Cabut Izin Di Kawasan Hutan Lindung

  • Published on
    24-Nov-2015

  • View
    16

  • Download
    2

DESCRIPTION

sumber Kompas

Transcript

Cabut Izin di Kawasan Hutan Lindung-KonservasiDari izin pertambangan itu, 932,64 hektar terdapat di hutan konservasi di Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Adapun 9.316,62 hektar lainnya di kawasan hutan lindung di Empat Lawang dan Banyuasin. Beberapa izin merupakan izin pertambangan batubara.Hal ini terungkap dalam pembukaan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara se-Sumatera Selatan (Sumsel) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Palembang, Sumsel, Senin (28/4). Pertemuan tersebut dihadiri aparat Pemerintah Provinsi Sumsel serta dinas-dinas terkait tingkat kota dan kabupaten se-Sumsel.Ketua Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK Dian Patria mengatakan, hutan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi dan terlarang dari segala jenis pertambangan. Hutan lindung terlarang dari pertambangan terbuka.Dia mengatakan, KPK sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk segera mengirim surat kepada pemegang izin dan bupati atau wali kota setempat guna mencabut seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di hutan yang melanggar. Jika tak dicabut dan ada indikasi korupsi saat pemberian izin itu, kami akan menindak, ujar dia.Menurut Dian, munculnya IUP-IUP bermasalah ini bisa jadi karena ketidaktahuan atau disengaja karena ada kerja sama antara kepala daerah dan pelaku usaha. Banyak kelemahan dalam peraturan kehutanan sehingga memberi celah bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut.Salah satu celah itu adalah, dari seluruh kawasan hutan di Indonesia, baru 11,6 persen yang dikuatkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Artinya, meskipun perlindungan sudah ada, batas-batas kawasan banyak yang belum jelas.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel Robert Heri mengaku baru mengetahui adanya IUP di hutan lindung dan konservasi di Sumsel dari paparan KPK. Ia berjanji segera meminta bupati bersangkutan mencabut izin yang bertentangan dengan aturan itu. Izin hanya bisa dicabut bupati. Mereka yang memberikan izin, kata dia.Di Kalimantan Tengah (Kalteng), terdapat 453 IUP belum berstatus clean and clear. Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng masih mengidentifikasi penyebab dan mengklarifikasi permasalahannya. Pada November 2014, semua izin ditargetkan telah clean and clear.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng Syahril Tarigan, di Palangkaraya, mengatakan, izin yang belum clean and clear itu, karena tumpang tindih perizinan.Sumber: Kompas/28 April/2014

Recommended

View more >