BUPATI PESISIR huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Perizinan Tertentu; Undang-Undang Nomor

1

BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

1.

2.

3.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerintahaan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

3

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Motor di Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang

Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

4

24.

25.

26.

27.

28.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

5

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Dewan Perwakila