CATATAN RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN …dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-7adea96816fd38e65f3c6cf13fed29d3.pdf• Tugas pokok dan fungsi Atase Kejaksaan di luar negeri,

1

RANCANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESI

----------------------------

CATATAN RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN

JAKSA AGUNG RI ---------------------------------------------------

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang : 2017-2018 Masa Persidangan : V Rapat ke : Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari/tanggal : Senin, 16 Juli 2018. Waktu : Pukul 10.30 – 13.35 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, SH.,M.H. dengan agenda rapat membahas mengenai :

• Evaluasi kinerja Kejaksaan semester pertama tahun 2018, kendala yang dihadapi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

• Tindak lanjut penanganan kasus yang menarik perhatian publik.

• Tugas pokok dan fungsi Atase Kejaksaan di luar negeri, peranan serta kendala yang dihadapi.

• Tindak lanjut atas pengaduan dan kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya.

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada kepada Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut : ➢ Meminta penjelasan terkait evaluasi kinerja Kejaksaan Semester pertama tahun

2018, capaian yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.

➢ Meminta penjelasan terkait penyelesaian kasus yang menarik perhatian publik dan pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus-kasus.

➢ Meminta penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi Atase Kejaksaan di luar Negeri, bagaimana peranan nya dan bagaimana bentuk koordinasi lintas institusi serta kendala yang dihadapi.

2

➢ Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat beserta Kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2018.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan sisa lapduh 2017, apakah menyangkut para jaksa atau pegawai yang melakukan penyimpangan, bagaiamana mungkin jaksa bisa bekerja dengan baik jika sarprasnya tidak memadai

➢ Meminta penjelasan terkait dengan sejumlah kasus yang mandek atau di petieskan saat di penuntutan.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya pengaduan dari jaksa di daerah yang merasa di pinggirkan.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut napi yang telah di vonis mati, belum di eksekusinya Bandar narkoba dan pelaku terorisme yang sudah di vonis mati. Seperti apa kendalanya.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah salah satu Anggota Komisi III DPR RI Yth., H.R. Muhammad Syafii, SH, M.Hum.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan kasus Bank Sumut (Register 40) dimana Direksi Bank Sumut belum tersentuh.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan persoalan sarpras para jaksa di daerah dan keamanan para jaksa yang menangani kasus narkoba dan terorisme.

➢ Meminta penjelasan terkait penegakan hukum dan hambatannya, berharap ada program jaksa masuk kampung karena banyak kasus kehutanan di daerah-daerah.

➢ Diharapkan persoalan anggaran Kejaksaan yang kurang untuk diajukan ke Komisi III DPR RI agar tidak lagi menjadi masalah.

➢ Meminta penjelasan terkait kriminalisasi terhadap perangkat desa di daerah seperti kepala desa, bahwa ada kepala desa yang tidak terbukti bersalah tapi kasusnya belum di SP3, apakah ada batasan nominal pemeriksaan di Kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi.

➢ Meminta penjelasan terkait dengan persoalan faham radikalisme, bahwa sosialisasi tentang faham ini harus ditindaklanjuti agar terorisme menjadi musuh bersama, perlunya penambahan anggaran untuk sosialisasi ini

➢ Bahwa anggaran Kejaksaan harus ditingkatkan agar kinerjanya semakin baik, bahwa pembentukan atase kejaksaan di LN merupakan langkah yang harus di dukung karena bermanfaat untuk WNI di luar negeri yang mengalami masalah hukum.

➢ Meminta penjelasan terkait vonis kasus First Travel yang diputus tanpa memberikan kepastian hukum, dimana Kejaksaan Negeri Depok menuntut agar harta yang disita dalam kasus First Travel dikembalikan ke korban tetapi dalam putusan pengadilan harta first travel disita untuk negara. Apakah First Travel bisa di pailitkan

➢ Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut kasus Supersemar 2. Beberapa hal yang disampaikan Jaksa Agung diantaranya adalah sebagai berikut :

➢ Bahwa kasus jaksa dan pegawai hanya terkait disiplin, terkait jaksa ada juga yang terkena kasus penyalahgunaan wewenang dan akan ditindak sesuai dengan pelanggarannya

➢ Terkait sarpras yang minim karena adanya keterbatasan anggaran yang ada ➢ Bahwa Kejaksaan tidak pernah melakukan penghentian penuntutan, hanya di

tunda karena masih kurangnya alat bukti. Bahwa penempatan Jaksa di daerah tergantung pada dedikasi prestasi dan integritas yang bersangkutan

➢ Terkait vonis mati, bahwa pelaksanannya terkait aspek yuridis dan teknis, yuridis terkait aturan hukum yg berubah di mana PK bisa berkali kali, grasi bisa lebih

3

dari sekali, sehingga Kejaksaan mendukung tindakan tegas yang dilakukan Polri.

➢ Terkait register 40, secara yuridis tugas kejaksaan sudah selesai karena sudah menyerahkan register 40 Padang Lawas ini ke Kemenhut. Menurut Kajati Sumut kasus ini selesai, bahwa 2 direksi yang lama tidak mengetahui kasus hukum di bank sumut, yang bersangkutan ikut menandatangani hanya karena mengikuti SOP yang ada.

➢ Bahwa Program Jaksa masuk kampung sama dengan program jaksa masuk desa, cuma terkendala anggaran

➢ Soal kriminalisasi perangkat desa, jika disampaikan data datanya akan ditindaklanjuti, bahwa TP4D dibentuk untuk mengawal dana desa. bahwa tidak ada batasan nominal nilai kasus yang bisa di tangani kejari atau kejati

➢ Bahwa Kejaksaan masih melakukan pengawasan terhadap aliran aliran yang menyimpang bekerjasama dengan MUI dan Polri serta Kemenag

➢ Bahwa Atase kejaksaan di LN sangat bermanfaat bagi WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri, ada beberapa WNI terpidana mati yang berhasil diselamatkan berkat bantuan atase ini

➢ Jumlah terpidana mati narkotika sebanyak 125 orang, baru 28 orang yang meminta upaya hukum, 9 sudah full melakukan upaya hukum

➢ Bahwa kasus first travel yang melakukan penyidikan pihak polri, bahwa ada keputusan keliru terkait penyerahan barang bukti, bahwa penyerahan 500 item akan diselidiki. Perlu di bentuk tim verifikasi atau kurator yang akan menangangani pailit first travel

➢ Pada tanggal 3 Juli 2018, Kejaksaan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai bentuk kesamaan tekad dan semangat untuk saling mengisi dan menguatkan di masa mendatang, yang ruang lingkupnya meliputi:

• Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;

• Pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan penanggulangan terorisme;

• Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme;

• Penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infiltrasi paham radikal terorisme;

• Pemberian pendapat hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

• Peningkatan kompetensi teknis para pihak dalam

• penanggulangan terorisme; dan

• Penugasan Jaksa pada BNPT. ➢ Secara konkret Kejaksaan RI bersikap pro aktif untuk menghadiri berbagai

pertemuan dan konferensi bilateral, regional dan multilateral. Dalam hal ini, pada tanggal 25-26 April 2018 di Paris-Prancis, Kejaksaan mengikuti Konferensi Internasional Tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi Negara tentang Pendanaan Terorisme. Pertemuan tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Experts Section pada tanggal 25 April 2018 dan Ministerial Section pada tanggal 26 April 2018, yang dihadiri oleh 70 negara dan 18 organisasi internasional, termasuk Financial Action Task Force (FATF), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),

4

International Monetary Fund (IMF), World Bank, International Criminal Police Organization (Interpol), Europol, dan Egmont Group.

➢ Pada tahun 2018 Kejaksaan telah melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

➢ Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui penetapan beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang diharapkan menjadi satuan kerja percontohan (pilot project) sebagai Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. Adapun 6 (enam) Kejaksaan Negeri yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut adalah Kejaksaan Negeri Gianyar, Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Belitung, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Situbondo dan Kejaksaan Negeri Serang. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya: 1. Berdasarkan unit kerja yang penting dan strategis dalam melakukan

pelayanan publik; 2. Mengelola sumber daya yang cukup besar; serta 3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.

➢ Melalui pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, maka fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN); 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tersebut, maka setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus dilaksanakan, yakni: 1. Pembinaan

Pembinaan di lingkungan Kejaksaan akan dilakukan oleh Wakil Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Negeri yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.

2. Pengawasan Pengawasan terhadap satuan kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kontak pengaduan masyarakat, website, e-mail, Tromol Pos 5000 (TP 5000), dan lain sebagainya.

➢ Di samping itu, perlu kami sampaikan juga bahwa kami telah mengisi jabatan struktural pada 9 (sembilan) Kejaksaan Negeri yang baru terbentuk yakni Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, dan Kejaksaan Negeri Badung. Meskipun di beberapa satuan kerja baru tersebut belum seluruhnya memiliki kantor permanen, namun pengisian jabatan struktural tersebut dimaksudkan agar dapat

5

segera memberikan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.

➢ pada tanggal 10 April 2018 Kejaksaan telah melaksanakan kegiatan sangat penting dan strategis yakni Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Tentara Nasional Indonesia tentang Kerja Sama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

➢ Salah satu satu hal penting yang diamanatkan dalam reformasi TNI, sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan adalah di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berkomitmen untuk melepaskan diri dari urusan-urusan sipil dan semata hanya akan menjalankan tugas atas apa yang menjadi keputusan dan kebijakan politik negara. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kiranya perlu disampaikan bahwa dengan dibuatnya nota kesepahaman ini hendaknya tidak dimaknai dan disalah artikan sebagai campur tangan TNI dalam kancah dan belantika hukum yang sementara pihak mungkin menganggapnya bukan menjadi urusannya, karena sebaliknya hal tersebut adalah merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi positif TNI dengan potensi serta kemampuan yang dimilikinya, mempunyai kepedulian dan keinginan untuk memperkuat institusi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tanah air. Semuanya itu dapat dilihat dan tergambar dari ruang lingkup nota kesepahaman kerja sama beberapa bidang, meliputi pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum, pelatihan intelijen dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan serta pimpinan Kejaksaan, koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, dan penugasan Oditur di Kejaksaan RI dan penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

➢ Adapun capaian kinerja Bidang Pembinaan pada semester pertama tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan RI yang dilaksanakan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 64.75 (“B”) pada Tahun 2016 menjadi 71.08 (“BB”) pada tahun 2017 untuk nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari 61.1 (“B”) Tahun 2016 menjadi 62.11 (”B”) pada Tahun 2017.

b. Realisasi penyerapan anggaran Kejaksaan RI sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.2.553.386.698.432,- (dua triliun lima ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 39,98% (tiga puluh sembilan koma sembilan delapan persen), dari total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 6.386.605.675.000,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018 sebesar Rp.692.096.624.640,- (enam ratus sembilan puluh dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) dari target sebesar Rp. 358.396.500.000,- (tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga prosentase PNBP Kejaksaan mencapai 193,11% (seratus sembilan puluh tiga koma sebelas persen).

6

d. Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2017 yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

e. Capaian kinerja Pusat Pemulihan Aset pada semester I tahun 2018, dengan total penjualan lelang sita eksekusi dan barang rampasan serta pengalihan status/hibah senilai Rp. 37.835.981.228,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

➢ Bidang Intelijen Capaian kinerja Bidang Intelijen semester pertama tahun 2018 sebagai

berikut: a. Kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

(TP4) yang merupakan penegakkan hukum berbasis pencegahan (preventif), telah melakukan pengawalan dan pendampingan sebanyak 3.520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) kegiatan dengan total nilai proyek sebesar Rp. 285.054.991.046.314,- (dua ratus delapan puluh lima triliun lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah). Adapun beberapa proyek yang dilakukan pengawalan oleh TP4, yaitu: - Proyek renovasi infrastruktur Asian Games XVIII Tahun 2018 pada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); - Proyek Strategis di PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait Proyek

Pembangunan Bandar Udara Internasional Baru di Kulon Progo-Yogyakarta.

- Pengadaan sarana dan fasilitas produksi berupa floating dock yang dibiayai dari Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. DOK dan Kodja Bahari Persero;

- Pembangunan pasar ikan modern di Muara Baru, Jakarta yang bersifat multi years dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000.000 (seratus enam puluh lima milyar rupiah) pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikananan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

- Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali pada PT. Angkasa Pura I (Persero);

- Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Parlimbangan Ketek Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

b. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, pengawasan terhadap barang cetakan, dan pengawasan Ormas masing-masing sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

c. Penerbitan Surat Perintah Operasi Intelijen sebanyak 200 (dua ratus) kegiatan, Surat Perintah Tugas sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) kegiatan dan pelacakan aset sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kegiatan.

d. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sadar hukum, Kejaksaan telah melaksanakan Program Jaksa Menyapa sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kegiatan, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 74.056 (tujuh puluh empat ribu lima puluh enam) orang yang dilaksanakan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Madrasyah Aliah Negeri (MAN) dan Perguruan Tinggi.

e. Program Penerangan Hukum (Penkum) telah dilaksanakan sebanyak 84 (delapan puluh empat) kegiatan, diikuti oleh 7.313 (tujuh ribu tiga ratus tiga

7

belas) peserta dan Penyuluhan Hukum (Luhkum) dilakukan sebanyak 64 (enam puluh empat) kegiatan yang diikuti 5.299 (lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) peserta.

f. Program Tangkap Buronan (Tabur 31.1) telah menangkap buronan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang.

g. Pelaksanaan cegah tangkal (cekal) yaitu untuk pencegahan keluar negeri sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Bidang Intelijen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu: a. Belum semua Proyek Strategis Nasional dimintakan untuk dikawal

melalui TP4. b. Dalam pelaksanaan Program Tabur 31.1, anggaran masih terbatas guna

pemutakhiran alat intelijen. c. Dalam pelaksanaan Program Luhkum dan Penkum, khususnya di daerah

luar Jawa dan wilayah kepulauan, anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga menyulitkan para Jaksa untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dan terpencil serta minimnya akses transportasi.

➢ Bidang Tindak Pidana Umum

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia pada semester pertama tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

NO URAIAN JUMLAH

1 Sisa Periode bulan lalu 24.307 SPDP

2 Masuk periode Januari 2018 s/d Juni 2018 78.873 SPDP

JUMLAH 103.180 SPDP

Diselesaikan :

1 Dihentikan oleh Penyidik 2.188 SPDP

2 Menjadi berkas Tahap I 68.629 Perkara

3 SPDP yang belum menjadi berkas 32.363 SPDP

JUMLAH 103.180 SPDP

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Tabel 2

Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

NO URAIAN JUMLAH

1 Sisa Periode Bulan lalu 16.108 Perkara

2 Masuk periode Januari 2018 s/d Juni 2018 69.651 Perkara

JUMLAH 85.759 Perkara

Diselesaikan :

1 Lengkap 53.512 Perkara

2 Dikembalikan kepada Penyidik 12.318 Perkara

- Berkas perkara dikembalikan 6.012 Perkara

- Dapat dilengkapi 4.942 Perkara

- Tidak dapat dilengkapi 715 Perkara

8

- Tidak dikembalikan ke Penuntut Umum

649 Perkara

Jumlah 5.830 Perkara

3. Berkas perkara masih dalam penelitian 19.929 Perkara

JUMLAH 85.759 Perkara Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Tabel 3 Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum

NO URAIAN JUMLAH

1 Sisa Periode Bulan lalu 2.959 Perkara

2 Masuk periode Januari 2018 s/d Juni 2018 65.599 Perkara


1 Diselesaikan :

- Dikirim ke Instansi Lain 366 Perkara

- Penuntutan dihentikan/Ditutup demi hukum 4 Perkara

- Di limpahkan ke PN dengan APB 63.989 Perkara

- Di limpahkan ke PN dengan APS 716 Perkara

Jumlah 65.075 Perkara

2 Proses limpah PN 3.483 Perkara


Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Penanganan perkara selama masa tenang dan pelaksanaan Pilkada

Serentak tanggal 27 Juni 2017 di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4

Jumlah Pelangaran yang Terjadi Selama Masa Tenang

No. PROVINSI JUMLAH

1 2 3

1 Sumatera Barat 1

2 Jawa Barat 10

3 Sumatera Utara 9

4 Sulawesi Tenggara 1

5 Sulawesi Selatan 20

6 Sulawesi barat 3

7 Lampung 7

8 Jambi 1

9 Papua 2

10 Jawa Tengah 9

Jumlah 63 Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Tabel 5

Jumlah Pelangaran Berdasarkan Laporan Tim Sentra Gakkumdu Pusat Setelah Pencoblosan

No. PROVINSI JUMLAH

1 2 3

9

1 Aceh 1

2 Sumatera Barat 3

3 Banten 2

4 Jawa Barat 10

5 Sumatera Utara 7


7 Sulawesi Selatan 20

8 Lampung 7

9 Jambi 1

10 Sulawesi Barat 3

11 Kalimantan Barat 3

12 Papua 3

13 Maluku 6

14 Jawa Tengh 17

15 Banga Belitung 1

16 Bali 1

17 Jawa Timur 3

18 Kalimantan Selatan 19

19 Kalimantan Tengah 3

20 Kepulauan Riau 23

21 Nusa Tenggara Timur 3


Tabel 6

Dugaan Pelangaran Praktek Politik Uang (Money Politic)

No. PROVINSI JUMLAH

1 2 3

1 Sulawesi Utara 8

2 Sumatera Utara 7

3 Jawa Tengah 5

4 Lampung 7

5 Sulawesi Barat 2


7 Banten 2

8 Bangka Belitung 1

9 Jawa Barat 5

10 Jawa Tengah 3

11. Kalimantan Tengah 1

12. Nusa Tenggara Timur 1


➢ Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang Tindak Pidana Umum, antara lain sebagai berikut: 1. Terdapat anggapan bahwa Kejaksaan hanya berperan sebagai “tukang

pos” yang menerima berkas perkara dari penyidik untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan KUHAP yang tidak memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mempelajari alat bukti secara maksimal sebelum dinyatakan lengkap atau tidaknya suatu

10

perkara, mengingat pra penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak lebih dari sekedar membaca alat-alat bukti yang tercantum di dalam berkas perkara.

2. Dalam Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan dalam hal setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Kejaksaan, mengingat sampai dengan saat ini belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan serta belum adanya anggaran untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan kehutanan.

➢ Bidang Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki posisi strategis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Adapun capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus pada semester pertama tahun 2018, sebagai berikut: a. Jumlah Penyelidikan : 532 perkara. b. Jumlah Penyidikan : 392 perkara. c. Jumlah Penuntutan : 841 perkara. d. Jumlah Eksekusi Badan : 451 terpidana.

Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI dalam penanganan perkara korupsi, yaitu: a. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan

pengadilan sebesar Rp.21.451.023.668,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

b. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan sebesar Rp.173.042.195.875,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

c. Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi sebesar Rp.663.224.578,- (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

d. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 38.423.176.423,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

➢ Beberapa kendala yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain terkait jarak dan waktu tempuh yang jauh serta besarnya operasional sidang tindak pidana korupsi di ibukota provinsi, khususnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan wilayah kepulauan. Selain itu, minimnya anggaran untuk biaya ahli menyulitkan Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli-ahli terbaik dan berkualitas guna mendukung pembuktian suatu perkara tindak pidana korupsi.

➢ Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas, fungsi dan lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik

11

Negara/Daerah (BUMN/BUMD) untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada semester pertama tahun 2018, sebagai berikut:

a. Kejaksaan Agung Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung pada semester pertama tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 243.884.952.274,- (dua ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Sedangkan capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung pada semester pertama tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 7

Capaian Kinerja dan Uraian Penanganan Perkara Pada JAMDATUN

No Perkara Capaian

1 Perdata 41 Perkara

2 TUN 55 Perkara

3 PPH 20 Perkara

Jumlah 116 Perkara Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

b. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri pada semester pertama tahun 2018 sebesar Rp. 426.276.708.168,59,- (empat ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen) dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 93.978.023.634,96,- (sembilan puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dan USD 92.591,81 (sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu dolar Amerika). Sedangkan capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri pada semester pertama tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja Bidang DATUN Tahun 2018

No Perkara/Kegiatan Jumlah

1 Litigasi 398

2 Non Litigasi 3925

Jumlah 4323 Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

12

➢ Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain terkait proses persidangan yang memakan waktu cukup lama sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang melebihi satu tahun kalender.

➢ Bidang Pengawasan

Capaian kinerja Bidang Pengawasan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia pada semester pertama tahun 2018 sebagai berikut: a. Penanganan Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat

- Sisa Desember 2017 = 431 Lapdu - Diterima Juni 2018 = 456 Lapdu - Jumlah = 896 Lapdu - Diselesaikan = 336 Lapdu - Sisa (Lapdu masih dalam proses) = 560 Lapdu

Penyelesaian: - Terbukti = 107 Lapdu - Tidak Terbukti = 138 Lapdu - Dilimpahkan ke bidang teknis = 91 Lapdu

Tabel 11

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Periode Januari-Juni 2018

No.

Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi

Sisa

Lapdu Des-2017

Masuk Lapdu Juni 2018

Jum-lah

Diselesaikan

Masih Dalam Proses

Ter-bukti

Tidak Ter-bukti

Dilim- pah- kan

Jumlah

1. Inspektur I 60 29 89 10 9 10 29 60

2. Inspektur II 35 80 115 13 20 40 73 42

3. Inspektur III 11 66 77 4 7 17 28 49

4. Inspektur IV 36 105 141 30 29 31 90 51

5. Inspektur V 61 15 76 12 13 - 25 51

6. Aceh 4 11 15 - 2 1 3 12

7. Kep. Bangka Belitung

14 6 20 0 1 0 1 19

8. Bali 1 2 2 - - - - 2

9. Banten 2 4 6 - 4 - 4 2

10. Bengkulu 1 4 5 2 2 - 4 1

11. Jambi 1 1 2 0 1 0 1 1

12. Jawa Tengah 4 10 14 - 8 - 8 6

13. Kalimantan Barat 0 2 2 2 0 0 2 0

14. Kalimantan Selatan

13 6 19 1 2 0 3 16

15. Kalimantan Timur 10 5 15 6 1 0 7 8

16. Kalimantan Tengah

14 3 17 0 2 0 2 15

17. Kepulauan Riau 0 2 2 0 0 0 0 2

18. Lampung 2 7 9 - 2 1 3 6

19. Nusa Tenggara Barat

30 12 42 8 1 - 9 33

13

20. Nusa Tenggara Timur

2 5 7 2 3 0 5 2

21. Papua 8 1 9 1 2 0 3 6

22. Riau 0 11 11 0 10 0 10 1

23. Sulawesi Selatan 0 5 5 0 0 0 0 5

24. Sumatera Utara 22 30 52 2 0 0 2 50

25. Maluku 3 8 11 1 0 0 1 10

26. Maluku Utara 0 6 6 1 1 0 2 4

27. Jawa Barat 33 16 49 3 1 3 7 41

28. Gorontalo 0 11 11 0 1 0 1 10

29. Sumatera Barat 0 9 9 1 5 0 6 3

30. Sulawesi Tengah 6 2 8 1 1 0 2 6

31. Sulawesi Tenggara

2 4 6 0 0 0 0 6

32. D.I. Yogyakarta 2 6 7 2 6 0 8 0

33. Sulawesi Utara 11 16 27 1 0 0 1 26

34. Sumatera Selatan 12 9 21 1 6 0 7 14

35. Jawa Timur 18 9 27 3 10 1 14 13

36. DKI Jakarta 13 12 25 - 6 - 6 19

Jumlah 431 465 896 107 138 91 336 560

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamwas Kejaksaan Agung RI

b. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Kejaksaan RI yang telah memperoleh Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin (SKPHD) periode bulan Januari-Juni Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 12

Berdasarkan Golongan

No. Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Golongan I - - -

2. Golongan II 44 - 44

3. Golongan III 38 89 127

4. Golongan IV - 43 43

Jumlah 82 132 214


Tabel 13 Berdasarkan Jenis Hukuman

No. Jenis Hukuman Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Ringan 16 55 71

2. Sedang 13 42 55

3. Berat 53 35 88

Jumlah 82 132 214


Tabel 14

Berdasarkan Jenis Perbuatan

No. Jenis Perbuatan Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Indispliner 39 42 81

2. Penyalahgunaan wewenang 24 64 88

14

3. Perbuatan tercela lainnya 19 25 44

4. Perdata - 1 1

Jumlah 82 132 214


Tabel 15

Hukuman Disiplin Berat

No. Jenis Hukuman Berat Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

26 8 34

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

- 2 2

3. Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa

- 15 15

4.

Pembebasan dari jabatan struktural 4 4 4

5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

6 3 9

6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

17 3 20

Jumlah 53 35 88


Tabel 16 Pemberhentian Sementara Sebagai PNS

No. Pemberhentian Sementara Sebagai PNS

Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Pemberhentian Sementara Sebagai PNS

2 - 2

Jumlah 2 - 2


Tabel 17 Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

No. Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

- - -

Jumlah - - -


➢ Badan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya pencapaian kinerja kejaksaan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI memiliki 1 (satu) program dan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: a. Sasaran Pertama, yaitu: "Terlaksananya pendidikan dan latihan teknis

fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur kejaksaan". Adapun indikator dan capaian kinerja dari sasaran pertama dapat digambarkan sebagai berikut:

15

Tabel 18

Peserta Diklat Teknis Fungsional Januari s/d Juni Tahun 2018

NO. JENIS DIKLAT ALOKASI PESERTA DIKLAT

CAPAIAN PERSENTASE

1 2 3 4 5

I. DIKLAT TEKNIS

1. Diklat Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan I

30 Org 28 Orang 93,33%

2. Diklat Asset Recovery Angkatan I

30 Org 30 Org 100%

3. Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Gol. III Kelas I s/d XIV

531 Og 529 Org 99,62 % (DIPA

KEJAGUNG)

4. Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan Gelombang II Gol. II Kelas XV s/d XX

240 Org 239 Org 99,58 % (DIPA

KEJAGUNG)

5. Diklat Dasar Penyamaran dan Penjejakan

30 Org 30 Org 100%

6. Diklat Auditor 30 Org 29 Org 96,67%

7. Diklat Asset Tracing 30 Org 30 Org 100%

8. Diklat Terorisme 30 Org 30 Org 100%

9. Diklat Cyber Crime 30 Org 30 Org 100%

10. Diklat Illegal Fishing Angkatan I 30 Org 30 Org 100%

11. Diklat Pengamanan Intelijen 30 Org 30 Org 100%

12. Diklat TP4 Angkatan I 30 Org 30 Org 100%

13. Diklat Human Trafficking 30 Org 30 Org 100%

14. Diklat Pengelolaan Barang Bukti Elektronik

30 Org 30 Org 100%

15. Diklat Pengawasan 30 Org 30 Org 100%

16. Diklat Audit Kecurangan (Fraud Examination)

30 Org 30 Org 100%

17. Diklat Teknis Bidang TIK untuk ASN

30 Org 30 Org 100%

18. Diklat TP4 Angkatan II 30 Org 30 Org 100%

Jumlah Peserta Diklat 1.251 Org 1.245 Org 99,52%

II. DIKLAT FUNGSIONAL

1 Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan (PPPJ) LXXV Kelas I s/d II

120 Org 42 Org 35%

Jumlah Peserta Diklat 120 Org 42 Org 35%

Sumber: Sunproglapnil pada Sesbadiklat Kejaksaan RI

Di samping itu, telah pula dilaksanakan Diklat Kerjasama/Donor

berupa Lokakarya “Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan

16

Tindak Pidana Finansial” bagi Jaksa Indonesia pada tanggal 2 - 4 Mei 2018 bertempat di Damhil Hotel Kota Gorontalo, yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) peserta berasal dari Para Kasi Pidsus dan Para Jaksa Fungsional dari Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Lokakarya ini terlaksana berkat kerjasama antara Badan Diklat Kejaksaan R.I dengan Office Of Overseas Prosecutorial Development Assistence And Training (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

b. Sasaran Kedua, yaitu: "Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan". Adapun indikator dan capaian kinerja dari sasaran kedua dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 19 Peserta Diklat Manajemen dan Kempemimpinan

Januari s/d Juni Tahun 2018

NO. JENIS DIKLAT ALOKASI PESERTA DIKLAT

CAPAIAN PERSENTASE

1 2 3 4 5

DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I

30 Org 30 Org 100 %

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II

30 Org 30 Org 100%

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I

30 Org 30 Org 100%

4. Diklat Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik Eselon IV Angkatan I

30 Org 29 Org 96,66%

5. Diklat Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik Eselon IV Angkatan II

30 Org 30 Org 100%

6. Diklat Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik Eselon IV Angkatan III

30 Org 29 Org 96,66%

7. Diklat Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik Eselon IV Angkatan IV

30 Org 30 Org 100%

Jumlah Peserta Diklat 210 Org 208 Org 99,52% Sumber: Sunproglapnil pada Sesbadiklat Kejaksaan RI

c. Sasaran ketiga, yaitu: “Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi". Adapun indikator dan capaian kinerja dari sasaran ketiga dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 20 Kegiatan Sarana dan Prasarana di Badiklat Kejaksaan RI

Januari s/d Juni Tahun 2018

17

SASARAN INDIKATOR TARGET TW I %

CAPAIAN

1 2 3 4 5

Terselenggaranya pengelolaan

urusan umum, kepegawaian,

anggaran, perbendaharaan,

pengelolaan akuntansi dan

verifikasi, serta perlengkapan,

perpustakaan dan dokumentasi

Sarana dan

Prasarana di

Badan

Pendidikan dan

Pelatihan

Kejaksaan

12 Bulan

Layanan

6 Bulan

Layanan

50 %

Sumber: Sunproglapnil pada Sesbadiklat Kejaksaan RI

➢ Indikator kegiatan sarana dan prasarana di Badan Diklat Kejaksaan RI,

capaian kinerja pada semester pertama layanan (Januari-Juni 2018) meliputi: pembayaran gaji pegawai dan jaksa serta tunjangan struktural, pembayaran tunjangan jaksa dan tunjangan umum, remunerasi, uang makan, layanan internal organisasi, peralatan dan fasilitas kantor, operasional dan pemeliharaan kantor, data dan informasi serta gedung dan bangunan.

➢ Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Diklat Kejaksaan RI antara lain tidak tersedianya Pagu Anggaran Badan Diklat Kejaksaan RI untuk melaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 untuk Golongan III sebanyak 531 peserta dan Golongan II sebanyak 239 peserta. Oleh karenanya, Badan Diklat Kejaksaan RI meminta tambahan Anggaran untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang merupakan suatu kewajiban dengan membuat usulan pendanaan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan sampai saat ini sudah dalam proses pengajuan di Kementerian Keuangan.

➢ Kasus-Kasus Yang Menarik Perhatian Publik 1. Tindak Pidana Umum

a. Perkara atas nama terdakwa Hendry Jocosity Gunawan, yang diduga telah menggunakan nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang terkait pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Tahap Penanganan Perkara: - Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2018, dengan

putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- Terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding.

b. Perkara atas nama Chen Chung Nan, dkk, yang diduga melakukan

tindak pidana narkotika, yakni berawal dari penggeledaan Kapal Ikan KM. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUEN DE CHING 12 ditemukan 41 karung berisi 1.019 bungkus, yang diduga Narkotika Golongan Jenis I Methampetamina dengan berat sekitar 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

18

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahap Penanganan Perkara:

- Berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juli 2018.

c. Perkara atas nama Chen Hui, dkk, yang diduga melakukan tindak

pidana narkotika, yakni berawal dari penggeledaan Kapal “MV MIN LIAN YI YUN 61870” dan ditemukan 81 (delapan puluh satu) karung goni bewarna hijau berisi krisrtal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total brutto 1,622 ton/ 1.622.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2), Subsidair Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2), Lebih Subsidair Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2), Lebih Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tahap Penanganan Perkara:

- Berkas perkara sudah lengkap (P-21) Nomor: B-2253/E.3/Ep.106/2018 tanggal 06 Juni 2018.

- Telah dilaksanakan Tahap II ke Kejaksaan Negeri Batam Pada tanggal 21 Juni 2018.

- Telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juli 2018.

d. Perkara atas nama terdakwa Yansen Alison Binti, dkk, yang diduga

melakukan pembakaran Sekolah Dasar Negeri di 6 (enam) sekolah di Palangkaraya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Tahap Penanganan Perkara:

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding.

e. Perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau

memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat larangan berpergian ke luar negeri atas nama Setya Novanto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) dan Agus Rahardjo, Dkk (Ketua KPK). Tahap Penanganan Perkara: Telah diterbitkan Surat P-16 tanggal 22 November 2017 dengan menunjuk Jaksa Peneliti sebanyak 15 (lima belas) orang, yang diketuai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

19

f. Perkara atas nama Andika Surachman, dkk yang diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Informasi dan Transasi Elektronik (ITE) dalam penyelenggaraan umroh melalui First Travel (PT. First Anugerah Karya Wisata), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap Penanganan Perkara:

− Pada tanggal 30 Mei 2018, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan pidana penjara kepada Andika Surachman selama 20 (dua puluh) tahun, Annisa Hasibuan selama 18 (delapan belas) tahun, dan Siti Nuraida alias Kiki selama 15 (lima belas) tahun penjara.

− Terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan banding.

g. Perkara atas nama Jon Riah Ukur, S.E., alias Jonru Ginting yang disangka mengunggah ujaran kebencian memuat unsur SARA di akun Facebook, melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan/atau Pasal 156 KUHP. Tahap Penanganan Perkara:

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 50 juta.

- Tanggal 2 Maret 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50 juta.

- Terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding sehingga Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding.

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 142/Pid.Sus/2018/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2018 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.

h. Perkara Saracen, dengan terdakwa sebagai berikut:

1) Terdakwa An. Mohd. Abdullah Harsono, yang diduga menggunakan akun Facebook Harsono Abdullah dan berhubungan dengan admin “Saracen Cyber Team” untuk memuat postingan yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45 (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 16 jo. huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP dan atau

20

pasal 207 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 316 KUHP. Tahap Penanganan Perkara

• Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Januari 2018, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

• Perkara sudah berkekuatan hukum tetap. 2) Terdakwa An. Sri Rahayu Ningsih, yang disangkakan Pasal 45A

ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan/atau Pasal 156 KUHP. Tahap Penanganan Perkara

• Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2017.

• Pada tanggal 18 Desember 2017, Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan putusan pidana selama 1 tahun penjara dengan denda Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

• Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Februari 2018, menguatkan putusan PN. Cianjur;

• JPU mengajukan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2018 dan telah menyerahkan memori kasasi pada tanggal 7 Maret 2018.

3) Terdakwa An. Jasriadi, yang disangkakan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap Penanganan Perkara

• Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2017.

• Pada tanggal 6 April 2018, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

• Pada tanggal 6 Juni 2018, Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

• Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, terdakwa mengajukan Kasasi.

i. Perkara tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan yang

bermuatan SARA (Perkara Family Muslim Cyber Army/MCA), yang terdiri dari: 1) Perkara atas nama terdakwa Ramdani Saputra (MCA), didakwa

melanggar Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan atau Pasal 207 KUHP. Tahap Penanganan Perkara: - SPDP Nomor: B/49/II/2018/Dittipidsiber tanggal 28 Pebruari 2018; - P-16 Nomor: Print-327/E.4/Euh.1/03/2018 tanggal 19 Maret 2018; - P-21 Nomor: B-1570/E.4/EUH.1/04/2018 Tanggal 178 April 2018;

21

- Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) melalui Surat Nomor B-1667/E.4/Epp.2/04/2018 tanggal 24 April 2018 ke Kejaksaan Negeri Denpasar.

- Saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar.

2) Perkara atas nama terdakwa Bobby Gustiono, yang diduga sebagai pemilik/pengguna akun facebook Bobby Siregar dan dengan sengaja menunjukkan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan indivual dan atau kelompok tertentu berdasarkan SARA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Peghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau pasal 45A (2) jo. Pasal 28 (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan atau Pasal 207 KUHP. Tahap Penanganan Perkara: - SPDP Nomor: B/54/III/2018/Dittipidsiber tanggal 2 Maret 2018 dan

diterima pada JAM PIDUM tanggal 3 Juni 2018; - P-16 Nomor: Print-251/E.4/Euh.1/03/2018 tanggal 21 Maret 2018. - P-21 Nomor: B-1717/E.4/EUH.1/04/2018 tanggal 24 April 2018. - Tahap II dengan Surat Nomor: B-1730/E.4 /EUH.2/04/2018

tanggal 26 April 2018. - Pada saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

j. Perkara atas nama Indra Liono, dkk terkait dengan peristiwa kebakaran gudang petasan dan dugaan mempekerjakan anak di bawah umur yang diduga melanggar Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 68 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau Pasal 76i Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tahap Penanganan Perkara:

− Berkas perkara diterima dari Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 4 Desember 2017 Nomor: Polisi BP/530/XII/2017/Ditreskrimum tanggal 4 Desember 2017.

− P-18 Nomor: B-7695/O.6.11.3/Ep.1/12/2017 tanggal 7 Desember 2017 P-19 Nomor B-7829/O.6.11.3/Ep.1/12/2017 tanggal 15 Desember 2017;

− P-20 Nomor: B-374/O.6.11/Ep.1/2/2018 tanggal 18 Januari 2018 − Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor: B-

1100/O.6.11 /Ep.1/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 tentang Pengembalian SPDP.

k. Perkara atas nama Terdakwa Alfian alias ALFIAN TANJUNG, yang diduga pada saat berceramah telah menyampaikan atau melontarkan (menunjukan) perasaan kebencian terhadap suatu atau golongan Rakyat Indonesia di hadapan jamaah serta masyarakat sekitar Masjid Mujahidin, sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 KUHP atau Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11

22

tahun 2008 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap Penanganan Perkara: - Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 20 Februari 2018,

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya; - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1167/Pid.Sus/2018 tanggal 7

Juni 2018, menolak kasasi terdakwa. - Pelaksanaan ekekusi terpidana dilaksanakan pada tanggal 11 Juni

2018 ke Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo. l. Perkara atas nama terdakwa Matveev Aleksander, seorang nahkoda

Kapal FV STS-50 dengan bendera kebangsaan Togo (Afrika), yang setelah dilakukan pengecekan oleh aparat tidak memiliki dokumen kapal dan surat-surat terkait. Selain itu di Kapal terdapat alat tangkap jenis bubu sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dan Jaring Gill Net siap pakai sebanyak 600 (enam ratus) buah serta jaring Gill Net yang belum dirangkai sebanyak 118 (seratus delapan belas) set.

Tahap Penanganan Perkara: - SPDP diterima Kejaksaan Negeri Sabang dari Penyidik Pangkalan

TNI AL Sabang pada tanggal 11 April 2018. - Berkas perkara Tahap I diterima Kejaksaan Negeri Sabang pada

tanggal 3 Mei 2018 dari Penyidik Pangkalan TNI AL Sabang; - Berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 8 Mei 2017

. - Proses Tahap II dilakukan tanggal 30 Mei 2018 dari Penyidik

Pangkalan TNI AL Sabang kepada Kejaksaan Negeri Sabang. - Saat ini penanganan perkaranya telah memasuki agenda

pemeriksaan saksi dan ahli di Pengadilan Negeri Sabang.

m. Perkara Tindak Pidana Pilkada atas nama terlapor Brgjen Pol. Drs. Hasanuddin, S.H.,M.H., yang diduga dilakukan dengan cara menyampaikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dihadapan personil Polri Bhayangkari Cabang Kepulauan Aru di Kantor Polres Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Tahap Penanganan Perkara:

- Telah dilakukan beberapa kali panggilan secara patut kepada pelapor, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

- Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena kurangnya bukti permulaan yang cukup dan pelapor maupun saksi-saksi tidak ada yang hadir.

- Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Bersama Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung RI tentang Sentra Gakkumdu telah kaduluarsa/melebihi batas waktu klarifikasi.

23

n. Perkara money politic atas nama Sigit Riyanto dan Sumani, yang diduga memberikan kantung plastik berwarna hitam berisi uang masing-masing Rp. 50.000,- untuk diberikan kepada masyarakat Pekon Singosari agar memilih pasangan calon tertentu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang.

Tahap Penanganan Perkara:

- Masih ditangani Sentra Gakkumdu Polres Tanggamus.

o. Perkara money politic atas nama Supriyono alias Kaprek Bin Rusman, yang diduga memberikan amplop berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 a jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tahap Penanganan Perkara: - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2018 dengan pidana

penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

- Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 11 Juli 2018 dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

p. Perkara terorisme atas nama Oman Rachman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma, yang diduga melanggar Pasal 14 jo. Pasal 6 dan atau Pasal 14 jo. Pasal 7 dan atau Pasal 15 Jo Pasal 6 dan atau Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tahap Penanganan Perkara:

- Sidang perdana pembacaan surat dakwaan tanggal 15 Februari 2018. Kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi.

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana mati kepada terdakwa.

- Pada tanggal 22 Juni 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan pidana mati.

- Terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding.

q. Perkara terorisme atas nama terdakwa Zainal Anshori, S.Ag., alias Abu Fahry alias Qomaruddin Bin Moh. Ali, yang diduga terkait dengan peristiwa pembelian senjata api di Phillipina dan memasukkannya ke Indonesia melalui Sulawesi Utara untuk digunakan dalam melakukan

24

tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 dan atau Pasal 15 jo. Pasal 9 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tahap Penanganan Perkara:

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 tahun.

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2018 dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

2. Tindak Pidana Khusus

Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

NO NAMA PERKARA / NO. SPRINDIK & TGL

TERSANGKA KET

1 2 3 5

1.

Print-03/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 17 Januari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dalam pemesanan/pembelian satuan unit ruang kantor di T-Tower di Jl Gatot Subroto Kav 93 Jakarta dari PT Comradindo Lintas Nusa Perkasa.

- Tersangka TRIWIYASA - Tahap II Kepada PU Kejari Bandung tanggal 29 Maret 2018.

- Saat ini perkara dimaksud telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

2. Print-04/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 17 Januari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter TA 2015 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

- Tersangka Dr. Sanjoyo, MEc

- Tahap II Kepada PU Kejari Jakarta Timur tanggal 8 Maret 2018.

- Saat ini perkara dimaksud telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

3. Print-23/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 02 April 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proyek fiktif lanjutan pembangunan Dermaga kaimana (60x20) dan kelengkapannya dengan Sumber Dana APBD Kab Kaimana TA 2015.

- Tersangka Drs. MUH. NASIR AITUARAUW, MSc

- Audit Kerugian Keuangan Negara dari BPKP telah terbit.

- Penyidik berkoordinasi dengan BPKP sebagai Ahli.

4.

Print-24/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana kredit modal kerja oleh Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) tahun 2012

- Tersangka SYAIFUL BAHRI

- Tersangka

dilakukan

Penahanan Rutan

di RUTAN

Salemba Cabang

25

Kejagung (5 Juli

2018 s/d 24 Juli

2018).

- Penyidik segera

menyelesaikan

Pemberkasan

untuk selanjutnya

dilakukan

pelimpahan berkas

perkara tahap I

kepada Jaksa

Peneliti.

5.

a. Print-05/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

b. Print-06/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018. Dugaan Tindak pidana korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

c. Print-07/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

d. Print-15/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

e. Print-16/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

f. Print tanggal 28 Februari 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company.

- Tersangka Frans Zandstra.

- Tersangka. Surya Baruna Semenguk

- Tersangka Teguh Kartika Wibowo

- Tersangka Totok Suharto, S.E.

- Tersangka. Ir. Poerwitono Poedji Wahjono, M.M.

- Tersangka Juventius.

- Terhadap

Tersangka Frans

Zandstra,

tersangka Surya

baruna Semenguk

dan tersangka

Teguh Kartika

Wibowo telah

dilakukan tahap II

kepada penuntut

umum Kejari Kota

Bandung pada

tanggal 4 Juni

2018.

- tersangka Totok

Suharto, SE,

tersangka Ir.

Poerwitono Poedji

Wahjono, M.M dan

tersangka

Juventius akan

dilakukan tahap II

kepada Penuntut

Umum Kejari Kota

Bandung pada

tanggal 17 Juli

2018.

26

6.

a. Print-66/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 26 September 2017 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-24/F.2/Fd.1/2018 tanggal 28 Juni 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi yang dilakukan oleh SATGASSUS penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi Kejaksaan Agung R.I.

b. Print-33/F.2/Fd.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi yang dilakukan oleh SATGASSUS penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi Kejaksaan Agung R.I.

c. Print-34/F.2/Fd.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi yang dilakukan oleh SATGASSUS penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi Kejaksaan Agung R.I.

- Tersangka Ngalimun.

- Tersangka Zainal Abidin, S.H.

- Tersangka Albertus Sugeng Mulyanto, S.H.

Pengumpulan alat bukti.

7.

a. Print-08/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009.

b. Print-20/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009

c. Print-21/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009.

d. Print-22/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan investasi pada

- Tersangka. Ir. Bayu Kristanto.

- Tersangka Karen Galaila Agustiawan.

- Tersangka Genades Panjaitan, SH.LLM.

- Tersangka Frederick Siahaan.


27

PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009.

8. Print-13/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018. Dugaan Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013-2015 khususnya pada penempatan investasi saham SUGI.

- Tersangka. Bety.


Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidsus Kejaksaan RI

Tabel 22 Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

NO IDENTITAS ASAL

KASUS KASUS POSISI KETERANGAN

1 2 3 4 5

1.

Surya Chandra Surapaty, Ph.D (kepala BKKBN Pusat) Palembang, 66 th / 23 Juni 1951, Laki-laki, Indonesia, Islam, S3, 1. Rumah Dinas BKKBN

Jl. Gedung Hijau I No. 34 Pondok Indah Jakarta Selatan

2. Jl. Palem Indah Blok B No. 6 Jalan Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur

3. Jl. Dwikora I No. 16, Palembang

Kejaksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan susuk KB II /Implant tiga plus inserter TA 2015 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN. Kerugian Negara Rp 38.808.533.312, 24

- Tuntutan tanggal 6 Juni 2018 Pidana penjara 5 tahun, denda Rp.500 juta subs. 6 bulan. Biaya Perkara Rp 10.000,-

- Putusan tanggal 10 Juli 2018 dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250 juta Subs. 3 bulan kurungan.

2. Edward Seky Soeryadjaya (Wiraswasta) Amsterdam, 69 th / 21 Mei 1948, Laki-laki, Indonesia, Kristen, S2 Jl. Imam Bonjol No. 40-42 RT/RW 002/005 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

Kejaksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada penempatan investasi saham SUGI Kerugian Negara Rp 599.426.883.540,-

- Dalam proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

28

3. Triwiyasa (Direktur Utama PT. Comradindo Lintas Nusa Perkasa) Jakarta, 45 th / 14 Juni 1972, Laki-laki, Indonesia, Islam, S1 1. Komplek Sekretaris

Negara Blok A-20 No. 31 RT/RW 006/008 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk

2. Gedung Graha Metro Lt. 2 Jl. Penjernihan I No. 8 Jakarta Pusat

Kejaksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan pada Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dalam pemesanan/pembelian Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta dari PT. Comtadindo Lintas Nusa Perkasa. Kerugian Negara Rp. 298.870.000.000,-


4. Rony Tedy, dkk (Dir. PT. Tirta Amarta Bottling Company) Bandung, 45 th / 3 Oktober 1972, Laki-laki, Indonesia, Kristen, D3, Jl. Hegarmana No. 22A RT. 011 RW. 003 Kelurahan Hegarmana Cidadap Kota Bandung.

Kejaksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Bandung1 kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Kerugian Negara Rp. 1.535.735.414.734,-

- Tahap 2 Tanggal 21-5-2018 di Kejari Kota Bandung.

- Persiapan Pelimpahan ke Pengadilan.

5.

Gathot Harsono Bin Soenandar (Karyawan Pertamina /(Senior Vice President Asset Management PT. Pertamina). Kendal, 52 tahun, 14 Juli 1964, Laki-laki,Indonesia , Islam, S 2, Jl. Anggrek Rosalina I Blok H No. 10 A Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Bareskrim Dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penjualan/ pelepasan Aset Pertamina berupa Tanah Kavling No. III.I.01.02 Jakarta Selatan seluas 1.088 m2 tahun 2011 Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Negara Rp 40.940.208.900,-


6.

Ir. Raden Priyono, MBA (Mantan Kepala BP Migas) Pati, 12 September 1956, Laki-laki, Indonesia, Islam, Jl. Kalibata Utara II No.34 RT.009 RW. 007,

Bareskrim Dugaan tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan tahap 2.

- Berdasarkan Surat Direktur

29

Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ir. Djoko Darsono, M.Sc. (Mantan Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas) Temanggung, 20 Mei 1952, Laki- Laki, Indonesia, Islam, Jl. Siaga Bappenas No. 16 RT 001 RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diuabh dengan Undang Nomor 25 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi dalam proses Penunjukan Langsung PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama oleh BP MIGAS sebagai penjual Kondensat bagian Negara serta pengelolaannya. Kerugian Negara: 33.089.400 Barrel, Ekuiivalen dengan nilai USD 2.716.859.655,37 atau setidak-tidaknya USD 139.233.370,98,-

Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor: B/9/III/RES.2.3/2018/DitTipideksus tanggal 8 Maret 2018 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, pada pokoknya menyatakan Penyidik telah siap untuk melakukan penyerahan tersangka Ir. Raden Priyono, MBA dan Ir. Djoko Darsono. Sedangkan terhadap Tersangka Honggo Wendratno belum dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) karena tersangka belum dapat dihadirkan oleh penyidik.

30

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidsus Kejaksaan RI

➢ Dalam kurun waktu periode Januari s/d Juni 2018, Bidang Tindak Pidana

Khusus telah melaksanakan eksekusi beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain: a. Pada tanggal 6 Juni 2018 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta

Kuningan, telah dilaksanakan eksekusi uang sebesar Rp. 68.373.453.107,- (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) dengan disetor ke Kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan kode akun: 425248 – Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara.

b. Bahwa uang sebesar Rp. 68.373.453.107,- (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) tersebut merupakan bagian dari hasil pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, yang telah dieksekusi dengan cara disetor ke Kas Negara pada tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.1.112.606.718.513,- (satu triliun seratus dua belas miliar enam ratus enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), serta pada tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 16.850.367.296,17 (enam belas

7.

HONGGO WENDRATNO (Direktur Utama PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama). Kediri, 12 September 1946, laki-laki, Indonesia, Katholik, Jl. Martimbang IIINo. 3 RT 007 RW 005 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bareskrim Dugaan tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana pokok korupsi, melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kerugian Negara: 33.089.400 Barrel, Ekuivalen dengan nilai USD 2.716.859.655,37 atau setidak tidaknya USD 139.233.370,98.

- Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan tahap 2 karena status dari tersangka masih DPO.

- Bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dalam tahap prapenuntutan dan Penyidik mengajukan usul untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti secara in absentia, namun Jaksa Peneliti menolak karena dikhawatirkan nantinya akan mempersulit JPU dalam pembuktian perkara.

31

miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen), sehingga jumlah total uang yang telah dieksekusi dengan cara disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 1.197.830.538.916,17 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen).

c. Dengan telah dieksekusi dan disetorkannya uang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.197.830.538.916,17 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) ke Kas Negara tersebut, maka kewajiban PT. Jasa Marga (persero) Tbk untuk membayar kepada Negara terkait dengan pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S telah selesai dengan tuntas.

d. Kejaksaan telah berhasil menangkap terpidana dan pada tanggal 10 Juli 2018 telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Thamrin Tanjung yang merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT. Hutama Karya dengan nilai Rp. 1.05 triliun dan USD 471.000.000 (Korupsi Tol JORR). Terpidana Thamrin Tanjung telah buron selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan terpidana Tjokorda Raka telah meninggal dunia.

A. Pola Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Kejaksaan menyadari bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas dan mampu mendorong akselerasi pembangunan ekonomi nasional, maka dibutuhkan adanya kerjasama, koordinasi, keselarasan, dan sinergi lintas sektoral, khususnya di antara sesama lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan koordinasi dengan aparat penegak hukum tersebut, maka Kejaksaan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Penandatanganan Pedoman Kerja Pelaksanaan Sistem Database

Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) di semua Lembaga Penegak Hukum Tahun 2017. Dalam mewujudkan SPPT TI yaitu mendorong pelaksanaan sistem teknologi informasi dengan tujuan menciptakan integrasi data antar instansi penegak hukum.

2. Mengintensifkan koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Peneliti sejak diterimanya SPDP, di mana pada Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia terdapat ruang konsultasi yang dapat dipergunakan oleh Penyidik dan Jaksa Peneliti agar dapat memenuhi kelengkapan formil dan materiil berkas perkara.

3. Dalam rangka menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terdapat Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara KPK, Kejaksaan, dan Polri Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Menjaga sinergi Kejaksaan dengan institusi yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

5. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lain terkait pelaksanaan eksekusi:

32

a. Terhadap terpidana yang tidak dilakukan penahanan Rutan dan/atau berada di daerah rawan/keamanan tidak kondusif: 1) Koordinasi permintaan bantuan pengamanan kepada Polri/TNI; 2) Eksekusi dipimpin oleh Jaksa Eksekutor; 3) Aparat Polri/TNI membantu pengamanan dari sebelum pelaksanaan eksekusi sampai terpidana dieksekusi dengan cara memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah ekses negatif akibat pelaksanaan eksekusi.

b. Terhadap terpidana yang melarikan diri 1) Koordinasi permintaan bantuan pencarian dan penangkapan

kepada Polri, NCB INTERPOL (terpidana melarikan diri ke luar negeri), KPK maupun meminta bantuan pencekalan kepada Dirjen Imigrasi;

2) Apabila terpidana tertangkap dan telah diamankan maka Jaksa Eksekutor menjemput terpidana dan segera memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk pelaksanaan eksekusi.

➢ Tugas Pokok dan Fungsi Atase Kejaksaan di Luar Negeri Pada saat ini, Kejaksaan RI telah memiliki 3 (tiga) Atase Kejaksaan di luar negeri, yaitu:

1. Atase Kejaksaan RI pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-005/A/JA/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara RI di Bangkok, wilayah kerjanya meliputi kawasan Asia Tenggara.

2. Atase Kejaksaan RI pada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/03/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong yang wilayah kerjanya meliputi Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur.

3. Atase Kejaksaan RI pada KBRI di Riyadh, Saudi Arabia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-003/A/J.A/02/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan RI di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, yang wilayah kerjanya meliputi Kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah. ➢ Selain ketiga Atase Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, telah

disetujui pembentukan Atase Kejaksaan di Singapura, yang dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Jaksa Agung dan penunjukan personilnya.

➢ Atase Kejaksaan RI di luar negeri mempunyai tugas dan wewenang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Atase tersebut dibentuk bertujuan mewujudkan kehadiran negara dengan prinsip keberpihakan dan kepedulian kepada masyarakat indonesia yang berada di luar negeri. Adapun fungsi Atase Kejaksaan RI di luar negeri adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial mengenai masalah ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta masalah-masalah lainnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun represif.

33

b. Pendukung kerjasama hukum dan penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara dengan penegak hukum serta pihak-pihak lain, di wilayah kerjanya.

c. Pendukung kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan dengan Lembaga Kejaksaan di wilayah kerjanya.

d. Pendukung kegiatan pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan intelijen.

f. Perbantuan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di wilayah kerjanya.

g. Pemberian saran dan pendapat kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di wilayah kerjanya.

➢ Atase Kejaksaan RI menjalankan peranan mendukung tugas Kepala Perwakilan di bidang hukum, baik berupa saran, pertimbangan, pendapat hukum maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, khususnya dalam bentuk bantuan hukum dan/atau pendampingan WNI yang bermasalah dengan hukum, menjalankan fungsi dukungan kerjasama internasional di bidang hukum, serta pemantauan/pencegahan kejahatan lintas negara di wilayahnya masing-masing.

➢ Terkait peranan dalam hal bantuan hukum bagi WNI, Atase Kejaksaan selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi lainnya di KBRI khususnya fungsi protokol dan konsuler yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi perlindungan WNI. Pelayanan terhadap WNI yang bermasalah dengan hukum diwujudkan dalam bentuk pendampingan pada setiap tahap yang diperlukan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, termasuk bantuan dan perlindungan hukum serta upaya pemulihan hak diberikan terhadap WNI yang menjadi korban kejahatan, selain membantu narapidana WNI dalam mendapatkan haknya sebagai warga binaan. Atase Kejaksaan juga berperan untuk memastikan hak-hak hukum WNI yang bermasalah tersebut, terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain juga memberikan pertimbangan, saran/pendapat hukum terkait isu atau masalah tertentu yang dihadapi.

➢ Peran Atase Kejaksaan RI di luar negeri dapat dilihat dalam penanganan kasus Nurqoyah Marsan Dasan, tenaga kerja wanita asal Indonesia yang dituduh membunuh anak majikannya. Atase Kejaksaan RI di Riyadh, senantiasa secara proaktif ikut mendampingi serta berkordinasi secara intensif dengan tim penasihat hukum yang bersangkutan dan pada tanggal 3 April 2018, Pengadilan Negeri Damam telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Nurqoyah Marsan Dasan, sehingga dapat terbebas dari hukuman mati.

➢ Dalam kesempatan ini perlu untuk disampaikan bahwa Atase Kejaksaan RI pada KBRI di Riyadh, Saudi Arabia telah secara proaktif memberikan dukungan penuh kepada Kantor Perwakilan RI di Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi dan Dubai dalam rangka optimalisasi penyelesaian penanganan kasus WNI yang dituduh melakukan kejahatan serius dengan ancaman hukum mati. Adapun pencapaian hasil kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut: a. 9 (sembilan) orang WNI selamat dari eksekusi hukuman mati dan telah

dipulangkan ke Indonesia. Jumlah tersebut telah melebihi target per

34

tahun yakni sebanyak 1 (satu) kasus. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: - 2 (dua) WNI dengan tuduhan kasus pembunuhan, zinah dan

pencurian atas nama Satinah bt Jumadi Amad (2015), dan Syarief Hidayatullah Anam (2017).

- 3 (tiga) WNI dengan tuduhan kasus pembunuhan, atas nama: Nunung bt Masri Masnun (2015), Masamah bt Raswa (2018), dan Nurkoyah bt Masan Dasan (2018).

- 2 (dua) WNI dengan tuduhan sihir dan pembunuhan, atas nama : Sumiati bt Muhammad Amin (2018), Masani bt Syamsuddin Umar (2018).

- 1 (satu) WNI dengan tuduhan kasus percobaan pembunuhan atas nama Sartini bt Anta Juman (2018).

- 1 (satu) WNI dengan tuduhan sihir atas nama: Lisnawawati bt Andi Sukandar (2016).

b. 3 (tiga) orang WNI dinyatakan lepas dari tuntutan hukuman mati dalam kasus pembunuhan dan saat ini sedang menjalani masa pemidanaan.

c. 1 (satu) orang WNI masih dalam proses peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan.

d. 1 (satu) orang WNI telah mendapat proses pemafaan dalam kasus pembunuhan melalui mekanisme perdamaian (tanazul) dengan kompensasi uang diyat sebesari SAR 5.000.000 dalam rentang waktu 1 tahun terhitung sejak diterbitkan rekening untuk menerima dana diyat tersebut. Sampai saat ini belum diperoleh informasi tentang penerbitan rekening tersebut.

e. 3 (tiga) orang WNI dinyatakan lepas dari tuntutan hukuman mati dalam kasus sihir.

f. 7 (tujuh) orang WNI masih dalam proses banding dalam kasus pembunuhan.

g. 3 (tiga) orang WNI masih dalam proses banding dalam kasus sihir. h. 1 (satu) orang WNI masih dalam proses tuntutan hak khusus dalam

kasus sihir. i. 1 (satu) orang WNI masih menunggu proses tuntutan hak khusus

dalam kasus sihir. j. 1 (satu) orang WNI masih dalam proses penyidikan kasus

pembunuhan. k. 1 (satu) orang WNI telah diputus bersalah dengan hukuman mati

qisash dalam kasus pembunuhan. Saat ini KBRI Abu Dhabi sedang melakukan pendekatan dengan pihak ahli waris guna mendapat pemaafan.

➢ Selain itu, Atase Kejaksaan RI pada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong juga memberikan dampak signifikan dalam penguatan perlindungan terhadap WNI. Adapun pencapaian hasil kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Kejaksaan:

- Intelijen yustisial sebanyak 8 (delapan) kegiatan. - Kerjasama di bidang penegakan hukum sebanyak 9 (sembilan)

kegiatan. - Konsultasi hukum sebanyak 205 (dua ratus lima) kegiatan. - Bantuan hukum/pendampingan WNI bermasalah dengan hukum

sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan. - Monitoring/kunjungan penjara sebanyak 14 (empat belas) kegiatan.

35

- Penyuluhan/penerangan hukum sebanyak 8 (delapan) kegiatan. b. Penunjukan Atase Kejaksaan menjadi anggota dari beberapa tim,

antara lain sebagai berikut: - Tim Citizen Service KJRI Hong Kong. - Tim Review, Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Agensi dan

Monitoring Mitra Usaha pada KJRI Hong Kong. - Tim Pengelola Tempat Penampungan (Shelter) pada KJRI Hong

Kong. - Tim Pelaksana Welcoming Programme Untuk Tenaga Kerja

Indonesia di Hong Kong pada KJRI Hong Kong. - Tim Kepegawaian pada KJRI Hong Kong.

➢ Begitu pula halnya dengan Atase Kejaksaan RI pada KBRI di Bangkok yang telah memberikan pendampingan, bantuan, perlindungan hukum kepada WNI yang berhadapan dengan hukum di Thailand, di mana hal tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya: a. Menyediakan penerjemah Bahasa Thailand, khususnya di tingkat

penyidikan dan persidangan. b. Melakukan kunjungan ke seluruh penjara di Thailand dan memberikan

bantuan barang kebutuhan narapidana seperti makanan, pakaian dan obat-obatan.

c. Menghubungi keluarga narapidana di Indonesia jika diminta. d. Menfasilitasi keluarga untuk dapat mengunjungi narapidana di

Thailand. e. Berkoordinasi dengan Departemen Kemasyarakatan agar Narapidana

mendapatkan pengampunan Raja. f. Bersama-sama dengan Atase Polisi dan Fungsi Protkons KBRI

melakukan pendampingan/bantuan hukum kepada WNI dan juga bantuan dalam pemulangan Narapidana setelah bebas.

Berkaitan dengan pola koordinasi lintas institusi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, seluruh perwakilan institusi dalam negeri yang ada di KJRI melaksanakannya secara sinergis sesuai dengan arahan dan atau kebijakan dari Konsul Jenderal RI. Sebagai gambaran, dalam menangani Warga Negara Indonesia yang bermasalah di Hong Kong maka telah dibentuk Tim Citizen Service KJRI Hong Kong yang dipimpin oleh Konsul Protokol dan Konsuler (Kemlu) dengan anggota Konsul Kejaksaan, Konsul Kepolisian, Konsul Tenaga Kerja dan Konsul Imigrasi. Dengan adanya Tim Citizen Service tersebut, setiap ada permasalahan terkait WNI yang ada di Hong Kong akan dilakukan koordinasi dan pembahasan dalam Tim untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut tidak diselesaikan secara individual oleh masing-masing institusi yang ada.

➢ Kendala yang Dihadapi

Sejauh ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beberapa perwakilan Kejaksaan RI yaitu : 1. Belum optimalnya upaya perlindungan hukum, bantuan hukum kepada

WNI yang berada di negara di luar tempat atase Kejaksaan RI berkedudukan. Misalkan Atase Kejaksaan RI di Riyadh yang wilayah kerjanya meliputi Kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah, sulit melaksanakan tugas di Negara-Negara Sahabat Timur Tengah. Begitupun halnya dengan Atase

36

Kejaksaan di Hong Kong yang wilayah kerjanya meliputi Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur, serta Atase Kejaksaan di Bangkok yang wilayah kerjanya meliputi kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Atase-Atase tersebut dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di luar tempat atase tersebut berkedudukan.

2. Adanya keterbatasan jumlah staf yang membantu Perwakilan Kejaksaan di KJRI jika dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan seringkali membuat kinerja menjadi tidak optimal.

3. Adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku dibandingkan dengan yang berlaku di Indonesia seringkali mengharuskan kita untuk melakukan berbagai penyesuaian tindakan yang akan diambil ketika menghadapi permasalahan terutama saat melakukan kegiatan bantuan hukum atau pendampingan WNI yang bermasalah.

4. Khusus untuk Atase Kejaksaan di Bangkok, faktor bahasa resmi yang digunakan oleh Kerajaan Thailand selalu memerlukan perhatian khusus, karena semua dokumen resmi menggunakan huruf Thailand dan hanya sebagian kecil dokumen yang tertulis dalam Bahasa Inggris. Atas hal ini diupayakan tersedianya staf lokal yang juga mempunyai penguasaan bahasa Indonesia yang baik untuk menjamin ketepatan penerjemahan dokumen-dokumen resmi.

➢ Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja Tanggal 28 Maret 2018

Dalam Rapat Kerja Tanggal 28 Maret 2018, pada pokoknya telah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membantu negara dalam memerangi kejahatan narkoba.

2. Komisi III DPR RI mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung untuk menjadi akselerator pembangunan dan sekaligus melakukan pencegahan terjadinya kerugian negara dengan cara melakukan MoU bersama lembaga-lembaga terkait, dengan meminta agar pelaksanaan MoU tersebut diawasi secara ketat sehingga potensi adanya penyalahgunaan terhadap MoU tersebut dapat dihindari.

3. Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk menerapkan sistem yang terbuka dan terukur dalam mekanisme promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasu-kasus yang menarik perhatian publik.

➢ Dalam mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka saat ini Kejaksaan tengah menginventarisir nama-nama terpidana mati,

37

khususnya para terpidana mati dari perkara narkotika yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Kejaksaan tengah memastikan seluruh hak-hak hukum terpidana sudah terpenuhi agar dapat segera dilakukan eksekusi. Selain itu, Kejaksaan juga tengah mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana mati agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi di daerah hukum terpidana disidangkan. Hal tersebut guna menghindari kemungkinan terjadi kegaduhan masyarakat apabila terjadi pemusatan tempat pelaksanaan eksekusi, seperti dalam pelaksanaan eksekusi mati sebelumnya.

➢ Terkait dengan pelaksanaan MoU bersama lembaga-lembaga terkait agar diawasi secara ketat guna mengindari potensi adanya penyalahgunaan terhadap MoU tersebut dapat disampaikan bahwa perlu ditegaskan sekali lagi, Kejaksaan dalam melaksanakan MoU dengan berbagai kementerian dan lembaga adalah dalam rangka untuk membangun kerjasama dan koordinasi yang saling mendukung, saling mengisi, saling memperkuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan. Berbagai penandatanganan MoU tersebut telah menunjukkan kepada khalayak dan semua pihak tentang betapa besar kesungguhan, semangat dan keinginan instansi pemerintahan untuk mau dan mampu bekerja bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional. Selain itu, implementasi dari MoU tersebut justru untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan melalui pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek-proyek pemerintah oleh TP4, seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian atau lembaga terkait.

➢ Sehubungan dengan penerapan sistem yang terbuka dan terukur dalam mekanisme promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dalam rangka proses penempatan, mutasi, dan promosi pejabat struktural dan fungsional di Kejaksaan, telah dibangun Geographic Information System, yakni data base kepegawaian yang menggambarkan sebaran jumlah pegawai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, termasuk tingkat kepangkatan, jabatan, maupun masa dinas pegawai di suatu tempat. Data base kepegawaian tersebut diharapkan mampu memberikan informasi dan data kepegawaian yang akurat, sehingga dapat mengefektifkan proses penempatan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 29 September 2011, di mana pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan

4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

38

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di daerah termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perbaikan sarana dan prasarana pelaksanaan kinerja Kejaksaan di daerah.

2. Menindaklanjuti penjelasan Jaksa Agung terkait kasus Register 40 Padang Lawas

di Sumatera Utara, Komisi III DPR RI akan mengundang Jaksa Agung dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi.

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB

Documents

CATATAN RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN …dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-7adea96816fd38e65f3c6cf13fed29d3.pdf• Tugas pokok dan fungsi Atase Kejaksaan di luar negeri,