CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR)

i

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA:

Konsep dan Pendekatan dalam Etika Bisnis

Islam di Lembaga Perbankan Syariah

Dicky Sony Saputra Ali Muhtarom

ii

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta. Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49: 1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang

tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

iii

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA:

Konsep dan Pendekatan dalam Etika Bisnis

Islam di Lembaga Perbankan Syariah

Dicky Sony Saputra Ali Muhtarom

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MEDIA MADANI LP2M UIN SMH BANTEN

iv

Corporate Social Responsiblity (Csr) Dalam Perspektif Moderasi Beragama:

Konsep Dan Pendekatan Dalam Etika Bisnis Islam Di Lembaga

Perbankan Syariah

Penulis: Dicky Sony Saputra

Ali Muhtarom

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1, Oktober 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2020 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan,

atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

[email protected] & [email protected]

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dicky Sony Saputra & Ali Muhtarom

Corporate Social Responsiblity (Csr)

Oleh: Dicky Sony Saputra & Ali Muhtarom

Cet.1 Serang: Media Madani, Oktober 2020. viii + 88 hlm

ISBN. 978-623-6599-82-2

1. Coorporate Social 1. Judul

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi robbil ‘alamīn, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan inayah-Nya sehingga berhasil menyelesaikan buku yang berjudul, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam: Konsep dan Pendekatan Moderasi Beragama dalam Etika Bisnis Perbankan Syariah”.

Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman di mana pun berada.

Buku ini sebagai salah satu bagian dari program dan persyaratan untuk menyelesaikan Kuliah Kerrja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Buku ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua yang selalu mendukung penuh

kegiatan selama kuliah. 2. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A selaku rektor UIN Sultan

Maulana Hasanuddin Banten. 3. Dr. Wazin, M.Si selaku ketua Lembaga Pusat

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). 4. Dr. H. Aang Saeful Milah, M.A selaku kepala UPT.

Ma’had Al-Jami’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

vi

5. Dr. Ali Muhtarom, M.S.I sebagai Dosen Pembimbing Lapangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Segenap Dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang selalu menemani hari-hari selama kuliah.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam pembuatan buku ini dapat dibalas oleh Allah SWT, penulis sadar bahwa buku ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Serang, 27 September 2020

Tim Penulis

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................... v DAFTAR ISI......................................................................... vii BAB I Corporate Social Responsibility (CSR): Konsep dan Dasar Pemahamannya di Lembaga Keuangan Syariah ............................................................................... 1

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) .................................................................................... 2

B. Teori - Teori Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) ...................................................... 8

C. Dasar Corporate Social Responsibility (CSR) .... 13 D. Dimensi Corporate Social Responsibility

(CSR) .................................................................................... 18 E. Konsep Tentang Corporate Social Responsibility

(CSR) .................................................................................... 25 F. Kriteria Corporate Social Responsibility (CSR)

di Lembaga Keuangan Syariah ................................ 31 G. Tujuan dan Manfaat Corporate Social

Responsibility (CSR) ..................................................... 39 H. Alasan Pentingnya Corporate Social Responsibility

(CSR) .................................................................................... 41 BAB II Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Etika Islam .................................................... 43

A. Etika Bisnis Islam ........................................................... 44 B. Konsep Islamic Corporate Social Responsibility

(CSR) dalam Etika Bisnis Islam Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam ............................................ 47

viii

C. Prinsip-prinsip Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah ...................................... 54

BAB III Moderasi Beragama Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah.................. 65

A. Pengertian Moderasi Beragama ............................. 66 B. Moderasi Beragama dalam Corporate Social

Responsibility (CSR) Perbankan Syariah ............. 72 C. Pendekatan Maslahah dan Maqashid syariah

Sebagai Prinsip Pelaksanaan I-CSR ....................... 75 BAB IV PENUTUP .............................................................. 79

A. Kesimpulan ....................................................................... 79 B. Saran .................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ........................................................... 83

ix

Corporate Social Responsibility (CSR)

1

BAB I Corporate Social Responsibility (CSR):

Konsep dan Dasar Pemahamannya di Lembaga Keuangan Syariah

Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

pemahaman dalam upaya mengimplementasikan CSR telah

menjadi tren global. Kondisi tersebut ditandai oleh semakin

maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-

produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan penuh

semangat memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan

prinsip-prinsip hak asasi manusia.1 Demikian juga di dunia

perbankan, CSR juga telah menjadi tren baru yang menarik.

Di Indonesia, Pemerintah secara khusus mendorong

peran serta perusahaan-perusahaan untuk melakukan

kegiatan CSR. Regulasi mengenai hal tersebut tertuang

dalam pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007

tentang perseroan terbatas. Aturan lain yang juga memuat

mengenai CSR adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2007

pasal 15 (b) dan pasal 16 (d) membahas tentang

Penanaman Modal. Hal yang sama juga berlaku bagi entitas

perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas CSR-nya.

1 Muh. Ghafur Wibowo, Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis

Perkembangan Perbankan Syariah Terkini, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 137


2

Gagasan yang terdapat dalam CSR merupakan bentuk

tanggung jawab bisnis yang memiliki semangat

membangun kesejahteraan, sehingga gagasan yang

berpegang pada single bottom line tidak lagi dipertemukan

pada perusahaan, yaitu hanya nilai perusahaan yang

direfleksikan dalam kondisi keuangan. Tanggung jawab

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu

memperhatikan juga masalah sosial dan lingkungan.

Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).2

Berlanjutnya perusahaan, hanya akan terjamin apabila

perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan

hidup.

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah

komitmen dalam operasi bisnis untuk memastikan

keberhasilan komersial dalam cara menghormati nilai-nilai

etis, terhadap tanggung jawab sosial yang

diimplementasikan baik dalam bentuk kepedulian sosial

terhadap karyawan, nasabah, maupun kepada masyarakat

secara luas. Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang

yang sering disebut sebagai tanggung jawab sosial

2 Rika Nurlela dan Islahuddin, “Pengaruh Corporate Social

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”, Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008


3

perusahaan adalah suatu pendekatan dimana perusahaan

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis

mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pengelola

kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip loyalitas

dan kemitraan.3

Secara bahasa Corporate Social Responsibility (CSR)

memiliki pengertian tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengertian CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan

tersebut lebih popular karena didasarkan pada undang-

undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Di dalam undang-undang tersebut secara spesifik

dijelaskan bahwa CSR digunakan sebagai istilah tanggung

jawab sosial dan lingkungan, terutama yang berhubungan

dalam penjabaran beberapa aspek terkait konsep dan

pengaturannya dalam perusahaan. Meskipun pada saat ini

belum terdapat kesatuan bahasa terhadap istilah CSR,

namun secara konseptual berbagai pengertian yang muncul

memiliki kesamaan makna yaitu pengertian bahwa CSR

sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. 4

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa CSR adalah tanggung jawab moral perusahaan

terhadap lingkungan. Tanggung jawab moral perusahaan

tersebut dapat diarahkan kepada banyak hal, seperti

3 Muhammad Imam Purwadi, “Konsep dan Implementasi Corporate

Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah” Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram), Vol. 31 No. 3, (November, 2016), h. 403

4 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 107


4

kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada

perusahaan lain, dan seterusnya.

Di Indonesia, kewajiban melaksanakan CSR bukan

hanya dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

tetapi juga dibebankan oleh perusahaan untuk melakukan

pengembangan masyarakat, baik pada aspek sosial,

pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan.

Melalui UU No. 40 tahun 2007 membahas tentang

perseroan terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang

penanaman modal, setiap perseroan atau penanam modal

diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan

tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Perbankan Syariah sebagai sebuah perusahaan yang

tunduk pada UU No. 21 tahun 2008 membahas tentang

Perbankan Syariah dan UU No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang menjalankan

program kebijakan Negara dalam bidang perekonomian

dan kesejahteraan sosial melalui usaha bank syariah yang

tunduk pada hukum penanaman modal, sebagaimana

diatur dalam UU No. 25 tahun 2007, tentang penanaman

modal. Dalam UU No. 21 tahun 2008, tentang perbankan

syariah, ditegaskan bahwa perbankan syariah dalam

menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan

kesejahteraan rakyat.


5

Sebagai salah satu implemetasi dari tujuan tersebut,

perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya

dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal

dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam misi sosialnya,

perbankan syariah memiliki produk pembiayaan al-qardhul

hasan. Produk ini dapat dikategorikan sebagai wujud

tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah yang tidak dapat

diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian,

pembiayaan al-qardhul hasan sebagai fungsi sosial bank

syariah yang sangat strategis dalam merealisasikan upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen

ekonomi Islam.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini,

program Corporate Social Responsibility (CSR), telah

menjadi suatu perbincangan sosial dan pembangunan yang

menarik bagi banyak pihak. Hal ini, menjadikan program

Corporate Social Responsibility (CSR) semakin

diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai

regulasi pemerintah Republik Indonesia.5

CSR merupakan bentuk komiten dunia usaha untuk

dapat terus menerus bertindak secara etis, beroperasi

secara legal, dan berkontributsi untuk peningkatan

5 Perdebatan tentang CSR yang tidak hanya terjadi pada wacana

akademik saja, tetapi juga pada implementasinya dalam perusahaan-perusahaan di dunia. Perdebatan ini memberikan pengaruh yang siknifikan dalam dunia perusahaan dan birokrasi di Indonesia. Lihat, Edi Suharto, “CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran”, Makalah Pembicara pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.


6

ekonomi, bersamaan dengan peningktan kualitas hidup

dari karyawan, dan keluarganya, sekaligus juga

peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat

secara lebih luas.6

CSR adalah tanggung jawab moral usaha terhadap

masyarakat. Tanggung jawab moral usaha tentu bisa

diarahkan kepada banyak hal; kepada dirinya sendiri,

kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan

seterusnya.7 Adapun menurut Irham Fahmi, Corporate

Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai “kewajiban

manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil

tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Kewajiban tersebut dan pada bentuk perhatian

perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung

jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak

secara jujurdan tepat waktu.8

Selain itu, ada beberapa istilah lain yang memiliki

kemiripan dan kesamaan dengan pengertian CSR atau

bahkan sering diidentikkkan dengan pengertian CSR, yaitu

pemberian/amal perusahaan (corporate giving/charity),

kedermawanan perusahaan (corporate philantropy), relasi

kemasyarakatan perusahaan (corporate community/publik

relations), dan pengembangan masyarakat (community

6 Bukhari Alma, Doni Juni Priansa, Manajemen Bank Syariah,

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 10 7 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.

292 8 Irham fahmi, Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi, (Bandung: Alfabeta,

2013), h. 81


7

development). Keempat istilah itu dapat kikatakan sebagai

pendekatan dari CSR dalam Investasi Sosial Perusahaan

(corporate social investment) yang didorong oleh skala

motif yang terentang dari motif “amal” hingga

“pemberdayaan”.9

Meskipun memiliki istilah yang beragam dan berbeda,

akan tetapi pada intinya terkandung substansi yang sama,

yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan

merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang

berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam

jangka panjang dan tidak akan pernah lepas dari tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dengan demikian, secara esensial CSR merupakan

wujud dari giving back (mengembalikan) perusahaan

(korporasi) kepada masyarakat (komunitas). Dalam hal ini,

CSR dapat dilakukan dengan cara melakukan dan

menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna

memberikan kontribusi paling positif pada komunitas

(stakeholders).10

Oleh karena itu, inilah letak pentingnya pengaturan

CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan

daya dorong. CSR yang awalnya bersifat voluntary perlu

9 Eleanor L. Brilliant dan Kimberlee A. Rice, “Influencing Corporate

Philantropy” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), Social Work in the Workplace, New York: Springer Publishing Co., 1988, hal. 299-313. Lihat juga, http://www.pkbl. bumn.go.id /file/PSICSRComDevedi%20suharto.pdf “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, diakses 4 September 2020.

10 Reza Rahman, “Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan”, (Jakarta: Buku Kita, 2009), h. 10.


8

ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory.

Dengan sifat ini, diharapkan kontribusi dunia usaha yang

terukur dan sistematis dalam ikut meningkatan

kesejahteraan masyarakat.

B. Teori-teori Corporate Social Responsibility (CSR)

Merujuk kepada penelitian yang dilakukan Garriga

dan Male terdapat empat klasifikasi teori CSR yang

berkembang sampai saat ini.11

1. Klasifikasi Teori Instrumen

Teori ini menjadikan perusahaan sebagai instrumen

untuk menciptakan kekayaan. Kondisi ini menjadi

tujuan utama dari tanggung jawab sosial hanya

interaksi yang berkaitan dengan aspek ekonomi saja

yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan CSR.

Setiap aktivitas CSR dilaksanakan apabila sesuai dengan

visi untuk menambahkan keuntungan. Teori ini

memahami CSR sebagai alat untuk menambahkan

keuntungan.

2. Kalsifikasi Teori Politik

Perusahaan mempunyai kuasa social, di mana dengan

kuasa ini mereka mempunyai tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perusahaan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut

serta melaksanakan tanggung jawab sosial pada

kegiatan tertentu.

11 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility (I-CSR)

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 35


9

3. Klasifikasi Teori Integratif

Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan perlu

mempertimbangkan untuk menggabungkan kehendak

masyarakat dalam aktivitas bisnis mereka. Alasan yang

sering digunakan dalam teori ini adalah kelangsungan

pertumbuhan bisnid yang bergantung kepada kehendak

masyarakat, jika perusahaan ingin tumbuh dan

bertahan dalam waktu yang lama.

4. Klasifikasi Teori Integratif

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan perusahaan

dengan masyarakat terbentuk dari nilai nilai etika.

Perusahaan perlu melaksanakan CSR karena

bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan etika.

Sementara itu, Asyraf Wajdi Dusuki mengkategorikan

teori CSR kepada lima kategori yaitu pandangan klasik

terhadap CSR, teori kontrak, sosial, teri istrumen, teori

legitimasi dan teori pemegang kepentingan.12

1. Teori Pandangan Klasik Terhadap CSR

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial

secara prinsip menyalahi nilai sistem pasar bebas,

tangggung jawab perushaan satu-satunya hanya

meraih keuntungan dalam persaingan pasar. Dengan

kata lain, dahwa tangung jawab perusahaan telah

diwakilkan pada pemerintah melalui pajak yang dikutip

oleh pemerintah.

12 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility…, hal. 36


10

Dalam pandangan klasik, perusahaan dan

pemerintah dibedakan secara tegas. Perusahaan

berfungsi untuk melakukan produksi dan menjual jasa

guna mendapatkan keuntungan. Selama proses

produksi dilaksanakan, maka semua keuntungan yang

diraih adalah sah untuk dimilikisecara mutlak.

Perusahaan tidak dibatasi untuk mengambil

keuntungan tertentu. Harapannya adalah dari

keuntungan yang diraih perusaan tersebut, pemerintah

dapat memungut pajak untuk selanjutnya digunakan

kembali dalam rangka membangun kepentingan umum.

Dari sumber pajak ini pula negara memberikan

perlindungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang

mebutuhkan oleh sebab itu, boleh disebut bahwa

pemerintah lah yang bertanggungjawab sepenuhnya

terhadap kesejahteraan sosisal kepada masyarakat

umum.

Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial

kepada masyarakat hanya untuk meraih dan menambah

keuntungan bagi pemegang saham saja, seperti tanggug

jawab terhada masyarakat miskin, membantu

pembangunan sekolah maupun sumbangan sosial yang

diperuntukkan hanya untuk mendapatkan keuntungan

bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan tanggung

jawab sosial hanyalah dalam rangka untuk peningkatan

perolehan keuntungan yang lebih banyak.

2. Teori Kontrak Sosial

Teori kontak sosial adalah teori yang timbul dari

hubungan antara perusahaan dan sosial. Menurut teori


11

ini, perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab

sosial yang tinggi. Sikap ini timbul bukan hanya

keinginan yang kuat untuk meraih keuntungan, akan

tetapi bagian dari keinginan tersirat masyarakat

terhadap kegiatan perusahaan dalam menjalankan

bisnis perusahaan tersebut.

Menurut pandangan ini, perusahaan bertindak

seperti institusi sosial dan bergabung dengan struktur

sosial lainnya seperti keluarga, pendidikan dan institusi

keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan yang lebih baik. Posisi perusahaan dan

masyarakat, pelaksanaan CSR disesuaikan dengan

keinginan dan persepsi yang diinginkan dari

masyarakat.

3. Teori Instrumen

Teori ini menjadikan CSR sebagai satu inisiatif

untuk menegakkan fungsi dan peran perusahaan dalam

masyarakat. Teori instrumen telah mengenbangkan CSR

sebagi alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi.

Para pendukung teori ini menyatakan bahwa bisni

boleh memilih untuk mendukung beberapa program

sosial yang dapat diterima dan memberi dampak yang

baik bagi perusahaan. CSR menjadi salah satu strategi

untuk meraih pasar tanpa membahayakan kepentingan

bagi pemegang kepentingan utama perusahaan, yaitu

pemegang saham.

4. Teori Legitimasi


12

Teori yang menyatakan bahwa CSR merupakan

jawaban terhadap tekanan lingkungan sekitar yang

berkaitan dengan sosial, kekuatan politik, dan ekonomi.

Menurut teori ini, perusahaan berusaha untuk mencari

titik keseimbangan dalam menjalankan bisnis mereka

dengan keinginan masyarakat sekitar.

5. Teori Pemegang Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori ini adalah teori yang penting dalam

pembahasan CSR teori ini merujuk pada pendapat

bahwa perusahaan bertanggungjawab secara sistematik

terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Suatu perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial

dilihat dari sudut sejauh mana keputusan-keputusan

yang dibuat oleh manajemen memperhatikan

kepentingan-kepentingan stakeholder selain daripada

pemegang saham.

Teori-teori CSR yang diruruskan oleh Garriga dan

Male serta Asyraf Wajdi Dususki dapat disimpulkan dalam

Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1 Klasifikasi Teori-teori CSR13

Pengkaji Klasifikasi Teori-teori CSR

Garriga dan Male (2004) 1. Teori Instrumen

2. Teori Politik

3. Teori Integratif

13 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility…, hal. 39


13

4. Teori Etika

Asyraf Wajdi Dususki

(2008)

1. Teori Pandangan Klasik

2. Teori Kontrak Sosial

3. Teori Instrumen

4. Teori Legitimasi

5. Teori Pemegang

Berkepetingan

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa CSR satu

standar universal dalam pelaksanaan CSR. Hal ini

dibuktikan dengan adanya definisi CSR yang digunakan

secara keseluruhan. Sehingaa perusahaan dalam

menjalakan aktivitas CSR memberikan definisi mengikuti

kehendak mereka masing-masing. Hal ini juga tentu

dipengaruhi oleh keinginan dan tujuan yang ingin dicapai

perusahaan. Setip perusahaan mempunyai pandangan

sendiri dalam menghadapi persoalan alam dan masyarakat

sekitar lingkungan perusahaan. Latar belakang wilayah,

faktor keyakinan, budaya dan lingkungan ikut

mempengaruhi pola dan praktik CSR suatu perusahaan.

C. Dasar Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan suatu konsep integral yang

memadukan aspek sosial dan bisnis dengan seimbang agar

perusahaan dapat dapat mencapai profit maksimum, serta

membantu mencapai kesejahteran stakeholders sehingga

dapat meningkatkan harga saham. Konsep CSR juga


14

dilandasi oleh argumentasi moral.14 Artinya CSR bukan

saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organiasasi

pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat

menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang

berkesinambungan dengan menyeimbangan aspek

ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan

perlindungan lingkungan hidup.

Dalam sudut pandang etika, dunia usaha tidak dapat

melepaskan dirinya dari kewajiban sosial kepada

masyarakat, dengan hanya berorientasi kepada keuntungan

semata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dunia usaha

tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan pemerintah

selaku regulator.

Landasan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat

dipahami dari berbagai ketentuan, baik Undang-Undang,

maupun Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang membahas

tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan

Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang membahas tentang

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan

Terbatas (“PP 47/2012”). Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPT,

yang membahas tentang “Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk

berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

14 T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan

Teori dan Praktek di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Bisnis, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, (April 2012), h. 52


15

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perusahaan/perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya”.15

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal Pasal 15 yang menyatakan:

Setiap penanaman modal berkewajiban:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik.

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.16

c. Membuat laporan kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya laporan tersebut kepada Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

d. Menghormati tradisi budaya masyrakat sekitar

lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

e. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan.17

Mengacu pada ketentuan diatas, kegiatan

penanaman modal yang berkaitan dengan kepentingan

publik, terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial (Social Responsibility) dan harus

memperhatikan budaya dan sistem nilai yang

berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut,

15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pasal 1 ayat 3 16 Pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa

setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR harus dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15


16

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau

badan usaha, harus memperhatikan norm agama yang

berkembang oleh masyarakat sekitarnya.

3. Adapun menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah

adalah perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu,

pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar

hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada

undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4

ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul

maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

infak, hibah, sedekah atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.18

Dalam undang–undang ini, sangat jelas diterangkan

bahwa bank syariah diberi amanah menjalankan fungsi

sosial yang pada akhirnya harus melaksanakan CSR.

Kehadiran UU perbankan ini memiliki dampak yang

luas. Tidak hanya dilihat dari sektor makro, melainkan

juga sektor mikro, bahkan penduduk miskin pun

memiliki keterkaitan dengan kehadiran UU ini.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan

Terbatas pasal 2 yang menyatakan “Setiap Perseroan

18 A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat

Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Ahkam, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016), h. 230


17

Terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung

jawab sosial dan lingkungan”.19

Setiap Perseroan untuk wujud kegiatan manusia

dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen

untuk bertanggungjawab atas tetap terciptanya hubungan

perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan

dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan

budaya masyarakat tersebut.20

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas, setiap

perseroan memiliki tanggung jawab moral untuk

menjalankan operasional perusahaan dengan

memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat di

sekitarnya. Pengelolaan dana sosial perbankan, yang

diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial

yang berasal dari penerimaan operasi (qardh) seperti yang

di jelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, menjadi sangat potensial apabila

dikelola dengan baik oleh perbankan syariah. Meskipun

sifatnya sosial, pengelolaannya harus tetap profesional.

Orientasi perusahaan terhadap laba, hendaknya diimbangi

dengan kepeduian soaial dan konstributsi perusahaan

dalam membangun masyarakat sesuai dengan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

19 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung

jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2 20 Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2


18

Penanaman Modal, UU No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan Perseroan Terbatas.

D. Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Totok Mardikanto Corporate Social

Responsibility (CSR) memiliki tiga dimensi, yaitu “dimensi

ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan”.21

Dimensi tanggung jawab Corporate Social Responsibility

(CSR) tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk

memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha.

Dalam CSR, perusahaan berkomitmen untuk

berkontributsi dalam pengembangan ekonomi serta

mementingkan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pemahaman terhadap dimensi ekonomi CSR

meliputi: tata kelola perusahaan, perlindungan

konsumen, dan etika investasi.”22 Perusahaan harus

dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan

ekonomi kepada investor dan karyawan. Disisi lain

peusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen

21 Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung

Jawab Sosial Korporasi, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 142 22 Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility)…, h. 142


19

agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen,

dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh

bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan

masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis

itu sendiri. Tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekdar

pemilik atau investor. Walaupun sikap pemilik

menginginkan agar pihak manajemen perusahaan

bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal

kepada para pemegang saham. Namun kondisi realitas

saat ini posisi perusahaan dan masyarakat telah

terbangun kontrak sosial kontrol sosial sebagai

kesepakatan implisit yang memberikan legitimasi sosial

oleh masyarakat atas kehadiran korporasi, dan

sebaiknya manfaat ekonomi yang dihasilkan bisnis

harus berdistributsi pulang kepada masyarakat.

2. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan yang bertanggungjawab sosial

didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap

dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan

produksi, menghilangkan emisi dan limbah.23

Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat

dipisahkan dari lingkungan, baik dalam konteks

lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku,

maupun dalam konteks lingkungan sebagai objek yang

terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan.

Dalam hal ini, perusahaan meiliki kewajiban untuk

23 Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility)…, h. 142


20

menjaga dan melestarikan lingkungan, melalui program

yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi

masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini,

perusahaan meiliki kewajiban untuk menjaga dan

melestarikan lingkungan, melalui program yang

berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi

masyarakat sekitar perusahaan.

Dimensi lingkungan dalam CSR sejalan dengan

perspektif Alquran yang menyebutkan kerusakan akibat

perbuatan manusia, sebagaimana diebutkan dalam

Alquran sebagai berikut:

ي ر في الب ر والبحر بما كسبت أيدي الناس لي ذيق ظهر الفساد ه م اا ل الذي ب ه ا ج{١٤}

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut

disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali

(kejalan yang benar).”(QS. Ar-Ruum : 41).

Berdasarkan ayat diatas, perusahaan secara etis

bertanggungjawab dalam pemeliharaan lingkungan,

menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi

berikutnya. Perusahaan dalam konteks tanggung jawab

terhadap lingkungan dapat dijabarkan sebagai

berikut:24

24 Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility)…, h. 148


21

a. Mengurangi emisi. Kegiatan operasi pelayanan yang

diberikan oleh perusahaan menghhasilkan emisi

angsung dan tidak langsung di atmosfer, dan emisi

tersebut dihasilkan dari penggunaan produk

perusahaan atau jkdari kebiasaan pembelian dan

konsumsi listrik. Emisi tersebut dapat dapat

mencakup berbagai polutan sebagai timbal, merkuri,

senyawa organik berupa sulfur dioksida, nitrat

dioksida, dan bahan lain yang dapat menyebabkan

kerusakan lingkungan dan efek pada kesehatan

manusia.

b. Mengurangi limbah. Perusahaan yang kegiatan

usahanya menghasilkan limbah cair dan padat harus

tergantung pada program-program untuk

mengurangi limbah tersebut. Program-program ini

harus didasaran pada pengurangan sumber

pemanfaatan kembali barang-barang daur ulang

pengolahan limbah dan pembuangan.

c. Efektif menggunakan energi. Perusahaan listrik

mengkonsumsi dalam menjalankan operasi mereka

dan jasa. Program yang fokus pada konsumsi daya

yang efektif dapat mengurangi permintaan atau

listrik di gedung-gedung didaerah, seperti

pemanasan, pendinginan, keringanan penggunaan

bahan bakar yang efektif dan ketergantungan pada

sumber bahan bakar alternatif.

d. Pelestarian air bersih yang seringkali dianggap

sebagai kekayaan global. Menyediakan air minum


22

murni dianggap sebagai kebutuhan dasar

kemanusiaan dan terdaftar sebagai slah satu dari

hak-hak utama individu.

Memahami kutipan diatas, dapat dikemukakan

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dibidang

lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk

mengurangi emisi hasil operasional perusahaan,

mengurangi dampak limbah yang berbahaya bagi

masyarakat, menggunakan energi secara efktif, dan

pelestarian air bersih.

3. Dimensi Sosial

Perusahaan bukan hanya bertanggungjawab

dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan,

tetapi bertanggungjawab pula terhadap tertib hukum

dan etika masyarakat. “Tanggung jawab sosial berarti

menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau

melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki

masyarakat terhadap bisnis itu.”25

Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang

harus berpartisipasi dalam menacapi kesejahteraan

masyarakat, dan dalam memperbaiki serta merawat

urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan

peningkatan prokdutifitas mereka, mengembangkan

kemampuan teknis mereka, dan memberi mereka

25 Patricia J. Persons, Etika Public Relation, (Jakarta: Gelora Aksara

Pratama, 2017), h. 143


23

keamanan profesional dan pekerjaan selain kesehatan

dan sosial.26

Memahami kutipan diatas, keberadaan

perusahaan harus berdampak positif terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan

keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam

mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh

karena itu, perusahaan harus memberikan hak-hak

yang harus diterima karyawan, baik hak keuangan

seperti gaji, maupun hak non finansial seperti

keamanan dan kesehatan.

Dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk

konkrit dengan membuka lapangan kerja bagi

masyarakat. Hal ini merupakan komitmen perusahaan

dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada

masyarakat. “Tanggung jawab sosial merujuk pada

upaya perusahaan dalam menyeimbangkan

komitmennya pada pihak-pihak pengelola

berkepentingan, organisasi kelompok individu dan

organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh

praktek organisasi tersebut, karenanya dipengaruhi

juga oleh kinerja perusahaan.”27

Menurut suharyadi dan Arissetyanto Nugroho,

beberapa bentuk pertanggung jawaban soaial dapat

dirumuskan sebagai berikut:

26 Patricia J. Persons, Etika Public Relation…, h. 149 27 Ricky W. Griffin dan Ronald Jebert, Bisnis, Edisi Kedelapan, (Jakarta:

Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 85


24

a. Tanggung jawab terhadap lingkungan, dimana

wirausahaan harus selalu menjaga kelestarian

lingkungan.

b. Tanggung jawab terhadap karyawan degan selalu

mendengarkan usulan dan pendaat karyawan.

Mereka memberikan imbalan yang sesuai dan

diberikan kepercayaan yang penuh.

c. Tanggung jawab terhadap pelanggan antara lain

menyediakan barang dan jasa yang berkualitas,

memberikan harga yang wajar melindungi hak

konsumen.

d. Tanggung jawab terhadap investor dengan

kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup

menarik seperti memaksimalkan keuntungan dan

melaporkan kinerja keuangan yang wajar.

e. Tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar

seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja

dan menjaga situasi lingkungan yag sehat disekitar

perusahaan tersebut.28

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan,

merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam

mengendalikan operasionalnya, agar tidak merugikan

masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya

dapat meberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut

28 Suharyadi dan Arissetyanto Nugroho, Kewirausahaan Membangun

Usaha Sukses Sejak Usia Muda, (Jakarta: Salemba, 2007), h. 219


25

diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang berdampak

positif bagi masyarakat, karyawan, dan investornya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami,

implementasi CSR berarti perusahaan memastikan

keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati

nilai-nilai etis dan menghormati orang masyarakat dan

lingkungan. Implementasi CSR secara khusus memastikan

isu-isu yang terkait dengan etika bisnis investasi

masyarakat, ligkungan, kepemerintahan hak-hak manusia,

aktivitas ekonomi, dan tempat kerja.

E. Konsep Tentang Corporate Social Responsibility

(CSR)

Konsep CSR banyak dijadikan rujukan oleh berbagai

pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Teguh S. Pambudi,

adalah pemikiran John Elkington, yakni tentang konsep

Triple Bottom Line, bahwa CSR adalah segitiga kehidupan

stakeholder yang harus diberi atensi oleh perusahaan di

tengah upayanya mengejar keuntungan atau profit, yaitu

ekonomi, lingkungan, dan sosial.29

Konsep Triple Bottom Line merupakan terobosan

besar dalam konteks CSR. Dalam buku Elkington yang

berjudul “Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of

Twentieth Century Bussiness”, isinya membahas tentang

29 Teguh S. Pambudi, “CSR Sebuah Keharusan (Investasi Sosial)” dalam

I Komang Ardana, “Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial”, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 34


26

bagaimana mengembangkan konsep triple bottom line

dalam istilah economic prosperity, environmental quality,

dan social justice. Melalui konsep ini, bahwa perusahaan

yang ingin terus menjalankan usahanya harus

memperhatikan 3P yaitu profit, people dan planet.

Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan

hanya mengejar keuntungan semata (profit), tetapi mereka

juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan

masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Ketiga prinsip

tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan program

CSR, sebagaimana digambarkan berikut ini.

Gambar: 1

Triple Bottom Line CSR30

Pendapat tentang CSR yang lebih komprehensif

disampaikan oleh Prince of Wales Internasional Business

Forum, melalui lima pilar, yaitu:

30 I Komang Ardana, “Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial”, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 33


27

1. Building human capital, menyangkut kemampuan

perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya

manusia yang andal (internal). Di sini perusahaan

dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui

community development;

2. Strengthening economies, memberdayakan ekonomi

komunitas;

3. Assessing social. Maksudnya perusahaan menjaga

keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak

menimbulkan konflik;

4. Encouraging good governance. Artinya perusahaan

dikelola dalam tata pamong/birokrasi yang baik;

5. Protecting the environment, yaitu perusahaan harus

mengawal kelestarian lingkungan.31

Di Indonesia, regulasi mengenai CSR telah di atur oleh

pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha

Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang

kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-

236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan

diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1%

31 Teguh S. Pambudi dalam Ibid., hal. 34-35.


28

(satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) untuk

menjalankan CSR.32

Sekarang ini, kewajiban melaksanakan CSR bukan

hanya dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengaturan CSR secara tegas diatur dalam perundang-

undangan. Melalui Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007

yang membahas tentang Perseroan Terbatas (UU PT)33 dan

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perseroan atau

penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah

upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang

tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007,

tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa “setiap

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung

32 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Nomor: Kep236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

33 Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.


29

jawab sosial perusahaan”34, penjelasan ini menyebutkan

yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”

adalah perusahaan penanaman moda memiliki tanggung

jawab kepada setiap yang memnanam modal untuk tetap

menciptakan hubungan yang baik, seimbang dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat

setempat.35

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun

2007, tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang

definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi perseroan/perusahaan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya.36

Beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

CSR di Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) Pancasila dan

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945; 2) Undangundang Nomor: 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3)

Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi; 4) Undangundang Nomor: 25 Tahun 2007

34 Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang

Penanaman Modal. 35 Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun

2007, tentang Penanaman Modal. 36 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang

Perseroan Terbatas, yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756.


30

tentang Penanaman Modal; 5) Undang-undang Nomor: 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 6) Peraturan

Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 yang membahas

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas.

Berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat

upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun

oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan

masyarakat, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi,

lingkungan maupun kesehatan.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Bumi,

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

merupakan suatu UU yang paling mendasar dalam

pelaksanaan CSR. Kemudian Undang-undang Nomor: 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi

perusahaanperusahaan yang aktivitasnya terkait dengan

lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

undang-undang ini dapat dijadikan acuan umum mengenai

pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari CSR.

Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa CSR bukan lagi

sesuatu yang asing bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR

merupakan suatu wujud apresiasi dalam penciptaan

kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena

itu, bagian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan CSR

adalah kesepahaman pandangan tentang konsep dan


31

bentuk yang akan dijalankan. Dalam perspektif pengertian

CSR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor: 25

tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Undang-

Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan

Terbatas terjadi perbedaan penafsiran yang akan

menimbulkan persoalan dikemudian hari. Dalam kaitan

itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah

keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi

juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan

harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis tersebut. Maka,

bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga

sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus

mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

Di Indonesia Penerapan CSR semakin meningkat baik

dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman

kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat

dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar.

F. Kriteria Corporate Social Responsibility (CSR) di

Lembaga Keuangan Syariah

Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa

pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan

besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat

memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan

lingkungan melainkan perusahaan kecil dan


32

menenggahpun bisa memberikan dampak negatif terhadap

masyarakat dan lingkungan sekitarnya.37

Kriteria CSR mempunyai hubungan yang erat dengan

konsep hubungan tanggung jawab sosial yang di perankan

oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan

tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung

jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung

jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan

manusia dengan alam sekitar.38 Dari hubungan tersebut

telah dibentuk enam kriteria CSR sebagai instrumen untuk

mengukur pelaksanaan CSR di LKS, ia melibatkan berbagai

stakeholder di LKS.39 Enam kriteria CSR di LKS tersebut

yaitu:

1. Kepatuhan

Syariah Fungsi kepatuhan merupakan tindakan

dan langkah yang bersifat preventif, untuk memastikan

kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan

syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar

37 Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility from Charity to

Sustainability, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 161-162. 38 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social responsibility (I-

CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 75

39 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social responsibility…, h. 75


33

dari koridornya, disiplin dan langkah untuk

meminimalisir resiko perbankan.40

Setiap transaksi LKS harus berlandaskan pada

ketentuanketentuan syariah, baik dalam pembentukan

instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan

stakeholder LKS perlu harmonisasi dengan syariah.

Sehingga dalam transaksi LKS, ia tidak hanya

memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga,

akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah

dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan

seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah

keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah

menjadi hal utama dalam kegiatan operasional LKS.41

Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam

kaitannya dengan praktik CSR di LKS, maka ada lima

item yang telah jelas memiliki hubungan erat untuk

dijadikan sebagai instrumen, yaitu:42

a. Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan

syariah;

b. Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan

syariah;

c. Tempat dan produk halal;

d. Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak

halal;

40 Budi Sukardi, “Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi

Produk Bank Syariah Di Indonesia”, Akademika, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 (2012), h. 3

41 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social .., h. 76 42 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social .., h. 76


34

e. Pemilihan stakeholder LKS yang sesuai dengan

ketentuan syariah.

2. Keadilan dan kesetaraan

Kegiatan operasional di LKS sebagai institusi

keuangan Islam harus mengedepankan nilai-nilai

keadilan dalam memberikan pelayanan kepada

stakeholder. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri

dilandasi oleh prinsip persaudaraan (brotherhood) dan

keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam.43 Untuk

mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS,

maka ada empat item yang bisa dijadikan sebagai

instrumen tersebut, yaitu:

a. Adanya nilai-nilai persaudaraan;

b. Pelayanan yang berkualitas;

c. Tidak adanya diskriminasi;

d. Mempunyai kesempatan yang sama.44

3. Bertanggungjawab dalam bekerja

Penerapan kriteria bertanggungjawab dalam

bekerja akan tercermin daam nilai-nilai yang secara

umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro

dan makro.

Bertanggungjawab dalam perspektif mikro

menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam

43 Siti Amaroh, “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam

Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo), Vol 5, No 2 (2014), h.89

44 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social.., h. 78


35

sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat

berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat shidiq

(benar), tabligh (menyampaikan), amanah, dan

fathanah (cerdas).45 Sedangkan bertanggungjawab

dalam perspektif makro berarti LKS harus memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan

zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk

lebih menyukai investasi diandingkan menyimpan

harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan

pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau

maisir tercermin dengan kegiatan LKS yang melarang

investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan

ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan

operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan.46

Dari penjelasan diatas maka item yang

diindentifikasi untuk mengukur kriteris bertanggung

jawan dalam bekerja yaitu;

a. Amanah

b. Bekerja sesuai dengan kewajiban dan

bertanggungjawab

c. Ikhlas

d. Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran

e. Mengurangi image buruk dalam investasi

f. Integrias dalam bekerja

g. Berlaku adil dalam persaingan

45 Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami

untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 212 46 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate.., h. 80


36

h. Akuntabilitas.47

4. Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian

perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap

masyarakat, dan kelompok yang beroperasi di bawah

ruang lingkupnya.48 Untuk mengukur kriteria jaminan

kesejahteraan CSR di LKS maka dirumuskan item

sebagai instrumen, yaitu;

a. Tempat bekerja yang aman dan nyaman.

b. Kebebasan berkehendak.

c. Upah yang sesuai.

d. Pelatihan dan pendidikan.

e. Jam kerja yang manusiawi.

f. Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.49

5. Jaminan kelestarian alam

Setiap tindakan LKS dalam mewujudkan CSR bagi

kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama.

Pertama, menghargai keseimbangan sunnatullah dalam

penciptaan alam semesta. Kedua, tidak merusak dan

membahayakan. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan

dalam operasionalnya.50

Oleh sebab itu, ada empat item yang dapat

dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian

alam terlaksana dengan baik dalam operasional LKS.

Ssebagai salah satu bentuk tanggung jawab LKS

47 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate.., h. 80 48 Totok Mardikanto, CSR.., h. 148 49 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate.., h. 83 50 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate.., h. 83


37

terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang

akan datang, yaitu:

a. Memastikan realisasi program LKS tidak merusak

alam sekitar.

b. Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar.

c. Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar

(seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat

didaur ulang).

d. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan

dalam memenuhi keperluan LKS.

6. Bantuan kebajikan atau sosial

Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu lembaga

dan bahkan keseluruhan sisten ekonomi syariah,

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan

keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki

oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu LKS bukan

sekedar institusi yang melepas diri dari perintah

norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada

persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, LKS adalah

suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang

kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keberadaan LKS juga ikut membantu meringankan

beban-beban masyarakat yang kurang mampu,

terutama persoalan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu diteapkan kriteria sebuah

CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga

memenuhi kiteria untuk disebut sebagai CSR yang


38

bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang

harus dipenuhi LKS, yaitu:51

a. Pemilihan lembaga yang dapat menunjag visi LKS

memenuhi misi CSR.

b. Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan

sosial).

c. Membantu program kemasyarakatan (seperti

membantu dana pendidikan, dan meringankan

beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain.

d. Menjalankan program CSR dengan tidak hanya

berorientasi pada keuntungan semata-mata.

e. Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk

LKS (seperti qard , pembiayaan mikro ekonomi

untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa

pelaksanaan CSR di LKS dengan enam kriteris sebagai

instrumen yang digali dari Alquran dan as-Sunnah

dapat membantu mengharmonisasikan semua

kepentingan para pihak yang terlibat di LKS seperti

pemilik, pemegang saham, karyawan, pengguna dan

masyarakat. Pelaksanaan CSR di LKS bukan hanya

sekedar menggunakan kewajiban yang telah

diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi

pelaksanaan CSR di LKS adalah suatu bentuk

pertanggung jawaban kepada Allah SWT, manusia, dan

alam sekitar. Pelaksanaan CSR di LKS benar-benar

diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi

51 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate.., h. 86


39

menyelesaikan dan meringankan maslaah sosial, baik

yang terjadi dalam institusi LKS maupun masyarakat,

terutama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

lemah.

G. Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility

(CSR)

Perusahaan sebagai badan usaha yang memperoleh

keuntungan dari masyarakat yang harus memperhatikan

hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat

umum lainnya. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)

mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan

perusahaan demi tujuan sosial yang ssma, dengan tidak

memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.52 Jadi,

perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis,

tetapi juga kinerja sosial.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)

memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima bagi

perusahaan sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra

perusahaan mereka

2. Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial.

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.

4. Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha.

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.

52 K. Bertens, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.297


40

6. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan

limbah.

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.53

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.54

10. Peluang mendapatkan penghargaan.55

Mencermati pendapat diatas, salah satu tujuan CSR

adalah membangun reputasi dan citra positif perusahaan

dalam pandangan masyarakat. Program CSR merupakan

investasi bagi perusahaan demi perkembangan dan

keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai

sarana biaya melainkan sebgai sarana meraih keuntungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga bermanfaat

dalam meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan

dengan masyarakat selaku stakeholder dan dengan

pemerintah selaku regulator. Dengan adanya CSR

perusahaan dapat berkonstributsi dalam mengatasi

permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang

keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Konstributsi

tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas

kepada perusahaan untuk memasarkan produknya kepada

masyrakat sekaligus meningkatkan produktivitas

karyawan.

53 Hendri Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009), h. 6 54 Firsan Nova, Republic Relation, (Jakarta:media bangsa,2012), h. 321-

322 55 Irham Fahmi, Etika Bisnis.., h. 83


41

H. Alasan Pentingnya Corporate Social Responsibility

(CSR)

Aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi

keharusan semua perusahaan patuh terhadap segala jenis

peraturan dan berlaku untuk semua perseroan, bukan

sekadar untuk perusahaan ekstraktif. Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor: 47 tahun 2012 tersebut, menekankan pada: 1)

kepatuhan atas peraturan (legal compliance); 2) dimensi

sosial dan lingkungan; 3) hubungan yang serasi perseroan

dan masyarakat; dan 4) bentuk manajemen risiko.

Disamping hal-hal di atas, alasan perlunya

melaksanakan CSR perusahaan adalah:56

1. Alasan Sosial

Perusahaan melakukan program CSR untuk

memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang

lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat

sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga

kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga

lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2. Alasan Ekonomi

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap

berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan

program CSR untuk menarik simpati masyarakat

56 http://terminalriset.blogspot.com/2008/08/memahami-corporate-

social_22.html, diakses pada tanggal 9 September 2020.


42

dengan membangun tanggapan baik bagi perusahaan

yang tujaan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

3. Alasan Hukum

Alasan hukum membuat perusahaan melakukan

program CSR hanya karena adanya peraturan

pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada

tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi

atau denda dan bukan karena kesadaraan perusahan

untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak

perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan

atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini

diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang

Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

yang di dalam Pasal 74 nya, menjelaskan bahwa

mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-

perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang

menghasilkan limbah. Adapun, secara umum pasal 74,

menjelaskan bahwa: (1) perseroan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) lingkungan

suatu perseroan dan tanggung jawab sosial merupakan

kewajiban perseroan yang harus dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan selalu memerhatikan

kepatutan dan kewajaran. (3) menggariskan perseroan

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

pernyataan yang ada di Pasal 1 dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


43

BAB II

Corporate Social Responsibility (Csr)

Dalam Perspektif Islam

Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini

perkembangannya begitu pesat adalah sektor bank umum

maupun bank pembiayaan syariah. Bank secara

operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia

sebagai bank sentral. Sedangkan pembinaan dan

pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah

dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Secara

operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek

bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari

beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Salah

satu program yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang

kini juga diterapkan pada perbankan syariah adalah

tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi

yang melekat daripada ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari

syariat Islam (Maqasid al-Syariah). adalah maslahah,

sehingga bisnis tersebut dapat menciptakan maslahah,

bukan sekedar mencari keuntungan saja. Bisnis dalam

Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis

karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam,


44

melainkan justru diperintahkan oleh Allah sebagaimana

dijelaskan dalam dalam Alquran:

فح فإذا ق ضيت ٱلصاة فٱنتشر وا فى ٱلرض وٱب ت غ اا من فضل ٱله و ٱذك ر وا ٱله كيراا ل {٤١}ا

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya

telah melekat secara inhern sebagai konsekuensi

kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda

dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara

dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi

sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa

orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan

orientasi sosial. Hal ini membawa konsekuensi pada

kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam

melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika

dibandingkan dengan bank konvensional.

A. Etika Bisnis Islam

Islam telah mengatur dan memberikan arahan kepada

umatnya untuk mempelajari etika bisnis yang berarti

mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar

atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-


45

prinsip moralitas.57 Pengertian etika sangat beragam, etika

juga dipahami sebagai ilmu yang mambahas perbuatan baik

dan buruk manusia.58 Secara logika arti etika bisnis adalah

penarapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis.

Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan tetapi harus

berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.59

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami

bahwa bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan

oleh individu atau suatu organisasi yang menjual barang

atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk

mendapatkan laba. Kajian etika bisnis terkadang merujuk

kepada organizational ethics atau management ethics.

Kajian etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi

tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Adapun bisnis Islam dapat diartikan sebagai

kumpulan aktivitas bisnis dalam yang tidak dibatasi

berbagai bentuknya, jumlah (kuantitas) kepemilikan

hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi

dengan cara bagaimana pendayagunaan dan pemerolehan

hartanya (ada aturan halal atau haram).60

57 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana,

2006), h. 70 58 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), penerjemah K.H.Farid Ma’ruf,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 3 59 Suyadi Prawirosentoro, Pengantar Bisnis Modern, (Jakarta: PT Bumi

aksara, 2002), h. 14 60 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 18


46

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan

bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang

digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas

bisnisnya dengan menerapkan prinsipprinsipnya yang

terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Alquran

dn Hadits Nabi Muhammad SAW.

Etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran

sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz harus

berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:61

1. Prinsip otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil

keputusan dan bertidak berdasarkan keselarasan

tentang apa yang baik untuk dilakukan dan

bertanggungjawab secara moral atas keputusan yang

diambil.

2. Prinsip kejujuran; dalam hal ini kejujuran merupakan

kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap

konsumen, kunci keberhasilan suatu bisnis, dalam

hubungan kerja, dan sebagainya.

3. Prinsip keadilan; bahwa setiap orang dalam berbisnis

diperlakukaan sesuai dengan haknya masing-masing

dan tidak ada yang boleh dirugikan.

4. Prinsip saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang

kompetitif.

61 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet

Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam…, h. 37


47

5. Prinsip Integrasi moral; ini merupakan dasar dalam

berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap

dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami

bahwa etika berbisnis harus mengedepankan prinsip-

prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling

menguntungkan, dan integrasi moral. Prinsip-prinsip

tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi perusahaan

sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dalam jangka

panjang dan tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek

saja.

B. CSR dalam Etika Bisnis Islam

Etika Bisis Islam telah diajarkan Nabi SAW, saat

menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW, sebagai

pedagang adalah selain dedikasi keuletannya juga memiliki

sifat; shidiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Ciri-ciri

tersebut masih di tambah istiqamah. Shidiq berarti

mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan,

keyakinan dan amal pebuatan atas dasar nilai-nilai yang

diajarkan Islam. Istiqamah dalam nilai-nilai kebaikan dan

iman, meski menghadapi tantangan dan godaan. Istiqomah

dalam kebaikan ini ditampilkan dalam keteguhan,

kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu

yang optimal. Fathanah berarti mengerti dan memahami,

secara mendalam segala yang menjadi tugas dan

kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan


48

kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang

bermanfaat. Amanah adalah tanggung jawab dalam

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah

diwujudkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang

optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Tabligh,

mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam

dalam kehidupan sehari-hari. 62

Berdasarkan konteks corporate sosial responsibility

(CSR) dalam sifat tersebut, para pelaku usaha dituntut agar

tidak bersikap kontradiksi secara sengaja antara perbuatan

dan ucapan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji,

tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak

ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang dan

jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu

dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus

memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan,

kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat

baik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan

pelayanan masyarakat.63 Di antara tanggung jawab yang

harus dipertanggung jawabkan yaitu:

1. Antara Manusia dengan Tuhan

Allah menganjurkan kepada umatnya untuk

bekerja sekaligus memanfaatkan segala yang tersedia.

Tetapi dalam setiap kegiatan yang dijalankan harus

62 Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami

untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 212-213 63 Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami

untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 213


49

sesuai dengan syari’at yaitu dengan cara yang halal. Dan

apabila rezeki yang kita peroleh itu dirasa sudah

mencukupi dan lebih, hendaklah segera memberikan

sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada

fakir miskin. Allah berfirman:

صدقةا خ ذ من أمااله إ يه بها وصل يه زك و ر ه و واله كمي ل طه نل له صات كل} {٤١١ي

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-

Taubah: 103).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa

Corporate Social Responsibility (CSR) secara Islami

bertujuan menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan

melalui aktivitas-aktivitas ribawi. Sehingga ayat diatas

menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar orang

yang bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan

mu’amalah Islami (berbisnis secara Islami).

2. Antara Manusia dengan Alam Ranah

Hal utama yang harus diperhatikan dalam

kaitannya dengan persoalan tanggung jawab sosial

adalah lingkungan alam. Dalam peranannya sebagai

khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan

memelihara lingkungan alamnya. Sejumlah contoh

semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan

Islam dengan lingkungan alam; perlakuan terhadap


50

binatang; polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan;

dan polusi lingkungan terhadap sumber- sumber alam

bebas seperti misalnya udara dan air. Islam

menekankan peranan manusia atas lingkungan alam

dengan membuatnya bertanggungjawab terhadap

lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT

termaktub dalam firman Allah:

لل في الرض خيفةا قال اا ة إن ي جا ماتئ ف ل فيها من ي فسد فيها ويس أج وإذ قال رب ل ما ل ماء ونحن ن سب ح بحمدك ون قد س ل قال إن ي أ الد {١١}م ا

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para

malaikat, “Sesungguhnya aku hendak menjadikan

seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata,

“Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan Dia

mengajarkan kepada Adam nama–nama (benda-benda)

seluruhnya.” (QS. Al-Baqarah : 30).

3. Antara Manusia dengan Manusia

Selain harus bertanggungjawab kepada berbagai

pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan

lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan

organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan

memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum

masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian


51

masyarakat, pengusaha muslim harus turut

memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin

dan lemah. Allah SWT Berfirman;

فين من الر ج في كبيل اله والم ستض ل قا ا ال والن ساء والا وما ل الذين ي ق ال ا رب نا لدال لنا من لد ن وليا و أه ها واج ذه القرية الظال ل لنا من لد ن نصيرااأخرجنا من ه {٥٧}اج

”Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah

dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki,

wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya

berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri

ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami

pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong

dari sisi Engkau!”. (QS. An-Nisa : 75).

Setiap manusia memerlukan harta untuk

mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena

manusia akan selalu berusaha memperoleh harta

kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Sedangkan

salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Bisnis

Islami adalah kumpulan aktifitas bisnis dalam berbagai

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan

hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam

cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya,

terdapat aturan halal dan haram.64 Dan tentu saja, kita

sebagai muslim harus mewajibkan dan mementingkan

yang halal dari pada yang haram.65 Seorang muslim

yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor

64 Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta Gema Insani,2002), h. 18 65 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Terjemahan Samson

Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 109-110


52

dunia dan akhirat secara seimbang, bukan

meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat,

juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.66

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwasannya

diantara tanggung jawab yang harus dipertanggung

jawabkan yaitu tanggung jawab antara manusia dengan

Tuhan, tanggung jawab manusia dengan alam, dan antara

manusia dengan manusia. Semua kegiatan bisnis pada

dasarnya harus dipertanggung jawabkan meskipun itu

sekecil biji sawi. Kegiatan bisnis akan berjalan dalam

jangka panjang jika semua aspek di perhatikan dengan

membatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya

serta melihat dari aspek halal atau haram dalam kegiatan

bisnis tersebut.

Etika atau norma yang harus ada dalam jiwa dan

benak setiap pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam

kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan

kejujuran dalam aktivitas bisnis.67

2. Bertanggungjawab

Pengusaha harus bertanggungjawab terhadap

segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya.

Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera

66 M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2007), h. 31 67 Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, Jurnal Hukum Islam,

(Jawa Tengah: STAIN Pekalongan), Vol. 9, No. 2, (Desember 2011), h. 244


53

diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada

kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya,

masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab membuat

individu secara moral terkait juga berbuat untuk

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi

maksimalisasi yang tak kenal puas.68

3. Menepati janji

Salah satu cara untuk mengetahui kadar keimanan

seseorang adalah dengan melihat bagaimana ia

memelihara janji yang telah dibuatnya. Sebab Allah SWT

mewajibkan setiap orang yang beriman, untuk

menepati janjinya. “Hai orang-orang yang beriman,

tepatilah janjimu.” (QS. Al- Maidah : 1).

4. Disiplin

Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya,

misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan

kegiatan usahanya.

5. Taat hukum

Pengusaha harus selalu patuh dan mentaati hukum

yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat

ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan

peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di

kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban

moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan segera

dengan baik.

68 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.., h. 79


54

6. Suka membantu

Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain,

kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar

mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya,

sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ekonomi

Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada

sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi

sosial kegiatan bisnis yang sesuai ajaran Islam.

Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material

semata, tetapi didasari kesadaran Alquran kemudahan

bagi orang lain dengan menjual barang.69

Berdasarkan pendapat diatas, pada dasarnya aktivitas

bisnis dalam berbagai bentuknya tidak di batasi jumlah

(kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk

profitnya, namun di batasi dalam cara perolehan dan

pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram),

serta harus memperhatikan nilai-nilai etika yang

berdasarkan landasan Alquran dan as-Sunnah. Sehingga

akan menimbulkan suatu kebermanfaatan bagi seluruh

stakeholder dalam perusahaan tersebut.

C. Prinsip-prinsip Islamic Corporate Social

Responsibility (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip secara etimologi diartikan sebabagi dasar,

permulaan, aturan dasar, asas atau dasar yang menjadi

69 Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam”.., h. 245


55

pokok sesuatu pemikiran, kajian dan tindakan. Adapun

secara terminologi, prinsip adalah kebenaran secara umum

yang secara alami ada dalam hukum Islam dan menjadi

tolak pembinaannya.70 Oleh karenanya, prinsip dapat

disimpulkan sebagai asas atu landasan dasar yang

dijadikan tumpuan untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Prinsip I-CSR didasarkan pada prinsip dan falsafah

yang didapat dari Alquran dan as-Sunnah serta menjadi

pedoman dalam berbagai aktifitas kehidupan. Menurut

Jawed Akhtar Mohammed prinsip-prinsip CSR terbagi

menjadi empat, yaitu tauhid, keadilan, bebas berkehendak

dan bertnggung jawab. Sedangkan menurut Asyraf Wajdi

Dusuki hanya menyebutkan dua saja yaitu khalifah dan

takwa, sedangkan Ekawati menyebutkan intrumen zakat

sebagai bentuk CSR dalam Islam, sedangkan Asyraf Wajdi

Dusuki dan Irwani Nurdiani menjelaskan petunjuk bagi

pengurus perusahaan untuk melaksanakan program CSR

dengan pendekatan mashlahah dan teori maqasid syariah.71

Tabel 2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan CSR dalam

Kajian-kajian Terdahulu

Peneliti Prinsip-prinsip

Pelaksanaan

CSR yang

Dihasilkan

Objektif Kajian

70 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility..., hal. 56 71 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility..., hal. 56


56

Ekawati

(2004)

1. Zakat sebagai

instrumen

CSR

Untuk menyusun

hubungan konsep

zakat, CSR dan

pemberdayaan

masyarakat pada Bank

Muamalat Indonesia.

Jawed

Akhtar

Mohammed

(2007)

1. Tauhid

2. Keadilan

3. Bebas

berkehendak

4. Bertanggung

jawab

Untuk menjelaskan

paradigma Islam

terhadap CSR dan

sejauh mana perbedaan

dengan konsep CSR

mainstream. Kajian ini

juga melihat bagaimana

nilai-nilai CSR

dipraktekkan oleh

perbankan syariah

melalui kesepakatan

dengan pengurus bank

syariah.

Asyraf

Wajdi

Dusuki

(2008)

1. Khalifah

2. Takwa

Untuk mengkaji dan

melahirkan konsep

CSR dalam Islam serta

memperbandingkannya

dengan konsep CSR

Barat.

Asyraf

Wajdi

Pelaksanaan CSR

dibagi kepada

Untuk memberikan

petunjuk bagi


57

Dusuki dan

Irwani

Nurdiawati

(2007)

tiga kategori:

1. Kategori

darurat

2. Kepentingan

3. Kemewahan

manajemen

perusahaan dalam

melaksanakan program

CSR dengan

pendekatan maslahah

dan Maqashid syariah

dalam perusahaan.

Pelaksanaan I-CSR LKS wajib pada prinsip-prinsip

utama yang telah digariskan olrh Alquran dan as-Sunnah.

Adapun prinsip-prinsipnya adalah:72

1. Prinsip Tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk

masdar (kata dasar) dari kata “wahhada-yuwahhidu-

tauhid” yang berarti mengesakan atau mengakui

keeseaan. Dasar keyakinan dalam Islam adalah

keyakinan bahwa tidah ada Tuhan yang disembah

selain dari pada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan

manusia harus meyakini hal ini, sehingga aktivitas

seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya harus

menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama.

Rasulullah SAW juga bersabda ketika mengutus

Mu’az bin Jabal ke Taman yang artinya: “Ajaklah merka

supaya mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah

72 Muhammad Yasir Yususf, Islamic Corporate Responsibility..., hal. 56


58

SWT dan sesungguhnya aku pesuruh Allah SWT. Jika

mereka telah mematuhi yang sedemikian, terangkan

kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada

mereka shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka

telah menaatinya ajarkan kepada mereka bahwa Allah

SWT memerintahkan kepada mereka supaya membayar

zakat harta mereka dan diberikan kepada orang-orang

yang miskin.” (HR. Al-Bukhori: Hadits No. 1337).

Ayat-ayat Alquran dan Al-Hadits di atas

menjelaskan bahwa inti sari ajaran tauhid adalah

penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan

sepenuhnya kepada kehendak syariah Allah SWT.

Kehendak Allah SWT merukan sumber nilai dan tujuan

dari manusia untuk memperoleh kerihdaan Allah SWT.

Inilah yang dikatakan sebagai bentuk keimanan.

Keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa

segala sesuatu yang menimpa seorang muslim,

diusahakan ataupun tidak diusahakan berasal dari

selalu berasal dari kehendak Allah SWT. Sehingga setiap

yang dilaksanakan selalu didorong oleh pengharapan

atas keridhoan Allah SWT. Sebagai contoh rezeki berada

dalam genggaman Allah SWT, jika Allah SWT

berkehendak untuk melapangkan rezeki hamba-Nya

maka tidak ada seorangpun yang mampu unntuk

menghalanginya. Sebagai mana sebaliknya, jika Allah

SWT berkehendak membatasi rezeki hamba-Nya, maka

tidak ada seorangpun yang dapat meluaskananya.

Segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dinikmati


59

oleh seseorang, pasti akan dinikmati oleh seseorang

tersebut.

Bagi penyelenggara bisnis LKS, keyakinan kepada

Allah SWT menjadikan seseorang yang melaksanakan

bisnis di LKS sesuai dengan nilai nilai yang telah

digariskan oleh Allah SWT. Siapaun yang terlibat dalam

LKS tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi

yang tidak beretika, dapat menimbulkan kerugian bagi

pihak lain, dan melaksanakan apa yang dilarang oleh

Allah SWT. Tetapi ia harus bertanggungjawab atas apa

yang telah diusahakan dan selalu memberikan dampak

positif bagi lingkungan sekitar. Maka, ini adalah buah

dari keyakinan nilai-nilai tahid dalam kehidupan. Segala

sesuatu yang dilakukan hanya mencari ridha Allah SWT.

Ridha Allah SWT dapat diraih apabila menciptakan

kemaslahatan dan mengikuti garis panduan yang

diterangkan dalam Alquran dan as-Sunnah.

2. Prinsip Khalifah

Kata khalifah berasal dari kata khalafa yang

diartikan menggatikan, meninggalkan, menyimpang dan

juga merbakna sebagai pewaris. Menurut Ibn Kathir,

kata khalifah dalam surat Al-An’am ayat 165 yang

berarti: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-

penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu

atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.”

Memberikan isyarat bahwa umat Islam akan menjadi

pengusaha-pengusaha di muka bumi.


60

Prinsip khalifah ini merupakan prinsip yang telah

ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alquran yang berarti:

“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan

nafkankanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT

jadikan kamu untuk menguasasinya. Maka, orang-orang

yang beriman diantara kamu menafkahkan (sebagian)

daripada hartanya meperoleh pahala yang besar.” (QS.

Al-Hadid: 7). Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sesungguhnya dunia itu adalah hijau (orang yang

mengurusi) padanya. Lalu Allah SWT memandang

bagaimana kamu beramal dengannya…” (HR.Tirmidzi:

Hadits No. 2286).

Prinsip khalifah mempunyai pendekatan dengan

prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini

menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang

amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan milik-

Nya untuk kemaslahatan manusia dalam batasan syariat

Allah SWT. Kekyaan yang diperoleh adalah sebagian

daripada nikmat Allah SWT yang tidak kekal dan fan.

Untuk iu harus disyukuri dengan jalan menafkahkan

sebagian dari hartanya untuk kemaslahatan umat.

Dengan demikian, prinsip ini menjadikan bahwa harta

yang didapatkan manusia terhadap sumsber-sumber

produksi adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan

kepada manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia

dalm produksi tersebut hanyalah mengelola bahan-

bahan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan

dijadikan manusia berkuasa terhadap bahan-bahan

tersebut.


61

Sehingga tidaklah berlebihan jika Allah SWT

kemudian mewajibkan manusia untuk membelanjakan

sebagian dari rezeki yang telah diamanahkan

kepadanya guna membantu saudara-saudara sesama

manusia yang tidak berkecukupan sebagai rasa syukur

atas kelebihan yang didapatkkan dari Allah SWT.

Seluruh harta hanya milik Allah SWT, manusia hanya

diberikan wewenang untuk memanfaatkannya dengan

cara mengembangkan, menginfakkan dan

menggunakannya untuk menciptakan kebaikann

individu dan masyarakat.

Pelaksanaan prinsip khalifah dalam konsep I-CSR

LKS menuntut LKS untuk memaksimumkan fungsi dan

peran LKS guna meningkatkan dan memberdayakan

pertumbuhan ekonomi seluruh stakeholder. Setiap

keuntungan yang didapatkan bukan berasal dari

keuntungan yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti

mengandung unsur riba, penipuan dan investasi pada

aset yang diharamkan. Sementara keuntungan yang

diraih selalu disisihkan untuk memberikan dampak

maslahat pada masyarakat dan lingkungan sekitar

secara positif sesuai dengan tujuan keberadaan LKS.

3. Prinsip Keadilan

Pemerataan pendapatan dan keayaan dalam

konsep keadilan ekonomi Islam bukan menuntuk

kepada semua orang untuk wajib menerima upah

dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi

atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan


62

kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena

setiap orang tidak mempunyai tingkat kemampuan

yang sama dalam menciptakan produksi. Maka dari itu,

Islam menciptakan mekanisme sendiri dalam rangka

penciptaan pemerataan kekayaan dan pendapatan

dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah dan

hibah ini semua merupakan instrumen yang digunakan

dalam Islam dalam menekan orang kaya supaya berlaku

adil dari kekayaan yang dititip dari Allah SWT kepada

mereka.

Telah menjadi kewajiban bagi umat muslim, baik

individu maupun masyarakat khususnya orang-orang

kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan dasar

kaum miskin. Pelaksaan I-CSR di LKS wajib dijiwai

dengan sepenuhnya oleh nilai-nilai keadilan untuk

mengurangi skat ekonomi antara masyarakat yang kaya

dan masyarakat yang miskin. Pelaksanaan program I-

CSR LKS wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip

utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi

terhadap semua stakeholder.

4. Prinsip Ukhuwah

Ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan,

ukhuwah berasal dari kata yang dasarnya berarti

memperhatikan. Arti kata ini memberi kesan bahwa

persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua

pihak yang merasa bersaudara.

Persaudaraan yang terjalin sesama mukmin

tersebut dibangun atas landasan iman dan akidah. Oleh

karenanya ikatan persaudaraan sesama mukmin


63

merupakan bentuk persaudaraan yang paling berharga

dan dan hubungan yang paling mulia antara semsama

muslim.

Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya

menjadi latar belakang setiap pelaksanaan I-CSR LKS.

Saling membantu sesama pemegang berkepentingan

LKS seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan

dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya. Jika

prinsip ini dilaksanakan secara berkualitas akan

memberikan dampak positif bagi operasional LKS, tidak

hanya mempertahankan keuntungan tetapi menjadikan

masyarakat sebagai pengguna LKS.

5. Prisip Mewujudkan Maslahah

Maslahah artinya kebaikan, ia merupakan lawan

dari kata mafsadat yang artinya kerusakan dan

kebinasaan. Maslahah yang dimaksud dalam

pemahaman syariah adalah pemeliharaan terhadap

kehendak syariah dan menolak kerusakan.

Dengan adanya landasan kebijakan pelaksanaan I-

CSR yang bertumpu pada prinsip penciptaan maslahah

akan memudahkan pengelola LKS untuk memilih dan

dan menentukan program CSR yang sepatutnya

dijalankan bagi terciptanya kebersamaan masyarakat

walaupun terkadang tidak menimbulkan efek bagi

sebagian orang. Oleh sebab itu, sudah seharusnya CSR

benar-benar menjadi program yang menyentuh dasar-

dasar keperluasan masyarakat.


64

Oleh karena itu, untuk merealisasikan tiga

hubunga tanggung jawab dalam melaksanakan CSR

yaitu tanggung jawab dengan Allah SWT, sesama

manusia dan alam sekitas pada LKS, maka memerlukan

prinsip-prinsip dasar satu sama lainnya saling

berkaitan. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu prinsip tauhid,

keadilan, ukhuwah dan penciptaan maslahah.

Hubungan yang berkaitan antara hubungan tanggung

jawab dan prinsip pelaksanaan CSR akan menjadikan

CSR sebagai landasan yang kuat untuk dilaksanakan

dalam LKS. Sehingga CSR LKS benar-benar menyentuh

kepentingan yang sangat mendasar dalam memenuhi

keperluan dasar pemegang berkepentingan LKS.

Penciptaan maslahah adakah tujuan utama LKS

dalam melaksanakan semua fungsi bisnis LKS termasuk

dalam pelaksanaan I-CSR. Sehingga semua pelaksanaan

I-CSR dalam administrasi bisnis LKS harus berkisar

pada produk-produk halal yang telah digariskan oleh

Islam dan meninggalkan segala produk-produk haram

yang dilarang oleh Islam. Semua prinsip tersebut

dilaksanakan dengan satu tujuan yaitu pengabdian yang

sempurna kepada Allah SWT.


65

BAB III

Moderasi Beragama Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah

Pelaksanaan CSR bertujuan untuk menegakkan dan

memelihara kemaslahatan serta menolak mafsadah

(keburukan). Dalam pandangan Islam sendiri, kewajiban

melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan

kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi

agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam

jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan

terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung

perusahaan.

Sebaliknya, jika perusahaan melaksanakan CSR

dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak

dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat,

dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang

adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam

jangka panjang.73 Seperti meningkatkan kepuasan,

menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat,

mengurangi stres karyawan meningkatkan moral,

73 M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti , “Persepsi Stakeholder

Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY”, Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No.1, Januari 2008


66

meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan

distribusi kekayaan di dalam masyarakat.

Tujuan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan

yang merata serta sosio-ekonomi merupakan bagian yang

tak dapat dipisahkan dari falsafah moral Islam dan

didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap

persaudaraan (brotherhood) dan kemanusiaan.74

A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi dalam bahasa Arab dinamakan “al-

wasathiyyah”. Secara bahasa “al-wasathiyyah” berasal dari

kata “wasath”.75 Al-Asfahaniy mendefenisikan “wasathan”

dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas,

atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang

standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga

bermakna menjaga dari bersikap sebelah pihak bahkan

meninggalkan garis kebenaran agama.76

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara

pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di

tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem,

baik ekstim kanan maupun ekstrim kiri dalam beragama.77

74 M. Umer Capra, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani Press &

Tazkia Cendekia, 2000), h. 76 75 Faiqah, N. dan Pransiska, T, Radikalisme Islam vs Moderasi Islam:

Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, (Al-Fikra, 2018) Vol. 17 No. 1, h. 33–60.

76 A.R. Al-Asfahani, Mufrodad al-Fazil AlQur’an, (Damaskus: Darul Qalam, 2009),

77 Tim Penyusun Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 16-17


67

Secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan

keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak

sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok

tertentu.78

Moderat menjadi sebuah kata yang seringkali

disalahartikan dalam kehidupan sosial beragama di

Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang menganggap

bahwa orang yang moderat tidak memiliki keteguhan

dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan

ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Moderat

disalahartikan dengan sebagai kompromi keyakinan secara

teologi antara satu agama dan agama yang lain.79 Maka dari

itu, masyarakat membutuhkan sebuah cara pandang, sikap,

dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau

ekstrem. Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan

berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti nas

agama (Alquran dan as-Sunnah), aturan dalam konstitusi

negara, kearifan lokal pada suatu tempat dan kesepakatan

bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus.

Pada tataran praktisnya, wujud moderat atau jalan

tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat

wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan

akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat

78 Kementrian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi

Beragama dalam Pendidikan Islam, (Kementrian Agama R.I.: Jakarta, 2019), hal. 21

79 Tim Penyusun Kementerian Agama, Moderasi Beragama…, h. 12-13


68

dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat

dalam persoalan tasyri’ (pembentukan syariat).80

Konsep wasathiyyah sepertinya menjadi garis

pemisah antara dua hal yang berseberangan. Penengah ini

diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal

dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga

upaya mengabaikan kandungan Alquran sebagai dasar

hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih

cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam

memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi,

wasathiyyah (pemahaman moderat) adalah salah satu

karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-

ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran al-

Baqarah ayat 143 berikut:

أ مةا وكطاا ناك ل ج وكذArtinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu

(umat Islam), umat yang adil”. (QS. Al-Baqarah : 143).

jadikan kamu (umat Islam), umat yang adil. Hukum

yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur

masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua

lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum,

diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.81

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam

moderasi (wasathiyyah) terdapat pilar-pilar penting

80 Yasid, A., Membangun Islam Tengah, (Yogyakarta: Pustaka

Pesantren, 2010), h. 70 81 Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha

Memaknai Kembali Pesan Al-Qur’an), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 105


69

yakni:82 Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama,

beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah:

pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam

hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu

menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.

Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil

tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil

juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang

semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam

ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah

memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang

terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan

haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga

berarti moderasi “tidak mengurangi tidak juga

melebihkan”. Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish

Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok

yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yang menuju

satu tujuan tertentu, selama kadar dan syarat tertentu

terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terpenuhinya syarat

ini, kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan

memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak

mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua

bagian unit agar dapat seimbang satu sama lain. Bisa saja

satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil

dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan

darinya.

82 Zamimah, I., Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. Al-

Fanar, 2018 Vol. 1 No. 1, h. 75–90.


70

Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi

Rahmatan lil ‘Alamin, maka memang diperlukan sikap anti

kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat,

memahami perbedaan yang mungkin terjadi,

mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat

Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk menerapkan hukum

terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi

untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di

masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap

menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi

bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam

moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi

Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk

mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka

diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan

kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin.

Adapun ciri-ciri lain tentang wasathiyyah yang

disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis sebagai

berikut:83

1. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman

dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan

dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran

agama).

2. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan

pengamalan agama secara seimbang yang meliputi

semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi,

83 A. Nur, dan Mukhlis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi

Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur, 2016 Vol. 2 No. 4


71

tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat

membedakan antara inhira (penyimpangan,) dan

ikhtilaf (perbedaan).

3. I’tidâl (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu

pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban secara proporsional.

4. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati

perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai

aspek kehidupan lainnya.

5. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif

pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi

dan asal usul seseorang.

6. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan

diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai

mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di

atas segalanya.

7. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip

reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang

mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman

dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah

‘ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-

muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-

jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih

relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih

relevan).

8. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu

kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih

penting harus diutamakan untuk diterapkan


72

dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih

rendah.

9. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu

selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan

kearah yang lebih baik.

Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam

tentang moderasi beragama yang ada di Indonesia,

sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk

diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Agar konsep moderasi ini dapat membawa Indonesia ke

arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam

keberagaman.

B. Moderasi Beragama dalam Corporate Social

Responsibility (CSR) Perbankan Syariah

Konsep CSR yang dikembangkan di Barat tidak sama

dengan konsep CSR dalam Islam. Dapat dilihat dari dua

perbedaannya, pertama apa yang melandasi konsep CSR.

Kedua adalah nilai dan budaya apa yang melatarbelakangi

kelahiran konsep CSR tersebut.84 CSR dalam Islam

dibangun atas dasar pandangan dunia dan epistemologi

Islam yang berbeda dari CSR yang berkembang di Barat.

Sehingga, tanggung jawab sosial perusahaan secara Islam

sama dengan tanggung jawab sosial dari setiap individu

muslim, yaitu menjalankan yang benar dan melarang atau

menentang yang salah.

84 M.Yasir yusuf, Islamic Corporate Responsibility (I-CSR)…, h. 52


73

Dalam konsep Islam, dijelaskan bahwa agama yang

diturunkan kepada manusia oleh Allah SWT melalui nabi

Muhammad SAW merupakan suatu sistem way of life yang

utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu

pengetahuan serta fenomena alam yang ada. Menanggapi

konsep CSR dalam sejarah ekonomi perusahaan, maka

Islam sangat menyambut baik kegiatan CSR ini. Pelaku

ekonomi dalam Islam bertanggungjawab untuk menyantuni

masyarakat dan memperhatikan lingkungan sekitar. CSR

dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru. Tanggung jawab

sosial sering disebutkan dalam Alquran, Allah SWT

berfirman:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di

bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak

tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak

menyukai kebinasaan.” (Qs. Al-Baqarah : 205).

Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan

toleransi dan menghargai satu sama lain. Salah satu contoh

bentuk menghargai satu sama lain adalah dengan tidak

berbuat secara otoriter dan merugikan orang lain, akan

tetapi saling memahami dan menghormati setiap posisi dan

tugas satu sama lain. Selain mempengaruhi kesejahteraan

sosial, tindakan pinjaman kebajikan juga dapat membawa

manfaat ganda bagi perusahaan. Pertama pinjaman

kebajikan dapat menciptakan citra positif bagi individu dan

perusahaan serta dan yang kedua, mendapatkan formasi

jaringan bisnis baru yang dapat mengakibatkan

peningkatan keuntungan.


74

Sebuah perusahaan pasti akan melakukan hal-hal

untuk menciptakan nilai baik di mata pemegang saham

serta masyarakat secara luas, salah satunya melalui

kepedulian perusahaan pada lingkungan eksternal

perusahaan yang dapat diciptakan melalui tanggung jawab

perusahaan dalam kesesuaian dan kepatuhan di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang

sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip korporasi yang sehat sangat dianggap baik

sebagai suatu perbuatan yang terpuji dalam Islam, sehingga

setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

Sehingga dalam melakukan pekerjaan dan usaha, kita

harus mampu mengetahui kewajiban dan hak satu sama

lain. Sehingga ketika keselarasan dapat dibangun maka

secara langsung akan tercipta nilaibaikyang mampu

menggambarkan sebuah kinerja yang baik dan maksimal.

Dalam hubungannya dengan praktik sebuah bisnis,

manusia memiliki dua tugas, yaitu taat pada Allah dan

khalifah yang adil. Oleh karena itu, kewajiban Islamic CSR

adalah tanggung jawab individu yang datang bersama-sama

dalam satu perusahaan untuk memaksimalkan dampak

positif dan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat

dan lingkungan sekitar.


75

C. Pendekatan Masalahah dan Maqashid syariah

Sebagai Prinsip Pelaksanaan I-CSR

Prinsip penciptaan maslahah dalam pelaksanaan I-

CSR LKS bertujuan untuk menegakkan dan memelihara

kemaslahatan serta menolak mafsadah (keburukan).

Syariat Islam tidak sekedar membimbing untuk beribadah

tetapi berisi bimbingan dan petunjuk untuk seluruh aspek

kehidupan, mulai dari hal yang dianggap sederhana sampai

persoalan yang sangat rumit, mulai persoalan yang

dianggap pribadi sampai ke persoalan yang dianggap

umum. Syariat Islam menjadi petunjuk untuk seluruh

aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik

dan sosial yang dapat dikembangkan di dalam

melaksanakan program CSR.

Definisi Maqashid syariah berasal dari kata maqshad

berawal dari kata qasada-yaqsidu-qasdan yang artinya

bermaksud, berniat, dan menghendaki. Oleh karena itu,

kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau

'beberapa tujuan'.85 Sementara makna syariah adalah

hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya

kaitannya dengan agama. Baik berupa ibadah (puasa,

shalat, haji, zakat, dan seluruh amalan lainnya) atau

muamalah yang menjadi kegiatan rutin manusia (jual-beli,

85 I. Y. Fauzia dan Abdul, K. R., Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif

Maqashid al-Syari’ah, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), h. 41


76

nikah ,dll).86 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud

syariah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memberikan

kemaslahatan kepada manusia.

Ada dua pedoman dalam mencapai kemaslahatan atau

Maqashid syariah yang dijadikan kerangka dasar bagi

lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan

CSR. Pertama, sisi positif yaitu dalam program CSR

dilakukan untuk menjaga hal-hal yang mendukung

tercapainya kemaslahatan. Kedua, sisi negatif yaitu dalam

operasional CSR dijalankan dengan menolak dan

menjauhkan semua mafsadah yang akan berdampak pada

kegiatan CSR perusahaan.87

Maqashid syariah yang digunakan sebagai panduan

program CSR harus dipilah dan ditentukan kebijakan yang

dijalankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Maka sudah seharusnya program CSR menjadi salah satu

program yang memperhatikan kebutuhan dasar

masyarakatnya.88 Atau bisa dijelaskan bahwa dengan

menerapkan konsep maqashid al-syariah dalam penentuan

kebijakan program CSR berimplikasi pada pengelola

lembaga keuangan syariah untuk melihat dengan mudah

86 Y. Al-Qardhawi, Fiqh maqashid syariah: Moderasi Islam antara

aliran tekstual dan aliran liberal (Arif Munandar Riswanto, Penerjemah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 12

87 M.Yasir yusuf, Islamic Corporate Responsibility (I-CSR)…, h. 92 88 Arsad, Syahiza., Rahayati, A., Wan, N. M. F., Roshima, S., and Yusuf, H.

O. (2015). Maqasid Shariah in corporate social responsibility of shari’ah compliant companies. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 6 No. 6


77

apakah kebijakan yang telah diputuskan sudah

memberikan bantuan kesejahteraan untuk masyarakat.

Dan bila sudah maka keputusan tersebut tidak

menyimpang dari semangat ajaran Islam.89

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah

memiliki mandat agar setiap kegiatannya sesuai dengan

ketentuan syariah. Hal ini dapat diwujudkan dengan

mempunyai penasehat kaitannya dengan ketentuan syariah

yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS pada

bank syariah dapat merepresntasikan bahwa bank syariah

telah sesuai syariah dengan memiliki DPS. Dimana tugas

dari DPS ialah memberikan jaminan keamanan dari seluruh

transaksi yang dilakukan oleh bank syariah.90

89 M.Yasir yusuf, Islamic Corporate Responsibility (I-CSR)…, h. 92 90 Siti Amaroh, Tanggung Jawab Bank Syariah Terhadap Stake Holder

dalam Perspektif Maqashid Syariah, social responsibility; maqâshid syarî‘ah; Islamic banks Vol. 16, No. 1, Januari 2016.


78


79

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi

yang berhubungan erat dengan dari ajaran Islam itu

sendiri. Tujuan dari syariat Islam (maqashid al-syariah)

adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk

menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari

keuntungan. Begitu juga aktivitas CSR di perbankan syariah

pun melekat sebagai konsekuensi kebersandaran bank

syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank

konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis

antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya.

Aktivitas-aktivitas sosial dari bank syariah merupakan

nilai tambah (add value) yang dapat berimplikasi pada

meningkatnya profitabilitas jangka panjang dan goodwill

yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan

serta meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap

kinerja bank syariah. Jika CSR tidak dilaksanakan maka

akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung

perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR

dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak

dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat,

dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang


80

adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam

jangka panjang.

Dalam kerangka itu, pemerintah berupaya mendorong

penerapan CSR di bank syariah dari sisi regulasi. Dorongan

tersebut adalah dengan dituangkannya dalam Undang-

undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Khusus pada perbankan syariah selain UU No 40/2007, CSR

juga amanat dari pasal 34 Undang-undang No 21 tahun

2008 tentang perbankan syariah. Dengan dukungan

regulasi di atas, diharapkan bank-bank syariah harus

tampil sebagai pionir terdepan dalam

mengimplementasikan CSR tersebut. Namun, ternyata

masih banyak bank syariah yang lebih mengutamakan

memaksimalkan keuntungan sebagaimana bank-bank

konvensional. Implementasi CSR cenderung bersifat

karikatif, responsif, berorientasi jangka pendek, dan kurang

melibatkan masyarakat. Jadi, asumsi masyarakat menilai

CSR hanya digunakan dalam keadaan darurat. Untuk itu,

CSR seharusnya dapat diarahkan kepada pemerataan

pemilikan (wealth), ke arah partisipasi dan emansipasi

struktural.

B. Saran

Selama ini yang kita ketahui dalam perbankan syariah

hanyalah instrumen-instrumen perusahaan yang mendapat

perhatian penuh dari CSR, tapi sebetulnya kegiatan CSR

yang terkait dengan alam harusnya juga mendapatkan

perhatian bagi perbankan syariah, karena bank syariah


81

yang mendapatkan kepercayaan dari OJK dan WWF

dijadikan sebagai pionir yang terlibat dalam program pilot

project Implementasi Panduan Integritasi Lingkungan,

Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Selain itu, Ternyata masih banyak bank syariah yang

lebih mengutamakan untuk memaksimalkan keuntungan

sebagaimana bank-bank konvensional. Implementasi CSR

cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi jangka

pendek, dan kurang melibatkan masyarakat. Jadi, asumsi

masyarakat menilai CSR hanya digunakan dalam keadaan

darurat. Untuk itu, CSR seharusnya dapat diarahkan kepada

pemerataan pemilikan (wealth), ke arah partisipasi dan

emansipasi struktural, jadi stakeholder bank syariah tidak

hanya merasa memiliki tetapi benar-benar memiliki.


82


83

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Tim Penyusun Kementerian. 2019. Moderasi

Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis dalam Islam,

Terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2006. Fiqh maqashid syariah:

Moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal. Penerjemah Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Asfahani, A.R. 2009. Mufrodad al-Fazil AlQur’an.

Damaskus: Darul Qalam.

A., Yasid. 2010. Membangun Islam Tengah. Yogyakarta:

Pustaka Pesantren.

Alma, Bukhari dan Doni Juni Priansa 2009. Manajemen

Bank Syariah, Bandung: Alfabeta.

Amaroh, Siti. 2016. Tanggung Jawab Bank Syariah

Terhadap Stake Holder dalam Perspektif Maqashid Syariah. social responsibility; maqâshid syarî‘ah; Islamic banks Vol. 16, No. 1.

Amaroh, Siti. 2014. “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme


84

Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah”. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Vol 5. No 2.

Amin, Ahmad. 1995. Etika (Ilmu Akhlak). penerjemah

K.H.Farid Ma’ruf. Jakarta: Bulan Bintang.

Ardana, I Komang. “Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial”,

Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008.

Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, Jurnal

Hukum Islam, Jawa Tengah: STAIN Pekalongan. Vol. 9 No. 2. h. 244

Arsad, Syahiza., Rahayati, A., Wan, N. M. F., Roshima, S.,

and Yusuf, H. O. (2015). Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of shari’ah compliant companies. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 6 No. 6

Azis, Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam:

Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta.

Badroen, Faisal dkk, 2006. Etika Bisnis dalam Islam.

Jakarta: Kencana.

Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta:

Kanisius.

Budiyono, Tri. 2011. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya

Media.

Brilliant, Eleanor L. dan Kimberlee A. Rice. 1988


85

“Influencing Corporate Philantropy” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), Social Work in the Workplace, New York: Springer Publishing Co.

Capra, M. Umer. 2000. Sistem Moneter Islam. Jakarta:

Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.

Fauzia, I. Y. dan Abdul, K. R. 2014. Prinsip Dasar

Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, Jakarta: Prenadamedia Group.

Fahmi, Irham. 2013 Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi, Bandung: Alfabeta.

Griffin, Ricky W. dan Ronald Jebert. 2006. Bisnis, Edisi

Kedelapan, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Hadi, A. Chairul. 2016. “Corporate Social Responsibility

Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Ahkam. Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. XVI. No. 2.

I., Zamimah. 2018. Moderatisme Islam dalam Konteks

Keindonesiaan. Al-Fanar. Vol. 1 No. 1.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. 2019.

Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam, Kementrian Agama R.I.: Jakarta.

Marnelly, T. Romi. 2012 “Corporate Social Responsibility

(CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Bisnis, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2.

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social


86

Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Bandung: Afabeta,

N. Faiqah dan Pransiska, T. N. Radikalisme Islam vs

Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. Al-Fikra. Vol. 17 No. 1.

Nur, A., dan Mukhlis. 2016. Konsep Wasathiyah Dalam

Al- Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur, Vol. No. 2.

Nova, Firsan. 2012. Republic Relation. Jakarta:media

bangsa. Purwadi, Muhammad Imam.“Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah” Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram), Vol. 31 No. 3, (November, 2016).

Prawirosentoro, Suyadi. 2002. Pengantar Bisnis Modern.

Jakarta: PT Bumi aksara.

Persons, Patricia J. 2017. Etika Public Relation. Jakarta:

Gelora Aksara Pratama.

Pambudi, Teguh S. 2008. “CSR Sebuah Keharusan

(Investasi Sosial)” dalam I Komang Ardana, “Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 No. 1.

Rahman, Reza. 2009. “Corporate Social Responsibility:

Antara Teori dan Kenyataan”. Jakarta: Buku Kita.

Rika, Nurlela dan Islahuddin. 2008. “Pengaruh Corporate


87

Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”, Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.

Sukardi, Budi. 2012. “Kepatuhan Syariah (Shariah

Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia”. Akademika. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Vol 17, No 2.

Suharyadi dan Arissetyanto Nugroho. 2007.

Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda, Jakarta: Salemba.

Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility from

Charity to Sustainability. Jakarta: Salemba Empat.

Sholahuddin, M. 2007. Asas-asas Ekonomi Islam. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi

Islam.., h. 79

Syafrudin. 2009. Paradigma Tafsir Tekstual Dan

Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Alquran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Untung, Hendri Budi. 2009. Corporate Social

Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, Muh. Ghafur. 2007 Potret Perbankan Syariah

Terkini:Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini, Yogyakarta: Biruni Press.


88

Yususf, Muhammad Yasir. 2017. Islamic Corporate

Responsibility (I-CSR). Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Jakarta: Kencana.

Yusuf, Muhammad Yasir. 2017. Islamic Corporate Social

responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma. 2002.

Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insani.

Documents

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR)