BUPATI SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · WEWENANG , TUGAS DAN T ANGGUNG JA WAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN

, "' -- ·---.. .1 -- \ ...

Menimbang

Mengingat

·.

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 T AHUN 2009

TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN T ANGGUNG JA WAB

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa guna mewujudkan kemanfaatan atr dalam bidang pertanian, pcrlu diselcnggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem mgasi sccara partisipatif, terpadu, berwawasan I ingkungan, transparan, ak.untabel dan berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl hutuf a serta un111k melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sicloar:jo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sidoatjo;

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pcmbenlukan Daerah cla lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Unclang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Unclang-Undang Nomor 7 Tabun 2004 tcntang Sumber Oaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Unclang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peralurnn Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali clirubah terakhir clengan Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

5. Peraturru1 Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan anla ra Pcmcrintah, Pemerintah Propinsi, Pemerinlah Daer:.th Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubJik indonesia Tahun 2007 Nomor lQ, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4737);

.,._ __ ..

Menelapkan :

2

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang lrigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 ten tang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola lrigac::i Provinsi dan Kabupaten;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Partisipatif;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRTIM/2007 tentang Pedoman Komisi lrigasi;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3AIIP3A;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Petemakan Kabupaten Sidoarjo (Berila Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 46);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoa~jo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 51);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berila Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOI.AAN TRTGAST KABUPATF"J SIDOARJO.

DAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

3. lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenism a meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

4. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

5. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

o , v I

' ' 3

6. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupak.an s~tu kesatuan Y?ng diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambllan, pembagtan, pemberian. penggunaan. dan pemhuangannya.

7. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

8. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

9. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya tennasuk jaringan irigasi pompa yang Iuas areal pelayanannya disamak.an dengan areal tersier.

10. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah, HIPP A, GHIPP A, IHIPP A, Komisi Irigasi dan instansi Pemerintah Daerah yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

11. Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Komisi lrigasi adalah Lcmbaga Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, HIPP A tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarak.at yang berkepentingan dalam pengelolaan mgas1.

12. Himpunan Petani Pemak.ai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemak.ai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani secara demokratis.

13. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPP A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepabt bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

14. Induk Himpunan Petani Pemak.ai Air yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepak.at bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

15. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembanp.an sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang bcrsangkutan.

16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan wak.tu, jumlah,dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan primer ke petak tersier.

19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari saluran tersier atau saluran kwartcr untuk mengairi laban pertanian pada saat diperlukan.

20. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

21. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

22. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wila)'ah tertentu yang bdum ada jaringan irigasinya.

23. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah aJa dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

24. Pengelolaan jaringan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

r

v ~ I l 4

25. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangnya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

26. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

27. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

( 1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kemandirian HIPP A, GHIPPA, dan IHIPP A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing KPI.

' (2) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan U berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

, '

v

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasa13

(1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI didasarkan pada prinsip satu kesatu:.m kebijakan penyelenggaraan irigasi.

(2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar KPI Kabupaten, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA secara struktural dan fungsional.

Pasal4

(1) Ruang lingkup pembagian wewenang, tugas. dan tanggungjawah KPT meliputi: a. perencanaan; b. pe1aksanaan; c. pengendalian d. eva1uasi

(2) Rincian ruang lingkup pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV TATA KERJA KPI

Pasal5

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawab KPJ wajib menerapkan prinsip koordina-;i. integrasi, dan sinkronisasi baik dalam maupun antar 1embaga pengelola irigasi

¥ I

I ' ... 5

' u

BABV PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 22 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 49

·-

- --

"" I·

LAMPIRAN PERA TURAN BUPA TI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dinas Dinas

Badan Pertanian,

Pekerjaan Perencanaan HIPPA GHIPPA IHIPPA Umum

Perkebunan, Komisi Irigasi Pembangunan

Keterangan dan

Pengairan Peternakan

Daerah '2\ {3' (4' c~· f61 [1' _18)_ _l!ll

~.,...,...,..:-;-;-;-:-:-;~-:-:-;-·;-:--. -·.-: :::·:::::::::::::::: <::::::::: .;.;.:-:·:-:·:<·:·:·:- :-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:-:·:-· .. ::7:::·:· ·:-:::~ ::::::::::::::::: .;.;.;.;.:.;.;.;.:-:-: ;.;.;.;.:.;.:.;.;.;.;.;.;.:.;:::::::; :::t:::Pe~naan ~ ·::;::::_:~ ·~· :::::::::::::::::::::::<:::::::::::::::::::::::::::::::::: .. -·· ......... ~· .~::·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.· ...... ·.·.·.·.·.·.·.··: ·~~::-::.:~ :~·.:::::·:.::.: :~·.·.· ............ ··.·.··.:.::.:0.:::~ 1 Rencana Induk Pengern- Bertugas membe- Bertugas mernbe- Bertugas membe- Berwenang dan Bertugas menga- Bertugas membe· Bertugas membe·

