Upload
carly-barton
View
44
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Catatan Regulasi Pilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif. Grahat Nagara, 14 Agustus 2012. Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004: Bertentangan dengan UU 41/1999 dengan menyederhanakan proses penunjukan hanya sebatas pemetaan. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Catatan RegulasiPilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif
Grahat Nagara, 14 Agustus 2012
Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004:
– Bertentangan dengan UU 41/1999 dengan menyederhanakan proses penunjukan hanya sebatas pemetaan.
– Tidak mampu menjabarkan berbagai hak-hak masyarakat dalam hutan sebagaimana diatur UU 41/1999.
– Bersifat top down dan tetap tidak mampu menjelaskan soal mekanisme penyelesaian konflik.
Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya
• Permenhut P.50/2011 & P.47/2010:
– Tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menegosiasikan haknya dalam kawasan hutan.
– Tidak memberi kejelasan mekanisme penyelesaian konflik.– Tidak memberikan norma bagi proses pengukuhan kawasan hutan
yang transparan.
Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya
• Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999:
– Tidak mampu mengoreksi kebijakan keliru di masa lalu.– Tata cara pengakuan hak rumit.– Tergantung pada kemauan politik (political will) daerah.– Tidak berlaku di dalam kawasan hutan.
Ilustrasi yang (mungkin) harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Ketika pada tahun 1961 seorang Petani mengelola satu lahan seluas 1 hektar. Ia memperolehnya dari keluarganya yang sudah menempati lokasi tersebut sejak zaman kolonial. Dengan lahan yang seluas 1 hektar tersebut, Petani menanaminya dengan tanaman pangan seperti sayur mayur dan beberapa buah-buahan. Termasuk lahan tersebut digunakan menjadi sawah dan tempat menggembalakan ternaknya.
Lahan awal 1961
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Pada tahun 1983 lahan yang dikelola petani meluas hingga 2 hektar seiring dengan dewasanya anak petani tersebut. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari komunitasnya Anak Petani menebang beberapa batang pohon dan membakar hutan untuk membuka lahan.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Di luar damainya kehidupan di tempat tersebut, pemerintah, tanpa diketahui oleh Petani dan Anak Petani, pada tahun 1982 sebenarnya melakukan “penatagunaan” wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan produksi.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Rencana tata guna hutan 1982
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Pada tahun 1999 rezim peraturan berganti, tahun 1999 keluar UU Kehutanan, sekaligus kemudian mengeluarkan keputusan baru, yaitu mengeluarkan “penunjukan” kawasan hutan. Termasuk pada garapan dan tempat tinggal Petani dan Anak Petani.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Suatu saat, pada tahun 2002 ketika sedang menggarap lahannya pejabat dari “Pemerintah” datang dengan berbagai alat ukur dan catatan, kemudian membawa tapal. Tapal itu ditempelkan di atas lahan dan rumahnya.
• Seseorang yang dikenal sebagai tokoh di desanya kemudian ikut menandatangani kertas yang dibawa oleh “Pemerintah”.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Tapal batas 2002
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Berdasarkan UU 41/1999 Pemerintah tersebut melakukan penataan batas, tetapi medan yang terjal dan persoalan anggaran, membuat tata batas 2002 berhenti pada suatu titik tertentu.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Tapal batas 2002
Tata batas 2002
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Ketika tahun 2003 Januari, Anak Petani menebang pohon buah yang telah ditanamnya sejak tahun 90-an. Entah apa sebabnya Anak Petani ini kemudian dibawa “petugas” dan dianggap melakukan pembalakan liar.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Tapal batas 2002
Tata batas 2002
Anak Petani ditangkap 2003
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten dan menetapkan sebagian diantaranya dengan pola ruang sebagai kawasan budidaya pertanian. Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Tapal batas 2002 Tata batas 2002
Anak Petani ditangkap 2003
Perda 2004
Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya
• Beberapa bulan kemudian ada orang mengaku dari perusahaan sawit memiliki HGU dan sebagian kawasan yang sedang dikelola oleh Petani adalah miliknya.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Tapal batas 2002
Tata batas 2002
Anak Petani ditangkap 2003
Perda 2004
Sawit 2004
Pertanyaan dari ilustrasi
• Bagaimana cara melakukan pengukuhan kawasan hutan pada keadaan tanah yang bundle of right-nya sudah dibagikan begitu rumit?
Kewenangan penguasaan hutan oleh Negara menurut UU 41/1999
Penguasaan
• mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
• menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
• mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Pasal 4 (2)
PERENCANAAN
Tahapan pengukuhan dalam perencanaan hutan menurut UU 41/1999
Inventarisasi
Pengukuhan
Penatagunaan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
RencanaKehutanan
PENGELOLAAN
Pasal 12
Pasal 16 (1): “Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.”
Pasal 13 (4) “Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar
pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan
rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.”
Tahapan pengukuhan dalam perencanaan hutan UU 41/1999
Inventarisasi
Pengukuhan
Penatagunaan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
Rencanan Kehutanan
Penunjukan
Penataanbatas
Penetapan
PENGELOLAAN
PERENCANAAN
Pasal 15
Penunjukan kawasan hutan menurut UU 41/1999
• Penunjukan kawasan hutan menentukan batas-batas lahan yang dapat didefinisikan sebagai kawasan hutan.
PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN
Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah
tertentu yang ditunjuk….”Kawasan Hutan
Bukan Kawasan Hutan(Areal Penggunaan Lain)
Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??)
• Sementara pengukuhan masih belum optimal sementara hutan dihadapkan juga dengan keperluan untuk dipertahankan keberadannya.
• Tapi pertanyaannya, salahkah ketika ada seseorang hidup di dalam tanahnya selama bertahun-tahun dan mengembangkan kehidupannya, sebelum penunjukan kawasan hutan atau TGHK?
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??)
• Jika kita mengacu pasal 68, maka ada hak-hak masyarakat terkait hutan:– “(1) Masyarakat berhak menikmati
kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.”
– “(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pasal 36 kemudian juga menyebutkan:– “Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??)
• Persoalan pertama dari menjalankan hak ini adalah paradigma bahwa hutan merupakan tempat yang clean and clear, off limit, terra nulius, no mans land, eminent dominum.
• Dalam pemahaman tersebut, KAWASAN HUTAN harus sama dengan HUTAN NEGARA, yang tidak dibebani hak atas tanah.
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Pilihan Kebijakan 1.Pengakuan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
HUTAN NEGARA
Pasal 1 angka 4: “tidak dibebani hak atas tanah.”
Kawasan hutan negara
Kawasan hutan hak
HUTAN HAK
Pasal 1 angka 5 UU 41/1999“dibebani hak atas tanah”Pasal 1 angka 18 P.50/2011
“Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai”
Pilihan Kebijakan 1.Pengakuan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Kawasan Hutan
Bukan Kawasan
Hutan
Hutan Negara Hutan Hak
Hutan Adat
Hak atas tanah menurut UUPA
Komunitas masy. hk. adat yang ‘diakui’
Kendala Pilihan Kebijakan 1.Hutan Hak Dalam Kawasan Hutan atau Bukan (??)
• Apakah kata hutan dalam hutan hak dan hutan negara merujuk pada hutan yang didefinisikan secara fisik sebagaimana pasal 1 angka 2 atau merujuk pada kawasan hutan?– Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”
– Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.”
– Bandingkan dengan pasal 1 angka 7 “Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.”
– Pasal 1 angka 3 menyatakan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
Kendala Pilihan Kebijakan 1. Hutan Hak Dalam Kawasan Hutan atau Bukan?
• Apakah kata hutan dalam hutan hak dan hutan negara merujuk pada hutan yang didefinisikan secara fisik sebagaimana pasal 1 angka 2 atau merujuk pada kawasan hutan?– Tapi perhatikan pasal 36 “Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”– Pertanyaannya, mungkinkah hutan hak memiliki fungsi, kalau bukan kawasan
hutan sebagaimana pasal 1 angka 3 (??)– Bandingkan dengan Pasal 2 UU 5/1967: “Berdasarkan pemilikannya Menteri
menyatakan hutan sebagai : 1. "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. 2. "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
Kendala Pilihan Kebijakan 1. Kewenangan Menteri untuk Menentukan Hutan Hak dan Hutan
Negara Tidak Jelas
• Persoalan berikutnya adalah meskipun pasal 5 UU 41/1999: “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:a. hutan negara, danb. hutan hak.” namun tidak jelas bagaimana hutan negara dan hak ini didefinisikan.
