BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 62

Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan Dan

Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, untuk itu

sebagai upaya menyikapi perkembangan dan meningkatnya jumlah pelayanan perizinan serta dalam rangka efektivitas pelayanan perizinan, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor

21 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan A/II pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

dipandang sudah tidak relevan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetang Penanaman

Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011

tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);


Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

13. Peraturanan . . .

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;


Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

867);


Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);


Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);


Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 912);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);


Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1041);

25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

26. Peraturanan . . .

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin

Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25

Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elktronik (Berita Negara Republik Indonesia


30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK:04/2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elekteronik Di Bidang Kepabeanan Cukai dan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik


32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik


34. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

36. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06

Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia


37. Peraturan . . .

37. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik


38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 7);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana tidak dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang

Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 8);

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Dinas . . .

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan

atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga

OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 10. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan

oleh OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha

mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan

dan/atau komitmen. 11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan

oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga

OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sintang.

15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik

dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fisikal dan informasi mengenai Penanaman Modal,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Izin . . .

16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali

Kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum

pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut

SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan

usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin

yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri

dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.

200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha).

19. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut IPI adalah

izin yang wajib diperoleh untuk perusahaan industri yang

melakukan penambahan kapasitas produksi diatas 30%

(tiga puluh persen) melebihi kapasitas produksi yang telah

diizinkan.

20. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah

unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan

pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang

bersangkutan.

21. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang

selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan

usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip

syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan

wakaf.

22. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang

selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha koperasi

yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan

pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk

mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian

dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

23. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP

adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya

hanya usaha simpan pinjam.

24. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor

pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun

dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang

memutuskan pemberian pinjaman.

25. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu

yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan

kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan

penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima

permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang

untuk memutuskan pemberian pinjaman.

26. Izin . . .

26. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat

dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha

mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

27. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi

khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung

untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai

dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

28. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK

adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa

konstruksi.

29. Izin Reklame adalah pemberian izin tempat kepada orang

pribadi atau badan di lokasi tertentu untuk memasang

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,

dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

30. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP

adalah izin tertulis dari pejabat yang berwewenang dan

wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan

usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha

industri pengolahan hasil perkebunan.

31. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha

untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha

dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut

untuk usaha dan/atau kegiatannya.

32. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang

menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

33. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat

jalan, dan gawat darurat.

34. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan

yang Menggerakkan upaya kesehatan Masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotof dan preventif di

wilayah kerjanya.

35. Pratik . . .

35. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien

dalam melaksanakan upaya kesehatan.

36. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan

kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia

sesuai dengan peraturan perundangundangan.

37. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti

tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota

kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan

praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.









40. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA

adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk

dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas

pelayanan kefarmasian.

41. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat

SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan

untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi

kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

42. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat

SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri

dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

43. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian

kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.

44. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP

adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan

kesehatan berupa praktik mandiri.

45. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya

disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian

kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis

Gigi dan Mulut.

46. Surat . . .

46. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang

selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang

diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat

melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas

kefarmasian.

47. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat

SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.

48. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah

bukti tertulis sebagai izin kepada apoteker untuk

menyelenggarakan Apotek.

49. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang

melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik

untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan

perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis

penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan

kesehatan.

50. Surat Izin Toko Obat yang selanjutnya disingkat SITO

adalah bukti tertulis untuk menyelenggarakan Toko Obat.

51. Izin Toko Alat Kesehatan adalah dokumen izin/pengakuan

yang diberikan kepada cabang distributor melakukan

pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan Alat

Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro secara

eceran.

52. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang selanjutnya

disebut Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT adalah Izin yang

diberikan kepada perusahaan rumah tangga yang telah

memenuhi syarat untuk memproduksi Alat Kesehatan

dan/atau PKRT serta telah mendapat penyuluhan dari

petugas kesehatan provinsi.

53. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang

menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan

toksin uremik dan mengatur cairan, elektrolit tubuh.

54. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi,

dan/atau pelayanan lensa kontak.

55. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan

dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun

temurun atau pendidikan non formal.

56. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat

SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan pratik kiprofesian Psikolog Klinis.

57. Surat . . .

57. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya

disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian

kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesianPenata

Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

58. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjunya

disingkat SPTP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada

Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk

memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

59. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat

SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh

wilayah Indonesia.

60. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil

penumpang uum dan mobil Bus umum dari suatuntempat

ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu

yangbtetap dan teratur serta dipunut bayaran

61. Izin Angkutan Sugai dan Danau izin yang diberikan kepada

pelaku usaha angkutan untuk umum dengan memungut

bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk,

rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal

sungai dan Danau.

62. Trayek Angkutan Singai dan Danau yang selanjutnya

disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa

angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai adalah

dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap

maupun berjadwal.

63. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku

Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

64. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan

kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan

pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media

lingkungan.

65. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil adalah izin yang

diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha

dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 dan

melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan

penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3,

pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau

dumping (pembuangan) Limbah B3.

66. Pendidikan . . .

66. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar

Pendidikan Formal yang dapat secara terstruktur dan

berjenjang.

67. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan,

memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

68. Tanda Daftar Gudang adalah yang selanjutnya disebut TDG

adalah Tanda Daftar Gudang yang berlaku sebagai bukti

bahwa gudang tersebut telah terdaftar untuk dapat

melakukan kegiatan sarana distribusi.

69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi

khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi

suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun

teknis, sebelum pemanfaatannya.

70. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat

TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk

dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau

bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan

Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan

serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan

memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

71. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang

selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis

terhadap kegiatan produksi pangan IRTP (Industri Rumah

Tangga Pangan) yang telah memenuhi persyaratan aspek

terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi

pengolahan pangan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan).

72. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya

disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada

Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk

memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

73. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas

dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di

luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-

UPL.

74. Lembaga Kesejahteraan Sosial berbadan hukum adalah

organisasi soail atau perkumpulan sosial yang bergerak di

bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan

sebagai badan hukum.

75. Lembaga . . .

75. Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak berbadan hukum

adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum

dinyatakan sebagai badan hukum.

76. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP

adalah Surat yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian

yang dilakukan oleh peneliti.

77. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya

disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan

secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap

pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan

perizinan tahap demi tahap, agar proses pelayanan

perizinan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat

menghasilkan pelayanan perizinan yang memenuhi Standar

yang telah ditetapkan SOP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya adalah sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan kepada masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam upaya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP sesuai tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab

sehingga dapat tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang baik

(good governance).

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepentingan umum; b. kepastian hukum;

c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan;

f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. keterbukaan; i. akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. Ketepatan waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB III . . .

BAB III..

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara

administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab

Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 5

(1) Pelayanan Perizinan meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), meliputi :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP-MB);

c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) / Izin Usaha

Toko Modern (IUTM);

d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

2. Izin Usaha Industri (IUI);

3. Izin Perluasan Industri (IPI);

4. Izin Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Dan

Pembiayaan Syariah (USPPS);

5. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan

Pinjam Koperasi (USP);

6. Izin Pembukaan Kantor Cabang;

7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;

8. Izin Pembukaan Kantor Kas;

9. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK);

10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

12. Izin Reklame;

13. Izin Usaha Perkebunan, meliputi :

a. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara

budidaya dengan industri pengolahan hasil

perkebunan (IUP);

b. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-

B);

c. Izin . . .

c. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

(IUP-P);

14. Izin Lokasi;

15. Izin Operasional Klinik;

16. Izin Operasional Rumah Sakit;

17. Izin Operasional Puskesmas;

18. Surat Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis;

19. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;

20. Surat Izin Praktik Analis;

21. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);

22. Surat Izin Rekam Medis;

23. Surat Izin Praktik Fisioterapi;

24. Surat Izin Praktik Bidan;

25. Surat Izin Praktik Perawat;

26. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;

27. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

(SIPTTK);

28. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).

29. Izin Operasional Apotek;

30. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum &

Khusus;

31. Izin Toko Obat;

32. Izin Toko Alat Kesehatan (ALKES);

33. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;

34. Izin Operasional Hemodialisa;

35. Izin Operasional Klinik Radiologi;

36. Izin Operasional Klinik Tranfusi Darah;

37. Izin Operasional Klinik Bersalin;

38. Izin Operasional Klinik Hemodialisa;

39. Izin Optik (Kacamata);

40. Izin Penyehat Tradisional Komplementer.

41. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK);

42. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);

43. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisoien (SIRO)

44. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;

45. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

46. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau;

47. Izin Lingkungan;

48. Izin Pembuangan Air Limbah, meliputi :

a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;

b. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi

Tanah;

49. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk

Penghasil;

50. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal,

meliputi :

a. Izin Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM);

b. Izin . . .

b. Izin Opeasional Lembaga PAUD Formal (TK) dan

PAUD NonFormal (KB,TPA DAN SPS);

c. Izin Kursus;

51. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan

Binatang Pembawa Penyakit;

52. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), meliputi :

a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

b. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah;

c. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

Pasal 4

(2) Pelayanan Nonperizinan meliputi :

1. Tanda Daftar Gudang (TDG);

2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi :

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik

Wisata;

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan

Pariwisata;

c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa

Transportasi Wisata;

d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa

Perjalanan Wisata;

e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman;

f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan

Akomodasi;

g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi dan Pameran;

i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa

Informasi Pariwisata;

j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa

Konsultan Pariwisata;

k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata;

l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata

Tirta;

m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) SPA (Solus

Per Aqua);

4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

(SPP-IRT);

5. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

7. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Tidak Berbadan Hukum;

8. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Berbadan Hukum;

9. Surat . . .

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 September 2020

A.

1 5 7 8 9

A.

1. Pendaftaran

2.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4.

5. Fotokopi Surat Izin Lokasi

Persyaratan Teknis :

6.

7.

8.

9.

10.

1

LAMPIRAN

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN

NOPERIZINAN BERUSAHA /

DASAR HUKUM

PERSYARATAN PEMENUHAN

KOMITMEN

PEMROSES SERVICE LEVEL ARRANGEMENT

BIAYAPENANDATANGAN /

KETERANGANINSTANSI MASA BERLAKU

PROSES SECARA ELEKTRONIK

PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

DASAR HUKUM

a) SIUP Perusahaan

Berbentuk Perseroan

Terbatas (PT)Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk/Dirut/Penanggung jawab

Perusahaan

2 3 4 6 10

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Pertimbangan Keteknisan dari

Instansi Teknis

Izin Lingkungan (SPPL/UKL-

UPL/Amdal)

Fotokopi Akte Notaris Pendirian

Perusahaan

Fotokopi Akte Perubahan

Perusahaan (jika ada)

Fotokopi SK pengesahan Badan

Hukum dari Menteri Hukum dan

HAM

Neraca awal perusahaan bila

Berbadan Hukum (PT)

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik

(Barcode )/Diterbitkan

oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung

dari sistem OSS jika

tidak mengalami

kendala teknis

PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK DI

BIDANG PERDAGANGAN

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

1. Pendaftaran

2.



5.


6.

7.

8.

c) 1. Pendaftaran

2.



5.


6.

7.

8.


UPL/Amdal)

Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan

yang didaftarkan pada Pengadilan

Fotokopi Akte Perubahan

Perusahaan (jika ada)


Instansi Teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Fotokopi Kartu Tanda


Koperasi


UPL/Amdal)

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Fotokopi Kartu Tanda


Perusahaan


Instansi Teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Fotokopi Akte Notaris Pendirian

Koperasi yang telah mendapatkan

Pengesahan dari Instansi yang

berwenang

Fotokopi Akte Perubahan Koperasi

(bila ada)

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Surat Izin Usaha

Perdagangan

COMANDITER

(CV/Firma)

b)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

Surat Izin Usaha

Perdagangan

Berbentuk Koperasi

DASAR HUKUM

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

d) 1. Pendaftaran

2.


4. Fotokopi Izin Lokasi

5.

6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)


7.

B.

1. Pendaftaran

2. KTP penanggungjawab


4. Surat Izin Lokasi

5.


6.

7. Surat penunjukan dari distributor

8.

9.

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Pemilik / Penanggungjawab


UPL/Amdal)


Instansi Teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Surat Izin Usaha

Perdagangan

Berbentuk

Perorangan

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

DASAR HUKUM

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Selama 3 (Tiga) hari

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

- Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

DASAR HUKUM

Fakta integritas penjualan minuman

beralkohol


Instansi Teknis

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Pernyataan dari

Pemohon terkait

kesanggupan memenuhi

ketentuan dan

peraturan yang berlaku

Akte pendirian perusahaan bagi

perusahaan berbadan hukum

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

C.

1. Pendaftaran

2.

3.


5.


6. Fotokopi Izin Prinsip dari Bupati

7.

8.

9.

10.

D.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.


6. Fotokopi Izin Prinsip dari Bupati

7.

Pemenuhan Komitmen

35 (Tiga Puluh Lima) Hari

3 (Tiga) hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


(KTP) pemilik/penanggungjawab

usaha

Fotokopi Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB)


UPL/Amdal)

Fotokopi hasil analisa kondisi sosial

ekonomi masyarakat untuk luas

usaha diatas 400 M2

Fotokopi Akta Pendirian dan/atau

perubahan perusahaan dan

pengesahannya bagi perusahaan

yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas (PT) atau Koperasi

Rencana Kemitraan dengan Usaha

Mikro dan Usaha Kecil


Instansi Teknis


(KTP) pemilik/penanggungjawab

usaha

Fotokopi Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) IUTS yang Terintegrasi

Dengan Pusat

Pembelanjaan atau

Banguna/Kawasan

Lainnya

Surat Persetujuan

Tetangga/Lingkungan


UPL/Amdal)

Fotokopi hasil analisa kondisi sosial

ekonomi masyarakat untuk luas

usaha diatas 400 M2

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha Masih

Menjalankan Usaha

dan/atau

Kegiatannya

DASAR HUKUM

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha Masih

Menjalankan Usaha

dan/atau

Kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

35 (Tiga Puluh Lima) Hari

3 (Tiga) hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

8.

9.

10.

1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi NPWP

4. Fotokopi Izin Usaha

5. Fotokopi PBB


6. Fotokopi IMB Gudang

7.


9. Sket lokasi

10.

2 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya, Wajib

di daftar ulang

setelah 5 (Lima)

Tahun

usaha diatas 400 M2

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


(KTP)

Fotokopi Akta Notaris Pendirian

Perusahaan dan Pengesahannya

(bagi Perusahaan yang Berbadan

Hukum)


Instansi Teknis

Fotokopi Akta Pendirian dan/atau

perubahan perusahaan dan

pengesahannya bagi perusahaan

yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas (PT) atau Koperasi

Rencana Kemitraan dengan Usaha

Mikro dan Usaha Kecil


Instansi Teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


INDONESIA NOMOR 77

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN



BIDANG PERDAGANGAN

B.

1 5 7 8 9

1. Pendaftaran

1. 2.

3.

4. Fotokopi NPWP


5.

2.

6.

7. Fotocopy Dokumen Lingkungan

8.

9. Fotokopi Izin Usaha Industri Lama

10.

11.


PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

PENANDATANGAN /

KETERANGANPENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

BIAYAINSTANSI MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

4 6 102


DASAR HUKUM


KOMITMEN

3

1 IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN

2019 TENTANG

PENERBITAN IZIN

USAHA INDUSTRI DAN

IZIN PERLUASAN

DALAM KERANGKA

PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN

2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

NOMOR 15 TAHUN

2019 TENTANG

PENERBITAN IZIN

USAHA INDUSTRI DAN

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSSMembuat surat permohonan dan

mengisi formulir permohonan Izin

Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM

Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai

Rp. 6.000,-

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Fotokopi KTP pemohon/

penanggung jawab

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB)

Fotokopi Pendaftaran Penanaman

Modal/ investasi/ izin prinsip yang

masih berlaku

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) periode terakhir


Instansi Teknis

Fotokopi Akta Pendirian perusahaan

dan atau perubahannya bagi yang

berbadan hukum (untuk PT dan

Yayasan ada pengesahan dari

KEMENKUMHAM, sedangkan

Koperasi, harus ada pengesahan dari

SKPD Pembina Koperasi) dan

Perusahaan bukan berbadan hukum

(CV) harus sudah di daftarkan di

Pengadilan Negeri

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Selama Perusahaan

Masih Menjalankan

Usaha

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

1 5 7 8 9


PENANDATANGAN /


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI



PEMENUHAN

KOMITMEN

4 6 102


DASAR HUKUM


KOMITMEN

3

1. Pendaftaran

1. 2.

3.

4. Fotokopi NPWP


5.

2.

2

Membuat surat permohonan dan

mengisi formulir permohonan Izin

Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM

Nomor 13 Tahun 2017 bermaterai

Rp. 6.000,-

Fotokopi KTP pemohon/

penanggung jawab

USAHA INDUSTRI DAN

IZIN PERLUASAN

DALAM KERANGKA

PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN

2019 TENTANG

PENERBITAN IZIN

USAHA INDUSTRI DAN

IZIN PERLUASAN

DALAM KERANGKA

PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

Fotokopi Akta Pendirian perusahaan

dan atau perubahannya bagi yang

berbadan hukum (untuk PT dan

Yayasan ada pengesahan dari

KEMENKUMHAM, sedangkan

Koperasi, harus ada pengesahan dari

SKPD Pembina Koperasi) dan

Perusahaan bukan berbadan hukum

(CV) harus sudah di daftarkan di

Pengadilan Negeri

Instansi Teknis

IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Perusahaan

Masih Menjalankan

Usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

DASAR HUKUM

1 5 7 8 9


PENANDATANGAN /


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI



PEMENUHAN

KOMITMEN

4 6 102


DASAR HUKUM


KOMITMEN

3

6. Fotokopi Dokumen Lingkungan

7.

8. Fotokopi Izin Usaha Industri Lama

9.

10. Pertimbangan Keteknisan dari

Instansi Teknis

PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN

2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN

NOMOR 15 TAHUN

2019 TENTANG

PENERBITAN IZIN

USAHA INDUSTRI DAN

IZIN PERLUASAN

DALAM KERANGKA

PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

Fotokopi Pendaftaran Penanaman

Modal Perluasan/ investasi/ izin

prinsip yang masih berlaku

Fotokopi Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) periode

terakhir

C.

1 5 7 8 9

1. Pendaftaran

2.



4.

5.

6.

7.

8.

9. Memiliki kantor dan sarana kerja

10.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PERIZINAN

USAHA SIMPAN PINJAM

KOPERASI

4 6

SERVICE LEVEL ARRANGEMENT




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

1 IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (USP)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama badan

hukum Koperasi

berdiri dan

menjalankan

kegiatan usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Bukti setoran modal sendiri berupa

rekening tabungan atas nama

Koperasi, pada bank umum untuk

KSP

Bukti setoran modal yang

ditempatkan koperasi pada USP

berupa rekening tabungan atas

nama koperasi yang disediakan oleh

Koperasi kepada USP Koperasi, pada

bank umum untuk USP

Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun

yang menjelaskan mengenai rencana

permodalan, rencana kegiatan

usaha, serta rencana bidang

organisasi dan sumber daya manusia

Administrasi pembukuan untuk

simpan pinjam pada USP Koperasi

yang dikelola secara khusus dan

terpisah dari pembukuan

koperasinya

Nama dan riwayat hidup pengurus,

pengawas dan calon pengelola


Instansi Teknis

10

NO


(KTP)

PERIZINAN BERUSAHA /

DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

Instansi Teknis

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

1. Pendaftaran

2.



4.

9. Memiliki kantor dan sarana kerja

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PERIZINAN

USAHA SIMPAN PINJAM

KOPERASI

Nama dan riwayat hidup pengurus,

pengawas dan calon pengelola

2 IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)/UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (USPPS)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama badan

hukum Koperasi

berdiri dan

menjalankan

kegiatan usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


(KTP)

Bukti setoran modal sendiri berupa

rekening tabungan atas nama

Koperasi, pada bank syariah untuk

KSPPS

5. Bukti setoran modal yang

ditempatkan koperasi pada USPPS

berupa rekening tabungan atas

nama koperasi yang disediakan oleh

Koperasi kepada USPPS Koperasi,

pada bank syariah untuk USPPS

6. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun

yang menjelaskan mengenai rencana

permodalan, rencana kegiatan

usaha, serta rencana bidang

organisasi dan sumber daya manusia

7. Administrasi pembukuan untuk

simpan pinjam pada USPPS Koperasi

yang dikelola secara khusus dan

terpisah dari pembukuan

koperasinya

8.

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

1. Pendaftaran

2.



4.

5.

6.

7.

8.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PERIZINAN

USAHA SIMPAN PINJAM

KOPERASI

Selama badan

hukum Koperasi

berdiri dan

menjalankan

kegiatan usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Memiliki Dewan Pengawas Syariah

dengan rekomendasi DSN-MUI atau

MUI Provinsi/Kabupaten/Kota

setempat atau memiliki sertifikat

pendidikan dan pelatihan DPS dari

DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS

Koperasi


(KTP)

Memiliki Izin Usaha dan telah

melaksanakan kegiatan simpan

pinjam paling sedikit 2 (Dua) tahun

KSPPS dan USPPS wajib memiliki

Dewan Pengawas Syariah yang telah

bersertifikat pendidikan dan

pelatihan DPS dari DSN-MUI


Instansi Teknis

10.

mempunyai predikat kesehatan

paling rendah "cukup sehat" pada 1

(satu) tahun terakhir

mempunyai anggota paling sedikit

20 (Dua Puluh) orang di daerah yang

akan dibuka jaringan pelayanannya

memiliki modal kerja untuk Kantor

Cabang minimal sebesar Rp

15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah)

3 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. Pendaftaran

2.



4.

5.

6.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PERIZINAN

USAHA SIMPAN PINJAM

KOPERASIKantor Cabang telah melaksanakan

kegiatan usaha simpan pinjam paling

sedikit 6 (enam) bulan

memiliki laporan keuangan koperasi

yang bersangkutan dalam 2 (dua)

tahun terakhir

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama badan

hukum Koperasi

berdiri dan

menjalankan

kegiatan usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

memiliki persetujuan pembukaan

Kantor Cabang dari Bupati/Walikota

setempat (terkait pembinaan dan

pengawasan cabang)

memiliki rencana kerja Kantor

Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun

memiliki daftar nama dan riwayat

hidup calon pimpinan dan daftar

nama calon karyawan Kantor

Cabang, dan

calon kepala cabang wajib memiliki

sertifikat kompetensi


Instansi Teknis

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


(KTP)

memiliki Izin Operasional

pembukaan Kantor Cabang

mempunyai anggota paling sedikit

20 (Dua Puluh) orang di daerah yang

akan dibuka jaringan pelayanannya

4

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Pendaftaran

2.



4.

5.

6.

7. nama calon kepala Kantor Kas

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PERIZINAN

USAHA SIMPAN PINJAM

KOPERASIKantor Cabang telah melaksanakan

kegiatan usaha simpan pinjam paling

sedikit 6 (enam) bulan

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


(KTP)

memiliki Izin Operasional

pembukaan Kantor Cabang

jumlah anggota Kantor Kas yang

akan dibuka paling sedikit 20 (dua

puluh) orang, dan


Instansi Teknis

5 IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama badan

hukum Koperasi

berdiri dan

menjalankan

kegiatan usaha

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

memiliki laporan keuangan Kantor

Cabang yang bersangkutan dalam 1

(satu) tahun terakhir

memiliki persetujuan pembukaan

Kantor Cabang Pembantu dari

Bupati/Walikota setempat jika tidak

memiliki Kantor Cabang pada

Kabupaten/Kota setempat

memiliki rencana kerja Kantor

Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun

memiliki daftar nama dan riwayat

hidup calon pimpinan dan daftar

nama calon karyawan Kantor Cabang

Pembantu, dan

calon kepala cabang pembantu wajib

memiliki sertifikat kompetensi

1 5 7 8 94 6





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

2 3

8.

1. Pendaftaran

2. Fotocopy KTP pemohon

3. Fotocopy NPWP

4. SPPL


Instansi Teknis

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

6 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya sesuai

dengan ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

- 1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK BAGI

USAHA MIKRO DAN KECIL

D.

1 5 7 8 9

1

A.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Fatwa waris/akta waris dari notaris

10. Pernyataan untuk :

a. Mematuhi ketentuan dalam KRK

11.

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN

GEDUNG DAN SERTIFIKAT

LAIK FUNGSI BANGUNAN

GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 1 Lantai

Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

pemohon atau KITAS untuk

pemohon (WNA)

Surat kuasa dari pemilik bangunan

gedung bila pemohon bukan pemilik

bangunan gedung

Surat pernyataan bahwa tanah tidak

dalam status sengketa

Persetujuan membangun dari bank

dalam hal tanah sedang diagunkan

baik tanah

b. Menggunakan pelaksana

konstruksi

c. Menggunakan pengawas /

manajemen konstruksi bersertifikat

Persyaratan Teknis

DASAR HUKUM Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat perjanjian pemanfaatan atau

penggunaan tanah antara pemilik

bangunan

Scan Keterangan rencana

Kabupaten/Kota (KRK)

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

Data perencana konstruksi dan

sertifikat keahlian

(2) Dalam hal jangka

waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen

IMB dilaksanakan paling

lama 30 (tiga puluh) hari

setelah diterbitkannya

IMB

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan

sejak diterbitkannya

IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

Persetujuan Letak Tepat (Jika

Diperlukan)

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka

waktu 12 (dua belas)

bulan berakhir sejak

(2) Pelaku usaha

menyampaikan

kelengkapan pemenuhan

komitmen IMB melalui

SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan

penyelesaian dokumen

Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

12.

c. Luas Tanah

13. Gambar situasi dan rencana tapak

14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak

17. Gambar detail aristektur

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Gambar sistem sanitasi limbah cair

Data kondisi tanah berbentuk

gambar dilengkapi informasi dalam

format PDF (satu dokumen):

a. Gambar peta lokasi secara

sederhana

b. Batas - batas tanah yang dikuasai

secara sederhana

d. Uraian data bangunan gedung

eksisting dalam hal terdapat

bangunan pada area/persil secara

sederhana

e. kontur tanah (bila kemiringan

tanah lebih dari 30%)

Gambar denah yang dilengkapi

dengan perletakan tangki septik

Gambar rencana rangka atap,

penutup termasuk detailnya

Gambar sistem sanitasi sistem air

bersih

Gambar rencana pondasi termasuk

detailnya

Gambar rencana kolom termasuk

detailnya

Gambar rencana balok termasuk

detailnya


diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


kotor

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

25.

26.

27.

B.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.




DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





bangunan





bangunan gedung



pemohon (WNA)



baik tanah



Gambar sistem sanitasi limbah padat

Gambar sistem pengelolaan air

hujan dalam tapak (resapan,

penampung, detensi)

Gambar sistem drainase dalam tapak

IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 2 Lantai


sertifikat keahlian

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


konstruksi

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

11.

12.


sederhana

c. Luas Tanah


14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.

19.

20.

21.

22.

23.


Persyaratan Teknis







sederhana





Gambar rencana plat lantai

termasuk detailnya

Gambar rencana tangga termasuk

detailnya


detailnya


secara sederhana

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


detailnya


detailnya


Diperlukan)

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

24.

25.


27.

28.

29.

C.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.


9.


IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Tidak Sederhana

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku



penampung, detensi)


Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis


bersih


kotor


Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



bangunan

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang




sertifikat keahlian

Surat Pernyataan bahwa tanah tidak


(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


11. Persetujuan Letak Tepat (Jika

Diperlukan)

12.


sederhana

c. Luas Tanah


14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.

19. Perhitungan struktur

20.

21.

22.


konstruksi







secara sederhana




sederhana



Spesifikasi umum dan khusus

arsitektur

Persyaratan Teknis


detailnya


detailnya


detailnya

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

23.

24.

25.

26. Hasil penyelidikan tanah

27.

28.

29.

30.


32.

33.

34.

35.

36.

37.

Gambar sistem proteksi kebakaran

yang disesuaikan dengan ringkat

resiko kebakaran



Gambar sistem penghawaan /

ventilasi alami dan buatan




termasuk detailnya


detailnya

Dokumen spesifikasi umum dan

khusus struktur (beserta model atau

hasil tes jika ada)

Gambar rencana basement dan

detailnya (apabila rencana struktur

memiliki basement )


bersih


kotor



penampung, detensi)

Gambar jaringan listrik yang paling

sedikit menunjukkan sumber listrik,

panel listrik, instalasi/jaringan, titik

lampu, sakelar, dan stop kontak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

38.

39.

40.

41.

42.

43.

D.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang



bangunan

Spesifikasi umum dan khusus utilitas

bangunan gedung

Perhitungan utilitas yang terdiri dari

perhitungan kebutuhan air bersih,

kebutuhan listrik, penampungan dan

pengelolaan limbah cair dan padat,

beban kelola air hujan

Dokumen perhitungan tingkat

kebisingan dan/atau getaran (jika

ada)

Gambar sistem transportasi vertikal

dan/atau horizontal

Gambar sistem penangkal/proteksi

petir


IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Dokumen Rencana Teknis berdasarkan Desain Prototipe yang disediakan Pemda

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar



Gambar sistem komunikasi internal

dan eksternal


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

7.

8.


10.

11.


sederhana

c. Luas Tanah


13.

14. Gambar Potongan

15. Gambar Tampak


17.

18.

19.

20.




sederhana




detailnya


detailnya


detailnya



2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


secara sederhana


Diperlukan)

Persyaratan Teknis

SECARA ELEKTRONIK



baik tanah




Surat pernyataan untuk mengikuti

ketentuan dalam KRK

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

21.

22.

23.

24.


26.

27.

28.



termasuk detailnya


detailnya


kotor




penampung, detensi)



bersih

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

E.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.


9.



IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Dokumen Rencana Teknis dibuat sendiri

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung

c. Menggunakan

pengawas/manajemen konstruksi

bersertifikat (apabila menggunakan





baik tanah




waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



bangunan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku


sertifikat keahlian (apabila

menggunakan desain prototipe dari

Pemda / digambar sendiri maka

dokumen ini tidak perlu dilengkapi)


konstruksi (apabila menggunakan

desain prototipe dari Pemda /

digambar sendiri maka dokumen ini

tidak perlu dilengkapi)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

11.

12.


sederhana

c. Luas Tanah


14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.

19.

20.

21.

22.

bersertifikat (apabila menggunakan

desain prototipe dari Pemda /

digambar sendiri maka dokumen ini

tidak perlu dilengkapi)


Diperlukan)

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


detailnya


secara sederhana

Persyaratan Teknis







sederhana




detailnya


detailnya




bersih

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

23.


25.

26.

27.

F.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



penampung, detensi)



bangunan



bersih


kotor




sertifikat keahlian

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum 1 s.d 8 Lantai

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung





baik tanah

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


11.

12.

13.


sederhana

c. Luas Tanah


15.

16. Gambar Potongan

17. Gambar Tampak


19.


21.

22.


Diperlukan)

Analisis Dampak Lalu Lintas

(ANDALALIN)


secara sederhana


arsitektur







sederhana




detailnya


detailnya


konstruksi



(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

Persyaratan Teknis

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

23.

24.

25.

26.


28.

29.

30.

31.


33.

34.

35.

36.

37.



hasil tes jika ada)


termasuk detailnya


detailnya



memiliki basement )


bersih


kotor




penampung, detensi)








detailnya


detailnya



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50. Rekomendasi peil banjir

Surat Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah (SIPPT)



Ketentuan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP)

Ketentuan Keselamatan Operasi Surat pernyataan pengelolaan

lingkungan hidup (SPPL)


resiko kebakaran


dan/atau horizontal

Gambar sistem sanitasi

persampahan

Dokumen lingkungan sesuai

peraturan perundangan (AMDAL,

UKL/UPL, SPPL) Jika diminta


dan eksternal


petir


bangunan gedung








ada)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

51. Surat kerukunan umat beragama

(SKUB) untuk fungsi keagamaan dan

surat keterangan dari kantor

wilayah kementerian agama untuk

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

G.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.




11.

12.

13.



baik tanah


konstruksi



Persyaratan Teknis

IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum > 8 Lantai Bertahap (IMB Pondasi dan IMB Keseluruhan)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung



Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



bangunan




Diperlukan)


(ANDALALIN)



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis


sertifikat keahlian

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


sederhana

c. Luas Tanah


15.

16. Gambar Potongan

17. Gambar Tampak


19.


21.

22.

23.

24.

25.

26.


28.


detailnya


detailnya


arsitektur


secara sederhana


termasuk detailnya


detailnya




detailnya








sederhana



(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

29.

30.

31.


33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.


dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


bangunan gedung


kotor



hasil tes jika ada)



memiliki basement )


bersih




penampung, detensi)







resiko kebakaran



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.


51.

H.

1. Pendaftaran

2.

3.


Penerbangan (KKOP)


1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

Surat kerukunan umat beragama




Surat pernyataan pengelolaan


bangunan gedung

IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum > 8 Lantai Keseluruhan

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG




pemohon (WNA)



bangunan gedung


Tanah (SIPPT)








ada)

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB


persampahan




1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

4.

5.

6.

7.

8.




11.

12.

13.


sederhana

c. Luas Tanah


Diperlukan)


(ANDALALIN)



bangunan




konstruksi



Persyaratan Teknis








sertifikat keahlian


secara sederhana

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

dinyatakan tidak

berlaku


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





baik tanah

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


15.

16. Gambar Potongan

17. Gambar Tampak


19.


21.

22.

23.

24.

25.

26.


28.

29.

30.

31.


sederhana




arsitektur


detailnya


detailnya




termasuk detailnya


detailnya



hasil tes jika ada)



memiliki basement )


detailnya


bersih


kotor

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.



penampung, detensi)








resiko kebakaran





dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


bangunan gedung








kotor

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

45.

46.

47.

48.

49.


51.

I.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.


persampahan


Diperlukan)

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan


ada)





Penerbangan (KKOP)




Tanah (SIPPT)




wilayah kementerian agama untuk IMB - Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Sederhana (luasan s.d 500 m2, Teknologi Sederhana)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)


ketentuan dalam KRK


sertifikat keahlian

Persyaratan Teknis

Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi

Bangunan Gedung dari Pengkaji

Teknis


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

8.

9.

10.

11.

12. Hasil pengujian material (bila ada)

13.

14.

J.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



Laporan pengawasan selama

konstruksi (bila ada)

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

Laporan hasil perbaikan dan/atau

penggantian peralatan dan

perlengkapan Bangunan Gedung bila

ada perbaikan.

Manual pengoperasian,

pemeliharaan dan perawatan

Bangunan Gedung serta peralatan

dan perlengkapan Bangunan Gedung

(bila ada)

IMB Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Tidak Sederhana (luasan > 500 m2, Teknologi Tidak Sederhana)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Teknis

Gambar terbangun (as built

drawings )

Laporan pemeriksaan berkala

Bangunan Gedung

Laporan pengetesan dan pengujian

(testing and commissioning )

peralatan dan perlengkapan

Bangunan Gedung dalam proses

pemeliharaan dan perawatan;

dan/atau

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan





pemohon (WNA)


ketentuan dalam KRK


sertifikat keahlian

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.

9.

10.

11.


13.

14.

K.

1. Pendaftaran

2.

3.



Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

IMB - Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) 1 s.d 8 Lantai

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



pemohon (WNA)



(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak


Diperlukan)

Persyaratan Teknis



Teknis


drawings )


Bangunan Gedung






dan/atauLaporan hasil perbaikan dan/atau



ada perbaikan.





(bila ada)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


14.

15.









ada perbaikan.





(bila ada)

IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak


sertifikat keahlian

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


(ANDALALIN)



ketentuan dalam KRK

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

Persyaratan Teknis



Teknis


drawings )


Bangunan Gedung

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali




Diperlukan)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

L.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bangunan Gedung

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar




(ANDALALIN)



pemohon (WNA)


ketentuan dalam KRK


drawings )


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

IMB - Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) > 8 Lantai

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK


sertifikat keahlian


Diperlukan)

Persyaratan Teknis



Teknis









ada perbaikan.


1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


14.

15.

M.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.




10.



bangunan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


sertifikat keahlian



(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling






konstruksi

IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofiting, Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) 1 Lantai


Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung





(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali





(bila ada)

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

11.

12.


sederhana

c. Luas Tanah


14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.

19.

20.

21.

22.


Diperlukan)


secara sederhana


detailnya


detailnya


detailnya










penampung, detensi)

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB




sederhana


baik tanah

Persyaratan Teknis

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

23.

24.

- Sumber listrik

- Panel listrik

- Instalasi/jaringan listrik

- Titik lampu

- Sakelar

- Stop kontak

25.

a.kajian eksisting arsitektur

b.kajian eksisting struktur

c.kajian eksisting utilitas


sedikit menunjukkan:

Kajian eksisting bangunan gedung

oleh perencana konstruksi

berdasarkan kondisi eksisting

bangunan, riwayat pemeliharaan

dan perawatan bangunan gedung


1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

N.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.




11.

12.



bangunan




sertifikat keahlian

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


Diperlukan)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

IMB - Untuk, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofiting, Mengubah, Memperluas, Mengurangi Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) 2 Lantai

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung





baik tanah


konstruksi



Persyaratan Teknis

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis





waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


sederhana

c. Luas Tanah


14.

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


27.


detailnya


detailnya


detailnya


secara sederhana




sederhana






termasuk detailnya


detailnya


bersih


kotor


(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

28.

29.

30.

- Sumber listrik

- Panel listrik

- Instalasi/jaringan listrik

- Titik lampu

- Sakelar

- Stop kontak

31




O.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu




sedikit menunjukkan:

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan Surat perjanjian pemanfaatan atau


(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis



penampung, detensi)


Kajian eksisting bangunan gedung





IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofiting, Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) Tidak Sederhana (luasan > 500 m2, > 2

Lantai, Teknologi Tidak Sederhana)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN





pemohon (WNA)



bangunan gedung

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.




11.

12.


sederhana

c. Luas Tanah


14.

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


bangunan


sertifikat keahlian


Diperlukan)


secara sederhana




konstruksi



Persyaratan Teknis







sederhana


GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



baik tanah




waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

15. Gambar Potongan

16. Gambar Tampak


18.


20.

21.

22.

23.

24.

25.


27.

28.

29.

30.


32.

33.


detailnya


kotor


arsitektur


detailnya


detailnya


detailnya




termasuk detailnya



hasil tes jika ada)



memiliki basement )


bersih




1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.


dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


bangunan gedung








resiko kebakaran




persampahan



ada)


penampung, detensi)








1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

46.

47.

48.


50.

51.




P.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofiting, Revitalisasi) Untuk kepentingan umum 1 s.d. 8 Lantai

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Surat pernyataan pengelolaan



Tanah (SIPPT)


Penerbangan (KKOP)







wilayah kementerian agama untuk Kajian eksisting bangunan gedung







pemohon (WNA)



bangunan gedung





bangunan


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.




11.

12.

13.


sederhana

c. Luas Tanah


15.

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK


secara sederhana




sertifikat keahlian


Diperlukan)


(ANDALALIN)

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang



baik tanah


konstruksi



Persyaratan Teknis







sederhana



Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

16. Gambar Potongan

17. Gambar Tampak


19.


21.

22.

23.

24.

25.

26.


28.

29.

30.

31.


33.

34.


termasuk detailnya


detailnya


arsitektur


detailnya


detailnya


detailnya





hasil tes jika ada)



memiliki basement )


bersih



kotor



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.



resiko kebakaran




dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


penampung, detensi)







bangunan gedung








ada)


persampahan



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

47.

48.

49.


51.

52.




Q.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5. Surat perjanjian pemanfaatan atau


bangunan

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN



pemohon (WNA)



bangunan gedung




waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak




Penerbangan (KKOP)




Tanah (SIPPT)









IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofiting, Revitalisasi) Untuk kepentingan umum > 8 Lantai

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.




11.

12.

13.


sederhana

c. Luas Tanah


15.




sertifikat keahlian

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang




Diperlukan)


(ANDALALIN)


secara sederhana

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



baik tanah


konstruksi

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan



Persyaratan Teknis







sederhana

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

16. Gambar Potongan

17. Gambar Tampak


19.


21.

22.

23.

24.

25.

26.


28.

29.

30.

31.


33.

34.


termasuk detailnya


detailnya


kotor


detailnya


detailnya


detailnya





hasil tes jika ada)



memiliki basement )


bersih





arsitektur

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.








resiko kebakaran




dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


bangunan gedung








ada)


penampung, detensi)


persampahan



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

47.

48.

49.


51.

52.







Penerbangan (KKOP)




Tanah (SIPPT)









1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

R.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.




11.

12.

13.


Diperlukan)


(ANDALALIN)

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


sertifikat keahlian


konstruksi

Persyaratan Teknis

Masterplan atau Siteplan yang telah

disahkan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS



bangunan



PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung





baik tanah

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

IMB - Kolektif Pembangunan Perumahan Induk

DASAR HUKUM



1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

14.


sederhana

c. Luas Tanah


16.

17. Gambar Potongan

18. Gambar Tampak


20.


22.

23.

24.

25.

26.

27.


arsitektur




termasuk detailnya




detailnya

disahkan


detailnya


detailnya


detailnya





secara sederhana




sederhana

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


29.

30.

31.

32.


34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.



hasil tes jika ada)



memiliki basement )




penampung, detensi)


bersih


dan eksternal


kotor








resiko kebakaran




dan/atau horizontal


petir

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


52.





Penerbangan (KKOP)




Tanah (SIPPT)





petir


bangunan gedung








ada)


persampahan

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

S.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar


Diperlukan)


(ANDALALIN)

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

(3) Dalam hal IMB

memerlukan


Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

Hidup, Jangka waktu

pemenuhan komitmen



setelah pemenuhan

(2) Pelaku usaha

menyampaikan



SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah

diterbitkannya IMB



pemohon (WNA)



bangunan gedung

Persyaratan Teknis

Gambar Site Plan yang telah ditandai

nama, alamat dan batas - batas

bangunan gedung yang akan dipecah

IMB nya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(1) Jangka waktu

pemenuhan komitmen




IMB

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang


waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan


disahkan

IMB - Kolektif Pembangunan Perumahan Pemecahan IMB Induk

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

T.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.





baik tanah



diterbitkannya IMB setelah pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup

IMB – Prasarana

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



pemohon (WNA)



bangunan gedung

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Kabupaten Sintang

Nomor 106 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Di Kabupaten

Sintang



bangunan (2) Dalam hal jangka

waktu 12 (Dua

Belas) bulan tidak

mencukupi,

pemohon dapat

mengajukan

perpanjangan masa

berlaku IMB hingga

genap 24 (dua puluh

empat) bulan

(2) Pelaku usaha

menyampaikan

kelengkapan

pemenuhan

komitmen IMB

melalui SIMBG

paling lama 5 (lima)

hari setelah

diterbitkannya IMB




sertifikat keahlian

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(3) Pengajuan

perpanjangan masa

(3) Dalam hal IMB

memerlukan

(1) Dalam waktu 12

(dua belas) bulan


IMB tidak ada

kegiatan

pembangunan,

maka IMB

dinyatakan tidak

berlaku

(1) Jangka waktu

pemenuhan

komitmen IMB

dilaksanakan paling

lama 30 (tiga puluh)

hari setelah

diterbitkannya IMB

Fatwa waris/akta waris dari notaris

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


konstruksi

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

11.

12.

13.


sederhana

c. Luas Tanah

14.


16.

17. Gambar Potongan

18. Gambar Tampak


20.


22. Gambar rencana pondasi termasuk

detailnya









sederhana


arsitektur


Diperlukan)


(ANDALALIN)

(4) Permohonan

perpanjangan masa

berlaku IMB hanya

dapat dilakukan 1

(satu) kali


secara sederhana

perpanjangan masa

berlaku IMB

dilakukan paling

lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

sebelum jangka



diterbitkannya IMB

memerlukan

penyelesaian

dokumen Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup,

Jangka waktu

pemenuhan

komitmen IMB

dilaksanakan paling

lama 30 (tiga puluh)

hari setelah

pemenuhan

komitmen Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup

konstruksi



Persyaratan Teknis


disahkan

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

23.

24.

25.

26.

27.


29.

30.

31.

32.


34.

35.

36.

37.


detailnya


detailnya


detailnya



hasil tes jika ada)



memiliki basement )


kotor




termasuk detailnya


bersih




penampung, detensi)






1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.



ada)


persampahan


Penerbangan (KKOP)




Tanah (SIPPT)



resiko kebakaran




dan/atau horizontal


dan eksternal


petir


bangunan gedung









1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


52. Surat kerukunan umat beragama




1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

2

A.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persyaratan Teknis

Laporan Pemeriksaan Kelaikan

Fungsi Bangunan Gedung berupa:

- Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan

Fungsi dari Pemda

- Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi

Bangunan Gedung dari Pemda

SK IMB terakhir beserta lampiran

rencana teknis bangunan gedungnya


drawings ) yang dibuat secara

sederhana dengan informasi

lengkap. (apabila ada perbedaan

antara bangunan yang sudah

terbangun dengan SK IMB)

Hasil dokumentasi setiap tahapan

pelaksanaan konstruksi bangunan

gedung yang dibuat oleh pemilik

bangunan gedung

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

SLF untuk Bangunan Gedung baru rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 1 atau 2 lantai yang pengawasannya dilakukan oleh Pemilik BG

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Identitas Penduduk (KTP/KITAS)

Pemilik Bangunan Gedung


gedung bila pemohon bukan Pemilik

Bangunan Gedung

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam

puluh) hari kalender

sebelum masa

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir

(2) Jika 2 (dua) lantai

berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun

(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

B.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


10.


berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun

(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

SLF untuk Bangunan Gedung baru berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 1 atau 2 lantai yang pengawasannya menggunakan Penyedia Jasa





Bangunan Gedung

Persyaratan Teknis




Fungsi dari Pemda








lengkap. (apabila ada perbedaan

antara bangunan yang sudah

terbangun dengan SK IMB)

Dokumen ikatan kerja dengan

penyedia jasa pengawasan

konstruksi

Hasil pengetesan dan pengujian



Bangunan Gedung (bila ada)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir


konstruksi

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

11.

12.

C.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

- Rencana teknis arsitektur

Bangunan Gedung

(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

(4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF

- Rencana teknis struktur Bangunan

Gedung

- Rencana teknis utilitas Bangunan

Gedung

Persyaratan Teknis




Fungsi dari Pemda




rencana teknis bangunan

gedungnya, antara lain:


drawings )







(bila ada)

Rekomendasi teknis dari perangkat

daerah terkait (bila ada)

SLF untuk Bangunan Gedung baru tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus yang pengawasannya dilakukan oleh satu Penyedia Jasa

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





Bangunan Gedung

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

8.

9. Hasil pengujian material

10.

11.

12.

D.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

SLF untuk Bangunan Gedung baru tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus yang pengawasannya dilakukan oleh lebih dari satu penyedia jasa secara bertahap

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





Bangunan Gedung

Persyaratan Teknis




Fungsi dari Pemda






berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir


konstruksi




Bangunan Gedung






daerah terkait


konstruksi

(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.


10.

11.

12.


Gedung


Gedung


drawings )


Bangunan Gedung (4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir



konstruksi


konstruksi




Bangunan Gedung






daerah terkait

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

E.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Fungsi dari Pemda

(4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing ) berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan memiliki IMB

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



Bangunan Gedung

Surat perjanjian penggunaan

Bangunan Gedung apabila Pengguna

bukan merupakan Pemilik Bangunan

Gedung

Persyaratan Teknis







Dokumen rencana teknis bangunan

gedung dalam lampiran IMB terakhir

apabila tidak ada perubahan dalam

pelaksanaan konstruksi/Gambar

terbangun (as built drawings ) yang

dibuat secara sederhana dengan

informasi lengkap apabila ada

perubahan dalam pelaksanaan

konstruksi.

Dokumen pemeliharaan dan

perawatan Bangunan Gedung, yang

dapat meliputi: (bila ada)

- Laporan sederhana pemeriksaan

berkala Bangunan Gedung;



(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap(2) Jika 2 (dua) lantai

berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan Perda

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

F.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

(3) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

(4) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

- Bangunan Gedung bila ada

perbaikan.



Teknis

SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) berupa bangunan gedung tidak sederhana, Bangunan Gedung khusus, Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal, dan rumah tinggal deret yang pengkajian

teknisnya menggunakan penyedia jasa dan sudah memiliki IMB

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





Bangunan Gedung




Gedung


Fungsi dari Pengkaji Teknis



berkala Bangunan Gedung;

- Laporan pengetesan dan pengujian

(testing and commissioning)




dan/atau

- Laporan sederhana hasil perbaikan

dan/atau penggantian peralatan dan

perlengkapan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan Perda

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu


berlaku untuk

jangka waktu 20

(dua puluh) tahun


Fungsi Bangunan Gedung berupa :

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Persyaratan Teknis

(1) selama

bangunan gedung

tidak mengalami

perubahan IMB

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

7.

8.

9.


11.

12.

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa


Pengkaji Teknis




- Laporan pemeriksaan berkala

Bangunan Gedung;




Bangunan Gedung






dan/atau

- Laporan hasil perbaikan dan/atau


perlengkapan Bangunan





(bila ada)




Gedung


Gedung


drawings )

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

G.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(1) SLF bangunan

gedung rumah

tinggal tidak

sederhana dengan

ketinggian lebih dari

1 (satu) lantai,

bangunan gedung

lainnya pada

umumnya, dan

bangunan gedung

untuk kepentingan

umum berlaku

untuk jangka waktu

5 (lima) tahun

(2) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

(3) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir

Surat Keterangan Rencana Kota

(KRK)








Bangunan Gedung;


Fungsi dari Pemda




(testing and commissioning)




dan/atau

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan Perda

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu

SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing ) berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan tidak memilik IMB

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





Bangunan Gedung




Gedung

Persyaratan Teknis



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

H.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

(1) SLF bangunan

gedung rumah

tinggal tidak

sederhana dengan

ketinggian lebih dari

1 (satu) lantai,

bangunan gedung

lainnya pada

umumnya, dan

bangunan gedung

untuk kepentingan

umum berlaku

untuk jangka waktu

5 (lima) tahun

(2) SLF bangunan

gedung yang telah

habis masa

berlakunya harus

diperpanjang

(3) Pengurusan

perpanjangan SLF

bangunan gedung

dilakukan paling

lambat 60 (enam


sebelum masa

berlaku SLF




SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing ) berupa bangunan gedung tidak sederhana, Bangunan Gedung khusus, Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian

teknisnya menggunakan Penyedia Jasa dan tidak memiliki IMBDASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK





Bangunan Gedung




Gedung

Persyaratan Teknis


Fungsi dari Pengkaji Teknis



Teknis

Surat Keterangan Rencana Kota

(KRK)

dan/atau

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan Perda

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu


Bangunan Gedung;


Pengkaji Teknis




Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS



1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6


10.

11.

I.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

5.







dan/atau




Bangunan Prasarana Baru

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2018

TENTANG


MENDIRIKAN BANGUNAN



GEDUNG MELALUI

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK



Bangunan Gedung

Selama Bangunan

Masih Berdiri

OSS akan

menerbitkan SLF

paling lama 3 hari

setelah pemerintah

daerah menyatakan

bahwa persyaratan

telah lengkap

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

berlaku SLF

bangunan gedung

berakhir




Gedung

Persyaratan Teknis




Fungsi dari Pengawas Konstruksi





(bila ada)



Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Berdasarkan Perda

Kabupaten Sintang

No.8 Tahun 2017

tentang Perubahan

atas Perda Kab.

Sintang No. 6 Tahun

2012 tentang

Retribusi Perizinan

Tertentu

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

6.

7.

8.

9.


11.

12.

13.

1. Pendaftaran

2.

3.


Bangunan Gedung dari Pengawas

Konstruksi

Dokumen IMB terakhir beserta

lampiran rencana teknis bangunan

prasarana


drawings )



konstruksi


konstruksi




bangunan prasarana



bangunan prasarana serta peralatan

dan perlengkapan bangunan

prasarana


daerah terkait

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat Permohonan dan Formulir IUJK

kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sintang bermeterai

Rp. 6.000,-

3 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada BiayaDASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/PRT/M/2019

TENTANG PEDOMAN

PELAYANAN PERIZINAN Fotokopi Nomor Induk Berusaha

(NIB)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN



KETERANGANINSTANSI

10

MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6

4. Fotokopi Izin Lokasi dari OSS

5.

6.

7.

8. Stopmap warna Kuning


9.

10.

11.

12.

13. Company Profile

14.

15.

Fotokopi Akta Pendirian Badan

Usaha

Rekaman kartu Penanggung Jawab

Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang

dilengkapi Surat Pernyataan

Pengikatan diri Tenaga Ahli atau

Terampil dengan Penanggung Jawab

Utama Badan Usaha (PJU-BU)

Melampirkan Fotokopi Sertifikat dan

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan


Instansi Teknis

Fotokopi Sertifikat badan usaha

(SBU) / BUJK

Rekaman Penanggung Jawab Teknik

Badan Usaha (PJT-BU)

PELAYANAN PERIZINAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

NASIONAL

Pakta Integritas tentang kebenaran

dan keabsahan dokumen yang

disampaikan ditandatangi oleh

pimpinan/pemilik perusahaan diatas

materai Rp 6.000,-

(NIB)

Fotokopi IUJK yang belum berlaku

efektif dari OSS

Melampirkan IUJK asli bagi yang

perpanjangan

E.

1 5 7 8 9

1

A.

1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP

d. Pengelolaan Goa 5. Fotokopi Izin lokasi

e. Wisata Agro 6. Fotokopi Izin Usaha

7.

8. Stopmap Warna Biru

9.

10.

11.

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata

a. Pengelolaan Museum selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

b.

c. Pengelolaan

Pemandian Air Panas

Alami

- Izin Lokasi hanya untuk

yang belum RDTR yang

sudah sesuai tidak perlu

Izin Lokasi

f. - Pengelolaan

Permukiman

dan/atau Lingkungan

Adat

- Pengelolaan Objek

Ziarah

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis


KETERANGAN

Tidak Ada

Biaya

- Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dapat diganti dengan bukti

perjanjian sewa menyewa

bangunan/kantor/ruangan dan/atau

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Fotokopi izin teknis dan Dokumen

Lingkungan (UKL-UPL/Amdal/SPPL)

Fotokopi Akta pendirian Badan

Usaha

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


Instansi Teknis


DASAR HUKUM


KOMITMEN


INSTANSI MASA BERLAKU


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

Pengelolaan

Peninggalan Sejarah

dan Purbakala

2 3 4 6 10

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA


Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Fotokopi Bukti Hak Pengelolaan

Pariwisata (Dalam Kawasan)

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

B.

a. Kawasan Pariwisata 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP

5. Fotokopi Izin lokasi


7.


9.

10.

11.

C.

1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

c. 4. Fotokopi NPWP


d. 6. Fotokopi Izin Usaha

7.

e.


9.

10.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


Instansi Teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10


dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF)DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA




Usaha

a. Angkutan Jalan

Wisata


Usaha

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknisAngkutan Laut Wisata

Dalam Negeri

Angkutan Laut

Internasional Wisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Fotokopi Bukti Hak Pengelolaan

Pariwisata (Dalam Kawasan)


Instansi Teknis



Angkutan Wisata di

Sungai dan Danau


dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF)b. Angkutan Wisata

dengan Kereta Api

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

D.

a. 1. Pendaftaran

2.

b.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP



7.


9.

10.

E.

a. - Restoran 1. Pendaftaran

- Rumah Makan 2.

b. Jasa Boga

c. 3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP

d. Bar/Pub 5. Fotokopi Izin lokasi

Instansi TeknisINDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata

Agen Perjalanan

Wisata

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Biro Perjalanan

Wisata

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

BiayaIzin Mendirikan Bangunan (IMB)








Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman


dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA


Usaha


Instansi Teknis

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Pusat Penjualan

Makanan

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

e. Kafe 6. Fotokopi Izin Usaha

7.


DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK



1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

9.

10. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

F.

a. Hotel 1. Pendaftaran

b. Pondok Wisata 2.

c. Bumi Perkemahan

d. 3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP

e. Vila 5. Fotokopi Izin lokasi

f. - Kondominium Hotel 6. Fotokopi Izin Usaha

- Apartemen Servis 7.

g. Rumah wisata

h. 8. Stopmap Warna Biru

9. Fotokopi Akta pendirian Badan

Usaha10.

11.

12.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

- Sertifikat Laik Sehat

untuk Kualitas Air jika

Hotel

- Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSSPersinggahan Karavan


jika Hotel itu terdapat

Restoran, Rumah

Makan, dan Cafe



Surat Keterangan Perkiraan

Kapasitas Penyediaan Akomodasi

- Jasa Manajemen

Hotel

- Hunian Wisata

Senior/Lanjut Usia

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar





Tidak Ada

Biaya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


Usaha


Instansi Teknis

Surat Keterangan Fasilitas yang

tersedia

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya


tidak digunakan untuk

Usaha Jasa Manajemen

Hotel


Instansi Teknis

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

G.

a. Sanggar Seni 1. Pendaftaran

b. 2.

c. - Galeri Seni

d. Rumah Bilyar 3. Fotokopi KTP

e. Lapangan Golf 4. Fotokopi NPWP

f. Gelanggang Bowling 5. Fotokopi Izin lokasi

g. Gelanggang Renang 6. Fotokopi Izin Usaha

h. 7.

i. Lapangan Tenis 8. Stopmap Warna Biru

k.

9.

l. Taman Bertema

m. Taman Rekreasi 10.

n. - Kelab Malam

- Diskotik

o. Karaoke

p. Arena permainan

q. Panti/Rumah Pijat

Tidak Ada

Biaya

Lapangan Sepak

Bola/Futsal









Usaha

- Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Jasa Impresariat

/Promotor


Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


Instansi Teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

- Gedung Pertunjukan

Seni

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

- Surat Terapis Pemijat

Terampil (STPT) khusus

Usaha Panti

Pijat/Rumah Pijat

Wisata Petualangan

Alam

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

H.

a. 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP



7.


9.

I.

a. 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP



7.


Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS



Instansi Teknis

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Penyelenggara

Pertemuan,

Perjalanan insentif,

Konferensi, dan

Pameran

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS






Fotokopi izin Lingkungan (UKL-

UPL/Amdal/SPPL)


Usaha

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar







UPL/Amdal/SPPL)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata

Jasa Informasi

Pariwisata

Tidak Ada

Biaya

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

9.

J.

a. 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP



7.


9.

K.

a. Jasa Pramuwisata 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

DASAR HUKUM

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


Usaha

10.



Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Jasa Konsultan

Pariwisata






selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis







UPL/Amdal/SPPL)


Instansi Teknis

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA


Usaha


Instansi Teknis

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10



7. Fotokopi izin Lingkungan (UKL-

UPL/Amdal/SPPL)


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10


9.

L.

a. Wisata Arung Jeram 1. Pendaftaran

b. Wisata Selam 2.

c. - Wisata Dayung

- Wisata Selancar

d. Wisata Memancing 3. Fotokopi KTP

e. Dermaga Wisata 4. Fotokopi NPWP



7.


9.

10.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


Usaha


Instansi Teknis


Usaha


Instansi Teknis

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

- Wisata Olahraga

Tirta

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA







UPL/Amdal/SPPL)



10.

1 5 7 8 9


KETERANGANNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN




PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

M.

a. SPA 1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi NPWP



7.


9.

10. Pertimbangan Teknis Kualitas Air

11.

12.







UPL/Amdal/SPPL)


Usaha

Pertimbangan Teknis Penggunaan

Alat Kesehatan


Instansi Teknis

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) SPA (Solus Per Aqua)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PARIWISATA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PARIWISATA

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

- Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

- Surat Terapis Pemijat

Terampil (STPT) khusus

Usaha Panti

Pijat/Rumah Pijat


Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


F.

1 5 7 8 9

1. IZIN USAHA PERKEBUNAN

A.

1. Pendaftaran

1. 2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

3.

4.

5.

2.


7.

8.

3.

9.

Jaminan pasokan bahan baku

dengan menggunakan format seperti

tercantum dalam lampiran IV dan

lampiran XII permentan Nomor 98

tahun 2013

Rencana kerja pembangunan kebun

dan unit pengelola hasil perkebunan

termasuk rencana fasilitasi

pembangunan kebun untuk

masyarakat sekitar

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN

MASA BERLAKU PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

10

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

4

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS paling lambat

2 (dua) bulan sejak Izin

Usaha

perkebunan yang

diterbitkan di awal

Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

98/Permentan/OT.14

0/9/2013 TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN

USAHA PERKEBUNAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

29/PERMENTAN/PP.2

10/2018 TENTANG

TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

DASAR HUKUM

2 3

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan yang terakhir

Rekomendasi sesuai dengan

perencanaan pembangunan

perkebunan Kabupaten/Kota dari

Bupati/Walikota untuk IUP yang

diterbitkan oleh Gubernur

Rekomendasi kesesuaian dengan


perkebunan provinsi dari Gubernur

untuk IUP yang diterbitkan oleh

Bupati/Walikota


Pertimbangan teknis ketersediaan

lahan dari Dinas yang membidangi

kehutanan, apabila areal berasal dari

kawasan hutan

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

10.

11.

4.

5.

12.

masyarakat sekitar

Izin lingkungan dari Gubernur atau

Bupati/Walikota sesuai kewenangan

Pernyataan kesanggupan

perusahaan :

a. Memiliki sumber daya manusia,

sarana, prasarana dan sistem untuk

melakukan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan (OPT)

b. Memiliki sumber daya manusia,


melakukan pembukaan lahan tanpa

bakar serta pengendalian kebakaran

c. Memfasilitasi pembangunan

kebun untuk masyarakat sekitar

sesuai pasal 15 yang dilengkapi

dengan rencana kerja dan rencana

pembiayaan

d. Melaksanakan kemitraan dengan

pekebun, karyawan, dan masyarakat

sekitar perkebunan

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

45 TAHUN 2019

TENTANG PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

DI BIDANG

PERTANIAN

Surat pernyataan dari pemohon

bahwa status perusahaan

perkebunan sebagai usaha mandiri

atau bagian dari kelompok (Group)

perusahaan perkebunan belum

menguasai lahan melebihi batas

paling luas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17 dengan

menggunakan format seperti

tercantum dalam lampiran XI

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

14

B.

1. Pendaftaran


3.

4.

5.

2.


7.

8.

3.

9.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

98/Permentan/OT.14

0/9/2013 TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN

USAHA PERKEBUNAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

29/PERMENTAN/PP.2

10/2018 TENTANG

TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan



Usaha

perkebunan yang

diterbitkan di awal

Rencana kerja pembangunan kebun

dan unit pengelola hasil perkebunan

termasuk rencana fasilitas

pembangunan kebun untuk

masyarakat sekitar



tercantum dalam lampiran XI

permentan nomor 98 tahun 2013


Instansi Teknis

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan yang terakhir










Bupati/Walikota

Pertimbangan teknis ketersediaan

lahan dari Dinas yang membidangi

kehutanan, apabila areal berasal dari

kawasan hutan


1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

10.

4.

11.

5.

12.

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

45 TAHUN 2019

TENTANG PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

DI BIDANG

PERTANIAN

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIANd. Melaksanakan kemitraan dengan

pekebun, karyawan, dan masyarakat

sekitar perkebunan

Surat pernyataan dari pemohon

bahwa situs perusahaan perkebunan

sebagai usaha mandiri atau bagian

dari kelompok (Group) perusahaan

perkebunan belum menguasai lahan

melebihi batas paling luas

sebagaimana dimaksud dalam pasal

17 dengan menggunakan format

seperti tercantum dalam lampiran XI

permentan 98 tahun 2013


Instansi Teknis

c. Memfasilitasi pembangunan

kebun untuk masyarakat sekitar

sesuai pasal 15 yang dilengkapi

dengan rencana kerja dan rencana

pembiayaan

Pernyataan kesanggupan

perusahaan :

a. Memiliki sumber daya manusia,


melakukan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan (OPT)

b. Memiliki sumber daya manusia,


melakukan pembukaan lahan tanpa

bakar serta pengendalian kebakaran

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3PERTANIAN

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

C.

1. Pendaftaran


3.

4.

5.

2.


7.

8.

3.

9.

10.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

98/Permentan/OT.14

0/9/2013 TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN

USAHA PERKEBUNAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

29/PERMENTAN/PP.2

10/2018 TENTANG

TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN

Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)

selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan



Usaha

perkebunan yang

diterbitkan di awal



Rencana kerja pembangunan usaha

industri pengolahan hasil

perkebunan


Pernyataan kesediaan untuk

melakukan kemitraan dengan

menggunakan format seperti

tercantum dalam lampiran XII


Akte pendirian dan perubahan

terakhir yang telah terdaftar di

kemenkumham










Bupati/Walikota

Jaminan pasokan bahan baku

dengan menggunakan format seperti

tercantum daam lampiran IV dan

lampiran XII pementan 98 tahun

2013

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

11.

4.

12.

13.

5.

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

45 TAHUN 2019

TENTANG PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

DI BIDANG

PERTANIAN

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI

PERTANIAN NOMOR

05 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERTANIAN


Instansi Teknis


dokumen pasokan bahan baku yang

diusahakan sendiri paling sedikit

20% (dua puluh perseratus) dari

kebutuhan total bahan baku

dokumen pasokan bahan baku di

luar 20% (dua puluh perseratus)

diusahakan sendiri (perjanjian

kemitraan)

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


KETERANGANINSTANSI



PEMENUHAN

KOMITMEN


DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

104 62 3

G.

1 5 7 8 9

1.

1 Pendaftaran

2 Nomor Induk Berusaha (NIB)

3

4

5 proposal rencana kegiatan usaha

6

7

8

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANAHAN


KETERANGAN

10


PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI


INSTANSI MASA BERLAKUNO


DASAR HUKUM


KOMITMEN

IZIN LOKASI

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

pernyataan dan permohonan

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Peta/Sketsa yang memuat koordinat

batas letak lokasi yang dimohon

surat pernyataan luas tanah yang

sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha

dan Pelaku Usaha lainnya yang

merupakan 1 (satu) grup


(ANDALALIN)


Instansi Teknis

3 (Tiga) Tahun

4 6

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

permohonan pemenuhan

Komitmen Izin Lokasi

paling lama 10 (sepuluh)

Hari sejak Lembaga OSS

menerbitkan Izin Lokasi

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

2 3

PERATURAN MENTERI

AGRARIA DAN TATA

RUANG / KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG IZIN LOKASI

DASAR HUKUM

H.

1 5 7 8 9

1. Pendaftaran

2.

3. Stopmap Warna Hijau

4.

5.

6.

7. Profil klinik

8.

9.

1. Pendaftaran

2. Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan

sertifikat laik fungsi3. Stopmap Warna Hijau

4.

5.

1

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS dengan jangka

waktu 1 (Satu) Bulan

IZIN OPERASIONAL KLINIK

5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang

dengan mengajukan

permohonan

perpanjangan 6

(enam) bulan

sebelum habis masa

berlaku izinnya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar


BIAYA

2 3

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan


waktu 3 (Tiga) Bulan


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat permohonan dan identitas

lengkap pemohon

Salinan/fotokopi pendirian badan

hukum atau badan usaha, kecuali

untuk kepemilikan perorangan

Salinan/fotokopi yang sah sertifikat

tanah, bukti kepemilikan lain yang

disahkan oleh notaris, atau bukti

surat kontrak minimal untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun

Notifikasi dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota

Sumber daya manusia, sarana

prasarana, dan peralatan sesuai



Instansi Teknis

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi

permohonan Izin Operasional untuk

pertama kali

Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan

misi, lingkup kegiatan, rencana

2 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Masa berlaku

selama 5 (Lima)

tahun dan dapat

diperpanjang 1

(satu) kali selama 1

(satu) tahun

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

DASAR HUKUM


DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN


1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Sertifikat akreditasi

15.

Dokumen administrasi dan

manajemen


Instansi Teknis

Gambar desain (blue print ) dan foto

bangunan serta sarana dan

prasarana pendukung

Dokumen pengelolaan lingkungan

berkelanjutan sesuai klasifikasi

Rumah Sakit

misi, lingkup kegiatan, rencana

strategi, dan struktur organisasi

Isian instrumenself assessment

sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang

meliputi pelayanan, sumber daya

manusia, peralatan, bangunan dan

prasarana

Daftar sediaan farmasi dan alat

kesehatan sesuai klasifikasi Rumah

Sakit

Surat keterangan atau sertifikat izin

kelayakan atau pemanfaatan dan

kalibrasi alat kesehatan

SEKTOR KESEHATAN

Daftar sumber daya manusia sesuai

klasifikasi Rumah Sakit

Daftar peralatan medis dan non

medis sesuai klasifikasi Rumah Sakit

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi Izin Lokasi sarana Apotik

4. Fotokopi SIUP sarana apotik

5. NPWP PSA dan APA

6. Stopmap warna hijau

7. Fotokopi Ijazah Apoteker

8.

9.

10. Fotokopi Ijazah AA/TTK

11.

12.

13.

14. Denah lokasi apotik

15. Denah ruangan apotik

16.

17. Rekomendasi dari IAI untuk APA

18.

19.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

paling lama 6 (enam)

bulan melalui sistem OSS

3

Akta perjanjian kerja sama antar APA

dan PSA

Surat izin atasan langsung (bagi PNS,

TNI dan karyawan instansi

pemerintah lainnya)

Surat pernyataan APA bahwa tidak

berkerja tetap pada perusahaan

Farmasi lain dan tidak menjadi APA

di apotek lain (Asli bermaterai)

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Fotokopi pemilik sarana apotik (PSA)

dan Apoteker penanggungjawab

apotek (APA)

STRA (Surat Tanda Registrasi

Apoteker)

Fotokopi SIPA Apoteker penanggung

jawab

Surat keterangan sehat apoteker

penanggungjawab

Fotokopi SIKTTK (Surat Izin Kerja

Tenaga Teknis Farmasi)

Surat keterangan sehat Tenaga

Teknis Farmasi

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

5 (Lima) TahunDASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN Persyaratan Teknis :

IZIN OPERASIONAL APOTEK

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

20.

21.

22. Daftar tenaga apotek

23.

24.

1. Pendaftaran

2.


4.

5.

6.

7. profil klinik

8.

9.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

di apotek lain (Asli bermaterai)

Surat pernyataan PSA tidak terlibat

pelanggaran dalam bidang obat

Daftar alat perlengkapan Apotek

(terperinci)

Fotokopi SPPL dari Dinas Lingkungan

Hidup

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


lengkap pemohon

Salinan/fotokopi pendirian badan



Salinan/fotokopi yang sah sertifikat





notifikasi dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota

sumber daya manusia, sarana




Instansi Teknis

4 IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM & KHUSUS

5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang

dengan mengajukan

permohonan

perpanjangan 6

(enam) bulan

sebelum habis masa

berlaku izinnya

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan


waktu 1 (Satu) Bulan


Instansi Teknis


DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

1. Pendaftaran


8. Denah lokasi tempat usaha

9. Denah ruangan

1. Pendaftaran

2.

3. Fotokopi KTP pemilik Sarana

4. Photo warna 4 x 6 cm 2 Lembar

5.

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

5 IZIN TOKO OBAT

5 (Lima) Tahun 1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

6. Fotokopi SIK TTK yang masih berlaku

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

paling lama 3 (tiga) bulan

melaui sistem OSS

Tidak Ada

Biaya

Pemenuhan Komitmen

paling lama 6 (enam)

bulan melalui sistem OSS

7. Surat pernyataan dari AA/TTK

bersedia menjadi penanggung jawab

teknik Farmasi pada toko obat

10. Fotokopi SPPL dari Dinas Lingkungan

Hidup


Instansi Teknis

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat permohonan ditujukan kepada

Bupati/Walikota .c.q. Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat keterangan atau izin usaha dari

instansi yang berwenang

6 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

5 (Lima) Tahun 7 Hari Kerja Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar


DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

2. Fotokopi Izin Lokasi Pedagang obat

eceran

3. Fotokopi SIUP pedagang obat eceran

5. Fotokopi Ijazah Asisten Apoteker

(AA) / tenaga Teknis Kefarmasian

(TTK)

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES


7.

8. Rancangan label pangan

9.

10.

11. Sketsa lokasi tempat usaha

12. cara produksi/ tahapan produksi

13.

14. Alur Produksi

15.

b. Nama dagang

c. Jenis Kemasan

e. Komposisi

f. Proses produksi

h. Informasi tentang kode produksi

j. Nama Pemilik

k. Nama Penanggung jawab

Fotokopi Sertifikat Penyuluhan

Keamanan bagi pemilik /

penanggung jawab PIRT

Rekomendasi kesehatan tempat

usaha

Surat Keterangan berbadan sehat

dari dokter Instansi Daerah

Memiliki Rekomendasi Pemeriksaan

Sarana Produksi PIRT

Surat Permohonan pengajuan P-IRT

dan Mengisi formulir permohonan

SPP-IRT :

a. Nama Jenis Pangan (sesuai dengan

jenis pangan IRT)

d. Berat bersih/isi bersih (g / mg / kg

/ atau L / ml / kl)

g. Informasi tentang masa simpan

(kadaluarsa)

i. Nama, alamat, kode Pos dan

nomor Telpon PIRT


1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

16.

17.

1. Pendaftaran

Jika dikuasakan

A. Jika Usaha Perorangan

4.

* Surat kuasa di atas kertas

bermaterai RP 6.000 dan KTP orang

yang diberi kuasa

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

paling lama 2 (dua)

tahun, Untuk pemenuhan

Komitmen Pelaku Usaha

menyampaikan dokumen

persyaratan melalui

sertifikasialkes.kemkes.go

.id yang terintegrasi

dengan sistem OSS

5. Surat pernyataan pemohon diatas

kertas bermaterai Rp.6000, Yang

menyatakan akan tunduk dan patuh

terhadap undang-undang, peraturan

yang berlaku di bidang alat

kesehatan dan tidak melakukan

penjualan produk alat kesehatan

selain 85 jenis yang terdapat pada

Pedoman Toko Alat Kesehatan

Kementrian Kesehatan RI Tahun

2013

2. Surat permohonan yang didalamnya

terdapat pernyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen & data di atas

kertas bermaterai Rp.6000

3. Identitas Pemohon /Penanggung

Jawab

* WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

7 IZIN TOKO ALAT KESEHATAN (ALKES)

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

6.

Tidak Ada

Biaya

berita acara pemeriksaan terhadap

pemenuhan aspek higiene sanitasi

dan dokumentasi


Instansi Teknis

5 (Lima) TahunDASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

* NPWP Perorangan (Fotokopi)

2. Kementrian, jika Koperasi

3. Pengadilan Negeri, jika CV

* NPWP Badan Hukum (Fotokopi)

Bukti Kepemilikan Tanah

A. Jika Milik Pribadi

7. Fotokopi Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

8.

* Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte

Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila

bukan atas nama pemohon ,

lampirkan data pendukung

B. Jika tanah atau bangunan disewa:

* Perjanjian sewa-menyewa tanah

atau bangunan minimal selama 2

(dua) tahun

* Surat pernyataan diatas kertas

bermaterai Rp 6.000 dari pemilik

tanah atau bangunan yang

menyatakan tidak keberatan tanah

atau bangunan digunakan

* Kartu Tanda Penduduk (KTP)

pemilik tanah atau bangunan

B. Jika Badan Hukum / Badan Usaha

* Akta pendirian dan perubahan

(Kantor Pusat dan Kantor Cabang,

jika ada) (Fotokopi)

* SK pengesahan pendirian dan

perubahan (Fotokopi) yang

dikeluarkan oleh :

1. Kemenkunham, jika PT dan

Yayasan

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES



10.

1. Pendaftaran

2. Fotokopi KTP pemohon/pemilik


4. Fotokopi NPWP



6. Peta Lokasi dan Bangunan

7.

* Rencana Jadwal buka Toko Alat

Kesehatan

* Salinan peraturan perundang-

undangan di Bidang alat kesehatan

minimal 1 peraturan

Proposal Teknis yang dilengkapi

dengan :

* Daftar ketenagaan berdasarkan

pendidikan

* Daftar 85 jenis produk alat

kesehatan yang diperbolehkan dijual

sesuai Pedoman Toko Alat

Kesehatan Kementerian Kesehatan

RI Tahun 2013

* Fotokopi Izin Edar Produk Alat

kesehatan yang dijual


Instansi Teknis

pemilik tanah atau bangunan

(Fotokopi)

8 IZIN PRT ALAT KESEHATAN DAN PKRT

Selama Pelaku

Usaha menjalankan

usaha dan/atau

kegiatannya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

paling lama 2 (dua)

tahun, Untuk pemenuhan

Komitmen Pelaku Usaha

menyampaikan dokumen

persyaratan melalui

sertifikasialkes.kemkes.go

.id yang terintegrasi

dengan sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat yang menyatakan Status

bangunan dalam bentuk akta hak

milik/sewa/kontrak

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

8. Daftar Peralatan Produksi

9.

10.

11.

12.

13. memiliki prasarana yang memadai

14. berita acara pemeriksaan

15.

1. Pendaftaran

2.

3.

4.

9 IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

2 (Dua) Tahun 1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat Permohonan diatas materai

Rp. 6000 ditujukan kepada Bupati

Sintang Cq. Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Sintang

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

paling lama 2 (dua) tahun

melalui sistem OSS

Mengisi formulir isian permohonan

Pemenuhan Komitmen Izin

Penyelenggaraan Pengendalian

Vektor dan Binatang Pembawa

Penyakit bermaterai Rp. 6000,-

Fotokopi NIB (Nomor Induk

Berusaha), Izin Operasional



Penyakit dari Lembaga OSS

Daftar Alat Kesehatan dan/atau

PKRT akan diproduksi

Surat keterangan rekomendasi hasil

penyuluhan dari petugas kesehatan

yang berwenang di dinas kesehatan

sertifikat pelatihan pelaksanan

perusahaan rumah tangga yang baik

bagi pelaku usaha

memiliki sarana bangunan dengan

status milik sendiri, kontrak atau

sewa paling singkat 2 (dua) tahun


Instansi Teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

5.

6. Semua persyaratan rangkap 2 (Dua)



8.

9.

10.

11.

12.

Memiliki Entomologi atau tenaga

kesehatan yang terlatih entomologi

serta persediaan bahan dan

peralaatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan

Fotokopi P2R/Izin

Lokasi/Persetujuan Izin Lokasi, Izin

Lingkungan atau yang

disertakan/SPPL, IMB/Persetujuan

IMB

Perjanjian kerjasama pemilik usaha

dengan penanggung jawab teknis



Penyakit dilampiri Fotokopi Sertifikat

bagi penanggung jawab teknis

Rekomendasi Izin

Operasional/Penyelenggaraan

Pengendalian Vektor dan Binatang

Pembawa Penyakit dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Sintang

(apabila sudah memiliki, Lampiran

kelengkapan No. 10 s/d 15 tidak

perlu dicukupi)

Daftar Peralatan dan Bahan yang

digunakan

Surat penunjukan penanggung

jawab teknis Penyelenggaraan


1 5 7 8 9

NOPENANDATANGAN /



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

4 6 10


BIAYA

2 3


DASAR HUKUM


KOMITMEN

PEMROSES

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rekomendasi dari Asosiasi

Perusahaan Pengendalian Hama

(Pest Control)

Fotokopi Izin Operasional

sebelumnya apabila mengajukan

perubahan/perpanjangan


Instansi Teknis


Pembawa Penyakit bermaterai Rp.

6000,- (minimal tenaga entomolog)

Surat pernyataan sebagai

penanggung jawab teknis



Penyakit bermaterai Rp. 6000,-

Surat keterangan berbadan sehat

dari Dokter untuk tenaga supervisor,

operator, dan teknisi

Surat pemeriksaan Choline Estherase

bagi petugas operator dan penjamah

pestisida (awal, berkala 6 bulan

sekali) dari laboratorium kesehatan

10. 1. 1. Tidak Ada Biaya

2.

3. 2. Pemeriksaan berkas

3.

4.

5. 4. Proses SK/Izin

5. Penyerahan SK/Izin

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


2.

2. Pemeriksaan berkas

3. 3.



5.

6.

7.

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

/ 5 (LIMA) TAHUN / DENGAN CATATAN :

PERSYARATAN LENGKAP DAN PEJABAT

YANG MENANDATANGANI BERADA DI

TEMPAT

Fotokopi KTP (Kartu Tanda

Penduduk)

Salinan Izin Lingkungan dan/atau

Dokumen Lingkungan Pemeriksaan

LapanganIzin Mendirikan Bangunan (IMB)

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN SECARA NON ELEKTRONIK

NO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME LAMA PROSES BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

NO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN

Surat keterangan status bangunan

dan tanah

Stopmap warna hijau


Denah Gambar Situasi Bangunan

Daftar Ketenagaan

Surat keterangan penggunaan sarana

dan prasarana

Izin Operasional

Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat

Mengisi Formulir Permohonan

PENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Izin Praktek Dokter

Umum/Spesialis


Indonesia Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran

Mengisi Formulir Permohonan Untuk

Pembuatan Surat Izin Praktik

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja



/ MENYESUAIKAN MASA BERLAKU

SURAT TANDA REGISTRASI (STR) /

DENGAN CATATAN : PERSYARATAN

LENGKAP DAN PEJABAT YANG

MENANDATANGANI BERADA DI

TEMPAT

Harga tarif pelayanan

Salinan SK Penanggung jawab

Puskesmas

Fotokopi ijazah, SIPP, STR dan SIK

Perawat


Instansi Teknis

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

pemohon

Pasphoto terbaru berlatar merah

ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau


Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir

MEKANISME LAMA PROSES BIAYA

Fotokopi STR

Surat keterangan sehat dari dokter

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.


Surat keterangan dari pimpian sarana

pelayanan kesehatan yang

menyebutkan tanggal mulai bekerja

sebagai tenaga kesehatan di tempat

tersebut

Rekomendasi dari organisasi profesi

Surat izin kerja dan izin tinggal bagi

(Warganegara Asing)

Melampirkan fotokopi SIP ke 1 atau

2, bagi yang membuat izin untuk

praktek ke 2 atau ke 3


KETERANGAN

Izin Praktek Dokter Gigi Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT

Fotokopi Izin operasional atau izin

usaha fasilitas pelayanan kesehatan

tempat pemohon akan bekerja

(Dokter umum / spesialis)

Melampirkan Surat Izin Praktik

terdahulu (untuk yang perpanjang

SIK)


Instansi Teknis


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut

9.

10.

11.

12.

13.

14.


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11




(Warganegara Asing)





KETERANGAN

Izin Praktek Analis Peraturan Menteri Kesehatan Republik


Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli

Teknologi Laboratorium Medik



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT




(Dokter umum / spesialis)



SIK)


Instansi Teknis


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)




12.

13.

14.


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.




KETERANGAN

Izin Praktek Apoteker PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31

TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011

TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK,

DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT






SIK)


Instansi Teknis


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)

14.

SIK)


Instansi Teknis


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATANPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Izin Praktek Rekam Medis PERATURAN MENTERI KESEHATAN


TAHUN 2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN

PEREKAM MEDIS



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)


Instansi Teknis


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


KETERANGAN

Izin Praktek Fisioterapi PERATURAN MENTERI KESEHATAN


TAHUN 2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN

PRAKTIK FISIOTERAPIS



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)


Instansi Teknis


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


KETERANGAN

Izin Praktek Bidan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2017

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)


Instansi Teknis


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


KETERANGAN

Izin Praktek Perawat Peraturan Menteri Kesehatan Republik


Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor

Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT


pemohon



Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau




Fotokopi STR






tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)


Instansi Teknis


2.

2. b

3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME

Izin Praktek Perawat Gigi Peraturan Menteri Kesehatan Republik


Tentang Izin Dan Penyelenggaraan

Praktik Terapis Gigi Dan Mulut


Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir

Fotocopy STR


LAMA PROSES BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN



Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja








TEMPAT


pemohon




Instansi Teknis





tersebut



(Warganegara Asing)









SIK)

Pemeriksaan

Lapangan

Stopmap warna hijau


2.

3.


3.

4.

4. Proses SK/Izin

5. 5. Penyerahan SK/Izin

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


2.

3.


3.

4.

4. Proses SK/Izin


6.


Surat Izin Kerja Tenaga

Teknis Kefarmasian

(SIKTTK)

PERATURAN MENTERI KESEHATAN


TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011

TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK,

DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN

Mengisi Formulir Permohonan Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIk 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT

Fotokopi KTP pemohon

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6

cm sebanyak 2 (Dua) lembar berlatar

belakang merah Pemeriksaan

LapanganStopmap warna hijau


Fotokopi ijazah sesuai pendidikan

yang dilegalisir



Instansi Teknis

Surat keterangan Sehat dari Dokter

Surat pernyataan akan mematuhi

kode etik dan pedoman disiplin

tenaga teknis kefarmasian

Surat rekomendasi dari pengurus

daerah Provinsi Kalimantan Barat

Surat izin praktik tenaga teknis

kefarmasian


KETERANGAN


KETERANGAN


permohonan diloket

pelayanan

Waktu proses

Pembuatan SIP 6

(Enam) hari kerja








TEMPAT


fotokopi STRTTK

surat pernyataan Apoteker atau

pimpinan tempat pemohon

melaksanakan pekerjaan

kefarmasian


Surat Izin Praktek Tenaga

Gizi (SIPTGz/SIKTGz)



Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik

Tenaga Gizi


cm sebanyak 3 (Tiga) lembar berlatar

belakang merah Pemeriksaan

LapanganStopmap warna hijau


Fotokopi ijazah sesuai pendidikan

yang dilegalisir

Surat keterangan Sehat dari Dokter

7.

8.

9.

10.

11.

12.


2.


3.



4.

5.

6.

7.

8.

