Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 2
PROFIL LEMBAGA .......................................................................................................................... 4
A. DASAR HUKUM................................................................................................................... 4
B. SEJARAH PEMBENTUKAN................................................................................................ 5
C. LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN DAN LAPSPI .............................................................. 7
D. VISI, MISI DAN NILAI INTI LEMBAGA (CORE VALUES) ................................................... 8
E. ORGAN DAN KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI .............................................. 12
F. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ......................................................................................... 17
G. RUANG KANTOR, SARANA DAN INVENTARIS KANTOR. .............................................. 18
H. SITUS WEB (WEBSITE) & LOGO ....................................................................................... 19
KEUANGAN ................................................................................................................................... 21
A. LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2017 .............................................................. 21
B. AKTIFITAS KEUANGAN .................................................................................................... 24
C. PENGADAAN SARANA & PRASARANA ......................................................................... 27
D. KEANGGOTAAN LAPSPI DAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN. ............................... 28
E. BANTUAN DANA OPERASIONAL (BDO) ........................................................................ 30
BAB IV ............................................................................................................................................ 32
TATA KELOLA LEMBAGA ............................................................................................................ 32
A. PERENCANAAN ............................................................................................................... 32
B. REALISASI PELAKSANAAN ........................................................................................... 36
HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .................................................................. 49
A. SUMBER DANA OPERASIONAL ...................................................................................... 49
B. PENYELESAIAN SENGKETA DI REMOTE AREA ............................................................ 50
C. BELUM BANYAK BANK ANGGOTA MENGETAHUI DAN MEMANFAATKAN LAPSPI .. 51
D. KOMUNIKASI DENGAN PIHAK BANK MASIH MEMAKAN WAKTU YANG CUKUP
PANJANG. ................................................................................................................................. 52
PENUTUP ...................................................................................................................................... 53
1
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Blue Print Pengembangan LAPSPI tahun 2016-2021, maka tahun 2017
merupakan tahun kedua lembaga ini beroperasi. Dengan persetujuan Badan Pengawas
pada rapat tanggal 27 April 2017 Blue Print LAPSPI tersebut dibagi dalam 3 (tiga)
tahapan/phase, sebagai berikut :
Tahap/Phase I (2016-2017) : Tahapan Internal Consolidation
Tahap/Phase II (2018-2019) : Tahapan Serving the Society & Banking Communities
Tahap/Phase III (2020-2021) : Tahapan Preserving High Value in Banking Dispute
Resolutions
Dalam Tahap/Phase I (2016-2017), Pengurus telah melaksanakan inisiatif/kegiatan sesuai
dengan rencana dalam Blue Print dimaksud. Dalam RUA tahun buku 2016 yang
dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017, seluruh peserta RUA telah dapat menerima dan
menyetujui Laporan Tahunan 2016, Laporan Keuangan Audit tahun buku 2016, Laporan
Pengawasan oleh Badan Pengawas, dan menerima pelaporan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2017.
Dalam Laporan Tahunan tahun 2017 ini Pengurus akan melaporkan kembali seluruh
kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2017 dengan berpedoman kepada Blue Print
dimaksud. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan penjabaran dari komitmen
Pengurus dan Badan Pengawas untuk mengedepankan aspek transparansi dan
akuntabilitas lembaga, sekaligus merupakan bentuk sosialisasi kepada seluruh anggota
LAPSPI yang terdiri dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum
(Konvensional dan Syariah) serta BPR (Konvensional dan Syariah).
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengawas LAPSPI
yang selalu memberikan arahan kepada Pengurus dalam melaksanakan kegiatan,
sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.
2
BAB I
PENDAHULUAN
Eksistensi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin menunjukkan trend
yang positif, terutama terkait dengan keterpilihannya dimata para pihak yang terlibat
sengketa. Lembaga yang berupaya mengimplementasikan konsep Alternative Dispute
Resolution (ADR) ini diklaim membawa penyegaran bagi para pencari keadilan yang
sebelumnya menggunakan jalur litigasi dalam upaya mencari kepuasan atas
permasalahan yang mereka hadapi. ADR mempromosikan keuntungan-keuntungan
tersendiri yakni less formal, less expensive, dan less time-consuming apabila
dibandingkan dengan pengadilan (trial).
Tidak hanya di Indonesia, keuntungan-keuntungan ADR ini juga nampaknya diakui secara
global. Dilansir dari laman hukumonline.com, salah seorang praktisi ADR asal Australia,
Campbell Bridge, menyatakan bahwa dua forum ADR yakni Mediasi dan Arbitrase sangat
efisien dari segi waktu. Dalam kurun 2010-2014, kurang lebih 5.000 kasus perdata telah
diselesaikan melalui forum Mediasi. Di Indonesia sendiri, lembaga alternatif penyelesaian
sengketa telah banyak terbentuk dan berkembang seiring dengan meningkatnya
permintaan untuk menghadirkan lembaga yang mampu menjembatani kepentingan para
pihak yang berselisih secara cepat, adil, murah, efektif serta efisien.
Payung hukum utama atas terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS) di Indonesia yang utama ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) undang-undang
tersebut dinyatakan bahwa: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”. Khusus
untuk sektor jasa keuangan, kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia (POJK RI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan jo. POJK RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan semakin menguatkan keberadaan LAPS di sektor jasa
keuangan, sebab melalui kedua POJK tersebut LAPS di sektor jasa keuangan wajib
3
dibentuk demi menjembatani kepentingan kosumen dan industri keuangan yang seringkali
berjalan tidak selaras. Melalui Pengumuman Nomor 2/D.7/2016 tanggal 20 Desember 2016,
OJK telah mempublikasikan daftar LAPS di 6 (enam) sektor jasa keuangan yakni pasar
modal; asuransi; dana pensiun; penjaminan; pembiayaan, pegadaian, dan ventura; serta
perbankan. Di sektor perbankan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia (LAPSPI) kini telah hadir di tengah-tengah masyarakat dan industri perbankan.
Sejak mulai beroperasi pada bulan Januari 2016, LAPSPI aktif menjadi sebuah lembaga
yang berkontribusi memfasilitasi penyelesaian sengketa antara bank sebagai pelaku jasa
keuangan dan nasabahnya. Merujuk pada catatan OJK sepanjang tahun 2016, pengaduan
konsumen di sektor perbankan menempati urutan tertinggi dibandingkan sektor jasa
keuangan lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi LAPSPI untuk dapat
berperan sebagai lembaga yang mampu menjembatani kepentingan para pihak secara adil
dan tidak memihak. Untuk membangun kepercayaan dari users, LAPSPI telah menciptakan
core values, yakni trust, integrity, reputation, dan independence. Selain itu,
pengejewantahan tata kelola lembaga yang baik menjadi sangat penting dalam perjalanan
LAPSPI untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku
kepentingan.
Upaya mewujudkan tata kelola LAPSPI sebagai sebuah lembaga yang baik dapat dilakukan
dengan berbagai cara, akan tetapi beberapa hal yang perlu mendapat concern utama ialah
terkait dengan penyediaan struktur dan infrastruktur tata kelola lembaga yang memadai.
Penyediaan struktur yang memadai dapat dinilai dari keberadaan SDM berkualitas yang
mengelola LAPSPI, sedangkan yang termasuk bagian dari infrastruktur tata kelola LAPSPI
salah satunya adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat.
Laporan Tahunan tahun buku 2017 dan Laporan Pengawasan oleh Badan Pengawas ini
disusun dan disampaikan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk mendapat persetujuan
dari seluruh anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota. Disamping itu dalam RUA ini
juga disampaikan laporan Keuangan Audit tahun buku 2017 untuk mendapatkan
pengesahan dari seluruh anggota yang hadir. Dalam RUA juga dilaporkan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) tahun 2018 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Badan
Pengawas.
4
BAB II
PROFIL LEMBAGA
A. DASAR HUKUM
Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki peranan yang sangat
penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu
negara. Tanpa adanya perlindungan konsumen yang memadai maka masyarakat tidak
akan memiliki kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk/jasa
keuangan yang ditawarkan.
Dasar Hukum Pendirian LAPSPI adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 29 UU Nomor 21 tahun 2011 mengamanatkan kepada OJK untuk:
a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi
Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).
4. Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan tahun 2013-2027.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Nomor 1/POJK.07/2014
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
5
B. SEJARAH PEMBENTUKAN
Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI), diawali dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 6 (enam)
Asosiasi Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank
Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi
Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional
Indonesia (PERBINA) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
(PERBARINDO) yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan penandatanganan Anggaran Dasar pada tanggal 28 April 2015,
bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gedung Menara Radius Prawiro
Lantai 25, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan Thamrin No.1, Jakarta Pusat.
Meskipun Nota Kesepahaman Bersama (MOU) diantara Asosiasi Perbankan tersebut
telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014, namun pembuatan Anggaran Dasar
pendirian LAPSPI baru dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015. Hal ini disebabkan
karena pendirian lembaga baru ini akan menambah in-efisiensi, dimana biaya
operasional lembaga akan menjadi tanggung jawab industri perbankan. Selain terkait
in-efisiensi terdapat pandangan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan
lebih relevan ditangani oleh OJK sebagai regulator. Dari pengalaman selama ini,
sengketa antara nasabah dan bank telah difasilitasi oleh Bank Indonesia. Namun disisi
lain, berdasarkan “best practices”, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
khususnya sektor keuangan, pada umumnya didirikan oleh industri keuangan dan
pendanaan kegiatan operasional dibiayai oleh industri keuangan, yang pada dasarnya
merupakan bagian dari pelayanan industri keuangan kepada nasabahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, OJK berpendapat bahwa penyelesaian sengketa
perbankan di luar pengadilan tetap dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Atas dasar kondisi yang demikian
dan agar Nota Kesepahaman Bersama pendirian LAPSPI tersebut dapat segera
diimplementasikan maka akhirnya LAPSPI dibentuk pada tanggal 28 April 2015 dengan
sumber pendanaan kegiatan operasional LAPSPI sepenuhnya menjadi beban Industri
Perbankan yang berasal dari iuran anggota asosiasi.
6
Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam akta no. 36 tanggal 28 April 2015 oleh
Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., dan telah mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia vide Surat Keputusan MENKUMHAM
nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 16 September 2015. Sesuai anggaran
dasar tersebut, untuk pertama kalinya telah disetujui pengangkatan Pengurus dan
Badan Pengawas LAPSPI. Untuk jabatan Ketua LAPSPI, telah diangkat Himawan Edhy
Subiantoro, S.H., LL.M., AMRP, Sedangkan untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara
masih kosong. Jabatan Sekretaris dan Bendahara telah dilengkapi pada tanggal 1
September 2015, yakni dengan diangkatnya Ir. Saifuddin Latief, M.M., sebagai
sekretaris dan Dra. Nirwana Atta, MBA sebagai bendahara, sesuai Surat Keputusan
Ketua LAPSPI, masing-masing nomor 03/LAPSPI/2015 dan nomor 04/LAPSPI/2015
tanggal 16 September 2015. Dengan demikian, susunan Pengurus LAPSPI secara
lengkap adalah :
Ketua : Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LL.M., AMRP.
Sekretaris : Ir. Saifudin Latief, M.M.
Bendahara : Dra. Nirwana Atta, MBA.
Surat Keputusan Ketua LAPSPI tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota
(RUA) tahun buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015. Selain hal
tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya
telah ditetapkan susunan Badan Pengawas, sebagai berikut:
Ketua : Sigit Pramono, mewakili PERBANAS
Anggota : Maryono, mewakili HIMBARA
Eko Budiwiyono, mewakili ASBANDA
Agus Sudiarto, mewakili ASBISINDO
Kemal A. Stamboel, mewakili PERBINA
Joko Suyanto, mewakili PERBARINDO
Kemudian sesuai Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2015 telah dilaksanakan
perubahan Badan Pengawas dari unsur PERBANAS dan ASBANDA, sehingga susunan
Badan Pengawas menjadi sebagai berikut:
7
Ketua : Fransiska Oei, mewakili PERBANAS
Anggota : Maryono, mewakili HIMBARA
Kresno Sediarsi, mewakili ASBANDA
Agus Sudiarto, mewakili ASBISINDO
Kemal A. Stamboel, mewakili PERBINA
Joko Suyanto, mewakili PERBARINDO
Kegiatan LAPSPI telah didukung dengan Izin Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan nomor
235/27.1BU.1/31.74.02.1003/071.562/e/2018 tanggal 23 Februari 2018. LAPSPI juga telah
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no.74.120.054.7-011.000 dari
Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan RI.
Sesuai POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Sektor Jasa Keuangan, LAPSPI telah dievaluasi oleh Tim Penilai OJK pada tanggal 21
Oktober 2015 dan telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS yang terdaftar di OJK
vide surat OJK No. No. S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015. Selanjutnya untuk
memenuhi aspek publisitas, OJK telah mengumumkan secara resmi kepada
masyarakat sesuai Pengumunan Nomor Peng-1/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016
tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Dengan demikian kelembagaan LAPSPI telah memenuhi aspek Legalitas yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
C. LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN DAN LAPSPI
OJK telah menetapkan 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
untuk masing-masing sektor jasa keuangan yang termuat dalam Daftar Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK,
yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi,
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal, Badan
Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun, Lembaga Aternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan,
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk
8
sektor penjaminan, dan Badan Mediasi Pembaiayaan, Pegadaian dan Ventura
(BMPPVI) untuk sektor pembiayaan, pegadaian dan modal ventura.
Salah satu upaya untuk dapat mengoptimalisasikan penggunaan LAPS adalah dengan
menjadikan LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa yang kredible dan terpercaya
serta telah menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di sektor jasa keuangan, yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi
dan efektivitas.
Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaikan Sengketa yang menangani sengketa di
bidang perbankan, LAPSPI telah menegaskan fungsinya sebagai berikut :
1. Merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fair
dan independen;
2. Merupakan forum penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan
“kelestarian hubungan jangka panjang” para pihak.
D. VISI, MISI DAN NILAI INTI LEMBAGA (CORE VALUES)
1. Visi dan Misi
Visi ialah suatu pemikiran jauh kedepan tentang sebuah lembaga ataupun
perusahaan. Visi dapat juga diartikan sebagai tujuan jangka panjang dan cara apa
yang harus digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau
lembaga. Sedangkan Misi ialah sebuah keinginan yang harus dicapai oleh
perusahaan atau lembaga dalam usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Suatu
alasan dan tujuan mengapa perusahaan atau lembaga itu dibuat merupakan arti
dari Misi perusahaan. Misi sangat penting dalam memberikan arah dan batasan-
batasan dalam proses pencapain tujuan.
Di era globalisasi dimana produk dan layanan jasa keuangan sudah semakin
kompleks, perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa di
sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mewujudkan
keseimbangan antara lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara stabil dan
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu diperlukan
9
mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa
keuangan, yang murah, cepat, adil dan efisien. Kebijakan penyelesaian sengketa di
sektor jasa keuangan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yakni penyelesaian
pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution)
dan penyelesaian sengketa diluar lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan
(External Dispute Resolution).
Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang layanan penyelesaian sengketa
konsumen, LAPSPI melaksanakan perannya dalam membantu menyelesaikan
sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan diluar Pengadilan,
yang merupakan bagian dari pelaksanaan peran sosial kepada masyarakat secara
luas. Program layanan penyelesaian sengketa secara keseluruhan dituangkan
dalam Cetak Biru (Blue Print) LAPSPI 5 tahun (2016-2021), dengan Visi dan Misi
sebagai berikut:
VISI:
Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil,
terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan
sengketa.
MISI:
a. Memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa yang adil, cepat,
murah, dan efisien;
b. Menyediakan skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses
oleh konsumen;
c. Menyediakan tenaga Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang kompeten,
kredibel, dan memiliki integritas;
d. Melaksanakan tata kelola Lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan
kewajaran (fairness);
e. Mendorong industri perbankan dan masyarakat menggunakan LAPSPI
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama.
10
2. Nilai Inti Lembaga (Core Values)
Core values atau nilai inti lembaga, dimaksudkan untuk membentuk perilaku dan
karakter kerja yang selaras dengan strategi lembaga lembaga. Core values yang
terinternalisasi dengan baik akan menjadi pilar utama dalam pembentukan
budaya organisasi yang kuat. Ketika core values sudah menjadi pilar utama
budaya organisasi, maka dia akan mempersatukan cara kerja seluruh insan dalam
lembaga untuk secara solid merealisasikan tujuan dan visi lembaga.
Core values mendefinisikan budaya lembaga untuk digunakan oleh semua
pegawai dalam pencapaian kinerja terbaik secara konsisten. Core values harus
diimplementasikan ke dalam tata kelola agar bisa menjadi bahasa tindakan. Bila
core values sudah dipahami oleh pegawai dalam bahasa tindakan, maka tinggal
menciptakan perilaku kerja berdasarkan core values tersebut. Penciptaan
perilaku kerja berdasarkan core values harus melalui proses penanaman core
values ke dalam mental, jiwa, emosi, dan pikiran. Diperlukan doktrin yang kuat
agar core values diterima oleh akal sehat. Bila secara akal sehat core values sudah
masuk ke dalam hati nurani, dan sudah terpola di dalam pikiran bahwa sadar,
maka core values akan bertransformasi menjadi perilaku kerja. Kondisi ini
menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan core values lembaga.
Internalisasi core values perusahaan bertujuan untuk membangun budaya positif
yang kuat. Core values sudah dipilih dan diperhitungkan dengan sebaik mungkin,
untuk mendorong strategi perusahaan agar mudah dieksekusi dengan perilaku
dan tindakan sesuai core values. Core values adalah bagian dari strategi untuk
memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pegawai. Perusahaan harus
mampu merubah core values dari bahasa slogan menjadi bahasa perilaku. Dalam
hal ini, moralitas dan etika menjadi fondasi untuk memaknai core values. Bila
moralitas dan etika sudah kuat, maka integritas pribadi akan tumbuh untuk
menjalankan core values dengan sepenuh hati. Akhirnya, Core Values mampu
mendorong pegawai untuk memiliki etos kerja sesuai nilai-nilai tersebut.
LAPSPI telah menetapkan Core Values (Nilai Inti) sebagai nilai-nilai inti lembaga,
yang harus dihayati dan diinternalisasikan untuk membentuk perilaku dan
11
karakter kerja serta budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi
lembaga. Core Values/Niai Inti LAPSPI sebagai berikut :
1. TRUST
Membangun keyakinan dari para stakeholder berdasarkan harapan yang baik
dari proses yang berkualitas.
2. INTEGRITY
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kode etik
profesi
3. REPUTABLE
Berkomitmen tinggi untuk mendapatkan nama baik dengan berdasarkan
kepada kompetensi terbaik.
4. INDEPENDENCY
Bertindak mandiri dan tunduk kepada hal yang benar secara hukum maupun
secara moral.
Core Values/Nilai Budaya tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) perilaku
utama, sebagai berikut:
Gambar 1.1 Core Values LAPSPI
12
1. TRUST : Amanah dan memenuhi harapan yang baik
Senantiasa mengutamakan karya yang
berkualitas
2. INTEGRITY : Bertindak konsisten sesuai aturan, kebijakan,
prosedur dan Kode Etik Lembaga
3. REPUTABLE : Memiliki Mediator, Adjudikator dan Aribter yang
profesional;
Menjalankan proses yang cepat, murah, efektif
dan efisien secara konsisten;
Memberikan keputusan yang netral/ imparsial,
rasional, dan adil;
Melaksanakan Tata kelola yang baik.
4. INDEPENDENCY : Bebas dari intervensi pihak lain;
Bebas dari Benturan Kepentingan
E. ORGAN DAN KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI
Organ LAPSPI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar LAPSPI, terdiri dari :
Rapat Umum Anggota (RUA),
Badan Pengawas, dan
Pengurus.
1. Rapat Umum Anggota (RUA)
RUA merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Keanggotaan LAPSPI
sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 141 anggota, yang terdiri dari
seluruh Bank Umum/Syariah (termasuk Bank Asing dan Joint Venture) dan Bank
Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk anggota yang
berasal dari Bank Umum Konvensional/Bank Syariah yang seluruhnya jumlahnya
116 anggota, masing-masing memiliki 1 hak suara atau total 116 hak suara.
Sementara BPR/BPR Syariah yang jumlahnya lebih dari 1600 bank memiliki 25 hak
suara yang direpresentasikan melalui perwakilan yang terdiri dari 1 DPP dan 24
DPD PERBARINDO seluruh Indonesia.
13
Sesuai dengan Anggaran Dasar LAPSPI pasal 6 ayat 2, bahwa setiap Lembaga Jasa
Keuangan (LJK) di sektor Perbankan yang telah memiliki ijin usaha Perbankan,
secara otomatis menjadi anggota Perkumpulan dan akan dicatat dalam Daftar
Anggota. Atas dasar ketentuan tersebut, LAPSPI telah mencatat keanggotaan
Bank diseluruh Indonesia dengan menerbitkan Nomor Sertifikat Keanggotaan
LAPSPI. Bagi anggota yang telah membayar iuran keanggotaan, LAPSPI telah
menyampaikan Nomor Sertifikat Keanggotaan melalui Customer Care Division
Kantor Pusat bank masing-masing. Sementara bagi anggota yang belum
membayar iuran keanggotaan belum dapat diterbitkan Nomor Sertifikat
Keanggotaannya.
Bagi bank anggota yang telah melakukan pembayaran iuran, LAPSPI telah
menerbitkan Sertifikat Keanggotaan dengan rincian sebagai berikut :
Asosiasi Jumlah anggota
Telah diterbitkan sertifikat
Belum diterbitkan sertifikat
Perbanas 54 52 2
Himbara 4 4 -
Asbanda 27 27 -
Asbisindo 12 10 2
Perbina 19 18 1
Perbarindo 25 25 -
Jumlah 141 136 5
Nama bank anggota yang belum diterbitkan sertifikat keanggotaannya adalah
sebagai berikut :
Nama Bank Asosiasi
PT Bank KEB Hana Perbanas
PT Bank Bisnis International Perbanas
PT Bank Maybank Syariah Asbisindo
PT Bank Syariah Bukopin Asbisindo
Standard Chartered Bank Perbina
14
2. Badan Pengawas
Susunan Badan Pengawas LAPSPI sesuai Keputusan Rapat Umum Anggota
tanggal 25 Oktober 2016, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat (PKR) nomor 1 tanggal 2 Februari 2017, sebagai berikut :
Fransiska Oei – PERBANAS, sebagai Ketua,
Maryono – HIMBARA, sebagai Anggota,
Kresno Sediarsi – ASBANDA, sebagai Anggota,
Agus Sudiarto – ASBISINDO, sebagai Anggota,
Kemal A. Stamboel – PERBINA, sebagai Anggota,
Joko Suyanto – PERBARINDO, sebagai Anggota.
3. Pengurus
Sesuai pasal 14 Anggaran Dasar LAPSPI, Pengurus paling kurang terdiri dari 1
(satu) orang Ketua, 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris, dan 1 (satu) orang atau
lebih Bendahara. Pengurus LAPSPI periode 2015 – 2019 sebagai berikut :
Ketua : Himawan E. Subiantoro, SH, LLM, AMRP.
Sekretaris : Ir. Saifuddin Latief, MM.
Bendahara : Dra. Nirwana Atta, MBA.
Sesuai dengan best practice, struktur kepengurusan dalam Lembaga Mediasi dan
Arbitrase selain terdiri dari Pengurus adalah adanya Case Manager dan tenaga
Sekretaris (atau yang dalam Pengadilan Umum disebut sebagai Panitera).
Fungsi dari Case Manager adalah untuk :
Melakukan analisa apakah sengketa yang masuk merupakan sengketa bidang
perbankan atau terkait dengan perbankan
Apakah sudah dilakukan penyelesaian secara internal dengan perbankan
(Internal Dispute Resolution)
Apakah belum diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Jika memenuhi syarat maka selanjutnya permohonan tersebut diajukan kepada
Pengurus untuk ditindaklanjuti. Untuk tenaga sekretaris sidang, LAPSPI telah
merekrut 3 (tiga) orang tenaga sekretaris, yang terdiri dari 1 (satu) orang
15
pengacara dan 2 (dua) orang mantan Panitera Pengadilan Negeri. Ketiganya
direkrut secara Ad Hoc, dimana mereka baru akan bekerja apabila terdapat kasus
adjudikasi atau arbitrase yang masuk ke LAPSPI.
4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi LAPSPI tahun 2017 tidak mengalami perubahan, yakni terdiri
dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara,
serta 1 (satu) orang Case Manager. Diluar Struktur Organisasi tersebut LAPSPI
juga didukung oleh 7 (tujuh) orang Mediator dan 21 (dua puluh satu) orang Arbiter.
Struktur Organisasi LAPSPI adalah sebagai berikut :
1) Meditor, Ajudikator dan Arbiter (MAA)
Mengingat fungsi Mediator, Ajudikator dan Arbiter sangat penting, maka
penetapannya dilakukan dengan memperhatikan pengalaman dan expertise
yang bersangkutan di bidang perbankan. Pengurus telah merekrut beberapa
Arbiter berpengalaman yang terdiri dari akademisi, mantan hakim agung dan
calon yang berasal dari praktisi senior dari kalangan industri perbankan dan
pengacara. Pengurus juga telah merekrut tenaga Mediator yang berasal dari
kalangan perbankan, yang telah mengikuti sertifikasi dari Pusat Mediasi
Nasional (PMN).
16
Seluruh Arbiter dan Mediator yang direkrut Pengurus, telah memperoleh
persetujuan Badan Pengawas, vide Risalah Rapat Badan Pengawas tanggal 13
Januari 2017, yang dituangkan dalam Risalah Rapat tanggal 18 Januari 2017.
Daftar Arbiter dan Mediator tetap LAPSPI, terlampir.
2) Komite Kehormatan
Sesuai dengan Anggaran Dasar LAPSPI pasal 22 ayat 2, Badan Pengawas
dapat membentuk Komite Kehormatan atau komite lainnya. Komite
kehormatan ini adalah untuk menangani pelanggaran terkait kode etik yang
dilakukan oleh Mediator atau Arbiter.
Sesuai persyaratan yang diminta oleh OJK vide surat OJK No. S-2/EP.1/2015
tanggal 3 November 2015 perihal Hasil Penilaian Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa, LAPSPI wajib memiliki Komite Kehormatan yang
terdiri dari beberapa bankir senior yang telah teruji integritasnya. Untuk
memenuhi ketentuan tersebut Badan Pengawas telah memproses
persetujuan terhadap calon Anggota Komite Kehormatan sebagai berikut:
Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH. LLM
Dr. Yunus Husein, SH. LLM
Pradjoto, SH.MA
Drs. Mas Ahmad Daniri, M.Ec
Selain adanya Anggota Komite Kehormatan, Pengurus juga melakukan
mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, yakni
dengan melakukan screening secara ketat terhadap calon Mediator atau
Arbiter yang akan menangani kasus berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik
LAPSPI. Mengingat jumlah ideal Komite Kehormatan adalah ganjil, maka saat
ini Badan Pengawas masih mencari kandidat lain sehingga kepada keempat
calon yang telah bersedia tersebut belum diterbitkan Surat Keputusan
Pengakatan oleh Badan Pengawas.
17
F. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pada awal beroperasinya LAPSPI, Peraturan & Prosedur (PP) mengenai Mediasi,
Adjudikasi dan Arbitrase telah diterbitkan melalui SK Pengurus LAPSPI No. 07, 08 dan
09 tanggal 30 September 2015. Pembuatan PP tersebut didasarkan kepada
“benchmarking” peraturan beracara dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang sudah dulu ada terlebih dahulu, seperti BANI, BMAI dan BAPMI. Setelah
diterapkan selama 1 (satu) tahun dalam menangani kasus mediasi, ternyata terdapat
beberapa prinsip dalam PP LAPSPI yang perlu direview, karena posisi sengketa
terhadap produk perbankan memiliki perbedaan dibandingkan dengan sengketa
asuransi, pasar modal maupun sengketa di bidang konstruksi yang banyak ditangani
oleh BANI. Keinginan untuk mereview PP tersebut dipicu juga oleh adanya Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kewajiban
bagi hakim untuk menawarkan mediasi dalam setiap tahap peradilan.
Sehubungan dengan hal tersebut, draft hasil review atas ketiga PP Mediasi, Adjudikasi
dan Arbitrase tersebut kemudian dibahas bersama-sama dengan Komisi Hukum
PERBANAS, dengan Pengarah Ibu DR. Susanti Adi Nugroho SH. MH, mantan Hakim
Agung yang telah bergabung sebagai arbiter LAPSPI. Setelah mendapatkan
persetujuan dari Komisi Hukum Perbanas dan Ibu DR. Susanti Adi Nugroho SH. MH,
sebagai Pengarah, maka draft ketiga PP tersebut kemudian dipresentasikan kepada
Badan Pengawas LAPSPI dan telah mendapatkan persetujuannya pada Rapat Badan
Pengawas pada tanggal 27 April 2017. Dengan demikian proses perubahan dan
penerapan PP Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrasi yang baru tersebut telah memenuhi
aspek tata kelola sesuai dengan Ketentuan Tata Cara Pembuatan Peraturan vide SK
Pengurus Nomor 20/LAPSPI-PER/2015 tentang tata cara pembentukan Peraturan dan
Ketentuan. Berikut adalah tabel Peraturan & Prosedur yang berlaku di Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
18
No Judul
Peraturan dan Prosedur
Lama (tgl 30 Sept. 2015) Baru (tgl. 27 April 2017)
1 Mediasi No. 07 No. 01
2 Adjudikasi No. 08 No. 02
3 Arbitrase No. 09 No. 03
G. RUANG KANTOR, SARANA DAN INVENTARIS KANTOR.
1. Ruang Kantor
Ruang kantor LAPSPI berada di Griya Perbanas, Lt. 2 Jl. Perbanas, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, seluas 28.80 m2 dengan status sewa berdasarkan
Perjanjian Sewa ke Yayasan Perbanas No. 17/SEWA/YP/X/2017 tanggal 19 Oktober
2017. Masa sewa dimaksud adalah 2 (dua) tahun berlaku sampai dengan bulan 15
September 2019.
2. Sarana
Sampai dengan tahun ke-tiga, LAPSPI masih belum memiliki kelengkapan sarana
kantor yang memadai. Sarana yang dimiliki sebagian masih meminjam dari
Yayasan Perbanas dan bank anggota. Berikut adalah daftar fasilitas dan sarana
yang dipakai oleh LAPSPI :
a. Pinjaman dari Pihak Ketiga
No Nama Barang Milik/Tahun dipinjam
1. 1 unit meja kayu warna coklat Yayasan Perbanas/2015
2. 1 unit AC “Panasonic 1,5 PK” Yayasan Perbanas/2015
3. 1 unit White Board 1,5 x 2,5 Yayasan Perbanas/2015
4. 1 unit pesawat telpon “Panasonic” Yayasan Perbanas/2015
5. 4 unit meja kerja warna coklat Bank Mandiri/2015
6. 6 unit kursi kerja Bank Mandiri/2015
7. 1 unit meja bundar Bank Mandiri/2015
8. 4 unit laci meja kantor abu-abu Bank Mandiri/2015
19
b. Inventaris Kantor Milik Sendiri
No Nama Barang Milik/Tahun Pengadaan
1. 1 unit Laptop “Lenovo Yoga 500” LAPSPI/2016
2. 1 unit Printer “EPSON Color L220” LAPSPI/2016
3. 2 (dua) buah Filling Cabinet “Lion” LAPSPI/2016
4. Papan nama LAPSPI (Acrylic) LAPSPI/2017
5. 1 unit Printer “Epson Color WF-100” LAPSPI/2017
6. 1 unit Laptop “HP Envy” LAPSPI/2017
H. SITUS WEB (WEBSITE) & LOGO
1. Situs Web (Website)
Untuk mendukung sosialisasi dan komunikasi dengan stakeholders atau
masyarakat, Pengurus senantiasa menyempurnakan situs web LAPSPI.
Penyempurnaan tersebut meliputi tampilan layout maupun kontennya. Situs web
(Website) ini akan terus dipelihara dan dikelola sendiri oleh Pengurus supaya tidak
membebani anggaran, walaupun dari sisi efektifitasnya akan jauh lebih baik
apabila dikelola oleh 1 orang pegawai tetap yang ditugasi sebagai admin website.
Situs web LAPSPI selain dirancang sebagai tempat untuk menggali informasi
mengenai LAPSPI, juga untuk dapat menerima pengaduan dari daerah, sehingga
memudahkan aksesibilitas konsumen perbankan. Adapun alamat situs web
dimaksud adalah : www.lapspi.org.
2. Logo
Logo LAPSPI masih memiliki desain dan tulisan yang sama sejak lembaga
didirikan pada tahun 2015, namun tulisan lebih diperbesar supaya tidak terlalu
kurus. Logo tersebut menggambarkan makna sebagaimana filosofi hubungan
antara nasabah dengan bank. Hubungan nasabah dan bank adalah hubungan
kepercayaan yang didasari pada tujuan bersama yang saling menguatkan.
20
Logo LAPSPI terdiri dari 2 (dua) lingkaran berbeda warna yang berujung runcing
dan saling berhadapan terbalik dan diikuti dengan nama akronim lembaga yang
dibawahnya dituliskan kepanjangan nama akronimi tersebut sebagai berikut :
Logo tersebut mengandung makna dan arti sebagai berikut :
Gambar logo berupa anak mata rantai sepeda yang saling terkait. Filosofi
yang mendasari adalah bahwa antara pihak bank dan nasabah adalah pihak
yang saling terkait yang memiliki tujuan bersama. Walaupun demikian, kedua
anak rantai sepeda tersebut memiliki kepentingan yang berbeda yang
digambarkan dengan bentuk yang saling terbalik dan warna yang berbeda.
Warna biru menggambarkan kepercayaan, keyakinan, keseriusan, efisien dan
professional. Adapun warna kuning menggambarkan suasana kebahagiaan,
optimisme dan persahabatan. Kedua warna tersebut mencerminkan suasana
kejiwaan para pihak yang berlandaskan kepercayaan dan keyakinan untuk
dapat mencari penyelesaian berdasarkan persahabatan dan proses yang
efisien.
21
BAB III
KEUANGAN
Tahun 2017 merupakan tahun kedua LAPSPI menjalankan kegiatan usahanya dalam
melayani sengketa perbankan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Laporan
Keuangan LAPSPI harus diperiksa dan diberikan pendapat oleh Kantor Akuntan Publik
terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun tahun 2015 merupakan tahun
dibentuknya lembaga secara legal dan administratif dan belum beroperasi, namun LAPSPI
wajib mengeluarkan Laporan Tahunan Audited.
Setelah semua persiapan administratif dan legal siap untuk beroperasi, pada Desember
2015, OJK mengeluarkan daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor
Keuangan melalui harian beroplag nasional sebagai bagian dari publikasi kepada
masyarakat. Publikasi ini menandakan bahwa mulai Januari 2016, LAPSPI sudah resmi
tercatat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi
sengketa perbankan.
Pada bulan Oktober 2016, selama tahun pertama beroperasi, LAPSPI baru menangani
kasus-kasus kecil (small claims) yang tidak berbayar (sengketa probono). LAPSPI baru
mulai menangani kasus komersial pada tahun 2017, yaitu sebanyak 1 (satu) layanan mediasi
yang menyangkut pemberhentian fasilitas kredit oleh Bank dan 1 (satu) layanan arbitrase
yang menyangkut penyertaan saham bank sewaktu fasilitas direstrukturisasi.
A. LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2017
1. Pendapat/Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).
KAP Abdurrahman Hasan Salipu telah melakukan audit atas laporan keuangan
tahun 2017 serta laporan pendapatan, beban dan perubahan asset bersih tidak
terikat, laporan perubahan asset bersih dan laporan arus kas serta memberikan
hasil Laporan Keuangan Audited vide laporan nomor LAI.004/AHS-LAPSPI/I.18
tanggal 25 Januari 2018, dengan opini bahwa laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tanggal
22
31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual. Aset disusun dengan dasar harga
perolehan. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas dari
kegiatan operasi lembaga dengan menggunakan metode langsung. Angka dan
transaksi dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah. Lembaga mengakui
ketentuan mengenai Imbalan Masa Kerja Pegawai yang harus dicadangkan sesuai
SAK ETAP dan UU Ketenagakerjaan/PP No.46 Tahun 2015, namun belum
mencadangkan biaya untuk IMK tersebut karena LAPSPI belum mempekerjakan
pegawai sebagaimana kriteria pada ketentuan IMK.
3. Ihktisar Kebijakan Akuntansi
Laporan keuangan meliputi beberapa informasi tentang kebijakan akuntansi
signifikan tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Total Aset sebesar Rp.1.887.186.589,- meningkat sebesar 162,23%
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 719.659.946,-
b. Rincian Laporan Keuangan tahun 2017 dapat dijabarkan sbb :
1) Aset, terdiri dari:
Kas & setara Kas terdiri dari kas dan bank sebesar Rp.1.372.317.215,-
Termasuk didalamnya berupa Bantuan Dana Operasional (BDO)
tahun 2017 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp.36.586.916,
sesuai dengan kebijakan BDO yang diberikan kepada LAPS untuk
penggantian biaya pelaksanaan fasilitasi mediasi nasabah probono
dan kegiatan sosialisasi LAPSPI.
Piutang iuran anggota sebesar Rp. 482.200.000,- Jumlah ini
merupakan akumulasi iuran tahun 2015/2016 dan 2017 yang belum
diselesaikan oleh 37 bank anggota. Berdasarkan tingkat
ketertagihan iuran, setiap tahun rata-rata sebesar 87% dari total
anggaran iuran sebesar Rp.1.895.200.000,-
23
Khusus untuk piutang yang dipastikan tidak dapat tertagih akibat dari
adanya bank anggota yang merger, diakuisi, dan bank berhenti
beroperasi, akan diusulkan kepada Badan Pengawas untuk
dihapuskan.
Aset Tetap sebesar Rp. 32.669.374,-
2) Liabilities, terdiri dari :
Kewajiban : nihil
Uang Muka iuran Anggota Rp.24.100.000,- dari Bank BTN, yang
timbul akibat terjadi pembayaran iuran tahun 2017 dua kali. Untuk
penyelesaian atas saldo Uang Muka iuran tersebut, LAPSPI telah
membuku senilai Rp.24.100.000,- tersebut untuk pembayaran iuran
anggota tahun 2018 atas nama Bank BTN.
Biaya Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 80.022.131,- yang telah
diselesaikan pada bulan Januari 2018, terdiri dari biaya pajak
penghasilan PPh.Pasal 21 atas pembayaran penghasilan pegawai
LAPSPI dan arbiter pada bulan Desember 2017 serta beban pajak
atas penghasilan tahun 2017 lembaga sesuai tarif yang berlaku.
Total aset per Desember 2017 adalah Rp. 1.887.186.589,-
3) Aset tetap
Aset tetap dinyatakan dalam harga perolehan dikurangi dengan
akumulasi penyusutan. Aset tetap berupa peralatan kantor telah
disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat aset, yakni 25%.
4) Sewa
Efektif sejak bulan September 2017, LAPSPI mulai dibebani biaya sewa
sebesar Rp.55.000.000,- per tahun (termasuk pajak) oleh Yayasan
Perbanas atas penggunaan ruangan kantor LAPSPI dengan luas 28,80
m2, di Gedung Griya Perbanas lantai 2, Jalan Perbanas, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
5) Perpajakan
Berkenaan dengan fungsi tugas dan kegiatan layanan yang dilakukan,
24
LAPSPI melakukan perhitungan dan penyelesaian pembayaran kewajiban
serta pelaporan atas seluruh pajak yang terkait penghasilan dan transaksi
periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar, terdiri dari:
Pajak Penghasilan pasal 21
Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21
atas gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan.
Pajak Penghasilan pasal 23
Lembaga memungut, menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan
pasal 23 atas transaksi yang berkaitan dengan jasa.
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2
Lembaga memungut, menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan
pasal 4 ayat 2 atas transaksi yang berkaitan dengan sewa pada pihak
ketiga.
Lembaga menghitung dan melaporkan pendapatan atas transaksi
dengan jumlah bruto tertentu sebesar 1% sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam PP No. 46 tahun 2013.
6) Segmen Layanan kepada Para Pihak
Sampai dengan saat ini layanan yang diberikan LAPSPI dominan pada
fasilitasi mediasi kategori probono, dan sumber dana untuk
membiayai operasional LAPSPI berasal dari iuran bank anggota.
Sejalan dengan rencana kerja dan blueprint LAPSPI periode 2017 –
2021, pada tahun 2017 LAPSPI telah merambah pada layanan
komersial dengan realisasi proses 1 sengketa mediasi dan 1 sengketa
melalui arbitrase.
B. AKTIFITAS KEUANGAN
1. Sumber Dana
Ketentuan sumber dana LAPSPI telah diatur didalam Anggaran Dasar pasal 7 ayat
3.a perihal Hak dan Kewajiban Anggota, dimana ditetapkan bahwa setiap anggota
berkewajiban membayar kewajiban keuangan anggota yang ditetapkan oleh
25
Rapat Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas. Sedangkan sesuai pasal
25 ayat 1 perihal Kekayaan dan Tanggung jawab Perkumpulan, ditetapkan bahwa
Kekayaan Perkumpulan terdiri atas dana milik Perkumpulan dan kekayaan lain
yang diperoleh dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada iuran Anggota,
hibah dan penerimaan sah dan tidak mengikat lainnya. Sejalan dengan ketetapan
tersebut, maka sumber pendanaan LAPSPI mencakup:
Iuran tetap Anggota LAPSPI;
Hibah;
Penerimaan yang sah dan tidak mengikat lainnya.
a. Iuran tetap Bank Anggota
Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) LAPSPI
tahun 2017, anggaran iuran anggota tahun 2017 masih mengikuti pola
sebagaimana dalam RKA tahun 2015/2016 yakni berdasarkan pada keputusan
rapat Badan Pengawas LAPSPI Triwulan I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017,
dengan total sebesar Rp.1.895.200.000,-. Namun demikian, realisasi
penerimaan iuran dari Bank anggota belum sepenuhnya dilunasi pada setiap
akhir tahun anggaran.
Sampai dengan Desember 2017, piutang iuran anggota tercatat sebesar
Rp.482.200.000,- Jumlah piutang iuran tersebut merupakan akumulasi dari
sisa piutang iuran tahun 2015/2016 sebesar Rp. 144.400.000,- dan tahun 2017
sebesar Rp. 337.800.000,- dari 35 bank anggota. Berdasarkan asosiasi jumlah
bank anggota yang belum memenuhi kewajiban iuran per 31 Desember 2017
dari 4 asosiasi, adalah sebagai berikut:
PERBANAS : 17 bank
ASBANDA : 11 bank
ASBISINDO : 5 bank
PERBINA : 2 bank
Upaya penyelesaian iuran telah dilakukan, antara lain sesuai arahan Rapat
Badan Pengawas tanggal 20 November 2017 kepada 35 anggota tersebut telah
diingatkan kembali melalui masing-masing Asosiasi. Daftar bank anggota
tahun 2017 berdasarkan Asosiasi disampaikan pada lampiran.
26
b. Penerimaan dari layanan LAPSPI
Pada tahun 2017 LAPSPI telah memperoleh pendapatan dari layanan
komersial, yakni 1 (satu) layanan Mediasi dan 1 (satu) layanan Arbitrase.
Pendapatan dari kedua layanan tersebut berupa Biaya Pendaftaran sengketa
Mediasi dan Arbitrase sebesar Rp.4.000.000,- dan penerimaan Biaya Mediasi
sebesar Rp.7.500.000,- serta Biaya Arbitrase sebesar Rp.1.081.920.000,- atau
total penerimaan sebesar Rp.1.093.420.000,-
2. Penggunaan dana
Dari jumlah anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.895.200.000,- LAPSPI telah
membiayai kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.1.203.355.110,- atau 63,49%.
Berdasarkan kelompok pembiayaan, realisasi penggunaan dana LAPSPI tahun
2017 meliputi:
a. Biaya Umum & Administrasi tahun 2017 yang dianggarkan sebesar
Rp.229.614.000,- realisasinya sebesar Rp.229.230.180,- (99,83%) antara lain
terdiri dari komponen biaya penyelenggaraan RUA, biaya perjalanan dinas,
biaya notaris untuk proses RUA dan biaya audit oleh Akuntan Publik, serta
biaya maintenance Website LAPSPI.
b. Dari biaya Aktiva Tetap yang dianggarkan sebesar Rp.199.000.000,- yang
mencakup anggaran biaya pengadaan furniture dan peralatan kantor.
Realisasi sebesar Rp.21.185.000,- (10,65%) adalah untuk pengadaan
perlengkapan kantor berupa pengadaan 1 (satu) laptop, 1 (satu) printer
Epson, 1 (satu) unit filing cabinet. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan
furniture kantor sebesar Rp.150.000.000,- belum direalisasikan mengingat
sampai saat ini LAPSPI masih melanjutkan menggunakan ruang kerja
berukuran 28,80 m2 yang disewa pada Yayasan Perbanas (vide surat
perjanjian/kontrak pinjam pakai Nomor 027/KONTRAK/PBN/IX/2017 tanggal
30 September 2017). Sesuai dengan kapasitas ruangan maka ruang kantor
masih menggunakan furnitur yang dipinjamkan oleh satu bank anggota
LAPSPI.
c. Realisasi biaya pegawai sebesar Rp.952.939.930,- atau 88,68% dari anggaran
tahun 2017 sebesar Rp.1.074.586.000,- merupakan realisasi biaya honor 3
27
orang pengurus dan gaji 1 orang Case Manager serta Tunjangan Hari Raya
keagamaan (THR) sesuai ketentuan UU Tenaga Kerja RI, yang diberikan
sebesar 1 x bulan gaji/honor beserta pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun
2017. Realisasi tersebut dibawah anggaran karena rencana rekrutmen 1
orang tenaga administrasi pada RKA 2017 belum direalisasikan pada tahun
2017 dengan pertimbangan pekerjaan administrasi masih dapat ditangani
dengan tenaga yang ada.
d. Biaya honor Arbiter tahun 2017 sebesar Rp.649.152.000,- merupakan biaya
majelis Arbiter yang melakukan proses layanan 1 (satu) sengketa arbitrase di
LAPSPI. Sesuai peraturan LAPSPI, dari total biaya arbitrase yang diperoleh
tahun 2017 sebesar Rp.1.081.920.000,- alokasi pendapatan dari Biaya
Arbitrase adalah 60% untuk honor majelis Arbiter dan 40% atau
Rp.432.768.000,- untuk pendapatan LAPSPI, yang dikurangi dengan honor
Panitera arbitrase sebesar Rp.61.500.000,- Sehingga pendapatan yang
diperoleh LAPSPI dari layanan 1 (satu) proses arbitrase adalah
Rp.371.268.000,-
e. Biaya operasional yang dianggarkan sebesar Rp.392.000.000,- untuk
pembiayaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholders dan
honor mediator/adjudikator yang melakukan fasilitasi sengketa small claim
belum digunakan karena biaya atas kegiatan tersebut khususnya sosialisasi
dan edukasi menjadi biaya OJK.
C. PENGADAAN SARANA & PRASARANA
Sejalan dengan mulai beroperasinya LAPSPI efektif sejak 2 Januari 2016 dan sejalan
dengan berkembangnya kegiatan layanan, maka dibutuhkan kelengkapan
sarana/prasarana untuk operasional kantor diantaranya adalah website dan
peralatan kantor sebagai berikut:
1. Redesign Website
Website merupakan situs lembaga yang berisi informasi lengkap LAPSPI. Sesuai
dengan program RKA tahun 2017, pada tahun 2017 telah dilakukan pengembangan
28
melalui re-design dan development website LAPSPI yang dibangun tahun 2015.
Pengembangan website tersebut dilakukan oleh vendor yang ditunjuk LAPSPI,
dan pada bulan Februari 2018 telah selesai dilaksanakan sehingga diharapkan
kinerja sarana komunikasi dan sosialisasi dengan sarana website dapat
meningkat.
2. Peralatan Kantor
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah layanan LAPSPI, pada periode tahun 2017
LAPSPI telah melengkapi peralatan dan sarana/prasarana kantor dengan
membeli peralatan kantor yang terdiri dari:
a) 1 unit Laptop, pembelian bulan Februari 2017 senilai Rp.14.500.000,-
b) 1 unit Printer Epson Portable pembelian bulan Februari 2017 senilai
Rp.3.599.000,-
c) 1 unit Filing Cabinet pembelian bulan Januari 2017 senilai Rp.1.991.000,-
d) 1 unit Modem Wifi pembelian bulan Februari 2017 senilai Rp.1.095.000,-
D. KEANGGOTAAN LAPSPI DAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN.
1. Keanggotaan LAPSPI
Jumlah anggota berdasarkan Asosiasi
Jumlah anggota berdasarkan BUKU
No. ASOSIASI Thn.2015/2016 Thn.2017 Keterangan
1 PERBANAS 57 54 Berkurang karena merger, tutup, pindah ke ASBANDA
2 HIMBARA 4 4
3 ASBANDA 26 27 Bertambah 1, BPD Banten (ex Bank Pundi)
4 ASBISINDO 12 12
5 PERBINA 19 19
6 PERBARINDO 25 25 Terdiri dari 1 DPP + 24 DPD
Total 143 141
No. BUKU Thn.2015/2016 Thn.2017 Keterangan
1 BUKU 4 4 4
2 BUKU 3 22 22
3 BUKU 2 45 45
4 BUKU 1 47 45 Berkurang karena merger dan tutup
5 PERBARINDO 25 25 Terdiri dari 1 DPP + 24 DPD
Total 143 141
29
Pada awal tahun 2017 keanggotaan LAPSPI mengalami perubahan, dari semula
berjumlah 143 anggota menjadi 141 anggota sebagai akibat dari adanya
penggabungan usaha dari 2 bank anggota, yakni PT Bank Metro Express dan PT
Centratama Nasional Bank menjadi PT Bank Shinhan Indonesia, dan 1 bank
berhenti beroperasi yaitu The Royal Bank of Scotland NV. Disamping itu, pada akhir
tahun 2017 komposisi anggota berdasarkan BUKU juga mengalami pergeseran
oleh karena terjadinya perubahan status BUKU.
2. Jumlah Alokasi Distribusi Iuran
Pada akhir tahun 2017 jumlah bank anggota berkurang 1 (satu), karena adanya
penggabungan usaha 1 (satu) bank, yakni PT Bank Antar Daerah kedalam PT Bank
Windu Kentjana International Tbk., yang selanjutnya berganti nama menjadi PT
Bank CCB Indonesia Tbk. Disamping itu, perubahan jumlah dan status BUKU
beberapa bank anggota tersebut juga mempengaruhi alokasi distribusi iuran pada
tahun 2018. Untuk itu Pengurus telah menghitung kembali distribusi dan alokasi
anggaran iuran untuk tahun 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan
Pengawas dalam Rapat Triwulanan Badan Pengawas yang diadakan pada tanggal
20 November 2017.
Berdasarkan ketetapan jumlah anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.892.500.000,-
alokasi distribusi iuran tahun 2018 berdasarkan klasifikasi BUKU sesuai jumlah
bank anggota pada akhir tahun 2017 ditetapkan tarif sebagai berikut:
PERBARINDO : Rp. 3.100.000,-
BUKU 1 : Rp. 4.900.000,-
BUKU 2 : Rp. 8.400.000,-
BUKU 3 : Rp. 24.100.000,-
BUKU 4 : Rp.127.000.000,-
30
Melalui surat No.142/LAPSPI/2018 tanggal 24 Januari 2018 telah disampaikan ke
anggota kewajiban iuran tahun 2018 dengan komposisi jumlah dan status BUKU
anggota sebagai berikut :
No. Nama Asosiasi BUKU 4 BUKU 3 BUKU 2 BUKU 1 Total
1 PERBANAS 2 12 13 26 53
2 HIMBARA 3 1 0 0 4
3 ASBANDA 0 4 17 6 27
4 ASBISINDO 0 1 6 5 12
5 PERBINA 0 9 10 0 19
6 PERBARINDO
(1 DPP + 24 DPD)
25
Total 5 27 46 37 140
3. Kepatuhan dan komitmen Anggota
Sebagaimana diuraikan pada kinerja sumber dana LAPSPI tersebut diatas, rata-
rata kepatuhan Bank Anggota dalam menyelesaikan iuran setiap tahun adalah
87% dari total jumlah iuran setahun sebesar Rp.1.892.500.000,- Persentase jumlah
iuran tahun 2015/2016 yang dapat dihimpun sebesar 88% dan tahun 2017 sebesar
86%.
E. BANTUAN DANA OPERASIONAL (BDO)
Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
OJK Nomor KEP-7/EP.1/2017 tanggal 4 September 2017 perihal penerima Bantuan
Dana Operasional (BDO), ditetapkan anggaran BDO tahun 2017 untuk LAPSPI sebesar
Rp.480.008.000,- yang dialokasikan untuk ;
Honorarium mediator yang menangani penyelesaian sengketa small claim
sebesar Rp.205.000.000,-
Perjalanan dinas kedaerah yang dilakukan oleh mediator LAPSPI yang
menangani penyelesaian sengketa small claim sebesar Rp.151.008.000,-
Kegiatan komunikasi dan sosialisasi sebesar Rp.124.000.000,-
31
Realisasi kegiatan LAPSPI tahun 2017 yang terkait dengan program bantuan dana
operasional OJK tahun 2017 berupa penyelesaian sengketa small claim oleh mediator
LAPSPI, perjalanan dinas kedaerah untuk menangani penyelesaian sengketa small
claim didaerah, serta kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan langsung
oleh LAPSPI telah dialokasikan dananya oleh OJK sebesar Rp.36.586.916,- Selain
daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh LAPSPI, terdapat beberapa kegiatan
komunikasi dan sosialisasi LAPSPI yang diselenggarakan bersama dengan OJK yakni
berupa penyelenggaraan RUA dan seminar serta kegiatan sosialisasi dibeberapa
daerah yang sepenuhnya dibiayai langsung oleh OJK. Kegiatan LAPSPI dalam rangka
program BDO OJK tahun 2017.
Pembiayaan Peserta
KOMUNIKASI
1
Sosialisasi pada RUA LAPSPI, dengan topic: “Pentingnya Keberada
an LAPSPI Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa di Sektor
Perbankan”
- Dibiayai OJK
Bank anggota,
Mediator/Arbiter
LAPSPI
2Seminar LAPSPI dan ICC di IBEX 2017, dengan topik: “Why
Businessman Select Arbitration Forum to Settle Their Differences” 9.235.050 Dibiayai LAPSPI
Bank anggota,
Mediator/Arbiter
LAPSPI, LAPS,
Akademisi/Mahasiswa,
Law Firms.
3
Seminar yang diselenggarakan LAPSPI di Jakarta, dengan topik:
“Prospek Penyelesaian Sengketa melalui LAPSPI dan Kekuatan
Eksekusi Putusan Arbitrase (Arbitration Award) LAPSPI”
54.789.250 - Biaya OJK Rp.32.750.000,-
- Biaya LAPSPI Rp.22.039.250,-
Bank anggota,
Mediator/Arbiter
LAPSPI, OJK/BI,
Akademisi/Mahasiswa,
Law Firms.
4 Sosialisasi bersama OJK di Semarang, Denpasar, Medan, Surabaya - Dibiayai OJK
Bank anggota,
Akademisi/Mahasiswa,
Asosiasi
MEDIASI
1 Perjalanan Dinas untuk proses Mediasi di Ketapang 11.546.876 - Biaya OJK Rp.3.836.916,-
- Biaya LAPSPI Rp.7.709.960,-
B
No.
Keterangan
Kegiatan Total Biaya
(Rp.)
A
32
BAB IV
TATA KELOLA LEMBAGA
Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, faktor utama yang paling berpengaruh
adalah melaksanakan tata kelola kelembagaan yang baik. Dimulai dari penetapan
perencanaan 5 tahun ke depan, inisiatif strategis dan pelaksanaan kegiatan/program yang
dicanangkan.
A. PERENCANAAN
BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENGEMBANGAN LAPSPI 2016-2021
Pengurus telah berhasil menyusun Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan LAPSPI
2016 – 2021. Blue Print ini telah dipresentasikan dan mendapatkan persetujuan dari
Badan Pengawas. Pengurus juga telah menjelaskan Blue Print tersebut kepada
Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Blue Print ini diharapkan perjalanan LAPSPI kedepan
untuk mewujudkan visi misi lembaga, dapat berjalan dengan lebih baik, terstruktur,
terukur, dan tepat sasaran. Selain itu, harapan yang tidak kalah penting adalah
dukungan dari stakeholders LAPSPI (otoritas dan industri perbankan) atas berbagai
rencana dan program LAPSPI demi kemajuan LAPSPI. Blue Print Pengembangan
LAPSPI dibagi dalam 3 tahapan/phase yaitu:
Tahun 2016 – 2017 : Tahapan Internal Consolidation
Tahun 2018 – 2019 : Tahapan Serving the Society & Banking Communities
Tahun 2020 – 2021 : Tahapan Preserving High Value in Banking Dispute
Resolutions
Gambar : Fase Pengembangan LAPSPI
33
Setiap tahapan memiliki Inisiatif Strategis dan Aksi yang saling mendukung dan
berkelanjutan, sebagaimana yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :
1. Tahap/Fase Pertama (2016 – 2017) : Internal Consolidation
Tahap pertama ini merupakan tahapan konsolidasi internal, dimana lembaga
LAPSPI baru pertama berdiri dan beroperasi. Sebagai lembaga penyelesaian
sengketa alternatif, LAPSPI dalam beberapa layanannya (yaitu adjudikasi dan
arbitrase), memiliki karakteristik sebagai lembaga peradilan swasta. Minimnya
pengalaman dari pengurus di bidang ini mengakibatkan perlunya penguatan di
kelembagaan dengan merekrut para ahli hukum baik praktisi maupun akademis,
termasuk di dalamnya bankir-2 senior sebagai arbiter tetap. Dengan memiliki
tenaga arbiter tetap, Pengurus dapat berdiskusi mengenai “best practice” nya
penyelenggaraan peradilan swasta ini.
Hal kedua adalah bahwa sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan POJK
No. 1 Tahun 2014, LAPSPI perlu memperkenalkan diri secara meluas. Penanganan
sengketa yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan kini menjadi ditangani oleh LAPSPI.
Pada tahap pertama (2016-2017) terdapat 2 Inisiatif Strategis dan 8 Aksi sebagai
berikut:
Inisiatif Strategis A k s i
1. Penguatan Kelembagaan
1) Membentuk Komite Kehormatan
2) Merekrut tenaga Mediator, Adjudikator, Arbiter.
3) Mencari alternatif pendanaan (Bantuan Dana Operasional)
4) Merevisi Peraturan & Prosedur sesuai Best Practices
5) Melengkapi Struktur Organisasi sesuai ketentuan Otoritas
2. Institutional Campaign
1) Melaksanakan sosialisasi, training, benchmarking
2) Pemeliharaan Website yang representatif dan up-to-date
3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen
4) Kerjasama dengan media massa dan media elektronik
34
2. Tahap/Fase kedua (2018–2019) : Serving the Society and Banking
Communities
Setelah melewati Tahap I diharapkan LAPSPI telah cukup dikenal dan telah
memiliki pengalaman dalam menangani sengketa perbankan. Tahap Kedua Blue
Print disusun dengan memperhatikan jumlah kasus dan feed back yang masuk
untuk diolah dalam menyusun kegiatan yang lebih baik. Dalam mengemban
amanah untuk memfasilitasi sengketa pro bono (small claims sampai dengan Rp.
500 juta dan diajukan oleh nasabah kecil), LAPSPI tidak memungut biaya. Oleh
karenanya, hal ini menjadi dilematis karena apabila penyelesaian sengketa small
claims meningkat, maka konsekuensinya akan meningkatkan biaya operasional
LAPSPI.
Mengingat bahwa salah satu tujuan dari rezim perlindungan konsumen adalah
untuk dapat menciptakan market conduct di sektor perbankan yang baik, maka
pada tahap kedua LAPSPI akan mulai membuat forum pembahasan case studies
ke bank-bank anggota. Market Conduct sektor perbankan adalah perilaku dan
itikad baik dari pihak nasabah dan pihak perbankan terkait dengan hubungan
hukum yang diciptakan karena adanya penawaran dan penggunaan jasa dan
layanan perbankan. Market Conduct akan tercipta apabila pihak nasabah tidak
memiliki itikad buruk atau perbuatan melawan hukum dalam menggunakan
produk dan layanan perbankan. Sedangkan di sisi lain perbankan dengan sukarela
bersedia memperbarui Standard Operating Procedures (SOP) dan memberikan
ganti rugi apabila terdapat kondisi yang merugikan nasabahnya yang memiliki
itikad baik dan tidak memiliki indikasi perbuatan melawan hukum.
Kesalahan nasabah hanya semata mata terjadi karena ketidaktahuan dan
minimnya pengetahuan yang dimiliki, sementara dari pihak bank kurang
memberikan sosialisasi yang intens kepada nasabah. Kondisi seperti ini rupanya
sering muncul dalam sidang-sidang penyelesaian sengketa yang dilakukan
LAPSPI, yang penyelesaiannya berbeda beda antara satu bank dengan bank
lainnya. Untuk itu, tema Blue Print tahap ke-2 ini adalah Serving The Society &
35
Banking Communities, dengan menyusun 3 Inisiatif Strategis dan 8 Aksi sebagai
berikut:
Inisiatif Strategis A k s i
1. Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Small Claims
1) Mempertajam kualitas analisa pengaduan yang diajukan
2) Refreshment training untuk Pengurus dan Case Manager
2. Pengelolaan Proses layanan penyelesaian sengketa yang benar dengan prosedur yang benar secara optimal
1) Melaksanakan proses beracara sesuai dengan SLA
2) Mengevaluasi penilaian Mediator, Arbiter
3) Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan
4) Menyelenggarakan ketentuan sesuai AD/ART secara konsisten
3. Pertukaran informasi kepada bank terhadap kasus-kasus nasabah kecil sebagai bagian dari asset bank yang berharga
1) Menyelenggarakan workshop bedah kasus
2) Mempertahankan website yang representatif dan uptodate
3. Tahap/Fase Ketiga (2020–2021) : Preserving High Value in Banking Dispute
Resolution
LAPSPI ingin berkontribusi atas peran dan fungsi yang bisa diberikan kepada
rezim perlindungan konsumen secara berimbang, dengan tetap menangani
sengketa kecil (small claims), namun dapat memberikan layanan arbitrase secara
komersial. Penyelesaian melalui arbitrase LAPSPI harus memiliki keunggulan
sebagaimana filosofi yang diharapkan yaitu : cepat, adil, efektif dan efisien. Para
pebisnis dan industri perbankan tidak ingin berlarut larut dalam menyelesaikan
sengketa yang muncul karena banyaknya energi, waktu dan biaya yang
diperlukan.
Pada tahap ketiga ini, tema yang ditekankan adalah dapat melayani sengketa
perbankan yang nilainya signifikan. Untuk itu, tema Blue Print tahap ke-3 ini
adalah Preserving High Value in Banking Dispute Resolution, dengan menyusun 3
Inisiatif Strategis dan 6 Aksi sebagai berikut:
36
Inisiatif Strategis A k s i
1. Peningkatan dan Penumbuhan jumlah layanan komersial
1) Membangun sarana dan prasarana ruang sidang yang memadai
2) Mengadakan kerjasama dengan lembaga Arbitrase nasional dan internasional
2. Peningkatan kapasitas lembaga
1) Mengadakan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk pelatihan MAA
2) Menyelenggarakan workshop Arbitrase dengan Fakultas Hukum Universitas ternama
3. Teknologi Informasi untuk optimalisasi layanan LAPSPI
1) Membuat storage database kasus
2) Menerbitkan Newsletter dan Annual Report
B. REALISASI PELAKSANAAN
KEGIATAN/PROGRAM TAHAP 1 BLUE PRINT 2016-2017.
Realisasi pelaksanaan kegiatan program LAPSPI tahun 2016-2017 meliputi kegiatan
yang didasarkan pada :
1. Kewajiban Anggaran Dasar
a. Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Tahun 2016
Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017,
bertempat di Hotel Aryadutha, Jakarta. RUA dihadiri oleh 87 anggota atau
60,84 % dari jumlah anggota sebanyak 143 anggota, atau mencapai kuorum
lebih dari ½ dari jumlah anggota LAPSPI. Terdapat peningkatan jumlah
kuorum dibandingkan dengan kuorum RUA tahun 2015/2016. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah bank anggota yang
mengenal LAPSPI. RUAT Tahun 2016 telah berjalan dengan baik dan lancar
dan berhasil mengambil keputusan sesuai agenda yaitu :
Menerima Laporan Tahunan Pengurus dan Laporan Tugas Pengawasan
Badan Pengawas, Tahun Buku 2016,
Mengesahkan Laporan Keuangan LAPSPI tahun buku 2016 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Abdulrahman Hasan Salipu.
37
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para Pengurus dan Badan Pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016,
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Rahman Salipu untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun 2017,
Sebelum RUA dilaksanakan telah didahului dengan kegiatan sebagai berikut:
Penandatanganan MoU antara LAPSPI dengan Singapore International
Mediation Center (SIMC) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN);
Diskusi Panel dengan narasumber dari SIMC dan Hakim Agung dengan
tema “Creating 21st Dispute Resolution Strategy to Minimize Reputational
Risk”.
b. Rapat Badan Pengawas
Komunikasi dengan Badan Pengawas selain dilakukan secara tertulis, juga
dilakukan melalui rapat secara berkala. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar
LAPSPI, rapat Badan Pengawas dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan, atau 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam rapat Badan Pengawas
yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017 telah disepakati bahwa Rapat
Badan Pengawas dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Rapat dengan Badan Pengawas ini selain untuk melaporkan kegiatan yang
telah dilaksanakan selama periode 3 (bulan) sebelumnya juga dimaksudkan
untuk menyampaikan program/rencana kerja untuk periode 3 (tiga) bulan
berikutnya.
Agenda Rapat dengan Badan Pengawas selama thn 2017 sebagai berikut :
Tanggal rapat Agenda Rapat
13 Januari 2017 1. Pelaksanaan RUA 2015
2. RKAT Tahun 2017
3. Bantuan Dana Operasional OJK
4. Persetujuan penambahan MAA
27 April 2017 1. Laporan Persiapan Pelaksanaan RUA 8 Mei
2017
38
2. Rough Draft Blue Print Pengembangan
LAPSPI tahun 2016 – 2021
3. Usulan nama-nama Komite Kehormatan
LAPSPI
4. Pengesahan Peraturan & Prosedur Mediasi,
Adjudikasi dan Arbitrase
10 Agustus 2017 1. Laporan Penanganan Kasus dan Survey
Kepuasan Pelanggan;
2. Usulan Penambahan Daftar Arbiter Tetap;
3. Usulan Pembentukan Komite Kehormatan
20 November 2017 1. Persetujuan Nama-Nama Anggota Komite
Kehormatan LAPSPI
2. Persetujuan Blue Print Pengembangan
LAPSPI 2016-2021
3. Penetapan Iuran Anggota LAPSPI 2018
c. Rapat Pengurus
Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar LAPSPI, Pengurus mengadakan
rapat paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan, atau pada waktu lain yang
dianggap perlu. Secara periodik Pengurus mengadakan rapat untuk
membahas permasalahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa maupun masalah lain yang terkait dengan kegiatan
operasional LAPSPI dan semuanya didokumentasikan dalam Risalah Rapat.
Agenda rapat Pengurus selama tahun 2017 sebagai berikut :
Tanggal rapat Agenda Rapat
6 Januari 2017
Update rapat di OJK tanggal 5 Januari 2017 perihal Bantuan Dana Operasional dari OJK
7 Februari 2017 Klasifikasi surat pengaduan nasabah/pemohon penyelesaian sengketa di LAPSPI.
9 Maret 2017 Pembahasan rencana pelaksanaan RUA tahun 2016.
7 April 2017 Program dan materi seminar LAPSPI di acara RUA
4 Mei 2017 Rapat koordinasi Pengurus dan panitia RUA tahun 2016
39
9 Juni 2017 Pembahasan konsep re-design & development website LAPSPI
26 Juli 2017 Pembahasan rencana diadakan seminar LAPSPI perihal Arbitrase di LAPSPI.
21 Agustus 2017 Pembahasan draft Blueprint LAPSPI tahun 2017 – 2021.
18 September 2017 Pembahasan program kerjasama dan Mou LAPSPI dengan ICC dan seminar bersama di IBEX 2017.
13 Oktober 2017 Update Ketua LAPSPI tentang hasil rapat di OJK perihal arah LAPS kedepan.
17 November 2017 Pembahasan materi rapat dengan Badan Pengawas triwulan ke 4.
8 Desember 2017 Pembahasan revisi Peraturan Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase LAPSPI.
2. Blue Print Fase/Tahap pertama Tahun 2016 - 2017
Pada tahap pertama (Internal Consolidation) ini LAPSPI telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
a. Merekrut tenaga Mediator/Adjudikator/ Arbiter;
Pada awal berdirinya LAPSPI baru memiliki 2 orang Mediator dan 7
Adjudikator/Arbiter. Sampai dengan triwulan 3/2017 LAPSPI telah merekrut
tambahan Mediator dan Arbiter sebagai berikut:
Mediator dari semula 2 orang menjadi 7 orang (tambahan 5 orang);
Adjudikator/Arbiter semula 7 orang menjadi 21 orang (tambahan 14
orang).
Selain hal tersebut untuk mengantisipasi sengketa di luar Jakarta, LAPSPI
telah melakukan kerjasama dan menandatangani MoU dengan Pusat Mediasi
Nasional (PMN). Kerjasama ini diadakan dalam bentuk penyediaan mediator
yang telah bersertifikasi PMN. Dalam skala internasional LAPSPI telah
menjalin kerjasama (MoU) dengan Singapore International Mediation Centre
(SIMC) dan International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia).
40
b. Merevisi Peraturan dan Prosedur;
Peraturan dan Prosedur (PP) yang berlaku saat ini adalah PP Mediasi, PP
Adjudikasi dan PP Arbitrase yang pada saat pembuatannya masih belum
sempurna dan belum melibatkan stakeholders LAPSPI dan ahli hukum.
Ketiga PP tersebut saat ini telah disempurnakan dengan melibatkan Komite
Hukum Perbanas dan Pengarah dari mantan Hakim Agung yang memahami
tata cara dan prosedur Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase.
c. Melengkapi Struktur Organisasi Kepengurusan
Struktur Organisasi LAPSPI masih minimalis yaitu sesuai dengan jumlah
kepengurusan minimal yaitu terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan
1 orang Bendahara. Hal ini disebabkan oleh karena:
LAPSPI merupakan lembaga yang baru 2(dua) tahun berdiri;
Anggaran masih minim.
Untuk mengawasi jalannya kepengurusan struktur organisasi LAPSPI
dilengkapi dengan Badan Pengawas yang jumlahnya 6 orang; masing masing
mewakili asosiasinya.
Mengingat belum adanya tenaga pelaksana untuk mengelola operasional
LAPSPI sehari hari, maka Ketua Pengurus juga merangkap sebagai Direktur
Pelaksana, sedangkan Sekretaris dan Bendahara merangkap juga sebagai
Mediator. Sejalan dengan bertambahnya jumlah pengaduan yang masuk,
dimana jumlah pengaduan telah mencapai 73 kasus, maka mulai diperlukan
tenaga Case Manager yang dapat membantu menangani analisa awal
permohonan pengaduan nasabah.
d. Membentuk Komite Kehormatan
Komite Kehormatan merupakan struktur di luar kepengurusan LAPSPI.
Pembentukan Komite Kehormatan ini merupakan kewenangan dari Badan
Pengawas. Tugas dan fungsi dari Komite ini adalah untuk menangani masalah
yang terkait dengan unethical conduct oleh mediator dan arbiter
Seluruh kegiatan tersebut di atas (butir a - d) merupakan kegiatan yang
dimaksudkan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan.
41
e. Institutional Campaign
Sebagai lembaga baru di bidang alternatif penyelesaian sengketa, LAPSPI
perlu melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk:
meningkatkan awareness bank anggota LAPSPI dan juga masyarakat;
Memperkenalkan LAPSPI sebagai lembaga resmi yang dapat dipilih oleh
masyarakat perbankan untuk menyelesaikan sengketa.
Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk :
seminar dan training
update website
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
kerjasama dengan media massa dan media elektronik.
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi ke berbagai daerah sebagai
berikut :
No Waktu Tempat Peserta Keterangan
1 Mei 2017 Hotel
Aryadutha
Pejabat eksekutif
Kantor Pusat
Dilaksanakan
bersamaan dengan
RUA & dibiayai OJK
2 Mei 2017 Kantor OJK
Denpasar
Pejabat eksekutif
Cabang/Wilayah
Dilaksanakan
bersama LAPS lain
dan dibiayai OJK
3 September
2017
Kantor OJK
Medan
Pejabat eksekutif
Cabang/Wilayah
Dilaksanakan
bersama LAPS lain
dan dibiayai OJK
4 Oktober 2017 Kantor OJK
Surabaya
Pejabat eksekutif
Cabang/Wilayah
Dilaksanakan
bersama LAPS lain
dan dibiayai OJK
5 November 2017 Hotel Saripan
Pacific
Jakarta
Pejabat eksekutif
Kantor Pusat
Dibiayai AIPEG
6 Desember 2018 Kantor OJK
Bone
Pejabat eksekutif
Cabang/Wilayah
Dilaksanakan
bersama LAPS lain
dan dibiayai OJK
42
Pengurus berusaha untuk menjelaskan prinsip perlindungan konsumen, hak
dan kewajiban para pihak dan proses beracara di LAPSPI, agar para pihak
memahami filososi lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dengan
adanya pemahaman yang baik, diharapkan para pihak bersedia secara
sukarela menggunakan LAPSPI sebagai “choice of forum” dibandingkan
dengan menggunakan pengadilan umum.
Didalam menyusun dan menjalankan metode ini, Pengurus juga
memperhatikan siapa stakeholders LAPSPI yang perlu dimintakan
perhatiannya terhadap fungsi LAPSPI. LAPSPI memahami bahwa
stakeholders LAPSPI adalah pihak pihak yang memiliki kepentingan terhadap
LAPSPI, termasuk Mediator, Adjudikator/Arbiter dan juga Otoritas Jasa
Keuangan serta Mahkamah Agung. Oleh karena itu komunikasi kepada
seluruh stakeholders merupakan kegiatan yang utama yang dilaksanakan
disamping kegiatan sosialisasi tersebut di atas.
Komunikasi dengan Mahkamah Agung sangat penting, karena lembaga
peradilan tertinggi ini merupakan kunci dari seluruh tata cara, proses dan
endorsement keputusan arbitrase LAPSPI. Tanpa dukungan dari Mahkamah
Agung, maka prinsip efektivitas putusan arbitrase LAPSPI tidak akan dapat
terpenuhi.
3. Kegiatan Utama
a. Penanganan Perkara dan Layanan Konsultasi
Sejak LAPSPI beroperasi tanggal 1 Januari 2016 s/d. 31 Desember 2017,
LAPSPI telah menerima pengaduan/sengketa dari nasabah bank sebanyak 73
pengaduan/sengketa dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2016 sebanyak 27 sengketa
Tahun 2017 sebanyak 46 sengketa
Jenis pengaduan/sengketa terdiri dari bidang kredit, kartu kredit, dana dan
elektronik banking sebagaimana pada table berikut :
43
Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa sengketa dibidang kredit
menempati peringkat pertama dengan jumlah 38 sengeta, disusul sengketa
dibidang kartu kredit 24 sengketa, sengketa dibidang e-Banking sebanyak 6
sengketa dan sengketa di bidang Dana Pihak ketiga sebanyak 5 sengketa.
Sengketa dibidang kredit didominasi oleh permasalahan restrukturisasi
sebanyak 20 sengketa, disusul sengketa yang berkaitan dengan agunan
kredit/lelang agunan sebanyak 18 sengketa.
Sengketa dibidang kartu kredit didominasi oleh sengketa yang berkaitan
dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok/bunga sebanyak 20
sengketa, disusul dengan sengketa yang berkaitan dengan
penyalahugunaan/penggunaan kartu kredit oleh pihak lain secara illegal
(tidak diakui oleh pemilik kartu) sebanyak 4 sengketa.
Permasalahan Dana Pihak Ketiga sebanyak 5 sengketa terdiri atas
permasalahan deposito/tabungan sebnayak 3 sengketa dan permasalahan
transfer sebanyak 2 sengeta .
Sementara sengketa dibidang e-Banking sebanyak 6 sengketa, yang
semuanya berkaitan dengan penipuan/penarikan dana nasabah secara
illegal oleh pihak lain melalui Internet Banking/Mobile Banking (pishing).
PENGADUANYANGMASUKKELAPSPI
PERIODE1JANUARI2016s/d31DESEMBER2017
A KREDIT
1.PERMASALAHANLELANG/AGUNAN 1 1 10 6 18
2.PENETAPANSUKUBUNGA 0 0 0 0 0
3.RESTRUKTURISASI 5 0 4 11 20
SubTotal 6 1 14 17 38B KARTUKREDIT
1.PENGGUNAANKARTUKREDITYANGTDKDIAKUI 3 0 0 1 4
2.KERINGANANPEMBAYARANTUNGGAKAN 6 1 5 8 20
SubTotal 9 1 5 9 24C DANA
1.PERMASALAHANGIRO/TABUNGAN/DEPOSITO 0 1 0 2 3
2.PERMASALAHANTRANSFER 0 0 0 2 2
SubTotal 0 1 0 4 5
D e-BANKING/INTERNETBANKING/MOBILEBANKING
-PENIPUAN/PENARIKANDANASECARAILLEGAL 3 1 0 2 6
SubTotal 3 1 0 2 6
JUMLAHPENGADUANYANGMASUK 18 4 19 32 73
Keterangan*)Terdapat1nasabahlayananMediasiberbayar,dan1nasabahdenganlayananArbitrase(berbayar)
TOTALNO JUMLAHKASUSTELAHSELESAIDIPROSES
LAPSPI
PENDINGPROSESDI
LAPSPIDITOLAK
KEMBALI
PROSESIDR
44
Dari 73 sengketa tersebut yang diselesaikan oleh LAPSPI dengan penjelasan
sebagai berikut :
Diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 17 sengketa (3 sengketa dilakukan
di luar kota yaitu : Ketapang, Padang dan Pekanbaru)
Diselesaikan melalui layanan Arbitrase sebanyak 1 sengketa
Pending (dalam proses di LAPSPI) sebanyak 4 sengketa
Ditolak karena tidak memenuhi syarat sebanyak 19 sengketa
Dikembalikan kepada pemohon untuk diselesaikan melalui proses IDR
sebanyak 32 sengketa
Pengurus juga memberikan layanan konsultasi kepada nasabah bank yang
menanyakan berbagai persoalan/sengketa yang dihadapi, baik secara
langsung maupun melalui telepon. Jumlah layanan konsultasi yang diberikan
selama sejak Januari 2016 s/d. Desember 2017 tercatat sebanyak 44
sengketa/pengaduan.
b. Persepsi Pihak Bank dan Nasabah berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan
Untuk mengetahui persepsi Bank dan Nasabah terhadap Layanan LAPSPI
dalam membantu menyelesaikan sengketa, LAPSPI melaksanakan survey
kepada setiap bank dan nasabah yang memanfaatkan jasa LAPSPI. Survey
terdiri dari 9-10 pertanyaan yang diberikan kepada pihak bank dan nasabah
setelah berakhirnya proses Mediasi atau Arbitrase. Survey ini bertujuan
untuk mengukur persepsi nasabah (pemohon) dan nasabah (termohon)
terhadap :
Proses pengajuan sengketa
Netralitas dan integritas SDM (Mediator/Arbiter) LAPSPI
Tingkat kenyamanan
Tingkat kepercayaan
Endorsment para pihak terhadap forum LAPSPI
Dari seluruh responden (Para Pihak yang berhubungan dan menyelesaikan
sengketa di LAPSPI) menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Tidak ada atau Belum ada responden yang menilai “Kurang baik” atau
“Tidak baik”;
45
Seluruh responden menyatakan bahwa penanganan proses di LAPSPI
dari sejak awal sampai selesai responsif, komunikatif, dan efektif;
Mediator dan proses di LAPSPI netral, adil, independen, dan memiliki
integritas;
Seluruh responden menyatakan bahwa Tingkat Kenyamanan berproses
di LAPSPI lebih tinggi dibandingkan dengan proses melalui Pengadilan;
Seluruh responden menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan berproses
di LAPSPI lebih tinggi dibandingkan dengan proses melalui Pengadilan.
4. Kegiatan Strategis
a. Kerjasama dengan Partner Strategis
1) Singapore International Mediation Center (SIMC)
Pengurus telah menjalin kerjasama dengan Singapore International
Mediation Center (SIMC) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Kerjasama
dengan SIMC tersebut dimaksudkan untuk memenuhi harapan industri
perbankan apabila terjadi Transborder Disputes.
2) Pusat Mediasi Nasional (PMN)
Kerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan Mediator dalam rangka menyelesaikan sengketa
di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kerjasama ini diharapkan akan
membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi LAPSPI akan terbantu
untuk menyelesaikan sengketa yang ada di daerah karena penyelesaian
sengketa akan dibantu oleh meditor PNM yang ada di daerah. Sedangkan
bagi PMN akan memperoleh manfaat, yakni dimanfaatkannya mediator
PMN yang ada di daerah. Terkait dengan pemanfaatan tenaga mediator
PNM maka LAPSPI menentukan kriteria, bahwa mediator yang dipakai
adalah yang memahami bidang perbankan dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan LAPSPI.
3) Kerjasama dengan International Chamber of Commerce Indonesia (ICC
Indonesia)
46
Pengurus telah menjalin kerjasama dengan ICC Indonesia (International
Chambers of Commerce Indonesia), khususnya untuk menangani
sengketa yang menyangkut transaksi perdagangan Internasional,
dimana LAPSPI dapat memanfaatkan tenaga Arbiter yang dimiliki oleh
ICC Indonesia’
4) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI)
Di bidang Pendidikan, Pengurus telah menjalin kerjasama dengan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), khususnya untuk
membantu program pendidikan Mediator, dimana mahasiswa yang
mendalami bidang Mediasi dapat magang dan mengikuti penyelesaian
sengketa melalui layanan Mediasi di LAPSPI.
b. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1) Kewajiban Pelaporan Penanganan Pengaduan Nasabah
Untuk memenuhi prinsip transparansi dan responsibilitas, Pengurus
senantiasa memenuhi kewajiban tindak lanjut penanganan pengaduan
nasabah yang dipersyaratkan OJK secara tepat waktu. Laporan
penanganan pengaduan nasabah tersebut dilaporkan secara
semesteran dengan ketentuan sbb:
Laporan semester 1 untuk periode Januari s/d. Juni wajib dilaporkan
paling lambat tanggal 10 bulan Juli.
Laporan semester 2 untuk periode Juli – Desember wajib dilaporkan
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
Pada periode tahun 2017, kewajiban pelaporan terhadap penanganan
pengaduan nasabah telah dipenuhi oleh Pengurus secara online sbb :
Semester I (Januari – Juni) 2017; telah disampaikan laporan
penanganan pengaduan pada tanggal 10 Juli 2017.
Semester II (Juli – Desember) 2017; telah disampaikan laporan
penanganan pengaduan pada tanggal 10 Januari 2018.
47
2) Bantuan Dana Operasional (BDO)
Sesuai Surat Keputusan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan
Konsumen OJK Nomor S-1407/EP.12/2016 tanggal 4 Januari 2017
perihal penerimaan bantuan dana operasional LAPS dan Surat
Pemberitahuan OJK kepada LAPSPI nomor S-32/EP.1/2017 tanggal 4
September 2017, LAPSPI telah memperoleh bantuan dana
operasional sebesar Rp.480.008.000,- yang dialokasikan untuk
honorarium mediator LAPSPI yang menangani penyelesaian
sengketa konsumen ritel (small claim); perjalanan dinas oleh
mediator LAPSPI ke daerah dalam rangka penyelesaian sengketa
small claim dan kegiatan komunikasi/ sosialisasi
LAPSPI melalui surat nomor 407/LAPSPI/2017 tanggal 13 November
2017 telah mengajukan reimburse Bantuan Dana Operasional (BDO)
tahun 2017 sebesar Rp.75.682.326,-. Dari jumlah tersebut OJK telah
menyetujui pencairan sebesar Rp.36.586.916,-
3) Penilaian kinerja LAPSPI Tahun 2017
Untuk dapat meyakini bahwa operasional LAPSPI dilakukan dengan baik,
maka OJK telah menerapkan sistem penilaian yang didasarkan pada 2
(dua) parameter sebagai berikut:
i. Evaluasi Laporan Berkala yang terdiri dari :
Kelembagaan; dengan parameter penilaian sbb :
Data lembaga
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Jenis Layanan
Jumlah Anggota
Penyelesaian Sengketa; dengan parameter sbb :
Demografi kasus
Jenis Para Pihak (Individual / Lembaga)
Jenis Sengketa
Status Penangangan Perkara
48
Nomor Perkara
Proses Pelayanan
Monitoring Pelaksanaan Putusan
ii. Penerapan Prinsip-2 LAPS
Prinsip Aksesibilitas
Prinsip Independensi
Prinsip Keadilan’
Prinsip Efisiensi & Efektifitas
Penilaian ini dilakukan setiap semester setiap tahunnya dan untuk
pertama kalinya yaitu di tahun 2017, hasil penilaian OJK untuk LAPSPI
adalah sbb :
Semester 1 : 91,45%
Semester 2 : 94,25%
c. Komunikasi Dengan LAPS Sektor Keuangan lainnya.
Pengurus secara aktif juga melakukan komunikasi dan diskusi dengan
Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS) yang lain melalui rapat
yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan host yang bergantian
diantara LAPS (LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPI, BMPPVI, BMDP). Diskusi/rapat
ini dimaksudkan untuk membahas isu-isu terkini yang berkembang tentang
Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa.
d. Studi Banding ke Financial Dispute Resolutions Center (FIDREC) Singapore
dan Securities Dispute Resolutions Center (SIDREC)
Untuk mempelajari lebih dalam tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa dan
proses beracara di negara lain, Ketua LAPSPI dengan para ketua LAPS yang
lain bersama-sama dengan OJK telah melaksanakan kunjungan Studi
Banding ke FOS (Australia), SIDREC (Singapore) dan FIDREC (Malaysia).
Kunjungan Studi Banding tersebut didukung sepenuhnya oleh AIPEG
(Australia Indonesia Partnership for Economic Governance).
49
BAB V
HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
A. SUMBER DANA OPERASIONAL
Rezim Perlindungan Konsumen didirikan untuk menciptakan system perlindungan
konsumen yang baik, meningkatkan pemberdayaan konsumen serta menumbuhkan
kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memahami pentingnya perlindungan
konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa
keuangan.
Di sisi lain tujuan rezim ini telah menambah beban operasional pelaku usaha jasa
keuangan dimana menurut POJK No. 1 tahun 2014 asosiasi sektor jasa keuangan harus
mendirikan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sejalan dengan
kebijakan ini, didalam Anggaran Dasar pembentukan LAPSPI antara lain telah diatur
pada Pasal 7, bahwa setiap anggota berkewajiban membayar kewajiban keuangan
Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas.
Berdasarkan realisasi penerimaan iuran, jumlah anggota yang membayar iuran tahun
2015 dan 2016 mencapai 128 bank (90 %) dari jumlah anggota sebanyak 143 bank.
Sedangkan jumlah anggota yang membayar iuran tahun 2017 sebanyak 104 bank (74 %)
dari jumlah anggota sebanyak 141 bank (Catatan: pada tahun 2017 terdapat bank yang
merger sehingga jumlah bank berkurang 2 menjadi 141 bank). Atas dasar hal tersebut,
maka pola pembiayaan kegiatan operasional LAPSPI perlu memiliki reserve agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk jangka panjang
dipandang perlu ditetapkan system, kebijakan dan komitmen mengenai sumber dana
yang berkesinambungan untuk menunjang operasional LAPSPI. Salah satu sumber
pendanaan sebagaimana sinyal yang dikemukakan OJK sesuai surat OJK No.S-
1387/EP.12/2016 tanggal 29 Desember 2016, adalah Bantuan Dana Operasional (BDO)
yang diarahkan untuk pembiayaan kegiatan LAPS sebagai berikut :
50
Biaya Pengurus dan Pelaksana
Biaya Mediator/Ajudikator Small Claim
Biaya Perjalanan Dinas Mediator/Ajudikator Small Claim
Biaya Sewa kantor
Biaya Peralatan Kerja
Biaya Komunikasi
Selain berasal dari iuran anggota dan Bantuan Dana Operasional OJK, sumberdana
operasional juga diharapkan dari biaya dalam rangka penyelesaian sengketa (biaya
pendaftaran perkara, biaya sengketa, dll), khususnya untuk layanan komersial dengan
nilai sengketa diatas Rp.500 juta. Sedangkan untuk layanan pro bono (sengketa sampai
dengan Rp. 500 juta) tidak dikenakan biaya.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka sumber dana operasional LAPSPI masih
mengandalkan dari Iuran Bank Anggota, sehingga kesadaran dari Bank Anggota untuk
membayar iuran sangat diharapkan.
B. PENYELESAIAN SENGKETA DI REMOTE AREA
Semenjak beroperasi pada tanggal 1 Januari 2016, LAPSPI telah menerima pengaduan
sengketa dari berbagai daerah, antara lain Ketapang, Melawi, Tebing Tinggi, Ambon,
Balikpapan, Payakumbuh, Semarang, Kediri, dll. Kondisi pengaduan/sengketa yang
demikian mengharuskan dilakukan penyelesaian Mediasi ditempat para pihak yang
bersengketa, namun disisi lain sengketa yang diajukan pada umumnya merupakan
sengketa dengan tuntutan yang relative kecil (dibawah Rp.100 juta) sehingga menjadi
tidak efisien karena membutuhkan dukungan dana operasional yang relative besar
seperti biaya transportasi dan akomodasi bagi Mediator. Sementara untuk layanan
mediasi sengketa probono dengan tuntutan/claim dibawah Rp.500 juta, para pihak
dibebaskan dari biaya.
Atas kondisi yang demikian, maka LAPSPI tetap memberikan layanan mediasi untuk
sengketa probono (sengketa sampai dengan Rp.500 juta) meskipun harus dilakukan di
remote area. Sumber pendanaan untuk layanan mediasi “pro bono” dengan nilai
51
sengketa sampai dengan Rp.500 juta di remote area, berasal dari Bantuan Dana
Operasional (BDO) OJK.
Penggunaan sarana komunikasi modern seperti video conference juga belum
memungkinkan dilaksanakan didaerah unit kerja bank yang relative terpencil, karena
sarana teknologi komunikasi modern yang belum terjangkau didaerah tersebut. Untuk
kedepannya dukungan infrastruktur komunikasi modern sangat diperlukan guna
menunjang penyelesaian sengketa di wilayah terpencil (remote area). Meskipun tidak
dilakukan tatap muka secara langsung antara Mediator/Ajudikator dengan para pihak
yang bersengketa, cara penyelesaian sengketa dengan sarana video/tele conference
dimungkinkan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
C. BELUM BANYAK BANK ANGGOTA MENGETAHUI DAN
MEMANFAATKAN LAPSPI
LAPSPI didirikan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan sengketa di bidang
perbankan diluar Pengadilan, antara bank dengan nasabahnya manakala
penyelesaian sengketa secara internal (Internal Dispute Resolution) tidak tercapai.
Dalam rangka memperkenalkan LAPSPI kepada bank anggota dan masyarakat, telah
dilakukan sosialisasi baik dilaksanakan oleh LAPSPI sendiri maupun bersama dengan
OJK dan LAPS yang lain. Disamping itu juga telah dilaksanakan sosialisasi melalui
media cetak maupun penyebaran brosur.
Program Sosialisasi ini akan terus dilaksanakan kepada bank anggota, baik melalui
Asosiasi maupun secara langsung kepada bank anggota bersamaan dengan acara
yang dilaksanakan bank anggota, misalnya Rapat Kerja bank anggota. Kedepan
direncakan akan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media
elektronik, antara lain melalui program Talk Show yang diadakan melalui radio yang
dipancar luaskan di jaringan radio seluruh Indonesia
Dengan semakin banyaknya bank anggota yang mengetahui keberadaan LAPSPI,
diharapkan akan banyak anggota yang memanfaatkan layanan LAPSPI untuk
membantu menyelesaikan sengketa antara banka anggota dengan nasabahnya diluar
52
pengadilan, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan efisien,
yang pada akhirnya dapat menekan biaya litigasi bank anggota
D. KOMUNIKASI DENGAN PIHAK BANK MASIH MEMAKAN WAKTU
YANG CUKUP PANJANG.
Bahwasanya setiap sengketa/pengaduan yang diajukan oleh nasabah/pemohon
kepada LAPSPI harus dilakukan klarifikasi terlebih dahuu kepada pihak bank sebagai
termohon. Klarifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana antara nasabah
dengan bank telah melakukan penyelesaian sengketa secara internal (Internal Dispute
Resolution), serta mengetahui sampai sejauh mana status update penyelesaian
sengketa dimaksud.
Pihak pertama yang akan dihubungi oleh LAPSPI adalah Divisi Contact
Center/Customer Care sebagai pintu masuk. Karena Unit kerja/Divisi Contact Center
ini adalah sebagai contact point dengan pihak luar dan tidak mengelola nasabah, maka
sengketa tersebut akan diteruskan kepada unit kerja yang mengelola nasabah
tersebut. Bisa dimaklumi bahwa antara Divisi Contact Center/Customer Care perlu
berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja pengelola nasabah, yang tentunya
membutuhkan waktu. Tidak jarang bahwa koordinasi antar unit kerja di bank ini
memerlukan waktu yang cukup lama, sementara dilain pihak proses di LAPSPI juga
diatur dengan SLA. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kerjasama yang baik
dari bank anggota, agar koordinasi internal antara unit kerja/Divisi Contact
Center/Customer Care dengan Divisi/Unit Kerja pengelola nasabah dilaksanakan lebih
cepat, sehingga proses penyelesaian sengketa di LAPSPI dapat dilaksanakan sesuai
dengan SLA yang ditetapkan.
53
BAB V
PENUTUP
![01. Laporan Realisasi Anggaran [Signed]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/577c86cc1a28abe054c29bce/01-laporan-realisasi-anggaran-signed.jpg)
