Upload
trinhdat
View
252
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii
ii
DAFTAR ISI
1
BIDANG KAJIAN :DINAMIKA KEPENDUDUKAN
MODUL 23 : PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN BONUSDEMOGRAFI
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah
Amerika Serikat.Indonesia juga sebagai negara yang sedang berkembang memiliki
masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan menjadi hal yang perlu
mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia
Indonesia.Dalam modul ini memuat pengertian permasalahan penduduk, dan bonus
demografi.Dalam modul 1 juga memuat tugas untuk menganalisis permasalahan
penduduk yang terjadi di daerah masing-masing.Skor yang diperoleh dalam
mengerjakan soal formatif menggambarkan penguasaan materi pada Modul
3.Permasalahan Kependudukan dan Bonus Demografi
PETUNJUK BELAJAR
1. Bacalah modul ini sebaik-baiknya dengan cermat
2. Jika diperlukan saudara boleh mencari informasi tambahan sesuai dengan
materi dalam modul ini
3. Setelah membaca kerjakan latihan soal pada bagian akhir modul ini.
Saudara harus mendapatkan skor minimal 70. (minimal 7 soal harus
dijawab dengan benar)
4. Jika Saudara mendapatkan skor kurang dari 70 maka saudara dinyatakan
belum tuntas.
5. Jika belum tuntas dalam belajar modul ini, jangan beralih ke modul
berikutnya
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Dalam substansi keilmuan, setiap guru Geografi wajib menguasai pengetahuan
Geografi yang setara dengan pengetahuan Geografi yang dikuasai oleh Sarjana
Geografi.
2
SUB CAPAIAN PEMBELAJARANPeserta mempunyai pengetahuan tentang permasalahan kependudukan, dan bonus
demografi
URAIAN MATERI : PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN
DAN BONUS DEMOGRAFI
A. Permasalahan Kependudukan
Permasalahan kependudukan di Indonesia adalah masalah kuantitas dan
kualitas penduduk. Adapun masalah-masalah kependudukan tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah penduduk besar
2. Pertumbuhan penduduk cepat.
3. Persebaran penduduk tidak merata.
4. Kualitas penduduk rendah.
5. Komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif.
A.1. Jumlah penduduk besar
Penduduk dalam suatu negara merupakan faktor terpenting dalam
pelaksanaan pembangunan karena menjadi subyek dan obyek pembangunan.
Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang
dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan
kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Dinamika atau
perubahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan
Manfaat dari jumlah penduduk yang besar adalah :
1. Dapat mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman yang berasal dari
Negara lain
2. Sebagai sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga kerja untuk
mengolah sumber daya alam
Ada permasalahanuntuk negara Indonesia yang berpenduduk besar yaitu nomor 4
di dunia yaitu:
1. Pemenuhan kebutuhan hidup masih belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah,
karena kemampuan pemerintah masih terbatas. Pemerintah seharusnya
dapat menjamin terpenuhi kebutuhan hidup penduduk yang besar. Sebagai
akibatnya masih ada penduduk yang kekurangan gizi makanan, timbulnya
3
permukiman kumuh, kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, kelangkaan
sumber daya, kemiskinan, serta konflik sosial.
2. Penyediaan lapangan kerja, sarana, dan prasarana kesehatan, pendidikan
serta fasilitas sosial lainnya masih banyak yang kurang, karena dana yang
terbatas.Pemerintah seharusnya dapat dapat menyediakan itu semua. Maka
peran serta sektor swasta perludigalakkan untuk mengatasi masalah ini,
seperti pembangunan pabrik/industri, sekolah swasta, rumah sakit swasta
dan lain-lain.
Menurut proyeksi penduduk, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia
akan terus naik. Penduduk Indonesia sampai 2050 adalah 309 – 330 juta, masih
menjadi negara ke 6 dengan penduduk terbesar dunia, seperti yang terlihat pada
gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 20150 (Sumber : UN, INED)
Menurut Sensus Penduduk tahun jumlah penduduk yang besar, yaitu lansia
sebesar 18 juta (7,59%), penduduk angkatan kerja: 151 juta (63.54%), dan balita
danusia sekolah : 68,6 juta (28.87%). Isu dari jumlah penduduk tersebut di atas
adalah beban tiga kali lipat (Triple Burden) maka beban pada usia lansia,
pemerintah harus menyediakan Jaminan sosial dan Pelayanan kesehatan. Untuk
penduduk angkatan kerja, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendidikan
dan keterampilan dan nenyediaan lapangan kerja serta program Taskin. Sedangkan
309
Tahun2050
309 - 330Tahun 2025
270 juta(BPS 2008)
Tahun2010
237 juta
433
423
312
1,31
1,69
4
untuk usia muda, pemerintah memperhatikan tingkat pendidikan dan Kesehatan
mereka.
A.2.Pertumbuhan penduduk yang cepat
Pertumbuhan penduduk Indonesia secara nasional masih relatif cepat,
walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan
penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun,
tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, periode 1990 – 2000 sebesar 1,6%
pertahun, periode 2000 - 2010 sebesar 1,49%
Penurunan pertumbuhan penduduk ini cukup menggembirakan, hal ini didukung
oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air.
Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam
keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Program ini setiap keluarga dianjurkan
mempunyai dua anaksaja atau merupakan keluarga kecil.Terbentuknya keluarga
kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi
sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.
Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Program Keluarga Berencana mempunyai dua
tujuan pokok yaitu:
a. Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi
kemampuan peningkatan produksi.
b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.
Gambar 2. Fertilitas (nulisdanmimpi.wordpress.com)
5
Adapun dampak Laju Pertumbuhan penduduk Terhadap Lingkungan Hidup antara
lain :
1. Makin berkurangnya lahan produktif dan alih fungsi lahan, seperti sawah/
perkebunan menjadi pemukiman dan kawasan industri.
2. Makin berkurangnya luas hutan konservasi akibat tuntutan pembukaan
areal perkebunan rakyat/swasta
A.3. Persebaran Penduduk Tidak Merata
Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau,
propinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan.Pulau Jawa dan
Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni
60-70 % penduduk Indonesia.
Perhatikan tabel 1 berikut ini!
Tabel 1. Persebaran Penduduk Indonesia Menurut Pulau (Tahun 1961-2010)
No. Pulau
Luas
Wil.
(%)
Penduduk (x1.000.000)
1961 1971 1980 1990 2010
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1.
2.
3.
4.
5.
Jawa –
Madura
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Pulau-pulau
lain
6,9
24,7
28,1
9,9
30,4
63,0
15,7
4,1
7,1
7,1
65,0
16,2
4,2
7,3
7,3
76,1
20,8
5,2
8,5
8,6
63,8
17,5
4,4
7,1
7,2
91,3
28,0
6,7
10,4
11,1
61,9
19,0
4,5
7,1
7,5
107,6
36,5
9,1
12,5
13,7
60,0
20,3
5,1
7,0
7,6
136,6
50,6
13,8
17,3
19,2
57,5
21,3
5,8
7,3
8,1
JUMLAH 100,0 97,0 100,0 119,2 100,0 147,5 100,0 179,4 100,0 237,6 100,0
Sumber : https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html
Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi
yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi (km2), tahun 1990
menjadi 814 jiwa dan tahun 2010 menjadi 1.055 jiwa per kilo meter persegi
(km2).Jika kondisi ini dibiarkan diperkirakan angka tersebut akan cenderung
meningkat diwaktu yang akan datang.
6
Tabel 2. Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Pulau Tahun 1961-2010
No. PulauKepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi
1961 1971 1980 1990 2000 2010
1.
2.
3.
4.
5.
Jawa-Madura
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Pulau-pulau lain
476
33
8
38
12
576
44
10
45
15
690
59
12
55
19
814
77
17
66
23
952
90
21
78
27
1.055
139
34
92
33
Indonesia 51 62 77 93 107 124
Sumber : https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html
Luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit, akibat dari tidak meratanya
jumlah penduduk.Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan
industri.Tetapi sebaliknya banyak lahan di luar Jawa yangbelum dimanfaatkan
secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di
luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian.Keadaan demikian
tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah
dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.
Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara
lain karena pulau Jawa:
1. Sebagai pusat pemerintahan.
2. Banyak tersedia pendidikan berbagai jenjang dan jenis
3. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri
4. Mempunyai sarana komunikasi yang baik dan lancer
5. Merupakan daerah yang kaya dengan tanah vulkanis
7
Gambar 3. Tersedianya lapangan kerja di pulau Jawa merupakan daya tarik bagipenduduk di luar pulau Jawa. (infonawacita.com)
Persebaran penduduk antara kota dan desa juga tidak merata.
Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan
dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya
pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk
di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya
antara lain dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti:
1. Pencemaran udara yang berasal dari industry dan asap kendaraan
2. Pencemaran air di sungai-sungai karena pembuangan sampah oleh masyarakat
dan industri
3. Banyak terjadi permukiman liar
4. Permasalahan sosial seperti pencurian, perampokan, pelacuran dan lain
sebagainya.
Pemusatan penduduk mempunyai dampak yang cukup besar, maka perlu ada upaya
untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah.Upaya-upaya meratakan
penyebaran penduduk antara lain adalah:
1. Pada daerah yang jarang penduduk dan daerah pedesaan diciptakan
lapangan pekerjaan misal didirikan daerah perindustrian.
2. Pemerataan pembangunan di semua daerah.
Persebaran penduduk terjadijuga di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas
wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya
0,92% dari seluruh penduduk Indonesia.Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari
8
luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk
Indonesia.Salah satu upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata
dilaksanakan program transmigrasi.
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Menurut PropinsiTahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2017
ProvinsiKepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1971 1980 1990 2000 2010 2017
ACEH 36 47 62 68 78 90
SUMATERA UTARA 93 118 145 160 179 195
SUMATERA BARAT 56 68 80 101 116 127
RIAU 17 23 35 45 64 77
JAMBI 22 32 45 48 62 70
SUMATERA SELATAN 33 45 61 68 82 90
BENGKULU 24 36 56 73 86 97
LAMPUNG 83 139 181 194 220 239
KEP. BANGKA BELITUNG - - - 55 75 87
KEP. RIAU - - - 127 206 254
DKI JAKARTA 7.762 11.023 12.495 12592 14518 15.624
JAWA BARAT 467 593 765 1010 1222 1.358
JAWA TENGAH 640 742 834 952 989 1.044
DI YOGYAKARTA 785 868 919 996 1107 1.200
JAWA TIMUR 532 609 678 727 786 822
BANTEN - - - 838 1106 1.288
BALI 381 444 500 545 676 735
NUSA TENGGARA BARAT 109 135 167 216 243 267
NUSA TENGGARA TIMUR 48 57 68 78 97 109
KALIMANTAN BARAT 14 17 22 27 30 34
KALIMANTAN TENGAH 5 6 9 12 14 17
KALIMANTAN SELATAN 45 55 69 77 94 106
KALIMANTAN TIMUR 4 6 9 12 17 21
KALIMANTAN UTARA - - - - - -
SULAWESI UTARA 90 111 130 144 164 178
SULAWESI TENGAH 13 18 25 35 43 48
SULAWESI SELATAN 71 83 96 153 173 186
SULAWESI TENGGARA 26 34 49 48 59 68
GORONTALO - - - 74 93 104
SULAWESI BARAT - - - 53 69 79
MALUKU 15 19 25 25 33 37
MALUKU UTARA - - - 25 33 38
PAPUA BARAT - - - 5 8 9
PAPUA 2 3 4 5 9 10
INDONESIA 62 77 93 107 124 137.05
Sumber :https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842 dan
9
Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:
1. Pemerataan persebaran penduduk.
2. Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang merata.
4. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
5. Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran
6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Memperkuat pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.
8. Teratasi kemiskinan pada daerah awal transmigrasi
Persebaran yang tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan
hidup.Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi eksploitasi sumber alam
secara berlebihan sehingga terganggulah keseimbangan alam.Sebagai contoh
adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian
maupun pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan antara lain
terjadi banjir karena berkurangnya daerah peresapan air hujan, kekeringan, serta
tanah menjadi tandus karena erosi.
Gambar 4. Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Barat (sinarharapan.net)
A.4 Kualitas Penduduk Rendah
Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia yaitu tingkat
kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang
tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya.Mutu sumber daya manusia pada
10
suatu negara dapat dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat
kesehatannya. Bagaimana dengan kualitas penduduk kita ?
A.4.1 Tingkat Pendapatan Penduduk
Tingkat pendapatan suatu negara biasanya diukur dari besarnya pendapatan per
kapita.Pendapatan per kapita yaitu pendapatan yang diperoleh rata-rata tiap
penduduk selama satu tahun.Pendapatan itu dihitung dari pendapatan nasional
secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk.
Rumus untuk menghitungnya:
PCI = GNPP
Keterangan : PCI = Perkapita Income (Pendapatan per kapita)GNP = Gross National Product (Pendapatan Nasioanl KotorP = Jumlah Penduduk
Pendapatan perkapita dipakai sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat
kemakmuran penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung secara
berkala, biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara
lain sebagai berikut :
a. Sebagai dataperbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan Negara lain.
b.Sebagai perbandingan tingkat standar hidupsuatu Negara dengan Negara lainnya.
d. Sebagai data untukmengambil kebijakandibidangekonomi.
Tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk tergantung kepada jumlah
penduduk. Beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan pendapatan per
kapita yaitu:
1. Jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik maka pendapatan per kapita akan
turun.
2. Jika GNP tetap, maka pendapatan perkapita akan berkurang.
3. Jika GNP bertambah, maka pendapatan per kapita akan berubah sesuai dengan
perubahan jumlah penduduk.
Keberhasilan pembangunan berimplikasi pada kenaikan pendapatan
perkapita penduduk Indonesia.Tahun 1981 pendapatan perkapita sebesar 530 dollar
AS, tahun 1990 sebesar 540 dollar AS, tahun 1996 sebesar 1.041 dollar AS, tahun
1999 1.110 dollar AS, dan tahun 2016 menjadi 11.220 dollar AS.
Walaupun mengalami kenaikan ternyata pendapatan perkapita penduduk Indonesia
11
masih tergolong rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
Perhatikan tabel 4 berikut ini!
Tabel 4. Pendapatan Perkapita beberapa Negara Tahun 2016
Negara Pendapatan Per Kapita (dollar AS)
Amerika Serikat
Australia
Canada
China
Indonesia
Inggris
Jepang
Korea Selatan
Malaysia
Mexico
Papua Nugini
Philipina
Singapura
Swiss
58.030
45.970
43.420
15.500
11.220
42.100
42.870
35.790
26.900
17.740
2.700
9.400
85.050
63.660
Sumber : https://www.prb.org/international/indicator/gross-national-income/table
Pendapatan perkapita yang masih rendahakan berakibat penduduk tidak
akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga mencapai manusia
yang sejahtera sangat sulit. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat
kemampuan membeli (daya beli) masyarakat rendah, sehingga hasil-hasil industri
harus disesuaikan jenis dan harganya.Hasil industri terlalu mahal akan
mengakibatkan tidak akan terbeli oleh masyarakat. Industri akansulit berkembang
dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan.
Penduduk yang mempunyai pendapatan perkapita rendah juga
akanmengakibatkan kemampuan menabung menjadi rendah.Kemampuan
menabungyang rendah, maka pembentukan modal menjadi lambat, sehingga
jalannya pembangunan menjadi tidak lancar.Pinjaman modal dari negara lainperlu
dicari untuk membiayai pembangunan.
Masih rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia, antara lain disebabkan
oleh:
1. Pendapatan/penghasilan negaramasih rendah, walaupun Indonesia kaya
sumber daya alam tetapi belum mampu diolah semua untuk peningkatan
12
kesejahteraan penduduk.
2. Jumlah pendudukyang besar dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi
setiap tahunnya.
3. Tingkat teknologi penduduk masih rendah sehingga belum mampu
mengolah semua sumber daya alam yang tersedia.
Upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan perkapita, antara lain :
1. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
2. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri
sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
3. Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan
program KB dan peningkatan pendidikan.
4. Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan,
perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan)
5. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu
berkurang.
A.4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk
Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan untuk menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang pendidikan merupakan kunci utama
kemajuan sebab melalui jalur pendidikan dapat mempercepat proses alih teknologi
dari negara maju dan juga mendorong penemuan teknologi baru.
Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi memungkinkan penduduk dapat
mengolah sumber daya alam dengan baiksehingga kesejahteraan penduduk dapat
segera diwujudkan.
Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 ditunjukkan bahwa tingkat pendidikan
penduduk Indonesia sebagian besar masih rendah. Terlihat pada tabel 5 di bawah
ini bahwa penduduk Indonesia yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 58,9 %,
hanya 6,2 % yang yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
13
Tabel 5. Penduduk Indonesia Berumur 5 Tahun Ke Atas dan Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan Tahun 2010
Tingkat Pendidikan Tertinggi yangDitamatkan
Jumlah Pesentase (%)
Tidak/Belum Pernah Sekolah 19.861.216 9,2
Tidak/Belum Tamat SD 41.451.526 19,2
SD/MI/Sederajat 65.661.309 30,5
SLTP/MI/Sederajat 36.304.112 16,9
SLTA/MA/Sederajat 36.375.358 16,9
SM Kejuruan 4.075.004 1,9
DI/DII 1.587.363 0,7
DIII 2.478.409 1,2
DIV/Universitas 665.3047 3,1
S2/S3 512.004 0,2
Tidak terjawab 3.276 0,005
Jumlah 214.962.624 100
Sumber : Sensus Penduduk 2010
Salah satu upaya meningkatkan tingkat pendidikan adalah pemerintah mewajibkan
kepada penduduknya untuk wajib belajar 12 tahun.
Gambar 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan (sman2amfoangtimur.sch.id)
A.5.Komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif
Penduduk yang berusia 15-64 adalah golongan produktif.Kebutuhan
penduduk usiaproduktif yang harus disediakan oleh pemerintah yaitu sarana
14
pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Kebutuhan sarana pendidikan,
kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah sering tidak
seimbang dengan jumlah penduduk.Pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun,
serta terus menggalakkan partisipasi pihak swasta agar bersedia membangun
sekolah yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan usia
produktif. Pemerintah juga harus mempermudah usia produktif untuk
mendapatkan dana untuk modal usaha.
Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara dengan kualitas yang
rendah, merupakan beban atau tanggungan bagi pemerintah.Setiap negara selalu
mengupayakan peningkatan kualitas penduduknya.Salah satu cara meningkatkan
kualitas sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan
kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup.
B. Bonus Demografi
B.1. Pengertian Bonus Demografi
Menurut Wongboonsin dalam Fasli Jalal, yang dimaksud dengan bonus
demografi adalah keuntungan ekonomis disebabkan menurunnya Rasio
Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin,
dkk. 2003).Bonus Demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi
yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur.
Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena Bonus Demografi
dinilai dengan menggunakan Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan, yaitu
merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia
nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia
produktif (15 – 64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban
tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Pada
saat angka rasio ketergantungan rendah, kondisi ini memperlihatkan bahwa
penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia nonproduktif.
Angka rasio ketergantungan yang rendah akan berimplikasi pada
perekonomian negara yang dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk
meningkatkan produktifitas sebuah negara. Kondisi ini dapat menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif
yang akan mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
dan meningkatkan tabungan mereka yang pada akhirnya dapat dimobilisasi
15
menjadi investasi (Maryati, 2015).
Jadi teori Bonus Demografi pada dasarnya merupakan sebuah teori yang
menghubungkan antara dinamika kependudukan dengan ekonomi. Semakin sedikit
jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif
akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Idealnya
pertumbuhan ekonomi secara maksimalakan terjadi pada saat Rasio
Ketergantungan berada di bawah angka 50.Kondisi ini juga disebut sebagai the
window of opportunity (jendela kesempatan) (KOMINFO, 2015).
Bonus demografi dalam istilah bahasa Inggris, lebih sering disebut
demographic deviden, yang menurut Population Reference Bureau (PRB)
didefinisikan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena
penurunan angka kematian dan kesuburan suatu negara (usia produktif lebih
mendominasi) yang selanjutnya mengubah struktur usia penduduk. Bonus
demografi dapat dikatakan “bonus” jika usia produktif di satu Negara benar-benar
produktif sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi Negara tersebut dapat terjadi.
Bonus demografi yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya
proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi
kependudukan yang dialaminya.Tahun 2020-2035, Indonesia diperkirakan akan
memiliki dependency ratio sebesar 0,4-0,5 yang berarti setiap 100 orang penduduk
usia produktif hanya menanggung 40-50 orang penduduk usia non produktif.
Indonesia akan mengalami bonus demografi ini dikarenakan proses transisi
demografi yang berkembang sejak beberapa tahun yang lalu yang dipercepat
dengan keberhasilan program KB menurunkan tingkat fertilitas.Penurunan
kelahiran dalam jangka panjang, akan menurunkan proporsi penduduk muda
sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya
dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi,peningkatan
kualitas kesejahteraan, kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan
lainnya. Bagi Indonesia bonus demografi 2020-2035merupakan kesempatan emas
sebagai modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan
pasar domestic.
B.2.Prasyarat Terjadi Bonus Demografi
Prasyarat terjadinya bonus demografi antara lain adalah :
1. Proses transisi demografi karena penurunan fertilitas dan mortalitas dalam
16
jangka panjang;
2. Terjadi perubahan struktur umur penduduk:
a. penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi anak-anak
b. penurunankematian bayi akan meningkatkan jumlah bayi yang terus hidup
dan mencapai usia kerja
3. Rasio ketergantungan menurun karena penurunan proporsi penduduk muda dan
peningkatan proporsi penduduk usia kerja.
B.3. Peluang Bonus Demografi
Peluang bonus demografi antara lain adalah :
1.Peningkatan usia produktif disertai meningkatnya pendapatan kelompok usia
produktif. Pada tahun 2003-2010 terjadi kenaikan pengeluaran per kapita kelas
menengah Indonesia sebesar 18,8% (Susenas , 2010).
2. Pertumbuhan usia produktif yang menghasilkan kelas menengah dengan
pendapatan yang meningkat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan
Produk Domestik Bruto (PDB).Hal ini dikarenakan golongan masyarakat kelas
menengah membutuhkan ketersediaan konsumsi yang besar.
3. Meningkatnya daya saing bangsa
4. Tumbuhkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi
pembangunan negara
5. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, sehingga Indonesia berpeluang menjadi
negara maju
B.4.Tantangan Bonus Demografi
1. Jika tidak mampu memanfaatkan peluang, Indonesia akan mengalami jebakan
kelas menengah, yaitu stagnansi bahkan kemunduran dari kelas menengah
menjadi kelas bawah karena menurunnya kualitas SDM
2. Banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah
3. Pengangguran besar-besaran
4. Produktivitas nasional menurun
5. Penduduk usia muda tergerus oleh “budaya asing”
Pemerintah menetapkan 4 syarat bonus demografi :
1. Penduduk harus terserap dalam pasar kerja
17
2. Penduduk harus berkualitas
3. Meningkatnya tabungan di tingkat keluarga
4. Meningkatnya perempuan yang masuk pasar kerja
Jika prasyarat di atas tidak dapat terpenuhi yang akan terjadi adalah
kebalikan dari bonus demografi (Demographic Dividend) yaitu beban demografi
(Demographic Burden). Jika banyaknya jumlah penduduk produktif yang tidak
dapat terserapoleh pasar kerja akan menjadi beban ekonomi sebuah Negara. Pada
kondisi ini tingkat pengangguran akan tinggi, sehingga penduduk usia kerja yang
tidak memiliki pekerjaan akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja.
Selanjutnya Maryati (2015) memaparkan, jika dilihat dari ratio dependency,
tampak bahwa tingkat ketergantungan penduduk Indonesia memperlihatkan trend
yang menurun, dimana pada tahun 1970an nilai dependency ratio Indonesia
berkisar antara 85-90 per 100 danpada tahun 2000 menurun hingga ke level 54- 55
per 100. Hasil sensus penduduk tahun 2010 juga memperlihatkan proporsi
penduduk usia produktif yang besar dimana mencapai 66 persendari total penduduk
Indonesia. Sedangkan jumlahpenduduk usia muda (15-24 tahun) hanya 26,8 persen
atau 64 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut menyebabkan
semakin kecilnyanilai angka ketergantungan menjadi 51.Hal ini berarti 100
penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk takproduktif. Menurut
United Nations transisidemografi yang terjadi pada beberapadekade terakhir di
Indonesia akanmembuka peluang bagi Indonesia untukmenikmati bonus demografi
(demographic devident) pada periode tahun 2020-2030.
Gambar 8 .Transisi Demografi dan Rasio Beban Ketergantungan Indonesia (Sumber: Adioetomo, 2005)
18
Rekomendasi untuk pemanfaatan bonus demografi difokuskan pada peningkatan
kualitas penduduk antara lain :
1. Menurunkan angka kelahiran, sehingga penduduk usia kerja meningkat.
2. Investasi pendidikan dengan keterampilan dan kompetensi serta etos yang
tinggi untuk penyerapan tenaga kerja.
3. Kecukupan pangan dan gizi serta kesehatan reproduksi agar pekerja sehat
dan produktif.
4. Peningkatan peluang kerja bagi perempuan.
5. Kebijakan ekonomi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan
kredit mikro.
6. Good governance yang kondusif untuk investasi penciptaan lapangan kerja.
RANGKUMANPermasalahan kependudukan di Indonesia adalah masalah kuantitas dan
kualitas penduduk. Adapun masalah-masalah kependudukan antara lain jumlah
penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk
tidak merata, kualitas penduduk yang rendah, komposisi penduduk sebagian besar
berusia muda.
Bonus demografi dalam istilah bahasa Inggris, lebih sering disebut
demographic deviden, yang menurut Population Reference Bureau (PRB)
didefinisikan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena
penurunan angka kematian dan kesuburan suatu negara (usia produktif lebih
mendominasi) yang selanjutnya mengubah struktur usia penduduk
DAFTAR PUSTAKAAdioetomo, & Moertiningsih, S, 2005, Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan
Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. PidatoDisampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap DalamBidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia, Jakarta.
Jalal, Fasli, 2014, Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi.Jakarta: BKKBN
Mantra, Ida Bagus, 2015, Demografi Umum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
KOMINFO, 2015,Siapa Mau Bonus, Peluang Demografi Indonesia,Jakarta:KOMINFO.
19
Maryati, S, 2015, Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju BonusDemografi di Indonesia.Journal of Economic and Economic Education , 3(2), 124 - 136.
Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K.D,2015, Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun2015-2035, Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html
www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulaumenurut-provinsi-2002-2016.html