Click here to load reader

CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Hingga akhir Keuangan Mencuri- gakan (LTKM) 3 B. Laporan

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan...

  • STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

    Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

    PENDANAAN TERORISME

    BULLETIN

    DESEMBER2016

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

  • 1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    bps

    Halaman

    Ringkasan Eksekutif 1

    Ringkasan Statistik 2

    Laporan Transaksi 3

    A. Laporan Transaksi

    Keuangan Mencuri-

    gakan (LTKM) 3

    B. Laporan Transaksi

    Keuangan Tunai

    (LTKT) 12

    C. Laporan Pembawaan

    Uang Tunai (LPUT) 14

    D. Laporan dari Penyedia

    Barang dan Jasa 17

    E. Laporan Transfer Dana

    dari/ke Luar Negeri 19

    F. Laporan Penundaan

    Transaksi (LPT) 22

    Analisis dan Pemeriksaan 26

    A. Hasil Analisis (HA) 26

    B. Karakteristik

    Terlapor HA 31

    C. HA Terkait

    Pendanaan Terorisme 34

    D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

    E. Tindak Lanjut terhadap

    HA/HP 39

    F. Permintaan Informasi

    Kepada PJK/PBJ Terkait

    Hasil Analisis 41

    G. Pengaduan

    Masyarakat 43

    Lain-lain 45

    A. Putusan Pengadilan

    Terkait TPPU 45

    B. Keterangan Ahli 48

    C. Audit 50

    D. Pertukaran

    Informasi Antar FIU 52

    E. Nota Kesepahaman

    (MoU) 54

    Volume 82/Thn VII/2016

    Desember 2016

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    Volume 36/Thn IV/2013

    Maret 2013

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    D AF T AR I S I :

    R i n g k a s a n E k s e k u t i f

    Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia

    Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

    2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

    3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

    Hingga akhir tahun 2016, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Desember 2016 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 439,0 ribu LTKL, 260,4 ribu LTKT, 4,4 ribu LTKM, dan 3,1 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 39.393.101 laporan atau meningkat sebanyak 29,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2015. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Desember 2016 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,9 persen. Penurunan terbesar terjadi pada penerimaan LTPBJ dan LTKL, yakni masing-masing sebesar 20,3 persen dan 18,4 persen.

    Terkait fungsi analisis, selama Desember 2016, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 27 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 10 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 20 HA (54,1 persen).

    Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Desember 2016, terdapat 4 penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian /Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 86 HP, dengan rincian 35 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 4 HP masing-masing ke Penyidik BNN dan DJBC.

    Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir tahun 2016 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

    Semoga buku ini dapat bermanfaat.

    Jakarta, Januari 2017

    KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

    B u l l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    B u l e t i n S t a t i s t i k

    ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

  • 2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    RINGKASAN STAT I ST I K

    L A P O R A N T R A N S A K S I

    Periode Januari 2003 s.d. Desember 2016: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Desember 2016

    sebanyak 39.393.101 Laporan.

    A. LTKM = 302.035 Laporan, bertambah 19,1 persen dibanding posisi Desember 2015. B. LTKT = 21.107.554 Laporan, bertambah 15,0 persen dibanding posisi Desember 2015. C. LTPBJ = 147.068 Laporan, bertambah 40,3 persen dibanding posisi Desember 2015. D. LPUT = 21.224 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 17.815.220 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

    Tahun 2016 (s.d. Desember 2016): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 8.906.011 Laporan

    atau naik 5,0 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2015 (c-to-c).

    A. LTKM = 48.527 Laporan, turun 14,5 persen (c-to-c). B. LTKT = 2.759.658 Laporan, naik 23,9 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 42.212 Laporan, turun 0,0 persen (c-to-c). D. LPUT = 7.304 Laporan, naik 40.477,8 persen (c-to-c). E. LTKL = 6.048.310 Laporan, turun 1,8 persen (c-to-c).

    Desember 2016: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 706.930 Laporan, atau turun 9,9 persen

    dibandingkan November 2016 (m-to-m), atau turun 6,1 persen dibandingkan Desember 2015 (y-on-y).

    A. LTKM = 4.401 Laporan, turun 5,7 persen (m-to-m), atau turun 12,5 persen (y-on-y). B. LTKT = 260.390 Laporan, naik 9,5 persen (m-to-m), atau naik 26,4 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 3.147 Laporan, turun 6,1 persen (m-to-m), atau turun 20,3 persen (y-on-y). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 438.992 Laporan, turun 18,5 persen (m-to-m), atau turun 18,4 persen (y-on-y).

    H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N

    Periode Januari 2003 s.d. Desember 2016: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

    Januari 2003 s.d. Desember 2016 sebanyak 3.703 HA yang terkait dengan 9.777 LTKM.

    A. HA - Proaktif = 1.922 HA yang terkait dengan 4.893 LTKM. - Inquiry = 1.781 HA yang terkait dengan 4.884 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.400 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 109 HA yang terkait dengan 271 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 86 Laporan.

    Tahun 2016 (s.d. Desember 2016): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Desember 2016 sebanyak 435 HA

    yang terkait dengan 435 LTKM.

    A. HA - Proaktif = 103 HA yang terkait dengan 103 LTKM. - Inquiry = 332 HA yang terkait dengan 332 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 334 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 25 HA. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 19 Laporan.

  • 3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

    (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

    Selama Desember 2016, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.401 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 220 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 5,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, atau lebih rendah 12,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Desember 2015 (y-on-y).

    Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016 mencapai sebanyak 302.035 LTKM atau bertambah 19,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2015.

    Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 238.111 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 396,7 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

    Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 369 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 52,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 47,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (50,5 persen), Jawa Barat (11,1 persen), dan Jawa Timur (7,9 persen).

    Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 91,7 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah perorangan, sedangkan 8,3 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,2 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (30,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (69,7 persen).

    Berdasarkan LTKM selama Januari 2016 s.d. Desember 2016, diketahui bahwa hanya sebanyak 27,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 72,9 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (49,9 persen), Korupsi (21,5 persen), dan Perjudian (6,7 persen).

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    TRANSAKSI

    LAPORAN

    UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

  • 4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

    Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

    Bank 36,309 70,975 2,803 26,567 2,748 2,372 25,500 123,042 159,351 149

    Ø Bank Umum 36,022 70,408 2,740 25,944 2,705 2,324 24,808 121,160 157,182 109

    ¤ Bank Milik Negara 11,096 29,311 1,397 10,866 1,221 1,331 10,023 50,200 61,296 4

    ¤ Bank Swasta 12,540 33,601 1,129 12,702 1,110 767 11,763 58,066 70,606 57

    ¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 4,543 124 1,441 309 143 1,975 7,959 16,573 28

    ¤ Bank Asing 2,615 1,566 47 446 39 50 580 2,592 5,207 11

    ¤ Bank Campuran 1,157 1,387 43 489 26 33 467 2,343 3,500 9

    Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 567 63 623 43 48 692 1,882 2,169 40

    Non Bank 27,615 61,876 2,227 30,166 1,920 2,029 23,027 115,069 142,684 220

    Ø Pasar Modal 1,088 2,201 27 437 145 156 820 3,458 4,546 33

    Ø Asuransi 2,939 12,920 371 4,672 237 322 3,267 20,859 23,798 36

    Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 0 0 13 13 14 1

    Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 22,960 1,002 14,002 273 266 6,324 43,286 44,721 25

    Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

    Asing

    22,122 21,179 647 8,738 755 883 6,915 36,832 58,954 69

    Ø Money Remittance/KUPU 30 2,462 170 2,249 379 297 4,742 9,453 9,483 37

    Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka

    Komoditi

    0 85 10 52 131 105 939 1,076 1,076 16

    Ø Koperasi 0 69 0 16 0 0 2 87 87 1

    Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2

    Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Total LTKM 63,924 132,851 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 238,111 302,035 369

    Tahun 2016Jenis PJK Pelapor

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

    2003 s.d.

    Des-2016

    Jumlah PJK Pelapor 2016

    (s.d. Des-2016)Tahun

    2011-2014

    Tahun 2015

    Jumlah

    *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Desember 2016 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Desember 2016.

    Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

    Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

    8,367

    9,678

    1,327

    432

    391

    314

    576

    3,477

    2

    7,214

    6,139

    1,576

    179

    15

    39,685

    1,387

    1,568

    1,077

    327

    145

    36

    136

    367

    0

    179

    2,765

    4

    0

    0

    7,991

    - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

    Bank Milik Negara

    Bank Swasta

    Bank Pembangunan Daerah

    Bank Asing

    Bank Campuran

    Bank Perkreditan Rakyat

    Pasar Modal

    Asuransi

    Dana Pensiun

    Lembaga Pembiayaan/Leasing

    Pedagang Valuta Asing

    Money Remittance/KUPU

    Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

    Pos dan Giro

    Total

    Sebelum berlakunya UU TPPU

    Sesudah berlakunya UU TPPU

  • 5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 2

    Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2015 s.d. Desember 2016

    5,631 5,030 4,424 4,792 4,040 3,892 3,607 3,730 2,600 5,261 3,650 3,462 4,668 4,401

    -10.7

    -12.08.3 -15.7

    -3.7-7.3 3.4

    -30.3

    102.3-30.6

    -5.2

    34.8-5.7

    - 40. 0

    - 20. 0

    0. 0

    20. 0

    40. 0

    60. 0

    80. 0

    100. 0

    120. 0

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000N

    ov-

    15

    De

    c-1

    5

    Jan

    -16

    Feb

    -16

    Mar

    -16

    Ap

    r-1

    6

    May

    -16

    Jun

    -16

    Jul-

    16

    Au

    g-1

    6

    Sep

    -16

    Oct

    -16

    No

    v-1

    6

    De

    c-1

    6

    2016

    LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

    *) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

    Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

    Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2016 s.d. Desember 2016

    Bank25,500 53%

    Non Bank23,027 47%

    Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang

    Menyampaikan LTKM Januari 2016 s.d. Desember 2016

    Bank149 40%

    Non Bank220 60%

  • 6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    115,167 157,087196,775

    253,508

    302,035

    31,021 41,920 39,688 56,733 48,527

    36.4%

    25.3%

    28.8%

    19.1%

    0

    50,000

    100,000

    150,000

    200,000

    250,000

    300,000

    350,000

    2012 2013 2014 2015 2016

    Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

    Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

    s.d. Desember 2016

    Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    31,021

    41,92039,688

    56,733

    48,527

    2,585 3,493 3,3074,728 4,044

    0

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    2012 2013 2014 2015 2016

    Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

    Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Desember 2016

  • 7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    31,021

    41,920 39,688

    56,733

    48,527

    16,835

    20,663

    23,790 26,56725,500

    14,186

    21,257

    15,898

    30,166

    23,027

    0

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    2012 2013 2014 2015 2016

    Bank + Non Bank Bank Non Bank

    Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun

    berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

    s.d.Desember 2016

    Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    2,585.1

    3,493.3

    3,307.3

    4,727.8

    4,043.9

    0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016

    Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Desember 2016

  • 8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 2

    Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

    Nanggroe Aceh Darussalam 281 789 20 33 334 0.7 -88.3 -88.3 -57.7

    Sumatera Utara 179 2,222 169 138 1,781 3.7 -22.9 -22.9 -19.8

    Sumatera Barat 20 262 21 17 196 0.4 -15.0 -15.0 -25.2

    Sumatera Selatan 67 901 64 98 1,172 2.4 46.3 46.3 30.1

    Bengkulu 12 163 9 18 114 0.2 50.0 50.0 -30.1

    Jambi 27 344 20 22 294 0.6 -18.5 -18.5 -14.5

    Riau 51 654 39 32 518 1.1 -37.3 -37.3 -20.8

    Kepulauan Riau 118 927 61 90 919 1.9 -23.7 -23.7 -0.9

    Lampung 122 1,098 79 66 1,071 2.2 -45.9 -45.9 -2.5

    Kep Bangka Belitung 7 79 6 10 124 0.3 42.9 42.9 57.0

    Banten 165 3,221 118 243 2,398 4.9 47.3 47.3 -25.6

    DKI Jakarta 2,263 26,145 2,639 2,135 24,493 50.5 -5.7 -5.7 -6.3

    Jawa Barat 472 6,333 520 591 5,402 11.1 25.2 25.2 -14.7

    Jawa Tengah 153 2,270 123 154 1,591 3.3 0.7 0.7 -29.9

    Jawa Timur 390 5,747 279 420 3,846 7.9 7.7 7.7 -33.1

    DI Yogyakarta 53 600 38 38 532 1.1 -28.3 -28.3 -11.3

    Bali 52 893 28 25 543 1.1 -51.9 -51.9 -39.2

    Nusa Tenggara Barat 12 151 10 45 240 0.5 275.0 275.0 58.9

    Nusa Tenggara Timur 1 63 7 9 88 0.2 800.0 800.0 39.7

    Maluku 2 30 1 4 87 0.2 100.0 100.0 190.0

    Maluku Utara 3 23 0 1 26 0.1 -66.7 -66.7 13.0

    Kalimantan Barat 28 393 35 23 350 0.7 -17.9 -17.9 -10.9

    Kalimantan Timur 49 592 20 30 408 0.8 -38.8 -38.8 -31.1

    Kalimantan Tengah 8 128 19 7 94 0.2 -12.5 -12.5 -26.6

    Kalimantan Selatan 18 312 17 18 208 0.4 0.0 0.0 -33.3

    Kalimantan Utara 1 1 1 2 15 0.0 100.0 100.0 1,400.0

    Sulawesi Utara 11 174 11 17 139 0.3 54.5 54.5 -20.1

    Sulawesi Selatan 110 1,027 78 79 819 1.7 -28.2 -28.2 -20.3

    Sulawesi Tengah 12 116 6 24 110 0.2 100.0 100.0 -5.2

    Sulawesi Tenggara 9 149 7 7 113 0.2 -22.2 -22.2 -24.2

    Sulawesi Barat 0 0 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Gorontalo 5 40 2 1 31 0.1 -80.0 -80.0 -22.5

    Papua 329 886 221 4 467 1.0 -98.8 -98.8 -47.3

    Papua Barat 0 0 0 0 3 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5

    Propinsi Kantor PJK Pelapor

    Kejadian Transaksi

    Jumlah LTKM% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

    pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

    - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

    - Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

    - Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

  • 9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    G

    amb

    ar 1

    . Pe

    me

    taan

    Pro

    pin

    si M

    en

    uru

    t K

    ateg

    ori

    Per

    sen

    tase

    Ku

    mu

    lati

    f LT

    KM

    Jan

    uar

    i 20

    16

    s.d

    . D

    ese

    mb

    er 2

    01

    6

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    LTK

    M M

    en

    uru

    t P

    rovi

    nsi

    Ke

    jad

    ian

    Te

    rlap

    or

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Cat

    atan

    : J

    um

    lah

    LTK

    M d

    ihit

    un

    g b

    erd

    asa

    rka

    n L

    oka

    si P

    ela

    po

    ran

    . Ju

    mla

    h L

    TK

    M t

    ida

    k M

    ence

    rmin

    kan

    Ter

    jad

    inya

    Tin

    da

    k P

    ida

    na

    .

  • 10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

    Perorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 91.7 -15.1 -15.1 -15.1

    Ø Laki-Laki 3,144 34,297 2,730 2,641 28,572 64.2 -16.0 -16.0 -16.7

    Ø Perempuan 1,632 18,084 1,546 1,412 15,912 35.8 -13.5 -13.5 -12.0

    Perusahaan/Korporasi 254 4,352 392 348 4,043 8.3 37.0 37.0 -7.1

    Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5

    Jenis Kategori Terlapor

    Jumlah LTKM% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

    Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,442 18,451 1,158 1,268 13,470 30.3 -12.1 -12.1 -27.0

    Ø Pegawai Swasta 1,098 13,588 1,198 1,046 11,420 25.7 -4.7 -4.7 -16.0

    Ø PNS (termasuk pensiunan) 799 4,443 644 336 4,513 10.1 -57.9 -57.9 1.6

    Ø Ibu Rumah Tangga 254 3,270 283 260 2,852 6.4 2.4 2.4 -12.8

    Ø Pedagang 180 2,473 151 164 1,899 4.3 -8.9 -8.9 -23.2

    Ø Pelajar/Mahasiswa 112 1,406 165 169 1,828 4.1 50.9 50.9 30.0

    Ø Profesional dan Konsultan 100 1,110 91 86 1,221 2.7 -14.0 -14.0 10.0

    Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 168 954 118 107 1,010 2.3 -36.3 -36.3 5.9

    Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

    (termasuk pensiunan)110 799 53 67 777 1.7 -39.1 -39.1 -2.8

    Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan

    Pemerintah98 898 60 60 773 1.7 -38.8 -38.8 -13.9

    Ø Pengajar dan Dosen 64 656 36 40 506 1.1 -37.5 -37.5 -22.9

    Ø Pegawai Bank 57 414 6 0 200 0.4 -100.0 -100.0 -51.7

    Ø Pengurus dan pegawai

    yayasan/lembaga berbadan hukum

    lainnya

    10 231 28 18 193 0.4 80.0 80.0 -16.5

    Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga

    dan Tenaga Keamanan15 100 19 20 170 0.4 33.3 33.3 70.0

    Ø Petani dan Nelayan 11 120 14 17 168 0.4 54.5 54.5 40.0

    Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi

    tidak berbadan hukum lainnya6 110 2 1 69 0.2 -83.3 -83.3 -37.3

    Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

    organisasi dan kelompok keagamaan5 54 9 1 50 0.1 -80.0 -80.0 -7.4

    Ø Pengurus Parpol 3 20 3 3 28 0.1 0.0 0.0 40.0

    Ø Pegawai Money Changer 0 11 0 1 4 0.0 n.a. n.a. -63.6

    Ø Pengrajin 0 6 1 1 2 0.0 n.a. n.a. -66.7

    Ø Tidak Teridentifikasi dll 244 3,267 237 388 3,331 7.5 59.0 59.0 2.0

    Total Terlapor Perseorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 100.0 -15.1 -15.1 -15.1

    Jenis Pekerjaan Utama

    Terlapor Perseorangan

    Jumlah LTKM% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

  • 11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 5

    Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

    Ø Usia Dibawah 30 tahun 931 10,532 887 985 10,392 23.4 5.8 5.8 -1.3

    Ø Usia 30 - 40 tahun 1,338 15,609 1,204 1,194 12,865 28.9 -10.8 -10.8 -17.6

    Ø Usia 40 - 50 tahun 1,411 14,252 1,165 967 11,315 25.4 -31.5 -31.5 -20.6

    Ø Usia 50 - 60 tahun 815 8,845 678 563 6,812 15.3 -30.9 -30.9 -23.0

    Ø Usia Diatas 60 tahun 224 2,591 294 269 2,518 5.7 20.1 20.1 -2.8

    Ø Tidak Teridentifikasi 57 552 48 75 582 1.3 31.6 31.6 5.4

    Total Terlapor Perseorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 100.0 -15.1 -15.1 -15.1

    Kategori Umur

    Terlapor Perseorangan

    Jumlah LTKM% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

    Terkait Tindak Pidana 1,038 13,534 1,093 1,127 13,164 27.1 8.6 8.6 -2.7

    Ø Penipuan 566 6,379 527 707 6,574 49.9 24.9 24.9 3.1

    Ø Korupsi 163 2,079 337 137 2,829 21.5 -16.0 -16.0 36.1

    Ø Perjudian 89 1,087 13 19 883 6.7 -78.7 -78.7 -18.8

    Ø Di Bidang Perbankan 38 1,865 38 25 602 4.6 -34.2 -34.2 -67.7

    Ø Narkotika 82 504 68 57 528 4.0 -30.5 -30.5 4.8

    Ø Di Bidang Perpajakan 48 622 31 23 387 2.9 -52.1 -52.1 -37.8

    Ø Terorisme 18 185 28 77 340 2.6 327.8 327.8 83.8

    Ø Penyuapan 18 160 24 37 320 2.4 105.6 105.6 100.0

    Ø Penggelapan 3 211 8 15 118 0.9 400.0 400.0 -44.1

    Ø Di Bidang Kelautan 0 16 0 0 72 0.5 n.a. n.a. 350.0

    Ø Perdagangan Manusia 0 12 0 0 63 0.5 n.a. n.a. 425.0

    Ø Pencurian 1 43 2 0 10 0.1 -100.0 -100.0 -76.7

    Ø Prostitusi 4 10 1 0 8 0.1 -100.0 -100.0 -20.0

    Ø Di Bidang Kehutanan 1 12 0 0 7 0.1 -100.0 -100.0 -41.7

    Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 19 2 1 6 0.0 n.a. n.a. -68.4

    Ø Pemalsuan Uang 0 2 1 0 6 0.0 n.a. n.a. 200.0

    Ø Psikotropika 0 1 0 0 6 0.0 n.a. n.a. 500.0

    Ø Di Bidang Pasar Modal 0 5 0 0 5 0.0 n.a. n.a. 0.0

    Ø Penyelundupan Barang 1 3 0 0 4 0.0 -100.0 -100.0 33.3

    Ø Penyelundupan Imigran 0 8 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -87.5

    Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Ø Tindak pidana lain yang diancam

    dengan pidana penjara 4 tahun atau

    lebih

    6 311 13 29 395 3.0 383.3 383.3 27.0

    Tidak Teridentifikasi Tindak

    Pidana/dll3,992 43,199 3,575 3,274 35,363 72.9 -18.0 -18.0 -18.1

    Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5

    Dugaan Tindak Pidana Asal

    Jumlah LTKM% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

  • 12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    B. Laporan Transaksi

    Keuangan Tunai (LTKT)

    LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

    Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Desember 2016 sebanyak 260.390 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 13.020 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 9,5 persen (m-to-m), atau tercatat naik 26,4 persen jika dibandingkan jumlah pada Desember 2015 (y-on-y).

    Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 21,1 juta LTKT dari PJK.

    Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen).

    Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 92,7 persen atau sebanyak 12,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

    Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

    s.d. Desember 2016

    19

    3,9

    90

    20

    5,9

    59

    22

    5,6

    88

    21

    6,1

    04

    23

    6,7

    80

    22

    8,3

    00

    22

    0,2

    68

    22

    6,1

    68

    21

    0,6

    40

    24

    1,0

    30

    22

    7,4

    07

    22

    9,1

    45

    23

    7,7

    38

    26

    0,3

    90

    6.29.6 -4.2 9.6

    -3.6 -3.5 2.7 -6.914.4 -5.7 0.8 3.8

    9.5

    - 10. 0

    - 5. 0

    0. 0

    5. 0

    10. 0

    15. 0

    20. 0

    0

    50,000

    100,000

    150,000

    200,000

    250,000

    300,000

    No

    v-1

    5

    De

    c-1

    5

    Jan

    -16

    Feb

    -16

    Mar

    -16

    Ap

    r-1

    6

    May

    -16

    Jun

    -16

    Jul-

    16

    Au

    g-1

    6

    Sep

    -16

    Oct

    -16

    No

    v-1

    6

    De

    c-1

    6

    2016

    LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

    UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

  • 13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 7

    Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

    s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

    Bank 8,620,893 7,460,973 205,197 2,215,412 235,476 258,974 2,743,499 12,419,884 21,040,777 141

    Ø Bank Umum 8,619,074 7,451,344 205,034 2,213,160 235,247 258,731 2,740,224 12,404,728 21,023,802 109

    Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 9,629 163 2,252 229 243 3,275 15,156 16,975 32

    Non Bank 10,530 28,751 762 11,337 2,262 1,416 16,159 56,247 66,777 41

    Ø Pasar Modal 44 24 0 10 1 0 5 39 83 0

    Ø Asuransi 165 517 0 346 0 0 4 867 1,032 0

    Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 123 53 353 34 31 328 804 807 3

    Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

    Asing

    9,972 25,188 638 9,564 2,140 1,260 14,877 49,629 59,601 33

    Ø Money Remittance/KUPU 346 2,898 41 929 87 125 784 4,611 4,957 4

    Ø Pos dan Giro 0 1 0 2 0 0 0 3 3 0

    Ø Koperasi 0 0 0 3 0 0 84 87 87 0

    Ø Pegadaian 0 0 30 130 0 0 77 207 207 1

    Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Total LTKT 8,631,423 7,489,724 205,959 2,226,749 237,738 260,390 2,759,658 12,476,131 21,107,554 182

    Tahun 2015 Tahun 2016

    Tahun 2011-

    2014

    Jumlah PJK Pelapor

    Jan 2014 s.d. Des-

    2016Jumlah

    Jenis Pihak Pelapor

    Jumlah Jan

    2003 s.d.

    Des-2016

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

    *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

    Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    12,247,14114,270,061

    16,121,14718,347,896

    21,107,554

    2,033,228 2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,759,658

    16.5%

    13.0%

    13.8%

    15.0%

    0

    3,000,000

    6,000,000

    9,000,000

    12,000,000

    15,000,000

    18,000,000

    21,000,000

    24,000,000

    2012 2013 2014 2015 2016

    Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

    Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

    - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Desember 2016.

  • 14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    C. Laporan Pembawaan

    Uang Tunai (LPUT)

    LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

    Selama Desember 2016, tidak terdapat penambahan LPUT yang disampaikan KPBC Pontianak - Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

    Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Desember 2016 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Desember 2016 tercatat tetap sebanyak 21.224 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam (59,4 persen).

    Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Desember 2016, tercatat terjadi 272 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 17 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 50,4 persen atau 137 Laporan.

    Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

    Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Ø Batam 2,683 1,612 0 1 0 0 3,595 5,208 7,891

    Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 0 201 0 3,556 9,986 12,852

    Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 4 7

    Ø Tanjung Balai Karimun 0 27 1 7 0 0 2 36 36

    Ø Tj. Pinang 97 15 0 0 0 0 2 17 114

    Ø Ngurah Rai Denpasar 50 73 0 2 0 0 108 183 233

    Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 4 5

    Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 2 9

    Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    Ø Medan 3 1 0 0 0 0 1 2 5

    Ø Balikpapan 0 2 0 0 0 0 1 3 3

    Ø Pontianak 0 1 0 1 0 0 2 4 4

    Ø Pekanbaru 0 1 0 1 0 0 0 2 2

    Ø Semarang (Tj. Emas) 0 1 2 2 0 0 3 6 6

    Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 12 12

    Ø Palembang 0 1 0 0 0 0 1 2 2

    Ø Yogyakarta 0 2 0 2 0 0 0 4 4

    Ø Mataram 0 3 0 1 0 0 1 5 5

    Ø Entikong 0 0 1 1 0 0 3 4 4

    Ø Kuala Namu 0 0 0 0 1 0 15 15 15

    Ø Juanda 0 0 0 0 0 0 14 14 14

    Total LPUT 5,711 8,191 4 18 202 0 7,304 15,513 21,224

    Lokasi Pelaporan

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

    Jumlah Jan 2006 s.d.

    Des-2016Tahun 2011-

    2014

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Tahun 2015

    Jumlah

    Tahun 2016

    *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

    UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

  • 15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan

    Januari 2006 s.d. Desember 2016

    7,891

    12,852

    7

    36

    114

    233

    5

    9

    1

    5

    3

    4

    2

    6

    12

    2

    4

    5

    4

    15

    14

    0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

    Batam

    Soekarno Hatta

    Bandung

    Tanjung Balai Karimun

    Tj. Pinang

    Ngurah Rai Denpasar

    Dumai

    Teluk Bayur

    Teluk Nibung

    Medan

    Balikpapan

    Pontianak

    Pekanbaru

    Semarang (Tj. Emas)

    Lombok

    Palembang

    Yogyakarta

    Mataram

    Entikong

    Kuala Namu

    Juanda

    Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT

    Januari 2012 s.d. Desember 2016

    8,971

    12,43213,902 13,920

    21,224

    2,027 3,461 1,470 18 7,304

    38.6%

    11.8%0.1%

    52.5%

    0

    4,000

    8,000

    12,000

    16,000

    20,000

    24,000

    2012 2013 2014 2015 2016

    Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

    Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006

    - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016.

  • 16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 9

    Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan

    Januari 2005 s.d. Desember 2016

    (1) (2) (3)

    Ngurah Rai Denpasar 137 50.4%

    Batam 49 18.0%

    Soekarno Hatta 47 17.3%

    Pekan Baru 8 2.9%

    Pontianak 7 2.6%

    Medan 6 2.2%

    Dumai 3 1.1%

    Tarakan 3 1.1%

    Tj. Pinang 2 0.7%

    Teluk Bayur 2 0.7%

    Kuala Namu 2 0.7%

    Tj. Balai Karimun 1 0.4%

    Halim Perdana Kusumah 1 0.4%

    Teluk Nibung 1 0.4%

    Juanda 1 0.4%

    Mataram 1 0.4%

    Kuala Namu 1 0.4%

    Bandung 272 100.0%

    %Lokasi Pelaporan

    Jumlah

    Jan-2006

    s.d. Des-2016

    Grafik 13

    Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan

    Januari 2005 s.d. Desember 2016

    137

    49

    47

    8

    7

    6

    3

    3

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Ngurah Rai Denpasar

    Batam

    Soekarno Hatta

    Pekan Baru

    Pontianak

    Medan

    Dumai

    Tarakan

    Tj. Pinang

    Teluk Bayur

    Kuala Namu

    Tj. Balai Karimun

    Halim Perdana Kusumah

    Teluk Nibung

    Juanda

    Mataram

    Kuala Namu

  • 17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    D. Laporan dari Penyedia

    Barang dan Jasa (PBJ)

    Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

    Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Desember 2016 tercatat bertambah sebanyak 3.147 Laporan, atau turun sebesar 6,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 20,3 persen dibandingkan jumlah pada Desember 2015.

    Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat telah mencapai 42.212 laporan.

    Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Desember 2016 telah mencapai 147.068 laporan yang berasal dari 325 PBJ.

    Dari sejumlah 42.212 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. Desember 2016, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 27.663 laporan atau 65,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 13.801 laporan atau 32,7 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 618 laporan atau 1,5 persen, Balai Lelang sebanyak 126 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

    Tabel 10

    Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Desember 2016

    Des-2015Kumulatif s.d.

    Des-2015Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif s.d.

    Des-2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Ø Perusahaan Properti 34,414 2,484 28,785 1,697 1,854 27,663 90,862 203

    Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 26,062 1,377 12,513 1,631 1,265 13,801 52,376 108

    Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 1,853 80 825 14 18 618 3,296 4

    Ø Balai Lelang 276 8 66 9 10 126 468 10

    Ø Barang Seni / Antik 0 0 0 0 0 4 4 0

    Ø Tidak terklasifikasi 21 0 41 0 0 0 62 0

    Total LTPBJ 62,626 3,949 42,230 3,351 3,147 42,212 147,068 325

    Jumlah PBJ

    Pelapor Mei

    2012 s.d. Des-

    2016

    Jenis Perusahaan

    Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

    Tahun

    2012-2014

    Tahun 2015Jumlah LTPBJ

    Mei 2012 s.d.

    Des-2016

    Tahun 2016

    Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

    UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

    1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

    perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran

    menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-

    wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan

    simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang

    perdagangan berjangka komoditi; atau

    16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

    b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan

    perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;

    atau 5. balai lelang.”

  • 18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 14

    Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Desember 2016

    203

    108

    4

    10

    0

    90,862

    52,376

    3,296

    468

    4

    0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

    Perusahaan Properti

    Pedagang Kendaraan Bermotor

    Perhiasan / logam mulia

    Balai Lelang

    Barang Seni / Antik

    Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

    Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ

    Tahun 2016 (s.d. Desember 2016)

    Perusahaan Properti27,663

    66%

    Pedagang Kendaraan Bermotor

    13,80133%

    Perhiasan /

    logam mulia1295%

    Balai Lelang1260%

    Barang Seni / Antik

    40%

  • 19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    E. Laporan Transaksi

    Keuangan Transfer Dana

    dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

    Hingga akhir Desember 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL.

    Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (30 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (32 persen).

    Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Desember 2016 sebanyak 17,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 494,9 ribu laporan atau sebanyak 24,7 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

    Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 10,6 juta Laporan atau 59,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 7,2 juta Laporan atau 40,5 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) cenderung lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming), khususnya selama semester I/2016. Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.211 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp857 juta untuk setiap LTKL Incoming.

    UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

    Grafik 17 Jumlah LTKL

    Menurut Jenis Pihak Pelapor

    BANK UMUM

    90.9%

    NON BANK

    UMUM9.1%

    Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL

    Menurut Jenis Pihak Pelapor

    BANK UMUM

    8077%

    NON BANK

    UMUM24

    23%

  • 20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

    Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016

    SWIFT

    30%

    NON SWIFT

    38%

    KUPU

    32%

    Grafik 19

    Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016

    Outgoing

    7,222,32941%

    Incoming

    10,592,89159%

    Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan

    Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016

    Outgoing

    Rp4,547,319,848,467,690

    52%Incoming

    Rp4,124,185,116,965,790

    48%

  • 21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank

    Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016

    208 195175

    212 203 198227

    174205 209 210

    219

    174

    330

    266 266

    315 313 313

    402

    263

    313 303310 320

    265

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

    Ribu Laporan

    Outgoing Incoming

    Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

    Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016

    370268 239

    314 323 324

    608

    320 307 331 345350

    302330

    224 224293 308 294

    457

    271

    456 357 369

    1,440

    316

    50

    250

    450

    650

    850

    1,050

    1,250

    1,450

    Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

    Triliun Rp

    Outgoing Incoming

    Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

    Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016

    1,784

    1,373 1,3681,480 1,592

    1,641

    2,682

    1,836

    1,499 1,583 1,644 1,5961,734

    998 844 841 929984 940

    1,1361,031

    1,4581,180 1,189

    4,507

    1,195

    0.0

    1,000.0

    2,000.0

    3,000.0

    4,000.0

    5,000.0

    Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

    Juta Rp/Laporan

    Outgoing Incoming

  • 22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    F. Laporan

    Penundaan Transaksi

    (LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Desember 2016.

    Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Desember 2016 tercatat sebanyak 15 Laporan, atau meningkat sebesar 15,4 persen dibandingkan jumlah pada November 2016.

    Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LPT yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 334 laporan.

    Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 dilakukan oleh PJK Bank (94,0 persen), terutama Bank Negara (60,2 persen) dan BPD (27,5 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (49,4 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (98,8 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,9 persen), Pegawai Swasta (19,8 persen), Pelajar/Mahasiswa (13,8 persen), dan Ibu Rumahtangga (11,4 persen).

    Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 bernilai dibawah Rp100 juta (91,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 96,4 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.

    Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (44,0 persen), Sumatera Selatan (27,5 persen), Jawa Barat (10,5 persen), dan Banten (3,9 persen).

    Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 54,8 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

    UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat

    melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

    (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut

    diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

    b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

    c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

    (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

    (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

    (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

    (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

    (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

  • 23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

    Desember 2015 s.d. Desember 2016

    36

    23

    33 34 34

    41

    2924

    39

    2326

    13 15

    0

    20

    40

    60

    Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

    Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Bank 33 472 12 13 314 94.0 -60.6 -60.6 -33.5

    Ø Bank Negara 27 353 10 5 201 60.2 -81.5 -81.5 -43.1

    Ø Bank Swasta 1 30 2 3 16 4.8 200.0 200.0 -46.7

    Ø BPD 4 84 0 5 92 27.5 25.0 25.0 9.5

    Ø Bank Asing 1 2 0 0 3 0.9 -100.0 -100.0 50.0

    Ø Bank Campuran 0 3 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -33.3

    Non Bank 3 30 1 2 20 6.0 -33.3 -33.3 -33.3

    Ø Asuransi 3 29 1 2 20 6.0 -33.3 -33.3 -31.0

    Ø Pasar Modal 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Jenis Pihak Pelapor

    Jumlah LPT% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Tabel 12

    Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Aspek Formil dan Aspek Materil

    terpenuhi1 6 0 1 9 2.7 0.0 0.0 50.0

    Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek

    Materil tidak terpenuhi35 495 13 14 322 96.4 -60.0 -60.0 -34.9

    Aspek Formil tidak terpenuhi, namun

    Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Aspek Formil dan Aspek Materil tidak

    terpenuhi0 1 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 200.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Pemenuhan Aspek Formil

    dan Aspek Materil

    Laporan Penundaan Transaksi

    Jumlah LPT% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam

    setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

  • 24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Transfer 15 212 4 7 165 49.4 -53.3 -53.3 -22.2

    Tarik/Setor Tunai 6 46 2 4 41 12.3 -33.3 -33.3 -10.9

    SMS/Mobile Banking 1 24 1 0 21 6.3 -100.0 -100.0 -12.5

    Polis Asuransi 2 15 1 1 13 3.9 -50.0 -50.0 -13.3

    Remittance 0 7 0 0 4 1.2 n.a. n.a. -42.9

    Incoming Valas 4 5 1 0 4 1.2 -100.0 -100.0 -20.0

    Internet Banking 0 3 0 1 1 0.3 n.a. n.a. -66.7

    Saham 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Pembayaran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Kirim Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Lainnya 3 62 2 0 39 11.7 -100.0 -100.0 -37.1

    Tidak Terisi 5 127 2 2 46 13.8 -60.0 -60.0 -63.8

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Jumlah LPT % Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda

    Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Perorangan 35 497 12 14 330 98.8 -60.0 -60.0 -33.6

    Ø Pengusaha/Wiraswasta 11 178 10 9 120 35.9 -18.2 -18.2 -32.6

    Ø Pegawai Swasta 5 73 2 1 66 19.8 -80.0 -80.0 -9.6

    Ø Pelajar/Mahasiswa 1 48 0 1 46 13.8 0.0 0.0 -4.2

    Ø Ibu Rumahtangga 5 34 0 0 38 11.4 -100.0 -100.0 11.8

    Ø Pedagang 5 33 0 0 11 3.3 -100.0 -100.0 -66.7

    Ø Buruh 0 15 0 2 9 2.7 n.a. n.a. -40.0

    Ø PNS 0 5 0 1 7 2.1 n.a. n.a. 40.0

    Ø PEPS 1 10 0 0 4 1.2 -100.0 -100.0 -60.0

    Ø Pengajar/Dosen 0 3 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -33.3

    Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 0 3 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7

    Ø Profesional 1 3 0 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

    Ø TKW 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Ø Belum/Tidak Bekerja 0 2 0 0 4 1.2 n.a. n.a. 100.0

    Ø Tidak Teridentifikasi 6 90 0 0 22 6.6 -100.0 -100.0 -75.6

    Korporasi 1 5 1 1 4 1.2 0.0 0.0 -20.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Jumlah LPT % Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Jenis Terlapor dan

    Pekerjaan Utama

    Terlapor Perorangan

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

    Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Ø Dibawah Rp100 juta 32 479 12 10 306 91.6 -68.8 -68.8 -36.1

    Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 3 17 1 4 19 5.7 33.3 33.3 11.8

    Ø Diatas Rp1 miliar 1 6 0 1 9 2.7 0.0 0.0 50.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Kategori Nominal Transaksi

    Jumlah LPT

  • 25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 16

    Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    DKI JAKARTA 20 232 5 9 147 44.0 -55.0 -55.0 -36.6

    SUMSEL 3 73 0 4 92 27.5 33.3 33.3 26.0

    JAWA BARAT 6 76 3 0 35 10.5 -100.0 -100.0 -53.9

    BANTEN 2 15 1 0 13 3.9 -100.0 -100.0 -13.3

    RIAU 0 10 0 2 10 3.0 n.a. n.a. 0.0

    JAWA TIMUR 4 33 0 0 8 2.4 -100.0 -100.0 -75.8

    SUMUT 0 10 0 0 4 1.2 n.a. n.a. -60.0

    JAMBI 0 2 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 50.0

    SUMBAR 0 5 0 0 3 0.9 n.a. n.a. -40.0

    SULTENG 0 1 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 200.0

    KALTIM 0 0 0 0 2 0.6 n.a. n.a. n.a.

    DIY 0 1 1 0 2 0.6 n.a. n.a. 100.0

    KEPRI 0 2 1 0 2 0.6 n.a. n.a. 0.0

    JAWA TENGAH 1 12 1 0 2 0.6 -100.0 -100.0 -83.3

    LAMPUNG 0 10 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -80.0

    BALI 0 3 1 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7

    KEP BABEL 0 3 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7

    SULTRA 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0

    NAD 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0

    SULSEL 0 4 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -75.0

    KALTENG 0 5 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -80.0

    NTT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    SULBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    MALUKU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    PAPUA 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    KALBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    KALSEL 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    GORONTALO 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    SULUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    NTB 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    BENGKULU 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Jumlah LPT % Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

    Penunda Transaksi

    Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

    s.d. Desember 2016

    Des-2015Tahun 2015

    (s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Pertimbangan (1) dan (2) 4 33 2 1 40 12.0 -75.0 -75.0 21.2

    Pertimbangan (1) dan (3) 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0

    Pertimbangan (2) dan (3) 1 9 0 0 2 0.6 -100.0 -100.0 -77.8

    Pertimbangan (1) saja 1 100 2 2 38 11.4 100.0 100.0 -62.0

    Pertimbangan (2) saja 5 82 1 2 56 16.8 -60.0 -60.0 -31.7

    Pertimbangan (3) saja 4 33 0 0 14 4.2 -100.0 -100.0 -57.6

    Tidak Teridentifikasi 21 244 8 10 183 54.8 -52.4 -52.4 -25.0

    Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5

    Alasan Penundaan Transaksi

    Jumlah LPT % Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak

    pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

  • 26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    A. Hasil Analisis (HA)

    Selama Desember 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 37 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 37 laporan, yang terdiri dari:

    o HA Proaktif sebanyak 10 HA (27,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7 laporan, dan

    o HA Inquiry sebanyak 27 HA (73,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 37 laporan.

    Selama tahun 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 435 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 435 laporan, yang terdiri dari:

    o HA Proaktif sebanyak 103 HA (23,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 103 laporan, dan

    o HA Inquiry sebanyak 332 HA (76,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 332 laporan.

    Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Desember 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.272 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.667 laporan, yang terdiri dari:

    o HA Proaktif sebanyak 750 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.042 laporan, dan

    o HA Inquiry sebanyak 1.522 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.625 laporan.

    Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.703 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.777 laporan, yang terdiri dari:

    o HA Proaktif sebanyak 1.922 HA (51,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.893 laporan, dan

    o HA Inquiry sebanyak 1.781 HA (48,1 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.884 laporan.

    Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2016, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 221 HA (50,8 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 42,6 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 155 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 54,3 persen.

    PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2016, jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 334 IHA.

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    ANALISIS & PEMERIKSAAN

    UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

  • 27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

    Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    PROAKTIF

    Ø Hasil Analisis 1,172 537 21 110 7 10 103 750 1,922

    Ø LTKM Terkait 2,851 1,801 21 138 7 10 103 2,042 4,893

    INQUIRY**)

    Ø Hasil Analisis 259 939 24 251 37 27 332 1,522 1,781

    Ø LTKM Terkait 259 3,643 24 650 37 27 332 4,625 4,884

    TOTAL

    Ø Hasil Analisis 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703

    Ø LTKM Terkait 3,110 5,444 45 788 44 37 435 6,667 9,777

    Tahun 2011-

    2014

    Tahun 2015

    Jumlah

    Jenis Hasil Analisis (HA)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

    2003 s.d.

    Des-2016

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Tahun 2016

    Keterangan : - Cut off data per 30 Desember 2016. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan

    sebagai HA.

    Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

    Berdasarkan Jenis HA Januari 2012 s.d. Desember 2016

    277301

    456

    361

    435

    97

    70 73

    110 103

    180

    231

    383

    251

    332

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    2012 2013 2014 2015 2016

    HA per-Tahun Proaktif Inquiry

  • 28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik

    Januari 2003 s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Ø KEPOLISIAN SAJA 0 510 15 135 23 19 186 831 831Ø KEJAKSAAN SAJA 104 256 7 72 11 2 86 414 518Ø KPK SAJA 0 428 5 59 6 14 100 587 587Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 2 2

    Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

    DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 5 5

    Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 71 17 91 3 2 52 214 214Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 9 1 3 1 0 2 14 14Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

    (BNN)0 35 0 1 0 0 9 45 45

    JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703

    Penyidik

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

    2003 s.d.

    Des-2016Tahun 2011-

    2014

    Tahun 2015

    Jumlah

    Tahun 2016

    Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

    Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

    Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Ø Korupsi; 580 789 15 155 23 20 221 1,165 1,745

    Ø Penyuapan; 40 48 0 0 2 0 11 59 99

    Ø Narkotika; 47 58 0 4 2 0 31 93 140

    Ø Di bidang perbankan; 46 23 1 7 3 0 11 41 87

    Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 1

    Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    Ø Kepabeanan; 9 14 1 4 1 0 2 20 29

    Ø Terorisme; 19 30 4 15 3 4 29 74 93

    Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 5 9

    Ø Penggelapan; 42 51 3 8 0 0 5 64 106

    Ø Penipuan; 419 189 4 35 6 2 54 278 697

    Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 5 10

    Ø Perjudian; 17 20 0 15 0 0 5 40 57

    Ø Prostitusi; 4 0 0 1 0 0 1 2 6

    Ø Di bidang perpajakan; 7 68 14 83 3 1 46 197 204

    Ø Di bidang kehutanan; 6 4 1 3 0 0 0 7 13

    Ø Di bidang kelautan dan

    perikanan;

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ø Perdagangan orang; 0 3 0 1 1 0 3 7 7Ø Pidana lain yang diancam dengan

    penjara 4 tahun atau lebih0 22 0 3 0 0 1 26 26

    Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 146 2 27 0 10 15 188 373

    JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703

    Dugaan Tindak Pidana Asal

    JumlahTahun 2011-

    2014

    Tahun 2016

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

    2003 s.d.

    Des-2016

    Tahun 2015

  • 29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 21

    Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

    Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database)

    Hasil

    Analisis

    LTKM

    Terkait

    Sebelum

    Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s/d Oktober 2010)*

    Januari 2003 -

    Desember 2010 553 938

    2011 149 323

    2012 71 137

    2013 35 44

    2014 36 63

    2015 1 1

    2016 - -

    Jumlah 292 568

    845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2015

    Tahun

    Sesudah

    Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (sejak Januari 2011)

    *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

    pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

    Grafik 26

    Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik

    Januari 2003 s.d. Desember 2016

    71

    35 36

    1 0

    277301

    456

    361

    435

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    2012 2013 2014 2015 2016

    HA Database HA ke Penyidik

  • 30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

    MoU dengan Lembaga/Instansi#)

    Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2015

    Nov-2016 Des-2016

    Kumulatif

    s.d. Des-

    2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Ø Komisi Pemberantasan

    Korupsi

    378 27 2 18 4 6 36 81 459

    Ø Badan Pengawas Pemilu 9 3 0 1 0 0 0 4 13

    Ø Komisi Yudisial 5 13 0 7 1 0 3 23 28

    Ø Tim Tas TIPIKOR

    (Bubar Tgl 11/06/2007)

    1 0 0 0 0 0 0 0 1

    Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

    2012)

    34 14 0 0 0 0 0 14 48

    Ø Bank Indonesia 8 11 0 2 0 1 7 20 28

    Ø Dirjen Pajak 47 8 5 35 1 0 49 92 139

    Ø Kementrian Luar Negeri 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    Ø Kementrian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 8 0 5 0 0 2 15 28

    Ø Badan Pengawasan Keuangan

    dan Pembangunan

    6 0 0 0 0 0 0 0 6

    Ø Kementrian Keuangan 39 79 3 31 1 2 24 134 173

    Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 0 1 1 0 0 5 6 7

    Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 0 0 0 1 1 2

    Ø Badan Narkotika Nasional 12 2 0 2 0 0 3 7 19

    Ø Kementrian Hukum dan HAM 1 18 0 2 0 0 0 20 21

    Ø Kementrian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 1 1

    Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 2 2

    Ø Kementrian Pendayagunaan

    Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi

    0 1 0 1 0 0 1 3 3

    Ø Kementerian Koordinator

    Bidang Politik, Hukum, dan

    Keamanan

    0 2 0 0 0 0 2 4 4

    Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 11 0 2 0 0 5 18 18

    Ø Kementerian Lingkungan

    Hidup dan Kehutanan RI

    0 0 0 3 0 0 1 4 4

    Ø Kementerian Kelautan dan

    Perikanan RI

    0 0 1 5 0 1 6 11 11

    Ø Kementerian Koordinator

    Bidang Perekonomian RI

    0 0 0 1 0 0 0 1 1

    Ø Kementerian Komunikasi dan

    Informatika RI

    0 0 0 4 1 0 5 9 9

    Ø Kementerian Agama RI 0 0 1 1 0 0 0 1 1

    Ø Tentara Nasional Indonesia 0 0 2 2 0 0 13 15 15

    Ø BNPB 0 0 0 0 0 0 1 1 1

    Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 0 1 0 7 7 7

    Ø Bappenas 0 0 0 0 0 0 4 4 4

    Ø Kementerian Pekerjaan Umum

    dan Perumahan Rakyat

    0 0 0 0 0 0 2 2 2

    Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 0 0 0 1 1 1

    Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 0 0 0 1 1 1

    Ø Kementerian Agraria dan Tata

    Ruang / Badan Pertanahan

    0 0 0 0 0 0 1 1 1

    Ø Badan Intelijen Negara 0 0 0 0 3 4 7 7 7

    Ø Lainnya 6 102 4 78 9 7 147 327 333

    JUMLAH IHA 563 302 19 201 21 21 334 837 1,400

    Instansi

    Jumlah

    Tahun 2016

    Tahun 2011-

    2014

    Sebelum

    Berlakunya UU

    TPPU

    No. 8 Thn 2010

    (s.d. Oktober

    2010)*)

    Sesudah Berlakunya UU TPPU

    No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

    2003 s.d. Des-

    2016

    Tahun 2015

    *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum

    dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

  • 31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    B. Karakteristik Terlapor

    Berdasarkan HA

    Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2016

    yang berjumlah sebanyak 103 HA, mayoritas terlapor HA

    proaktif adalah perorangan (52,4 persen atau sebanyak 54

    HA).

    Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

    proaktif selama tahun 2016 bernominal di atas Rp5 Miliar,

    yakni sebesar 70,4 persen atau sebanyak 69 HA.

    Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

    besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

    Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 59,2 persen.

    Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

    s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Tahun 2015

    (s.d. Des-

    2015)

    Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-

    2016)

    m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Perorangan 13 90 3 8 54 52.4 -38.5 -38.5 -40.0

    Ø Laki-Laki 10 74 2 6 48 46.6 -40.0 -40.0 -35.1

    Ø Perempuan 3 16 1 2 6 5.8 -33.3 -33.3 -62.5

    Non Perorangan/Korporasi 8 20 4 2 49 47.6 -75.0 -75.0 145.0

    Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 -52.4 -52.4 -6.4

    Kategori Terlapor

    Jumlah HA% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

    Januari 2016 s.d. Desember 2016

    Dibawah Rp1

    Miliar12.212%

    Rp1 Miliar - Rp2

    Miliar6.16% Rp2 Miliar - Rp3

    Miliar3.1

    Rp3 Miliar - Rp4

    Miliar3.13%

    Rp4 Miliar - Rp5

    Miliar5.1

    Di atas Rp 5

    Miliar70.4

    UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”

  • 32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

    Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2016

    Des-2015

    Tahun 2015

    (s.d. Des-

    2015)

    Nov-2016 Des-2016

    Tahun 2016

    (s.d. Des-

    2016)

    m-to-m y-on-y c-to-c

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Sumatera Utara 0 1 0 0 4 3.9 n.a. n.a. 300.0

    Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Sumatera Selatan 0 1 0 0 1 1.0 n.a. n.a. 0.0

    Bengkulu 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Jambi 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Riau 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Kepulauan Riau 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Lampung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Banten 0 3 0 0 1 1.0 n.a. n.a. -66.7

    DKI Jakarta 18 82 5 5 61 59.2 -72.2 -72.2 -25.6

    Jawa Barat 0 2 1 1 7 6.8 n.a. n.a. 250.0

    Jawa Tengah 1 5 0 0 3 2.9 -100.0 -100.0 -40.0

    Jawa Timur 0 2 1 0 5 4.9 n.a. n.a. 150.0

    DI Yogyakarta 0 0 0 0 2 1.9 n.a. n.a. n.a.

    Bali 0 1 0 0 1 1.0 n.a. n.a. 0.0

    Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 1.0 n.a. n.a. n.a.

    Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Maluku 0 0 0 0 2 1.9 n.a. n.a. n.a.

    Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Kalimantan Barat 0 0 0 1 2 1.9 n.a. n.a. n.a.

    Kalimantan Timur 0 2 0 0 5 4.9 n.a. n.a. 150.0

    Kalimantan Tengah 0 0 0 0 1 1.0 n.a. n.a. n.a.

    Kalimantan Selatan 0 3 0 0 2 1.9 n.a. n.a. -33.3

    Sulawesi Utara 1 1 0 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0

    Sulawesi Selatan 1 2 0 0 1 1.0 -100.0 -100.0 -50.0

    Sulawesi Tengah 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

    Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Gorontalo 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Papua 0 1 0 2 3 2.9 n.a. n.a. 200.0

    Papua Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

    Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 -52.4 -52.4 -6.4

    Propinsi

    Jumlah HA% Distribusi

    Tahun 2016

    (s.d. Des-2016)

    Perkembangan Des-2016

    (Dalam Persen)

    Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

  • 33 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)

    Cat

    atan

    : T

    erka

    it d

    eng

    an

    sel

    uru

    h t

    ind

    ak

    pid

    an

    a s

    eba

    ga

    ima

    na

    dim

    aks

    ud

    da

    lam

    pa

    sal 2

    UU

    No

    .8 t

    ah

    un

    20

    10

    , ta

    np

    a m

    emb

    eda

    kan

    pro

    file

    ter

    lap

    or.

    Gam

    bar

    2.

    Pe

    me

    taan

    Pro

    pin

    si M

    enu

    rut

    Kat

    ego

    ri P

    ers

    en

    tase

    Lo

    cus

    (Te

    mp

    at K

    ejad

    ian

    )

    Du

    gaan

    Tin

    dak

    Pid

    ana

    yan

    g T

    erin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Pro

    akti

    f

    Jan

    uar

    i 20

    16

    s.d

    . D

    ese

    mb

    er

    20

    16

    Pe

    me

    taan

    Me

    nu

    rut

    Locu

    s (t

    em

    pat

    kej

    adia

    n)

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Pe

    me

    taan

    Men

    uru

    t Lo

    cus

    (te

    mp

    at k

    ejad

    ian

    )

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Pe

    me

    taan

    Men

    uru

    t Lo

    cus

    (te

    mp

    at k

    ejad

    ian

    )

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Pe

    me

    taan

    Men

    uru

    t Lo

    cus

    (te

    mp

    at k

    ejad

    ian

    )

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Pe

    me

    taan

    Men

    uru

    t Lo

    cus

    (te

    mp

    at k

    ejad

    ian

    )

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan

    uar

    i 20

    03

    s.d

    . M

    are

    t 2

    01

    3

    Pe

    me

    taan

    Men

    uru

    t Lo

    cus

    (te

    mp

    at k

    ejad

    ian

    )

    du

    gaan

    tin

    dak

    pid

    ana

    yan

    g te

    rin

    dik

    asik

    an d

    alam

    HA

    Jan