ Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR C.1.4 1.648.114.290 11.835.000 ■ Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR C.1.5 (8.240.571) (59.175) ■ Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR (netto) 1.639.873.719 11.775.825

■ Persediaan C.1.6 7.385.810.532 5.864.852.211 JUMLAH ASET LANCAR 9.719.115.125 6.670.318.197

ASET TETAP

■ Tanah C.2.1 1.074.635.416.873 1.092.321.261.440 ■ Peralatan dan Mesin C.2.2 242.659.121.809 231.390.995.303 ■ Gedung dan Bangunan C.2.3 642.723.054.616 614.582.795.730 ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 10.600.481.125 10.579.958.145 ■ Aset Tetap Lainnya C.2.5 2.268.785.284 2.117.282.385 ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 36.900.000 -

JUMLAH ASET TETAP 1.972.923.759.707 1.950.992.293.003

PIUTANG JANGKA PANJANG

■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) C.3.1 25.994.008.771 24.843.968.482■ Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR C.3.2 (25.994.008.771) (24.843.968.482) ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) - -

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG - -

ASET LAINNYA

■ Aset Tak Berwujud C.4.1 9.983.054.815 9.726.730.615■ Aset Lain-lain C.4.2 2.941.957.890 4.290.136.128

JUMLAH ASET LAINNYA 12.925.012.705 14.016.866.743

JUMLAH ASET 1.995.567.887.537 1.971.679.477.943

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

■ Utang Kepada Pihak Ketiga C.5.1 1.076.608.864 1.468.435.491 ■ Pendapatan Diterima Dimuka C.5.2 439.178.505 112.224.813 ■ Uang Muka dari KPPN C.5.3 162.543.743 10.083.900 ■ Pendapatan yang Ditangguhkan C.5.4 28.754.964 59.600.000

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.707.086.076 1.650.344.204

JUMLAH KEWAJIBAN 1.707.086.076 1.650.344.204

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR

■ Cadangan Piutang C.6.1 1.639.873.719 11.775.825

■ Cadangan Persediaan C.6.2 7.385.810.532 5.864.852.211

■ Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek C.6.3 (1.076.608.864) (1.350.971.747)

■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima C.6.4 502.132.167 606.542.517

■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan C.6.5 (439.178.505) (112.224.813) JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 8.012.029.049 5.019.973.993

EKUITAS DANA INVESTASI

■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 1.972.923.759.707 1.950.992.293.003

■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 12.925.012.705 14.016.866.743 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 1.985.848.772.412 1.965.009.159.746

JUMLAH EKUITAS DANA 1.993.860.801.461 1.970.029.133.739

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.995.567.887.537 1.971.679.477.943


Catatan atas Laporan Keuangan -6 -

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

DasarHukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan

Transfer pada Bagan Akun Standar;


tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada

Bagan Akun Standar;


tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/

Lembaga.

A.2 KebijakanTeknis

RencanaStrategis

A.2.1 Rencana Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga

pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor



103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu

pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu

menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi.

Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP

lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah

kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk

meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem

pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP

berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya

dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang

Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas

Keuangan Negara yang Berkualitas”.

Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan

rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen

pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam

empat (4) rumusan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten;

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal

bagi presiden/pemerintah.



Organisasi

dan Tata

Kerja

A.2.2 Organisasidan Tata Kerja BPKP

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor

KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP posisi

31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Kepala BPKP : Prof. Mardiasmo, Ak., MBA.,Ph.D

Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro) : Suwartomo, Ak., M. Acc

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (membawahi 5 Direktorat)

: DR. Binsar H Simanjuntak, Ak., MBA

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (membawahi 4 Direktorat)

: DR. Achmad Sanusi, MSPA

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat)

: Iman Bastari, Ak., M.Acc

Deputi Bidang Akuntan Negara(membawahi 5 Direktorat)

: Ardan Adiperdana, Ak., MBA

Deputi Bidang Investigasi (membawahi3 Direktorat)

: Prof. DR. Edy Moelyadi Soepardi, MM

Kepala Pusdiklatwas : Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc, Ph.D., CKM, CCSA, CCMM

Kepala Pusbin JFA : Sidik Wiyoto, SH

Kepala Pusinfowas : Alphonsa Ani Maharsi, Ak., M.Acc

Kepala Puslitbangwas : Elly Fariani, Ak., M.Sc

Inspektur : Hari Setiadi, Ak., M.Sc

Perwakilan BPKP di tingkat Provinsi : 25 Perwakilan BPKP

8 Perwakilan BPKP Madya

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013, Sekretaris Utama BPKP dijabat oleh

Meidyah Indreswari, S.E.,Ak., Ph.D., CKM, CCSA, CCMM.

Anggaran A.2.3 Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKP dalam Tahun

Anggaran 2012 memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar

Rp1.063.206.820.000,00 untuk melaksanakan tiga (3) program.



Rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3Realisasi Belanja BPKP per Jenis Program TA 2012

Kode Program

Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

01.01.01Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPKP

849.661.203.000 797.083.049.850 93,81

01.01.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur-BPKP

42.427.645.000 41.785.938.991 98,49

01.01.06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

171.117.972.000 163.223.333.170 95,39

Jumlah 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012

ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

entitas pelaporan BPKP termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPKP

seperti eselon I, wilayah dan satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran

yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan

penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPKP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada TA 2012 memperoleh dana

sebesar Rp1.063.206.820.000,00 yang berasal dari APBN, dengan rincian sebagai

berikut:

Rupiah Murni (RM) Rp 1.061.272.611.000

Hibah Luar Negeri Rp 1.934.209.000

Jumlah Rp 1.063.206.820.000

Berdasarkan kewenangan pencairan dana, anggaran tersebut dapat dirinci sebagai

berikut:

Satuan Kerja Pusat (KP) sebesar Rp 539.082.622.000

Satuan Kerja Daerah (KD) sebesar Rp 524.124.198.000

Jumlah Rp 1.063.206.820.000



Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

adalah 39 satuan kerja. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan

keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 39 satuan kerja (100%). Rincian satuan

kerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

NoKode

Eselon IUraian

Jumlah Menurut Jenis Kewenangan

Jumlah SatkerKP KD

M TM M TM

1 01Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6 - 33 - 39

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak Menyampaikan LK

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi dari pengumpulan

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang

untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

Kebijakan Akuntansi

A.4 KebijakanAkuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara

kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

KUN.



Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan BPKP adalah:

Pendapatan A.4.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat

kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja A.4.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja

disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja.

Aset A.4.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti

hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada



saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara

Pengeluaran, dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara

Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang

Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum

dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada

tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank

selain UP dan TUP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, dan belum

dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca.

2) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca, disajikan sebagai

Bagian Lancar TPA/TGR.

3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, dan

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya seperti donasi.

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada Neraca BPKP per



31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi,

yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk

tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam

proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan pada tanggal neraca belum selesai. Periode waktu perolehan bisa

kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk

dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh

tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar

nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas

Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena

lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkankerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau



bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negarasebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatanyang melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut ataukelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Lainnya d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan

Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi

dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

dalam Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap

pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu,

piutang macet yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan

cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset

Lain-lain.

Kewajiban A.4.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan

sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi

karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban

dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang

mengikat atau peraturan perundang-undangan.Kewajiban pemerintah

diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka

Panjang.



a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran

ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

A.4.5 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan

Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar

dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih

antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

Penyisihan

Piutang Tak

Tetagih

A.4.6 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan

perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang

didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010tentang Kualitas

Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih.



Tabel 5Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo 0,5 %

Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertamatidak dilakukan pelunasan

10 %

DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Keduatidak dilakukan pelunasan

50 %

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanKetiga tidak dilakukan pelunasan

Piutang telah diserahkan kepada Panitia UrusanPiutang Negara/DJKN

100 %

Penyusutan

Aset Tetap

A.4.7 Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan belum menerapkan penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan

bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 (Audited)

Catatan atas Laporan Keuangan - 17-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp12.293.915.365

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar

Rp12.293.915.365,00 atau 204,25 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan

sebesar Rp6.019.196.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak di

BPKP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian

Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai

dengan tangggal 31 Desember 2012 adalah sebagaiberikut:

Tabel 6Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian Jenis PendapatanEstimasi

(Rp)Realisasi

(Rp)%

Realisasi

Pendapatan Penjualan dan Sewa 1.682.646.000 3.745.038.588 222,56

Pendapatan Jasa - 2.131.435 -

Pendapatan Pendidikan 4.336.550.000 6.112.800.000 140,96

Pendapatan Iuran dan Denda - 7.254.410 -

Pendapatan Lain-Lain - 2.426.690.932 -

Jumlah 6.019.196.000 12.293.915.365 204,25

Dibandingkan dengan TA 2011, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara

dan Hibah sebesar Rp2.898.381.553,00 atau 30,85 persen yang disebabkan adanya

penerimaan sewa tanah dan bangunan untuk ATM yang dibayar dimuka untuk

periode tiga tahun dan peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada

Pusdiklatwas BPKP. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan

dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 7Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

Uraian Jenis PNBPTA 2012

(Rp)

TA 2011

(Rp)

Naik / (Turun)

Rp %

1. Pendapatan Penjualan & Sewa 3.745.038.588 2.903.092.864 841.945.724 29,00

2. PendapatanJasadanBunga 2.131.435 851.813 1.279.622 150,22

3. Pendapatan Pendidikan 6.112.800.000 4.813.080.000 1.299.720.000 27,00

4. Pendapatan Iuran dan Denda 7.254.410 1.178.567 6.075.843 515,53

5. Pendapatan Lain-Lain 2.426.690.932 1.677.330.568 749.360.364 44,68

Jumlah 12.293.915.365 9.395.533.812 2.898.381.553 30,85



Realisasi pendapatan sewa sebesar Rp3.745.038.588,00 termasuk pendapatan atas

pelepasan rumah Negara pada Kantor Pusat BPKP yang seharusnya menjadi

PNBP Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3.309.500,00. PNBP tersebut

merupakan cicilan/angsuran sewa beli rumah dinas dari eks pegawai BPKP,

namun oleh yang bersangkutan disetor ke Kas Negara dengan menggunakan

kode BA 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang seharusnya

menggunakan kode BA 033 Kementerian Pekerjaan Umum.

Realisasi Belanja Negara Rp1.002.092.322.011

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja BPKP pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.002.092.322.011,00 atau

94,25 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja.

Anggaran dan realisasi Belanja yang terdiri dari Belanja Rupiah Murni dan

Belanja Hibah Luar Negeri dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2012

Uraian BelanjaAnggaran

Setelah Revisi (Rp)

Realisasi

(Rp)%

Belanja Rupiah Murni 1.061.272.611.000 1.001.356.847.917 94,35

Belanja Hibah Luar Negeri 1.934.209.000 735.474.094 38,02

Jumlah 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada

Tabel di bawah ini:

Tabel 9Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2012

Kode

Jenis Blj.Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

%

Realisasi

51 Belanja Pegawai 595.623.494.000 554.985.712.146 93,18

52 Belanja Barang 423.482.913.000 403.701.289.599 95,33

53 Belanja Modal 44.100.413.000 43.405.320.266 98,42

Jumlah 1.063.206.820.000 1.002.092.322.011 94,25



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik berikut ini:

Grafik 1Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp262.085.987.420,00

dibandingkan TA 2011 disebabkan antara lain adanya pengangkatan pegawai

baru, dan adanya pembangunan gedung kantor baru. Perbandingan realisasi

belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 10Perbandingan Belanja TA 2012 dan 2011

Kode

Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja Naik/ (Turun)

TA 2012 (Rp) TA 2011 (Rp) Rp %

51 Belanja Pegawai 554.985.712.146 361.138.496.692 193.847.215.454 53,68

52 Belanja Barang 403.701.289.599 361.516.245.902 42.185.043.697 11,67

53 Belanja Modal 43.405.320.266 17.351.591.997 26.053.728.269 150,15

Jumlah 1.002.092.322.011 740.006.334.591 262.085.987.420 35,42



Belanja Pegawai Rp554.985.712.146

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp554.985.712.146,00 dan Rp361.138.496.692,00. Kenaikan realisasi Belanja

Pegawai sebesar Rp193.847.215.454,00 antara lain disebabkan ada pengangkatan

pegawai baru, kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS dan pemindahan

belanja tunjangan kinerja yang semula di BA 999 ke BA 089. Rincian realisasi

Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 11Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011

UraianTA 2012

(Rp)

TA 2011

(Rp)

Naik/ (Turun)

Rp %

Belanja Gaji Pokok PNS 213.138.175.240 193.962.999.930 19.175.175.310 9,89

Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.674.625 5.309.756 (1.635.131) (30,79)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

16.346.259.660 14.931.480.739 1.414.778.921 9,48

Belanja Tunj. Anak PNS 5.442.788.129 5.058.887.849 383.900.280 7,59

Belanja Tunj. Struktural PNS 7.266.720.000 7.128.215.000 138.505.000 1,94

Belanja Tunj. Fungsional PNS

24.266.240.000 24.545.785.000 (279.545.000) (1,14)

Belanja Tunj. PPh PNS 8.090.489.735 7.015.936.071 1.074.553.664 15,32

Belanja Tunj. Beras PNS 12.552.985.850 13.401.384.992 (848.399.142) (6,33)

Belanja Uang Makan PNS 20.373.970.000 15.899.640.000 4.474.330.000 28,14

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

742.540.000 668.580.000 73.960.000 11,06

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

215.750.400 211.765.800 3.984.600 1,88

Belanja Tunjangan Umum PNS

3.478.265.000 3.718.675.000 (240.410.000) (6,46)

Belanja Uang Lembur 3.427.403.550 1.034.464.000 2.392.939.550 231,32

Belanja Pegawai (TunjanganKhusus/Kegiatan)

241.639.065.149 75.355.824.351 166.283.240.798 220,66

Realisasi Belanja Bruto 556.984.327.338 362.938.948.488 194.045.378.850 53,47

Pengembalian Belanja 1.998.615.192 1.800.451.796 198.163.396 11,01

Realisasi Belanja Netto 554.985.712.146 361.138.496.692 193.847.215.454 53,68



Belanja Barang Rp403.701.289.599

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp403.701.289.599,00 dan Rp361.516.245.902,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang

sebesar Rp42.185.043.697,00 atau 11,67 persen antara lain disebabkan adanya

kenaikan belanja barang operasional, belanja barang non operasional, dan belanja

perjalanan luar negeri. Rincian realisasi Belanja Barang disajikan dalam Tabel

berikut ini:

Tabel 12Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan 2011

UraianTA 2012

(Rp)

TA 2011

(Rp)

Naik / (Turun)

Rp %

Belanja Barang Operasional 47.798.888.071 43.392.174.915 4.406.713.156 10,16

Belanja Barang Non Operasional

85.753.419.113 29.260.818.984 56.492.600.129 193,07

Belanja Jasa 15.848.021.465 17.471.415.570 (1.623.394.105) (9,29)

Belanja Pemeliharaan 22.435.222.344 20.713.789.518 1.721.432.826 8,31

Belanja Perjalanan DalamNegeri

231.174.191.138 250.827.757.145 (19.653.566.007) (7,84)

Belanja Perjalanan LuarNegeri

3.301.399.852 2.108.784.758 1.192.615.094 56,55

Realisasi Belanja Bruto 406.311.141.983 363.774.740.890 42.536.401.093 11,69

Pengembalian Belanja 2.609.852.384 2.258.494.988 351.357.396 15,56


Dalam realisasi Belanja Barang sebesar Rp403.701.289.599,00 termasuk Belanja

Barang yang bersumber dari Hibah Bank Dunia (IDF Grand Nomor TF 096644)

sebesar Rp735.474.094,00 yang merupakan pembayaran kepada konsultan pada

Kantor Pusat BPKP. Realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Bank

Dunia TA 2012 sebesar Rp735.474.094,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA

2011 sebesar Rp234.877.287,00, terdapat kenaikan sebesar 213,13 persen.

Anggaran Hibah Bank Dunia adalah sebesar Rp1.934.209.000,00, dan sudah

direalisasikan sebesar Rp735.474.094,00. Sisanya sebesar Rp1.198.734.906,00 akan

diluncurkan ke tahun 2013.



Belanja Modal Rp43.405.320.266

B.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp43.405.320.266,00 dan Rp17.351.591.997,00. Kenaikan realisasi Belanja Modal

sebesar Rp26.053.728.269,00 atau 150,15 persen antara lain disebabkan

pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Rincian

realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 13Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan 2011

UraianTA 2012

(Rp)

TA 2011

(Rp)

Naik/ (Turun)

Rp %

Belanja Modal Tanah 303.090.000 47.250.000 255.840.000 541,46

Belanja Modal Peralatandan Mesin

15.447.139.940 8.999.439.107 6.447.700.833 71,65

Belanja Modal Gedungdan Bangunan

26.928.667.547 6.712.096.273 20.216.571.274 301,20

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

292.257.680 792.747.954 (500.490.274) (63,13)

Belanja Modal Lainnya 437.109.599 806.842.000 (369.732.401) (45,82)

Realiasi Belanja Bruto 43.408.264.766 17.358.375.334 26.049.889.432 150,07

Pengembalian Belanja 2.944.500 6.783.337 (3.838.837) (56,59)


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TA 2012 (Audited)

Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset LancarKas di Bendahara Pengeluaran Rp162.543.743

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp162.543.743,00 dan Rp10.083.900,00. Jumlah

tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung

jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per

tanggal Neraca. Kas di Bendahara di Pengeluaran per 31 Desember 2012

dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran

No.Kode

SatkerNama Satuan Kerja

31 Des 2012 (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 450536 Perw. BPKP Prov. D.I. Yogyakarta - 6.408.000

2 450692 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur - 3.675.900

3 689270 Perw. BPKP Prov. Gorontalo 61.412.773 -

4 689291 Perw. BPKP Prov. Papua Barat 101.130.970 -

Jumlah 162.543.743 10.083.900

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah disetorkan

ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15

Daftar Penyetoran ke Kas Negara

No. Satuan KerjaSaldo Kas

(Rp)

Penyetoran ke Kas Negara

(Rp)

Tanggal Disetor ke Kas Negara

1 Perw. BPKP Prov. D.I. Yogyakarta 6.408.000 6.408.000 05/01/2012

2Perw. BPKP Prov. KalimantanTimur

3.675.900 3.675.900 05/01/2012

3 Perw. BPKP Prov. Gorontalo 61.412.773 61.412.773 03/01/2013

4 Perw. BPKP Prov. Papua Barat 101.130.970 101.130.970 03/01/2013

Seluruh satker di lingkungan BPKP telah menggunakan rekening tunggal

(single account), dan secara periodik telah menyampaikan laporan



penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar

Rekening Satuan Kerja di lingkungan BPKP disajikan pada Lampiran 1.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp28.754.964

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp28.754.964,00 dan Rp177.063.744,00. Jumlah tersebut

merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan

Uang Persediaan (TUP) yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran, yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Rincian

saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas

No. Uraian 31 Des 2012 (Rp) 31 Des 2011 (Rp)

1Pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal Neraca

- 59.600.000

2 Pajak yang belum disetor 28.754.964 -

3Dana yang belum didistribusikan kepada pegawai

- 117.463.744

Jumlah 28.754.964 177.063.744

Pajak yang belum disetor sebesar Rp28.754.964,00 pada Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Tengah telah disetor ke Kas Negara pada tanggal

2 Januari 2013. Terhadap saldo kas dari pengembalian belanja yang belum

disetor per 31 Desember 2011, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas

No. Nama Satuan KerjaSaldo Kas

(Rp)Penyetoran ke

Kas Negara (Rp)Disetor ke Kas Negara

1 Puslitbangwas 7.652.000977.000 09/01/2012

6.675.000 12/01/2012

2 Pusinfowas 5.343.000 5.343.000 10/01/2012

3 Inspektorat 1.797.000 1.797.000 12/01/2012

4 Perw. BPKP Prov.NAD 9.982.000 9.982.000 06/01/2012

5 Perw. BPKP Prov.Lampung 9.452.000 9.452.000 09/01/2012

6Perw. BPKP Prov.Sulawesi Tenggara

5.401.000 5.401.000 12/01/2012

7 Perw. BPKP Prov.Maluku 19.973.000 19.973.000 12/01/2012

Jumlah 59.600.000 59.600.000



Sedangkan saldo kas berupa dana yang belum didistribusikan kepada

pegawai per 31 Desember 2011 sebesar Rp117.463.744,00, pada bulan

Januari 2012 telah didistribusikan kepada pegawai yang berhak.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp502.132.167

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp502.132.167,00 dan Rp606.542.517,00. Belanja Dibayar

Dimuka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas

pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal

perikatan. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per


Tabel 18

Daftar Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

No. Kode Satker Nama Satuan Kerja Saldo (Rp)

1 450582 Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat 20.000.000

2 450670 Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau 82.200.000

3 689231 Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung 40.916.666

4 689245 Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat 26.137.500

5 689252 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah 55.503.000

6 689266 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat 91.979.167

7 689270 Perw. BPKP Prov. Gorontalo 61.645.833

8 689287 Perw. BPKP Prov. Maluku Utara 37.500.000

9 689291 Perw. BPKP Prov. Papua Barat 86.250.001

Jumlah 502.132.167

Bagian Lancar TP/TGR

Rp1.648.114.290C.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp1.648.114.290,00 dan Rp11.835.000,00 yang merupakan hak atau klaim

terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian

Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagaimana disajikan

pada Tabel berikut:



Tabel 19Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No. Debitur JumlahKurs Rupiah per

28-12-2012

Jumlah Akhir

(Rp)

1 Deddy Erianto AUD 163.580 Rp 10.025,50 1.639.971.290

2 Arif Jauhari Rp 8.143.000 Rp 1 8.143.000

Jumlah 1.648.114.290

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo per 31 Desember 2011 11.835.000

Mutasi Tambah

- Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) Tahun 2012 1.998.291.290

Mutasi Kurang

- Pelunasan GRID Tahun 2012 (350.177.000)

- Reklasifikasi ke Piutang TP/TGR (11.835.000)

Saldo per 31 Desember 2012 1.648.114.290

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp1.998.291.290,00 merupakan tuntutan

pembayaran Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) terhadap 12 pegawai

BPKP yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri

(PDH) sebesar Rp350.177.000,00 dan dua pegawai BPKP yang

diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) sebesar Rp8.143.000,00

dan AUD163.580,00 (e.q. rupiah sebesar Rp1.639.971.290,00).

Mutasi pengurangan sebesar Rp362.012.000,00 merupakan

pembayaran Tuntutan Ganti Rugi 12 pegawai BPKP yang

diberhentikan dengan hormat sebesar Rp350.177.000,00 dan

reklasifikasi ke Piutang Jangka Panjang sebesar Rp11.835.000,00.


(TP/TGR) merupakan piutang yang digolongkan aset lancar karena nilai

yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam

12 (dua belas) bulan ke depan.

Berdasarkan kualitasnya, piutang ini digolongkan aset lancar dengan

penyisihan sebagai berikut:



Kualitas Piutang

Jumlah Debitur

Nilai Piutang (Rp)

% Penyisihan

Nilai Penyisihan (Rp)

Lancar 2 1.648.114.290 0,5 8.240.571

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR (Rp8.240.571)

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

masing-masing sebesar minus Rp8.240.571,00 dan minus Rp59.175,00 yang

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan


(TP/TGR) untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 20Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Debitur Kualitas Nilai Piutang PenyisihanNilai

Penyisihan (Rp)

Deddy Eriantono Lancar 1.639.971.290 0,5% 8.199.856

Arif Jauhari Lancar 8.143.000 0,5% 40.715

Total 8.240.571

Persediaan Rp7.385.810.532

C.1.6 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar

Rp7.385.810.532,00 dan Rp5.864.852.211,00. Persediaan merupakan jenis

aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal

neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012

dan 2011 adalah sebagai berikut:



Tabel 21

Daftar Persediaan

Kode Jenis Persediaan 31 Des 2012 (Rp) 31 Des 2011 (Rp)

117111 Barang Konsumsi 5.769.585.347 4.545.516.405

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 141.843.200 177.260.471

117114 Suku Cadang 46.544.490 7.364.278

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 2.275.100 -

117131 Bahan Baku 337.244.685 555.625.890

117191 Persediaan Untuk Tujuan Strategis 35.165.240 -

117199 Persediaan Lainnya 1.053.152.470 579.085.167

Jumlah 7.385.810.532 5.864.852.211

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

kecuali Barang Konsumsi pada Kantor Pusat BPKP senilai Rp2.758.470,00

dalam kondisi rusak, dan Persediaan Lainnya senilai Rp3.305.960,00 pada

Kantor Pusat BPKP, dan senilai Rp326.830,00 pada Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu dalam kondisi usang.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Aset Tetap Rp1.972.923.759.707

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp1.972.923.759.707,00 dan Rp1.950.992.293.003,00, yang merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,

dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 22Rincian Aset Tetap


1 Tanah 1.074.635.416.873 1.092.321.261.440

2 Peralatan dan Mesin 242.659.121.809 231.390.995.303

3 Gedung dan Bangunan 642.723.054.616 614.582.795.730

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.600.481.125 10.579.958.145

5 Aset Tetap Lainnya 2.268.785.284 2.117.282.385

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 36.900.000 -

Jumlah 1.972.923.759.707 1.950.992.293.003



Tanah Rp1.074.635.416.873

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing

sebesar Rp1.074.635.416.873,00 dan Rp1.092.321.261.440,00. Penurunan

nilai sebesar Rp17.685.844.567,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah

Pengembangan Nilai Aset 303.090.000

Penyelesaian Dengan KDP 11.391.110

Transfer Masuk 8.007.434.652

Reklasifikasi Masuk 18.964.092.202

Koreksi Pencatatan 1.079.405.238

Jumlah 28.365.413.202

Mutasi Kurang

Transfer Keluar (7.751.834.652)

Reklasifikasi Keluar (18.964.092.202)

Koreksi Pencatatan (19.335.330.915)

Jumlah (46.051.257.769)

Penurunan (17.685.844.567)

Penambahan saldo Tanah yang dipengaruhi belanja sebesar

Rp314.481.110,00 merupakan pencatatan atas realisasi Belanja Modal

selama Tahun Anggaran 2012 yang terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 303.090.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.391.110

Jumlah 314.481.110

Sedangkan penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh

belanja sebagai berikut:

Mutasi Tambah berupa Transfer Masuk sebesar Rp8.007.434.652,00

dan Mutasi Kurang berupa Transfer Keluar sebesar Rp7.751.834.652,00

merupakan serah terima aset Tanah dari delapan Perwakilan Induk ke

Perwakilan BPKP Madya, dan dari BPKP kepada Kementerian

Keuangan dan sebaliknya, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima,




Tabel 23Daftar BA Serah Terima Tanah (Transfer Masuk-Transfer Keluar)

No.Perwakilan

BPKPNomor Berita Acara

Luas (M2)

Transfer Keluar (Rp)

Transfer Masuk (Rp)

1 Riau / KepriBAST-002/PW04/1/2012 tanggal 2 Januari 2012

2.724 1.059.801.000 1.059.801.000

2 Bali / NTBBA-41/PW22/1/2012tanggal 2 Januari 2012

19.751 393.798.000 393.798.000

3Kalsel / Kalteng

BA-25/PW16/1/2012tanggal 3 Januari 2012

3.903 1.076.162.402 1.076.162.402

4 Sulsel / SulbarBAST Nomor : BA-003/PW18/1/2012tanggal 3 Januari 2012

41.292 239.613.750 239.613.750

5Sulut / Gorontalo

BAST Nomor : BA-003/PW18/1/2012tanggal 3 Januari 2012

9.018 1.856.352.500 1.856.352.500

6Maluku /Maluku Utara


2.337 743.166.000 743.166.000

7Papua / Papua Barat


2.130 1.852.541.000 1.852.541.000

8Kementerian Keuangan

BAST-18/SJ/2012 dan BAST-391/SU/05/2012tanggal 2 Maret 2012

408 530.400.000 -

9Kementerian Keuangan

BAST-19/SJ/2012 dan BAST-392/SU/05/2012tanggal 2 Maret 2012

390 - 786.000.000

Jumlah 7.751.834.652 8.007.434.652

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang berupa Reklasifikasi Masuk dan

Reklasifikasi Keluar masing-masing sebesar Rp18.964.092.202,00

merupakan perubahan klasifikasi/kode barang pada Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Mutasi Tambah berupa Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.079.405.238,00

merupakan penyesuaian nilai tanah di Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara, sesuai dengan Berita Acara Invetarisasi BMN oleh

Kantor KPKNL Medan NomorBA-15/WKN.2/KP.01/2007 tanggal

12 Desember 2007 dan Surat Hasil Penilaian BMN oleh KPKNL

Medan Nomor S-2607/WKN.2/KNL.01/2010 tanggal 13 Desember

2010 yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ND-5099/PW02/1/2012

tentang Reklasifikasi Rumah Dinas.

Mutasi Kurang berupa Koreksi Pencatatan sebesar

Rp19.335.330.915,00 merupakan penyesuaian nilai/kuantitas tanah



Bangunan Rumah Negara Golongan II yang kepemilikannya sudah

dipindahtangankan dimasa lampau pada Kantor Pusat BPKP sebesar

Rp18.747.427.689,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

sebesar Rp587.903.226,00.

Diatas tanah BPKP selain Gedung dan Bangunan yang telah dicatat

didalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN), juga terdapat Gedung dan Bangunan yang dana pembangunannya

bukan berasal dari APBN antara lain Masjid, Musholla, dan Lapangan

Tenis. Terkait dengan BMN tersebut BPKP sedang melakukan identifikasi

lebih lanjut untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam saldo Tanah per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.074.635.416.873,00,

termasuk:

Tanah dalam proses pelepasan hak kepada Dwi Harianto seluas 128 M2

dengan surat pelepasan nomor S-250/SU05/3/2012 tanggal

20 Februari 2012 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai

Nomor 00011 Cempaka Putih pada Kantor Pusat BPKP.

Tanah dalam proses angsuran sewa beli rumah negara kepada

Syamsuddin dan Soedibyo yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak

Pakai Nomor 00288 Rawasari pada Kantor Pusat BPKP.

Tanah dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan pada

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 959 seluas 3.536 M2 dengan nilai Rp2.705.685.400,00.

Hasil sengketa di tingkat Pengadilan Negeri sesuai Keputusan

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Perdata Nomor

08/PDT.G/2011.PN.PDG tanggal 20 Desember 2011, pihak penggugat

dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses banding.

Rincian Tanah per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 3 dan

Lampiran 4.

Peralatan dan Mesin Rp242.659.121.809

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan

2011 adalah masing-masing sebesar Rp242.659.121.809,00 dan

Rp231.390.995.303,00. Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar

Rp11.268.126.506,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Uraian Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah

Pembelian 13.233.548.440


Penyelesaian Dengan KDP 2.233.102.500



Reklasifikasi dari Aset Lainnya 186.015.667

Koreksi Pencatatan 4.565.520

Perolehan Lainnya 297.809.200

Jumlah 25.136.784.819

Mutasi Kurang



Penghentian Aset dari Penggunaan (4.462.673.808)

Penghapusan (472.115.057)

Koreksi Pencatatan (91.889.520)

Jumlah (13.868.658.313)

Kenaikan 11.268.126.506

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi realisasi belanja

sebesar Rp15.523.514.940,00 terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)

Pembelian 13.233.548.440



Jumlah 15.523.514.940

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2012 yang fisiknya

dicatat sebagai perolehan Peralatan dan Mesin adalah sebesar

Rp15.411.398.940,00 terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.955.806.300

Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin 333.618.640


Belanja Modal Jaringan 87.081.500

Belanja Modal Lainnya 6.022.500

Jumlah 15.411.398.940

Selisih antara penambahan saldo Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi

belanja dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 yang



fisiknya dicatat sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar

Rp112.116.000,00 merupakan kapitalisasi dari realisasi Belanja Barang yang

dicatat sebagai perolehan aset tetap.

Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan/pengurangan melalui transfer masuk/keluar merupakan

pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masing-masing

sebesar Rp5.065.552.565,00 dan Rp5.068.533.001,00. Terdapat perbedaan

sebesar Rp2.980.436,00 merupakan transfer masuk yang dicatat di

satker penerima sebagai ekstrakomptable dalam SIMAK-BMN. Dalam

mutasi transfer masuk/keluar tersebut antara lain merupakan serah

terima peralatan dan mesin dari Perwakilan Induk kepada Perwakilan

Madya yang mulai Tahun 2012 menjadi satuan kerja mandiri sebagai

berikut:

Transfer Masuk Transfer KeluarNilai (Rp)

Perwakilan Madya Perwakilan Induk

Sulawesi Barat Sulawesi Selatan 31.101.000

Gorontalo Sulawesi Utara 63.747.362

Maluku Utara Maluku 90.805.280

Papua Barat Papua 316.675.900

Kepulauan Riau Riau 1.059.801.000

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan 1.076.162.402

Nusa Tenggara Barat Bali 393.798.000

Jumlah 3.032.090.944

Penambahan/pengurangan melalui reklasifikasi masuk/keluar

merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan

kuantitas barang masing-masing sebesar Rp4.059.326.927,00 dan

Rp3.773.446.927,00. Selisih reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi

keluar sebesar Rp285.880.000,00 merupakan reklasifikasi masuk dari

Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.850.000,00 pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah, Gedung dan Bangunan sebesar

Rp40.585.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp230.445.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.



Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya senilai

Rp186.015.667,00 merupakan pengaktifan kembali aset Peralatan dan

Mesin dari yang telah dihentikan penggunaannya, yaitu pada

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebesar Rp125.321.823,00,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp8.129.844,00,

dan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebesar Rp52.564.000,00.

Penambahan berupa koreksi pencatatan sebesar Rp4.565.520,00

merupakan penambahan berupa 2 buah tiang bendera senilai

Rp642.000,00 pada Pusdiklatwas BPKP, penambahan nilai Local Area

Network (LAN) dan server senilai Rp3.914.520,00 pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jambi serta koreksi pencatatan nilai kuantitas berupa

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.000,00 dan kursi sebesar Rp3.000,00

pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Penambahan melalui perolehan lainnya sebesar Rp297.809.200,00

merupakan perolehan yang berasal dari pihak ketiga, yaitu:

Nama Satuan Kerja Nilai (Rp) Sumber Perolehan

Pusdiklatwas 52.050.000 Peserta Diklat

Perw. BPKP Prov. NAD 244.759.200 Eks BRR NAD-Nias

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat 1.000.000 Pihak Lainnya

Jumlah 297.809.200

Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar

Rp4.462.673.808,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset

Lain-lain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang

disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat sesuai dengan hasil

Inventarisasi, terdiri atas:

Nama Satuan Kerja Nilai (Rp)

Kantor Pusat BPKP 679.539.962

Pusdiklatwas 536.086.840

Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta 658.297.689

Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah 697.432.433

Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat 195.246.491

Perw. BPKP Prov. Jambi 133.061.610

Perw. BPKP Prov. Lampung 253.686.000

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan 239.787.412



Nama Satuan Kerja Nilai (Rp)

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 214.427.045

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan 69.877.000

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tenggara 62.598.000

Perw. BPKP Prov. Maluku 234.264.481

Perw. BPKP Prov. Bengkulu 488.368.845

Jumlah 4.462.673.808

Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp472.115.057,00, terdiri

atas:

Nama Satuan Kerja Nilai (Rp) Nomor SK Penghapusan

Pusdiklatwas 3.457.500 KEP-717/K.SU/05/2012

Pusinfowas 468.025.557 KEP-874/K.SU/05/2012

Perw. BPKP Prov. Riau 632.000 KEP-235/K.SU/05/2012

Jumlah 472.115.057

Pengurangan melalui koreksi pencatatan sebesar Rp91.889.520,00

merupakan koreksi pencatatan menjadi Gedung dan Bangunan

sebesar Rp91.000.000,00 dan koreksi pencatatan kodefikasi barang

sebesar Rp889.520,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp242.659.121.809,00, terdapat 2 (dua)

unit Mesin Presensi Finger Print dan 1 (satu) unit Genset yang belum

dicatat sebagai Aset Tetap pada Pusdiklatwas BPKP karena nilai

perolehannya belum diketahui.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada

Lampiran 5.

Gedung dan Bangunan Rp642.723.054.616

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2012

dan 2011, adalah masing-masing sebesar Rp642.723.054.616,00 dan

Rp614.582.795.730,00. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar

Rp28.140.258.886,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah

Pembelian 127.061.000

Pengembangan Nilai Aset 1.971.549.100

Penyelesaian Pembangunan 21.137.396.179



Uraian Jumlah (Rp)


Perolehan Lainnya 48.048.000

Penerimaan Aset Renovasi 698.859.700



Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 91.000.000

Jumlah 62.541.032.646

Mutasi Kurang



Jumlah (34.400.773.760)

Kenaikan 28.140.258.886

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dipengaruhi realisasi belanja

sebesar Rp27.014.589.647,00 terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)


Pengembangan Nilai Aset 1.971.549.100

Penyelesaian Pembangunan 21.137.396.179


Jumlah 27.014.589.647

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2012 yang fisiknya

dicatat sebagai perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebesar

Rp26.977.245.137,00 terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.815.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.870.106.887

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 3.978.063.250

Belanja Modal Lainnya 23.260.000

Jumlah 26.977.245.137

Selisih antara penambahan saldo Gedung dan Bangunan yang

dipengaruhi belanja dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012

yang fisiknya dicatat sebagai perolehan Gedung dan Bangunan sebesar

Rp37.344.510,00 merupakan kapitalisasi dari Belanja Barang yang dicatat

sebagai perolehan aset tetap.





Penambahan/pengurangan melalui transfer masuk/keluar

merupakan pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masing-

masing sebesar Rp10.736.214.894,00 dan Rp10.393.018.355,00 terdiri

atas:

a. Transfer tersebut merupakan serah terima dari delapan

Perwakilan Induk ke delapan Perwakilan BPKP Madya yang

penyusunan laporan keuangannya sudah terpisah dari

Perwakilan Induk terdiri atas:

Transfer Masuk Transfer KeluarNilai (Rp)

Perwakilan Madya Perwakilan Induk

Sulawesi Barat Sulawesi Selatan 1.305.094.000

Gorontalo Sulawesi Utara -

Maluku Utara Maluku 950.054.000

Papua Barat Papua 1.653.661.360

Kepulauan Riau Riau 416.167.000

Bangka Belitung Sumatera Selatan 2.512.365.000

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan 1.448.791.825

Nusa Tenggara Barat Bali 1.152.143.000

Jumlah 9.438.276.185

b. Transfer masuk/keluar dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta ke Kantor Pusat BPKP yaitu berupa Rumah Genset dan

Gedung Sentral Arsip senilai Rp20.342.000,00 dan

Rp824.400.170,00.

c. Transfer Masuk dari Kementerian Keuangan kepada Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp453.196.539,00, dan

Transfer Keluar dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

ke Kementerian Keuangan sebesar Rp110.000.000,00 sesuai Berita

Acara Serah Terima Nomor BAST-391/SU/05/2012 tanggal

2 Maret 2012.

Penambahan/pengurangan melalui reklasifikasi masuk/keluar

merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan



kuantitas barang masing-masing sebesar Rp23.952.320.405,00 dan

Rp24.007.755.405,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta,

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi

Jambi, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Selisih reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi keluar sebesar

Rp55.435.000,00 merupakan reklasifikasi keluar dari Gedung dan

Bangunan ke Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi

Jambi sebesar Rp40.585.000,00, dan pada Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah sebesar Rp14.850.000,00.

Penambahan melalui koreksi nilai sebesar Rp91.000.000,00 merupakan

penambahan gedung dan bangunan dari pengadaan partisi yang

sebelumnya dicatat dalam Peralatan dan Mesin.

Selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.723.054.616,00, terdapat

Bangunan Eks Direksi Kit, Bangunan Pos Jaga Mess D, Pool/Garasi, dan

Parkir Motor yang belum dicatat sebagai Aset Tetap pada Pusdiklatwas

BPKP karena nilai perolehannya belum diketahui.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada

Lampiran 6.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp10.600.481.125

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp10.600.481.125,00 dan Rp10.579.958.145,00. Kenaikan

nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.522.980,00, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah



Penyelesaian Dengan KDP 20.391.000

Jumlah 257.467.980

Mutasi Kurang

Reklasifikasi Keluar (230.445.000)

Penghentian Aset dari Penggunaan (3.500.000)

Penghapusan (3.000.000)

Jumlah (236.945.000)

Kenaikan 20.522.980



Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan seluruhnya dipengaruhi realisasi

Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

Uraian Jumlah (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000


Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 16.900.000

Belanja Penambahan Nilai Jaringan 205.176.180

Jumlah 257.467.980



Mutasi Kurang berupa Reklasifikasi Keluar sebesar Rp230.445.000,00

merupakan reklasifikasi kode barang menjadi Peralatan dan Mesin

pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Mutasi Kurang berupa Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar

Rp3.500.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan

reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain yang disebabkan BMN

kondisinya Rusak Berat, sesuai dengan hasil Inventarisasi.

Mutasi Kurang berupa Penghapusan sebesar Rp3.000.000,00

merupakan penghapusan BMN berupa Instalasi Pusat Pengatur

Listrik pada Pusat Informasi Pengawasan sesuai dengan SK

Penghapusan dari Sekretaris Utama BPKP KEP-874/K.SU/05/2012

tanggal 27 Desember 2012.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dapat dilihat

pada Lampiran 7.

Aset Tetap Lainnya Rp2.268.785.284

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-

masing sebesar Rp2.268.785.284,00 dan Rp2.117.282.385,00, yang

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah,

Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Kenaikan nilai Aset

Tetap Lainnya sebesar Rp151.502.899,00 merupakan realisasi Belanja

Modal Lainnya TA 2012.



Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada

Lampiran 8.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp36.900.000

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

masing-masing sebesar Rp36.900.000,0 dan Rp0,00. Kenaikan saldo

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp36.900.000,00 merupakan realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu perencanaan pemasangan lift

barang, sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada

tahun 2013.

Piutang Jangka Panjang

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan TP/TGR Rp25.994.008.771

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp25.994.008.771,00 dan Rp24.843.968.482,00. Tuntutan Perbendaharaan

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya

yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan

bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per


Tabel 24Rincian Tagihan TP/TGR

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Tagihan TGR atas Hilangnya BMN 14.000.000

2 Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji 24.514.900

3 Tagihan TGR atas Tuntutan GRID 25.955.493.871

Jumlah 25.994.008.771



Sedangkan mutasi TP/TGR pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)


Mutasi Tambah

- Selisih Kurs 1.557.715.840

- Reklasifikasi dari Bagian Lancar TP/TGR 11.835.000

Mutasi Kurang

- Pelunasan GRID tahun 2012 (419.510.551)


Pengurangan Tagihan TP/TGR sebesar Rp419.510.551,00 merupakan

pembayaran GRID selama Tahun 2012 oleh 28 debitur.

Piutang macet sebesar Rp25.994.008.771,00 terdiri atas:

362 debitur sebesar Rp25.943.658.871,00 merupakan Piutang Ganti Rugi

Ikatan Dinas yang telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) melalui:

Penyerahan Pertama sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPKP

Nomor S-1970/SU/02/2006 tanggal 26 Desember 2006.

Penyerahan Kedua sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor

S-1016/SU/02/2007 tanggal 6 Agustus 2007.

Terhadap piutang yang telah diserahkan ke DJKN, setiap semester

dilakukan rekonsiliasi data terkait dengan pelunasan untuk dilakukan

pencatatan di dalam LRA dan Neraca BPKP.

1 debitur sebesar Rp11.835.000,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti

Rugi Ikatan Dinas yang belum diserahkan ke Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN).

2 debitur sebesar Rp38.514.900,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti

Rugi yang masih dikelola BPKP.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Tagihan TP/TGR (Rp25.994.008.771)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012



dan 2011 adalah masing-masing sebesar minus Rp25.994.008.771,00 dan

minus Rp24.843.968.482,00 yang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang

TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 25Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR

Kualitas Piutang Jumlah Nilai (Rp) % Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp)

Lancar - - 0,5% -

Kurang Lancar - - 10,0% -

Diragukan - - 50,0% -

Macet 365 25.994.008.771 100,0% 25.994.008.771

Jumlah 365 25.994.008.771 25.994.008.771

Aset Lainnya Rp12.925.012.705

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-

masing sebesar Rp12.925.012.705,00 dan Rp14.016.866.743,00, yang

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset

Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan

tersebut terdiri atas:

Tabel 26Rincian Aset Lainnya


1 Aset Tak Berwujud 9.983.054.815 9.726.730.615

2 Aset Lain-Lain 2.941.957.890 4.290.136.128

Jumlah 12.925.012.705 14.016.866.743

Aset Tak Berwujud Rp9.983.054.815

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-

masing sebesar Rp9.983.054.815,00 dan Rp9.726.730.615,00. Aset Tak

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi

tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang

operasional kantor, antara lain berupa software.



Kenaikan nilai sebesar Rp256.324.200,00 berasal dari realisasi Belanja

Modal Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 per satuan kerja adalah

sebagai berikut:

Tabel 27

Daftar Aset Tak Berwujud per Satuan Kerja


1 450491 Kantor Pusat 2.639.954.100

2 450460 Pusdiklatwas 7.755.000

3 604435 Puslitbangwas 14.800.000

4 636778 Pusinfowas 7.259.434.401

5 450511 Perw. BPKP Prov. Jawa Barat 11.099.000

6 450520 Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah 33.486.189

7 450670 Perw. BPKP Prov. Riau 8.056.125

8 450692 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur 3.850.000

9 450721 Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur 4.620.000

Jumlah 9.983.054.815

Aset Lain-Lain Rp2.941.957.890

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-

masing sebesar Rp2.941.957.890,00 dan Rp4.290.136.128,00 yang

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak

berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP serta dalam

proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam

kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain. Selama

tahun 2012 terdapat penurunan nilai sebesar Rp1.348.178.238,00, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah

Reklasifikasi dari Aset Tetap 4.466.173.808

Jumlah 4.466.173.808

Mutasi Kurang

Penggunaan Kembali (133.451.667)

Reklasifikasi Keluar (52.564.000)

Penghapusan (5.628.336.379)

Jumlah (5.814.352.046)

Penurunan (1.348.178.238)



Penambahan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp4.466.173.808,00 merupakan

reklasifikasi BMN Rusak Berat dari Peralatan dan Mesin ke dalam Aset

Lain-lain karena aset tersebut tidak digunakan dalam operasi

pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28

Daftar Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain per Satuan Kerja


1 450491 Kantor Pusat 679.539.962

2 450460 Pusdiklatwas 536.086.840

3 450505 Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta 658.297.689

4 450520 Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah 697.432.433


6 450706 Perw. BPKP Prov. Jambi 133.061.160

7 450686 Perw. BPKP Prov. Lampung 253.686.000

8 450602 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan 239.787.412

9 450485 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 214.427.045

10 450485 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan 69.877.000

11 450845 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tenggara 62.598.000

12 450630 Perw. BPKP Prov. Maluku 234.264.481

13 450479 Perw. BPKP Prov. Bengkulu 491.868.845

Jumlah 4.466.173.808

Pengurangan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp133.451.667,00 dan

Rp52.564.000,00 merupakan koreksi karena penggunaan kembali BMN

yang dihentikan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor

S-2282/SU/05/2011 tanggal 25 November 2011 hal Penundaan

Penghapusan sebagian BMN.

Pengurangan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp5.628.336.379,00 merupakan

penghapusan BMN yang telah memperoleh persetujuan penghapusan dari

Sekretaris Utama BPKP yang tertuang dalam keputusan penghapusan




Tabel 29

Daftar Penghapusan BMN per Satuan Kerja

No. Nama Satuan Kerja Jumlah (Rp) Keterangan

1 Kantor Pusat 996.837.162 KEP-553/K.SU/05/2012

2 Pusdiklatwas 492.336.390 KEP-717/K.SU/05/2012

3 Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah 697.432.433 KEP-690/K.SU/05/2012

4 Perw. BPKP Prov. Riau 535.467.167 KEP-157/K.SU/05/2012

5 Perw. BPKP Prov. Lampung 253.686.000 KEP-363/K.SU/05/2012

6 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat 187.814.100 KEP-875/K.SU/05/2012

7 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan 98.236.615 KEP-41/K.SU/05/2012

8 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur 297.202.750 KEP-150/K.SU/05/2012

9 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 481.162.890 KEP-718/K.SU/05/2012

10 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah 339.957.281 KEP-149/K.SU/05/2012

11 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan 522.070.265 KEP-100/K.SU/05/2012

12 Perw. BPKP Prov. Maluku 234.264.481 KEP-887/K.SU/05/2012

13 Perw. BPKP Prov. Bengkulu 491.868.845 KEP-737/K.SU/05/2012

Jumlah 5.628.336.379

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Daftar Aset Lain-Lain per Satuan Kerja


1 450491 Kantor Pusat 836.794.397

2 450460 Pusdiklatwas 43.750.450

3 604435 Puslitbangwas 328.793.875

4 450505 Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta 658.297.689


6 450706 Perw. BPKP Prov. Jambi 387.162.626


8 450485 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 252.124.950

Jumlah 2.941.957.890

Dalam saldo BMN Rusak Berat sebesar Rp2.941.957.890,00 terdapat BMN

yang keberadaan fisiknya tidak ditemukan sebesar Rp331.367.875,00 sesuai

hasil pemeriksaan BPK, dengan rincian sebagai berikut:



No. Nama Satuan Kerja/Lokasi Jumlah (Rp) Keterangan

1 Kantor Pusat/Jl. Cideng Timur No. 54 24.574.000 10 unit BMN

2 Puslitbangwas/Jl. Cideng Timur No. 54 306.793.875 229 unit BMN

Jumlah 331.367.875

Sedangkan selisih antara BMN yang hilang dengan yang tercatat di dalam

Aset Lainnya sebesar Rp4.809.000,00 (Rp336.176.875,00 dikurangi

Rp331.367.875,00) merupakan BMN yang hilang dicatat secara

ekstrakomptabel.

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian RI dan

dilakukan audit khusus oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Tugas

Inspektur Nomor ST-1190/IN/2010 tanggal 2 November 2010 dan Nomor

ST-1264/IN/2010 tanggal 6 Desember 2010 hal Audit Khusus atas

Hilangnya Peralatan dan Mesin di Gedung Eks Puslitbangwas, Jl. Cideng

Timur Jakarta. Hasil audit khusus Inspektorat Nomor

LHAK-318/IN/2011, tanggal 11 Maret 2011 menyimpulkan:

a. Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik barang-barang di

Gedung Cideng.

b. Telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara (BMN) Puslitbangwas

dan Biro Umum (Eks. BMN Puslitbangwas yang telah

diserahterimakan ke Biro Umum) di Gedung Cideng sampai dengan

7 April 2010 senilai Rp357.664.875,00 (nilai perolehan).

c. Atas hilangnya BMN di Gedung Cideng diduga kuat melibatkan

oknum anggota Satpam yang bertugas jaga.

Perkembangan terakhir sesuai dengan hasil pemeriksaan Kepolisian telah

ditemukan tersangkanya dan berkas telah diserahkan kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sesuai Surat Nomor

B/724/IV/2011/Sektor Gb, tanggal 13 April 2011 dan dinyatakan P-21

oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sesuai Surat Nomor

B-994/O.1.10/EPP.1/04/2011, tanggal 12 April 2011.

Kemudian telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

792/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan nilai kerugian



Rp58.723.000,00. Putusan tersebut tidak menyatakan adanya kewajiban

ganti rugi atas nilai BMN yang hilang.

Kewajiban Jangka Pendek

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1.076.608.864

C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp1.076.608.864,00 dan Rp1.468.435.491,00,

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak

ketiga lainnya. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian Nilai (Rp) Penjelasan

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

480.860.981Kekurangan pembayaran gaji/tunjangan pegawai per 31 Desember 2012

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

595.747.883

Penggunaan langganan daya dan jasa serta

belanja operasional/non operasional kantor yang belum dibayar sampai dengan

31 Desember 2012

Jumlah 1.076.608.864

Pendapatan Diterima Dimuka Rp439.178.505

C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp439.178.505,00 dan Rp112.224.813,00 merupakan

pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas

pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang

diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per


Tabel 32

Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per Satuan Kerja


1 450491 Kantor Pusat 317.393.922

2 450460 Pusdiklatwas 4.200.000

3 634057 Perw. BPKP Prov. Banten 2.333.333

4 450511 Perw. BPKP Prov. Jawa Barat 18.750.000

5 450536 Perw. BPKP Prov. D.I. Yogyakarta 59.583




6 450567 Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara 20.041.667

7 450598 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat 37.900.000


Jumlah 439.178.505

Uang Muka dari KPPN Rp162.543.743

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp162.543.743,00 dan Rp10.083.900,00 merupakan saldo

UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara

Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp28.754.964

C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp28.754.964,00 dan Rp59.600.000,00 merupakan

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari pengembalian

belanja, pajak, dan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara pada

tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana Lancar C.6 Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang Rp1.639.873.719

C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp1.639.873.719,00 dan Rp11.775.825,00 merupakan jumlah ekuitas

dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan

piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp7.385.810.532

C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp7.385.810.532,00 dan Rp5.864.852.211,00 merupakan

jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp1.076.608.864)

C.6.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka

Pendek

Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka

Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus



Rp1.076.608.864,00 dan minus Rp1.350.971.747,00. Perkiraan tersebut

merupakan bagian dari ekuitas dana lancar yang disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp502.132.167

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Jumlah Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2012

dan 2011 masing-masing sebesar Rp502.132.167,00 dan Rp606.542.517,00..

Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa

yang akan diterima dari pihak lain.

Barang dan Jasa yang Masih Harus Diserahkan (Rp439.178.505)

C.6.5 Barang/ Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Jumlah Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012

dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp439.178.505,00 dan minus

Rp112.224.813,00. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan

bagian ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan

kepada pihak lain.

Ekuitas Dana Investasi

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp1.972.923.759.707

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp1.972.923.759.707,00 dan

Rp1.950.992.293.003,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang

diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp12.925.012.705

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012

dan 2011 masing-masing sebesar Rp12.925.012.705,00 dan

Rp14.016.866.743,00, merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan

dalam bentuk aset lainnya.



Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

9 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua senilai

Rp390.440.000,00 pada Kantor Pusat BPKP telah dilakukan pelelangan

sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 103/2013 tanggal 18 April 2013.

Pelelangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan

Penjualan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan Nomor

S-11/MK.6/WKN.07/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan Surat Keputusan

Penghapusan Barang Milik Negara dari Kepala BPKP Nomor

KEP-79/K.SU/05/2013 tanggal 14 Februari 2013.

D.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan entitas

pelaporan yang mempunyai 39 satuan kerja yang terdiri dari 1 satker

Kantor Pusat, 4 satker Pusat-Pusat, 1 satker Inspektorat, dan

33 Perwakilan. Secara periodik terhadap hasil temuan audit BPK telah

dilakukan updating terkait dengan perkembangan tindak lanjut yang telah

dilakukan. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini, tindak

lanjut atas temuan hasil pemeriksaan disajikan dalam Daftar Temuan dan

Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, sebagaimana

terlampir.

D.3 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan pada

Lampiran.

D.4 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional BPKP

adalah sebagaimana terlampir.

D.5 Informasi Penambahan Entitas Akuntansi

Satuan kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan sebagai entitas akuntansi pada periode pelaporan sebelum

Tahun 2012 berjumlah 31 satuan kerja, namun sejak Tahun Anggaran 2012

bertambah menjadi 39 satuan kerja sesuai dengan Surat Persetujuan



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/1832/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor

PER-955/K/SU/2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala

BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

menetapkan pembentukan 8 (delapan) Perwakilan Madya sejak tanggal

15 Agustus 2011, yaitu:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

2. Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung

3. Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat

4. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

5. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

6. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

7. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

8. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Kedelapan Perwakilan Madya tersebut mulai Tahun Anggaran 2012

menjadi satuan kerja mandiri dan mengelola anggaran sendiri. Saldo Aset

Tetap pada Neraca per 31 Desember 2012 ke delapan Perwakilan Madya

tersebut sebagian besar merupakan Transfer Keluar dari Perwakilan

Induk, sebagai berikut:

No. Perwakilan Induk Perwakilan Madya

1 Perw. BPKP Provinsi Riau Perw. BPKP Prov. Kepulaua Riau

2 Perw. BPKP Provinsi Sumatera Selatan Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung

3 Perw. BPKP Prov. Bali Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

4 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah

5 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat

6 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara Perw. BPKP Prov. Gorontalo

7 Perw. BPKP Prov. Maluku Perw. BPKP Prov. Maluku Utara

8 Perw. BPKP Prov. Papua Perw. BPKP Prov. Papua Barat

D.6 Drop Loan ADB

Pada tanggal 7 November 2012 terdapat revisi DIPA ke-6 berupa drop loan

ADB 2127-INO sebesar Rp11.408.000.000,00 yang tidak terealisasi sampai

dengan bulan Oktober 2012 sehingga anggaran yang berasal dari pinjaman

luar negeri menjadi nol.

Documents

DAFTAR ISI - Situs Resmi BPKP 2018 · Daftar Isi - ii - DAFTAR ISI Halaman ... Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan 2. Laporan Keuangan Pokok a. ... menyusun dan menyampaikan Laporan