DAFTAR ISI BPKP Banten 2018.pdf · Tabel 3.12 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1 (Dukungan) Tabel 3.13 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi

�

�

�

�� Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

�

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar.............................................................................................. i

Daftar Isi......................................................................................................... ii

Daftar Tabel.................................................................................................... iii

Daftar Gambar................................................................................................ iv

Daftar Lampiran.............................................................................................. iv

Ringkasan Eksekutif...................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1

A. Tugas dan Fungsi............................................................. 1

B. Aspek Strategis Organisasi.............................................. 3

C. Kegiatan dan Produk Organisasi...................................... 5

D. Struktur Organisasi........................................................... 6

E. Sistematika Penyajian...................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................... 11

A. Rencana Strategis 2015-2019.......................................... 11

1. Pernyataan Visi........................................................ 11

2. Pernyataan Misi....................................................... 12

3. Tujuan..................................................................... 12

4. Indikator Kinerja Utama.......................................... 13

5. Program dan Kegiatan........................................... 15

B. Perjanjian Kinerja 2018..................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................ 21

A. Capaian Kinerja Organisasi............................................. 21

1. Sasaran Program.................................................... 24

2. Sasaran Kegiatan..................................................... 56

B. Kinerja Lainnya................................................................. 70

C. Realisasi Keuangan......................................................... 72

BAB IV PENUTUP................................................................................... 74

�

�

�


�

DAFTAR TABEL

Tabel RE. 1 Capaian Sasaran Program Tahun 2018

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 2.2 Perjanjian KinerjaPerwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Tambahan PKPT

Tabel 2.4 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1









Tabel 3.11 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan

Tabel 3.12 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1 (Dukungan)

Tabel 3.13 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Progran dan Sasaran Kegiatan Perwakilan PKP Provinsi Banten Tahun 2018

�

�

�


�

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019















DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Analisis Effisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2018

Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2018 dengan Tahun 2017

�

�

�


�

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan dilengkapi

dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan

dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan

tiga tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) peningkatan kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan

efektif; (2) peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah; dan (3) peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan

wujud akuntabilitas Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015-2019. LKj

ini memuat informasi pencapaian tiga tujuan yang diwakili oleh sembilan capaian

indikator sasaran program utama dan satu capaian indikator sasaran program

dukungan. Hasil pengukuran atas pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan

bahwa, secara umum capaian program telah memuaskan, seperti terlihat pada tabel

RE.1

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2018

No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan

Indikator Kinerja Utama/Kegiatan

Capaian sasaran

(%)

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 82,57

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 142,86

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

103,64

1.5 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

90,91

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Penerapaan SPIP K/L dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi Bidang Akuntan Negara

�

�

�


�

2.2 Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Level 3

0

Sasaran Program 3: Meningkatkan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern K/L dan Korporasi

3.3 Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern Level 2 dari Korporasi yang dievaluasi

500

Sasaran Program 4: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

4.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

100

4.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 138,89

4.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

0

4.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 133,33

4.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 0

Sasaran Program 5. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

5.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan 133,33

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

6.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 192,31

Sasaran Program 7. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

7.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

153,85

Sasaran Program 8: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

8.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 100*)

8.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 100

8.4 Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 100

Sasaran Program 9: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

9.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 100

9.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2 0

9.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3 87,50

9.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2 N/A

Sasaran kegiatan 1: Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 100

Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 100

Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh perwakilan

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 100

Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya Informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 100

�

�

�


�

Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan 0

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 100

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya Informasi hail pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 100

Sasaran program 1: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) 100,38

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 100

Sasaran Kegaitan 2: Termanfaatkannya Aset secara optimal

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP 100

*) Realisasi berada pada Maturitas SPIP level 3

Dari sembilan sasaran program utama yang didukung dengan 19 IKU tersebut,

sebanyak 2 (dua) IKU tidak terealisasi karena tidak ada permintaan penugasan untuk

IKU Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

dan IKU Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Dari 17 IKU yang direalisasikan, 5 (lima) IKU capaiannya sama dengan 100% dan 8

(delapan) IKU capaiannya di atas 100%, dan 4 (empat) IKU capaiannya masih di

bawah 100%, termasuk IKU Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Level 3, yang hasilnya tidak efektif. Dan 6

(enam) IKK capaiannya sama dengan 100%. Terdapat capaian yang sangat tinggi

yaitu 500% karena target hanya sebesar 20%.

Sasaran program dukungan dengan IKU Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10), capaiannya di atas 100% dan 2 (dua) IKK capaiannya sama

dengan 100%.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun

2018 menggunakan dana sebesar Rp30.254.255.199,00 atau 99,43% dari anggaran

sebesar Rp30.428.726.000,00 dan menggunakan sumber daya manusia sebanyak

22.961OH atau 88,88% dari anggaran sebanyak 25.833 OH.

1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa

kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

menggantikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001

beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014

menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di

daerah, dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Tugas, fungsi,

susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi ditetapkan

oleh Kepala BPKP setelah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi

urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai Peraturan Kepala

BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP, yaitu meliputi :

1. Tugas

a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


2. Fungsi

a. Penyiapan rencana dan program;

b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraaan SPIP;

c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas

permintaan daerah;

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di

wilayah kerjanya;

f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/

BUMN/BUMD;

i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,

serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan

laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Audit investigatif terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap

hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit

dalam rangka penghitungan kerugian negara serta pemberian


keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan hasil

pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014

tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”,

BPKP diberikan mandat melakukan pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran

pengeluaran negara/daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum Lain, dan Wajib Bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi;

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang


Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden

menginstruksikan Kepala BPKP untuk:

1. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

2. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus

penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

3. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal

ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit

investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang

(pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional;

4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian negara;

5. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang dan jasa

tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan

permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

terutama Instruksi Nomor 3 mengintensifkan peran APIP dan Penegasan dari

Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13

Mei 2015 di Jakarta yang meminta Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi

Pemerintah (APIP) di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berada

pada Level 3 pada akhir tahun 2019, BPKP telah menerbitkan Peraturan

Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan

Kapabilitas APIP Tahun 2015 s.d. 2019 dan telah melaksanakan Peningkatan

Kapabilitas APIP meliputi:

1. Pendampingan Penilaian Secara Mandiri (Self Assessment);

2. Pendampingan Peningkatan Secara Mandiri (Self Improvement);

3. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance).


Selain itu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP diberikan

mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Banten

merupakan satuan kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah,

dengan wilayah kerja Provinsi Banten, yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala BPKP.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Kekuatan BPKP melekat pada kualitas produk yang dihasilkan dan yang

bersifat strategis, makro, dan nasional (lintas sektoral). Hal ini merupakan jiwa

dari Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,

tentang tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas

pengelolaan keuangan negara agar tercapai akuntabilitas Presiden yang

menjalankan amanah rakyat. Sesuai jenjang cascading, Perwakilan BPKP

Provinsi Banten selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan dan layanan

produk sebagai berikut:

1. Audit Keuangan;

2. Audit Operasional;

3. Audit Kinerja Program;

4. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;

5. Evaluasi Kinerja Program;

6. Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program;

7. Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan;

8. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem;

9. Monitoring Program Strategis Nasional;

10. Evaluasi Kinerja BUMD;

11. Evaluasi Kinerja BLUD;

12. Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD;

13. Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);

14. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);

15. Pemberian Keterangan Ahli (PKA);

16. Bimtek Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA);

17. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; dan


18. Pembinaan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Struktur Organisasi Perwakilan

BPKP Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan.

2. Bagian Tata Usaha:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Sub Bagian Keuangan.

3. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

4. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

5. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara.

6. Kelompok JFA Bidang Investigasi.

7. Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP.

Setiap kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang

pejabat fungsional auditor setingkat Auditor Madya pada Perwakilan BPKP

Provinsi Banten yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh

Kepala BPKP. Secara hirarki, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Banten sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 disajikan pada

Gambar 1.1.


Gambar 1.1 Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, yang merupakan pedoman

operasional dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara implisit istilah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipersingkat

menjadi Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Secara sistematis, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan output yang dihasilkan dari alur

dokumen SAKIP, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang

dapat digambarkan sebagai berikut:


Pada dasarnya, Laporan Kinerja (LKj) ini mengomunikasikan pencapaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2018. Capaian kinerja

(performance results) dibandingkan dengan Rencana/Perjanjian Kinerja

(performance plan) tahun 2018 menggambarkan tingkat keberhasilan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2018, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Memaparkan secara ringkas capaian kinerja organisasi dan prestasi yang

membanggakan.

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

Bab II - PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan perjanjian kinerja tahun

2018.

Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja

LKj Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Laporan Kinerja

Triwulanan

Laporan Realisasi

Anggaran Triwulanan


Capaian kinerja organisasi tercermin dari capaian seluruh

sasaran program dalam dokumen perjanjian kinerja

berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Uraian capaian masing-

masing sasaran program dimulai dengan menjelaskan definisi,

maksud dan tujuan sasaran program yang bersangkutan,

indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur

capaian sasaran program, cara mengukur kinerja dan hasil

pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja diukur dengan

cara membandingkan target, realisasi dan capaian IKU tahun

ini dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan dan strategis

organisasi;

2. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja diungkapkan dengan menyampaikan target

dan realisasi IKK serta capaiannya. Dalam uraian

disampaikan, hal-hal berikut:

a. penggunaan dana dan sumber daya manusia serta berapa

persentase pemakaian dari anggarannya;

b. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan;

c. analisis efisiensi penggunaan dana dan sumber daya

manusia;

B. Kinerja Lainnya

Pada bagian ini diuraikan mengenai satuan tugas akuntabilitas,

yang personelnya merupakan gabungan dari BPKP dan Pemda

Provinsi Banten. Penugasan satgas tidak terdapat dalam

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Banten tahun 2018.

C. Realisasi Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja dan dilakukan analisa terhadap:

1. Penyerapan anggaran per program

2. Penyerapan anggaran per jenis belanja


Bab IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2018

Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2018 dengan Tahun 2017


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra BPKP periode 2015-

2019 yang merupakan penjabaran dari mandat sesuai Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, amanah Presiden melalui

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan

Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut BPKP ditugaskan

untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan

negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Kepala BPKP diharuskan melapor secara berkala atau sewaktu-waktu atas

pelaksanaan tugas tersebut.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan instansi vertikal BPKP di daerah

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

BPKP. Dengan demikian, dalam proses perencanaan tahun 2018, yang hasilnya

dituangkan dalam dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018, tetap

mengacu dan selaras dengan Renstra BPKP dan Renstra Perwakilan BPKP

periode 2015-2019.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan

Kinerja adalah Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019

yang memuat satu Visi, tiga Misi, sepuluh Sasaran Program, dan dua puluh

Indikator Kinerja Utama. Uraian di bawah ini akan menjelaskan tentang Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama, Program, dan

Kegiatan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi harus

dibawa agar organisasi tetap eksis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten serta melihat latar belakang, di mana


Perwakilan merupakan bagian integral dari BPKP maka penjelasan visi dan

misi mengacu pada Renstra BPKP.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

“Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional di Wilayah Provinsi Banten”

2. Pernyataan Misi

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu pada tugas

dan kewenangan yang telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi

Banten.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Banten;

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif di Wilayah Banten; dan

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima

tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka Perwakilan BPKP Provinsi

Banten telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang

akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.


Tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP

2015-2019 sebanyak tiga Tujuan Strategis dan diacu oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Banten, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan

indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders

yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, pengawasan keinvestigasian,

pembinaan SPIP, dan pembinaan kapabilitas APIP. Indikator-indikator

kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018


1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)










4.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH


4.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

4.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


5.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

6.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)




8.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

8.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3



9.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3


9.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3



1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan


2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan


3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan


4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan


5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan



6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya Informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Sasaran Program 1: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)


1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP


2.1 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP

2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung

5. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang

diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap unit Eselon

2 pada Kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan

program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan

pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal),

sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan

internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi

pemerintahan (pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi

Banten sesuai dengan Restrukturisasi Program yang dirancang oleh

Bappenas terdiri dari dua program yaitu:

a. Program Teknis

Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp4.113.021.000,00;


b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

dengan anggaran sebesar Rp25.409.587.000,00 Fasilitas Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP sebesar Rp812.368.000,00 serta

Pengadaan dan Sarana dan Prasarana sebesar Rp93.750.000,00.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun

2018 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Banten dengan Kepala BPKP. Pada dasarnya dokumen Perkin berisi

pernyataan/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Perkin Tahun 2018, selain memuat target output dan target outcome juga

memuat besaran anggaran triwulanan sesuai dengan surat Sekretaris Utama

Nomor S-618/SU/01/2013 tanggal 4 April 2013 hal Penyusunan Penetapan

Kinerja (Tapkin) Triwulanan, dan sesuai Renstra yang ditetapkan dengan SK

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor KEP-322/PW30/6/2015

tanggal 22 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang

telah direvisi dengan SK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor

KEP-209/PW30/6/2016 tanggal 9 September 2016.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan

dan Triwulanan Tahun 2018 dengan Nomor S-53/PW30/6/2018 tanggal 19

Januari 2018, dengan uraian yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan

Indikator Kinerja Utama

Satuan Target



% 60

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG % 70


baik *)


% 55


% 55



% 50



% 20



% 50

4.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72


% 65

4.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

4.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75



% 75

Sasaran Program 6. Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

6.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan Fraud Control Plan (termasuk Fraud Risk Assessment)

% 52



% 65



% 100


% 87,5

8.4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan % 12,5


Maturitas SPIP Level 2



% 100


% 0


% 100


% 0



Laporan 88

Anggaran Rp2.530.957.000,00



Laporan 15

Anggaran Rp 291.531.000,00



Laporan 2

Anggaran Rp 63.654.000,00


4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan 72

Anggaran Rp 598.423.000,00



Laporan 0


6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 12

Anggaran Rp 249.876.000,00



Laporan 20

Anggaran Rp 378.580.000,00




skala 8


1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 12



unit -

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP unit -

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP unit -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit 39

2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung unit -

Terdapat revisi atas Perjanjian Kinerja tahunan dan triwulanan tahun 2018

sesuai dengan surat Nomor S-975/PW30/6/2018 tanggal 28 Oktober 2018

yang mengubah target kinerja untuk Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes Perwakilan BPKP Provinsi Banten menjadi 15 laporan, sehingga

jumlah PKPT menjadi 209 laporan. Selama tahun 2018 PKPT yang semula

berjumlah 209 bertambah dengan adanya PKPT tambahan sebanyak 120

laporan sehingga jumlah PKPT menjadi 329 laporan. PKPT awal dan PKPT

tambahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Tambahan PKPT

Indikator Kinerja Kegiatan PKPT

Awal Tambahan Jumlah

Sasaran kegiatan 1:Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan


88 14 102



15 1 16


3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 2 0 2


BPKP Perwakilan



72 63 135



0 0 0



12 17 29



20 25 45

Jumlah 209 120 329

Anggaran tahun 2018 direvisi. Anggaran sebelum dan setelah revisi disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

No

Uraian

Anggaran (Rp)

Sebelum revisi

Setelah revisi

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.113.021.000,00 4.113.021.000,00

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

26.879.590.000,00 25.409.587.000,00

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

858.280.000,00 812.368.000,00

4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

93.750.000,00 93.750.000,00

Jumlah 31.944.641.000,00 30.428.726.000,00

Selanjutnya jumlah target kinerja pada Tabel 2.3 dan perubahan anggaran

seperti disajikan pada Tabel 2.4 menjadi acuan dalam kegiatan analisis

kinerja yang dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Banten

merupakan akuntabilitas kinerja tahun keempat dalam periode Renstra 2015-

2019. Perwakilan BPKP Provinsi Banten mempunyai 10 (sepuluh) sasaran

program yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran program utama dan 1 (satu)

sasaran program dukungan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi

pencapaian sasaran program tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Banten

secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

No Sasaran Program,

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

Target

Reali-sasi

%

Capaian



% 60 49,54 82,57

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)

% 70 100 142,86


% 55 57 103,64


% 55 50 90,91



% 50 0 0


3.3 Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern

% 20 100 500


Level 2 dari korporasi yang dievaluasi


4.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 50 50 100

4.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89

4.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65 0 0

4.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 100 133,33

4.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0



% 75 100 133,33

Sasaran Program 6. Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

6.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplemen-tasikan Fraud Control Plan (termasuk Fraud Risk Assessment)

% 52 100 192,31



% 65 100 153,85



% 100 100 100*)


% 87,5 87,5 100

.8.4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

% 12,5 12,5 100


9.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan % 100 100 100


Kapabilitas Level 3


% 0 0 0


% 100 87,5 87,5


% 0 12,5 N/A



laporan 102 102 100



laporan 16 16 100



laporan 2 2 100



laporan 135 135 100



laporan 29 29 100



laporan 45 45 100



Skala 8 8,03 100,38


1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12 12 100



Unit -


2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP Unit -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP Unit - -

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP Unit - -


Unit - -

2.6 Tersedianya sarana dan prasarana perwakilan BPKP

Unit 39 39 100

2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung

Unit - -

Catatan: Jumlah laporan menurut Perjanjan Kinerja sebanyak 207 laporan. Akhir tahun terdapat tambahan 2 (dua) laporan Siskeudes, sehingga PKPT awal menjadi 209. Sepanjang tahun 2018 terdapat PKPT tambahan sebanyak 120 laporan, sehingga target kinerja 2018 menjadi 329 laporan.

1. Sasaran Program

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program berdasarkan tujuan

dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam menjalankan

fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai

berikut:

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi” merupakan perwujudan peran

pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan nasional disamping consultancy

sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan

proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam

memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan

atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya

kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak

tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.


Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas

nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi empat IKU,

dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti disajikan dalam Tabel

3.2.

Tabel 3.2

Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi


% 60 49,54 82,57

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

% 70 100 142,86


% 55 57 103,64


% 55 50 90,91

IKU 1.1 Sasaran Program 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” dengan target tahun 2018 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah

disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” tahun 2018 sebesar 49,54% atau capaian kinerja 82,57% dari

target tahun 2018 sebesar 60%, berasal dari:

1. Realisasi rekomendasi tahun 2018 sebanyak 109 rekomendasi.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 54 rekomendasi.

2. Realisasi outcome IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” = 54/109x 100= 49,54%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” sebesar 82,57% dari target tahun 2018 sebesar 60%.


Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 45,00 55,00 60 60 Realisasi (%) N/A 63,41 68,09 49,54

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi

IKU tahun 2018 mencapai 49,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

belum mendukung pencapaian target tahun 2019.

Perbaikan yang dihasilkan dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Banten

dalam memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang perbaikan

pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

dan korporasi, antara lain sebagai berikut:

1. Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for

Low Income Community Project/Community Based Water Supply

Project (PAMSIMAS III) - Loan IBRD No 8578-ID di Kabupaten

Pandeglang Tahun Anggaran 2017;

2. Audit atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Loan IBRD No 8578-ID

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Tahun Anggaran 2017;

3. Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for

Low Income Community Project/Community Based Water Supply

Project (PAMSIMAS III) - Loan IBRD No 8578-ID Provinsi Banten pada

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2017;

4. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Loan IDB Nomor 169, 170, 171 dan Loan IDB Nomor 174, 175, 176

Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Tangerang;

5. Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017

di Kabupaten Lebak;

6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian

Pertanian atas Rencana Aksi Penyaluran Alsintan Pra-Panen per 30

September 2018;

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian

Pertanian atas Rencana Aksi Pengembangan Embung Pertanian Pra-

Panen per 30 September 2018;

8. Evaluasi atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi

Pangan pada Kementerian Pertanian di Provinsi Banten;

9. Evaluasi atas Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pertanian Tahun 2018 di Provinsi Banten;

10. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Loan IDB Nomor 169, 170, 171 dan Loan IDB Nomor 174, 175, 176 di

Kota Serang Tahun Anggaran 2017.

IKU 1.2 Sasaran Program 1

Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

IKU “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik”

mencerminkan upaya Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam rangka

meningkatkan kinerja korporasi pada beberapa BUMN/BUMD/anak

perusahaan. Semakin banyak perusahaan dengan skor GCG baik maka

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam melaksanakan

pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi

semakin baik.

IKU “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik”

dengan target tahun 2018 sebesar 70%. Kinerja diukur dari hasil

assessment atas penerapan GCG pada perusahaan. Untuk tahun 2018


assessment dilakukan terhadap PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun

2017. Hasil assessment mencapai skor 89,763 dengan kategori Sangat

Baik.

Realisasi IKU “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

Baik” tahun 2018 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 142,86%

dari target tahun 2018 sebesar 70%, berasal dari:

1. Realisasi BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik tahun

2018 sebanyak satu perusahaan;

2. Realisasi outcome IKU “BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

Baik” sebesar 1/1 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

Baik” sebesar 142,86% dari target tahun 2018 sebesar 70%.



Gambar 3.2


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A N/A 70 70 Realisasi (%) N/A N/A N/A 100



telah mendukung pencapaian target tahun 2019.


0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Persentase BUMD yang Kinerjanya minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan

pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar

BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan

masyarakat di daerah.

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi” dengan target tahun 2018 sebesar 55%. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik terhadap jumlah BUMD yang kinerjanya

dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dievaluasi” sampai dengan tahun 2018 adalah

sebesar 57,14% atau mencapai 103,90% dari target sebesar 55%,

berasal dari:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan evaluasi kinerja pada

tujuh BUMD terdiri dari 6 (enam) PDAM dan 1 (satu) PD Pasar,

dengan hasil penilaian sebagai berikut:

a. PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon skor 64,259 (baik);

b. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang skor 60,824 (baik);

c. PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang skor 70,396

(baik);

d. PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang skor 57,343 (cukup);

e. PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang skor 64,074 (baik);

f. PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak skor 55,723 (cukup);

g. PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang skor 46,50

(tidak baik)

2. Realisasi outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi” sebesar = 4/7 x 100%=

57,14%;


3. Capaian outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi” sebesar 103,90% dari

target tahun 2018 sebesar 55%.


Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.12

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IKU 1.4 Sasaran Program 1

dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 66,67 54 55 75,00 Realisasi (%) N/A 66,67 71,43 57,14


IKU tahun 2018 baru mencapai76,19%, maka masih harus berupaya

keras, berkesinambungan dan terukur untuk mencapai target 75% pada

tahun 2019.


Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan

efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang

sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Pelaksana Teknis

dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan

berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi

Banten melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.

IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dievaluasi” dengan target tahun 2018 sebesar 55%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik terhadap jumlah BLUD yang dievaluasi oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Banten.

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dievaluasi” sampai dengan tahun 2018 sebesar 50% atau mencapai

90,91% dibandingkan dengan target sebesar 55%, berasal dari:

1. Perwakilan BPKP Banten melakukan evaluasi kinerja BLUD pada 2

(dua) RSUD, yaitu RSUD Provinsi Banten dan RSUD Berkah

Kabupaten Pandeglang. RSUD Provinsi Banten mendapatkan nilai

72,09 dengan kategori baik dan RSUD Berkah Kabupaten

Pandeglang mendapatkan nilai 62,05 dengan kategori sedang;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dievaluasi” sebesar = 1/2 x 100%=50,00%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dievaluasi” sebesar 90,91% dari target tahun

2018 sebesar 55%.


Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.4



0

50

100

150

2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 100,00 60 55 80 Realisasi (%) N/A 100,00 100 50



tahun 2018 belum mendukung pencapaian target tahun 2019.

Diperlukan upaya keras, berkesinambungan dan terukur agar target tahun

2019 dapat tercapai.

Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L dan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi” merupakan perwujudan

peran pengawasan intern oleh BPKP sebagai pembina dalam

penyelenggaraan SPIP sesuai dengan misi Perwakilan BPKP Provinsi

Banten yang kedua yaitu membina penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah yang efektif di wilayah Provinsi Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

K/L dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi” diukur dengan

menggunakan satu IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian

seperti disajikan dalam Tabel 3.3.



Capaian (%)

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi


% 50 0 0


IKU 2.2 Sasaran Program 2 Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Efektivitas

Sistem Pengendalian Intern Level 3

IKU “Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Efektivitas

Sistem Pengendalian Intern Level 3” dengan target tahun 2018 sebesar

50%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah korporasi

yang efektivitas SPI-nya berada pada level 3 dibandingkan dengan

korporasi yang dievaluasi efektivitas SPI-nya.

Realisasi IKU “Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Level 3” tahun 2018 “tidak efektif”

atau capaian kinerja (0). Dalam tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi

Banten telah melakukan evaluasi penerapan sistem pengendalian intern

(SPI) pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2017. Hasil

evaluasi atas SPI tersebut tidak efektif, sehingga capaiannya sama

dengan nol.

IKU “Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Efektivitas

Sistem Pengendalian Intern Level 3”, baru ada dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, dan tidak terdapat dalam Renstra.

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Satuan Pengawas Intern

K/L dan Korporasi

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Satuan Pengawas Intern K/L

dan Korporasi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh

BPKP sebagai pembina dalam peningkatan kapabilitas Satuan

Pengawas Intern K/L dan Korporasi sesuai dengan misi Perwakilan BPKP

Provinsi Banten yang ketiga yaitu membina satuan pengawas intern yang

profesional dan kompeten di wilayah Provinsi Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Satuan

Pengawas Intern K/L dan Korporasi” diukur dengan menggunakan satu


IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti disajikan

dalam Tabel 3.4.



Capaian (%)

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Satuan Pengawas Intern K/L dan Korporasi


% 20 100 500

IKU “Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas

Satuan Pengawas Intern (SPI) Level 2 dari Korporasi yang dievaluasi”

mencerminkan kualitas kapabilitas SPI korporasi diharapkan berada pada

level 2. Kapabilitas diukur dengan dengan menggunakan skala 1-5.

Semakin tinggi nilai kapabilitas SPI menunjukkan kualitas SPI yang

semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern.

IKU 3.3 Sasaran Program 3 Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas

Satuan Pengawas Intern Level 2 dari Korporasi yang Dievaluasi


Satuan Pengawas Intern (SPI) Level 2 dari Korporasi yang dievaluasi”

dengan target tahun 2018 sebesar 20%. Kinerja diukur dengan

menghitung jumlah SPI Korporasi yang telah mencapai kapabilitas level 2

dari SPI Korporasi yang dievaluasi.

Dalam tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan

penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas SPI pada PDAM

Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Hasil penjaminan kualitas

tersebut PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang berada pada

level kapabilitas level 2 dengan catatan.



Satuan Pengawas Intern (SPI) Level 2 dari Korporasi yang dievaluasi,

baru ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan tidak terdapat dalam

Renstra.

Sasaran Program 4

Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu

ditingkatkan, antara lain melalui upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi secara terus menerus. Upaya pencegahan korupsi dilakukan

dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan

atas fraud. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Banten meningkatkan

koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam

penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten didukung dengan capaian

keberhasilan lima IKU, yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan;

2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

Aparat Penegak Hukum (APH);

3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K;

4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K;

5. Persentase audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian” yang dilengkapi dengan lima IKU, dengan target,

realisasi dan persentase capaian seperti disajikan dalam Tabel 3.5.




Capaian (%)

Sasaran Program 4. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

4.1

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 50 50 100

4.2

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89

4.3

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65 0 0

4.4

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 100 133,33

4.5

Persentase audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0

IKU 4.1 Sasaran Program 4 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” dengan target tahun 2018 sebesar 50%. Kinerja diukur

dengan menghitung jumlah PKA tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah

LHPKKN yang ditambah dengan LPEBDE selama tiga tahun terakhir.

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2018 sebesar 50% atau capaian

kinerja sebesar 100% dari target tahun 2018 sebesar 50%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah PKA tahun 2018 sebanyak 9 PKA, dan jumlah

LHPKKN serta LPEBDE selama 3 tahun terakhir sebanyak 18 (tahun

2018 =6; tahun 2017=7 dan 2016=5);

2. Realisasi outcome IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar =9/18 x 100%= 50%;


3. Capaian outcome IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar 100% dari target tahun

2018 sebesar 50%.



Gambar 3.5


2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A N/A 40,00 50,00 60,00 Realisasi (%) N/A N/A 40,00 50,00



telah mendukung pencapaian target tahun 2019.


Dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH” dengan target tahun 2018 sebesar 72%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan

APH pada tahun 2018 terhadap jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun

2018.

-20

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Realisasi kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH” tahun 2018 sebesar 100% atau capaian kinerja

138,89% dari target tahun 2018 sebesar 72%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah LHAI yang dimanfaatkan oleh APH tahun 2018

sebanyak 1 (satu) laporan, dan jumlah LHAI yang diterbitkan tahun

2018 sebanyak 1 (satu) laporan;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 1/1 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 138,89% dari target tahun 2018

sebesar 72%.





2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 60 70 72 75

Realisasi (%) N/A 78,13 100 100



telah melebihi pencapaian target tahun 2019.

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target



Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” dengan target tahun 2018 sebesar 65%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase LHP Keinvestigasian yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018 terhadap

jumlah LHP Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2018. Yang

termasuk LHP keinvestigasian adalah laporan hasil audit investigatif/LHAI,

Laporan hasil pengawasan atas current issues dan laporan hasil

pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis (RS).

Dalam tahun 2018 tidak terdapat hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan

mengenai hal tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (nol) dan

realisasi IKU tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun

2019.

IKU 4.4 Sasaran Program 4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” dengan target tahun 2018 sebesar 75%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah LHA Penyesuaian Harga yang

ditindaklanjuti pada tahun 2018 terhadap jumlah LHA Penyesuaian Harga

yang diterbitkan pada tahun 2018.

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 sebesar 100% atau capaian

kinerja 133,33% dari target sebesar 75%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah LHA Penyesuaian Harga (PH) yang ditindaklanjuti

tahun 2018 sebanyak 1 (satu) laporan, dan jumlah LHAPH yang

diterbitkan tahun 2018 sebanyak 1 (satu) laporan;


2. Realisasi outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar = 1/1 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 133,33% dari target tahun

2018 sebesar 75%.



Gambar 3.7


2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A N/A 70 75 80 Realisasi (%) N/A N/A 100 100





Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”


menghitung persentase jumlah laporan hasil audit klaim yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018 terhadap

jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan pada tahun 2018.

-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Dalam tahun 2018 tidak terdapat hasil audit klaim yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan mengenai hal

tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (nol) dan realisasi IKU

tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2019.

Sasaran Program 5

Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan

intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

melalui penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembangunan

nasional.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional” diukur dengan menggunakan satu

IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti disajikan

dalam Tabel 3.6.



Capaian (%)

Sasaran Program 5. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

5.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% 75 100 133,33

IKU 5.1 Sasaran Program 5 Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”


menghitung persentase jumlah laporan evaluasi HKP yang ditindaklanjuti

pada tahun 2018 terhadap jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit pada

tahun 2018.


Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” tahun 2018 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar

133,33% dari target sebesar 75%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah laporan Evaluasi HKP tahun 2018 yang diterbitkan

sebanyak 2 (dua) laporan, dan jumlah laporan evaluasi HKP yang

ditindaklanjuti sebanyak 2 (dua) laporan;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan” sebesar = 2/2 x 100%=100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan” sebesar 133,33% dari target tahun 2018

sebesar 75%.



Gambar 3.8

Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Sasaran Program5 dengan Target Tahun 2019



IKU tahun 2018 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja


-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

dalam Pencegahan Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran

pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur dengan

menggunakan satu IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian




Capaian (%)

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

6.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)(termasuk Fraud Risk Assessment)

% 52 100 192,31

IKU 6.1 Sasaran Program 6 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan

Fraud Control Plan (FCP) (termasuk Fraud Risk Assessment)

IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan

(termasuk Fraud Risk Assessment)” dengan target tahun 2018 sebesar

52%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP/FRA dalam tahun 2018terhadap jumlah

penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2018.

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud

Control Plan (termasuk Fraud Risk Assessment)” tahun 2018 sebesar


100% atau capaian kinerja sebesar 192,31% dari target tahun 2018

sebesar 52%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA dalam

tahun 2018 sebanyak 5 (lima), yaitu:

a. Pemerintah Kabupaten Serang;

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

c. Dinas Pertanian Provinsi Banten;

d. Balai Besar Wilayah Sungai;

e. Biro Pusat Statistik Provinsi Banten.

2. Penugasan FCP/FRA dalam tahun 2018 sebanyak 5 kali yaitu:

a. Bimtek FCP Tematik Pengembangan Perilaku Whistleblowing

Internal pada Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten

Serang;

b. Penilaian Risiko Kecurangan pada Program Prioritas Pendidikan

Vokasi terkait Revitalisasi SMK berupa Bantuan Pemerintah

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2018;

c. Penilaian Risiko Kecurangan pada Program Prioritas Pendidikan

Vokasi terkait Revitalisasi SMK berupa Bantuan Pengembangan

Technopark Tahun 2018;

d. Penilaian Risiko Kecurangan pada Kegiatan Perbaikan Data Statistik

Pangan di Provinsi Banten oleh BPS Provinsi Banten Tahun 2018;

e. Penilaian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Ketapang pada

Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Provinsi Banten Tahun 2018.

3. Realisasi outcome IKU “Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP/FRA” = 5/5 x 100%=100%;

4. Capaian outcome IKU “K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA”

sebesar 192,31% dari target tahun 2018 sebesar 52%.




Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Sasaran Program6





Sasaran Program 7

Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh

BPKP dalam rangka memberikan pembinaan melalui peningkatan

kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” diukur dengan menggunakan satu IKU,

dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti disajikan dalam

Tabel 3.8.



Capaian (%)


-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target



7.1 PersentaseK/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

% 65 100 153,85

IKU 7.1 Sasaran Program 7 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat”


menghitung persentase jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi

tiga unsur kriteria terhadap jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang menjadi

anggota KPAK.

K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P/K atau unit kerja

setara di lingkungan korporasi yang memenuhi 3 (tiga) unsur kriteria yaitu:

1. Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan

pembelajaran KPAK;

2. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama

dengan anggota KPAK;

3. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan

masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/K

mengenai sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing namun

menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan

sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing.

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti

korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat” sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 153,85% dari

tagert tahun 2018 sebesar 65%, berasal dari:

1. Realisasi jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi tiga unsur

kriteria sebanyak 13 (tiga belas) unit kerja, sekaligus telah menjadi

anggota KPAK, yaitu:


1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;

2) Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

3) Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

4) Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;

5) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;

6) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;

7) Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang;

8) Desa Sambilawang Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten

Serang;

9) Desa Teluk Terate Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang;

10) Desa Sindang Mandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

11) Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;

12) Desa Wirana Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;

13) Desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

2. Realisasi outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

sebesar = 13/13 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

sebesar 153,85% dari target tahun 2018 sebesar 65%.



Gambar 3.10

Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Sasaran Program7 dengan Target Tahun 2019

-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target






Sasaran Program 8

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”

merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP sebagai pembina dalam

penyelenggaraan SPIP sesuai dengan misi Perwakilan BPKP Provinsi

Banten yang kedua yaitu membina penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah yang efektif di wilayah Provinsi Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda” pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten diukur dengan

menggunakan tiga IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian




Capaian (%)

Sasaran Program 8. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah


% 100 100 100


% 87,5 87,5 100


% 12,5 12,5 100

Pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan tiga

IKU dalam mencapai sasaran program 8, yaitu:

1. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2;

2. Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3;


3. Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.

Namun demikian, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah melebihi

yang ditargetkan yaitu Pemda Provinsi Banten telah dapat mencapai

maturitas SPIP level 3,04.


Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2;

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2”

mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi

Banten diharapkan berada pada maturitas Level 2. Maturitas SPIP diukur

menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP

menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas

yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan atau

dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan quality assurance (QA)

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggunakan Pedoman Penilaian

Maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Banten berada pada Maturitas

SPIP Level 3”, sehingga target tahun 2018 dapat terlampaui.

Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Pemda Provinsi Banten

maturitas levelnya berada di level 3 (3,04). Dengan demikian, realisasi

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2”

telah terlampaui.


Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3;

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP

Level 3” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang telah memeroleh

capaian tingkat kematangan/maturitas Level 3 dibandingkan jumlah

Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP

Provinsi Banten sebanyak 8 (delapan) Pemda Kabupaten/Kota.


Pada tahun 2018, dari delapan Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi

mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, terdapat tujuh Pemda

Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas Level 3 dalam

penyelenggaraan SPIP, yaitu:

1. Pemda Kota Tangerang (3,56),

2. Pemda Kabupaten Serang (3,11),

3. Pemda Kota Tangerang Selatan (3,08),

4. Pemda Kabupaten Tangerang (3,09);

5. Pemda Kabupaten Lebak (3,06).

6. Pemda Kota Cilegon (3,04);

7. Pemda Kabupaten Pandeglang (3,04).

Dengan demikian, realisasi maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3) sebesar 87,5% atau mencapai 100% dari target sebesar 87,5%.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.11.

Gambar 3.11


2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 37,50 37,50 87,5 100 Realisasi (%) N/A 37,50 62,5 87,5

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka

realisasi IKU tahun 2018 mencapai 87,5% telah mendukung pencapaian

kinerja tahun 2019.

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


IKU 8.4 Sasaran Program 8 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP

Level 2” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang telah memeroleh

capaian tingkat kematangan/maturitas Level 2 dibandingkan jumlah

Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP

Provinsi Banten sebanyak 8 (delapan) Pemda Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2018, dari delapan Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi

mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, terdapat satu Pemda

Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas Level 2 dalam

penyelenggaraan SPIP, yaitu Pemda Kota Serang berada di maturitas

level 2 (2,08). Dengan demikian, realisasi maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 2) sebesar 12,5% atau mencapai 100% dari target

sebesar 12,5%.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.12

Gambar 3.12


2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A 100 100 12,5 0 Realisasi (%) N/A 100 100 12,5

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0%, karena Pemda

Kabupaten/Kota ditargetkan memiliki level maturitas SPIP 3,00, maka

realisasi IKU tahun 2018 yang masih berada pada level maturitas SPIP

2,08 dengan realisasi sebesar 12,5% telah mendukung target tahun 2019,

sebesar 0%.

Sasaran Program 9

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”

merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP sebagai pembina dalam

peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan misi Perwakilan BPKP

Provinsi Banten yang ketiga yaitu mengembangkan kapabilitas

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah

Provinsi Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Pemda” diukur dengan menggunakan 4 (empat) IKU, dengan

target, realisasi, dan persentase capaian seperti disajikan dalam Tabel

3.10.



Capaian (%)

Sasaran Program 9. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda


% 100 100 100


% 0 0 0


% 100 87,5 87,5


% 0 12,5 N/A

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas level 3”

dan “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas

APIP level 3”, mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota diharapkan berada pada Level 3.

Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai


kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam

menjalankan perannya sebagai auditor intern.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat

kapabilitas yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan

atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan

quality assurance (QA) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten

menggunakan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan

oleh BPKP. Hasil quality assurance oleh Perwakilan BPKP, kemudian

direviu kembali oleh Tim dari Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah BPKP Pusat.

IKU 9.1 Sasaran Program 9 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas level 3”

dengan target tahun 2018 sebesar 100%. Kinerja diukur jika APIP

Pemerintah Provinsi Banten telah mencapai kapabilitas level3, maka

target telah tercapai. Pada tahun 2018, Inspektorat Provinsi Banten telah

melakukan self assessment dan hasilnya berada pada kapabilitas level 3

penuh. Kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan quality

assurance dan hasilnya menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Banten

berada pada level 3 dengan catatan, sehingga capaiannya 100%.


Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.13



-50

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target



Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 3 penuh

sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 2019 realisasi IKU tahun

2018 sebesar 100% (level 3 dengan catatan), sehingga memerlukan

upaya keras, terukur, dan berkesinambungan guna mencapai target

kapabilitas APIP Level 3 penuh pada tahun 2019.

IKU 9.3 Sasaran Program 9 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3 IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3” dengan target tahun 2018 sebesar 100%. Kinerja diukur dengan

menghitung jumlah APIP Pemda Kabupaten/Kota pada kapabilitas Level 3

dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang

menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak delapan

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi, APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah

Provinsi Banten berada di tingkat kapabilitas APIP Level 3, sebanyak 7

(tujuh) inspektorat. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 di Provinsi Banten adalah 87,50%

dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tujuh APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat kapabilitas Level 3

(berdasarkan hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Banten)

adalah APIP Pemda:

1. Kabupaten Serang;

2. Kabupaten Lebak;

3. Kabupaten Tangerang;

4. Kabupaten Pandeglang;

5. Kota Tangerang;

6. Kota Cilegon;


7. Kota Tangerang Selatan.

Sampai dengan saat penyusunan laporan ini, terdapat tiga APIP

Pemerintah Kabupaten yang hasil reviunya telah diterbitkan oleh

Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yaitu

Inspektorat Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten

Pandeglang. Hasil reviu ketiga inspektorat tersebut berada pada

Kapabilitas level 3 dengan catatan dan empat APIP masih dilakukan

proses reviu.


Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.14



Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3

sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh APIP Pemda

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berada pada Level 3. Realisasi IKU

tahun 2018 sebesar 87,50% atau capaian sebesar 87,50% sehingga

memerlukan upaya keras, terukur, dan berkesinambungan guna

mencapai target kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 3 sebesar 100%

pada tahun 2019.

-50

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target

2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) N/A N/A 100 100 100 Realisasi (%) N/A N/A 100 87,50


IKU 9.4 Sasaran Program 9 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas

level 2” dengan target tahun 2018 sebesar 0%, karena diharapkan APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten berada pada

kapabilitas level 3. Pada tahun 2018, Inspektorat Kota Serang masih

berada pada Kapabilitas APIP Level 2, sehingga capaiannya N/A.

Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 2 sebesar

0%. Jika dibandingkan dengan target 2019 realisasi IKU tahun 2018 N/A,

sehingga memerlukan upaya keras, terukur, dan berkesinambungan guna

mencapai target kapabilitas APIP Level 2 sebesar 0% pada tahun 2019.

2. Sasaran Kegiatan

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan tujuan dan

sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam menjalankan

fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan seperti

disajikan dalam tabel 3.11:

Sasaran Kegiatan Pengawasan Tabel 3.11

Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan


Capaian (%)

Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan


Laporan 102 102 100

Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan


Laporan 16 16 100

Sasaran kegiatan 3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh perwakilan


Laporan 2 2 100

Sasaran kegiatan 4. Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional


Laporan 135 135 100


Sasaran kegiatan 5. Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII


Laporan 0 0 0

Sasaran kegiatan 6. Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan


Laporan 29 29 100

Sasaran kegiatan 7. Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan


laporan 45 45 100

Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

laporan 12 12 100

Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal


unit - - -


unit - - -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B

unit - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -


unit - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit 39 39 100


unit - - -

Anggaran yang tersedia untuk melakukan target kegiatan tersebut

sebesar Rp30.428.726.000,00, dengan sumber daya manusia sebanyak

25.833 OH (109 x 237). Realisasi dana sebesar Rp30.254.255.199,00

atau 99,43 % dari anggaran. Realisasi OH sebesar 22.961 atau 88,88%.

Capaian tiap indikator kinerja kegiatan dirinci sebagai berikut:

IKK 1.1 Sasaran Kegiatan 1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 1 adalah “Tersedianya informasi hasil pengawasan 260

Proyek Strategis Nasional (PSN) di perwakilan”. Sasaran kegiatan 1


diukur dengan menggunakan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 102

laporan. Kinerja diukur dengan menghitung persentase realisasi Jumlah

Laporan Hasil Pengawasan PSN yang diterbitkan terhadap LHP yang

ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PSN BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 102 Laporan dengan

capaian kinerja sebesar 100% dari target sebanyak 102 laporan.

Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) dimaksud

diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. LAP-137/PW30/2/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Reviu Tata

Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Proyek

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Serpong-Balaraja Triwulan I

Tahun 2018;

2. LHR-138/PW30/2/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Reviu Tata

Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pelaksanaan

Pembangunan Bendungan Karian Triwulan I Tahun 2018;



Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Serang-Panimbang Triwulan I

Tahun 2018;



Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Listrik, dan Air Bersih di

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung

Triwulan I Tahun 2018;


Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Kawasan

Industri Wilmar Serang Triwulan I Tahun 2018;

6. LHR-142/PW30/2/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Reviu Tata

Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pelaksanaan

Pembangunan Bendungan Sindangheula Triwulan I Tahun 2018;


7. LHR-290/PW30/2/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Reviu Tata Kelola

atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pelaksanaan

Pembangunan Bendungan Sindangheula Triwulan II Tahun 2018;


atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pelaksanaan

Pembangunan Bendungan Karian Triwulan II Tahun 2018;


atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Proyek Pembangunan

Infrastruktur Jalan Tol Serpong-Balaraja Triwulan II Tahun 2018;


atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Proyek Pembangunan

Kawasan Industri Wilmar Serang Triwlan II Tahun 2018;


atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pembangunan

Kawasan Infrastruktur Transportasi, Listrik, dan Air Bersih di Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung Triwulan II

Tahun 2018;


atas Proyek Strategis Nasional (PSN)/Progres Pembangunan

Infrastruktur Jalan Tol Serang-Panimbang Triwulan II Tahun 2018.

Pencapaian kinerja kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar

Rp2.510.147.570,00 atau 99,18% dari anggaran sebesar

Rp2.530.957.000,00 dan SDM sebanyak 5.347 OH atau 92,94% dari

rencana sebanyak 5.753 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi IKK telah dicapai secara efisien. Hal

ini terlihat dari capaian IKK yang sama dengan 100%. Capaian IKK

terdapat pada Lampiran 1.


Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 2 adalah “Tersedianya informasi hasil pengawasan

siskeudes di perwakilan”. Sasaran kegiatan 2 diukur dengan


menggunakan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 16 laporan. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase realisasi Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Siskeudes yang diterbitkan terhadap LHP yang ditargetkan.


Siskeudes BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 16 Laporan dengan

capaian kinerja sebesar 100% dari target sebanyak 16 laporan. Laporan

Hasil Pengawasan Siskeudes dimaksud adalah, sebagai berikut:

1. LHE-49/PW30/3/2018 dan LHE-50/PW30/3/2018 tanggal 19/02/2018

tentang Evaluasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun 2017

s.d. 31 Desember 2017 pada Kabupaten Tangerang;

2. LHE-48/PW30/3/2018 dan LHE-51/PW30/3/2018 tanggal 19/02/2018

tentang Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

2017 s.d. 31 Desember 2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 pada

Kabupaten Serang;

3. LHE-116/PW30/3/2018 dan LHE-117/PW30/3/2018 tanggal

09/04/2018 tentang Monitoring & Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa Triwulan I Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa

Tahun 2017 pada Kabupaten Pandeglang;


10/04/2018 tentang Monitoring & Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa Triwulan I Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa

Tahun 2017 pada Kabupaten Lebak;


17/07/2018 tentang Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2018 dan sisa Dana Desa Tahun 2017 pada Kabupaten

Serang;


17/07/2018 tentang Evaluasi Dana DesaTahun 2018 dan sisa Dana

Desa tahun sebelumnya s.d. 30/06/2018 pada Kabupaten Tangerang;

7. LHM-237/PW30/3/2018 tanggal 05/06/2018 tentang Monitoring

Implementasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes pada DPMPD

Kabupaten Tangerang Tahun 2017;



01/11/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Triwulan III Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada

Kabupaten Pandeglang;


01/11/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Triwulan III 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Kabupaten

Lebak;


Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) pada Kabupaten

Tangerang;


Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) pada Kabupaten

Serang;

12. LGIAT-629/PW30/3/2018 tanggal 14/12/2018 tentang

Penyelenggaraan Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola

Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Serang;


Penyelenggaraan Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola

Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten

Tangerang.

14. LHM-643/PW30/3/2018 tanggal 19/12/2018 tentang Monitoring Penggunaan

Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Pandeglang mulai tanggal 26

November s.d. tanggal 31 Desember 2018;


Penggunaan Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Serang mulai

tanggal 26 November s.d. tanggal 31 Desember 2018;

16. LGIAT-669/PW30/3/2018 tanggal 27/12/2018 tentang Bimtek Aplikasi

Siskeudes versi 2.0.


Rp286.995.900,00 atau 98,44% dari anggaran sebesar

Rp291.531.000,00 dan SDM sebanyak 678 OH atau 55,26% dari rencana

sebanyak 1.227 OH.






Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 3 adalah “Tersedianya informasi hasil pengawasan

penerapan SIMDA di seluruh perwakilan”. Sasaran kegiatan 3 diukur

dengan menggunakan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

SIMDA BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 2 laporan. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase realisasi Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan SIMDA yang diterbitkan terhadap LHP yang ditargetkan.


SIMDA BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 2 Laporan dengan


Hasil Pengawasan SIMDA dimaksud adalah, sebagai berikut:

1. LGIAT-12/PW30/3/2018 tanggal 10/01/2018 tentang Laporan

Kegiatan Asistensi Kegiatan Validasi Data SIMDA Keuangan Tahun

2017 pada Pemerintah Provinsi Banten;

2. LGIAT-244/PW30/3/2018 tanggal 07/06/2018 tentang Konsultasi

kepada Satgas SIMDA BPKP guna menyelesaikan permasalahan

terkait dengan SIMDA Keuangan dan BMD yang belum terselesaikan.


Rp41.819.675,00 atau 65,70% dari anggaran sebesar Rp63.654.000,00

dan SDM sebanyak 16 OH atau 13,33% dari rencana sebanyak 120 OH.





IKK 4.1 Sasaran Kegiatan 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 4 adalah “Tersedianya informasi hasil pengawasan 10

prioritas nasional”. Sasaran kegiatan 4 diukur dengan menggunakan satu

IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” dengan

target sebanyak 135 laporan. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase realisasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan yang diterbitkan terhadap LHP yang ditargetkan.


BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 135 Laporan dengan capaian

kinerja sebesar 100% dari target sebanyak 135 laporan. Laporan Hasil

Pengawasan BPKP dimaksud diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Analisis Penganggaran Belanja Program Prioritas Nasional pada

Struktur APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018;

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah atas LKPD Tahun 2017 se-

Provinsi Banten;

3. Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) pada

Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

4. Kompilasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(EKPPD) tahun 2017 pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten;

5. Analisis Penganggaran Belanja Program Prioritas Nasional pada

Struktur APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018;

6. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cilegon;

7. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) (Loan IDB Nomor 169, 170,171) dan Loan IDB 174, 175,

176 di Provinsi Banten;

8. Audit atas laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program For

Community Empowerment In Rural Areas 2012-2015 Loan IBRD No

8217-ID di Provinsi Banten;

9. Verifikasi atas Integrated Participatory and Development and

Management of Irrigarion Project (IPDMIP) ADB di Provinsi Banten;


10. Monitoring Kegiatan Prioritas KSP Bidang Pembangunan Wilayah

Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi

Banten.



Rp598.423.000,00 dan SDM sebanyak 4.613 OH atau 135,16% dari





IKK 6.1 Sasaran Kegiatan 6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 6 adalah “Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP

perwakilan”. Sasaran kegiatan 6 diukur dengan menggunakan satu IKK

yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” dengan

target sebanyak 29 laporan. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase realisasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan yang diterbitkan terhadap Laporan Hasil Pembinaan yang

ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIP BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 29 Laporan dengan


Hasil Pembinaan SPIP BPKP dimaksud diantaranya adalah, sebagai

berikut:

1. LGIAT-68/PW30/3/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Asistensi

Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten.



Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten

Pandeglang.


Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Cilegon.

4. LBA-60/PW30/3/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Asistensi

Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten

Lebak.

5. LBA-90/PW30/3/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Asistensi

Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Serang.


Workshop/Bincang Pagi Penegakan Integritas dan Nilai Etika dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se- Provinsi Banten;

7. LGIAT 657/PW30/3/2018 tanggal 26/12/2018 tentang Asistensi

Penilaian Kembali (Reassesment) Maturitas Level SPIP pada

Pemerintah Provinsi Banten;

8. LHR-91/PW30/3/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Reviuatas

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada KabupatenLebak.

9. LGIAT-523/PW30/3/2018 tanggal 05/11/2018 tentang Asistensi

penilaian Maturitas Level SPIP pada Kabupaten Pandeglang;

10. LHR-534/PW30/3/2018 tanggal 08/11/2018 tentang Reviu atas

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level III pada Pemerintah Kota

Cilegon;

11. LGIAT-460/PW30/3/2018 tanggal 10/10/2018 tentang Penilaian

Kembali (Reasses) Maturitas Level SPIP Pemerintah Kota Cilegon;



Rp249.876.000,00 dan SDM sebanyak 2.551 OH atau 101,11% dari






IKK 7.1 Sasaran Kegiatan 7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Sasaran kegiatan 7 adalah “Tersedianya informasi hasil pembinaan

kapabilitas APIP perwakilan”. Sasaran kegiatan 7 diukur dengan

menggunakan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 45 laporan.

Kinerja diukur dengan menghitung persentase realisasi Jumlah Laporan

Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan yang diterbitkan

terhadap Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP yang ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” tahun 2018 sebanyak 45 Laporan

dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebanyak 45 laporan.

Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan dimaksud

diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. LBINAPIP-29/PW30/6/2018 tanggal 5 Februari 2018 Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten

Lebak.

2. LBINAPIP-66/PW30/6/2018 tanggal 5 Maret 2018 Bimtek Peningkatan

Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tangerang.

3. LBINAPIP-81/PW30/6/2018 tanggal 14 Maret 2018 Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi

Banten.


Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Serang.



Tangerang.

6. LBINAPIP-103/PW30/6/2018 tanggal 29 Maret 2018 Asistensi

Penyusunan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat

Kabupaten Tangerang Selatan.




Pandeglang.

8. LBINAPIP-107/PW30/6/2018 tanggal 4 April 2018 Bimtek Peningkatan

Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Cilegon.

9. LQAPIP-127/PW30/6/2018 tanggal 10 April 2018 Quality Assurance

atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Kabupaten Lebak.

10. LBINAPIP-175/PW30/6/2018 tanggal 4 Mei 2018 Bimbingan Teknis

Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Serang.

11. LHMAPIP-154/PW30/6/2018 tanggal 17 April 2018 Monitoring

Penyusunan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat

Kabupaten Pandeglang.

12. LBINAPIP-174/PW30/6/2018 tanggal 4 Mei 2018 Asistensi perbaikan

Implementasi Infrastuktur, output dan outcome Kapabilitas APIP Level

3 pada Inspektorat Kota Cilegon.


Rp372.516.895,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp378.580.000,00

dan SDM sebanyak 1.673 OH atau 87,00% dari rencana sebanyak 1.923

OH.




Sejalan dengan kebijakan pengawasan BPKP dan kebijakan pengawasan

di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, penataan pada bidang-

bidang pengawasan dilakukan agar efektif mendukung pencapaian visi,

misi, dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. Di samping itu,

konsisten dengan pencapaian visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

menuju auditor berkelas dunia, dibutuhkan manajemen intern yang andal

dalam memberikan fasilitas keuangan, kepegawaian, serta layanan umum.


Berikut diuraikan kinerja dukungan pengawasan selama tahun 2018 melalui

sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis

pengawasan BPKP”.

Sasaran Program 1 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat Utama

Sasaran Program “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan

Sekretariat Utama” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan

Sekretariat Utama”. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat

bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan

para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau

ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner

kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh korwas

bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten secara uji petik dan

dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

Tabel 3. 12 Ihktisar Capaian Sasaran Program 1 (Dukungan)


Capaian (%)

Sasaran Program1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Layanan Sekretariat Utama

1.1

Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

skala 8 8,03 100,38

IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” dengan target tahun

2018 sebesar 8 skala likert. Kinerja diukur dengan melakukan survei atas

kepuasan layanan Bagian Tata Usaha di lingkungan Perwakilan BPKP

Provinsi Banten.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar

8,03 skala likert atau mencapai 100,38% dari target tahun 2018 sebesar 8

skala likert. Capaian IKU menunjukkan bahwa layanan Sekretariat Utama

sudah berjalan dengan baik, yang tercermin dari capaian yang melebihi

100%.



Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.15.



2015 2016 2017 2018 2019 Target (%) 7 7 7 8 8 Realisasi (%) 7,68 7,85 8,15 8,03

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka

realisasi IKU tahun 2018 mencapai 100,38%. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja tahun 2018 telah melebihi pencapaian target tahun 2019.

Sasaran Kegiatan Dukungan

Tabel 3. 13 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan

Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

laporan 12 12 100

Sasaran Kegiatan 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP

unit - - -


unit - - -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B

unit - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -


unit - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit 39 39 100


unit - - -

0

5

10

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Realisasi jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 12

laporan. Capaian kinerja 100% dari jumlah laporan yang ditargetkan

sebanyak 12 laporan. Dalam tahun 2018 Perwakilan BPKP Banten

mempunyai satu sasaran kegiatan dalam rangka memanfaatkan aset,

yaitu tersedianya sarana prasarana BPKP sebanyak 39 unit. Kegiatan ini

dapat direalisasikan sebanyak 39 unit, hal ini berarti capaian sebesar

100%.

B. Kinerja Lainnya

Dalam tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten dan BPKP membentuk Satuan

Tugas Akuntabilitas, yang anggotanya merupakan gabungan dari personel

Pemerintah Provinsi Banten dan BPKP. Hal yang menjadi latar belakang

pembentukan satgas tersebut adalah bahwa akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Banten belum berjalan

sebagaimana mestinya, antara lain kompetensi SDM yang belum memadai

dalam tata kelola keuangan dan pengawasan, permasalahan dalam pengadaan

barang dan jasa serta lemahnya dukungan manjemen birokrasi terhadap

Gubernur.

Kegiatan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten

dimulai pada bulan September 2018. Satgas Akuntabilitas dibentuk

berdasarkan:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 120.23/MoU.02-

Huk/2018 dan Nomor MoU-6/K/D3/2018 tanggal 5 April 2018 tentang

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.05/Kep.206.Huk/2018 tanggal 13

Agustus 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan

Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan akhir tahun 2018, satgas telah melakukan penugasan, sebagai

berikut:


1. Audit Operasional Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

2. Audit Operasional Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Banten;

3. Audit Operasional Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten;

4. Audit Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

5. Audit Operasional Lanjutan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten;

6. Audit Operasional Lanjutan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Banten;

7. Audit Operasional Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

8. Audit Operasional Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Provinsi Banten;

9. Audit Operasional Pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten;

10. Audit Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pembayaran Uang Saku Pada

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Dari penugasan audit tersebut, telah diterbitkan laporan sebanyak 4 Laporan

Hasil Audit, dan sisanya sebanyak 6 SPT masih dalam proses pembahasan dan

klarifikasi dengan auditan.

Secara umum permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan kegiatan

yang dilakukan audit meliputi:

1. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai ketentuan

sehingga mengakibatkan adanya nilai kontrak terlalu tinggi;

2. Fisik dan/atau spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak;

3. Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum

sesuai ketentuan;

4. Pengadaan tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sesuai

ketentuan yang mengakibatkan adanya potensi kerugian daerah;

5. Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,

sehingga dilakukan pemutusan kontrak;

6. Adanya potensi kerugian keuangan daerah atas penyalahgunaan/adanya

pemotongan uang saku kegiatan pangamanan, pengawalan dan kegiatan

penertiban umum (tibum) wiramarga pada Satuan Polisi Pamong Praja.


7. Terdapat potensi kerugian keuangan daerah berupa pembayaran ganda atas

kegiatan monitoring pelaksanaan pilkada serentak pada Satpol PP.

8. Terdapat pemborosan keuangan daerah atas kegiatan kajian dan penegakan

perda pada Satpol PP.

C. Realisasi Keuangan

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2018 sebesar

Rp30.428.726.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.254.255.199,00 atau

99,43%. Rincian per kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan

No Kegiatan Anggaran Realisasi

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.113.021.000,00 4.038.321.160,00

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

25.409.587.000,00 25.317.188.261,00

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

812.368.000,00 805.915.778,00

4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

93.750.000,00 92.830.000,00

Jumlah Rp30.428.726.000,00 30.254.255.199,00

Dari Tabel 3.14 dapat diketahui realisasi keuangan untuk kegiatan

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp4.038.321.160,00 atau

98,18% dari rencana sebesar Rp4.113.021.000,00 dan realisasi anggaran

untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

sebesar Rp25.317.188.261,00 atau 99,64% dari rencana sebesar

Rp25.409.587.000,00 serta realisasi anggaran untuk kegiatan Fasilitas

Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebesar

Rp805.915.778,00 atau 99,21% .dari rencana sebesar Rp812.368.000,00.

Realisasi anggaran untuk Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

sebesar Rp92,830.000,00 atau 99,02% dari rencana sebesar

Rp93.750.000,00.


Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Anggaran Realisasi 1 Belanja Pegawai 20.733.462.000,00 20.648.536.924,00 2 Belanja Barang 9.601.514.000,00 9.512.888.275,00

3 Belanja Modal 93.750.000,00 92.830.000,00 Jumlah 30.428.726.000,00 30.254.255.199,00

Tabel 3.15 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar

Rp20.648.536.924,00 atau 99,59% dari rencana sebesar Rp20.733.462.000,00

realisasi belanja barang sebesar Rp9.512.888.275,00 atau 99,08% dari

rencana sebesar Rp9.601.514.000,00. Realisasi belanja modal sebesar

Rp92.830.000,00 atau 99,02% dari rencana sebesar Rp93.750.000,00.


BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, disamping merupakan

pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam mencapai

sasaran program tahun 2018, juga mencerminkan sejauhmana sistem AKIP

telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan

terhadap seluruh komponen sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran

organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2018 tercermin dari

pencapaian sasaran Program sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2018

No Sasaran Program/Kegiatan Capaian IKU/IKK

A. Sasaran Program

1 Sasaran Program 1 IKU 1.1 Tercapai 82,57%

IKU 1.2 Tercapai 142,86%



2 Sasaran Program 2 IKU 2.2 Tidak tercapai (0)

3 Sasaran Program 3 IKU 3.3 Tercapai 500%



IKU 4.3 Tidak tercapai (0)


IKU 4.5 Tidak tercapai (0)





IKU 8.3 Tercapai 100%

IKU 8.4 Tercapai 100%



IKU 9.4 Tidak tercapai (N/A)

B. Sasaran Kegiatan

1 Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.1 Tercapai 100%







A. Sasaran Program


B Sasaran Kegiatan



Uraian ringkas hasil pengukuran Sasaran Program Utama, dari 20 IKU tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, diukur berdasarkan empat IKU

sebagai berikut:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, tercapai

82,57%;

2) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *), tercapai

142,86%;

3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi, tercapai 103,64%;

4) Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi, tercapai 90,91%.

2. Sasaran Program 2 “Meningkatnya Kualitas Penerapaan SPIP K/L dan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Korporasi Bidang Akuntan Negara”, diukur

berdasarkan satu IKU yaitu Persentase Korporasi Bidang Akuntan Negara

dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Level 3, tidak tercapai (0).

3. Sasaran Program 3 “Meningkatkan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern

K/L dan Korporasi”, diukur berdasarkan satu IKU yaitu Persentase korporasi

bidang akuntan negara dengan kapabilitas satuan pengawasan intern level 2

dari korporasi yang dievaluasi, tercapai 500%.

4. Sasaran Program 4 “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, diukur berdasarkan lima IKU sebagai berikut:

a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan, tercapai 100%;

b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH, tercapai 138,89%;


c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K, tidak tercapai (0);

d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K, tercapai 133,33%;

e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K, tidak

tercapai (0).

5. Sasaran Program 5 “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” diukur berdasarkan satu IKU yaitu Persentase

penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, tercapai 133,33%.

6. Sasaran Program 6 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan Korupsi” diukur berdasarkan satu IKU yaitu

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan

termasuk Fraud Risk Assessment (FRA), tercapai 192,31%.

7. Sasaran Program 7 “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi”, diukur dengan satu IKU yaitu Persentase K/L/P/K

Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, tercapai 153,85%.

8. Sasaran Program 8 “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda” diukur

berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2), tercapai 100%;

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3), tercapai 100%;

c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2), tercapai 100%;

9. Sasaran Program 9 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda”,

diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%.

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 87,5%.

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), (N/A)

Uraian ringkas hasil pengukuran dari 6 (enam) IKK tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Sasaran kegiatan 1 “Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di

perwakilan” diukur berdasarkan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.


2. Sasaran kegiatan 2 “Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di


Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.

3. Sasaran kegiatan 3 “Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan

SIMDA di perwakilan” diukur berdasarkan satu IKK yaitu“Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.

4. Sasaran kegiatan 4 “Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas

nasional” diukur berdasarkan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.

5. Sasaran kegiatan 6 “Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP


Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.

6. Sasaran kegiatan 7 “Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas

APIP perwakilan” diukur berdasarkan satu IKK yaitu “Jumlah Laporan Hasil

Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan”, tercapai 100%.

Sasaran Program (dukungan) yaitu “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan

atas Pelayanan Sekretariat Utama”, diukur berdasarkan IKU “Kepuasan atas

Pelayanan Sekretaris Utama” dengan realisasi pada 8,03 skala likert atau

tercapai 100,38%.

Uraian ringkas hasil pengukuran dari 2 (dua) IKK dukungan adalah sebagai

berikut:

1. Sasaran kegiatan 1 ”Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”´ diukur

berdasarkan satu IKK yaitu “Jumlah layanan dukungan manajemen

Perwakilan BPKP” tercapai 100%.

2. Sasaran kegiatan 2 ”Termanfaatkannya Aset secara optimal”, dalam tahun

2018 hanya diukur berdasarkan satu IKK yaitu “Tersedianya sarana

prasarana BPKP” tercapai 100%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya

dan kerja keras yang berkesinambungan. Hubungan baik dengan mitra kerja

harus selalu dijaga sehingga komitmen pimpinan mitra kerja dalam


menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Banten tetap tinggi.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian

kinerja antara lain:

1. Memantau dan mendorong Pemda, instansi vertikal, BUMN/D, dan BLU/D

untuk menetapkan kebijakan sesuai rekomendasi yang disarankan;

2. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembimbingan teknis penyelenggaraan

SPIP;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja

untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP;

4. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dan metode pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Banten;

5. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi

penyelenggaraan SPIP menuju Level 3 secara integral dalam kegiatan

instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi,

termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang

wajar.

A Sasaran Program

1 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat

Utama

1.1 Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama (skala likert

1-10)

Skala 8 8,03 100,38

B Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai

kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

laporan 12 12 100 812.368 805.915,78 99,21 8.083 8.083 100 Efisien Efisien

2 Termanfaatkannya Aset

secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabiitasi

rumah negara perwakilan

BPKP

unit - - - - - - - - - - -

2.2 Tersedianya alat pengolahan

data BPKP

unit - - - - - - - - - - -

2.3 Tersedianya meubelair

perwakilan BPKP tipe B

unit - - - - - - - - - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga

BPKP

unit - - - - - - - - - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi

kantor perwakilan BPKP

unit - - - - - - - - - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana

BPKP

unit 39 39 100 93.750 92.830 99,02 - - - - -

2.7 Terlaksananya pembangunan

konstruksi gedung

unit - - - - - - - - - - -

*) Meskipun persentase penggunaan SDM lebih besar dari persentase capaian kinerja, masih dikategorikan efisien karena secara keseluruhan SDM Perwakilan BPKP melakukan penugasan pada kegiatan lain.

Lampiran I/4-4

6 Tersedianya informasi hasil

pembinaan SPIP perwakilan

6.1 Jumlah laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan

laporan 14 29 15 116,67 100 (16,67)

7 Tersedianya informasi hasil

pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

laporan 13 45 32 130 100 (30)

A Sasaran Program

1 Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10)

Skala 8,15 8,03 (0,12) 116,43 100,38 (16,05)

B Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan

layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

laporan 12 12 0 100 100 0

2 Termanfaatkannya Aset secara

optimal

2.1 Terlaksananya rehabiitasi rumah negara

perwakilan BPKP

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - - - - -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

tipe B

unit - - - - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - - - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor

perwakilan BPKP

unit - - - - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit N/A 39 N/A N/A 100 N/A

2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi

gedung

unit - - - - - -

Lampiran 2/4-4

Documents

DAFTAR ISI BPKP Banten 2018.pdf · Tabel 3.12 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1 (Dukungan) Tabel 3.13 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi