1

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................................. i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ........................... iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ............................................ v

HALAMAN KATA PENGANTAR ....................................................................... vi

HALAMAN DAFTAR ISI ...................................................................................... ix

ABSTRACT .............................................................................................................. xii

ABSTRAK ............................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

1

1.1 Latar belakang Masalah .......................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................

8

1.3 Ruang Lingkup Masalah ......................................................................

8

1.4 Orisinalitas Penelitian ..........................................................................

9

2

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................

10

1.5.1. Tujuan Umum .........................................................................

10

1.5.2. Tujuan Khusus ........................................................................

11

1.6 Manfaat Penelitian ..............................................................................

11

1.6.1. Manfaat Teoritis .....................................................................

11

1.6.2. Manfaat Praktis .......................................................................

12

1.7 Landasan Teoritis ...............................................................................

12

1.8 Metode Penelitian ...............................................................................

13

1.8.1. Jenis Penelitian .......................................................................

14

1.8.2. Pendekatan penelitian .............................................................

15

1.8.3. Sumber Bahan Hukum ...........................................................

16

3

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................

17

1.8.5. Teknik Analisis ........................................................................

17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAHAN BAKU PRODUK PANGAN .................................................. 18

2.1. Perlindungan Konsumen .................................................................... 18

2.1.1. Pelaku Usaha ...................................................................... 22

2.1.2. Konsumen ........................................................................... 23

2.1.3. Tanggung Jawab ................................................................. 25

2.2. Bahan Baku Produk Pangan .......................................................... 26

2.2.1. Jenis-jenis Bahan Baku Produk Pangan ............................. 27

2.2.2. Pemalsuan Bahan Baku Produk Pangan ............................. 28

2.2.3. Pengawasan BPOM Terhadap Pemalsuan Bahan Baku

Produk Pangan ................................................................... 29

BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN BAHAN BAKU ...................... 31

3.1. Konsep Pemalsuan Bahan Baku Produk Pangan .......................... 31

3.2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pelaku Usaha ........................... 33

3.3. Akibat Hukum Atas Pemalsuan Bahan Baku Produk Pangan Oleh

Pelaku Usaha ................................................................................ 36

4

BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN

PELANGGARAN .............................................................................. 39

4.1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Yang Merugikan Konsumen

Akibat Pemalsuan Bahan Baku Produk Pangan ........................... 39

4.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Peradilan ....... 40

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 51

5.1. Kesimpulan ................................................................................... 51

5.2. Saran .......................................................................................... 51

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN SKRIPSI

5

ABSTRAK

Peristiwa pemalsuan bahan baku produk pangan cukup marak di Indonesia,

hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pangan yang

dipalsukan tersebut menampakkan tampilan fisik yang lebih memikat. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai aturan yang berperan untuk

melindungi hak-hak konsumen dan mengendalikan aktivitas pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Namun dalam penerapanya masih saja

kepentingan konsumen terabaikan, banyak produk-produk pangan palsu yang

berbahaya bagi kesehatan beredar di masyarakat. Dalam Undang Undang

Perlindungan Konsumen pemalsuan produk pangan tidak diatur dengan tegas.

Masalah yang akan diteliti meliputi, Apakah pelaku usaha dapat dimintai

pertanggungjawaban atas pemalsuan bahan baku produk pangan yang berakibat

kerugian konsumen dan Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa yang

merugikan konsumen akibat pemalsuan bahan baku produk pangan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif,

yaitu pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan

analisa konsep hukum (Analytical & Conceptual Approach), artinya suatu masalah

akan dilihat dengan menelaah semua undang-undang dan menganalisa konsep

hukum.

Adapun hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah konsep pemalsuan

bahan baku produk pangan digunakan sebagai dasar tanggung jawab pelaku usaha.

Pemalsuan bahan baku produk pangan erat kaitanya dengan sifat

pertanggungjawaban yang dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha. Akibat

hukum atas pemalsuan bahan baku produk pangan oleh pelaku usaha berupa sanksi

pidana penjara dan denda serta dapat dikenai sanksi tambahan dalam bentuk ganti

rugi dan lain-lain. Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang produk

konsumen, barang dan/ atau jasa konsumen tertentu khususnya terhadap pemalsuan

bahan baku produk pangan dapat dilakukan semua konsumen baik perorangan

maupun kelompok (class action) bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat melalui gugatan legal standing. Penyelesaian sengketa ini dapat

ditempuh melalui beberapa cara yaitu negosiasi, litigasi, dan non-litigasi. Undang-

undang telah menentukan suatu badan yang bertugas dalam penyelesaian sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian melalui BPSK dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu Konsiliasi,

Mediasi, maupun Arbitrase.

Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah membuat peraturan yang

spesifik dalam UUPK untuk praktik pemalsuan bahan baku produk pangan, lalu

sebaiknya pemerintah memperketat pengawasan terhadap perdagangan bahan-

bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam praktik pemalsuan bahan baku

produk pangan.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Pemalsuan, Bahan Baku, Pangan

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir dengan tiga kebutuhan primer dalam hidup, salah satu

diantaranya adalah pangan. Manusia tidak dapat hidup jika tidak ditunjang oleh

pangan dalam menjalankan aktifitas, baik makanan maupun minuman. Manusia

memperoleh energi untuk beraktifitas dari pangan, Pangan adalah segala sesuatu

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolaahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman.

Masyarakat di masa modern memperoleh kebutuhan pangan sehari-harinya

dengan membeli di pasar atau swalayan, disini masyarakat berperan sebagai

konsumen yang didefenisikan sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bahan panganan yang

dibeli di pasar atau swalayan berasal dari para pelaku usaha, pelaku usaha adalah

orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

7

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.1 Pelaku usaha disini berperan sebagai yang menyediakan benda-benda

konsumsi masyarakat yang salah satunya adalah bahan pangan. Dalam kegiatan

perdagangan ini beberapa pelaku usaha melakukan kecurangan salah satunya

memalsukan bahan baku daganganya, sebagai contoh kasus pertama, Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bali menemukan makanan mengandung

bahan berbahaya saat bersama dinas terkait melaksanakan Kampanye Pasar Aman

di Pasar Nyanggelan, Jalan Tukad Pakerisan Denpasar, Kamis (6/10/2016). Dalam

kegiatan tersebut, BBPOM menguji sampel yang dicurigai mengandung bahan

berbahaya. Alhasil, dari 50 sampel makanan yang diambil terdapat dua jenis

makanan mengandung Rhodamin B. Dari sejumlah sampel yang dibeli, dua

makanan yakni apem dan jaje uli positif mengandung Rhodamin B.

Kasus kedua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar

menemukan bahan makanan berbahaya di Pasar Sindu, Sanur, Denpasar. Kepala

BPOM Endang Widowati dan pihaknya melakukan sidak bahan-bahan makanan

yang mengandung rhodamin, boraks, formalin, dan metaniyellow. BPOM

mengambil sampel 50 produk dan bahan makanan. Dari hasil pengujian terdapat

dua makanan ringan yang diduga mengandung bahan pewarna tekstil atau

rhodamin. Dia menjelaskan kalau makanan itu hasilnya negatif maka tidak akan

berubah warna, sementara makanan yang positif mengandung bahan berbahaya

1Anonim,____,URL//http://balitribune.co.id/content/bbpom-kembali-temukan-makanan-

berzat-kimia, diakses tanggal 15 Maret 2017

8

maka akan berwarna.2 Masih banyak kasus-kasus lain seperti susu berbahan

melamin, makanan yang mengandung formalin, boraks, pewarna tekstil dan bahan

kimia berbahaya lainya. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang

diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha, akan tetapi informasi yang diberikan

tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.

Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi

mutu. Adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi mutu produk

dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini

sangat berhubungan dengan nyawa manusia.

Label berfungsi sebagai tanda pengenal suatu produk yang didalamnya

memuat informasi mengenai produk yang bersangkutan, antara lain seperti nama

produk, berat/isi bersih, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal

kadaluarsa dan harga. Label merupakan sumber informasi yang esensial bagi

konsumen sehingga konsumen memiliki kontrol dan pilihan yang efektif terhadap

apa yang mereka konsumsi berhubungan dengan alasan-alasan kesehatan,

keamanan, dan kepercayaan yang diyakini konsumen (misalnya label halal) oleh

karena itu keterangan atau informasi pada label harus jujur, benar, dan tidak

menyesatkan. Dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah

diatur bahwa memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi

2Anonim,____,URL://http://news.okezone.com/read/2015/10/06/340/1226780/produk-

makanan berbahaya-dijual-bebas-di-bali, diakses tanggal 15 Maret 201

9

jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan adalah salah satu dari kewajiban pelaku usaha.

Konsumen menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi,

cara-cara penjualan serta penerapan standar yang dapat merugikan konsumen,

sebagai contoh pelaku usaha obat dan makanan menjanjikan khasiat yang cepat

pada produk yang dijual dengan cara mencampurkan bahan berbahaya. Informasi

tentang produk obat dan bahan makanan semestinya dapat dilihat pada label yang

ada di kemasan dan iklan namun label dan iklan seringkali memuat keterangan yang

membingungkan bahkan cenderung menyesatkan konsumen.3

Peristiwa diatas telah melanggar hak-hak dari konsumen, masyarakat

dirugikan dengan tidak mendapatkan apa yang mereka bayarkan tidak mendapat

kejujuran dari pelaku usaha. Pada zaman yang berkembang pesat ini, kegiatan

perdagangan merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan

karena adanya saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Kegiatan

dimulai dari produksi yang berdasarkan permintaan pasar, dari proses produksi

tersebut maka dihasilkanlah produk-produk yang kemudian dapat dikonsumsi oleh

masyarakat setelah sebelumnya melalui pendistribusian.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan,

permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan

3Warta konsumen, 2001, Mengapa label dan iklan demikian penting?, h.18.

10

perbincangan masyarakat selama masih banyak konsumen yang dirugikan, oleh

karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.4

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), faktor utama yang menjadi

penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya

tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Kenyataan bahwa konsumen yang

sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya disebabkan oleh adanya

kesulitan untuk meneliti mengenai keamanan dan keselamatan di dalam

mengkonsumsi barang tersebut.

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku

usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada

posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu

ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku

usaha yang bertanggung jawab, agar kewajiban untuk menjamin keamanan suatu

produk tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen maka dibebankan kepada

produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang

mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu

produk tertentu dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-

kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung

jawab pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban-nya untuk memberikan jaminan

4Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta,

h. 1.

11

mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku, yang terdapat pada Pasal 7

UUPK huruf (d).

Konsumen di Indonesia layak mendapatkan perlindungan untuk mencegah

terjadinya hal-hal yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen serta kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat

konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya,

dalam menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.5

UUPK hadir dan bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan

terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar

menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya cukup

memadai, tetapi dalam penerapanya produsen pangan masih belum mampu

menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu secara maksimal, maka

dibutuhkan peran pemerintah secara efektif dan berkelanjutan untuk melakukan

pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota

masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen. Upaya-upaya untuk

memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen

5Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia

Indonesia, Bogor, h. 9.

12

merupakan suatu hal kompleks, kompleksnya permasalahan yang menyangkut

perlindungan konsumen mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan

etika dalam kegiatan usaha sudah cukup luas dan mendalam, bahkan menjadi beban

moral yang memberatkan. Etika harus dimasukkan sebagai hal yang wajib dalam

melakukan kegiatan usaha dalam upaya perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi

cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan

konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Lemahnya posisi

konsumen menyebabkan posisi hukum konsumen ikut menjadi lemah. Sebelum

diterbitkannya UUPK, penegakan hukum untuk mengawasi produsen sangat sulit

dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan atas kerugian yang

diderita oleh konsumen. Kesulitan dalam melakukan gugatan terhadap pelaku usaha

yang telah merugikan konsumen adalah dimana setiap pengugat haruslah dapat

membuktikan, bahwa pihak pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Dengan

demikian, setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu kesalahan, maka pihak yang

mendalilkan tersebut haruslah dapat membuktikan kesalahannya. Hal ini tentu

menyulitkan konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen sebagai pihak

yang bertindak sebagai pelaku usaha.6 Dalam proses penegakan UUPK, peraturan-

peraturan tersebut tertulis sebagai hukum positif namun dalam penyelesaian

peristiwa pemalsuan bahan baku produk pangan seperti contoh kasus diatas masih

sulit untuk diselesaikan karena dalam UUPK tidak ada diatur dengan jelas tentang

6 Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, h. 45.

13

pemalsuan bahan baku produk pangan, akibatnya terjadi di masyarakat peredaran-

peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu

penulis terinspirasi untuk mengangkat dan melakukan penelitian hukum, yang

berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN

PEMALSUAN BAHAN BAKU PRODUK PANGAN TERHADAP KERUGIAN

KONSUMEN MENURUT UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas pemalsuan

bahan baku produk pangan yang berakibat kerugian konsumen?

2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa yang merugikan

konsumen akibat pemalsuan bahan baku produk pangan?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Mencegah isi dan uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok

permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup

masalah yang akan dibahas.7

1. Pertama akan membahas mengenai Apakah pelaku usaha dapat

dipertanggungjawaban atas pemalsuan bahan baku produk pangan

yang berakibat kerugian konsumen?

7Bambang Sunggono, 2007, Metedologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 111.

14

2. Kedua akan membahas tentang tata cara penyelesaian sengketa yang

merugikan konsumen akibat pemalsuan bahan baku produk pangan

1.4. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini didasarkan kepada ide, gagasan, maupun pemikiran penulis

secara pribadi dari awal hingga akhir penyelesaian. Ide maupun gagasan yang

timbul karena melihat keadaan yang berkembang mengenai bagaimana

perlindungan terhadap konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam

melakukan pemalsuan bahan baku produk pangan. Jika terdapat referensi terhadap

karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumber dengan jelas.

Nomor Peneliti Judul Rumusan Masalah

1 AGUS FAHMI

PRASETYA

1103005181

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS

UDAYANA,

2015

Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen

Yang Mengkonsumsi

Makanan Kadaluwarsa

1. Bagaimanakah pengaturan

mengenai perlindungan

hukum terhadap konsumen

yang mengkonsumsi makanan

kadaluwarsa?

2. Bagaimanakah

pertanggungjawaban pelaku

usaha atas kerugian konsumen

yang mengkonsumsi makanan

yang telah kadaluwarsa?

15

2 PANDE MADE

AYU DWI

LESTARI

1203005081

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS

UDAYANA,

2016

Tanggung Jawab

Pelaku Usaha Dalam

Peredaran Produk

Kadaluwarsa

Berdasarkan Undang-

undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang

Perlindungan

Konsumen

1. Bagaimana ketentuan

peredaran produk kadaluwarsa

berdasarkan peraturan

perundang-undangan?

2. Bagaimana tanggung

jawab pelaku usaha terhadap

kerugian yang dialami oleh

konsumen akibat

mengkonsumsi produk

kadaluwarsa?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sudah tentu nantinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan memahami mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha

dalam melakukan pemalsuan bahan baku produk pangan terhadap kerugian

konsumen.

16

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memahami mengenai pertanggung jawaban

mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan

pemalsuan bahan baku produk pangan terhadap kerugian

konsumen .

b. Untuk memahami pengaturan penyelesaian sengketa

konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan

berbagai pelanggaran.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih masyarakat untuk

mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha

dalam melakukan pemalsuan bahan baku produk pangan terhadap

kerugian konsumen

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan hukum khususnya mengetahui tanggung jawab

pelaku usaha dalam melakukan pemalsuan bahan baku produk

pangan terhadap kerugian konsumen dan pengaturan penyelesaian

sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan

berbagai pelanggaran.

17

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Melalui penulisan ini maka peneliti dapat mencari jawaban atas

permasalahan yang diteliti, sehingga nantinya dapat memberikan

kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan.

2. Dengan adanya hasil penulisan ini, diharapkan dapat

mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan

pengetahuan serta pola kritis bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam penulisan atau dalam bidang ini.

1.7. Landasan Teoritis

- Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan ini

adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam mengatur perilaku masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengikat

bagi seluruh lapisan masyarakat demi menghindari kejahatan dan pelanggaran

terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman.

Demikian pula bagi konsumen, sebagai anggota masyarakat tentunya juga

memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan pelaku usaha

yang melanggar aturan ketertiban kegiatan wirausaha itu sendiri.

- Pendapat Para Sarjana

Menurut Kholmi & Yuningsih (2009;136), mendefinisikan bahwa, “Produk

palsu adalah barang yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar yang telah

ditetapkan.” Menurut Bustami & Nurlela (2007;136), “Produk palsu adalah produk

18

yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut

tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi masih bisa diperbaiki

dengan mengeluarkan biaya tertentu.”

Hadirnya produk palsu ini disebabkan oleh permintaan pasar yang

menginginkan barang yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah. Dalam

prakteknya proses produksi pangan palsu ini adalah dengan secara sengaja

mengganti sebagian atau keseluruhan kandungan bahan baku yang tidak memenuhi

standar mutu yang ditetapkan. Produk palsu adalah barang tiruan dengan kualitas

yang lebih rendah, hasil produksi usaha yang mengelabui konsumen untuk

mempercayai bahwa barang produksi telah memenuhi standar.

1.8. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih

terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan

yang digunakan antara lain:

1.8.1 Jenis Penelitian

Sebagai suatu penelitian dan untuk mendapatkan jawaban hasil ilmiah

sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian secara yuridis normatif. Yang

dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan

atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.8

8Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h. 18

19

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini beranjak dari

adanya kekaburanan dalam aspek norma hukum, dimana dalam peraturan

perundang-undangan tidak diatur secara spesifik terkait pemalsuan bahan baku

produk pangan dalam UUPK.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan

(The Statue Approach), pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & The

Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema

sentral dalam penelitian ini.9

Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan pemalsuan

bahan baku produk pangan. Pendekatan perundang-undangan (The Statue

Approach), yang oleh Peter Mahmud Marzuki disebut pendekatan Undang-

undang (The Statue Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.10

Pendekatan ini menggunakan ketentuan UUPK.

Pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & The Conseptual

Approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan

9 Ibrahim Johnny, 2006, Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, h. 302. 10 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h.

93.

20

menemukan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan

permasalahan pemalsuan bahan baku produk pangan.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian hukum ini menggunakan beberapa sumber

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang

bersifat mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang

berkaitan, yang bersifat mengikat.11 Sumber bahan hukum primer yang

digunakan adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-

buku, literature, makalah, skripsi, tesis, dan bahan-bahan hukum tertulis

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.12 Bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang

relevan dengan pemalsuan bahan baku produk pangan, baik literatur-

literatur hukum yang berupa buku-buku hukum (textbook) yang ditulis para

ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), skripsi

atau makalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,

11Soerjono Soekanto dan Sri Mahmmudji, 1988, Penulisan Hukum Normatif, Rajawali

Press, Jakarta, h. 34. 12Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penulisan Hukum, Kencana, Jakarta, h. 16.

21

hukum, maupun literatur non hukum dan artikel atau berita yang diperoleh

via internet dengan cara mengcopy atau mendownload bahan hukum yang

diperlukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.13

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan

dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (study document).14 Mengumpulkan

semua peraturan perundang-undangan yang beraitan dengan pemalsuan bahan baku

produk pangan. Telaah kepustakaan yaitu dengan cara mencatat dan memahami isi

dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan, kemudian dikelompokkan

secara sistematis sesuai dengan permasalahan.

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah ketika telah

mengumpulkan semua bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

ditambah dengan bahan hukum tersier sebagai tambahan, selanjutnya diolah dan

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan dengan

13 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op. cit., h. 15. 14H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.107.

22

menggunakan teknik argumentatif, yaitu dengan menguraikan serta

menghubungkan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

pengaturan pemalsuan bahan baku produk pangan terkait pengaturan hukum

tentang perlindungan konsumen di Indonesia, melakukan penafsiran sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk

mendapatkan hasil yang akurat, karena suatu undang-undang pada hakikatnya

merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku

sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

23