Rekomendasi dari PERSAGI

SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua

(untuk permohonan SIPTGz/SIKTGz

yang kedua/ketiga)

Surat pernyataan memiliki tempat

kerja difasilitas pelayanan Kesehatan

atau tempat praktik pelayanan Gizi

secara mandiri

Rekomendasi dari Kepala Dinas

kesehatan kabupaten/kota atau

pejabat yang di tunjuk


Instansi Teknis


pemohon

Jika dikuasakan : Surat kuasa di atas

kertas bermaterai Rp. 6.000 dan KTP

orang yang diberi kuasa

Izin operasional atau izin usaha

fasilitas pelayanan kesehatan tempat

pemohon akan bekerja [Fotokopi]

Surat Tanda Registrasi (STR) yang

masih berlaku [Fotokopi yang

dilegalisasi]


Fotokopi Surat Tanda Registrasi

Tenaga Gizi (STRTGz)

Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas

Kesehatan) terdahulu

BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Izin Operasional

Hemodialisa


REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN

2014 TENTANG KLINIK


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT

Surat permohonan yang di dalamnya

terdapat pernyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen & data di atas

kertas bermaterai Rp 6.000 Pemeriksaan

Lapangan

LAMA PROSES

Ijazah [Fotokopi]

9.

10.

11.

12.

13.

14.


2.


3.

4.

4. Proses SK/Izin


5.

6.

7.

8.


Instansi Teknis

Stopmap warna hijau


di wilayah tempat praktik

Surat keterangan dari pimpinan bagi

PNS atau TNI atau POLRI

Surat keterangan dari pimpinan

sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan bekerja pada sarana

yang bersangkutan


cm


Pemeriksaan

Lapangandokumen administrasi dan

manajemen sesuai aturan yang

berlaku

MEKANISME LAMA PROSES BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Izin Operasional Klinik

Radiologi



2014 TENTANG KLINIK

Mengisi Formulir Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT

Surat bukti kepemilikan tanah dan

bangunan, dan atau sewa sekurang-

kurangnya 5 (lima) Tahun (lampirkan

sertifikat, denah bangunan beserta

ukuran dan peta lokasi, IMB)





Instansi Teknis


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau


Rekomendasi dari Persatuan

Nefrologi Indonesia (PERNEFRI)


2.


3.

4.

4. Proses SK/Izin


5.

6.

7.

8.


2.


3.

4.

4. Proses SK/Izin


5.


KETERANGAN


Transfusi Darah



2014 TENTANG KLINIK


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT










Instansi Teknis

JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME


KETERANGAN


Bersalin



2014 TENTANG KLINIK


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT

JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN

Pemeriksaan



berlaku

MEKANISME


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau







NO


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau

Persyaratan Teknis : Pemeriksaan



berlaku

Surat Rekomendasi dari BAPETEN

NO

6.

7.


2.


3.

4.

4. Proses SK/Izin


5.

6.

7.

8.

9.


2.


4. 3.







Instansi Teknis


KETERANGAN


Hemodialisa



2014 TENTANG KLINIK


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT

notifikasi dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota

profil klinik





Instansi Teknis


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau


Salinan/fotocopy yang sah sertifikat





JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN

Pemeriksaan

LapanganSalinan/fotocopy pendirian badan



MEKANISME


Pemeriksaan

Lapangan

Pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar

NO

Stopmap warna hijau

MEKANISME LAMA PROSES BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Izin Optik (Kacamata) PERATURAN MENTERI KESEHATAN


2016 TENTANG PENYELENGGARAAN

OPTIKAL

Mengisi Formulir Surat Permohonan Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari






TEMPAT


Fotokopi Surat Izin Lokasi

Fotokopi Surat Izin Usaha

Perdagangan

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


2.

3.


4. 3.




Akta pendirian perusahaan (jika

menggunakan perusahaan)

Surat pernyataan kesediaan

refraksionis optisien sebagai

penanggung jawab optikal

Surat perjanjian refraksioonis dengan

pemilik sarana

Fotokopi KTP refraksionis

Fotokopi Ijazah refraksionis yang

telah dilegalisir


Instansi Teknis

Surat keterangan sehat dari Dokter

Surat pernyataan kerjasama dari

laboratirium optik tempat

pemrosesan lensa-lensa pesanan,

bila optic tidak memiliki

laboratorium sendiri

Daftar sarana dan alat dipergunakan

(terperinci)

Denah lokasi bangunan

Denah Ruangan

Daftar pegawai serta tugas dan

fungsinya


KETERANGAN

Izin Penyehat Tradisional

Komplementer



TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN

KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja



/ 2 (DUA) TAHUN / DENGAN CATATAN :



TEMPAT

Fotocopy KTP/Paspor untuk TKA

Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2

lembar

Stopmap warna hijau Pemeriksaan

LapanganPersyaratan Teknis :

Biodata pengobatan tradisional


Surat keterangan Kepala Desa/Lurah

tempat melakukan pekerjaan sebagai

pengobat tradisional

7.

8.

9.

10.

11.


2.


3. 3.

4.

4. Proses SK/Izin


6.

7.

8.

9.

10.


Pas Foto terbaru dan berwarna

dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3

(tiga) lembar


Kesehatan

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Pertimbangan Teknis dari instansi

teknis


KETERANGAN

Surat Tanda Registrasi

Psikolog Klinis (STRPK)



TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN

PENYELENGGARAAN PRAKTIK PSIKOLOG

KLINIS


lengkap pemohon

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja



/ SELAMA YANG BERSANGKUTAN

MASIH MENJALANKAN PRAKTIK SESUAI

DENGAN LOKASI ATAU TEMPAT

PRAKTIK / DENGAN CATATAN :



TEMPAT

Stopmap warna hijau

Persyaratan Teknis

Fotokopi Ijazah Yang dilegalisasi Pemeriksaan

LapanganSurat Izin Praktik Psikolog (SIPP) yang

sudah dilegalisir

Surat Keterangan sehat dari Dokter

yang memiliki Surat Izin Praktik.



praktik atau surat keterangan dari

pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan tempat Psikolog Klinis

berpraktik

Rekomendasi dari Asosiasi/organisasi

profesi di bidang pengobatan

Tradisional yang bersangkutan

Foto copy sertifikat / Ijizah

pengobatan tradisional

Surat pengantar puskesmas

setempat

Rekomendasi (Kejaksaan/kantor

departemen Agama Kabupaten/Kota)


Instansi Teknis


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.

9.


2.

2.

3.

4. 3.

5.

4. Proses SK/Izin


6.

7.

NO

NO JENIS PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME LAMA PROSES BIAYAPENANDA TANGAN / MASA BERLAKU /

KETERANGAN

Surat Izin Pratik Penata

Anestesi (SIPPA)



TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN

PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA

ANESTESI


lengkap pemohon

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja









TEMPAT

Stopmap warna hijau

Persyaratan Teknis

Rekomendasi dari Organisasi Profesi


teknis

Persyaratan Teknis Pemeriksaan berkas

Fotokopi Ijazah Refraksionis Optisen

Surat keterangan sehat dari dokter Pemeriksaan

LapanganPas Foto terbaru dan berwarna


(dua) lembar

Surat Izin Kerja

Refraksionis Optisien

(SIRO)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

544/MENKES/SK/VI/2002 TENTANG

REGISTRASI DAN IZIN KERJA

REFRAKSIONIS OPTISIEN


lengkap pemohon

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayananStopmap warna hijau

DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME

Fotokopi Surat Tanda Registrasi

Penata Anestesi (STRPA)

Pemeriksaan

Lapangan

Surat Keterangan sehat dari Dokter

yang memiliki Surat Izin Praktik.


praktik atau surat keterangan dari

pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan tempat Psikolog Klinis

berpraktik



(tiga) lembar

Surat keterangan dari pimpinan

sarana kesehatan yang menyatakan

tanggal mulai bekerja



KETERANGAN

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja









TEMPAT


Kesehatan

8.


2.


3. 3.



5.

6.

7.

8.


KETERANGAN

Surat Terdaftar Penyehat

Tradisional (STPT)



TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN

KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS


lengkap pemohon

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 7 (Tujuh)

hari



/ 2 (DUA) TAHUN / DENGAN CATATAN :



TEMPAT

Stopmap warna hijau

Persyaratan Teknis

Surat Pernyataan Penyehat

Tradisional (SPPT)

Pemeriksaan

Lapangan

Surat Keterangan Lokasi Tempat

Pratik dari Desa/Kelurahan

Surat Pengantar Penyehat Tradisonal

dari Puskemas



(tiga) lembar


Kesehatan


teknis


teknis

I.

1 5 7 8 9

1. Pendaftaran

2. Surat Permohonan

3. Fotokopi KTP Pimpinan perusahaan

4. Fotokopi NPWP




7. Fotokopi Akte Notaris

8.

9.

1. Pendaftaran

2. Fotokopi KTP untuk perorangan

3. Fotokopi NPWP

4.


5.

6.

7.

8.

Pernyataan tertulis sanggup memiliki

1 (satu) unit kapal yang memenuhi

persyaratan teknis

Berbadan Hukum BUMN, BUMD,

Koperasi atau Perseroan Terbatas


Instansi Teknis

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

7 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar


Instansi Teknis

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN

1 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

Selama Pelaku

Usaha Masih

Melakukan Kegiatan

Usaha


DASAR HUKUM


KOMITMEN


BIAYA

2 3

PENANDATANGAN /

KETERANGAN

Tidak Ada

Biaya

2

6 10



PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR PM 88

TAHUN 2018 TENTANG

NORMA, STANDAR,

PROSEDUR, DAN KRITERIA

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR

PERHUBUNGAN DI BIDANG

DARAT

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR PM 88

TAHUN 2018 TENTANG

NORMA, STANDAR,

PROSEDUR, DAN KRITERIA

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR

PERHUBUNGAN DI BIDANG

DARAT

4

IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Selama Pelaku

Usaha Masih

Melakukan Kegiatan

Usaha

14 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSSMemiliki Surat Keterangan domisili

perusahaan/pemilik

Perorangan, Badan Hukum (PT,

BUMN, BUMD, KOPERASI) yang

didirikan khusus untuk usaha

tersebut

Fotokopi Akte Perusahaan untuk PT,

BUMN, BUMD,KOPERASI

Instansi Teknis

3 1. 1. - Tidak Ada Biaya

2.


3.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN SECARA NON ELEKTRONIK


KETERANGAN



/ - TAHUN / DENGAN CATATAN :



TEMPAT


(KTP) Perorangan

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) Pemeriksaan

LapanganPersyaratan Teknis :

Izin Trayek Angkutan

Sungai dan Danau

UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG PELAYARAN


permohonan diloket

pelayanan

Surat keterangan berita acara

pemeriksaan kapal dari Dinas

Perhubungan


Instansi Teknis

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan

(Badan Hukum)

Fotokopi SIUASDA

Fotokopi Dokumen Kapal

Surat keterangan domisili

perusahaan

Pernyataan tertulis sanggup untuk

memiliki sekurang-kurangnya 1 unit

kapal angkutan penumpang

berbendera indonesia yang memiliki

persyaratan keselamatan kelaik

lautan kapal yang diperuntukkan bagi

angkutan umum sungai dan danau

Rencana Lintasan/trayek yang akan

dilayani

J.

1 5 7 8 9

A.

1. Pendaftaran

2. Permohonan izin lingkungan

4. Profil Usaha/kegiatan

c. Foto copy Akta Notaris

d. Foto copy Kepmenkumham

g. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa

h. Rekomendasi Camat

j. Foto copy Sertifikat tanah

k. Hasil analisis laboratorium

l. Matriks UKL-UPL

Dokumen UKL-UPL hasil

pembahasan dinas teknis :

a. Bukti kesesuaian lokasi kegiatan

dengan tata ruang (rekomendasi

letak tempat)

b. Foto copy surat kesesuaian

dengan rencana Kabupaten

e. Foto copy KTP

Direktur/penanggungjawab usaha


f. Fotocopy Izin Lokasi, NIB/TDP dan

NPWP apabila telah dimiliki

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

IZIN LINGKUNGAN

Selama Usaha

dan/atau kegiatan

berlangsung

sepanjang tidak ada

perubahan atas

usaha dan/atau

kegiatan dimaksud

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

i. Surat Penyataan Persetujuan

Tetangga

m. Peta pengelolaan lingkungan

hidup

n. Surat penyusun pernyataan

pemrakarsa

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS3. Dokumen pendirian usaha atau

kegiatan

Izin Lingkungan khusus

bidang pertambangan

dan migas diterbitkan

secara Manual

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

P.26/MENLHK/SETJEN/KU

M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

UKL-UPL

5.


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

B.

1. Pendaftaran

2. Permohonan izin lingkungan

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk

4. Foto copy NPWP

5.

6.

b. Draf Amdal

c. Draf RKL-RPL


DASAR HUKUM Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama Usaha

dan/atau kegiatan

berlangsung

sepanjang tidak ada

perubahan atas

usaha dan/atau

kegiatan dimaksud

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Dokumen Amdal hasil pembahasan

dinas teknis :

a. KA dan SK persetujuan atau

konsep KA beserta pernyataan

kelengkapan administrasi

AMDAL

Dokumen pendirian usaha atau

kegiatan


Instansi Teknis


Instansi Teknis

pemrakarsa

o. Bukti formal yang menyatakan

bahwa jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan secara prinsip dapat

dilaksanakan

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

PERATURAN MENTERI


KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR


M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Izin Lingkungan khusus

bidang pertambangan

dan migas diterbitkan

secara Manual

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

2

A.

1. Pendaftaran

2. NIB

3. Izin Lingkungan definitif

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. pakta integritas

14.

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

PERATURAN MENTERI


KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR


M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan


IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Izin Komersial/Operasional dengan

Komitmen

pernyataan pemenuhan Komitmen

yang ditanda tangani paling rendah

setingkat manajer yang membidangi

urusan lingkungan

kajian pembuangan Air Limbah ke air

permukaan

informasi mengenai tata letak

industri keseluruhan dan penandaan

unit yang berkaitan dengan

pengelolaan Air Limbah

neraca air dan Air Limbah yang

menggambarkan keseluruhan sistem

yang berkaitan dengan pengelolaan

Air Limbah

informasi mengenai deskripsi sistem

IPAL

informasi yang menjelaskan upaya

yang dilakukan dalam melakukan

pengelolaan Air Limbah


kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

informasi uraian penanganan kondisi

darurat Pencemaran Air

prosedur operasional standar

tanggap darurat IPAL


Instansi Teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

DASAR HUKUM

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

Instansi Teknis

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

B.

1. Pendaftaran

2. NIB

3. Izin Lingkungan definitif

4.

5.

6. Informasi mengenai produksi

7. Neraca massa air dan Air Limbah

8. Rencana pengelolaan Air Limbah

9.

10. Pakta Integritas

11.

A.

1. Pendaftaran

2. Keterangan tentang lokasi

3. Jenis Limbah B3 yang akan dikelola

4.

5.

6. uji kualitas lingkungan

7.

5 (Lima) Tahun



3 IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)


kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Sumber, Karakteristik, dan kode

Limbah B3 yang akan dikelola

tata letak dan desain konstruksi

lokasi dan/atau bangunan

Pengelolaan Limbah B3

uraian Pengelolaan Limbah B3 yang

dihasilkan dari proses Pengelolaan

30 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSSIzin Komersial/Operasional dengan

Komitmen

Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR


M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR


M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

pernyataan pemenuhan Komitmen

yang ditanda tangani paling rendah

setingkat manajer yang membidangi

urusan lingkungan

Rona lingkungan pada lokasi

Pembuangan Air Limbah secara

Aplikasi Tanah


Instansi Teknis

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tata letak saluran drainase untuk

penyimpanan Limbah B3 fasa cair

Asuransi pencemaran lingkungan

hidup

laboratorium analisis dan/atau alat

analisis Limbah B3

laporan realisasi kegiatan


izin Pengelolaan Limbah B3 yang

dimiliki


Instansi Teknis

dihasilkan dari proses Pengelolaan

Limbah B3

Diagram alir proses Pengelolaan

Limbah B3 yang dilengkapi dengan

keterangan dalam bentuk narasi

jenis dan spesifikasi peralatan


fasilitas pengendalian pencemaran

apabila menghasilkann polutan

pencemaran lingkungan

perlengkapan sistem tanggap

darurat

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

1 5 7 8 9


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10

1. Pendaftaran

4. Rekomendasi Camat Setempat

5.

7.

8.

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

2. KTP penanggung jawab Usaha

dan/atau kegiatan usaha dan/atau

kegiatan

3. rekomendasi Lurah/Kepala Desa

tempat usaha dan/atau kegiatan

Surat Pernyataan Persetujuan

Tetangga

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Selama Usaha

dan/atau kegiatan

berlangsung

sepanjang tidak ada

perubahan atas

usaha dan/atau

kegiatan dimaksud

6. Sket Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

SPPL yang sudah terdaftar di Dinas

Lingkungan Hidup


Instansi Teknis

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


4

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI


KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR


M.1/7/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

DAN PENILAIAN SERTA

PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN


SECARA ELEKTRONIK

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

K.

1 5 7 8 9

1

A.

1. Pendaftaran

2. KTP ketua PKBM

3. NPWP lembaga

4.

5. Izin domisili dari desa/kelurahan

6. Akte Notaris

7. Rekening Bank atas nama lembaga

8.

9.

10.


NO

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Izin Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)


Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

2 (Dua) Tahun

Persyaratan Nomor 9

jika Diperlukan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS



Profil lembaga sekurang-kurangnya

menyebutkan susunan pengurus,

prasarana dan sarana, pendidikan

dan tenaga kependidikan, rencana

kegiatan pembelajaran dan sarana

kegiatan pendidikan masyarakat

Pembiayaan diuraikan dalam

komponen biaya investasi/modal

yang ditunjukan dalam bentuk

nominal investasi/modal

masyarakat, yayasan, perusahaan

atau perorangan


Instansi Teknis

PEMENUHAN

KOMITMEN

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

BiayaPERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 25

TAHUN 2018 TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





1 5 7 8 9

NOPEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





B.

1. Pendaftaran

2. Fotokopi KTP pengelola

3.

4.

5. Struktur Organisasi lembaga

6.

7. Rencana jadwal pembelajaran

8.

9.

10.

11.

12. Daftar peserta didik

13.

14.


2 (Dua) Tahun 1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Daftar tenaga pendidik dan

kualifikasinya dilampirkan copy

ijazah/sertifikat masing-masing

tenaga pendidik

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Rencana pembiayaan selama 3

tahun



Keterangan kondisi prasarana

pendidikan

DASAR HUKUM Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Keterangan kondisi sarana

perlengkapan pendidikan

Izin Operasional Lembaga PAUD Formal (TK) dan PAUD NonFormal (KB,TPA DAN SPS)

PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 25

TAHUN 2018 TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

Surat rekomendasi/keterangan

domisili dari pemerintah

desa/kelurahan/camat setempat


Instansi Teknis

Fotocopy Akta Pendirian lembaga

oleh notaris

Identitas Lembaga/Profil lembaga

Paud

1 5 7 8 9

NOPEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





C.

1. Pendaftaran

3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4. Fotokopi SKCK

5. Susunan pengurus dan rincian tugas

6.

7.

8.

9.

10. Rekomendasi HIPKI

11.


2.

Izin Kursus

Type A 5 (lima)

Tahun

1 hari

kerja/tergantung


tidak mengalami

kendala teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 25

TAHUN 2018 TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


Pendiri

Type B 4 (empat)

Tahun

Type C 3 (tiga)

TahunSurat keterangan domisili Kepala

Desa/Lurah



Dalam hal pendiri adalah badan

hukum, Pendiri melampirkan Surat

Penetapan Badan Hukum dari

Kementerian di Bidang Hukum

Persyaratan teknis berupa dokumen

Rencana Pengembangan Satuan

Pendidikan dengan mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS


Instansi Teknis

L.

1 5 7 8 9

1

a. 1. Pendaftaran 3 (tiga) hari kerja

2.

3.

4.

5. Fotokopi NPWP atas nama LPK

6.

7.

8.

a. 1. Pendaftaran 3 (tiga) hari kerja

2.

3.

4.

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

Fotokopi izin LPK yang masih berlaku

Fotokopi akta dan perubahan dan

keputusan pengesahan perugahan

dari instansi yang berwenang

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Izin Lembaga

Pelatihan Kerja (LPK)

Swasta

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Selama LPK aktif

menyelenggarakan

pelatihan kerja

Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Permohonan

perubahan

penanggungjawab

LPK

Selama LPK aktif

menyelenggarakan

pelatihan kerja

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


lengkap pemohon

Persyaratan nomor 4

tidak berlaku bagi LPK

Pemerintah

Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis

NO

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Daftar riwayat hidup penanggung

jawab LPK

Fotokopi Tanda bukti kepemilikan

atau sewa atas sarana dan prasarana

kantor dan tempat pelatihan

sekurang kurang nya 3 (tiga) tahun

Profil LPK yang ditanda tangani

penanggung Jawab LPK

Pertimbangan teknis dari insatansi

teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS

Surat Permohonan dan Identitas

Lengkap Pemohon

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Fotokopi akta dan keputusan

pengesahan pendirian dan/atau

perubahan sebagai badan hukum

yangdisahkan oleh insatansi yang

berwenang

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

1 5 7 8 9

NO

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

5.

6.

7.

b. 1. Pendaftaran 3 (tiga) hari kerja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c. 1. Pendaftaran 3 (tiga) hari kerja

2.

3.

4.

5.

Persyaratan Teknis

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA


Pasfoto penanggung jawab dengan

ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar berlatar belakang merah

Profil LPK yang di tanda tangani oleh

Kepala LPK


teknis

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


lengkap pemohon

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Izin Penambahan

Program Pelatihan

Kerja

Selama LPK aktif

menyelenggarakan

pelatihan kerja

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA


Realisasi pelaksanaan program

pelatihan kerja

Daftar tambahan program pelatihan

kerja berbasis kompetensi

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


lengkap pemohon

Persyaratan nomor 4

tidak berlaku bagi LPK

Pemerintah

Permohonan

perubahan alamat

LPK

Selama LPK aktif

menyelenggarakan

pelatihan kerja

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Tidak Ada

Biaya

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA


Fotokopi akta dan perubahan dan

keputusan pengesahan perugahan


Pasfoto penanggung jawab dengan

ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar berlatar belakang merah

Profil LPK yang di tanda tangani oleh

Kepala LPK


teknis

Persyaratan Teknis

1 5 7 8 9

NO

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

6.

7.

8.

d. 1. Pendaftaran 3 (tiga) hari kerja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fotokopi tanda bukti kepemilian


pelatihan kerja sesuai dengan

program pelatihan kerja tambahan


teknis

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA

Fotokopi akta dan keputusan

penetapan LPK dari Pimpinan

Perusahaan yang membawahi unit

pelatihan kerja

Nama Kepala LPK yang dilengkapi

dengan indentitas diri dan riwayat

hidup.

Fotokopi NPWP atas nama Lembaga

Profil LPK yang di tanda tangani

penanggung jawab LPK

Persyaratan Teknis

Daftar dan riwayat hidup instruktur

bersertifikat kompetensi dan tenaga

pelaatihan sesuai dengan program

pelatihan kerja tambahan

Persyaratan

Dokumen Telah

Lengkap Dan

Benar

Ketentuan pada angka

4, 6 dan 8 tidak berlaku

untuk LPK Pemerintah

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemenuhan Komitmen

Terintegrasi dengan

sistem OSS

Selama LPK aktif

menyelenggarakan

pelatihan kerja

Fotocopi tanda bukti kepemilikan


pelatihan kerja


teknis

Tanda Daftar

Pelatihan Kerja (LPK

Pemerintah atau LPK

Perusahaan)

Tidak Ada

Biaya

Penandatanganan

Secara Elektronik


oleh Lembaga OSS


lengkap pemohon

TENTANG TATA CARA

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA

kerja berbasis kompetensi

1 5 7 8 9

NO

2 3 4 6 10


DASAR HUKUM


KOMITMEN





PEMENUHAN

KOMITMEN

PENYELESAIAN

DOKUMEN

SYARAT DAN

KONDISI

M.


2.

3. 2.

4. 3.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. 1. Tidak Ada Biaya

2.

3. 2.

4. 3.



7.

8.

9.

10.

11.

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja



/ - / DENGAN CATATAN : PERSYARATAN



TEMPAT


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau Pemeriksaan berkas

Persyaratan Teknis

Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (ADART)

Pemeriksaan

Lapangan

Keterangan domisili dari luhah/Desa

Modal kerja untuk pelaksanaan

kegiatanSumber daya manusia

Kelengkapan sarana dan prasarana

Pendaftaran Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS)

berbadan hukum

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK


TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Pendaftaran

Struktur Organisasi Lembaga

Nama, Alamat, dan Telepon

Pengurus dan Anggota

Program Kerja di bidang

kesejahteraan sosial

Pendaftaran Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS)

Tidak berbadan hukum

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK


TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Pendaftaran Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (ADART)

Pemeriksaan

Lapangan

Keterangan domisili dari luhah/Desa

Struktur Organisasi Lembaga

Nama, Alamat, dan Telepon

Pengurus dan Anggota

Modal kerja untuk pelaksanaan

kegiatanSumber daya manusia

Kelengkapan sarana dan prasarana


teknis

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja






TEMPAT


lengkap pemohon

Stopmap warna hijau Pemeriksaan berkas

Persyaratan Teknis

Program Kerja di bidang

kesejahteraan sosial

PERIZINAN SEKTOR SOSIAL


KETERANGAN

12.

13.

14.

Nota Pendirian yang dilegalisir oleh

Lurah/Kepala Desa, Camat dan atau

Bupati/Walikota untuk LKS tidak

berbadan hukum

Akte Notaris Pendirian yang disahkan

oleh Kementerian Hukum dan Ham

untuk LKS berbadan hukum


teknis

N.


2.

2.

3.

3.

4. Proses SK/Izin


4.

5.

6.

a. fotokopi KTP

b. paspoto berwarna ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga lembar)

Identitas peneliti badan usaha

meliputi :



i. Hasil yang diharapkan dari

penelitian

Surat Pernyataan untuk mentaati dan

tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan

Surat pernyataan bertanggungjawab

terhadap keabsahan

dokumen/berkas yang diserahkan

Indestitas peneliti :

Identitas peneliti perseoragan

meliputi:






TEMPAT


lengkap pemohon

Pemeriksaan berkas

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 14 (Empat

Belas) hari kerja

Pemeriksaan

Lapangan

b. Maksud dan tujuan

c. Ruang lingkup

d. Jangka waktu penelitian

e. Nama peneliti

f. Sasaran/Target penelitian

g. Metode penelitian

h. lokasi penelitian

Persyaratan Teknis

Profosal Penelitian dalam bahasa

Indonesia yang memuat

a. Latar belakang

PERIZINAN SEKTOR LAINNYA


KETERANGAN

Surat Keterangan

Penelitian (SKP)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI


2018 TENTANG PENERBITAN SURAT

KETERANGAN PENELITIAN

Pendaftaran

Identitas peneliti kelompok meliputi :

a. fotokopi KTP

7.

4. 1. 1.

2.


3. 3.

4.

4. Proses SK/Izin


6.

7.

8.

9.

10.

11.


KETERANGAN

Tidak Ada Biaya KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL





TEMPAT

Pengajuan berkas

permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari

NO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME LAMA PROSES


pemilik/penanggungjawab Papan

Reklame

Fotokopi NPWP/NPWPD Pemeriksaan

LapanganFotokopi SIUP, Izin Lokasi (jika

perusahaan Berbadan Hukum)

Fotokopi PBB

Fotokopi Akta Pendirian jika

Berbadan Hukum

Sket lokasi

Gambar konstruksi

Gambar produk reklame

Tanda pelunasan Pajak dari Badan

Pendapatan Daerah

Izin Reklame Baru Peraturan Daerah Kabupaten Sintang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah

Mengisi Formulir Permohonan

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan

Pertimbangan Teknis dari Instansi

Teknis

a. fotokopi KTP


sebanyak 3 (tiga lembar) ketua TIM

c. Fotokopi surat keterangan

terdaftarIdentitas peneliti kemasyarakatan

berbadan hukum meliputi :

a. fotokopi KTP Ketua Tim



c. Fotokopi surat pengesahan sebagai

badan hukum usaha

Identitas peneliti kemasyarakatan

tidak berbadan hukum meliputi :


sebanyak 3 (tiga lembar) Ketua Tim

c. Fotokopi surat pengesahan badan

hukum organisasi kemasyarakatan

meliputi :

a. fotokopi KTP

Pendapatan Daerah

1. 1.

2.


3. 3.

4.

4. Proses SK/Izin



KETERANGANNO JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME

Tidak Ada Biaya KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL





TEMPAT

LAMA PROSES

Izin Reklame Perpanjangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah


permohonan diloket

pelayanan

Penyelesaian

Dokumen 30 (Tiga

Puluh) hari


pemilik/penanggungjawab Papan

Reklame

Bukti pelunasan pajak Pemeriksaan

LapanganAsli Izin Pemasangan Reklame

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Documents

BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT