WAKIL Menteri Pertahanan Vietnam Letjen Nguyen Chi Vinh dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas memo-randum of understanding (memorandum kesepahaman/MoU) di bidang pertahanan kedua negara. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, kemarin, menjelaskan nota kesepahaman itu antara lain mengenai kerja sama industri pertahanan dan pro-gram pertukaran anggota angkatan bersenjata.

Di samping itu, pertemuan juga membahas persiapan per-temuan menteri pertahanan se-ASEAN plus (ADMM+) pada Oktober 2010. “Kedua negara sepakat akan memperkuat nota kesepahaman karena hal itu merupakan tonggak penting pada hubungan kedua negara,” kata Nguyen Chi Vinh.

Ia berharap mendapat dukungan dari negara lain terutama Indonesia untuk penyelenggaraan acara tersebut. Sebaliknya, Vietnam akan mendukung Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertemuan pada 2011. (Ant/P-1)

RI-Vietnam Bahas Kerja Sama Pertahanan

Calon Kapolri HarusTeken Pakta Integritas

Thalatie Yani

DINAMIKA

SIDANG kasus letter of credit (L/C) Bank Century bermasalah de-ngan terdakwa politikus PKS Mukhammad Misbakhun, kemarin, batal digelar karena ketidakhadiran pihak ahli. Karena itu, sidang ditunda hingga Senin (20/9) dengan agenda mengonfrontasi saksi. Jaksa Hendro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjanji menghadirkan sejumlah saksi.

Saksi yang bakal dikonfrontasi antara lain mantan pemilik Bank Century Robert Tantular, mantan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim, dan konsultan PT Selalang Prima Internasional (SPI) Anhar Satyawan. Kuasa hukum Misbakhun, Parluhutan Simanjuntak meminta jaksa menghadirkan notaris Buntario Tigris.

Seusai persidangan, Misbakhun menyatakan akan melaporkan jaksa ke Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (JAM-Was) ka-rena batalnya agenda persidangan. (Ant/P-1)

Sidang Misbakhun bakal Konfrontasi Saksi

Peluang Komjen Nanan Soekarna dan Irjen Imam Sudjarwo dinilai sama kuatuntuk menggantikan posisi Kapolri.

CALON Kapolri harus memiliki integritas yang tinggi dan ki-ner ja yang terukur

sehingga harus bersedia menan-datangani pakta integritas.

“Sepengetahuan saya, kapolri yang kemarin (Bambang Hen-darso Danuri) tidak mempunyai kontrak kinerja maupun pakta integritas dengan Presiden Susi-lo Bambang Yudhoyono. Mung-kin yang sekarang Presiden akan memintakan. Namun, itu se mua kewenangan presiden,” tukas Kepala Unit Kerja Presi-den Bidang Pengawasan Dan Pe ngendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusu-broto di Jakarta, kemarin.

Padahal, sambungnya, pro-gram strategis kepolisian ter-masuk lembaga yang dimonitor UKP4. “Sebagai Kepala UKP4, semua pimpinan lembaga perlu

menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas dengan Pre siden,” imbuhnya.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Su yanto menyatakan, seorang calon Kapolri harus memenuhi syarat formal, antara lain jen-jang karier dan kepangkatan, ser ta tidak terlibat tindak pidana korupsi dan kejahatan HAM.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan nama calon Kapolri sudah diserahkan kepada Presiden untuk segera di proses. Namun, Sudi menga-ku belum menerima disposisi dari Presiden.

“Mungkin dalam waktu se-ge ra akan kami buat surat ke DPR untuk persetujuan,” kata Su di tanpa bersedia menyebut nama-nama yang dicalonkan menjadi Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PG Aziz Syamsuddin menilai peluang Komjen Nanan Soekarna dan Irjen Imam Sudjar-

wo sama kuat untuk menggan-tikan posisi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

“Kalau Presiden mengajukan dua nama, peluangnya sama-sa ma 50%,” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, kedua nama itu sama-sama pernah menjabat posisi kepala kepo-li sian daerah (kapolda) dan mengisi posisi di Mabes Polri.

Akan tetapi, ia tidak memper-soalkan bila Presiden hanya mengajukan satu nama. “Komi-

si III bisa menyatakan calon Kapolri layak atau tidak layak setelah proses uji kelayakan dan kepatutan,” katanya.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pensiun pada 10 Oktober. Nama Kepala Lem-baga Pendidikan Kepolisian (Ka lemdikpol) Irjen Imam Su-djarwo dan Inspektur Pengawas-an Umum Polri Komjen Nanan Soekarna disebut-sebut sebagai calon yang dijagokan Kapolri.

Anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani menilai calon Kapolri sebaiknya dari angkat an 1977 hingga 1978. Dengan begi-tu, sosok yang lebih senior yang memimpin institusi Polri. “Kalau dari angkatan 1980, itu terlalu muda yang bisa mengganggu soliditas di tubuh Polri.”

Penaikan pangkatKapolri mengusulkan pe-

naik an pangkat bagi Imam Soe djarwo sebagai bagian dari proses restrukturisasi di ins-

tansi Polri. “Yang bersangkutan kan Kalemdikpol. Otomatis de-ngan adanya launching hari ini dan disetujui Menteri Nega ra Pendayagunaan Aparatur Ne-gara. Itu tentunya termasuk, bukan hanya Pak Imam Su-djarwo,” kata Kapolri.

Ia menegaskan, usulan penai-kan pangkat adalah proses re-strukturisasi biasa di lingkung-an Polri. “Jangan nanti jadi po lemik seolah-olah ini ada ke pentingan,” jelasnya.

Kapolri menjelaskan, restruk-turisasi di tubuh Polri adalah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Perpres itu juga berdampak pada Detasemen Khusus Anti-teror 88 yang sebelumnya berada di Badan Reserse Kriminal Polri, kini langsung berada di bawah Kapolri. (Ken/Dvd/*/P-1)

thalatie@mediaindonesia.com

“Dalam waktu segera akan kami buat surat ke DPR untuk persetujuan.’’

Sudi SilalahiMenteri Sekretaris Negara

Menanti Calon Pimpinan KY yang Istimewa mereka mengenai hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peserta seleksi yang masih berstatus sebagai hakim agung Abbas Said mengaku tidak tahu bahwa KY mendapat laporan dari LSM mengenai kinerja dirinya sebagai hakim. “KY tidak pernah menyampaikan kalau saya ada masalah begini, begitu,” ungkap pria yang saat itu mengenakan jas hitam. “Kenapa KY tidak menyampaikan laporan itu kepada MA?” Abbas balik bertanya.

Pansel KY juga meminta klarifi kasi kepada JMT Simatupang, pensiunan hakim pengadilan tinggi, mengenai laporan harta kekayaannya.

Harkristuti berharap dalam dua hari yang tersisa akan muncul calon-calon yang memenuhi harapan. ‘‘Tidak ada ide-ide baru yang dilontarkan para peserta.’’(Edy Asrina Putra/P-3)

konkret untuk membenahi kinerja para hakim, ia kebingungan. “Konkretnya, ya realisasi dari itu semua,” ungkapnya.

Adapun mantan anggota DPR Imam Anshori Saleh, mengungkapkan akan menyelesaikan benturan antara Mahkamah Agung (MA) dan KY melalui regulasi yang lebih jelas. Meskipun, ia sendiri mengakui bahwa itu akan memakan waktu yang lama. “Saya dan kawan-kawan akan mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang jelas,” ujar Imam yang mengaku sudah tidak berhubungan dengan partai politik mana pun.

Selain menggali langkah-langkah yang akan ditempuh para peserta jika terpilih nanti, Pansel KY juga meminta klarifi kasi dari

Sungguh malang, salah satu peserta yang dijadwalkan mengikuti wawancara kemarin, Marnixon RC Wila, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Bandung, (9/9). Posisinya digantikan JMT Simatupang dijadwalkan diwawancarai Jumat (17/9).

Lantas apa kata para calon komisioner KY itu? Salah seorang calon, Hermansyah, dosen Universitas Tanjung Pura, Pontianak, mengatakan jika terpilih menjadi komisioner KY, ia akan memberlakukan sistem reward and punishment untuk memperbaiki kinerja hakim. Tidak hanya itu, ia juga akan memperbaiki sistem rekrutmen hakim, mengawasi jalannya persidangan, serta mengadakan penataan kelembagaan. Namun, ketika ditanya mengenai langkah

RUANG serbaguna Mochtar Kusumaatma-dja, Gedung Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin, ramai karena menjadi ajang seleksi calon komisioner Komi-si Yudisial (KY) 2010-2015.

Dari pagi hingga petang hari, delapan calon harus berhadapan dengan panitia seleksi untuk dikupas satu per satu rekam jejak dan kapabilitas mereka dalam menegakkan kehormatan hakim. Tes wawancara dipimpin oleh Ketua Panitia Seleksi Komisi Yudisial (Pansel KY) Harkristuti Harkrisnowo. Ia didampingi anggota pansel lainnya, Andi Hamzah, Aidir Amin Daud, dan Indriyanto Seno Adji.

Pansel KY menggelar tahapan wawancara terhadap 24 calon yang dibagi dalam tiga gelombang selama tiga hari berturut-turut sejak kemarin hingga Jumat (17/9).

MI/SUSANTO

SELEKSI CALON ANGGOTA KY: Salah satu calon anggota Komisi Yudisial (KY) JMT Simatupang menjawab pertanyaan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial saat tes wawancara di Kantor Kemenkum dan HAM, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

KPK Memang Lamban Tangani CenturyKOMISI Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) hingga kini belum menghasilkan kemajuan apa pun dalam pengusutan dugaan korupsi Bank Century. Padahal, semua data dan bukti sudah terkumpul sehingga tinggal di-telusuri siapa yang harus mem-pertanggungjawabkannya.

“KPK memang lamban. Sebe-narnya sudah ada data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK harusnya bisa mulai dari situ,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International In-do nesia (TII) Teten Masduki di

Jakarta, kemarin.Menurut Teten, laporan BPK

telah menyatakan adanya in-dikasi tindak pidana korupsi pada level tertentu. “Sudah ada hasil audit khusus BPK yang mengindikasikan ada tindak pi-dana korupsi pada level proses pemberian pinjaman jangka pendek di LPS (Lembaga Penja-min Simpanan). Saya kira KPK bisa mulai dengan laporan BPK itu,” tambahnya.

Sebelumnya, mantan Wa kil Presiden Jusuf Kalla juga mem-pertanyakan lambannya KPK

dalam mengusut kasus Century. Kalla melihat KPK bisa bergerak cepat dalam pengusutan kasus cek pelawat yang melibatkan puluhan anggota DPR, tapi lamban dalam menuntaskan ka-sus Century. Padahal DPR telah merekomendasikannya sejak beberapa bulan silam.

“Menurut saya, KPK tidak tebang pilih, tapi KPK memang hati-hati. Saya kira KPK sampai sekarang belum mene mukan bukti baru. Itu karena KPK be lum terlalu jauh melakukan investigasi soal Century.”

Juru bicara KPK Johan Budi membantah bahwa lembaganya tebang pilih, apalagi dicurigai meng hentikan pengusutan ka-sus Century.

“Selama ini kami menangani kasus ini dengan serius. Bukti-nya, tim yang dibentuk untuk mengusut kasus ini cukup be-sar, yaitu 22 orang,” jelasnya.

Jika saat ini KPK tengah gen-car mengusut kasus cek pelawat yang melibatkan puluhan man-tan anggota DPR, Johan beralas-an kasus itu lebih dulu masuk ke KPK sebelum Century. “Ini kan

karena dikaitkan dengan kasus travel cheque. Kasus itu sebenar-nya lebih lama dibandingkan kasus Century,” tegasnya.

Saat ini, sambungnya, tim KPK masih bekerja mencari bukti-bukti terkait. Gelar per-ka ra pun dilakukan terakhir pada akhir Agustus lalu.

“Tim Century masih bekerja. Akhir Agustus lalu ada gelar perkara secara lengkap. Waktu itu disampaikan memang be-lum bisa ditemukan keterkaitan penyelenggara negara,” tegas-nya. (CC/P-2)

MAHKAMAH Agung (MA) menantang Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan tudingan badan peradilan me-rupakan surga bagi koruptor. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, kemarin, menegaskan laporan ICW tersebut tidak menggunakan data akurat.

Berdasarkan data MA, dari 377 perkara yang masuk di 266 penga-dilan negeri, sebanyak 289 perkara diputus. Dan 43 perkara diputus bebas. Dari 377 perkara itu, 332 perkara mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sebanyak 262 putusan di antaranya menguatkan putusan sebelumnya, tanpa satu pun putusan bebas.

Untuk permohonan kasasi di MA, sepanjang Januari hingga Agustus 2010, MA menerima 619 permohonan. Dari jumlah itu, 240 perkara sudah putus dan ada enam perkara yang diputus bebas.

Sebelumnya, ICW menyampaikan temuan yang mencengangkan. Selama semester pertama 2010, pengadilan umum membebaskan 54,82% terdakwa kasus korupsi. (Ant/P-1)

MA Tantang ICW Buktikan Data Vonis

ANTARA/ANANG BUDIONO

MISI KEMANUSIAAN: Prajurit TNI dari Satgas KI 21 (Kongo XX/Monusco) bersiap-siap melaksanakan misi kemanusiaan PBB di Republik Demokratik Kongo (MUNOC) di Lapangan Den-Zipur 10/KYD Waena, Jayapura, Papua, kemarin. Satgas dari TNI-AD ini akan bertugas membantu membangun infrastruktur guna mempercepat pemulihan ekonomi rakyat Kongo.

Politik & HAM | 3KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 I MEDIA INDONESIA