of 96 /96
ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 4 1.3 Maksud dan Tujuan 8 1.4 Sistematika Penulisan 9 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 11 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 11 2.2 Sumberdaya SKPD 18 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 19 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 20 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 22 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 22 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota 32 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 34 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 44 4.1 Visi dan Misi SKPD 44 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 44 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 45 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 49 BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 63 BAB VII. PENUTUP 66 Lampiran 67

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii BAB I ......ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 4 1.3 Maksud

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR ISI KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii BAB I ......ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR I DAFTAR...

  • ii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR IDAFTAR ISI IiBAB I. PENDAHULUAN 1

    1.1 Latar Belakang 11.2 Landasan Hukum 41.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistematika Penulisan 9

    BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 112.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 112.2 Sumberdaya SKPD 182.3 Kinerja Pelayanan SKPD 192.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

    SKPD20

    BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 223.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

    Fungsi Pelayanan SKPD22

    3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih

    25

    3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

    32

    3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

    34

    3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

    KEBIJAKAN44

    4.1 Visi dan Misi SKPD 444.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 444.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 45

    BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF

    49

    BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

    63

    BAB VII. PENUTUP 66Lampiran 67

  • iii

  • KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, bahwa penyusunan

    revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun

    2014-2019 telah dapat kami selesaikan.

    Pembuatan Rencana Strategis 2014-2019 yang mengalami revisi pada

    beberapa substansinya ini merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan

    Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan

    menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka Rencana

    Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

    khususnya dalam pembangunan di bidang kehutanan.

    Renstra-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

    diharapkan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di

    Jawa Timur oleh semua pihak yang terkait, sehingga dapat mewujudkan visi

    dan misi pembangunan di bidang kehutanan untuk kesejahteraan dan

    kemakmuran masyarakat Jawa Timur.

    Demikian revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk menjadi

    acuan dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dibidang

    kehutanan di Provinsi Jawa Timur

    Surabaya, Juni 2015KEPALA DINAS KEHUTANAN

    PROVINSI JAWA TIMUR,

    Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MSPembina Utama Muda

    NIP. 19550824 198203 1 011

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 1

    BAB I.

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola/ ditata secara

    terencana dan terukur. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan perlu

    dilakukan dengan sangat profesional agar hutan mampu memberikan

    manfaat nyata bagi kehidupan, seperti manfaat ekonomi, sosial dan

    lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

    hutan haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Dalam upaya pemanfaatan

    sumberdaya hutan perlu dipertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan

    lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan

    hutan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

    Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur, sampai dengan saat ini

    masih belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan hutan

    sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41

    Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 30% dari luas daratan. Sampai

    dengan saat ini, luas kawasan hutan di Jawa Timur masih sekitar +

    1.361.146 ha atau + 28,38% %. Untuk dapat mencapai fungsi luas kawasan

    hutan dimaksud maka diperlukan upaya pengelolaan, perlindungan dan

    pengamanan hutan yang lebih intensif serta perencanaan yang mantap dan

    sinergis.

    Di luar kawasan hutan, ada area hutan yang juga merupakan aset

    utama dalam pembangunan kehutanan di Jawa Timur. Area hutan tersebut

    dimiliki oleh masyarakat / dibebannkan hak milik yang pengelolaannya

    dilakukan oleh masyarakat sendiri. Area tersebut adalah Hutan Rakyat

    (HR). Menurut definisi dan criteria Departemen Kehutanan (sekarang

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang termasuk hutan

    rakyat yaitu pekarangan, tegalan, dan hutan (yang dimiliki oleh pribadi).

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 2

    Pengelolaan hutan yang terpadu dengan selalu menjaga kelestarian

    hutan dan manfaatnya merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 41

    Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan, aspek

    perencanaan memegang kunci keberhasilan dan efektifitas serta efisiensi

    pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

    Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam

    rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dibuat

    perencanaan teknis untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam

    mewujudkan visi dan misi kehutanan kedepan sesuai dengan amanat

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

    penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

    daerah.

    Dalam pembangunan dan pengelolaan hutan terdapat istilah Unit

    Pengelolaan Hutan yang wilayah pengelolaannya berbasis pada Daerah

    Aliran Sungai (DAS). Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 4 (empat)

    wilayah pengelolan yaitu DAS Solo, DAS Brantas, DAS Sampean dan DAS

    Blega Saroka. Di dalam pengelolaan DAS terdapat hubungan yang saling

    mempengaruhi antara masyarakat di wilayah hulu/ catchment area dan

    masyarakat di wilayah hilir DAS serta lintas pemerintah Kabupaten/ Kota

    dalam wilayah DAS. Dampak keberhasilan pembangunan dan pengelolaan

    hutan dan lahan di hulu DAS akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di

    hilir DAS yang bersangkutan, demikian juga kondisi sebaliknya. Sehingga

    diperlukan komitmen yang tinggi antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan

    Kabupaten/ Kota), stakeholder dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan

    secara lestari.

    Perlu diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi selama ini adalah

    akibat dari fenomena alam maupun gangguan dari pihak yang tidak

    bertanggungjawab, yang mengakibatkan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari

    (PHL) belum dapat terlaksana, pembalakan liar (ilegal logging), kebakaran

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 3

    hutan, serta pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan

    non kehutanan. Untuk mengantisipasi kerusakan kawasan hutan tersebut,

    maka pemerintah dan masyarakat harus segera mempercepat

    pembangunan hutan melalui upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan.

    Sudah selayaknya untuk kedepan harus menjadi atensi untuk meningkatkan

    penanganannya sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir.

    Terwujudnya upaya pengelolaan hutan secara lestari, merupakan

    tanggungjawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah),

    masyarakat serta stakeholders. Di era reformasi seperti sekarang ini,

    semangat otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

    membangun daerahnya, hendaknya tetap memperhatikan daya dukung

    sumber daya hutan dan lahan yang ada sehingga hutan tetap dapat

    dimanfaatkan secara optimal, lestari, dan berkeadilan. Disamping itu,

    pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan juga perlu diarahkan untuk

    upaya pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat di

    sekitar kawasan hutan yang selama ini masih sangat tergantung pada

    aktivitas eksploitasi sumber daya hutan yang kurang memperhatikan

    kelestariannya (konvensional).

    Dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan dan

    lahan, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan

    sebagai bahan masukan dalam penentuan rumusan kebijaksanaan, sasaran,

    program dan kegiatan yang memuat tujuan dan atau terget yang jelas,

    faktual dan realistis, dana pembiayaan serta tetap mengacu pada

    kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata

    Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

    Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan

    dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

    pasal 13, rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan:

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 4

    a. Mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun

    kabupaten/ kota, dan

    b. Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta

    kondisi lingkungan.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-

    II/2006 pada Bab II Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bagian

    Kedua Ruang Lingkup Pasal 6 huruf (d, e, f) disebutkan bahwa Rencana

    Kehutanan Provinsi terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan

    Jangka Pendek (Renja/ RKT). Dalam upaya melaksanakan amanah tersebut

    maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis

    Pembangunan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan yang merupakan

    perwujudan rencana jangka menengah yang mengacu pada:

    1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 27 /Menhut-II/Tahun 2006,

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun

    2006-2025.

    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

    Jawa Timur yang berlaku.

    3. Renstra Kementerian Negara / Kementerian Kehutanan.

    Dengan demikian, Rencana Strategik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

    Timur Tahun 2014-2019 nantinya diharapkan dapat dipedomani dan

    diimplementasikan oleh para pengelola kawasan dan stakeholder dalam

    pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.

    1.2. Landasan Hukum

    Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis

    Dinas Kehutanan mengacu pada :

    1. Undang Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

    Timur Juncto Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang

    Mengadakan Perubahan dalam Undang Undang Tahun 1950 Nomor 2

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 5

    dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun

    1950);

    2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

    Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

    3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

    pengelolaan Lingkungan Hidup;

    4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang: Kehutanan

    (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 3888). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

    undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

    Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

    Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004

    Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisem Perencanaan

    Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

    2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 2324);

    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

    7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

    8. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

    Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia Nomor 4725);

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 6

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai

    Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia

    Nomor 3838 );

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan

    Umum Kehutanan Negara;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

    Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4452);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

    Hutan;

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Hutan Kota

    (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 4814 );

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

    Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

    Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

    Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah

    Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

    Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

    Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 4814 );

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

    Urusan Pemerintahan, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 7

    Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 96, Tambahan

    Lembaran negara Nomor 4737 );

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4741);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

    dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4816);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4725);

    20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

    Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4814 );

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

    penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

    pembangunan daerah.

    22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11

    Tahun 1989 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I

    Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);

    23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang

    Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;

    24. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban

    dan Pengendalian Hutan Produksi di Jawa Timur;

    25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang

    Pembentukan Peraturan Daerah;

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 8

    26. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang

    Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;

    27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

    dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran daerah

    Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 seri D);

    28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

    Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

    29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;

    30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tanggal

    20 Mei 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Daerah Provinsi Jawa Timur;

    31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang

    Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub bagian dan Seksi Dinas

    Kehutanan Provnsi Jawa Timur (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur

    Tahun 2009 Nomor 2 seri D);

    32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan

    Provinsi Jawa Timur.

    33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang

    Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Melalui perencanaan strategis ini diharapkan dapat dirumuskan

    tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan Jawa Timur yang lebih

    specific, measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang

    konsisten dengan visi dan misi program kepala daerah terpilih dengan tetap

    memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan, sasaran pembangunan

    kehutanan secara regional dan nasional, kerangka waktu, kemampuan

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 9

    daerah sehingga dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku

    kepentingan demi pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih produktif,

    efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

    Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    2014-2019 ini secara lebih spesifik ditujukan untuk menjamin terciptanya

    integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan sinergitas pembangunan, baik

    antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan untuk

    menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

    pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk

    menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Jawa Timur

    khususnya di sub sektor kehutanan.

    Pada tahap berikutnya Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke

    dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Renja yang memuat rancangan

    anggaran kegiatan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, jadwal

    pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab program / kegiatan

    pembanguan kehutanan tahun yang bersangkutan.

    Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi

    Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai acuan dalam

    penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan di

    Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan, sehingga memudahkan

    dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan

    kehutanan.

    Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan dan

    pengelolaan hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dicapai sesuai

    dengan target yang telah direncanakan, sesuai dengan visi misi

    pembangunan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

    1.4. Sistematika Penulisan

    Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    Tahun 2014-2019 terbagi dalam 7 BAB, dengan sistematika sbb :

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 10

    1. BAB I. Pendahuluan;

    Yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

    dan Sistematika Penulisan.

    2. BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD;

    Yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,

    Sumberdaya SKPD, dan Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan

    Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

    3. BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

    Yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

    Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

    Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan

    Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaahan Rencana Tata

    Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta

    Penentuan Isu-Isu Strategis.

    4. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

    Yang memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka

    Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

    5. BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

    Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

    6. BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan

    Sasaran RPJMD.

    7. BAB VII. Penutup.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 11

    BAB II.

    GAMBARAN PELAYANAN SKPD

    2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

    Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan

    Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

    dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur

    pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas

    melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

    dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

    Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai

    fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut :

    1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.

    2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    kehutanan.

    3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

    4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubenur.

    Adapun susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    sebagai berikut :

    1. Kepala Dinas;

    2. Sekretariat;

    3. Bidang Planologi Kehutanan (PK);

    4. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA);

    5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS);

    6. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK);

    7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri atas:

    a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peredaran Hasil Hutan;

    b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura R.Soerjo;

    c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Hutan.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 12

    Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi

    adalah sebagai berikut:

    1. Sekretariat, mempunyai tugas :

    Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

    kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

    program, keuangan, dan hubungan masyarakat dan protokol.

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud, Sekretaris

    mempunyai fungsi :

    a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

    b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

    c. Pengelolaan administrasi keuangan;

    d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

    e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan

    protokol;

    f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

    perundang-undangan;

    g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

    h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

    i. Pelaksanaan monitorinng dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

    j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    2. Bidang Planologi Kehutanan (PK) mempunyai tugas :

    Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan

    kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi

    dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

    pembangunan kehutanan.

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PK

    mempunyai fungsi :

    a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai

    bahan penyusunan perencanaan;

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 13

    b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

    serta anggaran rutin dan pembangunan;

    c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan

    rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang;

    d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh

    kegiatan kehutanan;

    e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;

    f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial)

    tingkat Provinsi;

    g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan;

    h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan;

    i. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kehutanan;

    j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA)

    mempunyai tugas :

    Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordnasikan kegiatan

    pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam.

    Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang PKHKA mempunyai

    fungsi :

    a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukkan,

    perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan

    hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan

    lindung;

    b. Pelaksanaan pemberian pertimbangaan teknis, pengesahan,

    koordinasi dan pengawasana pelaksanaan penataan batas luar dan

    pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan

    lindung dan hutan konservasi;

    c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan

    pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 14

    pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta cagar alam,

    suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru;

    d. Pelaksanaan pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan

    pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan

    jasa lingkungan;

    e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis

    pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi,

    pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan

    lembaga konservasi;

    f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan

    hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan;

    g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat

    di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta

    generasi muda pencita alam;

    h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

    penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan;

    i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) mempunyai

    tugas:

    Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

    rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

    Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang RLPS mempunyai

    fungsi :

    a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi,

    sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/Kota,

    rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;

    b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan

    aneka usaha kehutanan sekaligus pembinaan penguatan

    kelembagaannya;

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 15

    c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi

    hutan produksi dan hutan lindung, system silvikultur, perbenihan dan

    pupuk serta perhutanan sosial;

    d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    5. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK) mempunyai tugas :

    Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina

    Produksi Kehutanan.

    Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang BPK mempunyai

    fungsi :

    a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan

    produksi;

    b. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang

    berasal dari hutan negara;

    c. Pelaksanaan pengendalaian dan pembinaan produksi hasil hutan

    yang berasal dari hutan hak;

    d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan dan

    realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan;

    e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin

    pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu;

    f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan;

    g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun

    laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran

    kehutanan;

    h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan;

    i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 16

    6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peredaran Hasil Hutan (UPTD PHH)

    mempunyai tugas :

    Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan

    pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan

    masyarakat.

    Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPTD PHH, mempunyai

    fungsi :

    a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan;

    b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di

    industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu,

    pelabuhan dan gudang penampungan;

    c. Pelaksanaan pelayanan penataanusahaan hasil hutan Industri

    Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan

    gudang penampungan;

    d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan;

    e. Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil

    hutan kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat;

    f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran

    hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait;

    g. Pelaksanaan ketatausahaan;

    h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

    i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    7. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya R. Soerjo UPTD Tahura R

    Soerjo), mempunyai tugas:

    Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang

    konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tugas

    ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

    Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD Tahura R. Soerjo

    mempunyai fungsi :

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 17

    a. Penyusunan program pengembangan taman hutan raya;

    b. Pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan, pelestarian

    dan pemanfaatan kawasan taman hutan raya serta ekosistemnya;

    c. Pelaksanaan promosi dan informasi potensi Taman Hutan Raya;

    d. Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan raya;

    e. Pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan hutan raya;

    f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Taman Hutan

    Raya;

    g. Pelaksanaan ketatausahaan;

    h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

    i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD PTH),

    mempunyai tugas :

    Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang

    perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan

    masyarakat.

    Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD PTH mempunyai

    fungsi :

    a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih

    tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih

    tanaman hutan;

    b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau

    penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta

    pembangunan sumber benih;

    c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan;

    d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman

    hutan;

    e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan;

    f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan;

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 18

    g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan;

    h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan;

    i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    2.2. Sumberdaya SKPD

    Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam

    pelaksanaan tugasnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur didukung

    adanya UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yaitu UPTD Peredaran

    Hasil Hutan, UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo di Malang, dan

    UPTD Perbenihan Tanaman Hutan.

    Pada saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dinas

    Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta UPTD Dinas Kehutanan Provinsi

    Jawa Timur didukung oleh pegawai sebanyak 388 orang dengan rincian

    sebagaimana tabel di bawah ini :

    Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun

    2013

    No. Unit Kerja

    Jumlah Pegawai

    Jabatan

    Jumlah Struktural Staf CPNS PTT

    1. Dinas Kehutanan

    Prov. Jatim

    19 77 - 6 102

    2. UPTD Peredaran Hasil

    Hutan

    4 77 - 26 107

    3. UPTD Tahura R.

    Soerjo

    4 27 23 103 157

    4. UPTD Perbenihan

    Tanaman Hutan

    4 16 - 2 22

    Jumlah 31 197 23 137 388

    Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim, Desember 2013.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 19

    2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

    Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diemban

    Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa indikator kinerja

    yang dijadikan patokan dalam keberhasilan kegiatan pembangunan

    kehutanan di Jawa Timur.

    Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    Tahun 2009-2013

    No Indikator

    Kinerja

    Satuan Tahun Ket

    2009 2010 2011 2012 2013

    1. Luas

    Lahan

    Kritis Luar

    Kawasan

    Ha 453.769 407.088 297.086 195.796 146.847

    2. Luas

    Lahan

    Kritis

    Tahura

    Ha 2.393 2.093 3.675 2.883 1.947

    3. Luas

    Hutan

    Rakyat

    Ha 612.021 636.199 659.414 681.365 683.500

    4. Produksi

    Hutan

    Rakyat

    M3 1.317.572 1.740.120 2.282.319 2.509.523 2.760.475

    Luas lahan kritis diluar kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur

    menunjukkan kecenderungan menurun dari periode 2009-2013. Dan

    sempat terjadi penurunan drastis pada Tahun 2006 menuju 2007, namun

    berangsur-angsur dapat diturunkan melalui kegiatan rehabilitasi lahan.

    Selama kurun waktu 2009-2013 luasan lahan kritis diluar kawasan hutan

    mengalami penurunan sebesar 306.922 ha atau sebesar 32,36 %.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 20

    Kawasan hutan yang pengelolaannya langsung dilakukan oleh Dinas

    Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah Taman Hutan Raya (Tahura) R.

    Soerjo seluas 27.868,30 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota

    (Kabupaten : Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Kediri, dan Kota

    Batu). Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo secara terus menerus

    dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo. Selain melakukan penanaman pada

    kawasan yang kritis, juga dilakukan dilakukan melalui penyebaran benih

    pada kawasan kritis yang sulit dijangkau. Sepanjang periode 2009-2013

    luas lahan kritis di Tahura R. Soerjo mengalami penurunan seluas 450 Ha

    atau sebesar 18,80%, namun pada Tahun 2011 terjadi lonjakan

    dikarenakan terjadinya kebakaran di kawasan Tahura R Soerjo.

    Permintaan bahan baku kayu untuk industri perkayuan di Jawa

    Timur setiap tahun mengalami peningkatan volumenya. Besarnya

    permintaan kayu tersebut tidak cukup apabila hanya dipenuhi dari kayu

    yang masuk dari luar jawa. Solusi yang dilakukan adalah dengan

    pengembangan luasan hutan rakyat/hutan hak. Selama periode 2009-

    2013 perkembangan luas hutan rakyat di Jawa Timur mengalami kenaikan

    sebanyak 71.479 Ha atau sebesar 10,45%.

    Perkembangan ketersediaan bahan baku kayu untuk industri

    perkayuan di Jawa Timur yang berasal dari kayu rakyat ternyata

    berbanding lurus dengan peningkatan luasan hutan rakyat yang ada.

    Selama kurun waktu 2009-2013 perkembangan produksi kayu hutan

    rakyat mengalami peningkatan sebesar 1.442.903 m3 atau meningkat

    sebesar 52.27%.

    2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

    Yang menjadi tantangan dalam pelayanan SKPD yaitu :

    - Kebutuhan perbaikan sistem manajemen hutan lestari.

    - Kebutuhan penelitian untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan

    teknologi di bidang kehutanan.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 21

    - Masih tingginya penduduk miskin di sekitar kawasan hutan.

    - Kurang optimalnya kontribusi PDRB sektor kehutanan.

    - Degradasi sumberdaya hutan akibat tekanan sosial ekonomi masih

    terjadi.

    - Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi.

    - Sulitnya untuk mengubah paradigma manajemen berbasis kinerja.

    - Terbatasnya sarana prasarana pendukung.

    - Terbatasnya SDM kehutanan baik kualitas maupun kuantitas.

    Sedangkan yang menjadi peluang dalam pelayanan SKPD Dinas Kehutanan

    Provinsi Jawa Timur adalah :

    - Tingginya permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan.

    - Menggeliatnya upaya kembali ke alam (back to nature).

    - Keterlibatan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam

    pembangunan kehutanan.

    - Dukungan dunia internasional untuk pengelolaan hutan lestari.

    - Ketergantungan terhadap sumber daya hutan tinggi.

    - Potensi sumberdaya hutan cukup tinggi.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 22

    BAB III.

    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Pelayanan SKPD

    Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Kpts-

    II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan

    Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

    Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, kawasan hutan di wilayah

    Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 Ha. Pengelolaan kawasan hutan

    dilakukan oleh beberapa institusi yakni Perum Perhutani Devisi Regional II

    Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar KSDA dan

    Balai Taman Nasional, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

    masing-masing institusi tersebut. Kawasan hutan sebagai kawasan

    penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis di Jawa Timur, banyak

    dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal

    maupun eksternal, yaitu adanya kepentingan lain untuk memanfaatkan

    kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan non kehutanan.

    Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan kehutanan

    di Jawa Timur adalah :

    1. Belum kompetitifnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan

    rendahnya kinerja kelembagaan dalam pengelolaan hutan dan lahan

    dan belum mencukupinya sarana dan prasarana.

    2. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,

    inventarisasi, pengolahan data, penelitian dan pengembangan bidang

    kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam

    pembangunan kehutanan.

    3. Belum optimalnya dukungan regulasi dalam pemantapan kawasan hutan,

    menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa agraria

    kehutanan. Terdapat banyak kasus sengketa masalah agraria kehutanan

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 23

    yaitu kasus-kasus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

    pembangunan non kehutanan. Untuk itu disamping sangat diperlukannya

    perangkat peraturan perundangan yang mendukung, juga perlunya

    upaya secara intensif dalam penyelesaian sengketa agraria sesuai

    dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    4. Penetapan dan pengukuhan alih fungsi hutan produksi menjadi hutan

    lindung hasil reskoring.

    Selama ini masih dijumpai adanya penggunaan lahan kawasan hutan

    yang tidak sesuai dengan fungsinya, artinya masih dijumpai penggunaan

    kawasan hutan sebagai kawasan hutan produksi, padahal kondisi

    eksisting di lapangan masuk kedalam kriteria kawasan lindung. Untuk

    keperluan penataan fungsi dan landasan hukum, dipandang perlu untuk

    segera dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan hutan produksi

    menjadi kawasan hutan lindung berdasarkan hasil rescoring yang telah

    dilakukan pada tahun 2008 yang mengacu pada Perda Provinsi Jawa

    Timur Nomor 6 Tahun 2005, tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan

    Produksi di Provinsi Jawa Timur.

    5. Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu untuk

    industri kayu, meubel dan industri rumah tangga.

    Hingga saat ini kebutuhan bahan baku kayu untuk Jawa Timur cukup

    besar dan makin meningkat dan yang menjadi kendala saat ini belum /

    tidak dapat dipenuhi dari wilayah Jawa Timur sendiri, sehingga masih

    mengandalkan pasokan dari luar Jawa. Di sisi lain terdapat potensi lahan

    yang cukup produktif untuk pengusahaan hutan rakyat yang dapat

    dikembangkan untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku kayu,

    yang selama ini masih belum ditangani secara profesional.

    6. Masih lemahnya inventarisasi industri primer kehutanan. Data sebaran

    dan jumlah industri primer kehutanan yang ada di Jawa Timur masih

    belum akurat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan

    pembinaan dan bimbingan teknis dan adminsitratif tata usaha kayu.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 24

    7. Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup

    tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal,

    baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi

    hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang

    ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan menimpa

    wilayah Jawa Timur, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan

    kebakaran hutan di musim kemarau.

    8. Belum terpadunya program pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu

    dan hilir DAS, menyebabkan daya dukung hutan dan lahan bagi

    pelestarian ekosistem dan sumber daya air belum optimal.

    Kualitas pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu DAS sangat

    berpengaruh pada kondisi hutan dan lahan di daerah hilir DAS. Yang

    terjadi selama ini masih belum adanya keterpaduan program

    pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu dan daerah hilir DAS.

    Daerah hilir sering menjadi korban akibat pengelolaan hutan dan lahan

    di daerah hulu yang kurang optimal, sementara di sisi lain kurang

    optimalnya pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu, sebagai akibat

    kekurangan pendanaan untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan

    yang rusak.

    9. Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

    sekitar hutan sebagai salah satu ikon pembangunan kehutanan dalam

    pengelolaan hutan di Jawa Timur.

    Keberadaan dan kelestarian sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh

    tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang selama ini

    sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai salah satu sumber

    pendapatan. Pembagian peran serta masyarakat dalam pengamanan dan

    perlindungan hutan, melalui pelaksanaan program pemberdayaan

    masyarakat sekitar hutan sangat besar pengaruhnya terhadap

    kelestarian sumber daya hutan itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya

    di lapangan, kemampuan kelompok tani hutan sebagai pelaksana

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 25

    program dalam mengakses kemudahan yang diberikan oleh pihak

    pemangku kawasan hutan masih sangat terbatas.

    10. Belum optimalnya peran UPTD Dinas Kehutanan (UPTD Peredaran Hasil

    Hutan, UPTD Tahura R. Soerjo, dan UPTD Perbenihan Tanaman Hutan).

    Optimalisasi peran UPTD sangat strategis dalam rangka peningkatan

    pelayanan publik khususnya dalam pengendalian peredaran hasil hutan,

    pelestarian kawasan hutan, maupun dalam menggali potensi penerimaan

    daerah.

    11. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pelestarian alam Tahura R.

    Soerjo, sehingga Tahura R. Soerjo belum mampu berfungsi sebagaimana

    mestinya yaitu sebagai sumber plasma nutfah dan perlindungan bagi

    daerah penyangga. Seringnya terjadi kebakaran hutan, lebih banyak

    disebabkan karena kelalaian ataupun unsur kesengajaan manusia, baik

    pengunjung maupun pendaki kawasan dan juga para pemburu satwa

    liar, yang sering kali ilegal/ tak berijin untuk memasuki kawasan Tahura

    R. Soerjo.

    12. Rusaknya ekosistem mangrove wilayah pesisir pantai, mengakibatkan

    menurunnya kualitas ekosistem wilayah pesisir pantai yang

    mengakibatkan menurunnya produktifitas nelayan pantai, meningkatnya

    abrasi wilayah pantai dan meningkatnya intrusi air laut ke daratan.

    3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

    Daerah Terpilih

    Visi pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah “ Jawa

    Timur lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan

    berdaya saing ”.

    Dengan penjelasan sebagai berikut :

    Jawa Timur Lebih Sejahtera

    Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur,

    yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 26

    atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh

    dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses

    pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata

    kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan

    damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan,

    papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas

    mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu

    diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia

    yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

    Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi

    dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

    Jawa Timur Lebih Berkeadilan

    Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang,

    bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang.

    Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya

    kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat

    mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya

    dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan

    untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar,

    diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka

    yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang

    menikmati secara berkeadilan.

    Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan

    merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen

    masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak

    menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang

    kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan

    tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 27

    Jawa Timur Lebih Mandiri

    Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat

    membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan

    kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah

    dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun

    kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi

    mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri),

    dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan

    struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik,

    hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam

    politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan

    Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka

    Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

    Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa

    Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative

    advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive

    advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen

    produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas

    sumber daya manusiausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

    khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.

    Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan

    upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal

    menghadapi ASEAN Socio-Cultural Communitypada 2015, agar tidak

    tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun

    budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang

    merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus

    dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa

    menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 28

    berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang

    merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat,

    dan dikembangkan sebagaibasispembangunan, yang pada gilirannya

    dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.

    Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local

    knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar

    identitas budaya (cultural identity).

    Jawa Timur Lebih Berakhlak

    Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual

    maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena

    kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam

    jurang kehancuran.Akhlak merupakan budipekerti,perangai, tabiat, atau

    moralitasluhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai

    ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan

    kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial,

    toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi

    perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan

    terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya

    harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

    Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,

    Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara

    Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa

    Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi

    kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara

    keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

    Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019

    tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah “ Makin

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 29

    mandiri dan sejahtera bersama wong cilik”, yang diarahkan

    terutama untuk hal-hal sebagai berikut :

    1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

    2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan

    berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

    3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

    4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

    5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

    Misi tersebut merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan

    kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur

    bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

    “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima

    misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut,menunjukkan

    sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi,

    misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada

    elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya

    mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya

    Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk

    bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara

    sosial ekonomi.

    Wong cilik yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami

    ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized);

    terdevaluasi (devalued); mengalami keterampasan (deprivation); serta

    pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan, yang secara

    sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah,

    sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data

    Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

    Kelima misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 30

    Misi pertama; untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi

    semua, melalui peningkatanperluasan lapangan kerja, dan peningkatan

    pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses

    masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses

    terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

    masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

    Misi kedua; untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi

    bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan

    kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan

    industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan

    UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan

    ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar

    negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro,

    peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri

    pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni

    budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,

    luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan

    kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan

    kesejahteraan rakyat.

    Misi ketiga; untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan

    melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang

    wilayah provinsi yang berkelanjutan.

    Misi keempat; untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan

    yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean

    government), serta profesionalisme pelayanan publik.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 31

    Misi kelima; untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial

    masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk

    di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta

    harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus

    merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai

    bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,

    dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat,

    serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi

    manusia.

    Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan

    tidak boleh terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan. Yang

    dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa

    Timur 2014-2019 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan

    (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi

    (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta

    pembungkaman (silencing), yaitu mereka yang karena berbagai alasan

    terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.

    Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

    mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan,

    terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi Jawa Timur

    dalam menurunkan kemiskinan rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan,

    dan tercatat sampai dengan akhir Maret 2013 sebesar 35 %. Hal ini

    sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

    yang meningkat tiap tahunnya, dan pada Tahun 2012 sebesar 7,27 %

    lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (6,23 %). Yang mana

    struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari

    pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah

    selayaknya pembangunan Jawa Timur didasarkan pada misi “ Makin

    mandiri dan sejahtera bersama wong cilik ” .

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 32

    Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan,

    maka aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan

    harus dibuka lebar-lebar dengan berbagai program dan kegiatan yang

    pro-pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, sehingga masyarakat

    akan memperoleh maanfaat secara ekonomi dengan tetap menjaga

    kelestarian sumber daya hutan. Di samping itu, melalui APBD yang

    berpihak kepada masyarakat marginal atau “Wong Cilik” harus diarahkan

    untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

    Pengalokasian anggaran APBD SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    yang berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, diyakini telah

    memenuhi tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah

    daerah yaitu alokasi, distribusi dan stabilitas. Unsur distribusi, sebagai

    wujud pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa hutan akan

    sangat berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan. Demikian pula unsur

    stabilitas, akan dapat dicapai, ketika perekonomian masyarakat di sekitar

    hutan menjadi lebih baik dengan kemudahan yang mereka peroleh dalam

    pengelolaan hutan, dengan terbukanya kesempatan kerja, dan

    berkembangnya perokonomian masyarakat desa hutan, maka masyarakat

    dengan sendirinya akan ikut berperan serta dalam menjaga keberadaan

    hutan.

    3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

    Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian

    Kehutanan Tahun 2014-2019, yaitu “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan

    Masyarakat Yang Berkeadilan ”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka

    ditetapkan misi sebagai berikut :

    1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan

    informasi kehutanan.

    2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk

    memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 33

    3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi

    sumberdaya alam.

    4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran

    sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi,

    ekonomi dan sosial DAS.

    5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta

    kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan

    hutan secara optimal.

    6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan

    Kementerian Kehutanan.

    Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian

    Kehutanan 2014-2019 serta Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019

    mempunyai keterkaitan yang erat. Kedua Rencana Strategis tersebut

    sangat menekankan pada terwujudnya masyarakat yang makmur/

    sejahtera.

    Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adalah potret dari

    masyarakat “Wong Cilik” yang selama ini termarginalisasi, sehingga

    kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Banyak dari

    mereka yang menggantungkan sumber penghasilannya dari keberadaan

    sumber daya hutan, baik sebagai petani pesanggem, maupun pencari

    daun Jati dan perencek kayu bakar. Selama ini akses mereka terhadap

    sumber daya hutan, sangat kurang karena keterbatasan akses yang

    mereka terima dari pengelola hutan atau pemangku kawasan yaitu Perum

    Perhutani.

    Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang

    dijalankan melalui misi Kementerian Kehutanan dan misi Pemerintah

    Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergi dari misi

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Makin Mandiri dan sejahtera

    bersama wong cilik. Karena didalamnya terdapat upaya-upaya untuk

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 34

    ekonomi adalah sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan

    perhatian lebih dari pemerintah.

    3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

    Hidup Strategis

    Provinsi Jawa Timur terletak pada 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur

    Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi

    Jawa Timur mencapai 47.963 km², terbagi ke dalam 29 kabupaten, 9

    kota, dan 658 kecamatan dengan 8.497 desa/kelurahan (2.400 kelurahan

    dan 6.097 desa).

    Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar,

    yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah

    Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10%

    dari luas wilayah Jawa Timur.

    Panjang bentangan Barat-Timur sekitar 400 kilometer dan lebar

    bentangan Utara-Selatan di bagian Barat sekitar 200 kilometer, sedangkan

    di bagian Timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah

    pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat

    Madura, sementara Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah

    Utara Jawa. Di sebelah Timur Madura terdapat gugusan pulau, paling

    Timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling Utara adalah Kepulauan

    Masalembu. Di bagian Selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan

    Pulau Sempu.

    Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran,

    yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan

    daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut

    (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang

    mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo,

    Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi).

    http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Baweanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kangeanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Barunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sempu

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 35

    Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni

    dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.

    Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota

    yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut.

    Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah

    Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

    Secara fisiografis, Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam

    tiga zona : zona Selatan-Barat (plato), merupakan pegunungan yang

    memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi),

    merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran

    tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona Utara

    dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai,

    dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro,

    Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur

    Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

    Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian

    pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung

    Lawu (3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis

    (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah

    terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno

    (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro

    (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681

    meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di

    sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang,

    Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

    Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter)

    dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang

    disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian Timur

    terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan

    puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan

    http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Utara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Utara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kendenghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wilishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Liman&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Arjunohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Weliranghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Anjasmorohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wayanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Keludhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahameruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Iyang&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Argopurohttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Ijen&action=edit&redlink=1

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 36

    puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian Selatan terdapat

    rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai Selatan Pacitan,

    Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur

    Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Seribu di

    Yogyakarta.

    Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290

    km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah

    Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali

    Mas dan Kali Porong, keduanya bermuara di Selat Madura. Sementara di

    Madura sendiri terdapat Sub DAS Blega dan Sub DAS Saroka. Bengawan

    Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik, disamping

    Bengawan Solo terdapat dua sungai yang melewati atau bermuara di

    Gresik yaitu Kali Lamong dan Kali Brantas. Di lereng Gunung Lawu di

    dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah

    danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan

    Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi,

    pemeliharaan ikan, dan pariwisata. Telaga Sarangan, Waduk Sutami, dan

    Bendungan Selorejo perlu mendapat perhatian terutama dari sedimentasi

    dan pendangkalan.

    Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah

    pada dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi perekonomian

    wilayah pedesaan. Fenomena urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus

    berkembang mengarah ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga

    primacy kota metropolitan semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-

    kota lainnya.

    Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang

    cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan

    mega-urban tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan,

    dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan

    serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-

    http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raunghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Selatan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Selatan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantashttp://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Poronghttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Telaga_Saranganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Sutami&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Sutami&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Selorejo&action=edit&redlink=1

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 37

    prinsip pembangunan berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah dalam

    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dibagi

    menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), berdasarkan

    kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristika

    wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur

    cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah

    yang telah terlebih dahulu berkembang.

    Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa perlu ditunjang

    prasarana wilayah. Gambaran kondisi eksisting prasarana wilayah yang

    menopang struktur ruang dan kecenderungan pergerakan barang dan jasa

    itu di samping telah diuraikan dalam sub-bab kondisi prasarana wilayah,

    dapat pula digambarkan sebagai berikut: kecenderungan aktivitas

    manusia di Provinsi Jawa Timur dapat pula dilihat dari penggunaan lahan -

    yang mencerminkan seberapa besar pemanfaatan ruang digunakan

    menopang kegiatan tertentu, sekaligus mencerminkan seberapa besar

    potensi/pola ruang yang harus dilindungi dan/atau dapat dibudidayakan.

    Pola ruang wilayah Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 terbagi

    atas 11,49% kawasan lindung, dan 88,51% kawasan budidaya. Potensi

    kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola dan diarahkan

    pada pencapaian pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman,

    produktif, dan berkelanjutan. Keamanan dapat diterjemahkan sebagai

    pemanfaatan ruang yang terbebas dari kerawanan bencana; kenyamanan

    berarti masih dalam batas daya dukungnya; produktif berarti

    menghasilkan nilai ekonomi; dan berkelanjutan berarti keseimbangan

    aspek sosial dan lingkungan hidup.

    Kewajiban penyediaan hutan seluas minimal 30 % sebagaimana

    diamanahkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, secara

    khusus belum terpenuhi mengingat kondisi Pulau Jawa secara umum

    didominasi kawasan budidaya. Sehingga untuk memenuhi fungsi

    perlindungan dan pembangunan dipenuhi melalui pengelolaan kawasan

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 38

    hutan produksi maupun hutan rakyat secara berkelanjutan. Luas kawasan

    hutan di Jawa Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor

    395/Menhut-II/2011 seluas 1.361.146 Ha (28,38%) dan apabila ditambah

    dengan luas hutan rakyat, maka dapat melebihi 30 % dari luas daratan

    wilayah Jawa Timur.

    Sementara itu luas kawasan hutan yang besarnya mencapai +

    28,38 %, memiliki potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi

    bagi pengembangan produksi komuditas tanaman pangan melalui

    intensifikasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanpa merubah fungsi

    kawasan hutan. Di sisi lain, keberadaan kawasan hutan, juga sangat

    bermanfaat dalam memelihara keseimbangan ekosistem dan kondisi

    hidroorologis Daerah Aliran Sungai.

    3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

    Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun

    2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, sub Bagian dan Seksi

    Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 53

    Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

    Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan kewenangan sesuai

    yang diatur dalam PP 38 Tahun 2007, maka isu-isu strategis yang ada

    direspon oleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui

    tupoksinya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

    A. Bidang Planologi Kehutanan

    1. Kegiatan inventarisasi, dan mengestimasi data hasil inventarisasi

    hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala DAS lintas

    Kabupaten/Kota.

    2. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan

    sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam

    melaksanakan investasi.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 39

    3. Mengembangkan jejaring informasi dan kerjasama dengan

    Kementerian Kehutanan maupun antar intansi tingkat Provinsi yang

    membidangi kehutanan dalam rangka peningkatan kerjasama

    dengan Kementerian Kehutanan maupun antar Provinsi, dan dalam

    rangka meningkatkan investasi dibidang kehutanan di Jawa timur

    serta peningkatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta jasa

    lingkungan.

    4. Melakukan promosi intensif untuk menarik investor melalui pameran

    dan publikasi kegiatan pembangunan kehutanan.

    5. Meningkatkan pengelolaan hutan melalui penelitian dan

    pengembangan kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan

    pengembangan daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan

    Balitbang Kementerian Kehutanan.

    B. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam

    1. Pemantapan dan Penataan batas kawasan hutan. Keberadaan dan

    kepastian status kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap upaya

    pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan

    suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan,

    melalui pemantapan dan penataan batas kawasan hutan dengan

    memperhatikan aspek konservasi, sosial dan budaya, ekonomi serta

    partisipasi masyarakat.

    2. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi

    maupun daya dukung kawasan ekosistem dan penyusunan NSDH

    (Neraca Sumber Daya Hutan).

    3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya

    kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave) hutan.

    4. Penyelesaian sengketa agraria kehutanan. Permasalahan sengketa

    agraria kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan

    pembangunan non kehutanan, perlu diselesaikan dengan bijaksana,

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 40

    sehingga statusnya menjadi ”clear and clean” sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan.

    5. Penegakan hukum bagi pelaku Illegal logging dan pemanfaatan

    hutan melebihi ambang batas kemampuan regenerasi sumber daya

    hutan serta ekosistemnya.

    6. Pelestarian flora dan fauna endemik Provinsi Jawa Timur sebagai

    simbol dan icon Provinsi Jawa Timur untuk peduli, melindungi dan

    mengkonservasi.

    7. Sinkronisasi perundang-undangan dan peraturan daerah tentang

    peredaran dan pemanfaatan satwa dan tanaman langka maupun

    endemik untuk kelestarian.

    C. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

    1. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu

    tanah kosong pada kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis di

    luar kawasan hutan, sehingga diharapkan pada tahun 2019 Jawa

    Timur menjadi lebih hijau.

    2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar

    sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan

    pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani

    hutan.

    3. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAS terpadu dan lintas sektoral,

    guna mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir maupun tanah

    longsor.

    4. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat

    bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian

    lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengamankan dan

    mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

    5. Mendorong peningkatan usaha melalui pola agribisnis dan bekerja

    sama dengan berbagai pihak (pihak ke-III) guna keberhasilan usaha.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 41

    D. Bidang Bina Produksi Kehutanan

    1. Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan Hak/Hutan rakyat.

    Di wilayah Jawa Timur terdapat areal hutan rakyat yang

    memiliki potensi produksi sekitar 2,4 – 3,2 jt m3/th, dan diharapkan

    dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemenuhan kebutuhan

    bahan baku industri perkayuan di Jawa Timur, yang diprediksikan

    setiap tahunnya membutuhkan bahan baku kayu sebesar 5,3 Juta

    m3/th.

    Melalui sertifikasi ekolabeling hutan rakyat ini diharapkan

    dapat memberikan peningkatan nilai tambah (value added) melalui

    naiknya harga kayu produksi hutan rakyat.

    2. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri primer 569 unit

    yang meliputi industri (316 unit dibawah 2000, 88 unit 2000-6000

    m3/th dan 88 unit diatas 6000 m3/th) :

    a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian.

    b. Pengolahan kayu bulat menjadi serpihan kayu (wood chip),

    veneer, kayu lapis (plywood), Laminated veneer.

    3. Pembinaan tata usaha kayu dan tertib peredaran hasil hutan untuk

    memenuhi jaminan pasokan bahan baku industri yang berkelanjutan

    bagi industri pengolahan kayu sebagai inti/industri dengan

    plasma/petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku.

    4. Pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP bidang

    Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan. Potensi

    penerimaan PSDH di Jawa Timur setiap tahun berkisar pada besaran

    angka 36 milyard, dimana dari jumlah sebesar itu Provinsi Jawa

    Timur akan mendapatkan sharing bagi hasil sebesar 16 %.

    5. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi

    dan hutan lindung yang tersebar pada lebih dari 1961 desa dengan

    jumlah penduduk sebesar 8.556.777 jiwa, sebagai salah usaha

    peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 42

    pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas umbi-

    umbian seperti Porang, aneka usaha kehutanani dan kegiatan

    wanafarma.

    6. Sertifikasi pengelolaan lestari bagi produk-produk hasil hutan yang

    akan di ekspor keluar negeri, untuk itu di perlukan adanya sosialisasi

    dan pembinaan ekolabelling bagi pengelola hutan, termasuk

    didalamnya hutan rakyat.

    E. UPTD Peredaran Hasil Hutan

    1. Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi

    peredaran hasil hutan, pengujian hasil kayu dan pelayanan dokumen

    pengangkutan.

    2. Intensifikasi peningkatan pelayanan publik bagi industri pengolahan

    kayu khususnya pelayanan perijinan dan pemeriksaan.

    3. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan di 9 kab/kota dengan

    sasaran industri pengolahan hasil hutan sebanyak 171 (IPKH/IPKL)

    dan gudang penampungan.

    4. Peningkatan SDM penatausahaan kayu dalam melaksanakan tugas

    untuk mewujudkan pelayan publik yang optimal dan prima.

    5. Regulasi peraturan daerah yang tidak efektif dan tidak sesuai dan

    menghambat kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan.

    F. UPTD Tahura R.Soerjo

    1. Rehabilitasi lahan di dalam kawasan pelestarian alam Tahura

    R.Soerjo melalui percepatan rehabilitasi tanah kosong maupun bekas

    kebakaran, dengan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa

    Timur.

    2. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air yang berasal dan berada

    pada kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo, melalui regulasi

    peraturan daerah.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 43

    3. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam

    mengelola dan melestarikan kawasan pelestarian alam Tahura

    R. Soerjo di 43 desa penyangga di sekitar kawasan hutan Tahura

    R. Soerjo.

    4. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal

    loging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun

    kesengajaan.

    5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bambu yang

    memilikii potensi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan

    masyarakat di sekitar desa.

    6. Pengembangan Kawasan Tuhara R Soerjo sebagai kawasan

    pelestarian plasma nutfah, hidroorologi, pendidikan dan kawasan

    OWA (Objek Wisata Alam) dalam rangka meningkatkan PAD.

    G. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan

    1. Banyak sumber benih yang tidak aktif/ tidak berfungsi lagi, termasuk

    di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Devisi

    Regional Jawa Timur.

    2. Rendahnya minat para pengelola untuk mengaktifkan produktifitas

    sumber benih.

    3. Belum banyak digunakannya benih berkualitas/ unggul di lapangan.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 44

    BAB IV

    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

    4.1. Visi dan Misi SKPD

    Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga berkontribusi dalam

    mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Timur terpilih dalam upaya

    peningkatan kemakmuran serta kemajuan masyarakat Jawa Timur yang

    telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2014-2019 terutama pada misi yang kedua

    dan ketiga yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,

    mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan

    industrialisasi; dan Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan

    penataan ruang.

    Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang optimal, lestari

    dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur bagi sebesar-besarnya

    kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan visi

    pembangunan kehutanan Jawa Timur yang tertuang dalam renstra Dinas

    Kehutanan yaitu :

    “Terwujudnya kelestarian hutan untuk kesejahteraan

    masyarakat”.

    Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Dinas Kehutanan

    Provinsi Jawa Timur yaitu :

    “Optimalisasi pengelolaan hutan lestari”

    4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

    Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

    selama periode 2014-2019 adalah :

    1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan.

    2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan

    hutan.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 45

    Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran

    pembangunan kehutanan sebagai berikut :

    1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.

    2. Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan

    hutan.

    Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan tersebut

    didasarkan pada indikator dibawah ini :

    1. Prosentase Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berizin.

    2. Luas pengembangan hutan rakyat.

    3. Prosentase penurunan luas kebakaran hutan.

    4. Prosentase penurunan pencurian hasil hutan.

    5. Luas kawasan Tahura R Soerjo yang dikonservasi.

    6. Luas kawasan hutan yang dikonservasi.

    4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

    Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan

    kehutanan Jawa Timur Tahun 2014-2019, dilakukan melalui dua strategi

    pokok pembangunan:

    1. Perluasan areal hutan rakyat, pemanfaatan lahan di bawah tegakan

    sekitar hutan melalui pengembangan usaha non kayu di kawasan

    hutan.

    2. Peningkatan pengamanan hutan melalui operasi gabungan dan

    pengamanan swakarsa masyarakat serta upaya rehabilitasi dan

    rekonstruksi lingkungan hidup khususnya kawasan hutan.

    Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa

    disekitar hutan menempatkan individu sebagai subyek pelaku yang

    menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya disekitar hutan dan

    lahan. Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa

    hutan melalui penguatan kelembagaan yang ada, merupakan bentuk

    penghargaan atas kehendak dan kepentingan masyarakat setempat

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 46

    dengan memperhatikan dan mempertimbangkan, prakarsa, kreativitas,

    serta kearifan lokal. Prakarsa, kreativitas masyarakat desa hutan, dan

    kearifan lokal merupakan sumber daya pembangunan kehutanan utama,

    yang diarahkan pada upaya pencapaian kesejahteraan material dan

    spiritual masyarakat desa sekitar hutan.

    Adapun arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terdiri

    atas :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

    - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

    a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

    b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

    3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,

    yaitu:

    - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

    4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

    Penyelenggaraan Pemerintah, meliputi :

    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

    b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

    Anggaran.

    c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

    Informasi Data.

    5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi :

    a. Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan Jawa Timur.

    b. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

    c. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah

    Tegakan.

    d. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.

    e. APP Bidang Kehutanan.

  • Renstra Dishut 2014-2019 Page 47

    f. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan

    Bersama Masyarakat (PHBM).

    g. Fasilitasi Ekolabeling Htan Rakyat.

    h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung

    Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.

    i. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok.

    j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam mendukung

    manajemen dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan Masyarakat

    Sekitar Hutan.

    k. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman

    Hutan.

    l. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.

    m. Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran

    Kehutanan.

    n. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.

    o. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan.

    p. Pengembangan Perhutanan Sosial