• Bandingkan dengan UU 5/1967 yang menyatakan: “Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai : 1. "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. 2. "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
Pengukuhan
Penunjukan
Penataanbatas
Penetapan
Penentuan domisili penguasaan: Kementerian Kehutanan vs Pemda
Penentuan bagaimana hutan dikelola: Konservasi vs Eksploitasi
Penentuan siapa yang berhak mengelola kawasan hutan:
Penerima izin vs Pemegang hak atas tanah
Penatagunaan
Kendala Pilihan Kebijakan 1. Persoalan dalam Interpretasi Pasal Pidana
• Pasal 50 ayat (3) huruf a. : setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
• Pasal 50 ayat (3) huruf b.: Setiap orang dilarang merambah hutan.
• Ada dua peristiwa yang “mungkin” dipidana. Pertama, Si Petani yang mengelola lahan sejak 1961, Kedua Anak Petani yang memperluas lahan pada tahun 1983.
• Untuk Petani bisa berlaku azas non retro aktif karena peta RTGH baru berlaku 1982. Tapi bagaimana dengan Anak Petani (??)
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Anak Petani ditangkap 2003
Rencana tata guna hutan 1982
Lingkup Kedua. Bagaimana Menyelesaikan Pelanggaran Hak dan Meningkatkan Partisipasi (??)
• Problem dari penolakan dan konflik menurut hemat kami merupakan persoalan bagaimana terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas hutan secara sepihak.
• Seringkali ketika proses penentuan kawasan hutan terjadi, maka masyarakat hanya menjadi obyek dari penguasaan negara (cq. Pemerintah dan pemerintah daerah).
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Pilihan Kebijakan 2.Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Hal Penguatan
Informasi Publik atas Hutan
• Ketika penunjukan terjadi secara sepihak, faktanya juga memungkinkan terjadinya pembatasan hak atas tanah masyarakat.
• Pelanggaran hak sebenarnya berusaha dihindarkan dengan adanya kompensasi, sebagaimana pasal 68: “(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Lahan awal 1961
Perluasan 1983
Penunjukan kawasan hutan 1999
Hutan Lindung
Kendala Pilihan Kebijakan 2. Penunjukan Kawasan Hutan Didefinisikan Berbeda
antara UU 41/1999 dengan turunannya
Inventarisasi
Penunjukan
Penatagunaan
Penataanbatas
Penetapan
PENGELOLAAN
Peta penunjukan
Pemancangan
PengumumanPenjelasan Pasal 15
• Tahapan pengukuhan kawasan hutan, e.g. penunjukan tidak dijabarkan secara jelas dalam aturan turunannya. Meskipun sudah mengatur tentang adanya pengumuman, bagaimana pengumuman ini dimanfaatkan masyarakat pun tidak jelas.
Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis
• Bagaimana mungkin diberikan kompensasi apabila penentuan fungsi kawasan dilakukan tanpa sebelumnya dilakukan penataanbatas kawasan hutan (??)
• Selain itu juga tidak ada aturan teknis yang menjelaskan bagaimana kompensasi ini dilakukan dan berdasarkan apa (??)
Penjelasan Pasal 12: “Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama.”
Penjelasan pasal 68(3) : ”Perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka.”
PERENCANAAN
Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis
Inventarisasi
Pengukuhan
Penatagunaan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
RencanaKehutanan
PENGELOLAAN
Pasal 12
Pasal 16 (1): “Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah
menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.”
Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis
Ditandatangani oleh banyak orang
Mengatur juga fungsi kawasan (??)
Pengelolaan dalam fungsi
Kawasan Hutan
Bukan Kawasan
Hutan
Hutan Produksi
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
HP
HPTHPK
Inti Rimba
Khusus
Penatagunaan
Penunjukan / Perubahan Peruntukan
Pasal 24-33 UU 5/90: Dilarang apapun terhadap apapun.
Pasal 26: Pungut apapun selain kayu dan asalkan tidak merusak
fungsi hutan
Pasal 28: Eksploitasi apapun asal tidak merusak hutan (merubah
fungsi)
Catatan• Perlu regulasi untuk menguatkan hak-hak masyarakat terhadap hutan dan
kawasan hutan.• Perlu menambahkan ruang pelibatan masyarakat dalam tiap tahap
pengukuhan kawasan hutan, misalnya dengan pemetaan partisipatif.• Perlu regulasi yang menjadi norma dan kriteria untuk proses penyelesaian
hak-hak masyarakat dalam proses tata batas.• Perlu regulasi mengenai mekanisme dan standar untuk pemberian
kompensasi atas hak masyarakat yang hilang akibat proses pengukuhan kawasan hutan.
Terima Kasih