1

CRITICAL REVIEW TERHADAP MAKALAH BERJUDUL, “SUMBERDAYA ALAM, PEMBANGUNAN PERTANIAN, DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH (Mengelola Eksternalitas untuk Memperbaiki Kesejahteraan)”

Oleh :

ABDUL MUKTI

NIM 107040100111018

PROGRAM STUDI

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

2

CRITICAL REVIEW TERHADAP MAKALAH BERJUDUL, “SUMBERDAYA ALAM, PEMBANGUNAN PERTANIAN, DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

(Mengelola Eksternalitas untuk Memperbaiki Kesejahteraan)”

Makalah ini ditulis oleh sahabat sekaligus guru saya Luthfi Fatah, guru Besar

Ekonomi Sumber Daya pada Fakultas Pertanian, yang diorasikan beliau pada Sidang Terbuka

Senat Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tanggal 05 Desember 2009. Tiga

simpulan dari makalah ini ialah (1) ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tidaklah

serta merta berkorelasi positif dengan perbaikan tingkat kesejahteraan, (2) kemampuan

mengelola, ketersediaan sumberdaya, dan jumlah aset yang dimiliki adalah tiga faktor

utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pada gilirannya

mampu mengembangkan wilayah, dan (3) untuk mengelola eksternalitas agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat enam instrumen kebijakan terhadap

eksternalitas yang dapat diterapkan yaitu : (1) pengaturan langsung, (2) izin yang dapat

diperjual-belikan, (3) pajak, (4) subsidi, deposit, pembayaran polusi, (5) hak kepemilikan,

instrumen legal, dan kebijakan pengelolaan informasi, serta (6) perencanaan menyeluruh.

Kerangka fikir yang logis, dan sandaran pustaka (20 pustaka acuan) yang sangat memadai,

merupakan kekuatan dalil yang lebih dominan untuk mendukung simpulan-simpulan di

atas, (tradisi pengukuhan guru besar?), ketimbang data kuantitatif. Apalagi tiga dari 20

pustaka acuan di atas adalah tulisan beliau sendiri.

Cukup lama saya mengenal sahabat saya ini, sejak dari siswa baru SMA Negeri

Kandangan, bersama-sama pula memasuki bangku kuliah, pada jurusan Sosial Ekonomi

Pertanian Fakultas Pertanian Unlam tahun 1981 yang lalu. Saya mengenal sahabat saya ini

sebagai seorang yang jujur, ikhlas, dan cerdas. Seorang yang telah memiliki syarat minimal

untuk menuju cendekiawan sejati. Beliau seorang yang jujur, setiap ulangan atau ujian

berpantang beliau untuk curang. Sejak dulu beliau ikhlas memberikan ilmunya, walaupun

kepada rivalnya sendiri dalam merebut bintang kelas, yaitu saya sendiri. Beliau ini wajar

menjadi seorang profesor walaupun mungkin rintangan dan tantangan lebih berat dari saya,

karena beliau memang lebih cerdas dari saya. Setelah ditempa, barulah tahu emas itu tulen

atau sepuh.

Dua alinea beliau menjelaskan tentang ketersediaan sumber daya alam yang

melimpah tidaklah serta merta berkorelasi positif dengan perbaikan tingkat kesejahteraan.

3

Indikatornya adalah manfaat sumber daya alam ini belum dirasakan oleh sebagian besar

warga setempat, dan fenomena kelaparan di lumbung padi masih banyak dijumpai.

Dorongan rasa kepedulian yang tinggi terhadap problema pembangunan dari seorang

cendekiawan tampak jelas dari cara beliau menguraikannnya. Saya yakin, sebenarnya beliau

memiliki juga dukungan data kuantitatif untuk mendukung pernyataan di atas. Beliau

tentunya sangat menguasai model Social Accounting Matrix untuk mengetahui share sektor

pembangunan terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga/pengurangan kemiskinan,

karena tesis dan disertasi beliau menggunakan model atau modifikasi model dimaksud.

Memang, menurut Mc.Grath (1987) bahwa fokus model analisis SAM ini adalah menganalisa

tingkat kesejahteraan dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda.

Berdasarkan simpulan kedua, beliau menjelaskan bahwa dengan ketersediaan

sumberdaya, dan jumlah aset yang sudah kita miliki maka tinggal cara mengelolanyalah

yang sebenarnya faktor kunci untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Dalam mengelola

sumberdaya dan aset untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan tidak bisa

didekati dengan kebijakan ekonomi fiskal dan moneter semata. Otoritas pengambil

kebijakan jangan serta merta meninggalkan sektor pertanian sebagai sektor andalan, ketika

mengetahui bahwa sektor industri menjadi dominan dalam kontribusinya pada

pertumbuhan ekonomi. Secara panjang lebar beliau mengemukakan alasan-alasan untuk

mendukung pernyataan-pernyataan di atas.

Pada bahu para otoritas pengambil kebijakan tersandang banyak beban amanah

dari rakyat yang dipimpinnya. Amanah dimaksud, tiga di antaranya adalah (1) bumi, air, dan

segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, (2) setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan (3) fakir miskin dan anak-anak terlantar

ditanggung oleh negara. Jadi, membangun haruslah untuk kepentingan orang banyak, bukan

akumulasi keuntungan untuk orang per orang. Oleh karena itu, menurut Profesor Luthfi

dalam makalahnya ini, sektor pertanian jangan ditinggalkan karena (1)sebagian besar

masyarakat miskin kita adalah petani, (2) sektor pertanian memiliki keunggulan komparatif

dalam hal ketersediaan sumber daya terutama alam dan manusia, (3) pertanian menyerap

sebagian besar tenaga kerja, (4)potensi pasar produk sektor pertanian sangat luas, dan (5)

input komponen impor dalam pengembangan pertanian sangat sedikit dibandingkan

4

dengan sektor lain. Pernyataan untuk tidak meninggalkan sektor pertanian inipun didukung

oleh pustaka acuan yang cukup.

Selanjutnya dijelaskan bahwa eksternalitas adalah dampak kegiatan produksi oleh

satu pihak yang harus dipikul atau diterima oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses

tersebut. Kebanyakan eksternalitas ini tidak dapat dinilai harganya secara langsung melalui

mekanisme pasar. Tidak ada harga atas eksternalitas, karenanya harga sumber daya

umumnya terlalu murah, dan mengakibatkan proses produksi dan eksploitasi sumber daya

alam cenderung bersifat overexploited. Kondisi overexploited pada gilirannya dapat

mengganggu keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu dalam pengelolaan

sumberdaya dan asset untuk meningkatkan kesejahteraan, bahagian penting di dalamnya

adalah pengelolaan eksternalitas ini.

Sebagai simpulan ketiga, untuk mengelola eksternalitas agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, Luthfi (2009) mengutip dari Sterner (2003) terdapat enam

instrumen kebijakan terhadap eksternalitas yang dapat diterapkan yaitu : (1) pengaturan

langsung, (2) izin yang dapat diperjual-belikan, (3) pajak, (4) subsidi, deposit, pembayaran

polusi, (5) hak kepemilikan, instrumen legal, dan kebijakan pengelolaan informasi, serta (6)

perencanaan menyeluruh. Menurut Luthfi (2009) selanjutnya bahwa pemilihan instrumen

kebijakan di atas tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, terutama berkaitan dengan

penilaian kondisi saat ini dan kondisi masa datang sebagai tujuan yang ingin dicapai,

sehingga informasi sangatlah penting.

Menyangkut penilaian, saya berpendapat bahwa negara kita dalam hal ini

pemegang otoritas kebijakan sudah mulai mengintroduksi valuasi ekonomi terhadap

sumber daya alam dan lingkungan dalam mendasari berbagai kebijakan. Menurut Adipuro

(2009) Sejarah valuasi lingkungan, khususnya di AS, sebenarnya sangat terkait dengan

proyek air. Tahun 1902 ketika AS mengeluarkan River and Harbour Act, undang-undang ini

mengamanatkan pembentukan Board of Engineers untuk melakukan penilaian terhadap

proyek-proyek navigasi. Dalam pelaksanaan penilaian, dewan insinyur ini diminta untuk

mempertimbangkan manfaat komersial untuk diperbandingkan dengan biaya yang

dikeluarkan. Tahun 1934 National Resources Board membentuk Komite Sumberdaya Air dan

meminta komite ini untuk mengembangkan sistem distribusi biaya air yang adil dengan

memasukkan juga perhitungan akuntansi sosial air. Tahun 1936 dengan Flood Control Act,

5

1946 dengan Sub Committee on Benefits and Costs of Federal Inter-Agency River Basin

Committee, dan tahun 1950 dengan publikasi Green Book yang berusaha mengkodifikasikan

prinsip-prinsip analisis biaya dan manfaat, adalah beberapa kegiatan tentang air lain yang

terkait dengan valuasi lingkungan. Namun dalam perkembangannya valuasi air atau

pemberian nilai moneter untuk air justru tertinggal dibandingkan dengan valuasi untuk

barang lingkungan yang lain, seperti hutan atau udara bersih. Di beberapa provinsi di

Indonesia sudah menerapkan valuasi air ini untuk mendasari kebijakannya. Wurjanto (2005)

menyatakan bahwa pendekatan perhitungan ekonomi untuk jasa ekosistem dan sumber

daya alam (economic valuation) dewasa ini semakin popular di dunia konservasi alam dan

perlindungan hutan. Buku berjudul, “Buku Pedoman Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi

Laut” telah diterbitkan tahun 2003 oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut,

Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta banyak lagi

contoh-contoh bahwa valuasi sudah mulai diintroduksi. Dengan valuasi ekonomi ini dapat

dijadikan dasar terhadap kebijakan (a) izin yang dapat diperjual-belikan, (b) pajak, (c)

subsidi, deposit, pembayaran polusi.

Terkait dengan kebijakan (a) pengaturan langsung, (b) hak kepemilikan, instrumen

legal, dan kebijakan pengelolaan informasi, serta (c) perencanaan menyeluruh saya

berpendapat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup sudah cukup lengkap mengaturnya. Abadi (2010) dan Roosita (2009) menjelaskan

dengan cukup lengkap mengenai RPPLH, KLHS, dan AMDAL berdasarkan UU dimaksud dan

kaitannya dengan kebijakan dimaksud.

Saya masih ingat dan juga beliau juga tentu masih ingat, apa yang dikatakan oleh

Profesor Ismet Ahmad, guru kita, kunci keberhasilan untuk mengelola yang baik terletak dari

baiknya niat dalam hati sanubari pengelolanya. Dalam kitab-kitab klasik, penyandang

amanah seharusnya adalah seorang yang jujur. Orang yang jujur memiliki ciri-ciri (1)lisan

dan tulisannya tidak mengandung kebohongan, (2)amal perbuatan dan tingkah lakunya

sesuai maksud hatinya, (3)ikhlas, tanpa vested interest, (4)konsisten dan menepati janji.

Saya merasa yakin tidak ada kesulitan bagi para otoritas pengambil keputusan yang amanah

bekerjasama dengan ilmuwan yang cendikia untuk mengelola eksternalitas agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6

Pesan moral dan pesan ilmiah di atas mari kita dengungkan bersama. Profesor Luthfi

sudah memulainya, kita melanjutkannya. Kita dakwahkan dengan hikmah, kita mau’izahkan

dengan hasanah, kita argumentasikan dengan bijak agar penyandang amanah tahu dan

sadar untuk menunaikan amanah yang disandangnya itu. Menyampaikan “pesan/risalah”

dan mencarikan solusi atas permasalahan pembangunan lainnya adalah kewajiban kita

sebagai ilmuwan yang cendekia.

PUSTAKA ACUAN

Abadi, A.L., 2010. RPPLH, KLHS, dan AMDAL. Microsoft Power Point Bahan Kuliah AMDAL

Program S3 PSAL UB-Unlam. Banjarbaru. Adipuro, W.H., 2009. Valuasi Air. Amrta Institute TIFA Foundation. Semarang. http://issuu.com/tifafoundation/docs/penelitian-valuasi-air. 2 Desember 2010 Anonimous, 2003. Buku Pedoman Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Laut. Direktorat

Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.

McGrath, M.D., 1987. What Can Economists Do with South Africa’s SAMs. Development

Southern Africa, 4(2):301-311. Roosita, H., Ir. MM., 2009. 10 Fakta AMDAL. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta Soendjoto, M.A., dan A. Kurnain, 2010. Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif

Kesejahteraan dan Keberlanjutan. Universitas Lambung Mangkurat Press, Banjarmasin.

Wurjanto, D., (2005). Menghitung Sumber Daya Alam Melalui Valuasi Ekonomi. Medan.

http://www.conservation.or.id/tropika/tropika.php?catid=34&tcatid=415. 30 Nopember 2010