DAFTAR ISI - organisasi.surabaya.go.id fileDokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun

1

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………………………….1

1.1. Latar Belakang……………………………………………………..…………………………………….1

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah…………………………..………………………………1

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah……………………………………………..2

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya…..5

1.2. Landasan Hukum……………………………………………………………………………………….6

1.2.1. ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan

Perangkat Daerah……………………………………………………………………………………...9

1.2.2. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran…………………………..…..11

1.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………….……12

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah………………………………….………12

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah………………………………….………..12

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………………………………….………13

BAB II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Analisa Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah……………………….……………..16

II.1.1. Analisa terkait tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah ………….……..16

II.1.2. Analisis SPM/IKK/Indikator (seperti MDG’s. Rencana Aksi Nasional).………..18

II.1.3. analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah…………………………………….……..19

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah…………………………………………………………………………………….20

II.2.1. Keterkaitan antara Rentra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan Renja

Perangkat Daerah…………………………………………………………………………………….20

II.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ………………………….…………….24

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah….….27

II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah …………………………………………………….…….27

2

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan………………………………………………………………….27

II.3.3. Peluang dan Tantangan …………………………………………………………………………..28

II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………28

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………………..29

II.4.1. Proses Perolehan Usulan Program/kegiatanMusrembang ..…………………….29

II.4.2. Kesesuaian Usulan Musrembang dengan Tugas,fungsi dan Pelayanan Perangkat

Daerah……………………………………………………………………………………………………29

II.4.3. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat…………………………………………………...29

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………….30

III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota Dalam RKPD 2018

III.2. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah……….……31

III.2.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah ……………………………………………………….…….34

III.2.2. Tujuan Strategis Renja Perangkat daerah ……………………………………….……..34

III.2.3. Sasaran Renja Perangkat Daerah …………………………………………………..……….36

III.3. Program dan Kegiatan…………………………………………………………………..………..37

III.3.1. Faktor – Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan

Kegiatan………………………………………………………………………………………………….38

BAB IV. PENUTUP

3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja dalam Rentra Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah…………………………………21

Tabel 2.2.2 Target Indikator Kinerja dalam Renja SKPD 2016-2017…………24

Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/dTahun

2017…………………………………………………………………...25

Tabel 3.2.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah

4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja……………….4

Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

5

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu)

tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan

kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan sekretariat Daerah dalam

periode Tahun anggaran 2018. Sebagaimana di amanatkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana

Kerja (renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah

untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis

(Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang

juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Perekonomian

dan Usaha Daerah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra)

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Tahun 2016 -2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

merupakan rancangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah dalam waktu 1(satu)

tahun sesuai tugas dan fungsinya dalam menujang visi dan misi Kota

Surabaya.

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Penyusunan Renja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas

serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Perekonomian

dan Usaha Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM) maupun Restra tahun 2016-2021.

Selanjutnya Mengingat Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya

merupakan komitmen bersama yang terencana dan dan sistimatis dalam

meningkatkan kinerja, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian

dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan tetap

mempertimbangkan prioritas-prioritas program kegiatan serta pengendalian

pelaksanaannya.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahap awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018, yang digunakan

sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan

dana indikatif dalam renja SKPD tahun 2017, sesuai dengan rencana

program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2018.

2. Mengacu pada RPJMD Kota Surabaya 2011-2016, terutama pada

Tema Perencanaan Tahun 2015 untuk dilaksanakan tahun 2018 yang

mendasari perumusan program prioritas rancangan awal RKPD yang

disusun ke dalam Rancangan Renja SKPD.

7

3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan

perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta

dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

4. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang

terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam

rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang

selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan

awal RKPD.

5. Substansi rancangan Renja SKPD memuat:

1) program dan kegiatan;

2) lokasi kegiatan;

3) indikator kinerja;

4) kelompok sasaran; dan

5) pagu indikatif dan prakiraan maju

6. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

penyusunan APBD.

7. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang

direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama)

dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan

capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud

tersedia).

8. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja

SKPD memperhatikan pembangunan berperspektif gender yang

dilakukan melalui Analisis Gender sebagaimana diamanatkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

8

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata

daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang

menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar

berikut ini :

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

9

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1 Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai Peraturan Dalam Negeri ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

maka Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota

Surabaya pada tahun 2018 menyusun Renja Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya

tahun 2018.

Renja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Tahun 2018

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk mewujudkan visi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan RKPD

masa transisi yaitu RKPD Kota Surabaya Tahun 2018 sebagai tahun awal

10

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021 serta memuat kebijakan dan

program / kegiatan dalam satu tahun. Melalui Rancangan Renja

diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik

pemerintah maupun mitra kerja pada tahun pertama Renstra 2016-2021

I.2. Landasan Hukum

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur?Jawa Tengah/

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang

telah diubah dengan undang_undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembar

Negara Tahun 1965 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor

2730)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara nomor 4287)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara nomor 4355)

4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104

Tambahan Lembaran Negara nomor 4421);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan lembaran

Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Undang-undang nomor 12b tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun

2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara nomor 4438);

11

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

nomor 82 Tambahan Lembaran Negaranomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembarang Negara Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman

Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembangian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2015;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun

2011 (Berita Negara tahun 2011 nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tahapan,

12

Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembanguna Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2014 tentang

pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja

PembangunanDaerah Tahun 2015;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Tahun Anggaran 2015;

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

SurabayaTahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor

12 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2009 nomor

12 tambahan lembaran daerah Kota Surabaya Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahu 2014 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 08

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas dan Fungsinya Dinas Kota Surabaya;

21. Peraturan Walikota Surabaya nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata

cara kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

13

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Gambar 1.3

Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang Pembinaan

BUMD dan Pengendalian Perekonomian yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan

yang menjadi bidang tugasnya

2. Pelaksanaan analisa data dan bahan di bidang BUMD

3. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang BUMD

4. Pelaksanaan pembinaan di bidang BUMD

5. Pelaksanaan monitoring program kerja BUMD

6. Pelaksanaan evaluasi manajemen kinerja dan keuangan BUMD

7. Pelaksanaan sinkronisasi program kerja BUMD

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah

Kepala Sub Bagian Pengendalian

Perekonomian

Staf

Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD

Staf

14

8. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/organisasi terkait lainnya

9. Pelaksanaan evaluasi manajemen kinerja BUMD

10. Pelaksanaan informasi kebutuhan pokok dan kebutuhan penting

lainnya

11. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD trerkait di bidang

perekonomian

12. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, dan keuangan

13. Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan peningkatan

dan pengembangan potensi ekspor

14. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang

perekonomian

15. Pelaksanaan pengkoordinasian informasi harga pasar

16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembanguanan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Sub Bagian Pembinaan BUMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas :

1. Menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya

2. Menyiapkan bahan analisa data dan bahan di bidang BUMD

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di BUMD

4. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang BUMD

5. Menyiapkan bahan monitoring program kerja BUMD

6. Menyiapkan bahan evaluasi manajemen kinerja dan keuangan BUMD

7. Menyiapkan bahan sinkronisasi program kerja BUMD

8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/organisasi terkait

lainnya

9. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan RUPS BUMD

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya

15

Sub Bagian Pengendalian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas :

1. Menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya

2. Menyiapkan bahan penyediaan informasi kebutuhan pokok dan

kebutuhan penting lainnya

3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang

perekonomian

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan

5. Menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan

peningkatan dan pengembangan potensi ekspor

6. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang

perekonomian

7. Menyiapkan bahan pengkoordinasian informasi harga pasar

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Sebagai Landasan Hukum untuk menyusun dokumen Rencana

Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

16

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnyRenja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah Tahun 2018 adalah menyediakan bahan acuan/pedoman arah

kebijakan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 pada instansi Pemerintah

khususnya Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota

Setda Kota Surabaya dalam satu tahun.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1. Dasar penyusunan Renja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun

2018 yang selanjutnya diwujudkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018

2. Merupakan rencana kerja tahunan yang diprogramkan oleh Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah

Kota Surabaya sebagai dasar untuk membuat Anggaran Pendapatan

17

Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 sekaligus

sebagai tolok ukur melaksanakan kegiatan

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara

Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian dan Renja

Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta

pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH dan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

18

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang

bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini,

antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau

melebihi terget kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

19

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/ Internasional, seperti SPM

dan MDGs (Milenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan Pencatatan

yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tema, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam

RKPD 2018

3.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai :

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

3. Rencana tindak lanjut

20

BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1. Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Secara struktur organisasi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah termasuk dalam lingkup Sekretariat Daerah di bawah garis

koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang secara

langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah dipimpin oleh Kepala

Bagian setingkat Eselon III.

Dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya, dilaksanakan

melalui 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pembinaan BUMD

2. Sub Bagian Pengendalian Perekonomian

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

21

Gambar 2.1.1 BAGAN ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN USAHA

DAERAH

Adapun Tugas Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

sesuai Pasal 33 Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, sebagai berikut :

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang Pembinaan

BUMD dan Pengendalian Perekonomian yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian Dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH

SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN

SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH

22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi

:

1. Pelaksanaan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan

yang menjadi bidang tugasnya

2. Pelaksanaan analisa data dan bahan di bidang BUMD

3. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang BUMD

4. Pelaksanaan pembinaan di bidang BUMD

5. Pelaksanaan monitoring program kerja BUMD

6. Pelaksanaan evaluasi manajemen kinerja dan keuangan BUMD

7. Pelaksanaan sinkronisasi program kerja BUMD

8. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/organisasi terkait lainnya

9. Pelaksanaan evaluasi manajemen kinerja BUMD

10. Pelaksanaan informasi kebutuhan pokok dan kebutuhan penting

lainnya

11. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD trerkait di bidang

perekonomian

12. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan

13. Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan peningkatan

dan pengembangan potensi ekspor

14. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang

perekonomian

15. Pelaksanaan pengkoordinasian informasi harga pasar

16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembanguanan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

II.1.2. Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya (seperti MDG’s, Rencana Aksi

Nasional)

Mengingat Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Setda sebagai fungsi kesekretariatan yang intinya mendukung

23

pelaksanaan tugas dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten

sehingga tidak melakukan analisis SPM/IKK/Indikator lainnya

II.1.3. Analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah

Karena kesekretariatan adalah supporting atau membantu pelaksanaan

tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga indikator

kinerja pelayanan yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah belum mempunyai tolok ukur dan

indikator kinerja. Sehingga penentuan tolok ukur kinerja tersebut masih

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi

Perekonomian sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

II.1.3.1. Hal-Hal Positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh Perangkat

Daerah

1. Meningkatnya distribusi pangan

2. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintah yang baik

3. Meningkatnya dan mengoptimalkan pengelolaan sumber

penerimaan daerah secara efektif dan efesien

II.1.3.2. Masalah dan Tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh

Perangkat Daerah

1. Gejola Perekonomian global yang memicu fluktuasi harga

dan ketersediaan bahan pangan serta mempengaruhi kinerja

BUMD

2. Ketergantungan pada Daerah penghasil komoditas pangan

24

3. Kebijakan pengaturan arus lalu lintas barang (jam buka tutup

angkutan logistik)

4. Akses perbankan BUMD terhadap sumber-sumber dana

murah

5. Pesaing yang mempunyai core business sama dengan

BUMD termasuk sektor logistik

II.1.3.3. Kondisi Prediksi Pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan

kedepan

1. Aset-aset pemkot untuk dikembangkan menjadi simpul

perdagangan baru dan depo logistik

2. Kerjasama dengan instansi terkait dibidang pasokan pangan,

logistik, instansi vertical terkait masalah keuangan

3. Surabaya sebagai Hubungan untuk wilayah Indonesia Timur

4. Bisnis pendukung logistik untuk dijadikan bisnis baru bagi

BUMD

5. Konsep chanelling untuk mendukung permodalan UMK dan

Koperasi

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

II.2.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja

Perangkat Daerah 2016-2017

Tujuan dan pernyataan sasaran pokok pada RPJMD, maka renstra Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah lebih mengarah pada

kontribusi tercapainya Misi, yaitu :

1. “Mewujudkan Sumberdaya Masyarakat yang berkualitas”

2. “Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik”.

Sedangkan Program Pemerintah Kota yang dapat dirujuk sesuai tugas

pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

selama 5 tahun periode renstra 2016-2021 yaitu :

25

1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan,

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah.

Adapun rencana strategis tahun 2016-2021 Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

Tahun 2016-2021

No. Program

Indikator Sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian setiap Tahun

Kondisi

kinerja pada

akhir

periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1. Program

Peningkatan Akses

dan Distribusi

Pangan

Prosentasi Pasar

yang di pantau

harganya 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala

Daerah

Prosestase Kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang bermanfaat sebagai dasar kebijakan/keputusan

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

.2 Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana

dan Prasarana

kedinasan

Prosentase sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

kodisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategi dan/atau sektoral

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Peningkatan Kinerja

BUMD pendukung

keuangan daerah

Prosentase BUMD berkinerja sesuai standar 50% 67% 67% 67% 83% 83% 83%

4 Pelanyanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

- 72% 74% 76% 78% 80% 80%

26

Tabel 2.2.2

Target Indikator Kinerja dalam Renja SKPD 2016-2017

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017

Catatan Penting Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

target capaian kinerja

Lokasi target

capaian kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 05 Program Peningkatan Akses

dan Distribusi Pangan

1 06 05 0001 Pengendalian harga dan Pasokan Komoditas

pangan

Jumlah dokumen Pengendalian Harga

Pangan Daerah Surabaya

12 dokumen

Surabaya 14 dokumen

-

2 03 04 Program Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

2 03 04 0007 Pembentukan Badan Usaha Pengelola

Logistik

Jumlah Badan Usaha Pengelola

Logistik yang terbentuk Surabaya 0 lembaga

Surabaya 1 lembaga

-

2 03 04 006 Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota

Surabaya

Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya Surabaya 4 Dokumen

Surabaya 8 Dokumen -

2 03 04 0005 Perkuatan Permodalan UMK oleh PT BPR SAU Jumlah Kajian Perkuatan

Permodalan UMK oleh PT. BPR

Surya Artha Utama

- -

Surabaya 1 Dokumen

2 02 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2 02 01 0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa

Perkantoran yang Disediakan - -

Surabaya 550 jenis

-

2 02 02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan

Prasarana kedinasan

2 02 02 0016 Pemeliharaan prasarana perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana

perkantoran yang dipeliharaan Surabaya 11 unit

-

2 01 02 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

27

2 01 02 0033 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan

Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan

evaluasi perencanaan strategis Surabaya 9 Dokumen

-

2 03 09 Program Peningkatan Kinerja

BUMD Pendukung Keuangan

Daerah

2 03 09 0001 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah

Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD Surabaya 5 Dokumen

Surabaya 5 Dokumen

-

28

II.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2016-2017

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana

proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat

Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan

pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan

masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan

pembangunan di tahun mendatang.

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada, Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah telah melaksanakan 6 Program dan 8

kegiatan melalui Program yang ada dengan dana APBD Tahun 2017

termasuk Perubahan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp

2.522.932.655,-. kedelapan kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian

Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah tidak ditemukan hambatan

yang berarti.

Realisasi pencapaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dan

Usaha Daerah Tahun 2016-2017 secara keseluruhan dapat dilihat pada

tabel berikut :

29

Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / kegiatan (output)

Target

capaian

Kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2015

Realisasi

Target kinerja

hasil program

dan keluaran

s/d tahun 2015

Target & realisasi kinerja program &

keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 Target

program/kegiatan

renja SKPD Tahun

berjalan 2017

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra SKPD s/d

Tahun 2017 Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

WAJIB

1 06 05 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

Persentase pasar yang dipantau harganya

8%

1 06 05 0001 Pengendalian harga dan Pasokan Komoditas pangan

Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah 12 bulan 12 bulan

14 dokumen

14 dokumen

14 dokumen 1 dokumen 45,15% Sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2017

2 03 04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2 03 04 0007 Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik

Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk

0 0 1

dokumen 1

dokumen 1 dokumen 1 dokumen 86,60%

Sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2017

2 03 04 0006 Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya

12 bulan 12 bulan 8

dokumen 8

dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 66,89%


2 03 04 0005 Perkuatan Permodalan UMK oleh PT BPR SAU

Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama

0 0 1

dokumen 1

dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 76,87%


2 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 02 01 0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan 12 bulan 12 bulan 90 jenis 90 jenis 66,66%


2 02 02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

2 02 02 0016 Pemeliharaan prasarana perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipeliharaan

0 0 195 unit 193 unit 58,99% Sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2017

2 01 02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2 01 02 0033 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

0 0 9 Dokumen 9 Dokumen 45,90% Sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2017

2 03 09 Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah

2 03 09 0001 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD 12 bulan 12 bulan 5 Dokumen 5 Dokumen 40,98%


30

31

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada subbab ini akan menjelaskan terkait tingkat kinerja perangkat daerah,

permasalahan dan hambatan, peluang dan tantangan serta isu-isu

penting/strategis pelayanan pada Bagian Administrasi Perekonomian dan

Usaha Daerah

II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah melaksanakan

tugas kesekretariatan adalah supporting atau membantu pelaksanaan

tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi

kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga indikator kinerja pelayanan

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007, Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja. Sehingga

penentuan tolok ukur kinerja tersebut masih disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kota Surabaya.

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan

1. Permasalahan Internal :

o Keterbatasan jumlah personil sesuai dengan tugas dan fungsi

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah Setda Kota

Surabaya.

o Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

sehingga keseimbangan beban tugas menjadi tidak merata.

o Kurangnya kompetensi aparatur di bidang perencanaan dan

manajerial serta teknologi informasi.

32

o Keterbatasan sumber data yang digunakan untuk bahan evaluasi

dan kajian.

2. Permasalahan Eksternal

· Banyaknya permasalahan pembangunan dan pemberdayaan sektor

ekonomi serta usaha daerah yang perlu dikaji sebagai bahan untuk

pengambilan kebijakan.

· Tuntutan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pelayanan

Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah.

II.3.3. Peluang dan Tantangan

1. Mengoptimalkan / Memberdayakan personil maupun Sumber Daya

Manusia yang ada melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat

Daerah guna mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

2. Mengakurasikan dan pengembangan data base guna mendukung

pelaksanaan program kerja dan kegiatan

3. Meningkatkan kinerja terhadap BUMD agar lebih berwawasan produktif

dalam meningkatkan pelayanan serta dapat memberikan peningkatan

kontribusi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya.

4. Memberdayakan potensi dan aktivitas lembaga swadaya ekonomi yang

ada di masyarakat guna turut memacu pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi Daerah.

II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

1. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pengendalian

Perekonomian Kota Surabaya

2. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pembinaan BUMD

agar lebih berwawasan produktif dalam meningkatkan Pelayanan serta

dapat memberikan peningkatan kontribusi Pendapatan Pemerintah

Kota Surabaya

33

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan Tahun 2017, usulan Program dan Kegiatan yang berasal

dari masyarakat belum bisa di penuhi / dilaksanakan mengingat Tugas dan

Fungsi Bagian perekonomian dan Usaha Daerah Setda sebagai fungsi

kesekretariatan yang intinya mendukung pelaksanaan tugas dari Kepala

Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten.

II.4.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang




sehingga tidak melakukan proses perolehan program/kegiatan dari usulan

masyarakat

II.4.2. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan

Pelayanan Perangkat Daerah





masyarakat

II.4.3. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat





masyarakat

34

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam

RKPD 2018

Tema yang telah ditetapkan dalam RKPD 2018 yaitu “Peningkatan

Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan Berusaha untuk menghadapi

Persaingan Global dengan Dukungan Infrastruktur Infrastruktur

Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM berkarakter

Pancasila ”. Dengan tema tersebut maka tujuan yang hendak dicapai di

Tahun 2018 adalah Memantapkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Sedangkan Sasaran pembangunan yang ingin dicapai yaitu dengan

Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan

daerah secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan Program

Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah. Adapun Tujuan

dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan

dalam matriks sebagaimana yang terlihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RKPD 2018

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Perekonomian Kota Surabaya yang tumbuh Inklusif dan berkesinambungan

1. Menciptakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi harga dan akses distribusi pangan

Meningkatkan transportasi informasi terkait dengan harga dan akses pangan id kota Surabaya

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional dan berdaya saing

Meningkatkan Tata kelola Administrasi pemerintahan yang baik

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

2. Meningkatkan Evaluasi

program kebijakan Evaluasi program kebijakan kepala Daerah di bidang perekonomian

Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan Daerah secaa efektif dan efesien

Mengoptimalkan Bagi hasil Badan Usaha Milik daerah (BUMD)

35

III.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah

VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN

SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pendidikan

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Meningkatkan ketahanan pangan

Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

Meningkatkan distribusi pangan

Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

Meningkatkan penanganan PMKS

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha

Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif

Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

3. Memelihara keamanan dan

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

36


ketertiban umum pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Meningkatkan kualitas udara dan air

Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternative

Meningkatkan upaya konservasi energi

Meningkatkan upaya penerapan konservasi energy

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya local

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

7. Mewujudkan Surabaya sebagai

Meningkatkan arus perdagangan

Peningkatan sistem manajemen city logistic

37


pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya

Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Meningkatkan kualitas pelayanan public

Memantapkan kemandirian keuangan daerah

Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

Meningkatkan produktivitas koperasi

Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota

Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan

Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas

Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

38

II.2.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “Surabaya Kota Sentosa

yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”, maka

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya mendukung Misi Utama RPJMD Kota Surabaya Tahun

2016-2021 ke 1 dan 8 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Masyarakat yang

berkualitas dan Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Maka

Visi Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, yaitu :

“Perekonomian Kota Surabaya yang tumbuh Inklusif dan

berkesinambungan”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka Misi yang menjabarkan dari visi

Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah “ Perekonomian

Kota Surabaya Yang Tumbuh Inklusif dan berkesinambungan antara lain :

1. Menciptakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan pangan;

2. Peningkatan Sistem Distribusi Barang dan Jasa yang Efisien;

3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan

berdaya saing; dan

4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas UMK secara Optimal.

Perumusan visi diperoleh setelah dilakukan pengukuran isu-isu strategis

baik eksternal atau internal Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha

Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

III.2.2. Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah

Sasaran Kota Surabaya 2016-2021 yaitu “Meningkatkan ketahanan

pangan, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik, Memantapkan kemandirian keuangan daerah” adalah

39

merupakan tujuan yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi

Perekonomian dan Usaha Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja yang

mengacu pada Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Indikator tingkat stabilisasi harga pangan dengan target capaian

2016 sebesar 91 %, target capaian pada tahun 2017 sebesar 92 %,

tahun 2018 sebesar 92%, Tahun 2019 sebesar 93%, dan Tahun

2020 sebesar 94 %, serta capaian kinerja pada Tahun 2021

sebesar 95%.

2. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana perkantoran dengan target capaian pada tahun

2016 sebesar 60%, Tahun 2017 sebesar 62%, Tahun 2018 sebesar

64%, tahun 2019 sebesar 66 %, dan tahun 2020 sebesar 68 %

serta capaian kinerja pada akhir periode renstra tahun 2021 sebesar

70%.

3. Indikator Persentase Kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD

dengan target capaian 2016 sebesar 3,35 %, target capaian pada

tahun 2017 sebesar 4,03 %, tahun 2018 sebesar 4,03%, Tahun

2019 sebesar 3,60%, dan Tahun 2020 sebesar 3,60 %, serta

capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 3,60%.

Tujuan “Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap informasi harga

dan akses distribusi pangan” mempunyai kontribusi dalam mencapai

misi Kota Surabaya “Menciptakan Stabilitas harga dan ketersediaan

pangan”. Sedangkan

Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang

baik berkontribusi dalam usaha pencapaian misi Kota Surabaya

Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan

berdaya saing.

40

Kedua tujuan Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

tersebut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kota yaitu :

1. Meningkatkan distribusi pangan

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan

daerah secara efektif dan efisien

III.2.3. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai

atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci

sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Akses Masyarakat

terhadap Informasi harga dan akses distribusi pangan tersebut telah

ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai

berikut :

· Sasaran 1 :

”Meningkatnya transparansi informasi terkait dengan harga dan

akses pangan di Kota Surabaya:

Indikator kinerja :

· Persentase ketersediaan dokumen informasi terkait harga dan akses pangan di kota Surabaya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan Tata Kelola

Administrasi Pemerintahan yang baik” tersebut telah ditetapkan 1

(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

· Sasaran 2:

“Meningkatkan evaluasi program kebijakan kepala daerah di

bidang perekonomian “

41

Indikator Kinerja :

· Persentase dokumen evaluasi program kebijakan kepala daerah

di bidang perekonomian yang terselesaikan

III.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tema “Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal Melalui

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”,

maka Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

melaksanakan Program berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan;

a. Kegiatan Pengendalian Harga, Ketersediaan bahan Pangan

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah

a. Kegiatan Kajian Perkuatan permodalan UMK oleh PT. BPR Surya

Artha Utama

b.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pereknomian Kota Surabaya

c. Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik

3. Program Peningkatan Kinerja BUMD pendukung keuangan Daerah

a. Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

4. Program Perencanaan Pembangunan

a. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran Daerah

42

6. Program Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan

a. Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

III.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Penetapan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2018 sesuai pada tugas -

tugas Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai

Pasal 33 Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai, maka beberapa

faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan

kegiatan, yaitu belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha yang dimiliki

oleh Pemerintah, permasalahan pembangunan dan pemberdayaan

sektor ekonomi serta usaha daerah yang perlu dikaji sebagai bahan

untuk pengambilan kebijakan

III.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

43

TABEL 3.2.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Surabaya

Nama SKPD : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 WAJIB 1.1 PANGAN 1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan

Distribusi Pangan

1.2.2.06.05.0001 Pengendalian Harga, Ketersediaan bahan

Pangan Daerah

Jumlah Dokumen Pengendalian

Harga Pangan Daerah

Surabaya 14 Dokumen 317.115.260

APBD - 14

Dokumen -

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan

Dearah

Persentase Ketetapan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dukumen perencanaan strategis dan/atau Sektoral

-

2.1.2.01.02.0033 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan

Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan

evaluasi perencanaan Strategis

Surabaya 9 Dokumen 72.385.624 APBD 9

Dokumen -

2.1.2.03.04

Program Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Persentase kajan / rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan / keputusan

2.1.2.03.04.0005 Kajian Perkuatan permodalan UMK oleh PT.

BPR Surya Artha Utama

Jumlah Kajian perkuatan permodalan

UMK oleh PT. BPR Surya Artha

Utama

Surabaya 1 Dokumen 112.722.062 APBD - 1

Dokumen

-

2.1.2.03.04.0006 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

Perekonomian Kota Surabaya

Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya

Surabaya 8 dokumen 227.021.506 APBD 8 dokumen -

44

2.1.2.03.04.0007 Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik

Jumlah badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk

Surabaya 1 dokumen 197.972.919 APBD - 1 dokumen -

2.1.2.03.09 Program Peningkatan Kinerja BUMD pendukung Keuangan Daerah

Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar

5

dokumen

2.1.2.03.09.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah laporan Monev. Kinerja

BUMD

Surabaya 5 Dokumen 1.068.828.518 APBD - 5

Dokumen

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan administrasi perkantoran

2.1.2.02.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang disediakan

Surabaya 90 Jenis 388.412.399 APBD - 90 Jenis

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelilaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik

2.2.2.02.02.0016 Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dikelola

Surabaya 195 Unit 138.474.367 APBD - 195 Unit

Documents

DAFTAR ISI - organisasi.surabaya.go.id fileDokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun