Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

{wEks Kepala BP3TKI \/

D enp asar Sidang Perdana* Diduga Mark Up Pembelian Tanah CapaiRp 2,2 Miliar

TERDAKWA, Wayan Pageh di ruang tunggLr sidang Tipikor, kemarin'

DENPASAR, NusaBaliMantan Kepala BP3TKI (Badan

Pelayanan Penempatan dan Per-lindungan Tenaga Keria Indo n'esia) Denpasar, Wayan Pageh dan

Peiabat Pambuat Komibnen IPPK],Prio AdiSantosa meniahni sidangperdana di Pengadilan TiPikorDenpasar pada, Rabu [26/B).redria terdikwa didakwa mela-kukan mark up harga Pengadaanhhan untuk kantor BP3TKI DenP-

asar hingga mengakibatkan ke-rugian negara Rp 2,2 miliar'

Dalam dakwaan Yang diba'cakan di hadapan majelis hakimoimpinan Edward Harris Sinaga,jaksi Penuntut Umum (lPUl' Gusti

Ayu Rai Artini mengungl(apkankisus ini berawal dari Pem-bansunan qedunq BP3TKI Ball di

;ala"n Daniu TemPe' DenPasarpada 2013 lalu.-

Dalam Pembangunan tersebut,terdakwa I Wayan Pageh menj-abat sebagai Kepala BP3TKI Bali

iuqa rneniadi KPA (Kuasa PenB-guna Anggaran) dan Prio sebagaiKabag TU yang iuBa menlatratsebasai PPK dalam Proyek ini Saal

iur, Pageh membelrtanah seluas 4,5

are di Jalan Danau TemPe 29

Denpasar milik I Nyoman Gede

Patamartha.

Namun pengadaan lahante rseb ut tidak melalui Prosesselringqa tidak memenuhi syaratPasalnya, Pageh dan Piio sertapanitia pengadaan tidak memPer-iimbangKan ha rga dari BPNDe n pasar

"Waktu itu BPN menetapkanharsa Rp 6,6 iuta Per m2 TaPiuks-iran harga resml dari BPN

tersebut tidak digunakan," ielasJPU, Sehin itu, dokumen Pengadaandibuat secara formalitas dan bnpape ne tapj n harga Perkiraansendiri. Panitia juga tidak mel-akukan penunjukan Penyediabarang dan melakukan mark uP

harga dari Rp 4,5 miliar meniadiRp 6,7 miliar.-

"Akibatnya negara dirugikanhingga Rp 2,2 miliar. Ini sesuaihasil audit BPK," tegasnya.

Akibat perbuatannYa, keduaterdakwa dijerat Pasal 2 aYat (1)UU No 31 tahun 1999 Yang telahdisempurnakan meniadi UU No 20tahun 2001 tentang Pemberan-tasan Tipikor Jo pasal 55 ayat [1)ke 1 KUHB serb dakwaan subslderpasal 3 ayat [l) UU Yang sama'

tJsai sidang, Pageh melalulkuasa hukumnya menyatakantidak akan mela ku kan eksePsi

[kebcrabn abs dakwaan). ib rez

---II,

IIt;

IIlar .iI ..d

t.I

\I

5

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

@!

d.i n.'tb\Ja,i'

IB OkaDivonis1,5 lhhun Peni ah

* Sebagai PPK ddam Kasus'Korupsi Pipanisasi Karangasem

Putusan lebihringan dari tuntutanJPU yang menuntut

terdakwa denganhukuman 2 tahunpenjara ditambahdenda Rp 50 jutasubsider 6 bulan

penjara.

DENPASAR, N usaBaliMantan PPTK (Pejabat Pe-

laksana Teknis Kegiatan), ldaBagus Made Oka akhirnya divo-nis 1,5 tahun penjara dalamkasus korupsi pipanisasi Ka-rangasem di Pengadilaf Tipi-kor Denpasar pada, Rabu (26/8), Putusan ini sama denganhuku ma n yang dilaruhkan irn-tuk eks Kepala Dinas PU Kar-angasem/ I Wayan A rnawadalam kasus yang sama.

Dalam amar putusan yangdibacakan majelis hakim pim-

pinan Hasoloan Sianturi me-nyatakan terdakr4ra, IB MadeOka terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah karename la ku kan korupsi secarabersama-sama dan berkelan-jutan dalam proyek pipanisasinarangasem.

Setelah mempertimbanpkanhal membe ratlian, yaitu t'idakmendukung upaya pemerintah

dalam pemberantasan korupsi,serta hal meringankan sopandalam sidang d1n memiiikitanggungan keluarga, ma jelishakim akhirnya men jatuh ka nputusan, "Menjatuhkan huku-man penjara sehma satu tahundan enam bulan penjara dik-urangi masa penahanan denga-n perintah tetap ditahan," jelasHasoloan dalam amar putu-sannya.

Selain itu, IB Made Oka iugadijatuhi hukuman ta m bahanberupa denda Rp 50 juta ataubisa diganti dengan pidanapenjara selama 3 bulan. Hu-kuman ini sendiri lebih ringandari tuntutan laksa PenunlutUn1ym.(lPU), Putu cede luliar-sada yang menuntut terdakwadengan hukuman 2 tahun penj-ara ditambah denda Rp 50 jutasubsider 6 bulan penjara.

Usai putusan, baik JPU danterdakwa melalui kuasa hu-kumnya menyatakan p i kir-p ikir atas putusan majelishakim.

w1

#t

t

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Ntt''#'r[ fli

Edisi

Hal t

Dalam dakwaan d ijelaskanterdakwa IB Made Oka asalBanlar Brahmana, Sibetan,Bebandem, Karangasem iniawalnya dituniuk oleh BupatiKarangasem, Wayan Geredegpada 2008 sebagai PPTK dalam

f royek pengadaan konstruksiair bersih dan pengembanganair minum di Karangasem.

Dalam proyek Yang a kanmemasang PiPa untuk me-ngaliri air di empat kecamatan

sepaniang 62 kilometer inid iikuti l6 Peserta hlang (Fngan

13 perusahaan Yang langsungmensaiukan Penawaran. Saatitu, p-enawarjn terendah dila-kukan PT Waskita Karyabekeriasama dengan PT DutaKarva denqan nilai PenawaranRD 26,4 miliar. sementara PT

Adhi Karya menawar RP 27mil iar.

Namun saat itu PT AdhiKarya yang d imenanekan danPT Waskita Karya d iiad I kancadangan. Setelah membuatperjanfian yang diandatanganiKadis PU, Arnawa @ngan

Kepala Divisi Vll PT AdhiKarvi, lmam Wiiaya SantosaItersangka dalam berkas ter-iisah), proYek Yang melintasdi empat kecamatan, YaltuKaransasem, Abang, Kubu danMansiis itu d imulai. Dalamp"mitlngan PiPa inilah akhir-ny" ditemukan Pe nye le-wengan.

Pasalnva, PT Adhi Ka ryamengguna kan PiPa Yang tidaksesuai dengan konfak. Namunterdakwa menyetujui has ilpelaksanaan Pekeriaaan ter-sebut, vakni PT Adhi KarYavans iuia disetujui konsultanf"ngaw-s cV Tri Mata. Design.Padahal bahannYa tidak sesualdengan pe rianjian dan bert-entansai dengan kete n tua n

Peratu"ran Perintah N omor 58Tahun 2008 tentang Penge-lolaan keuangan daerah.

Selain itu terdakwa iugamenandatangani surat Per-mintaan Pem bayaran {SPPJ atas

orovek vanq tidak sesualinei ifiLisi iersebut Hasilpemeriksaan ahli lTB, bahwayang terPasang dl laPangantidak sesuai &ngan spesltlkaslDenaniian keria.' Sementara itu, dari hasilDerhitunsan BPKP Wihyah Balibisebutkin ada kerugian RP 3,7miliar dalam kasus ini. Denganrincian, pembaYaran PiPa givrahun 20b9 Rp 9,5 miliar bbihditambah PembaYaran Pe-nsadaan PiPa giv tahun 2010viitu Rp 365 juta. Totaloembaviran RP 9,8 miliar.i\ amun hasil perhitungan, nilaibarang yang diterima adalah RP

5,8 miliar dan biaya ongkosanskut Rp 307 iuta sehinggato;l Rp 6,1 miliar.6 rez

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi :

Hal : a_

l:'-. )\d,i $t;P\;.r.,;i'

Dana bansossebesar Rp 11,52miliar itu telanjur

hangus karenamasuk dalam APBD

Perubahan 2015,dan telah dialihkanuntuk kegiatan lain.

AMLAPURA, NusaBaliSurat Edaran Mendasri ten-

tang pencairan dana hibJh (ban-tuan sosial] bansos akhirnyaterbit, atas kembali berlakunyauntuk lembasa tradisional wa-lau masuk diftar non formal.Sayangnya untuk Karangasemdana bansos sebesar Rp 11J2miliar itu telanjur hangus. Se-bab anggaran Bansos tak masukdalam KUPA dan PPAS fKebi-jakan Umum Perubahan APBDdan Prioritas Plafon AnggaranSementaral Perubahan APBD2015.

Tak urulg hal ini membuatKabag Kesra (KeseiahteraanRakyatJ Setdakab Karangasemlda Bagus Cede Pidada kebin-gungan, mencari sblusi. IB GedePidada mengaku memang masihhanya sekadar mendengar atas

terbitnya SE Mendagri, tetapibelum dapat tembusan.

1.Ya, saya dengar ada SEMendagri telah terbit, saya iugadengar Provinsi Bali dan ka-bupaten lain telah bisa cairkanhibah bansos," kata IB Gede Pida-da di Amlapura, Rabu (2618). Diamenambahkan, iika SE Mendagriyang terbaru benar-benar telahberlaku, solusinya, agar pihalpimpinan eksekutif dengan leg-islatif kembali menggelar rapat,merevisi KUPA dan PPAS.

Sebab, anggaran Rp 11,52 mil-iar sedianya untukhibah bansos

I Nyoman Winata

telah dialihkan ke kegiatan lain."Bisa atau tidaknya hibah bansositu caiL tergantung pembicaraanekekutif dengan legislatif," jelasIB gede Pidada.

Secara terpisah An ggotaDPRD KaraEgasem I NyomanWinata membenarkan, sudahterbit SE Mendagri, hanya sajaproposal yang telah masuk dantelah diverifikasi, dananya ter-lanjur hangus, tak masuk KUPAdan PPAS APBD Pe rubahan2015. "Sudah terbit Surat Eda-ran Mendagri soal bansos, tidakmesti lembaga yang berbadan

lB Gede Pidada

TerhitSEMendagri,

usffSub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

Sanhqan

hukum saja kebagian hibahbansos.'Lembaga tradisionaljuga dapat, Provinsi Bali dankabupaten lain telah mencair-kan hibah bansos itu, kenapa diKarangasem tidak ikut mencair-kannya," tegas Winata.

Apalagi kata Winata tercatat689 proposal yang telah ma-suk, sempat dianggarkan diR-APBD perubahart 2015, tiba-tiba batal. Adalah hibah bansosuntuk kepentingan sosial yangmenyentuh langsung kebutuhanmasvarakat.

ni bagiqn lain Ketua Komi-si I DPRD I Komang Sudantamengaku belum dengar ada SE

Mendagri telah terbit. "Nan-ti dulu, saya belum lihat SEMendagri itu seperti apa, biartidak salah. Nanti kalau telah SE

ketemu, saya pelaiari dulu isin-yai' jelas Sudanta, politisi PDIPdari Banjar/Desa Tegallinggah,Kecamatan Karangasem.

Anggota DPRD I Wayan Suas-tika, juga mengaku mendengaradanya SE Mendagri. "Tetapi sayabelum tahu isinya," kata Suastika.

Terganj alnya pencairan hibahbansos Rp 11,526 miliar; meng-ingat sebelumnya berlaku UU No23 tahun 2014, tentang pemerin-tahan daerah, khususnya pasal298 (4) dan ayat [5), Lebih spe-

sifik lagi bunyi ayat (5) Belanjahibah sebagai mana pada aYat

[4) dapat diberikan kepada:pemerintah pusat, pemerintahdaerah, Badan Usaha Milik Neg-ara, Badan Usaha Milik Daerah,atau badan, lembaga, organisasikernasyarakatan yang berbadanhukum Indonesia,

Dari 698 proposal tersebutkatanya, di antaranya berasaldari: proposal kegiatan 68 Pro-posal, proposal pengganti 52proposal, prioritas 14 proposal,rekomendasi Bupati Karangasem40 proposal, rekomendasi WakilBupati Karangasem 157 Pro-posal, rekomendasi anggota de-wan 263 dan yang lain-lainnya.Mulanya RAB (rencana anggaranbiaya) untuk 698 proposal RP30,39 miliar, setelah direko-mendasi SKPD (satuan kerjaperangkat daerahJ menjadi RP11,526 miliar.

Bansos yang terlanjurcair atas dana APBD 2015 dianggaran induk, 269 proposalsenilai Rp 4,17 miliar berasaldari organisasi 2 proPosalsenilai Rp 120 juta, dan 267proposal berasal dari organisasikeagamaan senilai Rp 4,05 miliar.Bansos yang gagal cair darianggaran induk, 48 proposalsenilai Rp 538 juta. 6 k16

2

I