daftar · 2020-01-28 · daftar isi 3 8 16 19 24 50 5 14 18 21 25 56 Kata Pengantar Penetapan Kinerja Maksud & Tujuan LAKIP Sistematika Pelaporan Kinerja Rencana Strategis Ikhtisar

daftar isi

3

8

16

19

24

50

5

14

18

21

25

56

Kata Pengantar

Penetapan Kinerja

Maksud & Tujuan LAKIP

Sistematika Pelaporan Kinerja

Rencana Strategis

Ikhtisar Eksekutif

AKUNTABILITAS Kinerja

Gambaran Umum Daerah

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

PENUTUP

Kewenangan & Struktur Organisasi

AKUNTABILITAS KEUANGAN

KataPengantarAssalammualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Berbagai indikator dan informasi mengenai pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran stategis yang telah ditetapkan. Informasi yang disajikan juga berisikan pencapaian dari target kinerja serta perbandingannya terhadap tahun sebelumnya, pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, dan yang terpenting adalah upaya penyempurnaan dokumen perencanaan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tanjungpinang bersifat hasil atau outcome.

Kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dimasa yang akan datang. Atas bantuan dari semua pihak dalam tersusunnya Laporan Kinerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, Maret 2019WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. Syahrul, S.Pd

H. Syahrul, S.PdWALIKOTA TANJUNGPINANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIUPEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

I N S P E K T O R A T D A E R A HJl. Ir. Sutami No. 50 (Dokabu) Telp. (0771) 318881, Fax. (0771) 318882

Email : [email protected] Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, Maret 2019Plt. INSPEKTUR DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

Ir. INDRIATIPembina Tk. INIP. 19621018 199203 2 005

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 5

Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 menyajikan berbagai pencapaian atas sasaran strategis yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Berbagai capaian diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memantau capaian kinerja masing-masing OPD adalah dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Secara Elektronik yang disebut dengan e-sakip.Sistem tersebut perlu dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan monitoring SAKIP.

Secara umum, capaian kinerja utama tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Dari 39 indikator kinerja sasaran, sebanyak 36 indikator atau 92,30 persen capaian kinerjanya telah sesuai / melebihi target dengan rincian sebagai berikut

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian

Kinerja Kategori

1. Meningkatnya Jangkauan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

105% Sangat Baik

2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Usia Harapan Hidup (UHH) 102.7% Sangat Baik

Angka Kematian Bayi (AKB) 136,78% Sangat Baik

3. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan

Persentase Angka Kelulusan SD/Mi 100% Sangat Baik

Persentase Angka Kelulusan SD/Mi 100% Sangat Baik

Rata Rata Nilai US/UN US SD/Mi 94,63% Baik

Rata Rata Nilai US/UN SMP / MTs 96.14% Baik

4. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7 – 12 tahun

Tercapai Sangat Baik

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13 – 15 tahun


5. Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Masyarakat

Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB

93.97% Baik

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

95.5% Baik

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 20186


Kinerja Kategori

6. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

99.3% Baik

7. Meningkatnya Kehidupan Beragama, Berbudaya dan berdemokrasi

Persentase Konflik Antar Umat Beragama

100% Sangat Baik

Persentase Konflik Antar Suku 100% Sangat Baik

8. Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 104,23% Sangat Baik

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 99,16% Baik

9. Terlaksananya Pemerintahan yang bersih , transparan dan akuntabel yang berorientas pada peayanan public dan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian serta kegiatan

Opini atas Penyajian LKPD Tercapai Sangat Baik

Penilaian dari hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

BB Sangat Baik

Hasil Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

Level 3 Baik

10. Meningkatnya pelayanan publik yang efisien dan efektif

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

Baik Baik

11. Meningkatnya perusahaan swasta dan nilai investasi dalam maupun luar negeri yang menanamkan modal

Nilai Investasi PMA 292% Sangat Baik

Nilai Investasi PMDN 178% Sangat Baik

12. Meningkatnya usaha kepariwisataan

Pesentase peningkatan Pemasaran Pariwisata

161% Sangat Baik

13. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

Persentase budaya local yang dilestarikan dan dikembangkan

198,40% Sangat Baik

14. Meningkatnya pemuda yang mandiri , inovatif, produktif

Persentase Pemuda Aktif 126% Sangat Baik

Persentase pemuda yang berwirausaha 137,10% Sangat Baik

15. Meningkatnya prestasi olahraga unggulan

Jumlah atlit olah raga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi regional/nasional

112,5% Sangat Baik

Jumlah cabang olahraga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi regional

128,5% Sangat Baik

Jumlah cabang olahraga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi nasional

175% Sangat Baik


B. Dari 39 indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 indikator atau 7,69 persen capian kinerja tidak mencapai target dengan rincian sebagai berikut :


Kinerja Kategori


Kinerja Kategori

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI) 59,25% Kurang Baik

2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

15,60% Kurang


Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

74,35% Kurang Baik

16. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup

Persentase jumlah penertiban pembangunna terhadap RTRW

101,81% Sangat Baik

Capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA)


17. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan Lingkungan

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

132,5% Sangat Baik

Persentase Penurunna Titik Genangan Air

138% Sangat Baik

18. Meningkatnya kualitas pemukiman

Penurunan Rumah Layak Huni 345,13% Sangat Baik

Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

122,52% Sangat Baik

Persentase Pengurangan Sampah Di Perkotaan

110,37% Sangat Baik


Kota Tanjungpinang merupakan kota yang sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat melayu dan sekaligus

sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Penyengat sebagai salah satu pulau yang masuk dalam wilayah Kota Tanjungpinang adalah pusat Kerajaan

Melayu Riau - Lingga sekitar abad XVI. Selain itu wilayah lautnyanya juga dilengkapi dengan beberapa pulau kecil lainnya yang terdiri Pulau Dompak, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Setakap dan Pulau Bayan sebagai keistimewaan lainnya.

PETA

ProvinsiKepulauan

Riau

1 Gambaran Umum Daerah

BAB

1 Pendahuluan


Kota Tanjungpinang memiliki luas 239,50 Km2 dan terletak pada posisi 00 51’ sampai dengan 00 59’ Lintang Utara dan 1040 23’ sampai dengan 1040 34’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah UtaraKabupaten Bintan dan Kota Batam

Sebelah SelatanKabupaten Bintan

Sebelah TimurKabupaten Bintan

Sebelah BaratKota Batam

Apabila dilihat dari letak geografis tersebut maka Kota Tanjungpinang memiliki nilai yang strategis yang dapat menjadi keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang dalam menghadapi pasar bebas.

Kota Tanjungpinang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam, termasuk sumber daya mineral dan energi.

Sumber daya mineral yang dimiliki antara lain golongan bahan galian pertambangan tingkat C dan B yang meliputi pertambangan bauksit, tanah uruk dan sumber air baku, namun kekayaan ini pada umumnya merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya agar tetap memberi manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat maka perlu pengelolaan yang baik dengan menyusun perencanaan dan berorentasi jauh kedepan serta selalu mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga kekayaan sumber daya alam mineral tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini sampai yang akan datang.

Dengan kondisi geografis Kota Tanjungpinang yang mempunyai wilayah perairan laut maka Kota Tanjungpinang dapat dikategorikan sebagai Kota Pantai, sehingga potensi perikanan laut relatif besar dan hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau.

PETA

KotaTanjungpinang


”JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK”yang tertulis pada pita berwarna coklat dalam lambang Kota Tanjungpinang mengandung makna amanah dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat dapat memberikan kekekalan dan keabadian yang nyata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Slogan Kota Tanjungpinang adalah ”GURINDAM” yang

merupakan singkatan dari gigih, unggul, rapi, indah, nyaman, damai, aman dan manusiawi yang mengandung makna Kota Tanjungpinang ditata secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang indah, hijau, berbunga, bersih, memiliki daya pengikat bagi wisatawan yang merupakan cermin dari pemerintahan yang berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan bertindak berlandaskan adat istiadat, budaya, moralitas dan kemanusiaan.

Walikota & Wakil Walikota Tanjungpinang 2018 - 2023

Tepat pada tanggal 21 September 2018, H. Syahrul, S.Pd dan Hj. Rahma, S.IP resmi

dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018 - 2023 oleh Gubernur Kepri H. Nurdin

Basirun di Gedung Daerah.

Kepemimpinan Syahrul - Rahma ini menggantikan Drs. H. Raja Ariza, S.Sos,

MM yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Walikota Tanjungpinang selama 9

bulan.

Adapun yang menjadi prioritas dalam program/visi misi Syahrul- Rahma

lebih ditekankan pada sektor pendidikan dan

kesehatan juga pariwisata

lokal.


Syahrul mengatakan dalam sambutannya bahwa proses penyusunan RKPD tahun 2020,

pada hari ini telah memasuki tahap forum perangkat daerah, dari beberapa tahapan perencanaan yang telah kita laksanakan bersama. “Forum OPD ini kita azamkan untuk menyatukan tekad, fikiran dan langkah-langkah kita untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2020,” ujar Syahrul.

Forum OPD ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam konteks pembangunan manusia secara komprehensif. “Pada kesempatan ini saya mengajak dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat akselerasi pembangunan Kota Tanjungpinang, dan bekerja sekuat tenaga karena tantangan ke depan yang kita hadapi akan semakin berat,” tambah Syahrul.

Forum Perangkat Daerah harus bisa menjadi wadah dan media interaktif bagi stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya,

tentunya sebagai sarana membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan yang baik, haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula.

“Dalam forum perangkat daerah ini, saya minta agar ada penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan, sinkronisasi hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas

dan efesiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan

kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan

pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan Provinsi dan Kementerian atau lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional mendatang,” tutup Syahrul. ***

(Press Release HUMPRO Setdako Tanjungpinang)

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd membuka Forum Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019


Secara administratif pemerintahan Kota Tanjungpinang terbagi atas 4 kecamatan dan 18 kelurahan yang terdiri dari :

KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT

KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

KECAMATANBUKIT BESTARI

Kelurahan Tanjungpinang Kota

Kelurahan Tanjungpinang Barat

Kelurahan Batu Sembilan

Kelurahan Dompak

Kelurahan Senggarang

Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Melayu Kota Piring

Kelurahan Tanjungpinang

Timur

Kelurahan Penyengat

Kelurahan Kamboja Kelurahan Pinang Kencana

Kelurahan Sungai Jang

Kelurahan Kampung Bugis

Kelurahan Bukit Cermin

Kelurahan Kampung Bulang

Kelurahan Tanjung Unggat

Kelurahan Air Raja Kelurahan Tanjung Ayun Sakti

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar saja tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2018 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berjumlah 271.645 jiwa.

Penyebaran penduduk di setiap kecamatan masih belum merata. Dengan melihat luas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km2 pada tabel berikut :

Kecamatan Luas (Km2) Penduduk Kepadatan(per Km2)

1. Bukit Bestari 69,0 70.580 1.023

2. Tanjungpinang Timur 83,5 114.439 1.371

3. Tanjungpinang Kota 52,5 25.095 478

4. Tanjungpinang Barat 34,5 61.531 1.784

2018 239,5 271.645 1.134

2017 239,5 264.273 1.103

2016 239,5 258.487 1.079


umur

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama


2.1. Kewenangan

Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom, memiliki kewenangan mencakup

seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yuridis, moneter dan fiskal nasional, agama, serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dalam tahun anggaran 2018, belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri.Penekanan belanja daerah pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan

berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa kewenangan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 yaitu kewenangan pemerintah kota meliputi : perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial, penanggulangan masalah sosial, pelayanan ketenagakerjaaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah.

2 Kewenangan & Struktur Organisasi


2.2. Struktur Organisasi

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang

sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terdiri dari: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari:

SEKRETARIAT DAERAH1. Bagian Tata Pemerintahan2. Bagian Hukum3. Bagian Humas Dan Protokol4. Bagian Adm. Kesra5. Bagian Perekonomian6. Bagian Pembangunan & Bina Program7. Bagian Umum & Perlengkapan8. Bagian Organisasi & Tata Laksana

STAF AHLI1. Staf Ahli Bidang Keuangan & SDM2. Staf Ahli Bidang Ekonomi &

Pembangunan3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan

ASISTEN1. Asisten Pemerintahan & Kesra2. Asisten Adm. Perekonomian &

Pembangunan3. Asisten Administrasi Umum

SEKRETARIAT DPRD1. Bagian Adm. Kesekretariatan Setwan2. Bagian Kajian & Legislasi Setwan3. Bagian Keuangan & Program Setwan

Untuk Lembaga Teknis Daerah, Dinas dan Kecamatan, yaitu:

LEMBAGA TEKNIS DAERAH1. Inspektorat Daerah2. Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi

Daerah3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan

Pemberdayaan Masyarakat5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan & SDM6. Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

DINAS1. Dinas Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil2. Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana3. Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Masyarakat

4. Dinas Sosial5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga7. Dinas Pendidikan8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian9. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan

Usaha Mikro11. Dinas Lingkungan Hidup12. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan

14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

15. Dinas Perhubungan16. Dinas Kominfo17. Dinas Perpustakaan dan Arsip18. Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran19. Sekretariat KORPRI

KECAMATAN1. Kecamatan Kota Tanjungpinang

• Kelurahan Tanjungpinang Kota• Kelurahan Senggarang• Kelurahan Penyengat• Kelurahan Kampung Bugis

2. Kecamatan Tanjungpinang Barat• Kelurahan Tanjungpinang Barat• Kelurahan Kampung Baru• Kelurahan Kamboja• Kelurahan Bukit Cermin

3. Kecamatan Tanjungpinang Timur• Kelurahan Batu Sembilan• Kelurahan Melayu Kota Piring• Kelurahan Pinang Kencana• Kelurahan Kampung Bulang• Kelurahan Air Raja

4. Kecamatan Bukit Bestari• Kelurahan Dompak• Kelurahan Tanjungpinang Timur• Kelurahan Sungai Jang• Kelurahan Tanjung Unggat• Kelurahan Tanjung Ayun Sakti


Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai

dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni Kepemerintahan Kota Tanjungpinang yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh.Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses

penganggaran sebagaimana disebutkan diatas incremental budgeting system seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan budget line system harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sistem AKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

3 Maksud & Tujuan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 yang memiliki tujuan :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah pusat maupun masyarakat;

2. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Tanjungpinang.Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.Atas dasar tersebut,

siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Kota Tanjungpinang.Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis tersebut.Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud LAKIP. LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:1. Laporan kinerja merupakan sarana

bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders,

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam LAKIP ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2018. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator input, output dan outcome.


LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2018 sebagai tolak

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Kota Tanjungpinang tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Uraian singkat masing-masing BAB adalah sebagai berikut :

menjelaskan secara ringkas gambaran umum Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menjabarkan kondisi geografis, kewenangan dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang serta sistematikan penyusunan LAKIP.

menjelaskan kinerja yang direncanakan dan ditetapkan dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan di Tahun 2018 yang berdasarkan rencana strategis serta visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018 dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB 1Pendahuluan

BAB 2Perencanaan dan

Penetapan Kinerja

BAB 3Akuntabilitas Kinerja

BAB 4Penutup

01

02

0305

04

RPJMD

2013-2018

Rencana & Penetapan

Kinerja Tahun 2018

CAPAIAN

KINERJA

ANALISIS

CAPAIAN

SIMPULAN& SARAN

4 Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2013 – 2018

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1.1. Visi Kota Tanjungpinang

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Tanjungpinang pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Visi Kota Tanjungpinang tersebut dapat dijabarkan:

Tanjungpinang yang sejahtera menunjukkan keadaan masyarakatTanjungpinang yang baik yaitu terpenuhi kebutuhan masyarakat lahir dan batin, merata di seluruh lapisan dan golongan masyarakat.

Berakhlak mulia adalah kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak.

Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, sehingga terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yang merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintahan yang bersih adalah kondisi penyelenggara dan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Transparansi adalah kondisi keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik.

Akuntabel, terkandung makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik/masyarakat.

Melayani maksudnya adalah kondisi pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

”Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang

bersih, transparan, akuntabel serta melayani”

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Kota Tanjungpinang Tahun 2014 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB

2 Penetapan& Rencana

Kinerja

1 Rencana Strategis


1.2. Misi Kota Tanjungpinang

Untuk mewujudkan Visi Kota Tanjungpinang, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani

Meningkatkan kesejahteraan

melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis

ekonomi kerakyatan

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

bagi dunia usaha dengan

mengutamakan keunggulan

komparatif Kota Tanjungpinang

Mewujudkan kehidupan yang

agamis dan berbudaya,

demokratis serta berkesetaraan gender dalam

bingkai Pancasila

Mengembangkan potensi pariwisata

dan budaya daerah

Membangun pemerintahan yang bersih,

transparan dan akuntabel yang

berorientasi pada pelayanan publik

Mengembangkan dan meningkatkan

sumber daya pemuda

dan olahraga

Membangun pemerintahan yang bersih,

transparan dan akuntabel yang

berorientasi pada pelayanan publik

Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang yang efektif

dalam rangka mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan

1

5

2

6

3

7

4

8


Dalam tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan 20 (dua puluh) Sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber dana yang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Tanjungpinang tahun 2018.Keseluruhan Indikator sasaran yang ingin dicapai tersebar pada 147

(seratus empat puluh tujuh) program dan 531 (lima ratus tiga puluh satu)kegiatan yang tersebar pada 32 (tiga puluh dua) OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk pelaksanaan program tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan anggaran Belanja Langsung pada APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi sebesar Rp. 974,945,467,561.77.

Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Meningkatnya

Jangkauan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

96%

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

· Usia Harapan Hidup 69,90 tahun

· Angka Kematian Ibu (AKI) 120 per 100.000 kh

· Angka Kematian Bayi (AKB) 9 per 1.000 kh

3. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

· Persentase Angka Kelulusan 100%

· Rata – Rata Nilai US/ UN

- US SD/ Mi 69

- UN SMP/ MTs 57

4. Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan

· Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun

1 ; 336


1;434


· Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB

27%

· Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB

0.83 %


· Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

6.73 %

7. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

· Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

15%


· Persentase konflik antar umat beragama

0%

· Persentase konflik antar Suku 0%

· Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

78%

2 Penetapan Kinerja



Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

· Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) 92,54%

· Indeks pemberdayaan Gender ( IDG ) 70.92 %

10. Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Serta Kegiatan

· Opini atas penyajian LKPD WTP

· Penilaian dari hasil evaluasi SAKIP pemerintah Kota Tanjungpinang

A

· Hasil penilaian maturitas SPIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

Level 4

11. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Baik


· Nilai investasi PMA US$ 1.000.000,-

· Nilai investasi PMDN Rp. 320.000.000.000

13. Meningkatnya Usaha Kepariwisataan

Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata

10%


· Persentase budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan

42%

15. Meningkatnya pemuda yang mandiri inovatif, dan produktif

· Persentase Pemuda aktif 50%

· Persentase pemuda yang berwirausaha 10%


· Jumlah atlit olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi regional / nasional

80 Orang

· Jumlah cabang olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan regional

7 Regional,

4 Nasional



kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup

· Persentase jumlah penertiban pembangunan terhadap RTRW

90%

· Capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA)

ADIPURA

18. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

· Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap

96%

· Persentase Penurunan Titik Genangan Air

100%


· Persentase Rumah Layak Huni 1.95 %

· Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

29,25%

· Persentase pengurangan sampah diperkotaan

7,52%


Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tanjungpinang melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dinyatakan Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan tersebut juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018.

BAB

3 AkuntabilitasKinerja


Analisa Capaian Kinerja

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas dengan dukungan tenaga kesehatan sebagai pelaku pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi penting. Perlunya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan yaitu untuk memenuhi jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, menghubungkan tenaga kesehatan yang ada saat ini terhadap kebutuhan yang akan datang untuk mengantisipasi perkembangan serta memperkirakan kecendrungan terhadap kebutuhan tenga kesehatan baik di fasilitas kesehatan pelayanan dasar maupun rujukan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan diukur dari empat indikator kinerja dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang yang terdiri dari : a. Persentase masyarakat miskin yang

terintegrasi BPJSb. Persentase rasio tenaga medis dan

paramedis per satuan penduduk c. Rasio puskesmas per satuan penduduk d. Cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat. Capaian indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan pada tahun 2018 sebesar 105% (sangat memuaskan), dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar 96% dengan realisasi capaian sebesar 100.80%. Secara umum capaian kinerja indikator ini jika dibanding tahun 2017 masih sama, dengan tingkat capaian sangat memuaskan. Capaian ini diperoleh dari penjumlahan 4 indikator yaitu :a. Persentase masyarakat miskin yang

terintegrasi BPJS realisasi sebesar 99.98% dari target sebesar 100% dan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 6,1%

b. Persentase rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk realisasi sebesar 141,96% dari target sebesar 137,50% dan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3,21%.

c. Rasio puskesmas per satuan penduduk realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dan sama halnya dengan capaian ditahun 2017.

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dan sama halnya dengan capaian tahun 2017.

2 Pengukuran Kinerja Tahun 2018

SasaranStrategis 1 Meningkatnya Jangkauan Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan PelayananKesehatan

TUJUAN

1

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

96% 102,50% 100,80% 105%



Sasaran Strategis 2 - point 1Usia harapan hidup (UHH) adalah

rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang berbeda penilaiannya per wilayah tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Usia Harapan Hidup di Kota Tanjungpinang antara lain :a. Faktor sosialb. Ekonomic. Kesehatan d. Pendidikan

Pengukuran angka usia harapan hidup ini bersumber dari data BPS tahun 2017. Dari target yang ditetapkan sebesar 69,90 tahun, Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2018 sebesar 71,84 tahun dengan capaian kinerja sebesar 102.7%. Angka UHH ini melebihi capaian UHH di Indonesia sebesar 70.8 tahun, tingginya UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama dibidang kesehatan. Proyeksi UHH di Indonesia pada tahun 2030-2036 mencapai 72.2 tahun

Sasaran Strategis 2 - point 2Angka Kematian Ibu

(AKI/100.000kh)Angka Kematian Ibu (AKI) (Maternal

Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu

akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.

Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan bukan akibat kecelakaan.

Target yang ditetapkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) adalah sebesar 120 kematian per 100.000 kelahiran, dengan realisasi sebesar 202,53 per 100.000 kelahiran hidup (jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018 sebanyak 3.950).

Capaian indikator angka kematian ibu merupakan indikator negatif, semakin rendah capaiannya maka kinerjanya semakain baik.

Capaian kinerja indikator AKI tahun 2018 sebesar 59,25 persen dengan realisasi sebesar 202,53 per 100.000 kelahiran hidup dan hal ini dibawah target yaitu 120 per 100.000 kelahiran hidup (jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018 sebanyak 3.950). Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerjanya menurun, karena secara jumlah adanya penurunan angka kematian dari 2 kematian di tahun 2017, menurun sebanyak 8 kematian di tahun 2018 yang disebabkan :• secara langsung, sebanyak 5 (lima)

orang yaitu disebabkan emboli paru, pendarahan (atonia uteri), eklampsia dan post operasi eklampsia.

• secara tidak langsung, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu disebabkan prognosa CA Mammae, kelainan fungsi hati dan lupus kompikasi gagal ginjal.

SasaranStrategis 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB)

69,90 tahun

120per 100.000 kh

9per 1.000 kh

71,74 tahun

49,64per 100.000 kh

6,45per 1.000 kh

71.84 tahun

202,53per 100.000 kh

6,58per 1.000 kh

102.7%

59,25%

136,78%


Sasaran Strategis 2 - point 3Angka Kematian Bayi (AKB/1.000kh) Pada tahun 2018 Angka Kematian

Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (kh) di targetkan sebesar 9 per 1.000 kh dengan realisasi sebesar 6,58 per 1.000 kh.

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator MDG’S untuk menerangkan derajat kesehatan di suatu masyarakat dan dapat mencerminkan masalah kesehatan diantaranya pelayanan ibu, bayi dan keadaan ekonomi masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) atau infant mortality rate merupakan indikator yang lazim yang digunakan untuk menetukan derajat kesehatan masyarakat baik pada tatanan provinsi maupun nasional. AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Capaian realisasi Angka kematian bayi pada Tahun 2018 sebesar 6,58 per 1000kh (26 kematian bayi per 3.950 x 1000kh), tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 9 per 1.000kh, capaian indikator angka kematian bayi adalah indikator negatif semakin rendah capaiannya kinerjanya semakain baik. Jika dibanding dengan capaian tahun 2017, capaian kinerja meningkat, namun secara jumlah tidak ada peningkatan dan masih dengan jumlah yang sama yaitu 26 kematian.

Faktor penyebab kematian bayi terdiri dari 2 faktor yaitu faktor yang dibawa sejak lahir atau diperoleh dari orang tua (genetik) selama dalam kehamilan dan faktor dari luar setelah kelahiran. Selain itu faktor sosial ekonomi orang tua juga berpengaruh pada kondisi ini. Kematian bayi yang paling sering terjadi pada tahun 2018 pada masa neonatus (0-28 hari) yaitu pada kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 15 orang, Asfiksia sebanyak 3 orang, Kelainan kongenital 5 orang dan penyebab lainnya 3 orang. Selain itu bayi dengan kondisi tersebut adanya ketidak mampuan fungsi organ-organ vital bayi sehingga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Solusi yang dilakukan antara lain memberi anjuran kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala serta ibu melahirkan dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat sehingga faktor kematian bayi ini diupayakan dapat dicegah dengan penanganan yang cepat dan tepat.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang telah membuat strategi :

1. Upaya dalam menurunkan angka kematian ibu, melalui:a. Penanganan kasus di Rumah Sakit

sesuai dengan SOP;b. Telah dilakukannya Audit Maternal

dan Perinatal oleh tim AMP Kota Tanjungpinang;

c. Peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga agar mereka mampu mengenali tanda/gejala dini suatu keadaan kegawat daruratan;

d. Pelaksanaan antenatal care terpadu, komprehensif dan berkesinambungan;

e. Peningkatan kompetensi bidan kelurahan melalui pertemuan bulanan, workshop dan pelatihan;

f. Pengawasan dan bimbingan bidan koordinator dipuskesmas sebagai penanggungjawab wilayah terhadap bidan kelurahan.

2. Penanganan pelayanan pencegahan kematian yang telah dilakukan antara lain :a. Mulai dari pra persalinan yaitu dengan

mendeteksi anemia pada ibu hamil dan segera mencegah dan mengobati anemia selama kehamilan. Selain itu dapat mencegah terjadinya perdarahan pada saat persalinan yang merupakan penyebab langsung kematian ibu dan kematian bayi.

b. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi dan memiliki izin praktek sehingga penanganannya lebih optimal;

c. Menurunkan resiko selama persalinan dengan cara memberikan penyuluhan kepada ibu hamil agar dapat memeriksakan kehamilannya sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilan;

d. Adanya upaya Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang memiliki resiko dan memerlukan penanganan rujukan ke rumah sakit yang dimaksud untuk mengurangi hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan termasuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB;

e. Adanya kelas ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu dan keluarga. Diharapkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan selama hamil, bersalin dan nifas menjadi meningkat dan ibu-ibu dapat mengetahui upaya peningkatan kesehatan.



Sasaran Strategis 3 - point 1• Persentase Angka KelulusanDalam pengukuran indikator kinerja

ini perhitungan capaian kinerja persentase angka kelulusan dilakukan terhadap jumlah kelulusan siswa sesuai jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2018 angka kelulusan pada tingkatan SD/MI dan SMP/MTs capaian kinerjanya adalah 100%. Perhitungan capaian kinerja angka kelulusan dilakukan berdasarkan terhadap jumlah kelulusan siswa sesuai jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah siswa yang mengikuti ujian kelulusan pada tingkat SD/ MI sebesar 3.916 siswa dengan angka kelulusan 100 persen.

- Jumlah siswa yang mengikuti ujian kelulusan pada tingkat SMP/MTs sebesar 3.598 siswa dengan angka kelulusan 100 persen.

Capaian kinerja angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2018 adalah 100%, capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan capaian realisasi sebesar 99.94 persen.

Hal ini didukung dengan adanya upaya peningkatan mutu pendidikan melalui try out dan terobosan/bimbingan belajar dalam rangka pelatihan, do’a bersama sebelum menghadapi ujian, serta peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Sasaran Strategis 3 - point 2• Rata-Rata Nilai US/UNUjian Nasional/Ujian Sekolah adalah

sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Rata-rata Nilai US/UN merupakan indikator baru Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang diukur dari rata-rata nilai ujian akhir sekolah/ujian nasional di setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018 rata-rata nilai US/UN SD/MI ditargetkan sebesar 70 dengan realisasi nilai sebesar 66,24 dan capaian kinerjanya sebesar 94,63 persen. Sedangkan untuk rata-rata nilai US/UN SMP/MTs ditargetkan sebesar 58 dengan realisasi nilai sebesar 55,76 dan capaian kinerjanya sebesar 96,14 persen. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

SasaranStrategis 3 Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

Meningkatkan PelayananPendidikan

TUJUAN

2

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Persentase Angka Kelulusan• SD• SMP

2. Rata-Rata Nilai US/UN• US SD/MI• UN SMP/MTs

100%100%

6957

100%99,94%

--

100%100%

66,2455.76

100%100%

94,63%96.14%


1. Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh pembulatan kertas jawaban, gangguan jaringan listrik dan jaringan intenet yang mempengaruhi mental peserta ujian.

2. Pelaksanaan ujian UNBK yang masih menumpang di sekolah lain

3. Adanya beberapa sekolah pinggiran yang nilainya rendah sehingga mempengaruhi nilai keseluruhan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan akan berupaya meningkatkan nilai rata rata US/UN dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui try out dan terobosan/ bimbingan belajar dalam rangka pelatihan serta peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).


Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (7-12 tahun dan 13-15 tahun) mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tahun 2018 untuk indikator rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-12 sebesar 1 : 336, meningkat sebesar 3,57% jika dibanding tahun 2017. Sedangka untuk capaian kinerja indikator rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13 – 15

tahun sebesar 1 : 434, meningkat sebesar 12,90 dari tahun 2017.

Dari kedua target yang telah ditetapkan, capaian kinerja keduanya telah mencapai target. Kondisi ini didukung dengan adanya pemberian izin dan pembinaan sekolah baru, pembangunan dan rehabilitasi RKB serta pemenuhan sarana penunjang pembelajaran yang bersumber dari APBD maupun APBN yang berdampak pada pemerataan dan memberikan aksesibilitas atau kemudahan bagi penduduk Kota Tanjungpinang dalam mendapatkan fasilitas pendidikan.

SasaranStrategis 4 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-12 tahun

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun

1 : 336

1 : 434

1 : 324

1 : 378

1 : 336

1 : 434

Tercapai

Tercapai



Sasaran Strategis 5 - point 1Kontribusi sektor Pertanian dalam

PDRBUntuk memperoleh gambaran

menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari neraca ekonominya.Indikator yang biasa digunakan adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Dalam perhitungan ini dapat diturunkan beberapa parameter yang merupakan indikator ekonomi makro seperti :

• laju pertumbuhan ekonomi, • pendapatan perkapita,• pendapatan regional per kapita.

Peningkatan kesejahteraan di suatu daerah dapat diukur dengan 2 (dua) indikator pendapatan per kapita yaitu : PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita.

Berdasarkan hasil survei BPS Kota Tanjungpinang terhadap Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 0,78 persen. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen disbanding tahun sebelumnya, demikian juga dengan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 134.190 juta rupiah.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB tahun 2018 adalah sebesar 0,83 persen. Realisasi dari Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 0,78 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93.97 persen. Berdasarkan tingkat perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dalam 2 Tahun sebelumnya yang berkisar 0 s/d 4 persen

Sasaran Strategis 5 - point 2Kontribusi sektor Perdagangan

dalam PDRBBerdasarkan hasil survei BPS Kota

Tanjungpinang terhadap Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017

Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan sebesar 27 persen. Berdasarkan hasil pehitungan sementara BPS Kota Tanjungpinang terhadap Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017, Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017 telah mengalami kenaikan yang cukup berarti, sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor kontruksi, kontribusi sektor perdagangan mencapai 25.80 persen. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 4.671.730 juta rupiah.

SasaranStrategis 5 Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Masyarakat

Mengembangkan Potensi danPemberdayaan Ekonomi Lokal

TUJUAN

3

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Kontribusi sektor Pertanian dalam PDRB

2. Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB

0,83%

27%

0,74%

24,05%

0,78%

25,80%

93,97%

95,50%



Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Kondisi geografis dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir. Pengelompokan industri pengolahan biasanya didasarkan pada jumlah tenaga kerja yaitu: Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Mikro. Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang dan Industri mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai

4 orang. Untuk menghitung capaian kinerja terhadap Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2018 diperoleh dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang tahun 2017, Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2018 adalah sebesar 6,73 persen. Realisasi dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 6,68 persen dengan capaian kinerja sebesar 99,3 persen. Realisasi tahun 2018 menurun sebesar 0,9 persen dari tahun 2017 yang realisasinya mencapai 6,77 persen. Ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB yaitu :a. Pelemahan rupiah yang menyebabkan

kenaikan biaya produksi untuk perusahaan perusahaan yang menggunakan komponen impor.

b. Kenaikan suku bunga kredit.c. Rendahnya permintaan terhadap hasil

industri pengolahan dalam negeri.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menaikkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah dengan peningkatan pemberdayaan UMKM dengan cara membuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi beroperasinya UKM dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro.

SasaranStrategis 6 Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

6,73% 6,77% 6,68% 99,30%



Kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya dapat diukur dari tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disuatu daerah. Tahun 2018 tercatat ada 21 jenis PMKS yang ada di Kota Tanjungpinang dari 26 jenis yang dikategorikan sebagai PMKS, yaitu :

No JENIS PMKS 2018

1 Anak Balita Terlantar 2

2 Anak Terlantar 12

3 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1

4 Lanjut Usia Terlantar 94

5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 138

6 Penyandang Desabilitas 379

Penyandang Desabilitas Mental (ODGJ) 60

7 Fakir Miskin 10.196

8 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

3

9 Anak yang berhadapan dengan hukum 102

10 Anak Jalanan 77

11 Korban Tindak Kekerasan 3

12 Tuna Susila 38

13 Pengemis 55

14 Gelandangan 3

15 Pemulung 26

16 Kelompok Minoritas 51

17 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

4

18 Korban penyalahgunaan NAPZA 1

19 Korban Bencana Alam 97

20 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 4

21 Korban Traffiking 2

JUMLAH KESELURUHAN 11.348

Jumlah PMKS Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebesar 260 jiwa dari 11.608 pada tahun 2017 menjadi 11.348 pada tahun 2018.

Indikator persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diukur dari :

Persentase penurunan PMKS=(jumlah PMKS tahun 2017-jumlah PMKS 2018)/

(jumlah PMKS 2017) x 100(11.608-11.348)/11.608 x 100=2,34%

Realisasi kinerja indikator tahun 2018 sebesar 2,34 persen dengan capaian kinerja sebesar 15,6 persen. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga capaian kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi pada capaian indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 15 persen.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Sosial dalam menurunkan jumlah PMKS antara lain : a. Penertiban dan pemulangan anak

jalanan dan Tenaga Kerja yang dideportasi dari luar negeri.

b. Melakukan pembinaan dengan memperhatikan pendidikan anak jalanan dan putus sekolah melalui sanggar kegiatan belajar dan menempuh ujian paket tanpa dipungut biaya.

c. Menitipkan atau merujuk anak anak yang bermasalah dengan hukum untuk direhabilitasi ke provinsi lain yang mempunyai panti rehabilitasi khusus anak.

SasaranStrategis 7 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Mewujudkan Masyarakatyang Sejahtera

TUJUAN

4

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

15% - 2,34% 15,60%


SasaranStrategis 8 Meningkatnya Kehidupan Beragama, Berbudaya dan Berdemokrasi

Meningkatnya Kehidupan Beragama, BerbudayaDan Berdemokrasi Dalam Pembangunan

TUJUAN

5

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Persentase Konflik Antar Umat Beragama

2. Persentase Konflik Antar Suku

3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

0%

0%

78%

0%

-

-

0%

0%

58%

100%

100%

74,35%


Sasaran Strategi 8- point 1Persentase Konflik Antar Umat

BeragamaKonflik SARA di Kota Tanjungpinang

pada tahun 2018 tidak ditemukan atau nihil, hal ini dikarenakan telah terciptanya suasana kondusif yang diupayakan melalui beberapa hal sebagai berikut :1. Melakukan Pembinaan pada Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi keagamaan

2. Melakukan rapat koordinasirutin tiap bulannya bersama Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB).

3. Menigkatkan peran organisasi keagamaan dan memfasilitasi serta mengarahkan forum Da’i dan Dakwah dan pembinaan umat beragama.

4. Melaksanakan kegiatan sehari-hari besar keagamaan.

5. Melaksanakan dialog-dialog lintas umat beragama.

6. Memberikan izin pendirian rumah beribadah sesuai dengan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7. Melaksanakan rapat-rapat bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

setiap bulan.8. Melakukan pembinaan terhadap FPK

serta organisasi paguyuban yang ada.9. Melaksanakan dialog-dialog

kebangsaan.10. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang

berhubungandengan pembauran kebangsaan.

11. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan konflik antar suku bangsa.

12. Melakukan koordinasi dengan paguyuban-paguyuban dan organisasi sosial budaya lainnya.

Sasaran Strategi 8- point 2Persentase Konflik Antar SukuKonflik antar suku merupakan

salah satu ukuran dalam menciptkan kerukunan kehidupan berbudaya.Peranan pemerintah dalam mencegah konflik antar suku di Kota Tanjungpinang adalah dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan budaya masing masing suku sehingga konflik antar suku di Kota Tanjungpinang Tahun 2018 nihil atau tidak terjadi. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 telah melakukan upaya


dengan meningkatkkan peran dan fungsi kelembagaan budaya masing masing suku diantaranya :1. Melaksanankan rapat-rapat bersama

Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) setiap bulannya.

2. Melakukan pembinaan terhadap FPK serta organisasi paguyuban yang ada.

3. Melaksanakan dialog-dialog kebangsaan.

4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembauran kebangsaan.

5. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan konflik antar suku bangsa.

6. Melakukan koordinasi dengan paguyuban-paguyuban dan organisasi sosial budaya lainnya.

Persentase Konflik antar suku merupakan indikator baru sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu.

Sasaran Strategi 8- point 3Persentase Partisipasi Masyarakat

Dalam PemiluPemilihan Kepala Daerah dilakukan

secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Sukses atau tidaknya pemilihan kepala daerah diukur dari seberapa antusiasnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting terkhusus bagi negara berkembang seperti Indonesia. Setiap pelaksanaan demokrasi ataupun pemilukada yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dari pemilihan daerah kepala daerah yang dapat diukur dari persentase pastisipasi masyarakat dalam pemilu. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu kepala daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 tidak mencapai target yang diperjanjikan sebesar 78 persen, tingkat partisipasi masyarakat

yang dilihat dari jumlah daftar pemilih di Kota Tanjungpinang dengan pemilih yang datang untuk mengunakan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah tahun 2018 hanya sebesar 58 persen. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu • Banyaknya pemilih pemula yang sudah

terdaftar di DPT namun pemilih pemula tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam memilih karena sedang melaksanakan jenjang pendidikannya diluar kota/daerah.

• Pada saat pemilihan kepala daerah dilaksanakan situasi dan kondisi cuaca (hujan) sehingga membuat pemilih tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Untuk meningkatkan capaian realisasi persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat akan melalukan beberapa upaya yaitu: a. Melakukan sosialisasi langsung

kepada pemilih pemula di sekolah dan perguruan tinggi yang ada di kota Tanjungpinang.

b. Memberikan award berupa hadiah kepada TPS yang paling banyak partisipasi pemilihnya.

c. Mempublikasikan pentingnya partisipasi dalam berdemokrasi melalui berbagai media.

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator yang dapat diukur pada tahun pelaksanaan PILKADA, PILEG dan PILPRES sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu.



Sasaran Strategis 9 - point 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk

mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Dimana nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100. Adapun komponen pendukung dalam penghitungan IPG adalah proporsi penduduk, harapan hidup dalam tahun, persentase Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, persentase penduduk yang aktif secara ekonomi(proporsi dari angkatan kerja), upah non pertanian, dimana seluruh komponen tersebut dipilah berdasarkan perspektif gender. Sedangkan komponen pendukung terakhir adalah pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah) di suatu daerah.

1. Angka Harapan Hidup2. Angka Melek Huruf3. Rata-rata Lama Sekolah4. Sumbangan Pendapatan

Kode Provinsi/Kab/Kota

AHH EYS MYS Pengeluaran per Kapita IPM

IPGL P L P L P L P L P

2100 KEPULAUAN RIAU

67,60 71,40 12,76 12,88 10,00 9,57 19.398 11.951 78,25 72,74 92,96

2172 Kota Tanjung Pinang

69,85 73,71 13,96 14,28 10,22 9,75 17.907 14.468 80,20 77,36 96,46

Sasaran Strategis 9 - point 2Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk

melihatperan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen

SasaranStrategis 9 Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Gender

Meningkatkan Pengarustamaan GenderTUJUAN

6

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

92,54%

70,92%

96,58%

70,92%

96,46%

70,33%

104,23%

99,16%


diantara anggota legilatif, pegawai senior, dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Dimana nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100.1. Keterlibatan perempuan di parlemen.2. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.3. Sumbangan perempuan dalam Pendapatan Kerja.

Kode Provinsi/Kab/KotaKeterlibatan perempuan di

ParlemenPerempuan Sebagai Tenaga

ProfesionalSumbangan Pendapatan

Perempuan IDG(%) (%) (%)

2100 KEPULAUAN RIAU 17,78 41,63 28,26 66,96

2172 Kota Tanjung Pinang

26,67 40,07 26,59 70,33

IDG Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 63,25 persen dengan capaian sebesar 70,92 persen atau capaian kinerjanya sebesar 112 persen. Jika dibandingkan dengan capaian IDG pada tahun 2016 tidak mengalami kenaikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hanya 70,92 persen penduduk perempuan yang diperdayakan dalam pembangunan di Kota Tanjungpinang.


Sasaran Strategis 11 - point 1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dijadikan indikator dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 yang diserahkan pada Tahun 2018, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk

SasaranStrategis 10 Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel yang

Berorientasi Pada Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan

Mewujudkan Reformasi Birokrasidan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

TUJUAN

7

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Opini atas Penyajian LKPD

2. Nilai Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

3. Hasil Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

WTP

A

Level 4

WTP

BB

-

WTP

BB

Level 3

Tercapai

Belum Tercapai

Belum Tercapai


mempertahankan WTP adalah dengan sentiasa melakukan perbaikan system, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan selain beberapa upaya lainnya yang telah dilakukan seperti :1. Melakukan validasi dan verifikasi

nilai piutang PBB-P2 pelimpahan Pemerintah Pusat dan menetapkan target tahun penyelesaian validasi dan verifikasi;

2. Memantau SPPT yang belum diterima wajibpajak PBB-P2 dengan cara membuat pencatatan jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan, belumditerima, dan yang sudah disampaikan, tetapi belum kembali.

3. Menelusuri selisih nilai persediaan RSUD antara catatan dengan fisik dan dilengkapi dengan buktipendukung

Pencapaian Kinerja Tahun 2017 tetap sama dengan Kinerja pada Tahun 2016, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017.

Sasaran Strategis 11 - point 2Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) memberikan nilai 77,60 atau predikat “BB”(Sangat Baik) dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2016 dengan perolehan nilai 77,39 atau predikat “BB” perolehan nilainya mengalami peningkatan sebesar 0,21 point. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil penilaian Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan; pada evaluasi Tahun 2015 Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh nilai 75,89 dengan kriteria BB (Sangat Baik) dan evaluasi Tahun 2014 Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh nilai 66,85 dengan kriteria B (Baik). Dengan perolehan nilai BB (sangat baik) ini pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pencapaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berorientasi kepada hasil (outcome)

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memantau capaian kinerja masing-masing SKPD adalah dengan membuat inovasi SAKIP di Android dan menambah fitur baru dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Secara Elektronik yang disebut dengan E-SAKIP sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan monitoring SAKIP.

Untuk mencapai nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang agar dapat memperoleh nilai A sesuai target yang diharapkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan melakukan upaya-upaya :1) Melakukan penyempurnaan keselarasan

penjabaran kinerja baik dari sasaran strategis sampai ke indicator yang telah ada sampai ke level individu;

2) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk penycapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran serta dapat mencapai target;

3) Menerapkan anggaran berbasis kinerja


dengan memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;

4) Meningkatkan pemanfaatan tekhnologi informasi agar mampu meningkatkan penerapan managemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, sehingga mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;

5) Meningkatkan pemanfaatan SAKIP untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sebagai dasar penyusunan proses bisnis, struktur organisasi, dan penilaian kinerja individu (reward and punishment)

Sasaran Strategis 11 - point 3Maturitas Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Indikator ini merupakan indikator baru yang berada pada OPD penanggungjawab yaitu Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2018 Hasil penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Tanjungpinang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat masih berada pada level “Terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) sebesar “3,234”. Capaian kinerja indikator maturitas SPIP untuk tahun 2018 belum tercapai, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang telah dilakukan tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menerapkan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan kerjanya, sebagian pegawai belum menyadari pentingnya SPIP dan adanya penggantian pimpinan OPD yang mengakibatkan adanya penggantian kebijakan.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan maturitas SPIP secara umum adalah :1. Melakukan evaluasi secara berkala atas

efektivitas prosedur pengendalian yang ada;

2. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya;

3. Melakukan pemantauan kegiatan yang terintegrasi secara otomatis;

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan level maturitas SPIP adalah :1. Melakukan pendampingan pemetaan

risiko kepada 24 OPD dari 32 OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

2. Melakukan pendampingan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah dilakukan pemetaan risikonya untuk melaksanakan Rencana Tindak Perbaikan (RTP);



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Mengingat jenis layanan publik sangat

beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik adalah Baik. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh :1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (nilai Baik)2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

(nilai Baik)3. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (nilai Baik)

4. Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (nilai Baik)

5. Kecamatan di seluruh Kota Tanjungpinang (nilai Baik)

6. Rumah Sakit Umum Daerah (nilai Baik)

Pada tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi terhadap 59 Kabupaten/Kota Role Model sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 191 Tahun 2016 Tentang Penetapan 59 Kabupaten /Kota sebagai Role Model Penyelenggara Penyelenggara Pelayanan Publik, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang diberikan Piagam Penghargaan sebagai “Role Model Penyelenggara Publik dengan KATEGORI B“. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Tanjungpinang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik. Sehingga diharapkan pada tahun berikutnya predikat yang diperoleh bisa meningkat.

SasaranStrategis 11 Meningkatnya Pelayanan yang Efisien dan Efektif

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Baik Baik Baik Baik



Sasaran Strategis 12 - point 1Indikator Kinerja untuk Nilai Investasi

PMA. Pada tahun 2018 target sebesar US$. 1.000.000,- dengan capaian US$ 2.929.655,- dengan rincian :

1. PT.BINTAN DIVE AND TRAVEL, nilai investasi sebesar US$ 827.586,21-

2. PT.NUSANTARA SEJAHTERA RAYA, nilai investasi sebesar US$ 2.102.068,97-

Capaian kinerjanya melebihi target sebesar 292%. Jika dibanding dengan capaian indikator nilai investasi PMA pada tahun 2017 sebesar US$ 1.363.500,- maka capaian indikator ini mengalami kenaikan sebesar US$ 1.566.155,- atau sebesar 114% (seratus empat belas persen).

Sasaran Strategis 12 - point 2Untuk Nilai Investasi PMDN, di Kota

Tanjungpinang,dapat disampaikan bahwa dari target Rp. 320.000.000.000,00 dan capaian nilai investasi PMDN pada tahun 2018 adalah Rp.570.706.583.002,00 atau (178 %). Nilai investasi PMDN ini adalah dari perusahaan menengah dan besar yang diterbitkan pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :3. Perusahaan Menengah Rp.

210.533.220.536,00

4. Perusahaan Besar Rp. 360.173.362.466,00

Jika dibandingkan dengan capaian Nilai investasi pada tahun 2017 sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), maka capaian kinerja ini mengalami kenaikan sebesar Rp.270.706.583.002,00 (dua ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) atau 90,2 persen. Hal ini dikarenakan :

1) Pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Tanjungpinang meningkat,

2) Infrastruktur pendukung pada penyediaan sumber energi listrik sudah memadai di daerah kota Tanjungpinang.

SasaranStrategis 12 Meningkatnya Perusahaan Swasta dan Nilai Investasi

Dalam maupun Luar Negeri yang Menanamkan Modal

Meningkatkan Investasi DaerahTUJUAN

8

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Nilai Investasi PMA

2. Nilai Investasi PMDN

1.000.000 US$

Rp.320.000.000.000

5.060.180 US$

Rp.318.689.967.156

2.929.655 US$

Rp.570.706.583.002

292 %

178 %



Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, peningkatan jumlah wisatawan Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 sebanyak 423.074 orang dengan rincian:

• Jumlah wisatawan Mancanegara : 140.147 orang

• Jumlah wisatawan Nusantara : 282.456 orang

Berdasarkan data diatas, terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 29,33 persen dari tahun lalu yang hanya sebesar 359.898. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun dikarenakan

meningkatnya jumlah pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata pada tahun 2018 ini tercatat ada 56 biro perjalanan wisata yang ada di Kota Tanjungpinang dan dari 56 biro perjalanan wisata tersebut, sekitar 9 biro perjalanan wisata sudah menjual paket tour ke Tanjungpinang. Selain itu biro perjalanan wisata kota batam dan bintan juga menjual paket tour ke kota Tanjungpinang. Keberhasilan dari promosi dan pemasaran dapat kita lihat dari meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Tanjungpinang. Pada tahun 2018, persentase peningkatan pemasaran pariwisata mencapai realisasi 16 persen dari target sebesar 10 persen dengan capaian kinerja sebesar 160 persen. Persentase peningkatan pemasaran pariwisata merupakan indikator sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

SasaranStrategis 13 Meningkatkan Usaha Kepariwisataan

Meningkatkan Kepariwisataandan Budaya Lokal

TUJUAN

9

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018


10% - 16,07% 160,7%



Pelestarian dan Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Pengembangan budaya dikembangkan secara luas melalui kepentingan trans nasional. Untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, namun globalisasi budaya ini merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat wilayahnya sendiri.

Pelestarian budaya adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya seperti tarian daerah, bahasa daerah, kesenian daerah, dan juga ritual-ritual daerah

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata menargetkan sebesar 42 persen budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan dengan melakukan

pembinaan terhadap sanggar seni dan budaya sebanyak 25 (dua puluh lima) sanggar yang aktif dari Jumlah sanggar yang aktif sebanyak 30 sanggar pada tahun 2018.

Adapun bentuk pelestarian, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan dan melibatkan sanggar seni dan budaya tersebut pada event-event Lokal yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Propinsi Kepulauan Riau serta event-event Nasional tertentu, seperti gawai seni, parade tari dan lain-lain. Selain event atau acara, pembinaan terhadap sanggar seni dan budaya tersebut adalah dengan memberikan bantuan berupa alat musik beserta perlengkapan lainnya, seperti marawis dan sound sistem portable. Untuk itu, ke depan perlu diagendakan kegiatan seni dan budaya yang rutin diselenggarakan agar keberadaan sanggar seni dan budaya lokal khususnya dapat terpelihara dan terjaga dengan baik.

Realisasi pada tahun 2018 sama dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 83,33 persen dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 198,4 persen.

SasaranStrategis 14 Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Persentase budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan

42% 83,33% 83,33% 198,40%



Sasaran Strategis 15 - point 1Pemuda merupakan segmen penting

dalam suatu negara. Di Indonesia jumlah pemuda, yaitu mereka yang berada diantara usia 16-30 tahun, mencapai lebih dari 25 persen dari jumlah total penduduk indonesia sedangkan di Kota Tanjungpinang sendiri sekitar 23 persen dari jumlah penduduknya adalah pemuda. Jumlah ini dapat menjadi modal besar bagi pembangunan daerah mengingat potensi besar yang dimiliki oleh pemuda oleh karena itu untuk memastikan agar potensi dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda harus berperan aktif dan dilibatkan dalam pembangunna daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang sendiri telah membuat beberapa kegiatan pada tahun 2018 yang dapat mengukur dan menunjang peran aktif kepemudaan diantaranya melalui kegiatan penyuluhan bahaya narkoba, kegiatan pesta siaga pramuka, dan kegiatan pendalaman pemahaman nilai nilai bhineka tunggal ika. Dari beberapa kegiatan tersebut jumlah pemuda yang aktif pada tahun 2018 adalah 632 orang dari 1000 orang pemuda yang potensial atau sekitar 63,2 persen persentase pemuda yang aktif dari

berbagai aspek

Jumlah pemuda yang dibina x 100 % Jumlah pemuda yang potensial

632 orang x 100 % = 63,2 %1000 orang

Realisasi kinerja tahun 2018 adalah sebesar 63,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar 50 persen sehingga didapat capaian kinerja tahun 2018 sebesar 126 persen. Capaian kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena merupakan indikator baru.

Sasaran Strategis 15 - point 2Pemuda yang berwirausaha adalah

pemuda yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan indikator persentase pemuda yang berwirausaha dengan target sebesar 10 persen dari jumlah penduduk yang berwirausaha yang ada di Kota Tanjungpinang. Realisasi capaian target tahun 2018 sebesar 13,71

SasaranStrategis 15 Meningkatkan Pemuda yang mandiri, inovatif, produktif

Meningkatkan Peran PemudaDalam Pembangunan dan Olahraga

TUJUAN

10

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

Persentase pemuda aktif

Persentase pemuda yang berwiausaha

50%

10%

-

16,14%

63,2%

13,71%

126%

137,1%


persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 137,1 persen, Data yang didapat masih mengacu data Disdukcapil yaitu data jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan wirausaha/wiraswasta dengan umur 16-30 tahun yang tergolong pemuda. Metode perhitungan persentase ini adalah :

Jumlah Pemuda Berstatus Wirausaha x 100 %

Jumlah Penduduk Yang Berwirausaha

2.290 orang x 100 % = 13,71 %16.695 orang

Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,43 yaitu 16,14% menjadi 13,71 % namun telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 10 % dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 137,1 persen. Penurunan

capaian realisasi tahun 2018 dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pendududuk yang berwirausaha pada tahun ini. Sementara itu, jumlah pemuda yang berstatus wirausaha mengalami sedikit peningkatan sebesar 14 orang dari jumlah 2.276 pada tahun 2017 menjadi 2.290 pada tahun 2018.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Tanjungpinang terus berupaya menumbuhkan minat pemuda untuk berwirausaha. Pada tahun 2017 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga melalui kegiatan Fasilitasi Wirausaha Pemuda telah mampu meningkatkan minat wirausaha pemuda, untuk kedepannya tahun 2019 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan wirausaha pemuda sebagai upaya meningkatkan minat wirausaha pemuda.


Sasaran Strategis 16 - point 1Pengukuran Indikator jumlah atlit

olah raga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi regional/nasional erat kaitannya dengan jumlah cabang olah raga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi regional/nasional. Pertambahan

jumlah cabang olahraga unggulan yang meraih prestasi dalam kompetisi regional/nasional berbanding lurus dengan pertambahan jumlah atlit pula. Tahun 2018 target capaian indikator adalah 80 orang dengan realisasi capaian sebanyak 90 orang atlit pada beberapa even olahraga seperti O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar

SasaranStrategis 16 Meningkatkan Pretasi Olah Raga Unggulan

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Jumlah Atlit olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan regional

2. Jumlah cabang Olahraga Unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi regional

3. Jumlah cabang Olahraga Unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional

80 orang

7 cabor

4 cabor

85 orang

6 cabor

4 cabor

90 orang

9 cabor

7 cabor

112,5 %

128,5%

175%


Daerah), POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) dan PORPROV yang terdiri dari Cabang Olahraga Atletik sebanyak 5 orang, Cabang Olahraga Sepak Takraw sebanyak 15 orang, Pencak silat sebanyak 18 orang, Renang sebanyak 12 orang, Tenis Meja sebanyak 6 orang, Tenis Lapangan 7 orang, Bulu Tangkis sebanyak 3 orang, Basket sebanyak 24 orang.

Capaian realisasi kinerja pada Jumlah Atlit olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan regional pada tahun 2018 sebesar 90 orang telah melebihi target tahun 2018 yaitu sebesar 80 orang. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, tahun 2018 mengalami Peningkatan jumlah atlit unggulan sebesar 5 orang. Disisi lain dinas terkait juga terus melakukan upaya upaya pembinaan atlit dan motivasi kepada atlit secara berkesinambungan sehingga para atlit semangat dalam meraih prestasi. Selain itu didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pelatih yang menjadi mentor dalam upaya keberhasilan meraih medali. Dinas terkait juga terus berusaha meningkatkan capaian kinerja guna mempertahankan prestasi yang telah diraih melalui Program Pembinaan.Sasaran Strategis 16 - point 2

Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 menargetkan 7 Cabang Olahraga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi regional yaitu : Sepak Bola, Volly, Takraw, Renang, Badminton, Atletik dan Dayung. realisasi kinerja Tahun 2018 melebihi target yaitu sebanyak 9 cabor dengan tambahan cabang olahraga unggulan basket dan tenis meja, pertambahan dua cabang olahraga tersebut membuat capaian kinerja 2018 meningkat yaitu sebesar 128,5 persen.

Untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang diraih,

perlu ditingkatkan pembinaan terhadap atlit dan adanya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, melalui kegiatan dan kompetisi 7 cabang olahraga prioritas. Partisipasi olahraga pada Event Nasional dan Daerah. Pembinaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Tryout/Uji coba persiapan Atlit Popda.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2017, capaian kinerja tahun 2018 meningkat sebesar 42 persen yaitu dari 85,7 persen menjadi 128,5 persen.

Sasaran Strategis 16 - point 3Jumlah cabang olahraga unggulan

yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional pada tahun 2018 ditargetkan 4 cabang olah raga unggulan yang berprestasi dengan realisasi capaiannya adalah 7 cabang olahraga yaitu, Sepak Bola, Volly, Takraw, Renang, Badminton, Atletik dan Dayung dengan realisasi kinerja sebesar 175 persen. Capaian indikator jumlah cabang olahraga unggulan yang ikut dalam kompetisi nasional Tahun 2018 mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 4 cabang olahraga.



Sasaran Strategis 17 - point 1Berdasarkan Undang-Undang No

26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang.

Pada tahun 2018 Kota Tanjungpinang menargetkan 90 persen untuk indikator persentase kesesuai pemanfaatan ruang dengan RTRW. Pada tahun 2018 realisasi capaianya adalah 91.63 persen capaian kinerjanya 101.81 persen. Metode perhitungan persentase ini adalah mengkomparasi peta penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola ruang pada RTRW Kota Tanjungpinang pada tahun 2014-2034 yaitu:

(Luas Lahan Terbangun Yang sesuai Dengan Pola Ruang)/(Luas Lahan

terbangun) x 100%= (3025,59 (ha))/(3301,77 (ha) ) =91,63%

Peta penggunaan lahan eksisting ini diperoleh dari hasil indentifikasi lahan

dengan menggunakan citra satelit. Realisasi tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,11 persen, karena perbedaan perhitungan realisasi luas lahan yang terbangun sesuai dengan pola ruang dan luas lahan yang terbangun mengalami peningkatan.

Sasaran Strategis 17 - point 2Adipura, adalah sebuah penghargaan

bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2018 Kota Tanjungpinang kembali memperoleh piala ADIPURA. Penilaian Adipura dilaksanakan pada 16 s.d 17 Maret 2018. Adanya perubahan mekanisme penilaian mengakibatkan belum adanya pengumuman resmi perolehan nilai akhir sebagaimana tertuang dalam pasal 57, PERMENLHK NO 53 TAHUN 2016 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

Tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh nilai 75,61 namun mengacu pada pasal 51 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai Akhir Kota

SasaranStrategis 17 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan

Meningkatkan PembangunanKota yang Ramah Lingkungan

TUJUAN

11

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Persentase jumlah penertiban pembangunan terhadap RTRW

2. Capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA)

90%

ADIPURA

94,74%

ADIPURA

91,63%

ADIPURA

101,81%

Tercapai


Tanjungpinang berada diatas 75,00 yang merupakan batas akhir (passing grade) penilaian Adipura 2017-2018.

Agar Adipura dapat diraih kembali pada tahun berikutnya, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai Solusi, yaitu:1. Peraturan President No. 97 tahun

2017 menetapkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sehingga untuk mencapai target tersebut pemerintah daerah harus

menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Dokumen Jakstrada sebagai bentuk komitmen daerah dalam merespon peraturan presiden no. 97 tahun 2017 dan merupakan prasyarat utama dalam program Adipura.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara langsung;

4. Perbaikan fasilitas pasar, seperti pengomposan dan pemilahan sampah;

5. Penambahan fasilitas pemilihan sampah dan pengolahan sampah se- Kota Tanjungpinang;

6. Pemberdayaan masyarakat dalam mengolah sampah khususnya Bank Sampah;

7. Perbaikan fasilitas trotoar;8. Koordinasi antar lini bagi masyarakat

pelaku usaha dan pemerintah di wilayah Kota Tanjungpinang;

9. Penanganan sampah wilayah pesisir;


Sasaran Strategis 18 - point 1Berdasarkan survey pemutakhiran

data jalan dalam kondisi mantap dari bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang pada awal tahun 2017, data panjang jalan dalam kondisi mantab adalah 323,76 KM. Sedangkan untuk pemantapan jalan tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

SasaranStrategis 18 Meningkatnya Kuantitas Pembangunan Infrastruktur yang

berwawasan Lingkungan

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap

2. Persentase Penurunan Titik genangan air

96%

100%

122,01%

130 %

125,12%

138%

132,50%

138%


Ruang telah membangun jalan sepanjang 5,2 Km dan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 100 M, jadi jalan yang dibangun dan dipelihara 5,3 KM dari rencana awal pembangunan jalan yang ditargetkan 8,6 KM. Total jalan yang telah dibangun tahun 2018 sepanjang 5,3 KM belum memenuhi target yang direncanakan sepanjang 8,6 KM. Hal tersebut dikarenakan kondisi anggaran / Plafon anggaran tahun 2018.

Pada awal tahun 2018 dari pemutakhiran data kondisi jalan mantab adalah 323,76 KM ditambah dengan realisasi tahun 2018 sepanjang 5,3 KM, maka capaian kinerja tahun 2018 adalah 125,12 persen belum memenuhi target yang ditetapkan, namun untuk target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 18 - point 2Berdasarkan data pada Pemerintah

Kota Tanjungpinang tahun 2013 terdapat 81 titik-titik Banjir/Genangan, target kinerja

RPJM untuk penanganan pengurangan titik banjir/genangan sebesar 62 titik. Dari tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan Pemeliharaan/ Normalisasi Saluran Drainase (Swakelola) yang bertujuan mengurangi titik-titik banjir/genangan yang ada di Kota Tanjungpinang. Pada akhir tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang telah melaksanakan Normalisasi/ Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 5 titik, sehingga total titik banjir/genangan yang telah dinormalisasi/ tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 86 titik yaitu 27 di tahun 2013, 12 (2014), 16 (2015), 10 (2016), 16 (2017) dan 5 (akhir tahun 2018) atau sebesar 138 persen. Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 125 persen tetapi untuk akumulasi kegiatan selama lima tahun telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 persen.


Sasaran Strategis 19 - point 1Presentase rumah layak huni pada

tahun 2018 dengan realisasi pencapaian target adalah sebesar 6,73% yang telah tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 1,95%. Dengan perhitungan

SasaranStrategis 19 Meningkatnya Kualitas Pemukiman

TARGET2018

INDIKATORKINERJA

REALISASI2017

REALISASI2018

CAPAIANKINERJA 2018

1. Presentase Rumah Layak Huni

2. Presentase Penanganan Kawasan Kumuh

3. Presentase pengurangan sampah di perkotaan

1,95%

29,25%

7,52%

-

-

-

6,73%

35,84 %

8,30%

345,13%

122,52%

110,37 %


yaitu jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani / jumlah rumah tidak layak huni di Kota Tanjungpinang x 100%. Dengan data 361 rumah / 5.366 rumah x 100% = 6,73%.

( jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani )/(jumlah rumah tidak layak

huni di Kota Tanjungpinang)×100%=Persentase rumah layak huni

361/(5.366 )×100%=6,73%

Pencapaian target tersebut dikarenakan adanya penanganan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Satker Perumahan Provinsi Kepulan Riau sebanyak 293 rumah, sedangkan untuk penanganan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang hanya menangani sebanyak 68 rumah dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Diharapkan agar anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni ditambah melalui APBD dan DAK.

Perbandingan realisasi pada tahun 2018 dan realisasi tahun 2017 tidak dapat dibandingkan karena, indikator ini merupakan indicator baru pada Perjanjian Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sasaran Strategis 19 - point 2Persentase penanganan kawasan

kumuh pada tahun 2018 sebesar 35,85% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 29,25%. Berdasarkan S.K Walikota No.377 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang sebesar 150,41 Ha.

Pada tahun 2017 capaian penanganan kawasan kumuh sebesar 41,37 Ha. Sehingga pada tahun 2018 total kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang sebesar 100,57 Ha dan untuk pencapaian penanganan kawasan kumuh pada tahun 2018 sebesar 36,05 Ha. Dengan rincian

perhitungan lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani / luas lingkungan kawasan kumuh x 100. Dengan data 36,05 Ha/ 100,51 Ha x 100 = 35,85%.

Untuk menghitung persentase penangan kawasan kumuh adalah sebagai berikut : (luas lingkungan pemukiman kawasan

kumuh yang tertangani)/(Luas Kawasan Kumuh) x 100

=(36,05 ha )/( 100,57 ha)×100%=35,84 %

Sasaran Strategis 19 - point 3Realisasi persentase pengangkutan

sampah diperkotaan pada tahun 2018 sebesar 8,30 persen dengan capaian kinerja sebesar 110,37% atau melebihi dari target yang di tetapkan sebesar 7,52%. Dengan perhitungan :

( jumlah penduduk yang dilayani kegiatan pengurangadengan volume sampah )/(jumlah penduduk)×100%= Persentase pengangkutan sampah

diperkotaan

22.500/270.879×100%=8,30%

Tingginya capaian kinerja tahun 2018 disebabkan karena didukung dengan fasilitas yang memadai dan meningkatnya fasilitas pendukung seperti dump truck armroll, dan peran serta masyarakat (RT / RW di kelurahan) dalam rangka pengolahan sampah dilingkungan pemukiman. Serta didukung dengan fasilitas pengolahan sampah yang meningkat dan telah dilakukan pemilahan sampah yang ada di TPA Ganet Tanjungpinang yang memadai dan meningkatnya jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2018 sehingga realisasi tercapai melebihi target.

Persentase pengurangan sampah diperkotaan merupakan indikator baru tahun 2018 sehingga realisasi kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu.


2.1. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2018, kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan penerimaan Negara dengan melanjutkan reformasi administrasi perpajakan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan negara. Di sisi pengeluaran negara, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Sementara itu, disisi pembiayaan defisit, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan optimasi pembiayaan dengan masih tingginya beban pembayaran pokok utang baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tanjungpinang Tahun 2018 terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp891.523.466.617,00 sedangkan anggaran belanja sebesar Rp914.133.455.187,84 terdiri dari :

• Belanja Operasi sebesar Rp792.999.043.029,00• Belanja Modal sebesar Rp119.059.012.158,84• Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.075.400.000,00

Realisasi pendapatan sebesar Rp921.076.966.116,64 atau 103.31 persen dari anggarannya. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp160.442.712.593,64 atau 101.39 persen dari anggarannya, sebesar Rp158.240.297.417,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp760.634.253.523 atau 103.73 persen dari anggarannya sebesar Rp733.283.169.200,00.

Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp25.853.541.371,84 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp25.719.628.370,84 dan penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar Rp133.913.001,00. Dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp921.075.319.318,64, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp160.442.712.593,64. Realisasi PAD ini melebihi target dari yang direncanakan sebesar Rp158.240.297.417,00 atau melebihi target sebesar 101,39%.

2.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Terhadap permasalahan yang mendasar bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, maka kebijakan umum yang akan dilakukan dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan dan memperbanyak sumber-sumber penerimaan daerah, terutama berasal dari PAD yang merupakan fokus utama dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah;

b. Meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pertimbangan bahwa peranan daerah dalam menciptakan dan mendukung perekonomian nasional;

c. Menggali dan menghitung (inventarisasi) sumber-sumber pendapatan daerah

2 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018


sesuai dengan potensi daerah yang saat ini masih belum diketahui dan hanya berdasarkan target yang ingin dicapai, namun bukan potensi riil yang dimiliki;

d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui penyuluhan pajak;

e. Peningkatan rasionalisasi pendistribusian anggaran untuk melakukan penghematan dalam alokasi program dan kegiatan sehingga distribusi anggaran benar-benar dapat memperhatikan prinsip tepat guna dan azas manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;

f. Meningkatkan investasi sebagai upaya mendukung sistem perekonomian daerah yang stabil dan berkembang yang memerlukan investasi yang terus menerus baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diperlukan adanya strategi, kebijakan dan program-program strategis. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan daerah di antaranya sebagai berikut :

a. Penyempurnaan tarif dasar pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi investasi;

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan PAD;

c. Memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dan kinerjanya;d. Meningkatkan infrastruktur yang berorientasi pada jasa pelayanan masyarakat;e. Mengoptimalkankan pembinaan subjek, objek WP serta masyarakat;f. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga pendidikan untuk

mengoptimalisasikan potensi PAD yang ada;g. Memperkuat jaringan kerja (networking) atau koordinasi terhadap dinas/instansi

terkait dengan pihak ketiga.

2.3. Target dan Realisasi Pendapatan

a. Pendapatan Asli DaerahRealisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang tahun

2018 adalah Rp160.442.712.593,64. Jumlah ini menurun sebesar 0,97 persen dibanding PAD tahun 2017 sebesar Rp166.060.584.784,31. Realisasi PAD Kota Tanjungpinang tahun 2018 lebih besar dibanding target PAD yang ditetapkan sebesar Rp158.240.297.417,00 atau melebihi target sebesar 101,39 persen. Jika dibandingkan dengan APBD Kota Tanjungpinang, maka Realisasi PAD ini memiliki proporsi sebesar 8,8 persen terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp78.443.997.385,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.662.406.503,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp3.724.391.360,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp72.611.917.345,64 yang dapat digambarkan sebagai berikut :


b. Dana PerimbanganDana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD

Kota Tanjungpinang. Di tahun 2018 dana perimbangan Kota Tanjungpinang sebesar Rp760.634.253.523,00 atau turun 1,05 persen dibandingkan dana perimbangan tahun 2017 yang sebesar Rp803.235.385.331,00. Jika dibandingkan dengan APBD Kota Tanjungpinang, maka dana perimbangan ini memiliki proporsi sebesar 43,3 persen terhadap APBD. Ini menandakan bahwa ketergantungan Kota Tanjungpinang pada Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap APBD Kota Tanjungpinang masih cukup besar dalam membiayai pembangunan Kota Tanjungpinang. Adapun proporsi sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada gambar berikut :

Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBDKota Tanjungpinang Tahun 2018

c. Lain-lain Pendapatan Yang SahSumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri

atas Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp60.906.866.704,00. Jika dibandingkan dengan APBD Kota Tanjungpinang, maka dana perimbangan dari sektor ini memiliki proporsi sebesar 3,00 persen terhadap APBD Kota Tanjungpinang.

2.4. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

a. Kebijakan Umum Belanja DaerahBelanja daerah diarahkan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis,

sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan berjenjang dari mulai tingkat desa hingga forum perencanaan tingkat kota (Rakorbang II) yang merupakan sebuah upaya mewujudkan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri.Penekanan belanja daerah pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


b. Target dan Realisasi BelanjaProporsi belanja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel

berikut :Perkembangan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2017-2018No Belanja Anggaran 2018 31 Desember 2018 31 Desember 20171 Belanja Operasi 792.999.043.029,00 728.826.818.572,34 748.722.371.695,432 Belanja Modal 119.059.012.158,84 106.106.337.058,81 154.846.753.408,053 Belanja Tak Terduga 2.075.400.000,00 631.930.986,00 163.900.000,00Jumlah 914.133.455.187,84 835.565.086.617,15 903.733.025.103,48

c. Kondisi PembiayaanPembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih

antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2018 penerimaan pembiayaan Kota Tanjungpinang sebesar Rp25.719.505.370,84 atau naik 7,2% dibanding penerimaan pembiayaan Kota Tanjungpinang tahun 2017 yang sebesar Rp18.650.575.917,71. Pada tahun 2018 realisasi pembiayaan sebesar Rp25.853.541.371,84.

d. Analisis Efisiensi Sumber Daya1) Efisiensi Dari Pengadaan Barang dan Jasa

Dari hasil laporan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang (e-proc) dapat disampaikan sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang di lelang : Rp 45.046.851.000,00

Pada tahun 2018, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 45.046.851.000,00 dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelang sebanyak 35 paket, telah selesai dilelang sebanyak 35 paket dengan nilai Rp40.449.622.764,36.

Berdasarkan data hasil lelang barang/jasa diketahui bahwa pengadaan barang/jasa melalui LPSE/e-proc telah memberikan kemudahan dalam proses pengadaan dan meminimalisir/mempersempit peluang kolusi kecurangan antara penyedia dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, dengan memanfaatkan LPSE telah dapat dihemat keuangan daerah sebesar Rp 4.597.228.236,64.

2) Efisiensi Dari Belanja Daerah

Tahun 2018 telah menganggarkan belanja sebesar Rp914.133.455.187,84, yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp792.999.043.029,00 dan belanja modal sebesar Rp119.059.012.158,84 dan belanja tidak terduga sebesar Rp2.075.400.000,00.

Dari laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 (UN-Audited) dapat disimpulkan pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami Defisit Anggaran sebesar (Rp23.719.505.370,84), namun dalam realisasinya mengalami surplus Anggaran sebesar Rp84.400.715.901,49.

Pada APBD Tahun 2018, telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp302.742.455.892,10 terhadap dari pagu anggaran APBD sebelum diselaraskan dengan pohon kinerja 2018 sebesar Rp694.600.122.918,00.


e. Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2018-2019

JANUARI 2018 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016Dengan Nilai BB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

MARET 2018 "Atas Pembinaan Dan Dukungan Secara Aktif Kepada Tagana Kota Tanjungpinang "

Taruna Siaga Bencana

29 April 2018 Atas Capaian Kinerja Program Imunisasi Tahun 2015-2017

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Mei 2018 "Indonesia Smart Nation Award 2018 Kategori Smart City 2Nd Runner Up Smart Governance"

Citiasiainc

Juli 2018 Kota Layak Anak Tahun 2018 Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang Kategori Madya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

17 September 2018 Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2018 Pada Pelabuhan Sri Bintan Pura

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

17 Oktober 2018 Atas Dukungan Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Tanjungpinang

BPJS Ketenagakerjaan


4 November 2018

Gathering Otomotif Lintas Komunitas

Ikatan Motor Indonesia

4 Desember 2018

Penghargaan TPID Terbaik Se-Kepri

Bank Indonesia Perwakilan Kepri

Desember 2018 Penghargaan Predikat Kepatuhan Terhadap Kualitas Pelayanan Terbaik

Ombudsman Republik Indonesia

6 Desember 2018

Daerah Tertib Ukur Serta 200 Unit Timbangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

11 Desember 2018

Kota Peduli HAM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia

19 Desember 2018

Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

14 Januari 2019 Piala Adipura Kategori Kota Sedang

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

28 Januari 2019 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017Dengan Nilai BB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia


Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good

governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, wajar, demokratis, dan responsif. Berdasarkan konsep tersebut terlihat bahwa good governance mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien dan penggunaan sumber daya yang ekonomis yaitu sangat berperan dalam penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan meningkatnya juga pengendalian dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungipinang

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upayanya untuk melaksanakan seluruh kinerja yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2018. Upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari itikad baik pemerintah untuk selalu senantiasa meningkatkan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani seluruh elemen masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan cita-cita Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran di tahun 2018 , disimpulkan bahwa 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran atau sebanyak 71,79 persen dikategorikan “Sangat Baik”, 8 (delapan) indikator sasaran atau sebanyak 20,51 persen dikategorikan “Baik”, 2 (dua) indikator sasaran atau sebanyak 5,12 persen dikategorikan “Kurang Baik”, dan 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak 2,5 persen dikategorikan “Kurang”, dalam pencapaian indikator sasaran.

Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya dapat dicapai, telah memberikan pengalaman kepada jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2018, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi

BAB

4 Penutup


solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas system dan mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan, sasaran dan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

d. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

e. Membuat kebijakan pemberian motivasi kerja berupa reward and punishment terhadap pelaksana di tingkat OPD yaitu memberikan reward kepada OPD yang kinerjanya mencapai/melebihi target serta memberikan punishment kepada OPD yang capaian kinerjanya tidak/belum/masih di bawah target.

f. Menganggarkan dana yang memadai dan berkesinambungan dalam rangka memelihara dan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring akuntabilitas secara elektronik (e-sakip), yang selanjutnya dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi elektronik lainya yang telah dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Segenap jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang mengharapkan Laporan Akuntabiltas Kineja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.


WALIKOTA TANJUNGPINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. RAJA ARIZA, MMJabatan : Pj. WALIKOTA TANJUNGPINANG

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tanjungpinang, Maret 2018Pj. WALIKOTA TANJUNGPINANG

Drs. H. Raja Ariza, MM

Lampiran I



Jangkauan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

96%

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

· Usia Harapan Hidup 69,90 tahun

· Angka Kematian Ibu (AKI) 120 per 100.000 kh

· Angka Kematian Bayi (AKB) 9 per 1.000 kh

3. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

· Persentase Angka Kelulusan 100%

· Rata – Rata Nilai US/ UN

- US SD/ Mi 69

- UN SMP/ MTs 57

4. Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan


1 ; 336


1;434


· Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB

27%

· Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB

0.83 %


· Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

6.73 %

7. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

· Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

15%


· Persentase konflik antar umat beragama

0%

· Persentase konflik antar Suku 0%

· Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

78%

9. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

· Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) 92,54%

· Indeks pemberdayaan Gender ( IDG ) 70.92 %

Penetapan Kinerja


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target10. Terlaksananya

Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Serta Kegiatan

· Opini atas penyajian LKPD WTP

· Penilaian dari hasil evaluasi SAKIP pemerintah Kota Tanjungpinang

A

· Hasil penilaian maturitas SPIP Pemerintah Kota Tanjungpinang

Level 4

11. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Baik


· Nilai investasi PMA US$ 1.000.000,-

· Nilai investasi PMDN Rp. 320.000.000.000

13. Meningkatnya Usaha Kepariwisataan


10%


· Persentase budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan

42%

15. Meningkatnya pemuda yang mandiri inovatif, dan produktif

· Persentase Pemuda aktif 50%

· Persentase pemuda yang berwirausaha 10%


· Jumlah atlit olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi regional / nasional

80 Orang

· Jumlah cabang olahraga unggulan yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan regional

7 Regional,

4 Nasional

17. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup

· Persentase jumlah penertiban pembangunan terhadap RTRW

90%

· Capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA)

ADIPURA



kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

· Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap

96%

· Persentase Penurunan Titik Genangan Air

100%


· Persentase Rumah Layak Huni 1.95 %

· Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

29,25%

· Persentase pengurangan sampah diperkotaan

7,52%

Jumlah anggaran tahun 2018

Rp914.133.455.187,84Sembilan ratus empat belas miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan empat rupiah


Real

isasi

Kegi

atan

Men

ing

katn

ya

Jang

kaua

n da

n M

utu

Pel

ayan

an

Kese

hat

an

Inde

ks

Kepu

asan

M

asya

raka

t Te

rhad

ap

Pel

ayan

an

Kese

hat

an

96%

100.

80%

105%

Pel

ayan

an K

B K

ontr

asep

si M

anta

p da

n M

etod

e Ko

ntra

seps

i Jan

gka

P

anja

ng

62.

130.

000,

00

54

.295

.600

,00

87

,39

Pen

gad

aan

Oba

t da

n P

erbe

kala

n Ke

seh

atan

3

.922

.702

.570

2.7

80.8

42.

886

70,

89

Pel

ayan

an K

eseh

atan

Pen

dudu

k M

iski

n di

Pus

kesm

as J

arin

gan

nya

6.84

7.13

2.00

0 6

.34

9.65

2.16

8 9

2,73

Pen

ing

kata

n P

elay

anan

dan

P

enan

gg

ulan

agn

mas

alah

Ke

seh

atan

163

.800

.000

99.

254

.54

0 6

0,59

Akr

edit

as P

uske

smas

(DA

K)

750

.000

.000

568

.351

.208

7

5,78

Per

an s

erta

mas

yara

kat

mel

alui

P

osya

ndu

750

.250

.000

74

6.86

3.15

1 9

9,55

Pem

bang

unan

Pus

kesm

as

4.2

52.3

25.0

00 4

.03

9.52

1.922

9

5,00

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

P

uske

smas

2.

016.

710.

000

1.9

89.9

53.18

3

98,

67

Keg

iata

n B

antu

an O

pera

sion

al

Kese

hat

an (B

OK

) (D

AK

)88

6.65

3.0

00 8

73.3

09.5

00

98,

50

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katn

ya

kual

itas

kes

ehat

an

mas

yara

kat

Usi

a H

arap

an

Hid

up (U

HH

)69

,90

tah

un71

,84

ta

hun

102,

70%

Pel

ayan

an P

ence

gah

an d

an

Pen

ang

gul

ang

an P

enya

kit

tida

k M

enul

ar

70.

050.

000,

00

60.

423

.470

,00

86,

26

Pel

ayan

an P

ence

gah

an d

an

Pen

ang

gul

ang

an P

enya

kit

Men

ular

La

ngsu

ng

13

.380

.000

,00

9.9

10.9

50,0

0 7

4,0

7

Pel

ayan

an P

emel

ihar

aan

Kese

hat

an 2

83.3

00.0

00,0

0 2

81.0

90.2

50,0

0 9

9,22

Ang

ka

Kem

atia

n Ib

u (A

KI)

120

per

100.

000

kh

202,

53

per

100.

000

kh

59,2

5%Ja

min

an P

ersa

linan

(JA

MP

ER

SAL)

(D

AK

) 1

.295

.311

.000

,00

1.0

90.12

7.7

49,

00

84

,16

Pen

gem

bang

an M

edia

Pro

mos

i dan

In

form

asi S

adar

Hid

up S

ehat

194

.700

.000

,00

178

.418

.74

0,00

9

1,64

Ang

ka

Kem

atia

n B

ayi

(AK

B)

9 pe

r 1.0

00 k

h6,

58 p

er

1.000

kh

136,

78%

Pen

ang

gul

ang

an K

uran

g E

nerg

i P

rote

in (K

EP

), A

nem

ia G

izi

Bes

i, G

ang

gua

n A

kiba

t Ku

rang

Yo

dium

(GA

KY

), Ku

rang

Vit

amin

A

, dan

Kek

uran

gan

Zat

Giz

i Mik

ro

Lain

nya

60.

865.

000,

00

58.

944

.800

,00

96,

85

Pen

ing

kata

n Im

unis

asi

17

5.80

0.00

0,00

1

71.5

74.7

51,0

0 9

7,6

0

Pem

beri

an M

akan

an T

amba

han

B

alit

a ba

gi P

endu

duk

Mis

kin/

Des

a Te

rtin

gg

al

112

.490

.000

,00

108

.800

.570

,00

96,

72

Det

eksi

Din

i Tum

buh

Kem

bang

A

nak

14

4.8

60.0

00,0

0 1

41.1

43

.900

,00

97

,43

Per

awat

an K

asus

Giz

i Bur

uk 6

6.14

0.00

0,00

6

1.123

.450

,00

92,

42

Per

awat

an S

ecar

a B

erka

la B

agi

Ibu

Ham

il B

agi K

elua

rga

Kura

ng

Mam

pu

13

8.93

7.5

00,0

0 1

34

.929

.625

,00

97

,12

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katn

ya

mut

u pe

laya

nan

pend

idik

an

dan

tena

ga

kepe

ndid

ikan

Per

sent

ase

Ang

ka K

elul

usan

SD/M

I10

0%10

0%10

0%A

pres

iasi

Pre

stas

i dan

Pro

mos

i P

endi

dika

n Ko

ta T

anju

ngpi

nang

169

.700

.000

,00

155

.053

.860

,00

91,3

7

Pen

yele

ngg

araa

n U

jian

Seko

lah

SD

/MI s

e-Ko

ta T

anju

ngpi

nang

14

.400

.000

,00

14

.400

.000

,00

100,

00

Pen

yele

ngg

araa

n P

aket

A S

etar

a SD

15.

700.

000,

00

15.

238.

000,

00

97,0

6

SMP

/MTs

100%

100%

100%

Pen

yele

ngg

araa

n P

aket

B S

etar

a SM

P 2

8.03

0.00

0,00

2

5.85

4.3

85,0

0 92

,24

Pen

yele

ngg

araa

n U

jian

Nas

iona

l da

n U

ASB

N S

MP

/MTs

se

Kota

Ta

njun

gpi

nang

286

.33

5.00

0,00

2

62.4

13.2

85,0

0 91

,65

Rat

a-ra

ta N

ilai U

S/U

N

SD/M

I69

66,2

494

,63

%T

idak

mem

erlu

kan

Pro

gra

m/

Keg

iata

n un

tuk

Capa

ian

Kin

erja

ini

SMP

/MTs

5755

,76

96,14

%

Per

luas

an d

an

pem

erat

aan

akse

s pe

ndid

ikan

Ras

io

kete

rsed

iaan

se

kola

h

terh

adap

pe

ndud

uk u

sia

seko

lah

7-1

2 ta

hun

1 :

33

6 1

: 3

36

Terc

apai

Pen

amba

han

rua

ng k

elas

sek

olah

1.5

42.

213

.34

9,00

1

.520

.503

.510

,00

98,5

9

Pen

gad

aan

meb

elue

r se

kola

h1.7

99.0

00.0

00,0

0 1

.559

.064

.408

,00

86,6

6

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

P

endi

dika

n SD

(DA

K)

4.9

15.16

9.27

0,00

4

.869

.528

.650

,00

99,0

7

Pem

bang

unan

dan

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

Jen

jang

SD

864

.925

.000

,00

754

.784

.142,

00

87,2

7

Ras

io

kete

rsed

iaan

se

kola

h

terh

adap

pe

ndud

uk u

sia

seko

lah

13

-15

tah

un

1 :

43

4 1

: 4

34

Terc

apai

Pem

bang

unan

dan

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

Jen

jang

SM

P

2.6

69.15

5.00

0,00

2

.413

.33

9.4

15,0

0 90

,42

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

P

endi

dika

n Je

njan

g S

MP

(DA

K)

2.5

61.7

52.9

30,

00

2.5

55.17

3.3

08,0

0 99

,74

Pen

gad

aan

Sara

na P

enun

jang

P

endi

dika

n Je

njan

g S

D d

an S

MP

Se

Kota

Tan

jung

pina

ng

2.2

13.0

00.0

00,0

0 2

.206

.64

5.21

5,00

99

,71

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Pen

gad

aan

Sara

na P

enun

jang

P

embe

laja

ran

SMP

Se

Kota

Ta

njun

gpi

nang

34

8.50

0.00

0,00

3

45.

466

.000

,00

99,13

Men

ing

katn

ya

prod

ukti

fitas

pe

reko

nom

ian

mas

yara

kat

Kont

ribu

si

sekt

or

pert

ania

n da

lam

PD

RB

0,83

%0,

78%

93,9

7%

Pen

gem

bang

an T

anam

an

Bio

farm

aka

62.2

80.0

00,0

0 6

1.698

.500

,00

99,0

7

Pen

gem

bang

an T

anam

an S

ayur

an11

8.27

0.00

0,00

113

.507

.250

,00

95,9

7

Pen

gad

aan

Sara

na d

an P

rasa

rana

P

erik

anan

Tan

gka

p 2

37.9

50.0

00,0

0 1

45.

355

.000

,00

61,0

9

Pen

gem

bang

an S

iste

m B

udid

aya

Ikan

Air

Lau

t 1

37.2

20.4

00,0

0 1

20.7

56.0

00,0

0 88

,00

Pen

gem

bang

an S

DM

dan

P

eng

uasa

an T

ekno

log

i P

enan

gka

pan

Ikan

13

6.15

0.00

0,00

1

13.16

6.20

0,00

83

,12

Kont

ribu

si

sekt

or

perd

agan

gan

da

lam

PD

RB

27%

25,8

0%95

,50%

Tid

ak m

emer

luka

n P

rog

ram

/Ke

gia

tan

untu

k Ca

paia

n K

iner

ja in

i

Men

ing

katn

ya

pem

berd

ayaa

n ek

onom

i m

asya

raka

t

Kont

ribu

si

sekt

or in

dust

ri

peng

olah

an

terh

adap

P

DR

B

6,73

%6,

68%

99,3

0%T

idak

mem

erlu

kan

Pro

gra

m/

Keg

iata

n un

tuk

Capa

ian

Kin

erja

ini

Men

ing

katn

ya

kese

jah

tera

an

sosi

al m

asya

raka

t

Per

sent

ase

penu

runa

n pe

nyan

dang

m

asal

ah

kese

jah

tera

an

soai

al (P

MK

S)

15%

2,3

4%

15,6

0%P

embe

rday

aan

faki

r m

iski

n,

kom

unit

as a

dat

terp

enci

l (K

AT)

dan

peny

anda

ng m

asal

ah

kese

jah

tera

an s

osia

l (P

MK

S)

lain

nya

352

.970

.000

,00

286

.028

.228

,00

81,0

3

Pel

ayan

an d

an r

ehab

ilita

si

kese

jah

tera

an s

osia

l 2

.33

5.71

0.00

0,00

2

.23

6.79

4.8

00,0

0 95

,77

Pem

bina

an a

nak

terl

anta

r 1

31.1

00.0

00,0

0 1

20.5

93.9

65,0

0 91

,99

Pro

gra

m p

embe

rday

aan

kele

mba

gaa

n ke

seja

hte

raan

sos

ial

973

.580

.000

,00

94

9.97

4.0

38,

00

97,5

8

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katn

ya

Keh

idup

an

Ber

agam

a,

Ber

buda

ya d

an

berd

emok

rasi

Per

sent

ase

ko

nflik

an

tar

umat

be

rag

ama

0%0%

100%

Pen

ing

kata

n P

eran

foru

m

Kew

aspa

daan

Din

i Mas

yara

kat

Kota

Ta

njun

gpi

nang

2

97.10

0.00

0,00

2

89.7

75.

640,

00

97,5

3

Pen

ing

kata

n P

eran

an K

omun

itas

In

telij

en D

aera

h (K

OM

IND

A)

164

.824

.000

,00

129

.383

.380

,00

78,5

Fasi

litas

i For

um K

eruk

unan

Um

at

Ber

gam

a 1

40.

555.

000,

00

108

.487

.24

0,00

7

7,18

Per

sent

ase

konfl

ik a

ntar

su

ku

0%0%

100%

Pen

ing

kata

n pe

rana

n fo

rum

pe

mba

uran

keb

ang

saan

283

.458

.000

,00

267

.057

.000

,00

94,2

1

Fasi

litas

i pen

gem

bang

an a

ktifi

tas

pag

uyub

an 1

62.7

25.0

00,0

0 1

35.

397

.800

,00

83,2

1

Per

sent

ase

part

isip

asi

mas

yara

kat

dala

m p

emilu

78%

58%

74,3

5%Ko

ordi

nasi

Pem

ilu K

epal

a D

aera

h

Kota

Tan

jung

pina

ng

297

.350

.000

,00

226

.607

.350

,00

76,2

1

Kam

pany

e D

amai

Jel

ang

Pem

ilu

Kepa

la D

aera

h T

ahun

201

8 2

09.8

47

.000

,00

199

.34

9.65

0,00

95

Pen

ing

kata

n P

erti

sipa

si

Mas

yara

kat

Men

gg

unak

an H

ak P

ilih

1

51.0

20.0

00,0

0 1

34

.23

9.00

0,00

88

,89

Tim

Pem

anta

uan,

Pel

apor

an D

an

Eval

uasi

Per

kem

bang

an P

olit

ik D

i D

aera

h

94

.010

.000

,00

93

.157

.210

,00

99,0

9

Men

ing

katk

an

pem

bang

unan

dan

pe

mbe

rday

aan

gen

der

Inde

ks

pem

bang

unan

g

ende

r (IP

G)

92,5

4%

96,4

6%10

4,2

3%

Waw

asan

Nus

anta

ra P

enin

gka

tan

Kual

itas

Hid

up d

an P

erlin

dung

an

Per

empu

an

199

.900

.000

,00

199

.473

.500

,00

99,7

9

Per

an P

emer

inta

h D

alam

M

enin

gka

tkan

SD

M P

erem

puan

dan

A

nak

100

.000

.000

,00

98.

745.

000,

00

98,7

8

Inde

ks

pem

berd

ayaa

n g

ende

r (ID

G)

70,9

2%70

,33

%99

,16%

Pem

aham

an K

eset

araa

n G

ende

r da

n Ke

gia

tan

PP

RG

Kot

a Ta

njun

gpi

nang

82.

675.

000,

00

79.

176.

270,

00

95,7

7

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Par

tisi

pasi

Per

empu

an D

alam

P

emba

ngun

an K

ota

Tanj

ung

pina

ng 1

10.4

75.

000,

00

108

.77

7.0

00,0

0 98

,46

Ope

rasi

onal

dan

fasi

litas

i P

embe

rday

aan

Dh

arm

a W

anit

a 2

69.2

00.0

00,0

0 2

28.8

64.5

78,0

0 85

,02

Pen

ing

kata

n da

n P

embi

naan

PK

K

Kota

Tan

jung

pina

ng 6

10.7

50.0

00,0

0 6

06.16

6.89

8,00

99

,25

Pen

ing

kata

n K

apas

itas

Per

an S

erta

da

n Ke

seta

raan

Gen

der

Dal

am

Pem

bang

unan

184

.500

.000

,00

183

.499

.500

,00

99,4

6

Terl

aksa

nany

a P

emer

inta

han

yan

g

bers

ih ,

tran

spar

an

dan

akun

tabe

l yan

g

bero

rien

tas

pada

pe

ayan

an p

ublic

da

n m

enin

gka

tnya

ku

alit

as

pere

ncan

aan,

pe

ngan

gg

aran

da

n pe

ngen

dalia

n pr

ogra

m s

erta

ke

gia

tan

Opi

ni a

tas

peny

ajia

n LK

PD

WT

PW

TP

Terc

apai

Rev

iew

Lap

oran

Keu

ang

an

pem

erin

tah

Kot

a Ta

njun

gpi

nang

da

n R

evie

w R

enca

na K

egia

tan

Ang

gar

an S

KP

D

296

.910

.000

,00

266

.53

2.3

25,0

0 89

,77

Nila

i has

il ev

alua

si S

AK

IP

pem

erin

tah

Ko

ta

Tanj

ung

pina

ng

AB

BB

elum

te

rcap

aiP

enyu

suna

n La

pora

n A

kunt

abili

tas

Kin

erja

Inst

ansi

Pem

erin

tah

(LA

KIP

) Ko

ta T

anju

ngpi

nang

dan

Eva

luas

i SA

KIP

OP

D

205

.390

.000

,00

86.

909.

048,

00

42,

31

Has

il pe

nila

ian

mat

urit

as S

PIP

pe

mer

inta

h

Kota

Ta

njun

gpi

nang

leve

l 4Le

vel 3

Bel

um

terc

apai

Impl

emen

tasi

SP

IP D

iling

kung

an

Pem

erin

ta K

ota

Tanj

ung

pina

ng 1

10.0

00.0

00,0

0 8

6.67

4.8

00,0

0 78

,80

Men

ing

katn

ya

pela

yana

n pu

blik

ya

ng e

fisie

n da

n ef

ekti

f

Inde

ks

kepu

asan

m

asya

raka

t te

rhad

ap

pela

yana

n pu

blik

Bai

kB

aik

Bai

kP

enyu

suna

n La

pora

n SK

M

terh

adap

pel

ayan

an p

eriz

inan

32.

930.

000,

00

32.

518.

700,

00

98,7

5

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katn

ya

peru

sah

aan

swas

ta

dan

nila

i inv

esta

si

dala

m m

aupu

n lu

ar n

eger

i yan

g

men

anam

kan

mod

al

Nila

i inv

esta

si

PM

A

US$

1.0

00.0

00U

S$ 2

.929

.655

292%

Tran

ing

Kom

unik

asi e

fekt

if da

n pe

ngem

bang

an k

epri

badi

an 1

45.

44

4.8

00,0

0 1

34

.489

.760

,00

92,4

7

Nila

i inv

esta

si

PM

DN

Rp3

20.0

00.0

00.0

00R

p570

.706

.583

.002

178%

Pen

ing

kata

n pe

mba

ngun

an

koor

dina

si p

enan

aman

mod

al 1

02.6

96.11

1,00

101

.03

0.3

08,0

0 98

,38

Pen

ing

kata

n ke

gia

tan

pem

anta

uan,

pem

bina

an d

an

peng

awas

an p

elak

sana

an

pena

nam

an m

odal

58.

606.

100,

00

55.

402

.135,

00

94,5

3

Pem

bang

unan

sar

ana

dan

pras

aran

a 1

15.0

00.0

00,0

0 1

14.5

55.0

00,0

0 99

,61

Pen

gen

dalia

n da

n m

onit

orin

g

peri

zina

n 7

0.09

1.200

,00

60.

718.

500,

00

86,6

3

Men

ing

katk

an

usah

a ke

pari

wis

ataa

n

Per

sent

ase

peni

ngka

tan

pem

asar

an

pari

wis

ata

10%

16,0

7%

160%

Pen

yedi

aan

Sara

na D

an P

rasa

rana

P

rom

osi P

ariw

isat

a 1

58.4

00.0

00,0

0 1

57.7

40.

000,

00

99,5

8

Pen

gem

bang

an W

awas

an

Par

iwis

ata

Dae

rah

1

83.9

07.3

00,0

0 1

82.9

66.3

42,

00

99,4

9

Fasi

litas

i Per

cepa

tan

Pem

bang

unan

Keb

uday

aan

Dan

P

ariw

isat

a Ko

ta T

anju

ngpi

nang

40.

500.

000,

00

36.

717

.200

,00

90,6

6

Men

ing

katk

an

pele

star

ian

dan

peng

emba

ngan

bu

daya

loka

l

Per

sent

ase

buda

ya

loka

l yan

g

dile

star

ikan

da

n di

kem

bang

kan

42%

83,3

3%

198,

40%

Fasi

litas

i Per

kem

bang

an

Kera

gam

an B

uday

a D

aera

h

195

.500

.000

,00

195

.163

.850

,00

99,8

3

Fasi

litas

i Pen

yele

ngg

araa

n Fe

stiv

al

Bud

aya

Dae

rah

393

.97

7.9

00,0

0 3

92.2

25.3

00,0

0 99

,56

Fest

ival

Pul

au P

enye

ngat

5

01.4

50.0

00,0

0 4

97.6

29.4

00,0

0 99

,24

Apr

esia

si B

uday

a D

aera

h 1

87.3

00.0

00,0

0 1

86.3

56.2

99,0

0 99

,5

Pen

yusu

nan

Pok

ok P

okok

Pik

iran

Ke

buda

yaan

Dae

rah

7

0.00

0.00

0,00

6

9.63

6.90

0,00

99

,48

Men

ing

katk

an

pem

uda

yang

m

andi

ri, i

nova

tif,

prod

ukti

f

Per

sent

ase

pe

mud

a ak

tif

50%

63,2

%12

6%P

eng

emba

ngan

Waw

asan

Ke

pem

udaa

n A

ntar

Dae

rah

154

.400

.000

,00

- -

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Jam

bore

Pem

uda

Indo

nesi

a (J

PI)

63

.825

.000

,00

59.

950.

200,

00

93,9

3

Pen

dala

man

Pem

aham

an N

ilai N

ilai

Bh

inek

a Tu

ngg

al Ik

a 1

70.5

00.0

00,0

0 6

4.6

65.5

00,0

0 37

,93

Kem

ah P

emud

a Ke

bhin

ekaa

n Ko

ta

Tanj

ung

pina

ng 1

98.0

00.0

00,0

0 1

91.2

45.

800,

00

96,5

9

Pes

ta S

iag

a P

ram

uka

Kota

Ta

njun

gpi

nang

172

.34

0.00

0,00

1

66.4

42.

873

,00

93,6

8

Pem

beri

an P

enyu

luh

an T

enta

ng

Bah

aya

Nar

koba

Bag

i Pem

uda

150

.000

.000

,00

14

0.89

7.2

00,0

0 93

,93

Per

sent

ase

pem

uda

yang

be

rwir

ausa

ha

10%

13,7

1%13

7,10

%

Men

ing

katn

ya

pres

tasi

ola

hra

ga

ung

gul

an

Jum

lah

Atl

it

olah

rag

a un

gg

ulan

yan

g

berp

rest

asi

dala

m

kom

peti

si

nasi

onal

dan

re

gio

nal

80

oran

g

90 o

rang

112,

50%

Pem

bina

an A

tlit

PO

PD

A

Tanj

ung

pina

ng

286

.900

.000

,00

27

5.82

0.3

00,0

0 95

,95

9011

2,50

%

Jum

lah

cab

ang

ol

ahra

ga

ung

gul

an y

ang

be

rpre

stas

i da

lam

ko

mpe

tisi

Reg

iona

l7

Cab

or9

Cabo

r12

8,50

%P

enye

leng

gar

aan

O2S

N S

ekot

a Ta

njun

gpi

nang

667

.020

.000

,00

628

.574

.219

,00

94,2

4

Kom

peti

si C

aban

g O

lah

rag

a T

ing

kat

Pel

ajar

1

48.

590.

000,

00

- 0

Pek

an O

lah

rag

a P

elaj

ar D

aera

h 1

.382

.215

.000

,00

1.3

19.5

52.7

90,0

0 95

,47

Nas

iona

l 4

Cab

or7

Cab

or

175%

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katk

an

Kual

itas

P

emen

faat

an

Rua

ng d

an

Ling

kung

an h

idup

Per

sent

ase

Jum

lah

P

ener

tiba

n P

emba

ngun

an

terh

adap

R

TR

W

90%

91,6

3%

101,8

0%Ko

ordi

nasi

Keg

iata

n P

emba

ngun

an

Ber

kela

njut

an (S

uist

aina

ble

Dev

elop

men

t)

53

6.20

0.00

0,00

5

10.12

0.21

0,00

95

,14

Koor

dina

si B

adan

Koo

rdin

asi

Pen

ataa

n R

uang

Dae

rah

(BK

PR

D)

Kota

Tan

jung

pina

ng

73

5.85

0.00

0,00

7

07.0

73.3

49,

00

96,0

9

Pen

gem

bang

an S

iste

m In

form

asi

Pen

gem

bang

an W

ilaya

h B

erba

sis

Web

GIS

378

.800

.000

,00

368

.222

.77

7,0

0 97

,21

Capa

ian

kine

rja

peni

ngka

tan

kebe

rsih

an

dan

kete

duh

an

(AD

IPU

RA

)

AD

IPU

RA

AD

IPU

RA

Terc

apai

Koor

dina

si P

enila

ian

Kota

Seh

at /

AD

IPU

RA

396

.450

.000

,00

24

5.19

7.5

18,0

0 61

,85

Pen

gaw

asan

Pel

aksa

naan

Ke

bija

kan

Bid

ang

Lin

gku

ngan

Hid

up 6

8.3

50.0

00,0

0 5

7.4

42.

027

,00

84,0

4

Men

ing

katn

ya

Kuan

tita

s P

emba

ngun

an

Infr

astr

uktu

r ya

ng b

erw

awas

an

Ling

kung

an

Per

sent

ase

Pan

jang

Jal

an

dala

m k

ondi

si

man

tap

96%

125,

12%

132,

50%

Bel

anja

Mod

al J

alan

, Iri

gas

i, da

n Ja

ring

an –

pen

gad

aan

Jala

n K

abup

aten

/Kot

a

57

5.00

0.00

0,00

5

70.14

6.50

0,00

99

.16

Per

enca

naan

reh

abili

tasi

/pe

mel

ihar

aan

jala

n 2

81.6

40.

500,

00

270

.778

.070

,00

96.14

Reh

abili

tasi

/pem

elih

araa

n ja

lan

105

.000

.000

,00

102

.882

.460

,00

97.9

8

Pem

elih

araa

n R

utin

Jal

an

(sw

akel

ola)

161

.758

.000

,00

152

.758

.000

,00

94.4

4

Pem

elih

araa

n ru

tin

berk

ala

jala

n lin

gku

ngan

(sw

akel

ola)

226

.54

6.4

22,0

0 1

81.16

5.66

3,0

0 79

.97

Per

sent

ase

Pen

urun

an

Tit

ik G

enan

gan

A

ir

100%

138%

138%

Nor

mal

isas

i sal

uran

dra

inas

e /

gor

ong

– g

oron

g 4

79.6

16.4

21,0

0 4

47

.587

.999

,00

93.3

2

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Men

ing

katn

ya

Kual

itas

P

emuk

iman

Per

sent

ase

Rum

ah L

ayak

H

uni

1,95%

6,73

%3

45,

13%

Pen

ing

kata

n ku

alit

as p

erum

ahan

ka

was

an p

emuk

iman

kum

uh 2

.307

.000

.000

,00

1.7

43

.772

.563

,00

75,

59

Per

sent

ase

Pen

ang

anan

K

awas

an

Kum

uh

29,2

5%3

5,84

%12

2,52

%P

enda

mpi

ngan

ban

tuan

da

na in

vest

asi s

atua

n ke

rja

pem

bang

unan

infr

astr

uktu

r pe

muk

iman

160

.000

.000

,00

123

.212

.915

,00

77

,01

Pen

dam

ping

an d

ana

bant

uan

stim

ulta

n pe

rum

ahan

sw

aday

a (B

SPS)

38.

600.

000,

00

37

.960

.000

,00

98,3

4

Pen

ing

kata

n ku

alit

as p

erum

ahan

sw

aday

a (D

AK

) 1

.44

5.4

80.0

00,0

0 1

.43

8.65

5.53

7,0

0 99

,53

Per

sent

ase

Pen

gur

ang

an

Sam

pah

D

iper

kota

an

7,5

2%8,

30%

110,

37%

Pen

yedi

aan

pras

aran

a da

n sa

rana

pe

ngol

ahan

per

sam

pah

an 1

32.

000.

000,

00

13

1.296

.084

,00

99,4

7

Pen

yedi

aan

pera

lata

n ke

bers

ihan

pe

rtam

aman

an k

eber

sih

an d

an

pem

akam

an

913

.678

.500

,00

911

.000

.488

,00

99,7

1

Ope

rasi

onal

UP

TD

TPA

dan

IPL

688

.790

.000

,00

64

5.4

74.2

95,0

0 96

,51

Pen

ing

kata

n op

eras

i dan

pe

mel

ihar

aan

pras

aran

a da

n sa

rana

per

sam

pah

an

4.2

80.0

00.0

00,0

0 4

.264

.490

.788

,00

99,6

4

Pen

ing

kata

n sa

rana

dan

pra

sara

na

kebe

rsih

an (D

AK

) 6

97.0

00.0

00,0

0 5

79.8

84.0

00,0

0 83

,2

Sasa

ran

Stra

tegi

sIn

dika

tor

Kine

rjaTa

rget

Real

isas

iCa

paia

n Ki

nerja

Kegi

atan

Ang

gara

n%

Pagu

(Rp)

Real

isas

i (Rp

)


Documents

daftar · 2020-01-28 · daftar isi 3 8 16 19 24 50 5 14 18 21 25 56 Kata Pengantar Penetapan Kinerja Maksud & Tujuan LAKIP Sistematika Pelaporan Kinerja Rencana Strategis Ikhtisar