bangan Irigasi dengan rikan masukan rikan masukan rikan masukan bertanggung ja- ~ukan usulan; rlkan masukan rikan masukan rnenerapkan prinsip Parti- untuk jaringan untuk jaringan untuk jaringan wab dim penyu- memberikan rna- dan pertimbang- mengenai renca sipatif dan Quality Assur- tersier utarna {saluran utama (saluran sunan rencana sukan serta me- an dalarn pene- na tata ruang wl ance {Jaminan Mutu} sekunder) primer) induk yg menga- nyedlakan data tapan kebijakan !ayah dan renca-

cu pada kebijak- dan informasl na penganggaran an pengernbang-an lrigasi naslo-

-- . _ _ _____ _ ~- _ _ ___ nat da"LQropc..:.in=s"-1 -t--- _ __ _ .. __ -1- _ _ _ ---=---+-·-- ___ _ __ 2 Studi Kelayakan Pengern Bertugas membe- Bertugas mernbe- Bertugas membe- Berwenang dan Bertugas membe- Bertugas mernbe- Bertugas rnembe-

bangan lrigasi dengan rikan masukan rikan masukan rikan masukan bertanggung ja- rikan masukan rikan masukan rikan masukan rnenerapkan prinslp Par- untuk jaringan untuk jaringan untuk jaringan wab dalarn serta menyedia- dan pertirnbang- mengenal renca-tlsipatif dan Quality As- tersier utama (saluran utama (saluran penyusunan studi kan data dan in- an dalarn pene- na tata ruang wl-surance (Jaminan Mutu) sekunder) primer} kelavakan formasi tapan kebijakan Jayah dan per-

timbangan serta mengalokaslkan dana -=----- - - .. - - --~ -----==----=--- - -- -- - --f.-------~=--- - -- ---- -·~---- --

3 Perencanaan Teknis Pe- Bertugas membe- Bertugas mernbe- Bertugas membe- Berwenang dan Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe-ngernbangan Irigasi de- rikan masukan, rikan masukan, rikan rnasukan, bertanggung ja- rikan masukan rikan masukan rikan masukan ngan menerapkan prinsip usulan, data dan usulan, data dan usulan, data dan wab dalarn serta menyedia- dan pertlmbang- mengenal renca-Partisipatif dan Quality persetujuan un- persetujuan un- persetujuan un- penyusunan kan data dan in- an dalarn pene- na tata ruang wi-Assurance (Jaminan Mu-tu) tuk jaringan ter- tuk jaringan uta- tuk jaringan uta- Perencanaan formasi tapan kebijakan Jayah dan per-

sier rna. rna.

_) ')

tlrnbangan serta merencanakan anggaran

' ---"-' .. ~__,...~

- -

~ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dinas

Pekerjaan HIPPA GHIPPA IHIPPA Umum

Pengairan r2l n: (41 tr:.•

Dinas Pertanian,

Perkebunan, dan

Peternakan (6\

Bad an Perencanaan Komisi Irigasi Keterangan

Pembangunan Daerah

_(7' (8'

n:•:~»ela1CSan•an-•:•:•:•:•:•:•:•:•:•••:•:•:•:•:•:•:•:•:::::::::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• -.·.·.·. _- .• :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• :::::::::•:::::::::•::::::::::::::::: :•:•:•:•:•:•:•:::::::•:•:•:·~£ .•:•:•:-:•:•:::::::::::::::: 1 Pembangunan fisik de- Berhak dan Bertugas membe- Bertugas membe- Berwenang dan Bertugas membe- Bertugas membe

rikan masukan dan pertimbangan serta mengalokaslkan dana

ngan menerapkan prinsip bertanggung ja- rikan masukan rikan masukan bertanggung ja- nlcan bimbingan Partisipatif dan Quality wab dalam pelak dan berperan da dan berperan da wab dalam me- dan bantuan ke-Assurance (Jaminan Mu-tu) sanaan pemba- lam pelaksanaan lam pelaksanaan laksanakan pem- pada HIPPA da-

ngunan fisik ja- untuk jaringan untu k jaringan bangunan jaring- lam pelaksanaan ringan tersler di utama dl wllayah utama di wilayah an Utama pembangunan wilayah kerjanya kerjanya kerjanya ~aringan tersier

Bertugas membe-rikan bimblngan dan bantuan tek-nls kepada HIPPA dalam pe-laksanaan pem-bangunan ja-lr~" .. ,;." ... .dar

2 Inventartsasl Oaerah Irigasi Berhak dan Bertugas mem- Bertugas mem- Bertugas melak-dan Prasarana lrigasi bertanggung ja- bantu pelaksana bantu pelaksana sanakan inventa

wab pelaksana-an an inventarisasl an lnventarisasi risasi Oaerah Iriinventarisasi Prasarana Irigasi Prasarana lrigasi gasl & Prasarana prasarana lrtgasl di tingkat jaringan dl tlngkat jaringan Irigasl sesual kedi tingkat jaring- utama di wllayah utama di wilayah wenangannya. an tersler, serta kerjanya kerjanya menyusun dan menylapkan daf-tar lnventarisasi

Bersama SKPO Provinsi dan Pusat yang membidangi lrigasi me

Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimblngan kepada HIPPA dalam melaksanakan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat usaha tanl (tersier)

prasarana irlgasi di wilayah ker-janya

laksanakan lnven- Berwenang dan tarisasl 01 dan bertanggung ja

)

prasarana lrigasi pada 01 > 1000 Ha dan 01 lintas.

wab melaksanakan inventarlsasl prasarana lrlgasl di tingkat usaha tani (tersier) bersama HIPPA

)

\

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

HIPPA GHIPPA IHIPPA

-,,. (4\

Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan

(5\

Berwenang dan bertanggungja· wab mengkompi· lasl data dan menyusun serta menylapkan laporan hasil inventarlsasi DI dan Prasarana Irlgasi kepada R11n:otl

Dinas Pertanian,

Perkebunan, dan

Petemakan (6

Badan Perencanaan

Komisi Irigasi Pembangunan

Daerah r7\ fA'

Keterangan

(9\

------ ---1--------- ----------------1------ ---------~-------

Berhak serta Bertugas mem- Bertugas mem- Bertugas membe- Bertugas mem· Bertugas mem-bertanggung ja- bantu dan mem- bantu dan mem· rikan masukan berikan blmblng- berikan masukan

3 Perencanaan Manajemen Aset Jaringan Irigasl

wab dalam pe- berlkan masukan berikan masukan dan usulan da· an dan bantuan dan usulan dalam nyusunan renca· dalam penyusun- dalam penyusun- lam penyusunan teknls kepada pembahasan ran-na manajemen an rencana mana- an rencana mana- rancangan ren- HIPPA dalam pe- cangan rencana aset tingkat ja· ~emen aset jaring IJemen aset jaring cana manajemen nyusunan renca· manajemen aset ringan tersler an sekunder dan an primer dan pe- aset jaringan lri- na manajemen paringan irigasi dl

Berhak serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan tersier

pelaksanaan pelaksanaan peman- gasi (jaringan u- aset jaringan ter· Komisi Irigasi Pro· manfaatannya faatannya tama) sier plnsi.

Berpartisipasi da· lam pengembangan dan pengelolaan sistem lrlgasl dl tingkat jarlngan sekun-

Berpartlsipasl da· lam pengem· bangan dan pe· ngelolaan slstem irlgasi di tingkat parlngan primer

4 Operasi Jarlnganlrigasl - Berhak dan - __ der --~-- _ ___ --- --- - --C::- - --------

Berhak dan Berhak dan Bertugas bersa· Berwenang dan Berwenang dan dengan menerapkan bertanggung ja· prinsip partisipatlf dan wab menyusun Quality Assurance usulan rencana (Jaminan Mutu) pola tanam; ren

cana tata tanam dan rencana kebutuhan air irlgasi dl wilayah ker~anya

bertanggung ja- bertanggung ja· rna dengan SKPD bertanggung ja- bertanggung ja· wab menyusun/ wab menyusun/ Pemerlntah Pro- wab melaksana- wab membahas merekap usulan merekap usulan pinsi yg membi- kan pemblnaan & dan merumuskan rencana pola ta· rencana pola ta· dangl pengelola· blmblngan penyu· rencana tahunan nam; rencana ta· nam; rencana ta· an lrigasi dim me· sunan usulan ren· tentang: rencana ta tanam; renca- ta tanam; renca· nyusun & menyi· cana pola tanam; pola tanam, renna kebutuhan air na kebutuhan air; apkan rancang- rencana tata ta· cana tata tanam, dan rencana pem- serta rencana an: rencana pola nam dan rencana rencana penye-jberian air irigasi pembagian dan tanam; re:icana kebutuhan a1r iri- diaan air, serta

-- 1-------

~--------- -------~----------~------------~----------L---------~----------_. ___________ ._ ____ -----L----------~ ) J

\


Dinas Bad an

i Pekerjaan Pertanian, Perencanaan

HIPPA GHIPPA IHIPPA Umum Perkebunan, Komisi Irigasi

Pembangunan Keterangan

n Pengairan dan Daerah

Petemakan ( r;~• . (~\ (4' (l;f (6} r7' fR' (Q\

Berhak dan di wllayah kerjan- pemberian air irl· tata tanam; ren- gasi di tingkat u- rencana pemba-bertanggung ja- ya gasi di wilayah cana pemberian saha tani kepada gian dan pembe-wab mensosiali- kerjanya air; rencana pem- HIPPA rian air irigasl sasikan rencana Berhak dan bagian air & ren- bagl pertanian pola tanam; ren- bertanggung ja- Berhakdan cana penyedlaan Berwenang dan dan keperluan cana tata tanam wab mensosiali- bertanggung ja- air dng memper- bertanggung ja- lainnya yang te-dan rencana sasikan rencana wab mensosiali· timbangkan keter- wab melaksana- lah dislapkan o-penggunaan/pem- pola tanam; ren- sasikan rencana secliaan air untuk kan koordinasi leh SKPD terkalt berlan air irigasi cana tata tanam pola tanam; ren- dibahas di Komisl penyusunan ren-

kepada seluruh dan rencana pem cana tata tanam lrlgasi cana pola tanam Bertugas mene-

anggotanya berlan air lrigasi & rencana pem- dan rencana tata ruskan rumusan

kepada seluruh bagian & pembe- Bertugas bersa- tanam serta me- rencana tahunan Berhakdan anggotanya rian air irigasi kpd rna dengan Sat- laksanakan mo- tersebut di atas bertanggung ja· seluruh anggota- ker Pemerlntah/ nltoring luas pe- kepada Gubemur wab dalam peng- Berhakdan nya SKPD Pemerlntah layanan irigasi untuk ditetapkan gunaan air irlgasi bertanggung ja- Propinsl yg mem- dengan Keputus· dl wllayah kerja- wab dalam pelak Berhakdan bldangl pengelola Berwenang dan an Gubemur nya dan melaksa- sanaan pemberi- bertanggung ja· an lrlgasi untuk bertanggung ja-

nakan gerakan an air irigasi di wab dalam pelak- mensosiallsasikan wab bersama de-

hematair wilayah kerja-nya. sanaan pemberl- rencana pemberl· ngan SKPD yang Memberikan per-an air irigasi di an; pembagian membidangi pe- tlmbangan, rna-wilayah kerjanya. dan penyediaan ngeJolaan irigasi sukan & rekomen·

air lrlgasi kepada dalam mensosiali- dasi atas pembe-

HIPPA; G-HIPPA sasikan rencana rian ijin alokasi air

dan 1-GHIPPA. pola tanam; ren- untuk perluas-an

Bertugas bersa· cana tata tanam; daerah layan-an & mengkampanye dan pening-katan

rna dng Satker Pe kan gerakan he- jaringan lri-gasi, merlntah/SKPD mat air kepada dan ijin Hak Guna PemProp yg mem HIPPA; G-HIPPA Air untuk iri-gasi bidangl pengelo- dan 1-GHIPPA laan irlgasl untuk melaksanakan pembinaan & blm blngan dim pelak-sanaan pemberi-an dan pembagi-an air lrigasi kpd

I G-HIPPA/1-HIPPA.

) )

) J Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dinas

Din as Bad an

Pekerjaan Pertanian, Perencanaan



dan Pengairan

Petemakan Daerah

()\ f'l' (4) fa (6' (7\ (8\ (Qf

------4:----:----:-----:----+.:~--- --- -- ·~ -----1--- -------:---1~--:-----1- -----s'Pemellharaan jaringan Berhak dan Bertugas melak- Bertugas melak· Bertugas bersa· Bertugas melak- Bertugas membe Bertugas koordt-

trigasl dengan menerap- bertanggung ja- sanakan penelu- sanakan penelu- ma Satker Peme- sanakan bimbing rikan masukan nasi penyusunan kan prinsip Partisipatlf dan wab melaksana- suran jaringan u- suran jaringan u- rintah/SKPD Pe- an teknis, mem- dan pertlmbang- anggaran/pem-Quallty Assurance kan penelusuran tama di wilayah tama di wilayah merintah Propln·sl berikan bantuan an tentang renca biayaan pengelo-(Jamlnan Mutu) ~arlngan tersier di kerjanya bersa- kerjanya bersa- yang membl- dan fasilitasi ser- na pemellharaan laan jaringan iri-

wilayah kerjanya ma SKPD teknis ma SKPD teknls dangi pengelola- ta koordinasi pe- dan perbaikan ja gasi sesuai dng dalam rangka pe- terkait dalam terkalt dalam an lrigasi dan laksanaan peme- rlngan utama yg Angka Kebutuh·an nyusunan renca- rangka penyusun- rangka penyusun- HIPPA/G-HIPPA/I· liharaan jaringan mellputi prioritas Nyata Penge-na pemellharaan an rencana peme- an rencana peme- GHIPPA melaksa· irigasi di tingkat pelaksanaan per- lolaan Irigasl jaringan irigasi liharaan jaringan liharaan jaringan nakan penelusur- usaha tani balkan jaringan (AKNPI) Berhak dan irigasl dan Angka irigasi dan Angka an jaringan irlga- utama kpd Peme-

Kebutuhan Nyata Kebutuhan Nyata si dan mengusul· rintah/Pemerintah bertanggung ja- Pengelolaan Iri- Pengelolaan lri· kan prioritas pe- Proplnsi wab melaksana- gasi (AKNPI) gasi (AKNPI) laksanaan perba-kan pemelihara-an jaringan ter- Bertugas ikut ber- Bertugas lkut ber- lka~ jaringan lrl-sler di wilayah peran serta (berperan serta (ber- gaSJ kerjanya parttslpasi) sesu- partisipasl) sesu- Bertugas/bekerja

ai dengan kemam ai dengan kemam sama dng Satker puannya dim pe- puannya dim pe- Pemerintah/SKPD

Bertugas membu laksanaan peme- laksanaan peme- Pemerintah Pro-at dan mengaju- liharaan jaringan llharaan jarlngan plnsi yg memblkan usulan ban- utama di wilayah utama di wllayah dangi pengelola-tuan kepada SKPD kerjanya kerjanya an lrigasi dalam teknis ter-kait melaksanakan pe atau Komlsi Irigasi meliharaan & per

balkan jaringan utama Bertugas/bekerja

)

sama dengan Satker Pemerintah/ SKPD Pemerintah Proplnsi yg membidangi pengelola an Jrigasi dalam memberikan

Bertugas memba· has proposaVpermohonan bantuan perbalkan jaringan tersier dari HIPPA dan merekomendasikan kepada Bupati.

)

' ,


Dinas Badan




n Pengairan dan

Daerah Petemakan

--,. m (4\ -( .. \ (6\ (7 lR\ (9\

bimbingan dan bantuan teknls kpd HIPPA/ GHIPPA/IHIPPA dalam pelaksana an pemellharaan dan perbalkan jaringan lrfgasl

f- - -- -- -- - - ----- ~-=-- ---Bertugas menye- Berwenang dan

------ --- ---- ------ ----6 Pengamanan Jaringan Berhak dan Bertugas menye- Bertugas menye- Bertugas memba -

Irigasi dengan menerap- bertanggung ja- lenggarakan pe- lenggarakan pe- bertanggung ja- lenggarakan pe- has dan mereko-kan prinsip partlsipatif wab dalam men- nyuluhan & pem- nyuluhan & pem- wab menytapkan nyuluhan & pembl mendasikan dike-

Uaga keamanan blnaan kpd masya blnaan kpd masya kebijakan daerah naan kpd masya- luarkannya kebi-prasarana lrlgasi rakat tani & ikut rakat tanl & ikut mengenal penga- rakat tani utk lkut bakan daerah me dan fungsl jaring menjaga keaman- menjaga keaman- manan dan men- menjaga keaman- ngenal pengaman an lrigasi tlngkat an prasarana lri- an prasarana iri- ~aga keamanan an prasarana irl- an prasarana lri-usaha tanl/tersler gasi & fungsl ja- gasl & fungsl ja- prasarana lrlgasl gasl & fungsi ja- gasi dan fungsl di wilayah kerja- ringan irigasl di rlngan lrigasi dl & fungsl jarlngan ringan irigasl di ~arlnganlrigasi nya wilayah kerjanya wllayah kerjanya irigasi serta mene wilayah kerjanya

Bertugas ikut men gakkan peraturan

~aga keamanan perundangan dl

prasarana lrlgasl bidang irigasl

dan fungsl jarlng Bertugas menye-

an lrigasl dl wlla- lenggarakan pe-

yah kerjanya nyuluhan dan pembinaan kpd masyarakat tanl untuk ikut men-IJaga keamanan

prasarana lrigasl dan fungsl jaring an lrigasi dl wila-yah kerjanya

-

) )

l

)


Dinas Bad an i Pekerjaan

Pertanian, Perencanaan




Petemakan l?l (1' (4\ (<;' (6' fR' f9l

7 Rehabilitasl dengan Berhak dan Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas bekelja Berwenang dan Merekomendasl- Bertugas meng-menerapkan prlnsip bertanggung ja- rikan masukan rikan masukan sama dng Satker bertanggung ja- kan usulan reha- koordlnaslkan partisipatlf dan Quality wab dalam mere dalam penyusun- dalam penyusun- Pemerintah/SKPD wab melaksana- bllltasi jaringan penyusunan

Assurance habilitasi jaring-an an rencana reha- an rencana reha- Pemerintah Pro- kan bimbingan utama kepada anggaran/pembia irigasi di ting-kat bilitasi dan berpar bilitasi dan berpar pinsi yang membi- dan banbJan tek- Pemerintah/Pe- yaan rehabilita-si tersier di wi-layah tisipasi dim pelak- tlsipasi dim pelak- dangi pengelola- nis; memberikan merintah Propin-sl ~aringan lrigasi kerjanya sanaan rehabilita- sanaan rehablllta- an irigasi dim pe- bantuan dan fasi-

si jaringan utama si jaringan utama laksanaan rehabl- litasi serta koordi di wllayah kerja- di wilayah kerja- litasi jaringan Uta- nasi pelaksanaan Membahas dan

nya sesual dng nya sesuai dng ma rehabllltasl ja- merekomendasl-

kemampuannya kemampuannya ringan lrigasi dl kan proposal Berwenang dan tingkat usaha tani permohonan bertanggung ja- banbJan rehabl-wab memberikan lltasi jaringan ter-bimbingan & ban- sier dari HIPPA bJan teknis kpd HIPPA/ G-HIPPA/ I-GHIPPA dim pe-laksanaan rehabi-litasi jaringan iri-gasi

- 1-- ---- --- - -- -- --- -- -----8 Peningkatan jaringan lri- Berhakdan Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas bekelja Bertugas membe- Merekomendasi- Bertugas meng-

gasi dengan menerapkan bertanggung ja- rikan masukan rikan masukan sama dng Satker rikan blmblngan kan rencana pe- koordlnasikan prinsip partislpatlf dan wab dim melaksa- dim penyusunan dim penyusunan Pemerlntah/SKPD teknls & bantuan ningkatan ja- penyusunan

Quality Assurance nakan peningkat- rencana pening- rencana penlng- PemProp yg mem serta fasilltasi pe- ringan irigasi ke- anggaran/pembla an jaringan ter- katan & berperan katan & berperan b!dangi pengelola- ningkatan jaring- pada Pemerin- yaan rehabilita-si sier di wilayah dim pelaksanaan dim pelaksanaan an irigasi dim pe- an irigasl di ting- tah/Pemerintah jaringan lrigasl kerjanya penlngkatan ja- peningkatan ja- laksanaan peningkat usaha tani Propinsi

ringan utama di ringan utama dl katan jaringan u-Membahas dan wilavah kerianva wilavah kerianva tama

Berwenang dan merekomendasi-bertanggung ja- kan proposaV wab memberikan permohonan bimbingan & ban- banbJan dalam tuan teknis kpd peningkatan ja-HIPPA/G-HIPPA/ ringan lrigasi di 1-GHIPPA dim pe- tlngkat usaha ta-

I lak:.anaan ~ening- ni ; ka: 1n jarin;;a:,

-- llril'"d ---

) )


Dinas Bad an





Petemakan (2) (3' (4' (<;) (61 r7' 181 _(91

9 Audit pengelolaan irigasi Bertugas men- Bertugas men- Bertugas men- Bertugas bekerja Bertugas mem- Bertugas mem-damping! pelaksa- dampingi pelaksa- damplngi pelaksa- sama dng Satker berikan dukung- berikan dukung-naan audit penge- naan audit penge- naan audit penge- Pemerintah/SKPD an dan masukan an dan masukan lolaan lrigasi di lolaan lrigasl dl lolaan lrigasl di PemProp yg mem dalam pelaksana dalam pelaksana wilayah keJjanya wilayah kerjanya wilayah kerjanya bldangi pengelolaan audit an audit

an lrigasi dim me-lakukan audit pe-ngelolaan irigasi

- - ----·- ---- diwllk~~ -~-- ·-·--·--·-

10 Ijin pengambilan air/Hak Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Berwenang dan Guna AJr utk Irigasi rikan masukan rikan masukan rikan masukan rikan rekomenda- rikan masukan bertanggung ja-

si teknis atas per- wab membahas mohonan ijln dan memberikan -penggunaan dan pertimbangan & pengusahaan air rekomendasi atas permukaan sesu- permohonan ijln al kewenangan- penggunaan dan nya pengusahaan air

Berwenang dan utk irigasi

bertanggung ja-wab menylapkan bahan Keputusan Buoati

11 Ijin mendirikan, mengu- Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- Berwenang dan -bah, dan membongkar rikan masukan rikan masukan rikan masukan rikan rekomend- rlkan masukan bertanggung ja-jaringanlrigasidan ba- asl teknis sesuai wab membahas ngunan lain pada jaringan kewenangannya dan memberikan irigasl pertimbangan &

rekomendasi Berwenang dan bertanggung ja-wab menylapkan bahan Keputusan IRurutti

--)

. .

\

_) )

~ Himpunan Petanl Pemakai Air (HIPPA) Dinas

Din as Bad an




n Pengairan dan Daerah Petemakan

(2' m (4\ (5' r61 r· ..18: (9\

·-;-- -----12 Pemberdayaan Himpun-an Bertugas melak- Bertugas melak- Bertugas melak- Berwenang dan Bertugas menja- Bertugas memba-

Petani Pemakai Air sanakan pember- sanakan pember- sanakan pember- bertanggung ja- barkan kebijakan has & mereko-dayaan kepada dayaan kepada dayaan kepada wab melaksana- naslonal tentang mendaslkan pro-para anggotanya para anggotanya para anggotanya kan pemberda- pemberdayaan & gram pemberda-

yaan G-HIPPA dan memberikan rna- yaan HIPPA/G-/atau 1-GHIPPA sukan, bantuan HIPPA/1-GHIPPA utk berpartislpasl dan fasilitasi dim pengefolaan jaringan utama

----- - - ~- --- !--~-- ·t--- --13 Peningkatan kapasitas - - - Berwenang dan Berwenang dan - Berwenang dan

aparat pemerintah dan bertanggung ja- bertanggung ja- bertanggung ja-pfhak yang terkalt lafn-nya wab dalam pe- wab dalam pe- wab dalam pe-

ningkatan kapa- ningkatan kapa- nlngkatan kapa-sitas aparatnya sitas aparatnya sitas aparatnya dalam rangka pe dalam rangka pe dalam rangka pe laksanaan PPSIP laksanaan PPSIP laksanaan PPSIP

-.- --- - - - - -- - - -14 Pencegahan alih fungsi Bertugas mence- Bertugas mence- Bertugas mence- Berwenang dan Berwenang dan Bertugas membe Berwenang dan

jarlngan irigasi dan fahan gah alih fungsi gah allh fungsi gah alih fungsl bertanggung ja- bertanggung ja- rlkan rekomenda- bertanggung ja-berlrigsl jarlngan irigasi jarlngan lrlgasl jaringan lrigasl wab mencegah wab mencegah sl kebijakan dae- wab menyusun

alih fungsi jarlng allh fungsllahan rah pencegahan kebijakan daerah an irigasl dan berlrlgasidan allh fungsl jaring- tentang pence-bertugas melaku- bertugas melaku- an lrigasi dan Ia- gahan alih fungsl kan monitoring kan monitoring han berlrigasl jaringan irlgasi & dan koordinasi dan koordinasi lahan beririgasl

Bertugas membe- berdasarkan ren-rikan bantuan dan cana umum tata fasllitasl dalam u- ruang wllayah ka-paya pencegahan bupaten allh fungsllahan berlrlgasi

-. ) )

I

- .

15 Menjaga keandalan air irigasl

16 Peningkatan pendapatan petani

IPI:~dalia.n:::::•::::~===• 1 Pengendalian dan

Pengawasan

_) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

HIPPA GHIPPA IHIPPA

'21 '31 f4'

Bertugas melak- Bertugas melak- Bertugas melak-sanakan gerakan sanakan gerakan sanakan gerakan hemat air serta hemat air serta hemat air serta menjaga kelesta- menjaga kelesta- menjaga kelesta-rian sumber air & rian sumber air & rian sumber air & fungsi prasarana fungsl prasarana fungsi prasarana irigasi irigasi irigasl

Dinas Pekerjaan

Urn urn Pengairan

rr;\

Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang konservasi SDA dan memberikan bantuan dan fasllitasi

Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan gerakan hemat air

Din as Pertanian,

Perkebunan, dan

Petemakan 16'

Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kampanye gerakan hemat air

BerbJgas membe rikan bantuan dan bimbingan dalam pelaksanaan gerakan hemat air

) Bad an

Perencanaan Komisi Irigasi Keterangan

Pembangunan Daerah

fR1 _191

-- -- - - -- - -- -- ---· - -- -Bertugas me- Bertugas me- Bertugas me- Bertugas membe- Berwenang dan Bertugas menyu

- -- - ·-----+----- --

ngembangkan wl- ngembangkan wl- ngembangkan wi· rikan banbJan tek- bertanggung ja- sun prioritas pe-ra usaha tanl; me ra usaha tani; me ra usaha tani; me nis dan fasilitasi wab melakukan nganggaran/pemb ngantisipasl mo- ngantlslpasi mo- ngantislpasi mo- peningkatan ke- layaan dernlsasi perta- dernlsasi perta- demlsasi perta- mampuan pe-nian; menerap- nlan; menerap- nian; menerap- ngembangan a-kan teknologi te- kan teknologi te- kan teknologi te- grobisnls, me-pat guna; melak pat guna; melak pat guna; melak ngembangkan sanakan divers!- sanakan dlversi- sanakan dlversi- skema pendana-fikasi usaha tani; fikasl usaha tani; fikasl usaha tani; an usaha tani yg

penlngkatan skala usaha tani melalul konsolldasl Ia han

penlngkatan skala usaha tani melalul konsolidasi Ia han

penlngkatan skala usaha tanl melalul konsolidasi Ia han

berpihak kpd petani; mengembangkan teknologl tepat guna; mengembangkan produktifitas !ahan

···.······ ·.·········· ............... ··.·.. .... ·.·.·-·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.-.· ::::::-:>::::=:> =:-:=====s::>~==~:::::======::::: ::= ~: :=:= · :=:=:-: > '</:=:==: : :-:-:::-:-:-:. =-=·>=·=·=·:·=·=·>=·=·=·=-=·:-:-:-:-:-: =·= -0:;:p.= · ·=·>=~ :-=·=~ Bertugas menye- Bertugas menye- Bertugas menye- Berwenang dan Berwenang dan Memberikan rna· diakan data dan diakan data dan diakan data dan bertanggung ja- bertanggung ja- sukan dim rangka informasi serta informasi serta lnformasi serta wab melaksana wab melaksana- evaluasi pengelo-berpartisipasi ak- berpartisipasi ak- berpartisipasi ak- kan penertiban, kan pengendalian laan aset irigasi tif dl wilayah ker- tif dl wllayah ker- tif dl wilayah ker- pengawasan dan dan pengawasan

·.-,:,_:

i;anya janya janya !penegakan pera- pengelolaan jil·

~-----------------------------~~----------~-----------~----------~---------~----------~-----------L----------~

)

I .) .)

\


Dinas Badan

i Pekerjaan Pertanian,

Perencanaan HIPPA GHIPPA IHIPPA Umum

Perkebunan, Komisi Irigasi Pembangunan

Keterangan

n Pengairan dan

Daerah Peternakan

(2\ :3\ (4, (5\ (6, (7\ fR\ (II\

turan dalam rlngan irigasi di Merumuskan dan pengelolaan tlngkat usaha tani memberrlkan per jaringan utama timbangan dalam

mengatasi perma salahan daerah lrigasi akibat ke-keringan, keban-jlran dan bencana a lam

~valu~_t::::::::::~·:. ··:·:~•=·•:::::::::::::::::::::::::::;: •:•:•:•:::::::::::::::::·•:::•:•::::::•:·····:•:•:•:•:•:•:: :· •:•.::::::::i·~ :;:::::::::::::::::::::::: .i:•;:;i.ii.•:L•:•::::::·_::::::::: .. :- ~-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: < .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. .. ... ~->·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .... :.:.:.:::.: ~:::_;:~:~_:;:;:L::::. • ........ 0 ... ~

2 Evaluasi Pengelolaan irigasi Bertugas membe- Bertugas membe- Bertugas membe- bertanggung ja- Berwenang dan . Berwenang dan rikan masukan & rikan masukan & rikan masukan & wab melaksana- bertanggung ja- bertanggung ja-data serta ,berpar- data serta berpar- data serta berpar· kan evaluasl ki· wab melaksana- wab melaksana-tislpasi dim pelak- tlslpasi dim pelak- tlslpasi dim pelak· nerja pengelola- lean evaluast kiner lean evaluasi kiner sana an evaluasi sanaan evaluasi sanaan evaluasl an jaringan lrlgasi ja organisasl ja KPI kinelja pengelola- kinelja pengelola- kinelja pengelola- HIPPA/GHIPPA/ an irlgasi di wlla- an lrigasi dl wila- an irigasi di wila- IHIPPA

yah keljanya yah keljanya yah kerjanya

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

, ~

) ..,. •,· )· " • • ·- ~

Documents

BUPATI SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · WEWENANG , TUGAS DAN T ANGGUNG JA WAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN