DAFTAR ISI - DISPERINDAGdisperindag.jabarprov.go.id/data/file/download/RENSTRA_2018_-_202… · DAFTAR ISI . Hal. Pengantar ... serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN

DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar ................................................................................................................ i

Daftar isi ................................................................................................................. ii

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................ I-1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................ I-3

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-6

1.4. Sistimatika Penulisan ...................................................................... I-7

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ......................................... II-1

2.2. Sumber daya Dinas ....................................................................... II-4

2.3. Kinerja Pelayanan .......................................................................... II-10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..................... II-22

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

3.1. Identifikasi Permasalahan ............................................................... III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ................................................................................................... III-8

3.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Industri & Perdagangan ..................... III-10

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ......................................... IV-11

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Bab VIII PENUTUP

Lampiran

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta kondisi masa

depan yang terus berubah dengan adanya era disrupsi dapat mendatangkan begitu banyak

peluang sekaligus ancaman jika tidak mempersiapkannya. Era revolusi industri 4.0 yang

saat ini sedang berlangsung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robot dan

teknologi informasi, dan komunikasi dan ditunjang dengan perkembangan ekonomi digital

yang digambarkan dengansemakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi

perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan

kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu menjadi tantangan besar bagi dunia

industri. Ditambah lagi dengan peristiwa bonus demografi yang akan terjadi, di mana

jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif.

Berdasarkan kondisi di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah yang membantu dalam bidang

Perindustrian dan perdagangan perlu melakukan proses-proses baru untuk mengambil

peran dalam melakukan fasilitasi kebijakan, mengakselerasi serta melakukan berbagai

pelayanan prima untuk menghadirkan ekosistem baru industri dan perdagangan yang

mampu bersaing di era digital. Untuk melaksanakan tugas dan peran perannya diperlukan

sistem perencanaan yang baik.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, diperlukan perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

I-2

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), adalah dokumen perencanaan untuk

periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Rencana Strategi (Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 ) SKPD, adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

- 2023 sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa

pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disusun dengan melihat

kebutuhan Jawa barat pada kondisi saat ini dan masa depan. Penyusunan Rencana

Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Dinas Provinsi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018-2023 melibatkan berbagai

stakeholder yang meliputi Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media dalam

prosesnya sehingga lebih komprehensif.

Pelibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dilaksanakan dalam bentuk

Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri (WPPI) di Jawa Barat. FGD dengan stakeholder menghasilkan pemetaan kondisi

perindustrian dan perdagangan di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang dijadikan acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 .

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 juga mengacu pada Visi Jawa Barat untuk mendukung visi

poin ke empat yaitu “meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang

I-3

sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-

pusat inovasi serta pelaku pembangunan”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan ProvinsiJawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan JakartaRaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 15)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus Ibu kota Jakarta

sebagai Ibu kota Negara Kesatuan RepublikIndonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4744) danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

I-4

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan

Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

I-5

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Proyek Strategis Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 119);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 459);

I-6

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun

2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); dan

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2038.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 adalah

1. Tersedianya dokumen resmi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil dan Wakil Gubernur terpilih

yang telah ditetapkan.

2. Tersedianya Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap

tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-3023 adalah:

I-7

1. Membuat program dan rencana kerja selama 5 tahun ke depan untuk mendukung

tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat

2. Memudahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan potensi Kabupaten/Kota dalam pengembangan perindustrian dan

perdagangan di Jawa Barat

4. Memudahkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berkelanjutan dalam

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2023, di

dalamnya berisi tentang pentingnya pembuatan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dalam

menghadapi perubahan zaman dengan berkembangnya teknologi yang berdampak

bagi kemajuan industri dan perdagangan. Selain itu, dikemukakan juga secara

ringkas pengertian, fungsi dan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 Tahun

2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah,

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas

I-8

dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi,

serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang

masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 K/L, RPJMD Provinsi Jawa

I-9

Barat yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.

3.3. Isu-isu Strategis

Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menjelaskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Menjelaskan program dan kegiatan dan pendanaan indikatif dari indikator kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Menjelaskan indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

BAB VIII PENUTUP

II-1

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang

kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah provinsi jawa barat,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Perangkat

Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

untuk pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata

Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

mempunyai tugas pokok: “Melaksanakan urusan pemerintah daerah

bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis

perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmate, industri aneka,

kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri,

perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan

perdagangan

II-2

2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan

perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmate, industri aneka,

kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri,

perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan

perdagangan.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas

pokok dan fungsi Dinas

4. Penyelenggaraan fasilitasi pemungutan retribusi dan penerimaan

pendapatan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Adapun Struktur organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan

Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

● subbag Perencanaan dan Pelaporan

● subbag Keuangan dan Aset

● subbag Kepegawaian dan Umum

1. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Industri AKTA (Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka)

membawahi

● Seksi Pengembangan Industri AKTA

● Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri AKTA

● Seksi Pemberdayaan Industri AKTA

3. Bidang ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika) membawahi:

II-3

● Seksi Pengembangan ILMATE

● Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana ILMATE

● Seksi Pemberdayaan ILMATE

4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:

● Seksi Bina Usaha

● Seksi Pengembangan Ekspor

● Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:

● Seksi Barang Pokok dan Barang Penting

● Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

● Seksi Promosi dan Kerjasama

6. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi:

● Seksi Pengawasan

● Seksi Pemberdayaan Konsumen

● Seksi Tertib Niaga

7. UPTD Industri Logam, membawahi :

● Subbag Tata Usaha

● Seksi Pengembangan Teknologi

● Seksi Pengembangan Usaha

8. UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, membawahi:


● Seksi Pengembangan Teknologi

● Seksi Pengembangan Usaha

9. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung,:


● Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

● Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi

II-4

10. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam

Kemasan Cirebon, membawahi :




11. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung

Gas Bogor, membawahi :




12. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika

Karawang, membawahi :




2.2. Sumber Daya Dinas

Sampai dengan Desember Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki 472 Aparatur Sipil Negara

yang terdiri dari 251 orangPegawai Negeri Sipil dan 221 orang Non

Pegawai Negeri Sipil.

Ketersediaan ASN PNS yang dikelompokkan berdasarkan

pangkat, jenis kelamin, pejabat struktural, pendidikan dan satuan unit

kerja tersaji pada gambar-gambar di bawah ini. Ketersediaan pangkat

ASN PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

paling banyak adalah II/c sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang

II-5

dilanjutkan dengan III/d sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dan III/a

serta III/b masing-masing sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2018

Gambar 1. Ketersediaan ASN PNS berdasarkan Pangkat

ASN PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat didominasi oleh Laki-laki sebanyak 166 (seratus enam puluh enam)

orang.


Gambar 2. Ketersediaan ASN PNS berdasarkan Jenis Kelamin

ASN PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat sebagai pejabat struktural eselon 4, eselon 3 dan eselon 2. Masih

terdapat kekosongan 1 (satu)unit eselon 3 dan 5 (lima) unit eselon 4.

0 0 2 0

10 8

49

2

36 3630

44

26

70 1

Laki-laki PerempuanJumlah 166 85

020406080

100120140160180

II-6


Gambar 3. Ketersediaan ASN PNS berdasarkan Pejabat Struktural

Selain pejabat sruktural, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

memiliki Pejabat Fungsional. Jenis jabatan fungsional yang dimiliki adalah

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya sebanyak 1 (satu)

orang dan Pranata Komputer sebanyak 2 (dua) orang berciri Pranata

Komputer Muda sebanyak 1 (satu) orang dan Pranata Komputer Pertama

sebanyak 1 (satu) orang.

Pendidikan ASN PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat terbanyak adalah 115 (seratus lima belas) orang S1

selanjutnya 84 (delapan puluh empat) SLTA.


Gambar 4. Ketersediaan ASN PNS berdasarkan Pendidikan

II (Dua) III (Tiga) IV (Empat)Jumlah 1 11 31

0

5

10

15

20

25

30

35

0

36

115

7

84

7 2S3 S2 S1 DIPLOMA SLTA SLTP SD

II-7

Sebaran ASN PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat paling banyak berada pada unit kerja Sekretariat selanjutnya

UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang memiliki banyak

Satuan Pelayanan terbanyak yaitu 8 (delapan) unit.


Gambar 5. Sebaran ASN PNS pada unit kerja

Sampai dengan Tahun 2022 ketersediaan ASN PNS cenderung

akan menurun terus dikarenakan banyaknya PNS yang memasuki Batas

Usia Pensiun. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.


Gambar 6. ASN PNS berdasarkan Batas Usia Pensiun

41

17 1814 15 17

3528

25

15 13 13

05

1015202530354045

2018 2019 2020 2021 2022

251233

210190

176

II-8

Selain ASN PNS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat didukung pula oleh ASN Non PNS sejumlah 221 orang.

Ketersediaan ASN Non PNS memiliki jabatan sebagai Petugas

Keamanan, Pengemudi, Front Office, Petugas Kebersihan dan Tenaga

Teknis. Jumlah dan sebaran ASN Non PNS yang dikelompokkan

berdasarkan jabatan dan satuan unit kerja tersaji pada gambar-gambar di

bawah ini.

ASN Non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat paling banyak sebagai Petugas Keamanan sebanyak 82

(delapan puluh dua) orang dilanjutkan dengan Tenaga Teknis sebanyak

62 (enam puluh dua) orang.


Gambar 7. ASN PNS berdasarkan Jabatan

Sebaran ASN Non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat terbanyak ada di UPTD Industri Pangan, Olahan dan

Kemasan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dilanjutkan dengan

Sekretariat sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

82

8 10

5962

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PetugasKeamanan

Pengemudi Front Office PetugasKebersihan

Tenaga Teknis

II-9


Gambar 8. Sebaran ASN Non PNS

Dalam hal pengelolaan Aset, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember Tahun 2018

menguasai aset dengan bidang barang sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Aset yang dikuasai Disperindag Provinsi Jawa Barat No Nama Bidang Barang Jumlah Nilai Barang 1 Tanah 31 54.078.249.400,00 2 Peralatan dan Mesin 13.891 71.195.983.926,45 3 Gedung dan Bangunan 65 68.468.951.066,00 4 Jalan, iritasi dan Jaringan 11 1.159.895.250,00 5 Aset Tetap Lainnya 148 302.393.832,00

Total 14.146 195.205.473.474,45 Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2018

Sebaran aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat sampai dengan Desember Tahun 2018 berupa bidang barang

tanah dan bangunan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Tanah dan Bangunan yang dikuasai Disperindag Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/Kota Jumlah Total Luas

Penggunaan

1 Kabupaten Garut 1 2.455 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Ind. Perkulitan Garut

2 Kabupaten Sukabumi

1 13.685 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Industri Kerajinan Tasikmalaya

3 Kabupaten Sumedang

1 2.000 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Industri Perkayuan Sumedang

34

1 4 6 4

64

25 2210 15 18 18

010203040506070

II-10

No Kabupaten/Kota Jumlah Total Luas

Penggunaan

4 Kota Bandung 11 11.049 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Industri Kemasan Bandung, Kantor Dinas, Kantor UPTD IPOK, Kantor UPTD Industri Logam, Rumah Dinas

5 Kabupaten Bandung

3 6.320 Kantor UPTD BPSMB Agro, Satuan Pelayanan Peng. Ind. Pertekstilan Bandung, Rumah Dinas

6 Kabupaten Purwakarta

1 520 Rumah Dinas

7 Kabupaten Cirebon 1 9.060 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Industri Rotan Cirebon

8 Kota Cirebon 2 3.731 Kantor UPTD BPSMB AMDK, Rumah Dinas

9 Kota Bogor 1 1.868 Kantor UPTD BPSMB KTG 10 Kabupaten Bogor 2 3.254 Kantor Satuan Pelayanan

Pengem. Ind. Logam Bogor, Workshop

11 Kabupaten Karawang

3 6.940 Kantor UPTD BPSMB LE

12 Kota Tasikmalaya 3 15.212 Kantor Satuan Pelayanan Pengem. Industri Kerajinan Tasikmalaya

13 Kabupaten Majalengka

1 13.504 -

Total 31 87.600 Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2018

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat tergambarkan dengan Indikator Kinerja. Di dalam Dokumen

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 – 2018, indikator kinerja tersebut dikelompokkan dalam

2 (dua) bagian besar sebagai konsekwensi dari terbitnya Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tahun 2014 sampai dari 2016 indikator kinerja sebagai gambaran

kinerja pelayanan bidang industri dan perdagangan terdiri dari 13 (tiga

belas) indikator. Rincian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan

II-11

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sampai dengan 2016

dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut :

1. Realisasi peningkatan unit usaha menunjukkan dukungan Dinas

terhadap IKM baik berupa fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan

fasilitasi lainnya telah memberikan hasil yang optimal terhadap

pertumbuhan IKM di Jawa Barat.

2. Fasilitasi upaya peningkatan pemanfaatan teknologi dan standarisasi

produksi dapat dilihat dari nilai produksi. Hal tersebut menunjukkan

Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan utama secara nasional

yang dicirikan oleh penyebaran industri dan kawasan industri yang

berkembang selain dari akibat dukungan implementasi Paket

Kebijakan Ekonomi dan pengurusan perijinan yang dipermudah.

3. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri salah satu

penunjangnya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku

industri yang dibuktikan dengan sertifikasi SDM IKM yang

bersertifikat.

4. Realisasi peningkatan wirausaha baru menunjukkan dukungan Dinas

baik berupa fasilitasi pelatihan dan fasilitasi lainnya telah memberikan

hasil yang optimal terhadap pertumbuhan wirausaha baru di Jawa

Barat.

5. Perkembangan transaksi ekspor menunjukan dinamika perekonomian

suatu wilayah dan mengisyaratkan daya saing kemampuan produk

suatu wilayah dalam persaingan global tergambarkan pada indikator

meningkatnya produk ekspor dan terpantaunya produk impor Jawa

Barat

6. Sarana perdagangan dalam bentuk pasar rakyat. Toko swalayan dan

gudang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

II-12

kelancaran arus barang dan/atau jasa. Penggunaan produk dalam

negeri dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Dalam upaya

peningkatan ketersediaan sarana perdagangan, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan salah satunya melalui kegiatan Pembinaan dan

Penataan Pasar Tradisional.

7. Jumlah kerjasama perdagangan, ditargetkan sebesar 5 buah dengan

realisasi 3 buah kerjasama. Jumlah ini kurang dari target dari yang

ditetapkan. Salah satu kerjasama perdagangan meliputi komoditi

barang strategis dan kebutuhan pokok masyarakat berupa beras,

minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam dan daging sapi.

Kerjasama perdagangan lainnya meliputi kerjasama perdagangan

antar provinsi dan lain-lain.

8. Dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

bukan hanya tugas pemerintah provinsi melaikan tanggung jawab

bersama baik dengan kabupaten/kota. Asosiasi dan pelaku usaha

dibidangnya. Hal ini diperlukannya koordinasi dengan semua

pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan

bahan pokok masyarakat atau permasalahan lain yang berakibat

mempengaruhi harga kepokmas. Seperti dampak bergesernya masa

tanam dan tidak meratanya distribusi kepokmas berpengaruh kepada

produksi komoditas kepokmas seperti bawang merah sehingga

harganya terus meningkat.

9. Meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk yaitu jumlah

UTTP dan BDKT. Pada tahun 2016, pelaksanaan tera/tera ulang dan

BDKT yang hanya 10 bulan sebagai implementasi pelaksanaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

II-13

10. Sebagai jaminan produk komoditi dilakukan juga pengawasan barang

beredar. Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar mulai

terlihat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan konsekwensi alih kewenangan

pelaksanaan urusan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau pun

sebaliknya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mulai implementasi tahun 2017 – 2018. Akibatnya indikator

kinerja bidang industri dan perdagangan pun disesuaikan. Pada kurun

waktu tersebut, Tahun 2017 sampai dengan 2018, kinerja pelayanan

bidang industri dan perdagangan menjadi 10 (sepuluh) indikator. Rincian

indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya meningkatnya jumlah unit usaha industri di Jawa Barat, Baik

industri kecil, menengah dan besar telah dilaksanakan melalui

kegiatan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal,

CLTH – Pelatihan untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Geopark Ciletuh, Jabar Ngagaya, Festival Kopi, RTM - Pelatihan

Olahan Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Kemampuan

Masyarakat Miskin, RTM - Pelatihan Ketrampilan TPT Untuk

Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin. Selain itu, Festival

Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal, CLTH – Pelatihan

untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat Geopark Ciletuh, Jabar

Ngagaya, Festival Kopi, RTM - Pelatihan Olahan Makanan dan

Minuman untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin, RTM -

Pelatihan Ketrampilan TPT Untuk Peningkatan Kemampuan

Masyarakat Miskin.

II-14

2. Upaya meningkatnya nilai produksi industri telah dilaksanakan melalui

kegiatan antara lain Sertifikat halal dan Bimtek Peningkatan

Kemampuan Teknologi dan Layanan Jasa di Sub Unit Pada Balai

Pengembangan Industri Aneka, Hasil Hutan dan Kemasan

3. Upaya meningkatkan jumlah kerjasama industri telah dilaksanakan

melalui kemitraan industri dengan PT. Global Digital

Niaga(blibli.com),PT. Shopee International Indonesia, PT. POs

Indonesia,Pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Jawa Barat,

balai besar tekstil bandung dalam hal pembinaan dan pelatihan bagi

para pelaku usaha. kemitraan dengan asosiasi permesinan dan

pengerjaan logam Jawa Barat dalam hal sertifikasi profesi manufaktur

Jawa Barat.kemitraan dengan PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten dalam hal corporate social responsibility (CSR).

Kemitraan dengan universitas padjajaran dalam hal pencetakan

wirausaha baru Jawa Barat khususnya bidang industri serta

kemitraan dengan majelis ulama indonesia Provinsi Jawa Barat dalam

hal standarisasi produk industri yaitu sertifikasi halal pada produk

industri Jawa Barat.

4. Upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru Jawa Barat telah

dilaksanakan dengan melakukan penjaringan, pelatihan dan

pendampingan wirausaha baru.

5. Jumlah Kontribusi Tahun 2017 sebesar 15.10% mengalami kenaikan

sebesar 0.02% dari tahun 2016 yang sebesar 15.08%. Walaupun

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih

belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini akibat dari

melambatnya konsumsi rumah tangga yang berdampak pada

lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan

sepeda motor menjadi faktor yang mempengaruhi perlambatan

II-15

tersebut. Tahun 2018, walaupun jumlah kontribusi perdagangan pada

PDRB tidak mencapai target yang ditentukan, akan tetapi Jumlah

kontribusi perdagangan pada PDRB diperkirakan tumbuh

dibandingkan tahun 2017, lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran

4.9%-5.3% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2017. Tingginya

kegiatan ekspor impor baik luar negeri maupun antar provinsi menjadi

motor bagi aktivitas di sub lapangan usaha perdagangan. Disisi ritel,

pelaksanaan PILKADA serentak di jabar menjadi faktor pendorong

kenaikan kinerja lapangan usaha ini dan faktor seasonal yakni momen

perayaan hari natal dan tahun baru yang mendorong konsumsi serta

penjualan ritel. Semakin solidnya konsumsi masyarakat yang

dipengaruhi proyeksi inflasi yang terjaga diperkirakan juga menjadi

pendorong kinerja lapangan usaha perdagangan.

II-16

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2014 – 2016


No Indikator Kinerja Target Satuan Target Tahun ke-n Realisasi Tahun ke-n Rasio pada Tahun ke-n 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat

185.80 Trilyun Rupiah

166.52 175.89 185.80 166.52 166.29 168.49 100 95 91

2 Peningkatan Jumlah unit usaha IKM

202.955 Unit usaha

201.955 202.455 202.955 201.926 202.940 203.440 100 100 100

3 Peningkatan Nilai Produksi IKM

15 Persen 5 10 15 712.36 711.59 1.309 14247 7116 9

4 Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat

3.000 Orang 1.500 2.500 3.000 1.375 2.285 2.345 92 91 78

5 Peningkatan Jumlah wirausaha baru

9.000 WUB 3.000 6.000 9.000 1.445 4.620 9.133 48 77 101

6 Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun

2 Persen 2 2 3 1.92 -3.27 0.13 96 -164 4

7 Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun

125 Eksportir

75 75 125 203 203 208 271 271 166

8 Penurunan Nilai Impor Jawa Barat

2.5 Persen 2 2 2.5 1.78 1 1.89 89 50 76

9 Jumlah revitalisasi pasar tradisional

25 Unit 15 20 25 19 20 24 127 100 96

10 Jumlah kerjasama perdagangan

5 buah 5 10 5 4 15 3 80 150 60

11 Terkendalinya inflasi Jawa Barat

Persen Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional 7.14 0.79 2.75 100

12 Jumlah UTTP dan BDKT 6.835.122 Buah 6.182.815 6.306.472 6.835.122 4.924.156 4.342.956 3.342.542 80 69 49 13 Peningkatan cakupan

pengawasan barang beredar 2 Persen 0 1 2 0 17.87 10.90 1787 545

II-17

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 – 2018 No Indikator Kinerja Target Satuan Target Tahun ke-n Realisasi Tahun ke-n Rasio pada Tahun

ke-n 1 2 1 2 1 2

1 Jumlah unit usaha industri 203.955 Unit usaha 203.455 203.955 213.291 221.317 105 109 2 Peningkatan nilai produksi industri 7.5 Persen 5 7.5 7.43 13.93 150 187 3 Jumlah wirausaha baru 15.000 Orang 12.000 15.000 13.303 15.182 111 101 4 Jumlah kerjasama industri 10 Buah 2 10 2 10 500 500 5 Peningkatan ekspor non migas Jawa Barat 4 Persen 3 4 14.49 4.08 483 102 6 Peningkatan jumlah eksportir 175 Eksportir 150 175 182 211 121 121 7 Terkendalinya inflasi Jawa Barat 4.0-5.0 Persen 4.5-5.5 4.0-5.0 3.63 3.54 66 71 8 Jumlah kontribusi perdagangan pada PDRB

Jawa Barat 21 Persen 20 21 15.1 14.96 76 71

9 Jumlah barang yang diuji 125 Buah 100 125 111 260 111 208 10 Indeks Pemberdayaan Konsumen (IKK) 36 Poin 35 36 37.29 37.29 107 104 Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2018

II-18

Pelayanan bidang industri dan perdagangan di dukung dengan

pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendanaan tersebut disusun berdasarkan

pelaksanaan program dan kegiatan. Merujuk pada indikator kinerja

pelayanan, pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target yang

telah ditetapkan yang terbagi atas 2 (dua) bagian dikarenakan adanya

perubahan nomenklatur program. Tahun 2014 sampai dari 2016,

pelaksanaan program untuk pelayanan kinerja bidang industri dan

perdagangan terdiri dari 6 (enam) program. Rincian program Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sampai

dengan 2016 dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat

disimpulkan hal-hal untuk pelaksanaan bidang Perindustrian dan

Perdagangansebagai berikut :

1. Pertumbuhan pendanaan yang pesat dilaksanakan pada Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yaitu rata-rata

pertahunnya naik mencapai 640.29 persen untuk anggaran dengan

realisasi mencapai 992.62 persen.

2. Pertumbuhan pendanaan yang paling lambat dilaksanakan pada

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri yaitu rata-rata pertahunnya turun mencapai 69.65 persen

dengan realiasi turun mencapai 69.93 rata-rata pertahunnya.


Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

yaitu rata-rata pertahunnya naik mencapai 140.11 persen untuk

anggaran dengan pertumbuhan realisasi mencapai 189.75 persen.


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

II-19

yaitu rata-rata pertahunnya turun mencapai 9.92 persen dengan

realiasi turun mencapai 5.80 rata-rata pertahunnya.

Tahun 2017 sampai dari 2018, pelaksanaan program untuk pelayanan

kinerja bidang industri dan perdagangan terdiri dari 7 (tujuh) program.

Rincian program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan untuk pelaksanaan bidang

Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :


Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yaitu rata-rata

pertahunnya naik mencapai 4.22 persen untuk anggaran dengan

realisasi mencapai 5.05 persen.


Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil dan Menengah yaitu rata-rata pertahunnya turun

mencapai 45.07 persen dengan realiasi turun mencapai 50.82 rata-

rata pertahunnya.


Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan

Jasa yaitu rata-rata pertahunnya naik mencapai 130.43 persen untuk

anggaran dengan pertumbuhan realisasi mencapai 128.03 persen.


Program Perdagangan Dalam Negeri yaitu rata-rata pertahunnya

turun mencapai 13.10 persen dengan realiasi turun mencapai 11.77

rata-rata pertahunnya.

II-20

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Industri dan Perdagangan Tahun 2014 – 2016 Uraian Program Anggaran pada Tahun ke-

(juta) Realisasi Anggaran pada

Tahun ke- (juta) Rasio antara Realisasi &

Anggaran ke-n

Rata-rata pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Anggaran Realisasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4.180 3.659 12.000 1.339 2.472 9.993 32.04 67.57 83.28 187.08 646.30

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.943 12.463 14.384 1.179 11.014 12.882 60.69 88.37 89.56 640.29

992.62

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

10.700 6.488 3.247 9.574 5.013 2.878 89.48 77.26 88.64 (69.65) (69.93)

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

2.700 6.370 6.483 2.040 4.251 5.911 75.57 66.73 91.17 140.11 189.75

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1.996 2.051 2.771 1.829 1.925 2.658 91.60 93.87 95.92 38.82 45.32

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8.625 11.621 7.769 8.006 9.716 7.541 92.83 83.61 97.07 (9.92) (5.80)


II-21

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Industri dan Perdagangan Tahun 2017 – 2018

Uraian Program Anggaran pada Tahun ke- (juta)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

(juta)

Rasio antara Realisasi &

Anggaran ke-n

Rata-rata pertumbuhan

1 2 1 2 1 2 Anggaran Realisasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

9.970 5.476 9.065 4.458 90.93 81.40 (45.07) (50.82)

Program Pengembangan Industri

8.474 6.589 8.176 6.481 96.49 98.37 (22.24) (20.73)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.642 3.796 3.485 3.661 95.68 96.44 4.22 5.05

Program Penataan Struktur Industri

479 457 461 419 96.33 91.85 (4.59) (9.11)

Program Perdagangan Dalam Negeri

4.205 3.654 3.949 3.484 93.44 95.36 (13.10) (11.77)

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

2.023 2.250 2.017 2.221 99.72 98.73 (11.22) (10.11)

Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

1.850 4.263 1.819 4.148 98.36 97.31 130.43 128.03


II-22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Jumlah penduduk Jawa Barat yang tinggi dan didominasi oleh usia muda

menjadikan potensi kelompok kerja yang produktif. Ditambah lagi dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjangkau sebagian besar populasi dan

wilayah Jawa Barat. Hal tersebut menjadi alasan perkembangan PDRB yang mulai

menguat di sektor komunikasi dan informasi. Untuk itu, menjadikan masyarakat Jawa

Barat sebagai basis pasar ekonomi kreatif yang besar dapat dikembangkan. Fenomena

peningkatan pasar global terutama produk yang didukung oleh media komunikasi dan

informasi memiliki akses pasar yang lebih tinggi menjadi peluang yang harus dapat

ditangkap untuk pengembangan pelayanan industri dan perdagangan Jawa Barat.

Gambar 9. Profil Industri dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2017

Sesuai Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, isu strategis

yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis tersebut yaitu ;

(1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan,

pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing

ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi. Urusan industri dan

perdagangan dilaksanakan untuk mengembangkan solusi-solusi layanan yang fokus pada

isu strategis 4 yaitu Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya menanganan isu strategis Produktivitas dan daya saing ekonomi yang

berkelanjutan dilakukan melalui Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya

Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi

II-23

Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Kinerja

pelayanan industri dan perdagangan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 fokus pada

sasaran meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian

Jawa Barat. Strategi yang ingin dicapai yaitu (1) Meningkatkan daya saing industri dan (2)

Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan (1)

Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi, (2.a)

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar

negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional serta (2.b) Menciptakan iklim

usaha yang berdaya saing. Indikator yang ditetapkan berupa Laju pertumbuhan sektor

Industri dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan.

III-1

BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Industri dan Perdagangan

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan

menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri

berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga

mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan

industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan

pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian

Timur, bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi, peranan

industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum

memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh

menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh

dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan

pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum

meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam

perdagangan.Berdasarkan hal tersebut dilakukan pemetaan permasalahan untuk

penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Pemetaan Permasalahan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Pertumbuhan sektor

industri melambat Produk industri berdaya saing rendah

Rantai pasok ekonomi dan lingkungan industri yang rendah

2 Ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur

Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi

Ekonomi dan lingkungan yang tidak terintegrasi

3

Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri

Bahan baku industri mayoritas impor

Peraturan & perundangan yang kurang harmonis untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha

III-2

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi

Daya saing pelaku usaha industri yang rendah

4 Tingkat inflasi Fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok

Ketidakpastian harga dan pasokan yang tinggi

5 Menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB

Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang

Kompetisi pelaku usaha yang kurang kompetitif

Belum meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

Tren teknologi kurang dioptimalkan untuk pengembangan industri dan perdagangan

Dominasi barang impor Tren demografis Jawa Barat yang dekat dengan Ibukota Negara

Peta permasalahan sektor industri dan perdagangan dapat dibagi atas konteks (1)

Tren demografis, (2) Peraturan dan Perundangan, (3) Ekonomi dan Lingkungan, (4)

Kompetisi, (5) Tren Teknologi, (6) Pelaku, dan (7) Ketidakpastian. Pemahaman tersebut

secara sederhana tersaji pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Peta Konteks Permasalahan Industri dan Perdagangan

Dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan Jawa Barat terbagi

menjadi 6 Wilayah Pengembangan yaitu (1) Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur, (2)

Wilayah Pengembangan Purwasuka, (3) Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus

III-3

Cekungan Bandung, (4) Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (5) Wilayah

Pengembangan Priangan Timur dan Pangandaran dan (6) Wilayah Pengembangan

Sukabumi dan Sekitarnya.

Masing-masing WP memiliki keunikan dan karakter wilayah tersendiri seperti

perbedaan komoditas unggulan, industri yang berkembang, atau tingkat kemajuan

ekonomi. Penetapan WP ini ditujukan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan

masyarakat antarwilayah Kabupaten/Kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan.

Hasil identifikasi permasalahan dan tren perubahan di masing-masing WP adalah sebagai

berikut:

1. Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur

WP Bodebekpunjur terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten

Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi. Sektor industri manufaktur, agribisnis

•terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi

1. WP Bodebekpunjur

•terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang

2. WP Purwasuka

•terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

3. WP KK Cekungan Bandung

•terdiri dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.

4. WP Ciayumajakuning

•terdiri dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya.

5. WP Priangan Timur dan Pangandaran

•terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi.

6. WP Sukabumi dan Sekitarnya

III-4

dan perdagangan serta jasa menjadi sektor unggulan yang dapat dikembangkan. Tema

yang diangkat dalam pengembangan di WP Bodebekpunjur adalah Mengendalikan

Perkembangan Fisik Wilayah. Fokus pengembangan yang Arah pengembangan di WP

Bodebekpunjur ini yaitu (1) melengkapi fasilitas pendukung PKL, (2) mengembangkan

infrastruktur strategis, (3) mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan

industry kreatif, pariwisata, (4) investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energy,

teknologi tinggi, nonpolutif, (5) pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi,

pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal dan

(6) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani).

2. Wilayah Pengembangan(WP) Purwasuka

WP Purwasuka terdiri Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten

Karawang. Tema yang diangkat dalam pengembangan di WP Purwasuka adalah

Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP Purwasuka yaitu sektor pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan,

pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan kondisi saat ini dimana Kabupaten

Karawang merupakan simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan

Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, bisnis kelautan, industri nonpolutif

dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan

alih fungsi lahan sawah, agroindustri. Kabupaten Subang merupakan simpul pendukung

pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian

tanaman pangan, agroforestry, industri nonpolutif dan non-ekstraktif yang tidak

mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah,

bisnis kelautan, pertambangan mineral nonlogam. Dan kegiatan utama di Kabupaten

Purwakarta industri non-polutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan

cadangan air, agroforestry, industri kreatif, pariwisata, agroindustri, pertambangan mineral

logamdan non-logam.Dari Dari sektor unggulan dan kondisi tersebutdiatas Pemerintah

Provinsi Jawa Barat membuat arah pengembangan WP Purwasukayaitu (1) melengkapi

fasilitas pendukung PKW dan PKL, (2) mengembangkan infrastruktur strategis, (3)

mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif

dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing

tinggi dan berorientasi ekspor.

III-5

3. Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung

WP Cekungan Bandung terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung

Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.Tema yang diangkat dalam

pengembangan di WP Cekungan Bandung adalah mengendalikan pembangunan dengan

mengoptimalkan fungsi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Sektor unggulan yang

dapat dikembangkan pada WP Cekungan Bandung yaitu sektor Pertanian hortikultura,

agroforestry, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata,

perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas

Kabupaten/Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan

perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya. Sejalan dengan kondisi saat ini dimana

kegiatan utama Kabupaten Bandung adalah industri non-polutif, agroindustry, wisata alam,

pertanian dan perkebunan. Kabupaten Bandung Barat memiliki kegiatan utama yaitu

industri non-polutif, pertanian, industri kreatif, teknologi tinggi. Lalu Kabupaten Sumedang

merupakan pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agribisnis dan industri non-

polutif. Kota Bandung memiliki kegiatan utama yaitu perdagangan dan jasa, industry kreatif

dan teknologi tinggi, pariwisata sedangkan kegiatan utama kota Cimahi adalah

perdagangan dan jasa, industry kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

Dari sektor unggulan dan kondisi tersebut diatas Pemerintah Jawa Barat membuat arah

pengembangan WP Cekungan Bandungyaitu (1) melengkapi fasilitas pendukung PKN,

PKW dan PKL, (2) mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan, (3)

mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan

dan (4) mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal.

4. WilayahPengembangan (WP) Ciayumajakuning

WP Ciayumajakuning terdiri dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.Tema

yang diangkat dalam pengembangan di WP Ciayumajakuning adalah mendorong

pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat. Sektor unggulan yang dapat

dikembangkan pada WP Ciayumajakuning yaitu sektor agroforestri, agribisnis,

agroindustri, perikanan, pertambangan, pariwisata. Sejalan dengan kondisi saat ini dimana

kegiatan utama Kabupaten Sumedang adalah agribisnis, industri, pariwisata,

pertambangan mineral. Kabupaten Majalengka memiliki kegiatan utama yaitu agribisnis,

industri bahan bangunan, pertambangan mineral. Lalu Kota Cirebon merupakan Simpul

utama pelayanan jasa & perdagangan, industri, wisata budaya dan religi. Sedangkan

Kabupaten Cirebon memiliki kegiatan utama industri, bisnis kelautan dan pertanian,

pariwisata, pertambangan mineral. Kabupaten Kuningan memiliki kegiatan utama yaitu

III-6

pertanian, wisata alam, agroindustri, perlindungan sumber air. Dan Kabupaten Indramayu

kegiatan utamanya adalah pertanian tanaman pangan, bisnis perikanan dan kelautan,

industri yang tidak mengganggu aktivitas persawahan, pertambangan minyak, gas,

agribisnis dan agroindustri.


pengembangan WP Ciayumajakuning (1) melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan

PKL, (2)mengembangkan infrastruktur strategis, (3) pola ruang PKN dalam bentuk ring

(Ring 1 : Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2 : industry berbasis local, Ring 3 :

Penyedia bahan baku), (4) mengembangkan wisata budaya, religi dan alam, (5)

mendorong agribisnis didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian

tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran, (6)

mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak dan (7)

pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir.

5. Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur dan Pangandaran

WP Priangan Timur dan Pangandaranterdiri dari Kabupaten Garut, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kota

Tasikmalaya.Tema yang diangkat dalam pengembangan di WP Priangan Timur dan

Pangandaranadalah mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW

Pangandaran serta pengembangan secara terbatas kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP Priangan Timur dan Pangandaran

yaitu sektor Kehutanan, pertanian, perkebunan, Perikanan tangkap, pariwisata, industri

pengolahan, pertambangan mineral. Sejalan dengan kondisi saat ini dimana kegiatan

utama Kabupaten garut adalah industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, pertambangan mineral logam dan

non-logam. Kabupaten Tasikmalaya memiliki kegiatan utama yaitu pertanian, perkebunan,

kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat

pengembangan industri kerajinan, wisata alam, kegiatan pertambangan mineral logam dan

non-logam. Lalu Kabupaten Ciamis memiliki kegiatan utama industri pengolahan pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan mineral non-logam. Dan

Kota banjar memiliki kegiatan utama yaitu perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang

Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota Tasikmalaya

merupakan Pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa dan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah tujuanwisata nasional daninternasional.


pengembangan WP Priangan Timur dan Pangandaran (1) melengkapi fasilitas

III-7

pendukungPKW dan PKL, (2) mengembangkan infrastruktur strategis, (3)

mengembangkan pariwisata pangandaran dsk, (4) mengembangkan sector dan komoditas

unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi.

6. Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi

WP Sukabumiterdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota

Sukabumi. Tema yang diangkat dalam pengembangan di WP Sukabumiadalah mendorong

perkembangan koridor Sukabumi-Cianjur dan PKW Pelabuhanratu, serta membatasi

perkembangan di bagian selatan Sukabumi dan Cianjur. Sektor unggulan yang dapat

dikembangkan pada WP Sukabumi yaitu sektor Kehutanan, peternakan, pertanian,

perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta

pertambangan mineral. Sejalan dengan kondisi saat ini dimana kegiatan utama Kabupaten

Sukabumi adalah alam dan minat khusus,. Kabupaten Tasikmalaya memiliki kegiatan

utama yaitu agroforestry, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum

ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan

tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa, perikanan tangkap, serta

pertambangan mineral logam dan non-logam, bisnis kelautan skala nasional dan

internasional. Lalu Kabupaten Cianjur memiliki kegiatan utama yaitu agribisnis,

pertanian,perkebunan, kehutanan,pengembangan kawasanpenggembalaan umum

ternakruminansia, wisata agro,wisata alam, industri kreatif,pengembangan wilayah

pesisiruntuk perikanan tangkap,wisata minat khusus, kawasanperdagangan dan jasa,

pertambanganmineral logam dan non-logam. Sedangkan Kota Sukabumi merupakan pusat

pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan

tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa.


pengembangan WP Sukabumi (1) melengkapi fasilitas pendukungPKW dan PKL, (2)

mengembangkan infrastruktur strategis, (3) mengembangkan agribisnis, industry non-

polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat

khusus dan (4) pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan

memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global.

Pada rencana pengembangan kewilayahan terdapat beberapa permasalahan baik

kendala dalam pembangunan atau kedala di wilayah perbatasan. Adapun kedala

pembangunan di wilayan perbatasan adalah (1) keterbatasan sumber daya, (2) kurang

diprioritaskan, (3) pendudukan relatif sedikit dibandingkan di pusat perekonomian, (4) jauh

III-8

dari pusat pemerintahan / ibukota kabupaten-kota / provinsi dan (5) jauh dari pusat bisnis-

perekonomian.

Selain itu ada kendala daerah perbatasan sebagai wilayah strategis yaitu (1)

sebagai pintu gerbang keluar masuk daerah, (2) secara geografis menjadi etalase daerah,

(3) strategis secara ekonomi, (4) strategis secara kamtibnas, (5) strategis secara politik,

(6) strategis secara social budaya, (7) strategis secara tata kelola pemerintahan dan (8)

strategis dari aspek pertahanan. Pemahaman tersebut secara sederhana tersaji pada

gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peta Kendala Perbatasan sebagai Wilayah Strategis

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023:"Terwujudnya Jawa Barat

Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih

berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

III-9

1. Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

2. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung

dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup,

dan pembangunan berkelanjutan.

3. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan

pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan

potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

• Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat

Peradaban.

Misi Pertama,

• Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan

Publik yang Inovatif

Misi Kedua,

• Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas

Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi Ketiga,

• Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi Keempat,

• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi Kelima,

III-10

Dengan memperhatikan penjabaran misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki

keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi empat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Pembangunan ekonomi jangka panjang Nasional mengacu pada RPJPN 2005-

2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007). Arah pembangunan jangka panjang yang

mencakup bidang industri dan perdagangan adalah sebagai berikut.

1. Kebijaksanaan industri dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri

(industrial cluster) yang sehat dan kompetitif sebagai pilar utama peningkatan daya-

saing global melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah dengan pola

kebijakan yang tidak distortif terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan

infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan

kompetensi masing-masing rumpun industri. Selanjutnya, pengembangan jaringan

rumpun industri perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap

kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi lokal dan regional.

2. Dalam rangka memperkuat daya saing global, kebijakan industri perlu diintegrasikan

dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya yang saling

terkait. Kepentingan kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan

dalam negeri yang kuat dan efisien, memperkuat posisi nasional dalam berbagai fora

perdagangan global dan regional, pengembangan citra produk nasional yang

berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi

sekaligus integrasi pasar domestik dengan pasar global. Sementara itu, kepentingan

investasi adalah untuk menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai

regulasi terkait serta pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara

selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dari produk-produk industri.

3. Dalam rangka memperlebar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional,

proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer

terutama pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. Kepentingan ini menduduki

peranan yang strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan

sebagian besar masyarakat Indonesia, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan

pangan secara nasional, merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan

III-11

industri berbasis sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang

besar baik ke belakang maupun ke depan.

4. Peningkatan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu yang mengacu pada

sistem Measurement Standardization Testing and Quality (MSTQ), penerapan

teknologi yang tepat dalam sistem produksi, serta penerapan Total Quality

Management (TQM), dan pengembangan keterkaitan fungsional sistem inovasi untuk

mendorong pelembagaannya sebagai bagian yang integral di dalam pengembangan

kegiatan usahanya.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3,

RPJM ke-4 (Tahun 2020 – 2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing.

Di sektor industri dan perdagangan upaya percepatan tersebut dilakukan melalui

program-program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 merupakan penjabaran dari

Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada

Rencana Tata ruang tersebut Jawa Barat terbagi atas 3 PKN dan 2 PKN rintisan.

Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang

wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing, dalam rangka

mencapai sasaran :

1. tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan

pangan

2. tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis

3. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem

wilayah yang terintegrasi

4. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI.

Dua dari 22 WPPI yang ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 berada di Jawa Barat, yaitu

III-12

WPPI Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang (WPPI Jabar 1) dan WPPI Cirebon-

Indramayu-Majalengka (WPPI Jabar 2). Kedua WPPI tersebut mencakup semua

bentangan area di belahan utara Jawa Barat.

WPPI JABAR 1 relatif telah berkembang dan menjadi poros penyangga ibukota

serta mempunyai konsentrasi industri besar yang tinggi oleh karenanya program

pengembangan bersifat penguatan dan optimasi, perbaikan aspek lingkungan hidup untuk

mencipatakan industri yang sustainable, serta memperkuat sinergi antar industry.

Sementara, WPPI JABAR 2 relatif belum berkembang tetapi mempunyai daya dukung

industri potensial yang cukup tinggi sehingga program bersifat dukungan pembangunan

infrastruktur penunjang industri, serta kajian relokasi industri pada WPPI 1 ke WPPI

JABAR 2.

Kebijakan Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan

keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan. Penetapan Wilayah

Pengembangan tersebut ditujukan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan

masyarakat antarwilayah kabupaten/kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pada bidang industri dan perdagangan, ditekankan pada :

1. WP Bodebekpunjur - mengendalikan perkembangan fisik wilayah, melalui

penembangan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata;

2. WP Purwasuka – mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan

sawah di Pantura, melalui mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri,

industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis

kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor;

3. WP Cekungan Bandung - mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan

fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah; 4. WP Ciayumajakuning – mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat,

melalui mendorong agribisnis didukung sektor industri, perikanan laut dan darat,

pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan

pinggiran;

5. WP Priangan Timur dan Pangandaran - mendorong perkembangan pkw tasikmalaya

dan pkw pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan jawa barat

bagian selatan melalui Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan

meningkatkan akses sentra-sentra produksi;

6. WP Sukabumi - mendorong perkembangan koridor sukabumi-cianjur dan pkw

palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan sukabumi dan

cianjur melalui mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu

III-13

resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus dan pengembangan

bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi

untuk menghasilkan daya saing global.

Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri

atau zona industri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan peran koordinatif dengan

Kabupaten/Kota terutama untuk pengembangan lintas kabupaten/kota.

Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan

dan pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Jawa Barat, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah

pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pada Renstra Periode 2018-2023, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan akan berfokus pada pengembangan kawasan industri,

pengembangan logistik dan sarana prasarana perdagangan serta serta mendorong

pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

memiliki peran untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tetap berlandaskan

pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahap

analisis kajian terhadap kondisi saat ini dan proyeksi masa datang berdasarkan pada

kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan di Provinsi Jawa Barat, sehingga

dapat memberikan usulan rekomendasi penyempurnaan program sebelum program

ditetapkan untuk pembangunan. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu pula

memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat.

Akar permasalahan utama yang menyebabkan angka kontribusi sektor industri

terhadap PDRB belum maksimal diantaranya adalah :

1. Kawasan industri yang tidak dilengkapi dengan infrastuktur yang terintegrasi, sehingga

dapat menekan biaya logistik

2. Produk industri berdaya saing rendah yang mengakibatkan menurunnya kontribusi

industri karena kebijakan impor yang melemah

3. Masih menggunakan bahan kualitas impor

4. Rendahnya kualifikasi sumber daya manusia di pabrik atau sekitar industri

5. Belum adanya sinergi antar IKM dan Industri Menengah Besar sebagai pemasok IMB

Program yang dilakukan sudah sesuai untuk menjawab kondisi permasalahan di

Provinsi Jawa Barat, namun untuk menilai keberhasilan program tersebut dapat terlihat

melalui ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan analisis

III-14

ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa nilai ketercapaian untuk indikator

tersebut sudah mencapai target nasional dan indikator 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang

menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 belum atau tidak ada data (N/A). Dalam artian

merujuk pada indikator yang sudah tercapai terkait permasalahan tersebut, program yang

dilaksanakan Provinsi Jawa Barat sudah cukup dalam mengatasi permasalahan dan

mencapai pembangunan bekelanjutan. Namun diperlukan penyediaan data terkait dengan

indikator 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

Proyeksi jumlah rasio elektrifikasi dan intensitas proporsi nilai tambah sektor

industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita yang direncanakan berdasarkan Target

Peraturan Presiden untuk RPJMN 2019 adalah peningkatan, dan pada proyeksi tahun

2030 ditargetkan untuk mencapai angka 70%. Dengan melihat kondisi pada tahun 2017

sebesar 14,3%, maka untuk mencapai target dibutuhkan adanya peningkatan sebesar

4,25% setiap tahunnya.

Proyeksi jumlah rasio elektrifikasi dan intensitas laju pertumbuhan PDB industry

manufaktur yang direncanakan berdasarkan Target Peraturan Presiden untuk RPJMN

2019 adalah adanya nilai yang lebih tinggi dari angka PDB, dan ditargetkan pada tahun

2030 dapat mencapai angka 70%. Dengan melihat kondisi pada tahun 2017 sebesar

26,03%, maka untuk mencapai target dibutuhkan adanya peningkatan sebesar 2,53%

setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program saat ini di Provinsi

Jawa Barat sudah cukup optimal menyelesaikan permasalahan industri. Sehingga

diberikan upaya tambahan sebagai rekomendasi penanganan sebagai masukan untuk

memperbaiki program untuk RPJMD 2018-2023 agar mempertahankan pembangunan

berkelanjutan pada bidang perindustrian.

3.5. Isu-Isu Strategis Pelayanan Industri & Perdagangan

Provinsi Jawa Barat memiliki banyak industri besar dan ribuan IKM dengan

berbagai produk unggulan yang dikembangkan yang telah dipasarkan sampai pasar

ekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukan potensi sektor perindustrian dan perdagangan

Provinsi Jawa Barat yang baik. Selain itu perkembangan dan penggunaan teknologi

informasi yang semakin modern telah berdampak pada praktik kegiatan perindustrian dan

perdagangan di berbagai skala menjadi digital. Perkembangan teknologi ini sangat

berkaitan serta dengan adanya shifting dari industri massal ke industri kreatif, perubahan

cara dan perilaku konsumen bertransaksi menjadi serba online, berkembangnya e-

commerce, serta meningkatnya sektor industri kreatif/startup.

III-15

Saat ini sektor perindustrian dan perdagangan ini telah berada perubahan zaman

yang memiliki karakteristik berbeda dengan masa lalu. Begitu pula dengan masa depan

yang pada era disrupsi dapat mendatangkan begitu banyak peluang sekaligus ancaman

jika tidak mempersiapkannya. Seiring dengan berjalannya periode pemerintahan provinsi

yang baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat perlu melakukan proses-

proses baru untuk mengambil peran dalam melakukan fasilitasi kebijakan, berperan

mengakselerasi serta melakukan berbagai pelayanan prima untuk menghadirkan

ekosistem baru industri dan perdagangan yang mampu bersaing di era digital.

Isu-isu strategis sektor Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yaitu:

1.Keunggulan dan potensi Industri dan perdagangan Jawa Barat

2.Nilai jual secara global dalam kinerja industri dan perdagangan

3.Kolaborasi industri besar dan industri kecil menengah

4.Penumbuhan ekonomi baru yang inovatif

5.Berperan aktif dalam perdagangan global

6.Adaptif terhadap perkembangan jaman

7.Era industri baru yaitu industri 4.0

IV - 1

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Jawa Barat, sebagai provinsi terbesar penduduknya serta perkembangan

infrastruktur yang pesat, memiliki potensi yang besar untuk mengukuhkan keunggulan

industri dan perdagangannya, menjadi juara dan memberikan dampak pada visi Gubernur

Jawa Barat yaitu:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

menyokong misi gubernur pada poin 4 yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan

Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan”. Pada misi tersebut

terdapat poin penting yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu

meningkatkan produktivitas industri, baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Industri

Besar dengan memfasilitasi pelaku industri di Jawa Barat untuk kemajuannya. Selain itu,

peran di yang ada di Jawa Barat sehingga kapasitas produk yang dihasilkan semakin

meningkat yang harus diiringi dengan perdagangan serta Reposisi Kedudukan Dinas Visi

Jabar Juara serta dalam Era Industri baru.

Gambar 1. Peta Program Unggulan Jawa Barat melalui Kegiatan Industri & Perdagangan

IV - 2

Perumusan program rencana strategis perlu mengidentifikasi lebih dalam Visi Gubernur.

Hal ini menjadi sangat penting agar ruh, warna dan karakteristik program tetap merujuk

pada visi Gubernur. Berikut merupakan warna dan karakteristik program yang merujuk

pada visi Gubernur.

Gambar 2. Perumusan Warna dan Karakteristik Program Merujuk Pada Visi Gubernur

Penjelasan :

1. Program yang dirancang perlu membangun karakter pelaku industri dan perdagangan

dengan karakter: pancasilais, bertaqwa, berbudaya, produktif, berkualitas dan bahagia

2. Program yang dirancang perlu membangun fundamental kebijakan yang baik dan

berkelanjutan. Fundamental kebijakan ini seperti adanya penataan daerah, tata kelola

pemerintahan, pembangunan ekonomi umat, pemerataan pembangunan, tata ruang

berkelanjutan, pelayanan publik, peningkatan konektivitas wilayah, pusat inovasi dan

masjid dan tempat ibadah

3. Kebijakan dan program yang dirancang harus mencerminkan karakter yang inovatif,

ramah lingkungan, kolaboratif, adanya pemanfaatan teknologi digital, kepemimpinan

yang kolaboratif serta mampu menumbuhkan simpul dan penumbuhan kemajuan

4. Kebijakan dan program yang dirancang harus menghasilkan dampak antara lain

berdaya saing, adil, sejahtera, pertumbuhan dan penumbuhan ekonomi umat

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat

yang diselaraskan dengan kondisi perkembangan era industri baru saat ini dan yang akan

IV - 3

datang, diperoleh beberapa poin penyelarasan yang perlu dilakukan oleh Dinas

perindustrian dan Perdagangan itu sendiri, yaitu:

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat perlu didorong untuk memiliki

keunggulan dibandingkan dengan daerah lain terkait ciri khas industri dan visinya di

tingkat nasional sekaligus memiliki nilai jual secara Global dalam kinerja Industri dan

Perdagangan barunya.

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dapat mengembangkan beragam

kolaborasi industri besar dan kecilnya untuk dapat membidik pasar-pasar dalam dan

luar negerinya, mengembangkan industri besar yang mau menggandeng dengan

sungguh-sungguh pada pelaku industri kecil lainnya membentuk keunikan pasar

sehingga mampu menghadirkan kekuatan ekonomi baru yang inovatif.

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat perlu menyesuaikan dengan

perkembangan saat ini dimana era post-industrial melahirkan banyak perusahaan kecil

dengan Model Bisnis Inovatif sehingga melahirkan dampak luas bagi masyarakat perlu

direspon Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai urgensi kebutuhan masa depan

untuk mulai dijabarkan dalam program-programnya.

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas maka Renstra ini

memiliki semangat untuk menjadi:

“Dinas yang Reliable untuk menjadi Fasilitator Kolaborasi, Akselerator dan Pendorong bagi Keberlanjutan Pembangunan Jawa Barat sebagai Provinsi Juara Lahir Batin melalui kegiatan

Industri dan Perdagangan kolaboratif 4.0”

Adapun tahapan untuk mencapai visi dan misi Gubernur setiap tahun dapat dilihat pada

gambar berikut:

IV - 4

Gambar 3. Tahapan Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Tahapan dalam mewujudkan visi gubernur selama 5 tahun diurai setiap tahunnya dengan

tujuan dan capaiannya.

IV - 5

Kemudian langkah-langkah selama 5 tahun yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan untuk mencapai visi gubernur yaitu:

1. Tahun pertama: Innovation Baseline

Upaya untuk mewujudkan fundamental industri dan perdagangan 4.0 yang inovatif.

2. Tahun kedua: Connect

Penguatan sumberdaya bagi penguatan kapabilitas fasilitasi akselerasi kegiatan

industri dan perdagangan.

Tahun pertama• Dinas perindustrian dan perdagangan memiliki tujuan Terwujudnya

fundamental industri dan perdagangan 4.0 yang inovatif sehingga terciptanya penguatan sistem, iklim kerja, budaya organisasi yang inovatif. Memetakan kondisi eksisting industri dan perdagangan 4.0 Jawa Barat.

Tahun kedua• Tercapainya penguatan sumberdaya bagi penguatan kapabilitas

fasilitasi akselerasi kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan pengembangan penguatan kekuatan jejaring, fasilitasi, sinkronisasi kemitraan, sumber daya, kapasitas dan kapabilitas. Mendorong penguatan sumberdaya bagi penguatan peran dinas.

Tahun ketiga • pemantapan kapasitas dan kapabilitas dalam upaya penguatan

stabilitas ekonomi dan kedaulatan rakyat sehingga terciptanya kolaborasi dan peningkatan kapasitas inovasi bagi keunggulan ekonomi.

Tahun keempat• Terselenggaranya kolaborasi dan akselerasi pertumbuhan industri

dan perdagangan kolaboratif yang berdampak bagi meningkatnya saing sehingga terciptanya pergerakan industri dan perdagangan sebagai lokomotif kemajuan dan stabilitas ekonomi.

Tahun kelima• terjaminnya keberlanjutan kolaborasi kolaboratif yang berdampak

bagi masyarakat meningkatnya kesejahteraan sehingga terwujudnya industri dan perdagangan inovatif.

IV - 6

3. Tahun ketiga: Collaborate

Penciptaan dan pengembangan kolaborasi dan akselerasi pertumbuhan Industri dan

perdagangan kolaboratif yang berdampak bagi meningkatnya daya saing.

4. Tahun keempat: Commerce

Pemantapan kapasitas dan kapabilitas kolaborasi dalam upaya penguatan stabilitas

ekonomi.

5. Tahun kelima: Celebrate Accelerate

Menjamin keberlanjutan kolaborasi dan akselerasi pertumbuhan industri dan

perdagangan kolaboratif yang berdampak bagi meningkatnya kesejahteraan.

Gambar 4. Pentahapan Pengembangan Industri dan Perdagangan

Pilar-pilar pengembangan seperti Talent, Technology, Resources, Digital dan Impact

menjadi pilar kegiatan yang harus tetap ada dalam setiap tahapan pencapaian visi dari

tahun pertama sampai tahun kelima. Berikut adalah tahapan pencapaian visi melalui pilar-

pilar pengembangan.

IV - 7

A. Tahun I Innovation Baseline

Indikator keberhasilan tahapan ini adalahterwujudnya fundamental industri dan

perdagangan 4.0 yang inovatif.

A.Tahun I Innovation Baseline

1.Talent

•Pemetaan Kebutuhan Mitra Kolaborasi ABCGM Terkait Peran, Sumber daya, Kompetensi dan Kekuatannya. Mencari Titik Sinkronisasi Mitra dan Programnya sebagai Titik Akupuntur Pembangunan

1.Technology

•Peta Teknologi yang Diperlukan dalam Penguasaan, Percepatan Penumbuhan dan Dampak bagi Masyarakat Industri di Jawa Barat. Peta akses teknologi dan pengembangannya.

1.Resources

•Peta Sumber Daya Pendukung Pembangunan Industri Inovatif di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Masa Depan Industri Jawa Barat.

1.Digital

•Inisiasi Model Penyebarluasan Penguasaan Teknologi dan Media Digital serta Sumber-sumber kolaborasinya bagi Akselerasi Penumbuhan Industri dan Perdagangan.

1.Impacts

•Inisiasi Model Perluasan Dampak, Pendampingan, Kompetisi dan Replikasi Kebijakan Inovatif dan Penyesuaiannya dengan Konteks Lokal.

IV - 8

B. Tahun II Connect

Indikator keberhasilan tahapan ini adalah tercapainya Penguatan Sumberdaya bagi

Penguatan Kapabilitas Fasilitasi Akselerasi Kegiatan Industri dan Perdagangan.

1.Tahun II Connect

1.Talent

•Inisiasi Kemitraan Kolaboratif ABCGM Terkait Peran, Sumberdaya, Kompetensi dan Kekuatannya. Mencari Mitra sebagai Titik Akupuntur Pembangunan

1.Technology

•Introduksi Teknologi dan Program Penguasaan, Percepatan Penumbuhan dan Dampak bagi Masyarakat Industri di Jawa Barat. Peta akses teknologi dan pengembangannya.

1.Resources

•Aktivasi Sumber Daya (Resources Sharing) dan Regulasi Baru Perindustrian Inovatif di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Masa Depan Industri Jawa Barat.

1.Digital

•Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media baru serta Sumber-sumber kolaborasinya bagi Akselerasi Penumbuhan Industri dan Perdagangan.

1.Impacts

•Aktivasi pelaku dan pemangku kepentingan pendukung dalam mengakses simpul-simpul akselerasi dampak

IV - 9

C. Tahun III Collaborate

Indikator keberhasilan tahapan ini adalah terselenggaranya Kolaborasi dan Akselerasi

Pertumbuhan Industri dan Perdagangan kolaboratif yang berdampak bagi

meningkatnya daya saing.

Tahun III Collaborate

1.Talent

•Peningkatan Mutu Kemitraan Kolaboratif dan Penguasaannya ABCGM Terkait Peran, Sumber Daya, Kompetensi dan Kekuatannya. Mencari Mitra sebagai Titik Akupuntur Pembangunan

1.Technology

•Penguatan Akses terhadap Teknologi dan Program Penguasaan, Percepatan Penumbuhan dan Dampak bagi Masyarakat Industri di Jawa Barat. Peta akses teknologi dan pengembangannya.

1.Resources

•Aktivasi Sumber Daya (Resources Sharing) Industri Inovatif di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Masa Depan Industri Jawa Barat.

1.Digital

•Keterhubungan Objek Industri dengan Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Media baru dan kolaborasi bagi Akselerasi Penumbuhan Industri dan Perdagangan.

1.Impacts

•Replikasi pelaku dan pemangku kepentingan pendukung dalam mengakses simpul-simpul akselerasi dampak

IV - 10

D. Tahun IV Commerce

Indikator keberhasilan tahapan ini adalah Pemantapan Kapasitas dan Kapabilitas

Kolaborasi dalam Upaya Penguatan Stabilitas Ekonomi.

Tahun IV Commerce

1.Talent

•Replikasi Model Kemitraan Kolaborasi ABCGM Terkait Peran, Sumber daya, Kompetensi dan Kekuatannya. Mencari Titik Sinkronisasi Mitra dan Programnya sebagai Titik Akupuntur Pembangunan

1.Technology

•Perluasan Penggunaan Dampak Teknologi yang Diperlukan dalam Penguasaan, Percepatan Penumbuhan dan Dampak bagi Masyarakat Industri di Jawa Barat. Peta akses teknologi dan pengembangannya.

1.Resources

•Peta Sumber Daya Pendukung Pembangunan Industri Inovatif di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Masa Depan Industri Jawa Barat.

1.Digital

•Pemantapan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Penyebarluasan Penguasaan Teknologi dan Media Digital serta Sumber-sumber kolaborasinya bagi Akselerasi Penumbuhan Industri dan Perdagangan.

1.Impacts

•Perkuatan Perluasan Dampak dan Replikasi Kebijakan Inovatif dan Penyesuaiannya dengan Konteks Lokal.

IV - 11

E. Tahun. V Celebrate Accelerate

Indikator keberhasilan tahapan ini adalah Terjaminnya Keberlanjutan. Kolaborasi dan

Akselerasi Pertumbuhan Industri dan Perdagangan Kolaboratif yang berdampak bagi

Meningkatnya Kesejahteraan.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Upaya mewujudkan visi dan Misi ke-4 Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh

Gubernur, diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan

sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun V Accelerate

1.Talent

•Evaluasi dan Pemantapan Kebijakan Model Kemitraan Kolaboratif ABCGM Terkait Peran, Sumber daya, Kompetensi dan Kekuatannya. Mencari Titik Sinkronisasi Mitra dan Programnya sebagai Titik Akupuntur Pembangunan

1.Technology

•Evaluasi dan Pemantapan Kebijakan Perluasan Penggunaan Dampak Teknologi yang Diperlukan dalam Penguasaan, Percepatan Penumbuhan dan Dampak bagi Masyarakat Industri di Jawa Barat. Peta akses teknologi dan pengembangannya.

1.Resources

•Evaluasi dan Pemantapan Kebijakan Sumber Daya Pendukung Pembangunan Industri Inovatif di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Masa Depan Industri Jawa Barat.

1.Digital

•Evaluasi dan Pemantapan Kebijakan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Penyebarluasan Penguasaan Teknologi dan Media Digital serta Sumber-sumber kolaborasinya bagi Akselerasi Penumbuhan Industri dan Perdagangan.

1.Impacts

•Evaluasi dan Pemantapan Kebijakan Perluasan Dampak dan Replikasi Kebijakan Inovatif dan Penyesuaiannya dengan Konteks Lokal

IV - 12

(RJPMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat

untuk mewujudkan visi dan misinya.

Gambar 5. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan pemerintah provinsi untuk mendukung misi ke-4 adalah Mewujudkan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Mengurangi Disparitas Ekonomi.

Tujuan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi empat sasaran, dimana Dinas Perindustrian

dan Perdagangan lebih spesifik mendukung pada sasaran 3 yaitu “Meningkatnya peran

industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat”.Mengacu pada

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

memiliki 2 tujuan pokok yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Jawa Barat

Tujuan 2 :Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian

Jawa Barat

Agar tujuan tersebut tercapai, dibutuhkan strategi pencapaiannya melalui sasaran yang

telah disesuaikan dengan bidang garapannya yaitu sektor perindustrian dan

perdagangan. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 6.

IV - 13

Gambar 6. Bidang garapan Industri dan Perdagangan

Garapan industri dan perdagangan juara fokus pada bidang (1) Industri Juara, (2) Pasar

Juara dan (3) Logistik Juara. Selain itu diperlukan juga bidang garapan pendukungnya

yaitu (1) Produk Jabar Juara, (2) Konsumen Juara dan (3) Ekspor Juara.

Untuk menuntaskan bidang-bidang garapan Industri dan Perdagangan tersebut, berikut ini

adalah keterkaitan Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Gubernur untuk mencapai Output

program menuju Industri dan Perdagangan Juara Jawa Barat.

Meningkatnya peran industri dan perdagangan

dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat

1. Industri Juara

2. Pasar Juara

3. Logistik Juara

IV - 14

IV - 15

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja terbagi atas 2 (dua)

kelompok besar, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Rumusan tujuan, sasaran dan indikator beserta target Tahun 2019 sebagaimana dilihat

pada Tabel 9.

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Industri dan Perdagangan Tahun 2019

Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Target Tujuan / Sasaran

Meningkatnya daya saing Industri Jawa Barat

Kontribusi industri Jawa Barat terhadap nasional

40.64%

Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat

PDRB industri non migas Rp. 821.95 Trilyun

Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat

Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat

3%

Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat

Laju pertumbuhan ekspor non migas 2%

Meningkatnya perdagangan dalam negeri

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Rp. 293.81 Trilyun

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja untuk

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Industri dan Perdagangan Tahun 2020 – 2023

Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran

Target Tujuan / Sasaran Tahun ke - 1 2 3 4

Meningkatnya daya saing Industri Jawa Barat

Kontribusi industri Jawa Barat terhadap nasional

41.60% 42.56% 43.52% 44.47%


PDRB industri non migas

Rp. 816.56 Trilyun

Rp. 839.21 Trilyun

Rp. 863.15 Trilyun

Rp. 888.5 Trilyun


Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat

3% 4% 4% 5%


Laju pertumbuhan ekspor non migas

4% 6% 8% 10%


Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Rp. 321.90 Trilyun

Rp. 354.78 Trilyun

Rp. 393.36 Trilyun

Rp. 438.71 Trilyun

V-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan, maka

diperlukan strategi dan kebijakan agar mudah untuk diwujudkan menjadi program dan

kegiatan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun

2018-2023 melalui ekosistem inovatif untuk industri dan perdagangan baru yang juara

sebagai berikut:

Gambar 1. Ekosistem inovatif Industri dan Perdagangan

Dalam visi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Makna Inovasi dalam visi

tersebut adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah

harus didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik,

kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Oleh karena itu untuk

mewujudkan visi tersebut terkait inovasi, perlu sebuah ekosistem yang inovatif yang bisa

mendorong penciptaan Industri dan perdagangan baru yang juara. Ekosistem tersebut

terdiri dari:

1. Industri Juara yaitu pembangunan industri melalui pembangunan industri berkelanjutan

dan ekosistem pelaku industri dan perdagangan inovatif

V-2

2. Perdagangan dan Logistik Juara yaitu peningkatan perdagangan melalui akselerasi

ekspor dan perdagangan dalam negeri. Di dalam perdagangan dan logistik juara

dituangkan dalam bidang utama garapan, yaitu Pasar Juara dan Logistik Juara.

Sementara bidang garapan pendukung lainnya, yaitu Produk Jabar Juara dan Ekspor

Juara.

3. Konsumen Juara yaitu perlindungan konsumen dan tata niaga melalui inovasi

pengelolaan sistem pelayanan digital.

Gambar 2. Tahapan Pembangunan Industri dan Perdagangan Jawa Barat Juara

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan terkait pencapaian visi yang

sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Dinas yang Reliable untuk menjadi Fasilitator

Kolaborasi, Akselerator dan Pendorong bagi Keberlanjutan Pembangunan Jawa Barat

sebagai Provinsi Juara Lahir Batin melalui kegiatan Industri dan Perdagangan kolaboratif

4.0. Untuk mencapai peran tersebut perlu pilar-pilar pengembangan yang menjadi pondasi

kuat ketercapaian visi, pilar-pilar tersebut yaitu:

1. Talents yaitu kapasitas sumber daya manusia stakeholder terkait di sektor

perindustrian dan perdagangan

2. Technology yaitu aplikasi teknologi dalam pembangunan

V-3

3. Resources yaitu sumber daya pendukung pembangunan sektor industri dan

perdagangan Jawa Barat

4. Digital yaitu penguasaan teknologi dan media digital bagi akselerasi pertumbuhan

sektor industri dan perdagangan Jawa Barat

5. Impacts yaitu upaya perluasan dampak, pendampingan, kompetisi dan replikasi

kebijakan sektor industri dan perdagangan

Gambar 3. Pilar Pengembangan Industri dan Perdagangan Jawa Barat Juara

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya, tujuan dan sasaran

pengembangan industri dan perdagangan dilaksanakan oleh perangkat organisasi melalui

program-program tertentu. Rincian perangkat organisasi, program dan indikator serta

tahapan pencapaian output dapat dilihat di bawah ini.

Talents Technology Resources

Digital Impact

V-4

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan bidang Industri dan

Perdagangan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana di lihat pada Tabel 11.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sektor Industri dan Perdagangan

Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan TeknologiDigital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 4.1 Terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi

4.1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat

4.1.3.1 Meningkatkan daya saing industri

Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi

1 2 3 4 5

Inovation Baseline Connect Collaborate Commerce Accelerate

Industri Juara / ILMATE

Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

Pemetaan pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

Industri Juara / AKTA

Program Pembangunan Industri Agro, Kimia, Tekstil

dan Aneka

pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan

Aneka

Perdagangan Dalam Negeri

JuaraPerdagangan Juara

Pasar Juara Pasar JuaraLogistik Juara Logistik Juara

Perdagangan Luar Negeri / Ekspor

Juara

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Jawa BaratNilai Ekspor Non Migas Ekspor Juara

Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Indeks Keberdayaan Konsumen

Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB

Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri

Indeks Harga Konsumen (IHK) Bahan Makanan

Perlindungan Konsumen /

Konsumen JuaraKonsumen Juara

Terwujudnya fundamental industri dan

perdagangan 4.0 yang inovatif

Tercapainya Penguatan

Sumberdaya bagi

Penguatan Kapabilitas Fasilitasi

Akselerasi Kegiatan

Indusri dan Perdagangan

dengan Updating

Berkelanjutan

Terselenggaranya Kolaborasi dan Akselerasi Pertumbuhan Industri dan

Perdagangan Kolaboratif

yang berdampak

bagi meningkatnya

daya saing

Indikator OutcomeProgram Perangkat DaerahBIDANG

TAHAPAN PENCAPAIAN JUARA

Output Program Juara

Industri Juara

Pemantapan Kapasitas

dan Kapabilitas Kolaborasi

dalam upaya Penguatan Stabilitas Ekonomi

Terjaminnya keberlanjutan

Kolaborasi dan

Akselerasi Pertumbuhan Industri dan

Perdagangan Kolaboratif

yang berdampak

bagi Meningkatnya Kesejahteraa

n

V-5

4.1.3.2 Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

VI - 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN Perwujudan target indikator baik tujuan dan sasaran dicapai melalui program-program

pembangunan. Keterkaitan program sektor industri dan perdagangan yang menjadi

amanat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan sasaran

RPJMD Tahun 2018 – 2023 (IKU Gubernur) adalah sebagaimana Gambar 20.

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan berdasarkan atas penetapan tujuan

dan sasaran beserta indikator kinerjanya. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

tersebut terbagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai

dengan Tahun 2023.

PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN

APARATUR & PELAYANAN

SASARAN RPJMD 2018-2023

(IKU GUBERNUR)

Meningkatnya Peran Industri

dan Perdagangan

dalam Stabilitas Perekonomian

Jawa Barat

Indikator Sasaran Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Indikator Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Tujuan

Indikator

Indikator

Sasaran

Sasaran

OUTCOMES

Program Program

Program

Laju Pertumbuhan

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kontribusi

Sektor Industri

Perdagangan Jawa Barat

Daya Saing Industri

Jawa Barat

Pertumbuhan Industri

manufaktur di Jawa Barat

Kontribusi Industri Jawa

Barat Terhadap Nasional


manufaktur Jawa Barat

Meningkatnya pertumbuhan

industri logam, mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Jawa Barat


Pemberdayaan

Meningkatny Peran

Perdagangan dalam

Stabilitas Perekonomian

Jawa Barat

Ekspor Non Migas

Perdagangan Dalam negeri

Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran

Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Jawa

Perdagangan Dalam negeri

Ekspor Non Migas Jawa Barat

Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran

Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur UPTD

Dukungan Manajemen Perkantoran

UPTD

Meningkatnya Ekspor non Migas Jabar

Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga

Peningkatan Perdagangan

Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga

Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

VI - 2

Tahun 2019, pelaksanaan program sektor Industri terdiri dari 1 (satu) program yaitu

Program Pembangunan Industri. Sementara, sektor Perdagangan terdiri dari 3 (tiga)

program yaitu (1) Program Pengembangan Ekspor, (2) Program Pengembangan Dalam

Negeri dan (3) Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Sebagai pendukung pelaksanaan program sektor industri dan perdagangan terdapat pula

program pendukungnya yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu (1) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, (2) Program

Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dan (3) Program Pendukung Administrasi Perkantoran

Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Rumusan rencana Program,

Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019 sebagaimana dilihat pada Lampiran 1.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 sampai dengan 2023, pelaksanaan program sektor industri

terdiri dari 4 (empat) program yaitu (1) Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika (ILMATE), (2) Program Pembangunan Industri Agro, Kimia,

Tekstil dan Aneka, (3) Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

dan (4) Program Pemberdayaan Industri Logam. Sementara, untuk program sektor

perdagangan terdiri 7 (tujuh) program yaitu (1) Program Peningkatan Perdagangan Luar

Negeri Jawa Barat, (2) Program PeningkatanPerdagangan DalamNegeri, (3) Program

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, (4) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Agro, (5) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika,

(6) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan dan (7)

Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas.

Pendukung pelaksanaan program sektor industri dan perdagangan terdapat pula program

pendukungnya yang terdiri dari 14 (empat belas) program yaitu (1) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Logam, (3) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Pangan, (4) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

VI - 3

Barang Logam dan Elektronika Karawang, (5) Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan

Tabung Gas Bogor, (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, (7) Program


Barang Agro Bandung, (8) Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, (9) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD

Industri Logam, (10) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Pangan,

Olahan dan Kemasan, (11) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, (12) Program

Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Keramik dan Tabung Gas Bogor, (13) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, dan (14)

Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Agro Bandung. Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan untuk

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dilihat pada Lampiran 2.

VII-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dirumuskan indikator Kinerja

sektor industri dan perdagangan berdasarkan program. Indikator tersebut terbagi atas 2

(dua) kelompok besar, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Tahun 2019, pelaksanaan program sektor Industri terdiri dari 1 (satu) program yaitu

Program Pembangunan Industri. Rumusan indikator kinerja sektor industri Tahun 2019

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja sektor Industri Tahun 2019 No Indikator Kondisi

Kinerja Awal Target

Capaian Tahun 2019

Kondisi Kinerja Akhir

1 PDRB sector industry non migas 827.30 Trilyun 821.95 Trilyun

821.95 Trilyun

2 Jumlah Unit Usaha Industri 221.317 211.000 211.000 3 PMA sector industry; PMDN sector

industry 16,7 Trilyun

4,8 Trilyun 16,7 Trilyun 4,8 Trilyun

Sementara, sektor Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) program yaitu (1) Program

Pengembangan Ekspor, (2) Program Pengembangan Dalam Negeri dan (3) Program

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Berdasarkan program tersebut, berikut ini

adalah indikator kinerja tahun 2019. Rumusan indikator kinerja sektor perdagangan Tahun

2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja sektor Perdagangan Tahun 2019 No Indikator Kondisi

Kinerja Awal Target

Capaian Tahun 2019

Kondisi Kinerja Akhir

1 Nilai ekspor ; Volume ekspor 7.495 Ribu Ton 30.125 Juta USD

7,500 Ribu Ton 30.000 juta USD

7,500 Ribu Ton 30.000 juta USD

2 Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan

3.54 3,00 - 4,00poin 3,00 - 4,00poin

3 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB

14.96 22% 22%

4 Indeks Keberdayaan Konsumen 37.29 37 poin 37 poin 5 Jumlah pengujian mutu barang 260 160 buah 160 buah

VII-2

Sebagai pendukung pelaksanaan program sektor industri dan perdagangan terdapat pula

program pendukungnya yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu (1) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, (2) Program

Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dan (3) Program Pendukung Administrasi Perkantoran

Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Rumusan indikator kinerja

urusan wajib Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja urusan wajib Tahun 2019 No Indikator Kondisi

Kinerja awal Target

Capaian Tahun 2019

Kondisi Kinerja akhir

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik

85% 85% 85%

2 Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas

100% 100% 100%

3 Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas

100% 100% 100%

4 Persentase ketersediaan data kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100% 100% 100%

5 Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas

100% 70% 70%

6 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

300 unit 350 unit 350 unit

7 Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas

100% 100% 100%

8 Tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Dinas

100% 100% 100%

Selanjutnya, pada Tahun 2020 sampai dengan 2023, pelaksanaan program sektor industri

terdiri dari 4 (empat) program yaitu (1) Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika (ILMATE), (2) Program Pembangunan Industri Agro, Kimia,

Tekstil dan Aneka, (3) Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

dan (4) Program Pemberdayaan Industri Logam. Rumusan indikator kinerja sektor industri

Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

VII-3

Tabel 4. Indikator Kinerja sektor Industri Tahun 2020-2023 No Indikator Kondisi

Kinerja Awal

Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir

T-2 T-3 T-4 T-5 1 Persentase pertumbuhan

PMA/PMDN ILMATE 2% 2% 2% 2% 2%

2 Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

3 Persentase pertumbuhan PMA/PMDN Industri AKTA

2% 2% 2% 2% 2%

4 Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD IPOK

A A A A A

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Industri Logam

B B B B B

Sementara, untuk program sektor perdagangan terdiri 7 (tujuh) program yaitu (1) Program

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat, (2) Program

PeningkatanPerdagangan DalamNegeri, (3) Program Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga, (4) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro, (5) Program Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika, (6) Program Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan dan (7) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Keramik dan Tabung Gas.

Rumusan indikator kinerja sektor perdagangan Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada

Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja sektor Perdagangan Tahun 2020-2023 No Indikator Kondisi

Kinerja Awal


T-2 T-3 T-4 T-5 1 Nilai ekspor non migas 7,500

Ribu Ton 30.000

juta USD

30112.84 USD

30715.09 USD

31329.40 USD

30715.09 USD

30715.09 USD

2 Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan

3,00 - 4,00poin

3,00 -4,00 poin

3,00 -4,00 poin

3,00 -4,00 poin

3,00 -4,00 poin

3,00 -4,00 poin

3 Indeks Keberdayaan Konsumen

37 poin 38 38 39 39 39

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Agro

B A A A A

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Logam dan

B A A A A

VII-4

Elektronika 6 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) BPSMB AMDK B A A A A

7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Keramik dan Tabung Gas

B A A A A

Pendukung pelaksanaan program sektor industri dan perdagangan terdapat pula program

pendukungnya yang terdiri dari 14 (empat belas) program yaitu (1) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Logam, (3) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Pangan, (4) Program


Barang Logam dan Elektronika Karawang, (5) Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan

Tabung Gas Bogor, (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, (7) Program


Barang Agro Bandung, (8) Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, (9) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD

Industri Logam, (10) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Pangan,

Olahan dan Kemasan, (11) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, (12) Program

Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Keramik dan Tabung Gas Bogor, (13) Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, dan (14)

Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Agro Bandung. Rumusan indikator urusan wajib Tahun 2020 - 2023 sebagaimana

dilihat pada Tabel 6.

VII-5

Tabel 6. Indikator Kinerja Urusan Wajib Tahun 2020-2023 No Indikator Kondisi

Kinerja Awal


T-2 T-3 T-4 T-5 1 Tingkat Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Kerja di dinas Perindustrian dan Perdagangan

85% 85% 87% 87% 90% 90%

2 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Industri Logam

85% 85% 87% 87% 90% 90%

3 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

85% 85% 87% 87% 90% 90%

4 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika

85% 85% 87% 87% 90% 90%

5 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

85% 85% 87% 87% 90% 90%

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB AMDK

85% 87% 87% 90% 90%

7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

85% 85% 87% 87% 90% 90%

8 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

25% 30% 30% 30% 30% 30%

9 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

85% 85% 87% 87% 90% 90%

10 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

85% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Logam

85% 85% 87% 87% 90% 90%

14 Persentase Unit Kerja yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VII-6

No Indikator Kondisi Kinerja Awal


T-2 T-3 T-4 T-5 mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Logam

15 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

85% 85% 87% 87% 90% 90%

16 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

85% 85% 87% 87% 90% 90%

18 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

85% 85% 87% 87% 90% 90%

20 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

85% 85% 87% 87% 90% 90%

22 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

85% 85% 87% 87% 90% 90%

24 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII-1

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun

2018-2023 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2013-2018 yang didalamnya telah

disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif

cepat berubah, terakhir dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

pada sektor industri dan perdagangan, maka diperlukan terobosan agar program dan

kegiatan dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada

komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, peran serta masyarakat serta para pemangku

kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak

yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan

optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Jawa Barat.

i

LAMPIRAN

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Meningkatnya Daya Saing Industri Jawa Barat

Kontribusi industri Jawa Barat terhadap nasional 42,29 41.59 (TW.III) 10.525.000.000 Bidang/UPTD Industri


PDRB industri non migas 755,38 N/A 821,95 10.525.000.000 Bidang/UPTD Industri

1 Program Pembangunan Industri

PDRB sektor industri non-migas 821.95 Trilyun 3.700.000.000 Bidang/UPTD Industri

Pelatihan Kompetensi Pelaku Usaha Industri Pertekstilan; Perkayuan dan Rotan

Terlatihnya kompetensi pelaku usaha industri pertekstilan, perkayuan dan rotan

175 Pelaku Usaha Indust 150.000.000

Bimbingan Usaha bagi Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terlatihnya pelaku usaha industri pangan olahan dan kemasan

50 Pelaku Usaha 150.000.000

Pemeliharaan Penerapan ISO 9001;2015 di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut dan pada Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu iso 9000:2015 pada Satuan Pelayanan Pngembangan Industri Pertekstilan Bandung dan tersertifikasinya Sistem Mutu ISO 9001:2015

1 Tahun 200.000.000

Bimtek Sertifikasi Produk dan Profesi Terlatihnya SDM industri mengenai sertifikasi produk dan profesi bidang logam dan mesin

75 Industri 150.000.000 ILMATTE

KEGIATAN FESTIVAL PRODUK UNGGULAN INDUSTRI AKTA Pameran Produk Unggulan Jawa Barat 2 kali 1.200.000.000

Kegiatan Sertifikasi Produk Halal Produk IKM Tahun 2019 tersertifikasinya 1.000 IKM yang berasal dari 27 Kab/Kota yang ada di Jawa Barat dalam kerangka peningkatan daya saing IKM

1000 IKM 1.000.000.000

FASILITASI HAKI dan SNI INDUSTRI AKTA Tersertifikasinya IKM wilayah Jawa Barat dengan fasilitasi HAKI dan SNI

40 IKM 300.000.000

Pemeliharaan Penerapan ISO 9001:2015 Di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam

Terlaksananya Pemeliharaan Penerapan ISO 9001:2015 1 Kegiatan 75.000.000 UPTD LOGAM

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Las SMAW Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Logam

Meningkatnya kemmpuan SDM Pelaku Usaha Las SMAW Dasar

1 Kali 175.000.000 ILMATTE

Diseminasi Produk Bersih di Industri Logam Terdiseminasikannya pemahaman dan penerapan produk bersih pada industri logam

100 Logam 150.000.000

Kegiatan Bimbingan Usaha Industri Logam Terlatihnya Usaha Industri Logam 100 150.000.000 Jumlah Unit usaha Industri 211.000 unit usaha 6.225.000.000 Bidang/UPTD

IndustriPeningkatan Daya Saing Kemasan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Meningkatnya daya saing pelaku usaha industri setelah difasilitasi desain dan cetak kemasannya

400 Pelaku Usaha Industri

700.000.000 UPTD IPOK

Kegiatan Pameran Produk Wirausaha /IKM Berbasis Inovasi dan Teknologi (JABAR OTOFEST 2019)

Pengenalan produk-produk berbasis iovasi dan teknologi dan peningkatan jejaring peluang pemasarannya

20 Industri 600.000.000

Kegiatan Bimtek Industri Berbasis Inovasi dan Teknologi Terlatihnya SDM industri logam, mesin, alsintan, alat transportasi dan elektronika/telematika

300 Orang 1.050.000.000

Kegiatan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal

Terlatihnya IKM Makanan berbahan baku lokal Jawa Barat 250 IKM 800.000.000

KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KERAJINAN JAWA BARAT (DEKARASNDA)

Meningkanya kemampuan SDM industri kerajinan dan promosi produk kerajinan

1 Tahun 3.000.000.000

Kegiatan Pelatihan Pegembangan Usaha Industri Logam melalui Desain Centre

Terlatihnya Pengembangan Usaha Industri Logam melalui Desain Centre

2 Kali 75.000.000 UPTD LOGAM

PMA sektor Industri; PMDN sektor industri 16,7 Trilyun 4,8 Trilyun

600.000.000 Bidang Industri

Kegiatan Forum Komunikasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Barat

Meningkatnya sinergitas diantara pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan industri di Jawa Barat serta meningkatnya kawasan industri percontohan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dari mulai bahan baku, perizinan, dan lain-lain yang dimiliki oleh pemerintah provinsi

3 Kawasan Industri 1.650.000.000 ILMATTE

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019

Capaian Tahun Awal PerencanaanTujuan

arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 20192017

Sasaran Renstra Kegiatan2018

Indikator Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanProgram Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Eselon III

3

UPTD IPOK

AKTA

UPTD LOGAM

ILMATTE

AKTA

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3KEGIATAN DISEMINASI PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DI INDUSTRI

Tersosialisasikannya Penerapan Produk Bersih di Industri pada 150 orang dari industri

150 Orang 300.000.000

Kegiatan Forum Pengembangan Industri AKTA Tersosialisasikannya Kebijakan Regulasi/Ketentuan kepada pelaku industri

150 Orang 300.000.000

Pengembangan Kualitas Produk Unggulan AKTA Menggali dan mengumpulkan potensi produk unggulan industri AKTA

100 IKM 300.000.000


Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat 3 2.900.000.000


Laju pertumbuhan ekspor non migas 11,81 N/A 2 2.900.000.000

2 Program Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor; Volume Ekspor 28943,52 22585.53 (TW. III) 7.500 Ribu ton30.000 juta USD

2.900.000.000

BIMBINGAN TEKNIS BAGAIMANA MEMULAI EKSPOR Meningkatnya Pemahaman mengenai Ekspor dan pembuatan tutorial di platform youtube dalam bentuk video mengenai ekspor

25 Eksportir 400.000.000

BIMBINGAN TEKNIS SKA Bimtek SKA 50 Eksportir 200.000.000 PROGRAM PENDAMPINGAN EKSPOR (COACHING PROGRAMME)

Coaching Programme 25 Eksportir 900.000.000

FORUM KINERJA EKSPOR DI JAWA BARAT Forum Kinerja Ekspor di Jawa Barat 1 Tahun 200.000.000 VERIFIKASI DAN PENELUSURAN ASAL BARANG EKSPOR JAWA BARAT

Dokumen/Data Ekspor dan Importir 1 Dokumen 200.000.000

POST AUDIT API DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR Dokumen / Informasi Peraturan mengenai Kebijakan Impor 1 Dokumen 200.000.000

Trade Expo Indonesia (TEI) Trade Expo Indonesia (TEI) 1 Kegiatan 400.000.000 Fasilitasi Pameran/Misi Dagang (Internasional) di 6 Negara Pameran / Misi Dagang Internasional 1 Kegiatan 400.000.000


Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 269,77 N/A 293,8051788 19.655.367.500

3 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan 3,00 - 4,00 1.950.000.000

DUKUNGAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (KEPOKMAS) DI JAWA BARAT - RTM

1. Dukungan OPM Kepokmas di Jawa Barat2. Kajian Besaran Subsidi OPM Kepokmas

27 Kab/Kota 1.000.000.000

PROGNOSA STABILITASI HARGA DAN STOK KEBUTUHAN POKOK (KEPOK) DI JAWA BARAT

Tersedianya prognosa Stabilitasi Harga dan Stok Kebutuhan Pokok (KEPOK) di Jawa Barat serta Pengembangan Aplikasi e-logistik

1 Dokumen 600.000.000,00

RAPAT PENGENDALIAN HARGA PANGAN Rapat Pengendalian Harga Pangan 2 Kali 150.000.000,00LAYANAN INFORMASI HARGA Data Informasi Harga Kebutuhan Pokok 12 Bulan 200.000.000,00

Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB 22% 13.945.367.500 PAMERAN DAGANG DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI

Pameran Dagang 1 Kali 500.000.000,00

PARTISIPASI PASAR KERAJINAN PADA INACRAFT INACRAFT 2019 8 UKM 400.000.000,00PENGEMBANGAN AKSES PASAR DAN MISI DAGANG UNTUK PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT

Meningkatnya Akses Produk Unggulan Jawa Barat dan MPU untuk Pengembangan Akses Pasar Produk Unggul Jabar serta fasilitas produk lokal di pasar modern dengan memamerkan produk Jawa Barat di pasar modern secara rutin dan sesuai dengan tema tertentu

10 Provinsi 400.000.000

KEGIATAN SOSIALISASI E-COMMERCE BAGI APARAT YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI JAWA BARAT

Meningkatnya penjualan dari pelaku usaha karena pemotongan rantai pasok

250 Pelaku Usaha(54 Orang)

100.000.000

Sosialisasi Pasar rakyat menuju Pasar Ber SNI 8152 bagi Pedagang Pasar Rakyat dan aparat yang membidangi perdagangan di 27 Kab/Kota se Jawa Barat

Sosialisasi Pasar Rakyat 108 Orang 200.000.000

Sosialisasi Regulasi Waralaba Bagi Aparat yang Membidangi Perdagangan dalam Negeri

Sosialisasi Regulasi Waralaba Bagi Aparat 54 Orang 100.000.000

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri

AKTA

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3Festival Pasar Rakyat 1. Konsep Pasar Rakyat

2. Kontes Pasar Rakyat27 Kab./Kota 9.395.367.500

PILOT PROJECT PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL JAWA BARAT Pembangunan dan Pengembangan Gudang Juara Sebagai Contoh bagi gudang-gudang lainnya

27 Kab./Kota 2.000.000.000

SOSIALISASI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE SMART) BAGI PELAKU USAHA DI JAWA BARAT

Sosialisasi e-commerce bagi pelaku usaha 250 Pelaku Usaha 850.000.000

4 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Indeks Keberdayaan Konsumen 37 poin 2.160.000.000

Pembinaan Kelembagaan BPSK Pembinaan Kelembagaan BPSK 16 Lembaga 100.000.000 PENGAWASAN BARANG BEREDAR Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar 1 Dokumen 500.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelatihan/Bimtek Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

300 Orang 860.000.000

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen

Sosialisasi Pemahaman Terhadap Perlindungan Konsumen 80 Aparat/Pelaku Usaha

200.000.000

Forum Koordinasi dan Implementasi PKTN Forum Koordinasi dan Implementasi PKTN 80 Aparat/Pelaku Usaha

150.000.000

Pengawasn Tertib Niaga Laporan Hasil Pengawasan Tertib Niaga 1 Dokumen 350.000.000 Jumlah pengujian mutu barang 160 buah 1.600.000.000 UPTD Perdagangan

Sosialisasi layanan pengujian mutu barang logam dan elektronika UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Sosialisasi Layanan Pengujian Mutu Barang Logam dan elektronika

2 Kali 100.000.000

Kegiatan Pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan

Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur 1 Tahun 150.000.000

Kegiatan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Uji Banding/Asesmen/Surve illence/Sertifikasi ISO 9001:2015/Sertifikasi ISO/IEC 17023:2017

1 Tahun 150.000.000

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi serta Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi serta Jasa Pengujian dan Kalibrasi Air Minum dalam Kemasan

160 Jumlah Pengujian

300.000.000 UPTD CIREBON

PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR

Pelayanan Teknis serta Jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Ukur Keramik dan Tabung Gas

1 Tahun 200.000.000

JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR


1 Tahun 250.000.000

Kegiatan Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Komoditi Agro di 11 (sebelas) Kabupaten

Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Komoditi Agro 1 Kali 100.000.000

Kegiatan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung


1 Tahun 150.000.000

Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur 1 Tahun 200.000.000

Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran 85 26.921.400.000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik 85 25.621.400.000 Sekretariat/UPTD

Pengadaan kelengkapan Kantor untuk peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tahun 250.000.000 UPTD IPOK

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Terpenuhinya Sarana dan prasarana serta kendaraan operasional serta kendaraan operasional UPTD Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang logam dan elektronika karawang

1 Tahun 150.000.000,00

Bidang Perlindungan Konsumen

UPTD KARAWANG

UPTD KARAWANG

UPTD BOGOR

UPTD BANDUNG

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3Kegiatan Revitalisasi Pengadaan alat pengujian/Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Fasilitasi alat standar pengujian/kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang logam dan elektronika karawang

1 Tahun 3.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Dekranasda Jawa Barat

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dekranasda jawa barat

1 Tahun 5.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor indag 1 tahun 605.300.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dalam mendukung operasional UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 Tahun 410.000.000

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Terpenuhinya peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 Tahun 143.100.000

Pengadaan Peralatan Standar dan Alat-alat ukur standar UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Air Minum dalam Kemasan Cirebon

Tersedianya peralatan sarana dan prasarana peralatan standar serta alat-alat ukur standar

1 Tahun 3.500.000.000 UPTD CIREBON

Kegiatan Peningkatan Penyediaan Peralatan Kerja Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 tahun 2.900.000.000 UPTD BOGOR

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Indutri Logam

Sarana dan prasarana serta pelayanan kantor UPTD Industri Logam

1 tahun 1.200.000.000

Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTD Industri Logam

Sarana dan prasarana kantor UPTD Industri Logam 1 tahun 5.263.000.000

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang Agro Bandung

Layanan terhadap pelaksanaan pengujian mutu barang agro

1 Paket peralatan pengujian

3.200.000.000 UPTD BANDUNG

6 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

100% 350.000.000

Pelaksanaan Penatausahaan Bidang Industri dan Perdagangan

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Pembinaan Keuangan

1 Kegiatan 125.000.000

Kegiatan Pelaporan Capaian Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan

Laporan keuangan Dinas 4 Dokumen 125.000.000

Pelaporan dan Evaluasi Industri dan Perdagangan Penyusunan dokumen dan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Evaluasi

7 Dokumen 100.000.000

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

100% 1.480.000.000

FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Sosialisasi arah dan kebijakan perencanaan disperindag kepada masyarakat

1 kali 200.000.000

Perencanaan Bidang Industri dan Perdagangan Dokumen RKA, DPA, DPPA 8 Dokumen 1.280.000.000 Persentase ketersediaan data kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100% 950.000.000

Kegiatan Penyusunan Direktori Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

Direktori dan Informasi bidang industri dan perdagangan 5 Dokumen 700.000.000

Kegiatan media informasi industri dan perdagangan Buku Media Informasi Indag 2 Kali 150.000.000 Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

Koordinasi Data dan Informasi Bidang industri dan Perdagangan

1 Dokumen 100.000.000

7 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

70% 219.000.000

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Uang saku Diklatpim III, Diklatpim IV, Kontribusi 1 Tahun 219.000.000

SEKRETARIAT

UPTD BOGOR

SEKRETARIAT

UPTD LOGAM

SEKRETARIAT

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/ Balai/ UPT/ UPTD/ UPTB

350 unit 5.826.844.350

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dekranasda

Pemeliharaan peralatan kantor, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Instalasi Jaringan, Pemeliharaan Taman

1 Tahun 415.000.000

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Indag BBM, STNK, Pelumas, Service Kendaraan 1 Tahun 500.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Disperindag Prov. Jabar

Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Peralatan kantor, Pemeliharaan Instalasi Jaringan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan taman

1 Tahun 1.597.550.000

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun 150.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan gedung Kantor 1 Tahun 106.640.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor dan perencanaan Renovasi Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Cibaduyut

Tersedianya sarana dan prasarana Kantor 1 Tahun 1.441.359.350 UPTD IPOK

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi dan Elektronika Karawang

Terpenuhimya Pemeliharaan Kendaraan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

1 Tahun 85.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Terfasilitasinya kebutuhan pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD balai pengujian dan sertifikasi logan dan elektronika karawang

1 Tahun 410.000.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Terpenuhinya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi

1 Tahun 60.200.000 UPTD BANDUNG

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Kantor UPTD Industri Logam

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor 1 Tahun 100.000.000 UPTD LOGAM

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun 70.055.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 Tahun 450.040.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Indutri Logam

kebutuhan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Industri Logam

1 Tahun 159.000.000 UPTD LOGAM

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 Tahun 146.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kebutuhan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 Tahun 136.000.000

Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

100% 15.780.414.500

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dekranasda

Belanja Alat Listrik 1 Tahun 25.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Langganan Telepon, Langganan Listrik, Belanja alat Listrik elektronik

1 Tahun 397.500.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dekranasda

Alat-alat kebersihan, Iuran Sampah, Jasa kebersihan, jasa Keamanan, Jasa Profesi, Penggandaan, Pengadaan Seragam, Peralatan Keamanan

1 Tahun 826.300.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Disperindag Prov. Jabar

Bahan Pembersih, Jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa profesi, pakaian kerja, perlatan keamanan

1 Tahun 1.434.400.000

UPTD CIREBON

UPTD KARAWANG

SEKRETARIAT

UPTD BOGOR

SEKRETARIAT

UPTD BANDUNG

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Disperindag ATK, Benda Pos, Cetakan, Penggandaan, Penjilidan 1 Tahun 480.000.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Disperindag

Dokumentasi dan Publikasi, Sewa Kursi, Sewa Tenda 1 Tahun 241.700.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Disperindag

Jamuan Makan, Air Mineral/Galon, Perjalanan Dinas 1 Tahun 1.377.000.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Disperindag Internet, langganan surat kabar, iuran wajib tahunan 1 Tahun 269.100.000

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Penyediaan barang habis pakai kantor 1 Tahun 100.000.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Penyediaan rapat internal dan luar kantor 1 Tahun 400.000.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Non PNS UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang

Penyediaan Langganan Kantor dan tenaga non PNS 1 Tahun 555.000.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang

Penyediaan Sewa, Publikasi dan dokumentasi kantor 1 Tahun 10.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujidan dan Sertifikasi Barang Logam dan elektronika Karawang

Terpenuhinya kebutuhan alat pendukung fasilitas kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

1 Tahun 50.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan dan Kendaraan Dinas

1 Tahun 610.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersedianya alat pendukung fasilitas kantor 1 Tahun 100.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan dan perlengkapannya serta Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor

1 Tahun 288.083.500

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Barang Habis Pakai Kantor 1 Tahun 30.000.000

Kegiatan penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Non PNS UPTD BPSMB Air Minum Dalam kemasan Cirebon

Jasa Langganan Kantor dan Honorarium Tenaga Non PNS 1 Tahun 110.916.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Makanan Minuman Rapat, Tamu dan Perjalanan Dinas Operasional Kantor

1 Tahun 450.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Barang Habis Pakai 1 Tahun 414.850.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet, Telepon 1 Tahun 745.000.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Sewa, Dokumentasi dan Publikasi, belanja Cetak, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1 Tahun 75.000.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Rapat Internal, Tamu dan Perjalanan Dinas PNS Provinsi dalam Provinsi dan Luar Provinsi

1 Tahun 500.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 750.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan, Operator, Perancang Kemasan, Pengemudi dan Front Office beserta Pendukungnya

Tersedia sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 2.550.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Terpenuhinya barang habis pakai kantor 1 Tahun 111.600.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor 1 Tahun 400.000.000

UPTD IPOK

UPTD BANDUNG

UPTD KARAWANG

UPTD CIREBON

K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)





Eselon III

3Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 Tahun 186.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya

1 Tahun 443.100.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Non PNS UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Kebutuhan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Non PNS

1 Tahun 242.110.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya

1 Tahun 900.000.000 UPTD BANDUNG

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPT Industri Logam.

Langganan Kantor 1 Tahun 25.000.000 UPTD LOGAM

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Barang Habis Pakai 1 Tahun 134.255.000 UPTD BOGOR

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Indutri Logam

Alat Pendukung Fasilitas Kantor 1 Tahun 145.000.000

KEgiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Logam

Dokumen 1 Tahun 72.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Logam

Barang Habis Pakai dan Pendukung Administrasi Perkantoran 1 Tahun 138.500.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri logam

Kegiatan Rapat Internal, Luar Kantor dan perjalanan dinas 1 Tahun 193.000.000

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

100% 970.950.000

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Pakaian oalh raga, sepatu olah raga, pakaian PDH, peralatan olah raga pakai habis, belanja jasa profesi, belanja jasa profesi, belanja jasa event organizer, belanja sewa olah raga, belanja sewa lapang olah raga

1 Tahun 970.950.000 SEKRETARIAT

UPTD BOGOR

UPTD LOGAM

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Meningkatnya Daya Saing Industri Jawa Barat

Kontribusi industri Jawa Barat terhadap nasional 42,29 41.59 (TW.III) 41,60 5.806.000.000 42,56 9.711.600.000 43,52 9.877.760.000 44,47 8.305.536.000 Bidang/UPTD Industri


PDRB industri non migas 755,38 N/A 816,56 5.806.000.000 839,21 9.711.600.000 863,15 9.877.760.000 888,5 8.305.536.000 Bidang/UPTD Industri

1 Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

Persentase pertumbuhan PMA/PMDN 0,22 N/A 2 5.806.000.000 2 9.711.600.000 2 9.877.760.000 2 8.305.536.000 Bidang ILMATE

Pembuatan Peta Peran dan Kerjasama Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Tersusunnya Peta Peran dan Kerjasama Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika Berbasis Inovasi

1 200.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Pendampingan Peningkatan Kapabilitas Kemitraan antara Industri Besar dan Industri Kecil Menengah untuk menguatkan rantai pasok

Terjalinnya Kerjasama Industri Besar dan IKM 50 1.500.000.000 50 1.500.000.000 50 1.500.000.000 50 1.500.000.000

Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Inovasi Penerapan Hasil Riset Teknologi Industri 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000Pembuatan Sistem Kawasan industri Terbangunnya Sistem Terpadu Kawasan Industri 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000Pembangunan Kawasan Industri Terbangunnya Kawasan Industri 2 350.000.000 2 4.000.000.000 2 4.000.000.000 2 2.000.000.000Forum Komunikasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Barat

Sinergitas Kawasan Industri 23 250.000.000 23 250.000.000 25 250.000.000 25 300.000.000

Perijinan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan ILMATE 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000

Penyusunan Rancangan kebijakan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Tersusunnya rancangan kebijakan ILMATE 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000

Diseminasi Produk Bersih di Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika

Standar Industri Hijau 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000

Pengembangan Industri Hijau Terbinanya industri 250 400.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000 250 550.000.000Kompetisi Industri Hijau Terbinanya industri 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000Model Penyebarluasan Teknologi Terbentuknya model penyebarluasan teknologi 1 396.000.000 1 435.600.000 1 479.160.000 1 527.076.000Akselerasi Pusat Data Digital industri Terbentuknya Pusat Data Digital Industri 2 660.000.000 2 726.000.000 2 798.600.000 2 878.460.000

Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

0,22 N/A 0,2 6.950.000.000 0,2 7.450.000.000 0,2 7.930.000.000 0,2 8.080.000.000 Bidang ILMATE

Pameran Produk Otomotif Berbasis Inovasi dan Teknologi (JABAR OTOFEST)

Terinformasikannya produk otomotif berbasis inovasi dan teknologi

50 1.000.000.000 50 1.000.000.000 50 1.000.000.000 50 1.000.000.000

Bimtek Sertifikasi Produk dan Profesi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Terbinanya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

75 150.000.000 75 150.000.000 75 150.000.000 75 150.000.000

Fasilitasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Berbasis Inovasi dan Teknologi

Terinformasikannya pelaku industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Berbasis Inovasi dan Teknologi

100 2.000.000.000 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000

Pembuatan Database Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Tersusunnya Database ILMATE 1 200.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Pendampingan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Terbinanya industri yang didampingi dan dikembangkan 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000

Pendampingan Penggunaan Media Digital dalam Akselerasi Pertumbuhan Industri

Termanfaatkannya media digital dalam penumbuhan industri

4 250.000.000 4 350.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000

Pelatihan Penggunaan Media Digital dalam Akselerasi Pertumbuhan Dampak

Terbinanya industri yang didampingi 100 200.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000

Kolaborasi Pelaku Media Digital dan Industri Terjalinnya kolaborasi/kerjasama 20 300.000.000 20 350.000.000 20 350.000.000 20 400.000.000Pendampingan Penguatan Kapasitas Inovasi Terbinanya industri didampingi 100 400.000.000 100 450.000.000 100 480.000.000 100 480.000.000Model Perluasan Dampak Industri Tersusunnya model perluasan dampak industri 2 350.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 2 500.000.000Pendampingan Penumbuhan Model Bisnis Baru Terbinanya industri didampingi 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000Perluasan Dampak Industri Inovatif (EXPO) Terbinanya industri 75 200.000.000 75 300.000.000 75 500.000.000 75 500.000.000Fasilitasi Akselerasi Model percepatan penguasaan teknologi

Terfasilitasinya industri dalam penguasaan teknologi 50 200.000.000 50 200.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000

Wirausaha Industri Baru Berbasis Riset dan Teknologi Terbentuknya wirausaha baru berbasis teknologi 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.0002 Program Pembangunan

Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Persentase pertumbuhan PMA/PMDN 0,05 N/A 2 7.550.000.000 2 9.550.000.000 2 12.650.000.000 2 12.650.000.000 Bidang Industri AKTA

Pembinaan Industri Kerajinan (DEKRANASDA) Terbinanya industri kerajinan Jawa Barat 300 5.000.000.000 300 7.000.000.000 300 10.000.000.000 300 10.000.000.000Pembuatan Peta Peran dan Kerjasama Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Tersusunnya Peta Peran dan Kerjasama Industri AKTA 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pengembangan Proses Produksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Berbasis Inovasi

Penerapan Riset Proses Produksi Industri AKTA 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000

Perizinan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Industri AKTA 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000

Diseminasi Penerapan Produksi Bersih di Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Standar Industri Hijau bagi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

150 300.000.000 150 300.000.000 150 300.000.000 150 300.000.000

Pemetaan Produksi Bersih Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Jawa Barat

Tersusunnya peta produksi bersih industri AKTA 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemetaan Mitra Teknologi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Tersusunnya peta kemitraan industri AKTA 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Peta Sumber Daya Pendukung Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Tersusunnya peta sumber daya 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Roadmap Pengembangan Bisnis Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Tersusunnya Roadmap Industri AKTA 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000

Penyusunan rancangan kebijakan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Penyusunan rancangan kebijakan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

1 300.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000

Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

0,05 N/A 0,2 5.800.000.000 0,2 5.850.000.000 0,2 5.875.000.000 0,2 5.875.000.000 Bidang Industri AKTA

Wirausaha Baru Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Jumlah Wirausaha Baru 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Kolaborasi Pelaku Media Digital dan Industri Terjalinnya kolaborasi/kerjasama 40 200.000.000 40 250.000.000 40 275.000.000 40 275.000.000Pembinaan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Terbinanya industri 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000Festival Produk Unggulan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Terbinanya industri 50 1.200.000.000 50 1.200.000.000 50 1.200.000.000 50 1.200.000.000

Kegiatan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal

Terbinanya industri 250 800.000.000 250 800.000.000 250 800.000.000 250 800.000.000

Fasilitasi standardisasi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

Terfasilitasinya standardisasi industri AKTA 500 2.000.000.000 500 2.000.000.000 500 2.000.000.000 500 2.000.000.000

Pendataan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Terdatanya industri AKTA 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3

TAhun 2020 - 2023

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tujuan Sasaran Renstra Program Perangkat Daerah Kegiatan Indikator Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanCapaian Tahun Awal Perencanaan

Penanggung Jawab Eselon IIITarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2020 Tahun 2021

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




3 Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD IPOK A N/A A 7.400.000.000 A 7.650.000.000 A 7.500.000.000 A 7.300.000.000 UPTD IPOK

Peningkatan Daya Saing Kemasan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Meningkatnya daya saing kemasan IPOK 400 1.500.000.000 400 1.500.000.000 400 1.500.000.000 400 1.500.000.000

Mobil Kemasan (BANKEU) Tersedianya mobil kemasan 5 2.500.000.000 5 2.500.000.000 5 2.500.000.000 5 2.500.000.000Penerapan ISO 9001:2015 pada Satuan Pelayanan di lingkungan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersertifikasi ISO 9001;2015 2 400.000.000 2 450.000.000 1 200.000.000 - -

Pemeliharaan ISO 9001:2015 pada Satuan Pelayanan di lingkungan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001:2015 4 400.000.000 6 600.000.000 7 700.000.000 7 700.000.000

Bimbingan Usaha bagi Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Jumlah pelaku usaha industri yang dibina 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000

Pendataan Industri di lingkungan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya data IPOK 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pelatihan Kompetensi Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terlatihnya pelaku usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000

Pola Kemitraan Penguasaan Teknologi Bagi Objek Binaan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersusunnya Kajian Model Kemitraan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000

Branding UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan Tersusunnya branding UPTD IPOK 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pengembangan Desain Produk Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Jumlah desain produk IPOK 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000

Pembinaan Teknologi UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terbinanya pelaku usaha IPOK 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000

4 Program Pemberdayaan Industri Logam

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Industri Logam A N/A B 3.400.000.000 A 3.650.000.000 A 3.500.000.000 A 3.300.000.000 UPTD Industri Logam

Penerapan ISO 9001:2015 pada Satuan Pelayanan di lingkungan UPTD Industri Logam

Tersertifikasi ISO 9001;2015 2 400.000.000 2 450.000.000 1 200.000.000 - -

Pemeliharaan ISO 9001:2015 pada Satuan Pelayanan di lingkungan UPTD Industri Logam

Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001:2015 4 400.000.000 6 600.000.000 7 700.000.000 7 700.000.000

Bimbingan Usaha bagi Industri Logam Jumlah pelaku usaha industri yang dibina 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000Pendataan Industri di lingkungan UPTD Industri Logam Tersedianya data Industri Logam 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pelatihan Kompetensi Pelaku Usaha Industri Logam Terlatihnya pelaku usaha Industri Logam 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000Pola Kemitraan Penguasaan Teknologi Bagi Objek Binaan UPTD Industri Logam

Tersusunnya Kajian Model Kemitraan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000

Branding UPTD Industri Logam Tersusunnya branding UPTD Industri Logam 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000Pengembangan Desain Produk Industri Logam Jumlah desain produk Industri Logam 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000Pembinaan Teknologi UPTD Industri Logam Terbinanya pelaku usaha Industri Logam 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000


Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat 2 4 4 5 14.850.000.000


Laju pertumbuhan ekspor non migas 11,81 N/A 4 14.100.001.300 6 14.350.001.300 8 14.600.001.300 5 14.850.000.000

5 Program Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor non migas 28943,52 22585.53 (TW. III) 30112,84 14.100.001.300 30715,09 14.350.001.300 31329,40 14.600.001.300 30715,09 14.850.000.000 Bidang PLN

Pendampingan Ekspor (Coaching Program) Eksportir Baru 50 2.000.000.000 50 2.000.000.000 50 2.000.000.000 50 2.000.000.000

Bimbingan Teknis Pembuatan Surat Keterangan Asal (SKA) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) 50 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000

Bimbingan Teknis Bagaimana Memulai Ekspor Melalui Platform Digital

Jumlah viewers dan comment 1.000 400.000.000 1.000 400.000.000 1000 400.000.000 1000 400.000.000

Forum Kinerja Ekspor di Jawa Barat Pembinaan pelaku ekspor 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000Verifikasi dan Penelurusan Asal Barang Ekspor Jawa Barat Rekomendasi Barang Ekspor 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000

Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Impor Rekomendasi Barang Impor 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000

Fasilitasi Pameran/Misi Dagang (Internasional) Terfasilitasinya Pelaku Ekspor ke Luar negeri 25 2.500.000.000 25 2.500.000.000 25 2.500.000.000 25 2.500.000.000Trade Expo Indonesia (TEI) Terfasilitasinya Promosi Ekspor 20 1.500.000.000 20 1.750.000.000 20 2.000.000.000 20 2.250.000.000Pemetaan Pelaku Ekspor dan Road Map Peningkatan Ekspor Komoditas Jawa Barat

Tersusunnya Peta pelaku Ekspor dan roadmap 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Edukasi Ekspor Komoditas pada Pelaku Usaha Jawa Barat Terlatihnya Pelaku Usaha Ekspor Komoditas 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000

Platform Media Digital Peningkatan Promosi Dagang dan Ekspor Jawa Barat

Tersedianya Media Promosi 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Trading House Jawa Barat Terbentuknya Trading house Jawa Barat di Luar Negeri 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000


Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 269,77 N/A 321,9 155.550.000.000 354,78 308.300.000.000 393,36 314.150.000.000 438,7 314.450.000.000

6 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan 3,00 -4,00 155.550.000.000 3,00 -4,00 308.300.000.000 3,00 -4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000

Sistem Logistik Terpadu Jawa Barat Terbangunnya Sistem Logistik Terpadu Jawa Barat 1 7.500.000.000 1 7.500.000.000 1 7.500.000.000 1 7.500.000.000Edukasi Pasar Juara Tersosialisasikannya Pasar Juara Jawa Barat 150 300.000.000 150 300.000.000 150 350.000.000 150 400.000.000Pemetaan Komoditas Perdagangan Tersusunnya Database Peta Logistik dan Distribusi 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000Edukasi Sistem Logistik Digital Terinformasikannya Sistem Logistik Digital Pada Pelaku

Usaha500 850.000.000 500 850.000.000 500 850.000.000 500 850.000.000

Festival Pasar Rakyat Terwujudnya Pasar Juara 6 10.000.000.000 6 10.000.000.000 6 10.000.000.000 6 10.000.000.000Layanan Informasi Harga Kebutuhan Pokok Tersedianya Informasi harga kebutuhan pokok harian 12 250.000.000 12 250.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000

Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Terkendalinya harga pangan menjelang HBKN 150 200.000.000 150 200.000.000 150 200.000.000 150 200.000.000Prognosa Stabilitasi Harga dan Stok Kebutuhan Pokok (Kepok) Di Jawa Barat

Tersusunnya dokumen prognosa stabilisasi harga dan stok melalui e logistik

1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000

Dukungan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok (Kepok) Di Jawa Barat - RTM

Terwujudnya dukungan pelaksanaan OPM KEPOK 27 1.500.000.000 27 1.500.000.000 27 2.000.000.000 27 2.000.000.000

OPM KEPOK - RTM (SUBSIDI) Tersedianya subsidi 27 20.000.000.000 27 25.000.000.000 27 30.000.000.000 27 30.000.000.000Partisipasi pada Pameran INACRAFT Terfasilitasinya pelaku usaha kerajinan 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000Pameran Dagang Dalam Rangka Peningkatan Produk Dalam Negeri

Terfasilitasinya promosi penggunaan produk dalam negeri 50 1.000.000.000 50 1.250.000.000 50 1.500.000.000 50 1.750.000.000

Revitalisasi Pasar Rakyat Tersedianya Perencanaan Revitalisasi Pasar 10 5.000.000.000 10 7.500.000.000 10 7.500.000.000 10 7.500.000.000Revitalisasi Pasar Rakyat (BANKEU) Terwujudnya Pasar Juara 10 100.000.000.000 10 150.000.000.000 10 150.000.000.000 10 150.000.000.000

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




Penyelenggaraan kerjasama perdagangan dalam negeri Terjalinnya kerjasama perdagangan dalam negeri 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000

Kemitraan Kolaboratif (E-Commerce) Bagi Pelaku Usaha Di Jawa Barat

Terjalinnya kemitraan e-commerce 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000

Sosialisasi E-Commerce Tersosialisasikannya e-commerce 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000 250 500.000.000Pengembangan Akses Pasar Untuk Produk Unggulan Jawa Barat

Terwujudnya akses produk unggulan Jawa Barat 25 1.000.000.000 25 1.000.000.000 25 1.000.000.000 25 1.000.000.000

West Java Exhibision Centre Terbangunnya exhibision centre di Jawa Barat 1 5.000.000.000 1 100.000.000.000 1 100.000.000.000 1 100.000.000.000Temu Usaha Dagang Produk Unggulan Dalam Negeri Terjadinya kontak bisnis 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000

7 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Indeks Keberdayaan Konsumen 38 19.500.000.000 38 21.750.000.000 39 24.000.000.000 39 26.250.000.000

Pengawasan Tertib Niaga Terawasinya tertib niaga 27 350.000.000 27 350.000.000 27 350.000.000 27 350.000.000Forum Koordinasi dan Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Terkoordinasinya perlindungan konsumen dan tertib niaga 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen

Terinformasikannya wawasan perlindungan konsumen pada pelaku usaha

100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Terbinanya kelembagaan perlindungan konsumen 150 750.000.000 150 750.000.000 150 750.000.000 150 750.000.000

BPSK (HIBAH) Terfasilitasinya BPSK 18 13.500.000.000 21 15.750.000.000 24 18.000.000.000 27 20.250.000.000Penghargaan BPSK Juara Terwujudnya BPSK Juara 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terawasinya barang yang beredar dan jasa 27 2.000.000.000 27 2.000.000.000 27 2.000.000.000 27 2.000.000.000Pembinaan Konsumen Cerdas Terbinanya konsumen 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000

8 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Agro B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB Agro

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Tersedianya Layanan pengujian dan kalibrasi Komoditi Agro 100 250.000.000 150 375.000.000 200 500.000.000 250 625.000.000

Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Agro Bandung Tersosialisasinya layanan pengujian mutu barang Agro 200 250.000.000 300 375.000.000 400 500.000.000 500 625.000.000

Branding Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Tersusunnya branding UPTD BPSMB Agro 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemetaan Potensi Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Tersusunnya peta potensi layanan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu Barang Agro Bandung

Terpeliharanya Sertifikasi Manajemen Mutu 2 250.000.000 2 250.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000

9 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Logam dan Elektronika

B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB Logam dan Elektronika

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tersedianya Layanan pengujian dan kalibrasi Komoditi Logam dan Elektronika

100 250.000.000 150 375.000.000 200 500.000.000 250 625.000.000

Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tersosialisasinya layanan pengujian mutu barang Logam dan Elektronika

200 250.000.000 300 375.000.000 400 500.000.000 500 625.000.000

Branding Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tersusunnya branding UPTD BPSMB Logam dan Elektronika 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemetaan Potensi Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang


Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang


10 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB AMDK B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB AMDK

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersedianya Layanan pengujian dan kalibrasi Komoditi Air Minum Dalam Kemasan

100 250.000.000 150 375.000.000 200 500.000.000 250 625.000.000

Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersosialisasinya layanan pengujian mutu barang Air Minum Dalam Kemasan

200 250.000.000 300 375.000.000 400 500.000.000 500 625.000.000

Branding Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersusunnya branding UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan

1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemetaan Potensi Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon


Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon


11 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Keramik dan Tabung Gas

B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas

Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Tersedianya Layanan pengujian dan kalibrasi Komoditi Keramik dan Tabung Gas

100 250.000.000 150 375.000.000 200 500.000.000 250 625.000.000

Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Tersosialisasinya layanan pengujian mutu barang Keramik dan Tabung Gas

200 250.000.000 300 375.000.000 400 500.000.000 500 625.000.000

Branding Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Tersusunnya branding UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas

1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pemetaan Potensi Layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor


Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor


Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran 85 11.200.000.000 87 9.250.000.000 87 4.350.000.000 90 4.350.000.000

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di dinas Perindustrian dan Perdagangan

85 11.200.000.000 87 9.250.000.000 87 4.350.000.000 90 4.350.000.000 SEKRETARIAT

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor indag 1 7.000.000.000 1 7.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000

Pemetaan dan Perencanaan Kebutuhan Sarana Dekranasda Jawa Barat

peta kebutuhan sarana dan prasarana 1 200.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Dekranasda Jawa Barat

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dekranasda jawa barat

1 4.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Logam

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Industri Logam

85 6.000.000.000 87 6.500.000.000 87 7.000.000.000 90 7.500.000.000 UPTD Industri Logam

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTD Industri Logam

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor UPTD Industri Logam

1 2.000.000.000 1 1.500.000.000 1 2.000.000.000 1 2.500.000.000

Pengadaan Mesin dan Peralatannya pada UPTD Logam Tersedianya mesin dan peralatan pada UPTD Logam 1 4.000.000.000 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD IPOK

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

85 7.000.000.000 87 8.500.000.000 87 9.000.000.000 90 9.500.000.000 UPTD IPOK

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor UPTD IPOK 1 4.000.000.000 1 4.500.000.000 1 5.000.000.000 1 5.500.000.000

Pengadaan mesin dan peralatan pada UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya mesin dan peralatan pada UPTD IPOK 1 3.000.000.000 1 4.000.000.000 1 4.000.000.000 1 4.000.000.000

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

85 6.750.000.000 87 7.500.000.000 87 8.500.000.000 90 9.500.000.000 UPTD BPSMB Logam dan Elektronika

Pengadaan Alat Pengujian/Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tersedianya alat standar pengujian/kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang logam dan elektronika karawang

1 6.000.000.000 1 7.000.000.000 1 8.000.000.000 1 9.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Terpenuhinya Sarana dan prasarana serta kendaraan operasional serta kendaraan operasional UPTD Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang logam dan elektronika karawang

1 750.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas

85 6.750.000.000 87 8.000.000.000 87 8.750.000.000 90 9.750.000.000 UPTD BPSMB AMDK

Pengadaan alat pengujian/Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 6.000.000.000 1 7.000.000.000 1 8.000.000.000 1 9.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Terpenuhinya peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 750.000.000 1 1.000.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

85 5.000.000.000 87 4.500.000.000 87 4.500.000.000 90 4.500.000.000 UPTD BPSMB AMDK

Pengadaan Peralatan Standar dan Alat-alat ukur standar UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Air Minum dalam Kemasan Cirebon


1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon

Terpenuhinya Sarana dan prasarana serta kendaraan operasional serta kendaraan operasional UPTD Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon

1 1.500.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000

19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

85 3.000.000.000 87 3.000.000.000 87 3.000.000.000 90 3.000.000.000 UPTD BPSMB AMDK

Pengadaan Peralatan Standar dan Alat-alat ukur standar UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Agro Bandung


1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Terpenuhinya Sarana dan prasarana serta kendaraan operasional serta kendaraan operasional UPTD Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang Agro

1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000

20 Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

30 250.000.000 30 300.000.000 30 300.000.000 30 350.000.000 SEKRETARIAT

Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar

Uang saku Diklatpim III, Diklatpim IV, Kontribusi 1 250.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

85 3.006.500.000 87 3.107.150.000 87 3.717.865.000 90 3.839.651.500 SEKRETARIAT

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Prov. Jabar

Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Peralatan kantor, Pemeliharaan Instalasi Jaringan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan taman

1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Indag BBM, STNK, Pelumas, Service Kendaraan 1 550.000.000 1 605.000.000 1 665.500.000 1 732.050.000Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dekranasda

Pemeliharaan peralatan kantor, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Instalasi Jaringan, Pemeliharaan Taman

1 456.500.000 1 502.150.000 1 552.365.000 1 607.601.500

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100 7.109.445.000 100 7.820.389.500 100 8.602.428.450 100 9.462.671.295 SEKRETARIAT

Penyediaan Langganan Kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet, Telepon 1 296.010.000 1 325.611.000 1 358.172.100 1 393.989.310

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jamuan Makan, Air Mineral/Galon, Perjalanan Dinas 1 2.000.000.000 1 2.200.000.000 1 2.420.000.000 1 2.662.000.000

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumentasi dan Publikasi, Sewa Kursi, Sewa Tenda 1 265.870.000 1 292.457.000 1 321.702.700 1 353.872.970

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ATK, Benda Pos, Cetakan, Penggandaan, Penjilidan 1 528.000.000 1 580.800.000 1 638.880.000 1 702.768.000

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Prov. Jabar

Bahan Pembersih, Jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa profesi, pakaian kerja, perlatan keamanan

1 1.577.840.000 1 1.735.624.000 1 1.909.186.400 1 2.100.105.040

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dekranasda

Alat-alat kebersihan, Iuran Sampah, Jasa kebersihan, jasa Keamanan, Jasa Profesi, Penggandaan, Pengadaan Seragam, Peralatan Keamanan

1 908.930.000 1 999.823.000 1 1.099.805.300 1 1.209.785.830

Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Langganan Telepon, Langganan Listrik, Belanja alat Listrik elektronik

1 437.250.000 1 480.975.000 1 529.072.500 1 581.979.750

Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dekranasda Belanja Alat Listrik 1 27.500.000 1 30.250.000 1 33.275.000 1 36.602.500

Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Pakaian olah raga, sepatu olah raga, pakaian PDH, peralatan olah raga pakai habis, belanja jasa profesi, belanja jasa profesi, belanja jasa event organizer, belanja sewa olah raga, belanja sewa lapang olah raga

1 1.068.045.000 1 1.174.849.500 1 1.292.334.450 1 1.421.567.895

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100 2.013.000.000 100 2.214.300.000 100 2.435.730.000 100 2.679.303.000 SEKRETARIAT

Pelaporan dan Evaluasi Industri dan Perdagangan Penyusunan dokumen dan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Evaluasi

7 110.000.000 7 121.000.000 7 133.100.000 7 146.410.000

Perencanaan Bidang Industri dan Perdagangan Dokumen RKA, DPA, DPPA 8 1.408.000.000 8 1.548.800.000 8 1.703.680.000 8 1.874.048.000Forum Organisasi Perangkat Daerah Sosialisasi arah dan kebijakan perencanaan disperindag

kepada masyarakat1 220.000.000 1 242.000.000 1 266.200.000 1 292.820.000

Pelaporan Capaian Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan

Laporan keuangan Dinas 4 137.500.000 4 151.250.000 4 166.375.000 4 183.012.500

Pelaksanaan Penatausahaan Bidang Industri dan Perdagangan

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Pembinaan Keuangan

1 137.500.000 1 151.250.000 1 166.375.000 1 183.012.500

Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100 1.045.000.000 100 1.149.500.000 100 1.264.450.000 100 1.390.895.000 SEKRETARIAT

Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

Koordinasi Data dan Informasi Bidang industri dan Perdagangan

1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000 1 146.410.000

Media informasi industri dan perdagangan Tersusunnya Buku Media Informasi Indag 2 165.000.000 2 181.500.000 2 199.650.000 2 219.615.000Penyusunan Direktori Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

Tersusunnya Direktori dan Informasi bidang industri dan perdagangan

5 770.000.000 5 847.000.000 5 931.700.000 5 1.024.870.000

21 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Logam

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Logam

85 300.000.000 87 400.000.000 87 500.000.000 90 600.000.000 UPTD Industri Logam

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Industri Logam

kebutuhan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Industri Logam

1 300.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Logam

100 3.050.000.000 100 3.850.000.000 100 4.650.000.000 100 5.450.000.000 UPTD Industri Logam

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri logam

Kegiatan Rapat Internal, Luar Kantor dan perjalanan dinas 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Logam Barang Habis Pakai dan Pendukung Administrasi Perkantoran

1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000

Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Logam

Dokumen 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000

Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Industri Logam

Alat Pendukung Fasilitas Kantor 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Industri Logam Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet, Telepon 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Kantor UPTD Industri Logam

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000

Penyediaan Jasa Kantor Beserta Peralatannya UPTD Industri Logam

Tersedianya jasa kantor 1 2.000.000.000 1 2.500.000.000 1 3.000.000.000 1 3.500.000.000

22 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

85 2.000.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 90 2.000.000.000 UPTD IPOK

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya sarana dan prasarana Kantor 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

100 7.105.000.000 100 7.825.000.000 100 8.545.000.000 100 9.265.000.000 UPTD IPOK

Penyediaan Jasa Kantor beserta Pendukungnya UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya Jasa Kantor UPTD 1 3.500.000.000 1 4.000.000.000 1 4.500.000.000 1 5.000.000.000

Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Rapat Internal, Tamu dan Perjalanan Dinas PNS Provinsi dalam Provinsi dan Luar Provinsi

1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 800.000.000

Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Sewa, Dokumentasi dan Publikasi, belanja Cetak, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1 80.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor 1 75.000.000 1 85.000.000 1 95.000.000 1 105.000.000

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet, Telepon 1 900.000.000 1 950.000.000 1 1.000.000.000 1 1.050.000.000

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

Barang Habis Pakai 1 900.000.000 1 1.000.000.000 1 1.100.000.000 1 1.200.000.000

23 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

85 500.000.000 87 600.000.000 87 700.000.000 90 800.000.000 UPTD BPSMB LOGAM DAN ELEKTRONIKA

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Terfasilitasinya kebutuhan pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD balai pengujian dan sertifikasi logam dan elektronika karawang

1 500.000.000 1 600.000.000 1 700.000.000 1 800.000.000

K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

100 2.730.500.000 100 2.976.550.000 100 3.228.705.000 100 3.487.575.500 UPTD BPSMB LOGAM DAN ELEKTRONIKA

Penyediaan Jasa Kantor Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Tersedianya Jasa Kantor UPTD 1 1.450.000.000 1 1.550.000.000 1 1.650.000.000 1 1.750.000.000

Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Terlatihnya SDM UPTD 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi dan Elektronika Karawang

Terpenuhimya Pemeliharaan Kendaraan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

1 100.000.000 1 125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000

Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujidan dan Sertifikasi Barang Logam dan elektronika Karawang

Terpenuhinya kebutuhan alat pendukung fasilitas kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

1 120.000.000 1 130.000.000 1 140.000.000 1 150.000.000

Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang

Penyediaan Sewa, Publikasi dan dokumentasi kantor 1 60.500.000 1 66.550.000 1 73.205.000 1 80.525.500

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang

Penyediaan Langganan Kantor 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Penyediaan rapat internal dan luar kantor 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Penyediaan barang habis pakai kantor 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000 1 146.410.000

24 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

85 600.000.000 87 660.000.000 87 726.000.000 90 798.600.000 UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 600.000.000 1 660.000.000 1 726.000.000 1 798.600.000

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

100 2.190.000.000 100 2.389.000.000 100 2.607.900.000 100 2.848.690.000 UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Barang Habis Pakai 1 150.000.000 1 165.000.000 1 181.500.000 1 199.650.000

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Tersedianya langganan kantor 1 120.000.000 1 132.000.000 1 145.200.000 1 159.720.000

Penyediaan Jasa Kantor Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Tersedianya Jasa Kantor UPTD 1 850.000.000 1 935.000.000 1 1.028.500.000 1 1.131.350.000

Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

jumlah peserta yang telribat 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dalam mendukung operasional UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

1 700.000.000 1 770.000.000 1 847.000.000 1 931.700.000

Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

tersedianya kebutuhan publikasi dan dokumentasi UPTD 1 70.000.000 1 77.000.000 1 84.700.000 1 93.170.000

25 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu AMDK

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

85 250.000.000 87 275.000.000 87 302.500.000 90 332.750.000 UPTD BPSMB AMDK

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan gedung Kantor 1 250.000.000 1 275.000.000 1 302.500.000 1 332.750.000

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang AMDK

100 1.985.500.000 100 2.164.050.000 100 2.360.455.000 100 2.576.500.500 UPTD BPSMB AMDK

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Makanan Minuman Rapat, Tamu dan Perjalanan Dinas Operasional Kantor

1 600.000.000 1 660.000.000 1 726.000.000 1 798.600.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 165.000.000 1 181.500.000 1 199.650.000 1 219.615.000

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Jasa Langganan Kantor dan Honorarium Tenaga Non PNS 1 150.000.000 1 165.000.000 1 181.500.000 1 199.650.000

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Barang Habis Pakai Kantor 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000

Penyediaan Jasa Kantor Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersedianya Jasa Kantor UPTD 1 600.000.000 1 660.000.000 1 726.000.000 1 798.600.000

Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia UPTD Air Minum dalam Kemasan Cirebon


Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon


K RP. K RP. K RP. K RP.1 2 4 (33) (33) (41) (42) (38)

Tahun 20222017 2018 Tahun 2023

3




Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Tersedianya alat pendukung fasilitas kantor 1 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000

26 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Agro

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

85 500.000.000 87 550.000.000 87 605.000.000 90 665.500.000 UPTD BPSMB AMDK

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kebutuhan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 500.000.000 1 550.000.000 1 605.000.000 1 665.500.000

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro

100 1.910.500.000 100 2.081.550.000 100 2.269.705.000 100 2.476.675.500 UPTD BPSMB AMDK

Penyediaan Jasa Kantor Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Tersedianya Jasa Kantor UPTD 1 800.000.000 1 880.000.000 1 968.000.000 1 1.064.800.000

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000

Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Terpenuhinya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi

1 70.000.000 1 77.000.000 1 84.700.000 1 93.170.000

Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung


Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya MAnusia UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung


Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

1 180.000.000 1 198.000.000 1 217.800.000 1 239.580.000

Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Rapat Internal dan Luar Kantor, Perjalanan dinas 1 500.000.000 1 550.000.000 1 605.000.000 1 665.500.000

Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung

Terpenuhinya barang habis pakai kantor 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000

Documents

DAFTAR ISI - DISPERINDAGdisperindag.jabarprov.go.id/data/file/download/RENSTRA_2018_-_202… · DAFTAR ISI . Hal. Pengantar ... serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN