23
Clinical Governance dan Audit Klinik Pelayanan klinik adalah pelayanan yang langsung diberikan kepada pasien berupa pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang, untuk penentuan diagnosa dan penentuan terapi serta perawatan. Pelayanan klinik ini dilakukan oleh para klinisi, terdiri para staf medik (dokter), staf perawatan, farmasi dan gizi. Istilah klinisi (clinician) ini lebih banyak dikenakan kepada para dokter (staf medik), walaupun pelayanan klinik juga dilakukan oleh profesi lain (perawatan, farmasi, gizi, fisioterapi dsb)

Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kp

Citation preview

Page 1: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Clinical Governance dan Audit Klinik

Pelayanan klinik adalah pelayanan yang langsung diberikan kepada pasien berupa pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang, untuk penentuan diagnosa dan penentuan terapi serta perawatan.Pelayanan klinik ini dilakukan oleh para klinisi, terdiri para staf medik (dokter), staf perawatan, farmasi dan gizi.Istilah klinisi (clinician) ini lebih banyak dikenakan kepada para dokter (staf medik), walaupun pelayanan klinik juga dilakukan oleh profesi lain (perawatan, farmasi, gizi, fisioterapi dsb)

Page 2: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Pelayanan klinik (Clinical Services) :Pelayanan Medik (Medical Care)Pelayanan Penunjang medik (Diagnostic)Pelayanan Perawatan (Nursing Care)Pelayanan Obat (Pharmaceutical)Pelayanan Gizi Klinik (Clinical Dietary)Pelayanan fisioterapiPelayanan Dialisis Dll

Page 3: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Pelayanan Terpadu di RS

Pasien

1

2

3

6

4

57

8

10

9

Page 4: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

1

2

3

6

4

5 7

8

10

9

Pasien

Pelayanan terintegrasi berorientasi Pasien

Pelayanan Klinik 1,2,3,4,5Pelayanan Penunjang 6,7,8,9,10

Page 5: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Good Clinical Governance atau Clinical Governance•Merupakan suatu istilah yang baku. Istilah baku dalam bahasa Indonesia belum ada yang diputuskan secara resmi. •Namun demikian dapat dipakai Tata Kelola Pelayanan Klinik (TkPK), dan Tata Pelayanan Klinik yang Baik (TkPKB).•Kita dapat mengacu kepada istilah dalam dunia farmasi yaitu Good Manufacturing Product (GMP) yang secara resmi istilah dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai Cara Pembuatan Obat yang Baik disingkat CPOB

Tata Kelola Kegiatan Klinik yang BaikGood Clinical Governance (GClG)Adalah suatu istilah/terminologi baku yang memberikan pengertian semua aktivitas untuk memonitor, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan mutu pelayanan klinik terhadap pasien. Selain itu juga mempunyai pengertian pengendalian (control).

Page 6: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

•Tata Kelola Klinik (Clinical Governance) merupakan sebuah instrumen bagi rumah sakit untuk mendapatkan akuntabilitas serta standar yang tinggi bagi kesehatan pasien serta secara terus menerus melakukan peningkatan mutu pelayanan serta lingkungan, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil pelayanan klinis yang terbaik (excellent).

•Tata Kelola Klinik yang baik sebenarnya bukanlah hal yang baru terutama bagi para klinisi yaitu para profesional yang langsung menangani pasien.

•Mereka bekerja secara profesional dengan persyaratan pendidikan yang khusus dan cukup lama serta ada persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sebagai pengakuan terhadap kemampuan profesionalnya.

Page 7: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

•Selain itu ada kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan bidang profesionalnya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan berkala/lanjutan, untuk mendapatkan sertifikasi yang harus diperbaharui secara berkala.

•Pelayanan klinis yang dilaksanakan secara profesional mengandung arti mengikuti atau sesuai dengan suatu standar yang diakui pada suatu saat dan tempat tertentu.

•Harus diingat bahwa standar tersebut bisa berubah karena ada suatu peningkatan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi . •Pelaksanaan yang harus sesuai dengan suatu standar mempunyai implikasi hukum apabila dilakukan tidak sesuai atau dibawah standar. •Penetapan standar dilakukan oleh organisasi profesi sendiri yang kemudian diakui secara hukum.

Page 8: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Penjelasan Pasal 13 Ayat 3

Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi

Page 9: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Pelayanan klinis tidak dapat berdiri sendiri walaupun mempunyai kekhususan. Mutu pelayanan klinik yang terbaik (excellent), juga hasil kontribusi dari pelayanan-pelayanan yang lain: penunjang, birokrasi, dll.Karena itu Tata Kelola Klinik/Clinical Governance (ClG) tidak terlepas dan harus sejajar dengan Tata Kelola Korporasi /Good Corporate Governance (GCG). Organisasi yang baik memegang prinsip adanya suatu integrasi dari semua cabang/lapisan manajemen, mulai dari keuangan, berbagai pelayanan yang lain, sistem pemeliharaan dan pengaturan birokratik (corporate) dan tentunya termasuk juga pelayanan klinik.

Page 10: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

PASIEN

INSTALASI

SMF INSTALASIINSTALASI

WAKIL DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

KOMITE MEDIK

DIREKTUR Budaya mutu & melayani (quality & internal customer)

Page 11: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Tata Kelola Korporasi dan Tata Kelola Klinik di rumah sakit harus diikuti/dipatuhi oleh semua pihak yang terkait (stake holder) didalam rumah sakit.

Tata Kelola Klinik (Clinical Governance) adalah suatu mekanisme yang komprehensif serta harus mempunyai kekuatan (powerful) untuk menjaga serta memastikan suatu standar pelayanan klinik yang tinggi dalam organisasi rumah sakit.

Page 12: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Untuk mendapatkan keadaan tersebut ada elemen-elemen yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam sebuah rumah sakit yaitu 1.Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Education & Training)2.Audit klinik (Clinical Audit)3.Efektivitas klinik (Clinical effectiveness)4.Manajemen resiko (Risk Management)5.Penelitian dan pengembangan (Research and Development)6.Keterbukaan (Openness)

Page 13: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Clinical governanc

e

Clinical audit

Clinical effectiveness

Researchand

development

Openness

Risk Managemen

t

Educationand

training

Page 14: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Tujuan

Misi

Rencana strategis

Fungsi operasi

Fungsi manajemen

Indikator

Rencana Kerja & Anggaran

Sasaran

Visi

Program Kerja Unit EvaluasiLaporan bulanan

TATA KELOLA RUMAH SAKIT

SMAR

T

Page 15: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

•Audit Klinik dimaksudkan suatu penilaian, review dari suatu hasil kinerja klinik melalui sebuah pengukuran dan membandingkan dengan suatu standar.•Kegiatan ini dapat dilakukan oleh kelompok profesional didalam rumah sakit sendiri (Komite Medik) atau oleh suatu badan audit diluar rumah sakit (audit eksternal) .•Audit Klinik dilakukan secara terus menerus dan merupakan suatu proses berupa siklus untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas pelayanan klinik.

Audit Klinik

Page 16: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

CHECK

PLANDO

ACTION

PLAN

evaluasi

Page 17: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

•Rumah sakit dikatakan mempunyai kekhususan dengan adanya “otoritas kembar” (dual authority) yaitu otoritas para klinisi untuk melaksanakan pelayanan klinis sesuai profesionalismenya.•Dan otoritas manajemen untuk melaksanakan kegiatan manajerial. •Kedua otoritas tersebut harus dilakukan secara baik. •Audit harus selalu dilakukan termasuk audit klinik.•Mula-mula memang dianggap bahwa pelayanan klinik adalah prerogatif dari para klinisi, tetapi kemudian dalam suatu good governance hal ini tidak mutlak lagi.•Walaupun demikian standar-standar ditentukan sendiri oleh kelompok profesional kemudian disahkan untuk ditaati bersama.

Page 18: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

•Semua pelayanan termasuk pelayanan klinik harus memberikan efektivitas (Efek positif) terhadap penyembuhan dan pemulihan pasien serta kesejahteraan pasien pada umumnya.•Efektivitas ini harus dilakukan dengan melakukan review, pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. •Beberapa contoh misalnya :•Efektivitas terhadap suatu pengobatan dan tindakan tertentu, walaupun sudah diakui dan dimasukkan dalam suatu standar. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh suatu komite tersendiri atau bersamaan dalam Komisi Audit, Komite Medik.

Efektivitas Klinik

Page 19: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Dapat dilakukan sendiri oleh rumah sakit atau bersama-sama dengan lembaga ilmiah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit pendidikan bersama-sama dengan fakultas kedokteran. Penelitian inilah yang kemudian dapat menjadi dasar perubahan SOP atau Tata Laksana Pasien berdasarkan suatu evidence base. Rumah sakit dapat mengikuti hasil-hasil penelitian yang ada dan menerapkannya sesuai dengan kemajuan dan pengetahuan teknologi.KeterbukaanPelaksanaan Tata Kelola Klinik (Clinical Governance) harus dilakukan dalam suatu iklim keterbukaan dan kerjasama yang baik untuk mendapatkan suatu mutu pelayanan klinik yang tinggi (excellent).Keterbukaan juga tidak bisa dihindari dengan akses masyarakat yang lebih luas dan kritis.

Penelitian dan Pengembangan

Page 20: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Namun demikian perubahan ke arah budaya keterbukaan tidak gampang dan langsung terjadi.Tradisi para profesional yang mandiri dapat merupakan hambatan karena budaya profesional yang memang mandiri. Barier struktural bisa juga terjadi karena adanya pemisahan yang tajam antara kewenangan profesi dan manajemen. Harus ada yang menjembatani baik berupa badan, komite dll.

•Pelayanan mutu yang baik didasari (pondasi) atas adanya 1.Kepemimpinan yang kuat (Leadership)2.Komunikasi yang baik dan terbuka (Communication)3.Keterlibatan pasien (peran pasien) (Patient Involvement) Terutama dalam mengelola keluhan4.Data-data yang akurat dan tepat waktu (High Quality Data)5.Rasa memiliki setiap yang terlibat terhadap Tata Kelola Klinik yang baik (Good Clinical Governance) (Ownership)

Page 21: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Selain Itu ditunjang oleh pilar-pilar yang terdiri dari 1. efektivitas pelayanan klinik (Clinical Effectiveness)2. Manajemen resiko pelayanan klinik (Clinical Risk Management)3. Pengaturan dari dan oleh profesional (Professional Self

regulation)4. Pengembangan profesional yang berkelanjutan (Continuing

Professional Development)5. Penelitian dan pengembangan (Research & Development)

Page 22: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Tanggung Jawab dan kewajiban

setiap individu

Komisi Pelaksana

Good Clinical Governance

Manajemen Komite Medik

Peran serta Pasien

Pembagian tanggung jawabTerhada Tata Kelola Klinik(Clinical Governance)

Page 23: Clinical Governance Dan Audit Klinik - Ready to Print

Kesimpulan1. Good Clinical Governance (GClG) merupakan suatu

tuntutan yang harus dilaksanakan di setiap rumah sakit dengan manajemen yang baik dalam suatu organisasi khusus atau oleh Komite Medik.

2. Manajemen rumah sakit harus mendukung bahkan memprakarsai terbentuknya organsasi yang menjamin adanya GClG.

3. Diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat baik dari pihak manajemen dan Komite Medik/ kelompok-kelompok SMF serta tumbuh kerjasama tim (team work) yang baik.

4. Manajemen maupun Komite Medik harus menumbuhkan budaya keterbukaan untuk terlaksananya audit klinik/audit medik, efektivitas klinik, manajemen resiko dan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.