BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2013 – 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang

:

a.

b.

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di

Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memanfaatkan

ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat

maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan

Mengingat

:

c.

d.

1.

2.

3.

pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan

Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggara dengan Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 3274);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4.

5.

6.

7.

8.

Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4685);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739);

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

9.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2008

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013 – 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

Kabupaten Minahasa Tenggara.

6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang

selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana

struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten

10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah

tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten

yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi

pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek

keruangan, yang pada dasarnya mendukung

terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah

arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan

penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu

20 (dua puluh) tahun.

15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah

penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-

langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang

menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan

pola ruang wilayah kabupaten.

16. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah

rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah

kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan

dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana

wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk

melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem

jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan

kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem

jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu

bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan

sistem jaringan prasarana lainnya.

17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

kabupaten/kota.

18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa

kecamatan.

19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa.

21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang

dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah

kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki

cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

22. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah

rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat

kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan

keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk

hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi

tertentu dalam wilayah kabupaten.

23. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana

distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa

berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan

gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga

20 (dua puluh) tahun mendatang.

24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah

arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai

dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan

pelaksanaan program penataan/pengembangan

kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan

kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber

pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

25. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

adalah petunjuk yang memuat usulan program utama,

lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan

instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang

kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau

disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW

kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan

zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan

disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah

kabupaten.

27. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten

adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan

ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk

setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai

dengan RTRW kabupaten.

28. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai

kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak

sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai

alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang

tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah

disusun dan ditetapkan.

29. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau

upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan

juga perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak

sejalan dengan rencana tata ruang.

30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi

bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang yang berlaku.

31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

32. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung

atau budidaya.

33. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya

buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna

kepentingan pembangunan berkelanjutan.

34. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk

dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang

memiliki sifat khas yang mampu memberikan

perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan

banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

36. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan.

37. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan

38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.

39. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

40. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

41. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang

ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk

kepentingan pertahanan.

42. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

43. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga

merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang

berguna sebagai sumber air.

44. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang

lebarnya proporsional dalam bentuk dari kondisi fisik

pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke

arah darat.

45. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi

primer yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

46. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan

sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat

penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

danau/waduk.

47. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili

ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang

memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan

fauna yang khas dan beraneka ragam

48. Kawasan Kebun Raya Reklamasi Ex Tambang Emas

Ratatatotok yang selanjutnya disingkat KKRRTE adalah

kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem

zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan konservasi,

penelitian dan pendidikan serta wisata.

49. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam

laut yang karena keadaan alamnya mempunyai

kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau

ekosistem tertentu yang perlu dilindingi dan

perkembangan berlangsung secara alami.

50. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas

satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan

sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan

sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan

sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

51. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan

ekonomi berbasis usaha budidaya dan penangkapan

ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan

iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan

ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan

masyarakat pada suatu wilayah.

52. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

53. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

54. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

55. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang

ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah

berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik,

biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan

keberadaannya.

56. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan

sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,

dan tempat perpindahan intra dan antarmoda

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas

pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

57. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda

transportasi.

58. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan

tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh

lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat.

59. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan

dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

60. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha

hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa

penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam

agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan

bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen

untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat.

61. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan

sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan,

alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,

pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan

pengusahaannya.

62. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan

pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang.

63. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas

tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi

kebutuhan pariwisata.

64. Keamanan adalah suatu keadaan yang memberikan

kebebasan dari rasa ketakutan dan ancaman dari

berbagai gangguan baik secara fisik maupun psikis.

65. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang

menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat

(manusia) dapat bertahan.

66. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lainnya.

67. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia dan makhluk hidup lainnya.

68. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke

dalamnya.

69. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang

merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

70. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh

manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan

manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi

sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk

memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang

(suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).

71. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi

risiko bencana, baik melalui membangunan fisik

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

72. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik

geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

73. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau

pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

74. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif

masyarakat dalam proses perencanaa tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

75. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana

yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk

menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan.

76. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan

dalam kegiatan pemanfaatan.

77. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang

selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc

yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di

Kabupaten Minahasa Tenggara dan mempunyai fungsi

membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi

penataan ruang di daerah

78. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

79. Kawasan Hutan Rakyat adalah Kawasan hutan yang

dapat dibudidayakan oleh masyarakat sekitarnya dengan

mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

80. BTS adalah singkatan dari Based Transmition System.

81. SPMA adalah singkatan dari Sistem Pengembangan Mata

Air.

82. Reduce adalah adalah sistem pengolahan sampah

dengan mengurangi atau meminimalisir sampah.

83. Reuse adalah sistem pengolahan sampah untuk

pemanfaatan kembali.

84. Recycling adalah sistem pengolahan sampah untuk di

daur ulang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN

DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara meliputi:

a. Luas dan batas administrasi;

b. Posisi geografis; dan

c. Lingkup substansi.

(2) Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang masuk

dalam wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a adalah daerah dengan luas darat 710,83

Km2 (kilometer persegi) dengan batas-batas meliputi:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang

Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa

Selatan;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan

Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan

Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo

dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa

Selatan.

(3) Posisi geografis Kabupaten Minahasa Tenggara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terletak

antara 1240 30’24”-1240 56’24” Bujur Timur (BT) dan 10

08’19”-00 50’46” Lintang Utara (LU).

(4) Lingkup substansi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

b. rencana pola ruang wilayah kabupaten;

c. penetapan Kawasan Strategis;

d. arahan pemanfaatan ruang;

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;

f. kelembagaan; dan

g. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan

untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Terpadu

di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan

Agroindustri, Perikanan Dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

terdiri atas:

a. perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di

Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. pembangunan dan pengembangan agroindustri

berdasarkan komoditas unggulan wilayah;

c. pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai

salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di

Teluk Tomini;

d. pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang

mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di

Kabupaten Minahasa Tenggara; dan

e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan Negara.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Strategi perwujudan pembangunan berkelanjutan dan

terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. mengembangkan pembangunan yang berdasarkan

pada aspek konservasi dan preservasi lingkungan;

b. mengembangkan pembangunan yang berbasis

mitigasi bencana;

c. membangun dan mengembangkan kawasan

perkotaan dan perdesaan sesuai dengan fungsi dan

peranan dari masing-masing kawasan tersebut dalam

lingkup wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

maupun dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi

Utara;

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya binaan

dengan delineasi pola ruang yang jelas;

e. membangun & mengembangkan sarana dan

prasarana wilayah yang terstruktur serta memiliki

efisiensi dan efektif dalam pelayanan dan

penggunaan ruang;

f. mengembangkan penggunaan teknologi modern yang

dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas

lingkungan hidup; dan

g. mengembangkan pembangunan yang

mengedepankan pada keterpaduan antar sektor dan

lintas sektor dengan wilayah administrasi yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa

Tenggara.

(2) Strategi pembangunan dan pengembangan agroindustri

berdasarkan komoditas unggulan wilayah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

agroindustri berdasarkan potensi komoditas

unggulan dari tiap-tiap kawasan yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. mengembangkan usaha-usaha agroindustri baru

berdasarkan hasil kajian yang memiliki potensi dan

peluang daya saing di tingkat regional dan nasional;

c. membangun dan meningkatkan sarana dan

prasarana yang menunjang aktivitas agroindustri

yang berkelanjutan;

d. mengembangkan usaha diversifikasi pada kawasan-

kawasan agroindustri yang sudah ada untuk

meningkatkan produktivitas hasil dan perekonomian

masyarakat;

e. melakukan kajian dan pengembangkan teknologi

yang dapat meningkatkan produktivitas usaha

agroindustri di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan

f. menyusun rencana induk (masterplan)

pengembangan agroindustri di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

(3) Strategi pembangunan dan pengembangan perikanan

sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya

saing di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam pasal

4 huruf c, terdiri atas:

a. mengembangkan usaha perikanan yang terpadu

dengan pengembangan sektor lain yang terkait untuk

dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitasnya;

b. membangun dan meningkatkan sarana dan

prasarana yang menunjang aktivitas perikanan yang

berkelanjutan dan memiliki daya saing sehat baik di

tingkat regional maupun di tingkat nasional;

c. membangun dan mengembangkan aksesibilitas ke

kawasan pusat aktivitas perikanan yang dilengkapi

dengan infrastruktur penunjangnya;

d. membangun dan mengembangkan usaha perikanan

yang berbasis masyarakat yang tetap

mengedepankan pada aspek-aspek tradisional dan

tradisi masyarakat setempat; dan

e. menyusun rencana induk (masterplan)

pengembangan perikanan di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

(4) Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata

daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik

alami di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. menggali dan mengembangkan Objek Daerah Tujuan

Wisata (ODTW) yang dinilai memiliki potensi besar

untuk dikembangkan berdasarkan kearifan lokal dan

kealamiahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. mengoptimalkan dan melakukan revitalisasi

pengembangan pariwisata pada semua ODTW yang

memiliki ciri khas dan spesifikasi yang unik/khusus

di Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. merevitalisasi dan merehabilitasi objek-objek wisata

yang memiliki nilai sejarah tinggi yang dapat menjadi

landmark dan identitas Kabupaten Minahasa

Tenggara;

d. membangun dan mengembangkan sarana dan

prasarana wilayah yang dapat mengintegrasikan

kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Minahasa

Tenggara dalam satu kesatuan paket wisata; dan

e. menyusun rencana induk (masterplan)

pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa

Tenggara yang terintegrasi dengan pengembangan

pariwisata di lingkup regional Provinsi Sulawesi

Utara.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan

pertahanan dan keamanan.

b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam

dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi

pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau

kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar

kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai

zona penyangga; dan

d. Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan

keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggara meliputi :

a. pusat-pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala

ketelitian 1 : 50.000 yang tercantum dalam Lampiran I

dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a, terdiri atas :

a. PKWp;

b. PKL;

c. PPK; dan

d. PPL.

(2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu

Ratahan.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu

Belang dan Tombatu.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri

atas :

a. Ratatotok di Kecamatan Ratatotok;

b. Pusomaen di Kecamatan Pusomaen;

c. Touluaan di Kecamatan Touluaan; dan

d. Ratahan Timur di Kecamatan Ratahan Timur.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri

atas :

a. Tombatu Utara di Kecamatan Tombatu Utara;

b. Tombatu Timur di Kecamatan Tombatu Timur;

c. Silian Raya di Kecamatan Silian Raya;

d. Pasan di Kecamatan Pasan; dan

e. Touluaan Selatan di Kecamatan Touluaan Selatan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten

Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut;

c. sistem jaringan perkeretaapian; dan

d. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan

digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. jaringan jalan;

2. jaringan prasarana lalu lintas; dan

3. jaringan pelayanan lalu lintas.

b. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, angka 1, terdiri atas :

a. jaringan jalan eksisting, yang meliputi:

1. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas: jalan

lintas timur sulawesi meliputi ruas jalan Buyat –

Rumbia yang melewati wilayah Kecamatan

Ratatotok, Belang, dan Pusomaen;

2. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas:

a) ruas jalan Amurang – Ratahan yang melewati

wilayah Kecamatan Touluaan, Tombatu,

Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan

Ratahan;

b) ruas jalan Langowan – Ratahan – Belang.

3. jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas ruas

jalan Silian – Tombatu; dan

4. jaringan jalan lokal yang menghubungkan dari

Desa winorangian ke Desa winorangian satu dan

Desa Kuyanga.

5. jaringan jalan lokal yang tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. jaringan jalan rencana, yang meliputi:

1. rencana peningkatan fungsi dan dimensi jaringan

jalan Kolektor Primer K1 Rumbia – Buyat yang

merupakan bagian dari rencana pengembangan

jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan menjadi jalan

arteri primer;

2. rencana peningkatan fungsi dan dimensi fisik

jaringan jalan eksisting K2 yang ada di wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya jalan

yang menghubungkan antara Kecamatan

Langowan (di Kabupaten Minahasa) dan

Kecamatan Ratahan menjadi jalan arteri

sekunder;

3. rencana pembangunan dan pengembangan jalan

Kolektor Sekunder, yang terdiri atas:

a) jalan yang menghubungkan antara Desa

Wongkai (Kecamatan Ratahan Timur) dan

Desa Atep (Kecamatan Langowan di Kab

Minahasa);

b) jalan yang menghubungkan antara Desa

Wiau (Kecamatan Pusomaen) dan Desa Atep

(Kec Langowan di Kabupaten Minahasa);

c) jalan yang menghubungkan antara Desa

Silian (Kecamatan Silian Raya) dan

Kecamatan Amurang di Kabupaten Minahasa

Selatan.

4. Pembangunan jalan-jalan baru yang

menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan di

wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, seperti:

a) rencana pembangunan jaringan jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Belang dan Kecamatan Tombatu;

b) rencana pembangunan jaringan jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Ratatotok dan Kecamatan Touluaan serta

Tombatu;

c) rencana pembangunan jaringan jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Pusomaen dan Kecamatan Ratahan Timur;

d) rencana pembangunan jaringan jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Belang dan Kecamatan Pasan;

e) rencana pembangunan jaringan jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Silian dan Kecamatan Tombatu;

5. rencana pembangunan jalan lingkar di wilayah

Kecamatan Ratahan dan kawasan-kawasan

perkotaan padat lainnya seperti di Belang dan

Ratatotok;

6. rencana jalan-jalan baru yang membuka akses ke

kawasan-kawasan industri pertanian dan

perkebunan, serta ke kawasan-kawasan wisata;

dan

7. rencana pembangunan jembatan baru yang akan

menyesuaikan dengan pembangunan jalan-jalan

baru seperti tersebut di atas.

c. rencana fungsi dan kelas jalan di wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara, meliputi:

1. jalan arteri primer yaitu Jalan Lintas Timur

Sulawesi (Rencana Jalan Trans Sulawesi) meliputi

ruas jalan Buyat – Rumbia yang melewati wilayah

Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen;

2. jalan arteri sekunder yaitu jalan yang

menghubungkan antara wilayah Kecamatan

Langowan (Kabupaten Minahasa) dan Kecamatan

Ratahan, yang melalui wilayah Kecamatan

Ratahan Timur dan Ratahan;

3. jalan kolektor primer yaitu Jalan Amurang –

Ratahan yang melewati wilayah Kecamatan

Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu

Timur, Pasan, dan Ratahan;

4. jalan kolekor sekunder, terdiri atas:

a) jalan yang menghubungkan antara Desa

Wongkai (Kecamatan Ratahan Timur) dan

Desa Atep (Kecamatan Langowan di

Kabupaten Minahasa);

b) jalan yang menghubungkan antara Desa

Wiau (Kecamatan Pusomaen) dan Desa Atep

(Kecamatan Langowan di Kabupaten

Minahasa); dan

c) jalan yang menghubungkan antara Desa

Silian (Kecamatan Silian Raya) dan

Kecamatan Amurang di Kabupaten Minahasa

Selatan.

5. jalan lokal, terdiri atas:

a) Jalan Silian – Tombatu;

b) rencana Jalan Belang – Tombatu;

c) rencana Jalan Belang – Pasan;

d) rencana Jalan Ratatotok – Touluaan –

Tombatu;

e) rencana Jalan Pusomaen – Ratahan Timur;

f) jalan-jalan lingkar di masing-masing wilayah

kecamatan; dan

g) jalan-jalan lingkungan dalam kabupaten

lainnya.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, angka 2, terdiri atas :

a. rencana pembangunan dan pengembangan terminal

penumpang Tipe A yang berlokasi di Kecamatan

Belang;

b. rencana pembangunan dan pengembangan terminal

penumpang tipe B di Ratahan dan Tombatu; dan

c. rencana pembangunan dan pengembangan terminal

penumpang tipe C di Ratatotok, Pusomaen, Ratahan

Timur, Pasan, Silian Raya, Tombatu Utara, Tombatu

Timur, Touluaan, dan Touluaan Selatan.

(4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a,angka 3, terdiri atas :

a. Terminal Tipe A di Kecamatan Belang melayani trayek

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Regional

Pulau Sulawesi;

b. Terminal Tipe B di Kecamatan Ratahan melayani

trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan

mengacu pada hasil kajian khusus;

c. Terminal Tipe C berlokasi di Kecamatan Ratatotok,

Pusomaen, Ratahan Timur, Pasan, Tombatu Timur,

Tombatu Utara, Tombatu, Silian Raya, Touluaan dan

Touluaan Selatan; dan

d. trayek/sistem angkutan pesisir yang menghubungkan

seluruh kawasan pesisir di wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara seperti Desa Bentenan – Desa

Tumbak – Belang – Desa Mangkit – Desa Basaan –

Kota Ratatotok – Desa Lakban.

(5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelabuhan

penyeberangan di Kecamatan Pusomaen, Belang dan

Ratatotok.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. tatanan kepelabuhanan; dan

b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Minahasa Tenggara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. rencana pengembangan pelabuhan Belang menjadi

pelabuhan pengumpul;

b. rencana pembangunan terminal khusus dan terminal

untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Ratatotok

c. rencana pembangunan pelabuhan pengumpan baru di

Bentenan dan Ratatotok;

d. rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Desa

Bentenan Kecamatan Pusomaen;

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri atas:

a. jaringan pelayanan transportasi pesisir: Bitung-Kema-

Belang-Nuangan-Pinolosian-Molibagu (Bitung,

Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang

Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan);

b. pengembangan alur pelayaran lintas Teluk Tomini ke

wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo;

c. pengembangan alur pelayaran untuk jaringan wisata

bahari yang terdiri atas: Bentenan Beach Resort –

Pantai Hais – Pelabuhan Belang – Pulau Tulang –

Pulau Hogow – Pulau-pulau lainnya di wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf c, terdiri atas :

a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas :

1. jalur Manado – Bitung – Kema – Belang – Molibagu –

Gorontalo dengan prioritas tinggi;

2. jalur Manado – Tomohon – Tondano – Kawangkoan –

Langowan – Ratahan dengan prioritas sedang; dan

3. jalur perkotaan RATOMBELA yang meliputi Ratahan –

Tombatu – Belang.

b. stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Belang dan

Ratahan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan

(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berupa rencana pembangunan bandar udara baru di desa

Minanga Kecamatan Pusomaen – di desa Tababo di

Kecamatan Belang.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam

peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pembangkit tenaga listrik; dan

b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. rencana pembangunan dan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada

beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara;

b. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS) terpusat baru di beberapa lokasi wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan hasil

kajian; dan

c. rencana pembangunan dan pengembangan sumber-

sumber energi yang ramah lingkungan lainnya seperti

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, dll.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi jaringan transmisi tenaga listrik,

terdiri atas :

a. rencana pengembangan gardu induk, terdapat di

Ratahan, Belang, dan Tombatu;

b. jaringan prasarana energi yang ada di wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas Saluran

Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara

Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra

Tinggi (SUTET) di seluruh wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara, yang menghubungkan antara

sumber-sumber energi listrik dengan gardu induk,

serta antara gardu induk dengan pusat-pusat aktivitas

masyarakat; dan

c. Jaringan energi yang menghubungkan antara sumber-

sumber energi dengan gardu-gardu induk yang ada di

wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan kabel;

b. sistem jaringan nirkabel; dan

c. sistem jaringan satelit.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri atas jaringan kabel yang

menghubungkan seluruh wilayah di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan mikro digital di

kawasan perkotaan Ratahan dan sekitarnya.

(4) Sistem jaringan satelit yang berupa sarana menara Based

Transmition System (BTS), akan diatur lebih lanjut dalam

peraturan daerah.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. wilayah sungai

b. jaringan irigasi;

c. prasarana air baku untuk air minum; dan

d. sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Tondano –

Likupang, yang diantaranya meliputi wilayah DAS

Ratahan Pantai, terdiri atas: Sungai Kayuwatu, Sungai

Kinamang, Sungai Molompar, dan Sub DAS Ratatotok,

yang merupakan kewenangan pemerintah; dan

b. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten, terdiri atas: DAS

Sosoan, DAS Ranoako, DAS Kayuuling, DAS Kalait,

DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS

Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS

Limbole, DAS Sue, DAS Bangasu, DAS Mamaya, DAS

Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako,

DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS

Pinamangkulan, DAS Lahaus, DAS Konga, DAS

Waasu, DAS Pantuah, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS

Puta, DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS

Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang, DAS Hais, DAS

Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS

Paderen, DAS Tuolunik, DAS Palaus, DAS Wawesen,

DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS Koker, DAS

Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtuah, DAS

Koserangan, DAS Tembaga, DAS Limpoda, DAS

Ropada, DAS Lahendung, DAS Wongangaan, DAS

Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS

Mopsaleleng, DAS Basaan, dan DAS Morea.

(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. bendungan yang berupa Bendungan Ranombolay di

Minahasa Tenggara untuk pelayanan kurang lebih

1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar;

b. daerah irigasi (DI) yang terdiri atas:

1. DI Buyat yang diantaranya meliputi wilayah

Kecamatan Ratatotok di Kabupaten Minahasa

Tenggara;

2. DI Belang di Kecamatan Belang;

3. DI Touluaan di Kecamatan Touluaan;

4. DI Ratahan di Kecamatan Ratahan;

5. DI Pusomaen di Kecamatan Pusomaen; dan

6. DI Tombatu di Kecamatan Tombatu.

7. DI Kecamatan Tombatu Timur (Aliran sungai

Nanauan)

8. DI Silian di Kecamatan Silian Raya

9. DI Tombatu di Kecamatan Tombatu Utara

10. DI Poniki di Kecamatan Pasan

11. DI Wioi di Kecamatan Ratahan Timur

12. DI Kalait di Kecamatan Touluaan Selatan

c. saluran irigasi primer yang meliputi Saluran Irigasi

Ranombolay di Minahasa Tenggara, sepanjang kurang

lebih 1,45 (satu koma empat lima) kilometer, serta

saluran irigasi sekunder yang meliputi Saluran Irigasi

Ranombolay di Minahasa Tenggara sepanjang kurang

lebih 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan)

kilometer.

(4) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa rencana

pengembangan jaringan air minum, terdiri atas:

a. rencana pengembangan Sumber Mata Air (SPMA) di

Kalatin-Ratahan, dengan debit kurang lebih 60 liter

per detik dan di Kecamatan Tombatu Timur,

Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Belang,

Kecamatan Touluaan serta Kecamatan Ratatotok.

b. rencana pengembangan Sumber Air Sungai Dan

Danau (SASD) di Sungai Makalu dengan debit kurang

lebih 250 liter per detik, dan Sungai Belang dengan

debit kurang lebih 200 liter per detik.

c. rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air

Minum (IPAM) di Sungai Makalu dengan debit kurang

lebih 250 liter per detik; dan Sungai Belang dengan

debit kurang lebih 200 liter per detik.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdiri atas

a. perlindungan daerah tangkapan air;

b. normalisasi sungai;

c. perbaikan drainase;

d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir;

e. pengamanan pantai; dan

f. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan

pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir

dan pengamanan pantai.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem jaringan air minum;

c. sistem jaringan drainase;

d. jalur evakuasi bencana; dan

e. sistem prasarana air limbah.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pengelolaan sistem persampahan di wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara yang tetap

mengedepankan pada prisnsip 3R (Reduce, Reuse, dan

Recycling);

b. rencana pembangunan Tempat Penampungan

Sementara (TPS) di empat lokasi yang tersebar di

Kecamatan Belang, Ratatotok, Tombatu, dan

Touluaan; dan

c. rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) Sampah di Kecamatan Ratahan yang

dikembangkan dengan sistem sanitary landfill.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jaringan air minum Desa Wioi Kecamatan Ratahan

Timur;

b. rehabilitasi jaringan air minum Desa Pangu

Kecamatan Ratahan Timur;

c. jaringan air minum Desa Kalait Kecamatan Touluaan

Selatan;

d. jaringan air minum Desa Tombatu II Kecamatan

Tombatu Utara;

e. jaringan air minum Desa Kuyanga Kecamatan

Tombatu Utara;

f. jaringan air minum Desa Bentenan Kecamatan

Posumaen;

g. jaringan air minum Desa Tambelang Kecamatan

Touluaan Selatan;

h. jaringan air minum Desa Permukiman Trasmigrasi

Tombatu Kecamatan Tombatu;

i. jaringan air minum Desa Esandom Raya Kecamatan

Tombatu Timur;

j. jaringan air minum Desa Tonsawang Kecamatan

Tombatu;

k. jaringan air minum Desa Mundung dan Mundung I

Kecamatan Tombatu Timur;

l. jaringan air minum Desa Molompar Raya Kecamatan

Tombatu Timur;

m. jaringan air minum Desa Tolombukan Kecamatan

Pasan;

n. jaringan air minum Desa Rasi Raya Kecamatan

Ratahan;

o. jaringan air minum Desa Minanga Kecamatan

Posumaen;

p. jaringan air minum Desa Wiau Kecamatan Ratahan

Timur;

q. jaringan air minum Desa Tababo, Desa Mangkit, Desa

Buku Raya, Kecamatan Belang;

r. jaringan air minum Desa Soyowan, Desa Basaan

Kecamatan Ratatotok;

s. jaringan air minum Desa Morea Kecamatan Ratatotok;

t. jaringan air minum di Silian dan Silian Raya;

u. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Ratatotok;

v. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Belang;

w. jaringan air minum Desa Tumbak Kecamatan

Pusomaen;

x. Jaringan Air Minum Molompar-Belang;

y. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Posumaen;

z. jaringan air minum di Kecamatan Silian Raya (Sungai

Mamaya-masuk Winorangian);

æ. Jaringan air minum desa Winorangian Kecamatan

Tombatu Utara (Sungai Mamaya);

ø. Jaringan Air Minum di Desa Tombatu I Kecamatan

Tombatu;

å. Jaringan Air Minum di Desa Ranoketang Atas, Desa

Toundanouw Kecamatan Touluaan; dan

aa. Sistem jaringan air minum yang ada di Pesisir Pantai

(4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. rencana pembangunan jaringan drainase pada

sepanjang sisi kiri dan kanan jaringan jalan, terutama

pada kawasan perkotaan;

b. rencana pengembangan jaringan sungai sebagai

bagian dari pengembangan sistem drainase yang

difungsikan sebagai jaringan drainase primer;

c. rencana pengembangan kawasan cekungan sebagai

kawasan resapan air; dan

d. rencana pembangunan dan pengembangan sumur-

sumur resapan dan lubang-lubang biopori serta upaya

teknis lainnya untuk mempercepat proses peresapan

air.

(5) Sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d,terdiri atas:

a. rencana pembangunan jalur evakuasi dan ruang

evakuasi pada kawasan pesisir pantai yang berlokasi

di wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan

Pusomaen;

b. perlindungan dan pengendalian pembangunan pada

kawasan yang rawan terhadap bahaya bencana

Gunung Soputan, baik perlindungan terhadap

lontaran material letusan gunung maupun terhadap

bahaya aliran lahar gunung berapi; dan

c. perlindungan dan pengendalian pembangunan pada

kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor.

d. Pemasangan instalasi peringatan dini bencana.

(6) Sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. rencana pembangunan dan pengembanganInstalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kabupaten akan

dikembangkan secara terpadu yang berlokasi di

wilayah Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan

kecamatan lainnya sesuai dengan kebutuhan

b. sistem pengolahan limbah pada IPAL dan IPLT

dilakukan dengan sistem off site.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan

lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta

dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

e. kawasan rawan bencana alam; dan

f. kawasan lindung geologi.

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf a, terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung Gunung Soputan di Kecamatan

Silian Raya, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan

Pasan, Kecamatan Ratahan, dan Kecamatan Ratahan

Timur dengan luas kurang lebih 4.139 (empat ribu seratus

tiga puluh sembilan) hektar; dan

b. kawasan hutan lindung Gunung Kawatak di Kecamatan

Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 737 (tujuh ratus

tiga puluh tujuh) hektar.

c. Kawasan Hutan lindung bakau di Kecamatan Posumaen,

Belang dan Ratatotok

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

berupa kawasan resapan air yang terdiri atas:

a. kawasan sekitar Sungai Lahendong, Sungai Kaluya,

Dungusan Keleweng, Londola Mamaya, Kelewaha, Londola

Ranoako, Solasang, Sungai Kokor, sekitar Tonsawang,

Dungusan Dahera, Kasarengan, Dungusan Dokoliuan,

sekitar Lowatag, Kuni, Lomanggi, sekitar Minanga, sekitar

gunung Kaanom, Gunung Walintang, Sungai Binuang dan

Mangkit, sekitar Sungai Wewesen, Gunung Manembo,

Gunung Hais, Limpoga, Gunung Pasoloilobogan;

b. daerah yang memiliki kemiringan lahan diatas 30º

ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di

seluruh wilayah kabupaten; dan

c. Kawasan Hutan Bakau yang berada di daerah pesisir

pantai.

d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya perlu memperhatikan ketentuan

perundangan yang mengatur status tanah pasini.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:

a. kawasan sempadan pantai, dengan lebar 200 (dua ratus)

meter dari pasang muka air laut tertinggi, mencakup

seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di

seluruh wilayah pesisir kabupaten yang berlokasi di

wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen;

b. kawasan sempadan sungai, dengan lebar 50 (lima puluh)

meter dari muka air sungai seperti Sungai Ranoyapo, di

luar wilayah permukiman adalah minimal 50 (lima puluh)

meter dari tepi sungai, sedangkan untuk sungai dan anak

sungai misalnya Sungai Molompar, Sungai Kaluya, dan

lain-lain, lebar sempadan adalah 5 (lima) meter di

kawasan permukiman dan 50 (lima puluh) meter di luar

kawasan permukiman, dari tepi sungai;

c. kawasan sempadan danau yaitu kawasan sekitar Danau-

danau di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain

Danau Bulilin yang terletak di Kecamatan Tombatu dan

Danau Kawelaan di Kecamatan Touluaan, yakni tepian

selebar antara 50 (lima puluh) meter hingga 100 (seratus)

meter yang ditetapkan berdasarkan bentuk dan kondisi

fisik tepian danau; dan

d. kawasan sekitar mata air, dengan lebar 200 (dua ratus)

meter dari pusat mata air, meliputi semua wilayah yang

ada di wilayah kabupaten, seperti sekitar mata-mata air di

lereng gunung Kawatak, kawasan sekitar Pangu, sekitar

Tiwalako dan sekitar Derel di Tombatu.

Pasal 23

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:

a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

1. Kawasan Budaya Batulesung, Ratuoki, Kali, di

Tombatu;

2. Kawasan Kubur Raja Bantik di Kecamatan Pasan;

3. Kawasan Batu Koya di Kecamatan Ratahan;

4. Kawasan Kubur Keramat di Kecamatan Belang;

5. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan; dan

6. Kawasan-kawasan lainnya berdasarkan hasil kajian

khusus tentang kepariwisataan.

b. kawasan pantai berhutan bakau, meliputi kawasan di

sekitar Teluk Totok, kawasan Teluk Bohungan, kawasan

Teluk Ratatotok, kawasan Bentenan, kawasan sekitar

Teluk Sompini serta kawasan seputar Desa Tumbak dan

Desa Tumbak Madani.

Pasal 24

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf e, terdiri atas:

a. kawasan rawan gelombang pasang terdapat di pesisir

Selatan meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan

Pusomaen;

b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi

kawasan sekitar Suhuyon, Lowatag, Lomangi,

Amburumalad, Maimbeng, Kaluya,Pangu, Wongkai, Wioi,

Gunung Wolitang;

c. kawasan rawan banjir, meliputi kawasan di sekitar

Kecamatan Belang, Kecamatan Pusomaen; Kecamatan

Tombatu Utara dan Kawasan Sungai Kawiwi

Pasal 25

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri

atas:

a. kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir Selatan

meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan

Pusomaen;

b. kawasan rawan gempa dan kawasan zona patahan/sesar

meliputi kawasan sesar bagian tengah kabupaten mulai

dari Touluaan ke arah Tenggara sampai di Pantai Selatan

Kecamatan Belang; serta kawasan sesar barat daya yang

berawal dari perbatasan Kecamatan Touluaan dan

Kecamatan Ratatotok meliputi kawasan Dungusan

Popotitingan hingga kawasan Kuala Monsalkawi di

Kecamatan Ratatotok; dan

c. kawasan rawan bencana gunung berapi, terdiri atas:

1. kawasan bahaya letusan gunung berapi yang berjarak

radius 5 kilometer dari puncak Gunung Soputan,

meliputi kawasan Pinus, Keleweng, dan Manimporok;

2. kawasan waspada letusan gunung api yang berjarak

radius 8 kilometer dari puncak Gunung Soputan,

meliputi Limbale, Lobu, Ranoketang Atas, Silian,

Buililin, Kali, Tombatu, Kuyanga, Mundung,

Molompar, Liwutung, Rasi, Wawali, Wioi, Ratahan,

Kalatin, Pangu; Toundanow, Winorangian dan

3. kawasan bahaya aliran lava, meliputi kawasan Kuala

Lahendong, Kuala Ralih, Kuala Rapola, Kuala

Sinoraan, Kuala Wewesen, dan Kuala Molompar.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat

(1), terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD);

f. kawasan peruntukan pertambangan;

g. kawasan peruntukan industri;

h. kawasan peruntukan pariwisata;

i. kawasan peruntukan permukiman; dan

j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT); dan

b. kawasan hutan produksi tetap (HP).

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, meliputi Hutan Produksi Terbatas

Gunung Surat di Kecamatan Ratatotok, Kecamatan

Touluaan Selatan, Kecamatan Tombatu, dan Kecamatan

Belang.

(3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi Hutan

Produksi Tetap Sungai Ranoyapo terdapat di Kecamatan

Touluaan Selatan dan Kecamatan Touluaan.

(4) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdapat di seluruh

wilayah kecamatan.

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:

a. kawasan pertanian tanaman pangan;

b. kawasan pertanian hortikultura;

c. kawasan perkebunan; dan

d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tanaman pangan

lahan basah dan tanaman pangan lahan kering terdapat

di seluruh wilayah kecamatan.

(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Touluaan Selatan, Touluaan, Tombatu,

Silian Raya, Tombatu Utara, dan Pasan, dengan

budidaya tanaman sayur-sayuran; pengembangan

komoditi Kentang di Banga-Lowatag;

b. Kecamatan Ratahan Timur dengan budidaya

tanaman buah Salak;

c. Kecamatan Ratahan, Belang, Pusomaen, Tombatu,

dan Touluaan Selatan, dengan budidaya tanaman

buah Mangga, Pisang, Langsat, Alpukat, Durian.

Budidaya Pisang Roa di Wongkai Kecamatan

Ratahan Timur;

d. Desa Lowatak dengan komoditi strawberry;

e. Kecamatan Silian Raya, Tombatu Utara, dan Pasan,

dengan budidaya tanaman semangka;

f. Kecamatan Pusomaen dengan budidaya Jeruk Ikan;

dan

g. Pisang Abaca di seluruh kecamatan yang memiliki

kesesuaian lahan dan iklim.

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c tersebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan

komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah

Kelapa, Cengkih, Kakao, Panilli, Pala, Kopi dan Aren

terdapat di:

(5) Kawasan kebun raya dapat dikembangkan di lokasi ex

pertambangan Newmont Minahasa Raya Kecamatan

Ratatotok.

(6) Kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet dapat

dikembangkan diseluruh wilayah sesuai dengan kajian

dan potensi kewilayahannya.

(7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdapat di:

a. Kecamatan Tombatu dengan jenis peternakan itik;

b. Kecamatan Touluaan, Belang, dan Tombatu, dengan

jenis peternakan Sapi Potong; dan Sapi Perah di Pisa

dan Lowatak;

c. Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok dengan

jenis peternakan Kambing;

d. Semua Kecamatan dengan jenis peternakan Ayam

Buras, Ayam Ras pedaging/petelur, Burung Puyuh,

Wallet;

e. Kecamatan Ratahan dengan Ulat Sutera Emas;

f. Jenis Peternakan Babi tersebar di semua Kecamatan

yang ada

g. Hijauan makanan ternak di semua kecamatan.

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;

c. Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan;

dan

d. Kawasan peruntukan konservasi perairan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Belang berupa Pengembangan TPI di Desa

Borgo dan usaha Perikanan tangkap berupa ikan

pelagis, Demersal dan jenis ikan laut lainya.

b. Kecamatan Ratatotok berupa usaha perikanan

tangkap ikan Pelagis Demersal dan jenis ikan

lainnya.

c. Kecamatan Pusomaen berupa pembangunan

pelabuhan perikanan di Desa Bentenan dan usaha

perikanan tangkap Ikan Pelagis, Ikan Demersal dan

jenis ikan lainnya.

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di

Kecamatan Belang, Kecamatan Ratahan, Kecamatan

Ratahan Timur, Kecamatan Touluaan, Kecamatan

Touluaan Selatan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan

Tombatu Timur, Tombatu Utara, Kecamatan Pasan,

Kecamatan Ratatotok, Kecamatan Silian Raya dan

Kecamatan Pusomaen dengan komoditas antara lain

berupa Ikan Mas, Ikan Nila, Lele dan Jenis ikan air tawar

lainnya.

(4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau di

Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan

Pusomaen dengan komoditas antara lain berupa ikan

Bandeng, Udang, Kepiting dan Jenis ikan lainnya.

(5) Kawasan peruntukan budidaya Laut di Kecamatan

Belang, Kecamatan Posumaen, Kecamatan Ratatotok

antara lain berupa budidaya rumput laut, Ikan Karapu,

dan jenis ikan laut lainnya serta budidaya Kerang Mutiara

di Pulau Babi.

(6) Kawasan peruntukan sentra pengolahan hasil perikanan

di Kecamatan Belang, antara lain berupa pembangunan

sarana prasaranan pengolahan seperti pabrik es,

pembangunan Cold Storage di Kecamatan Ratatotok,

pengolahan ikan cakalang fufu, bakasang, dan hasil

olahan lainnya.

(7) Untuk mendukung aktivitas perikanan di wilayah

kabupaten Minahasa Tenggara maka ditetapkan kawasan

Minapolitan perikanan budidaya dan kawasan

Minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Minahasa

Tenggara.

(8) Untuk menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan

Perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara Maka

dikembangkan pos-pos pengawasan sumber daya

kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan

Pusomaen, Belang, dan Ratatotok.

(9) Kawasan peruntukan konservasi perairan di Kecamatan

Pusomaen dan Kecamatan Ratatotok, antara lain

perlindungan sumber daya ikan, mangrove, terumbu

karang dan padang lamun.

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, di wilayah kabupaten

hanya terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan

mineral yang meliputi mineral logam, mineral non logam

dan batuan.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:

a. Kecamatan Ratatotok dengan bahan tambang emas;

b. Kecamatan Belang dengan bahan tambang pasir besi;

c. Kecamatan Pusomaen dengan bahan tambang pasir

besi;

d. Kecamatan Touluaan Selatan dengan bahan tambang

emas;

e. Kecamatan Tombatu dengan bahan tambang logam

emas

f. Kecamatan Tombatu Timur dengan bahan tambang

logam emas

g. Kecamatan Tombatu Utara dengan bahan tambang

logam emas

h. Kecamatan Touluaan dengan bahan tambang logam

emas

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat di

Kecamatan Ratatotok dengan bahan tambang batu

gamping.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdapat di:

a. Kecamatan Belang dengan bahan tambang sirtu,

andesit, dan batu;

b. Kecamatan Ratatotok dengan bahan tambang sirtu;

c. Kecamatan Ratahan Timur dengan bahan tambang

lempung, batu apung dan trass;

d. Kecamatan Ratahan dengan bahan tambang lempung

dan trass;

e. Kecamatan Pasan dengan bahan tambang sirtu, batu

kali, dan pasir;

f. Kecamatan Tombatu dengan bahan tambang pasir

vulkanik, dan andesit;

g. Kecamatan Tombatu Timur dengan bahan tambang

trass dan batu;

h. Kecamatan Silian Raya dengan bahan tambang pasir

vulkanik, dan andesit;

i. Kecamatan Touluaan dengan bahan tambang sirtu

dan batu kali; dan

j. Kecamatan Touluaan Selatan dengan bahan tambang

andesit dan sirtu.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat mineral logam

emas terdapat di Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan

Touluaan Selatan.

Pasal 31

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf g, di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

diperuntukan bagi industri pangan, industri logam dan

elektronik serta industri kimia dan bahan bangunan, yang

terdapat di:

a. Pengembangan industri pangan berada di seluruh

Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai

karakteristik dan potensi sumber daya di wilayah.

b. Pengembangan industri logam dan elektronik, industri

Kimia dan bangunan berada di Kawasan Kecamatan

Belang dan Kecamatan Ratatotok

c. Pembangunan pabrik semen di wilayah Kecamatan

Ratatotok.

d. Luas kawasan Industri sebagaimana huruf a dan b diatas

diatur lebih lanjut di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara.

e. Pengembangan industri Mikro kecil dan Menenggah dapat

dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi sumber

daya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

f. Pengembangan industri sebagaimana huruf d di atas

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf h, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pariwisata Senibudaya;

b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan

c. kawasan peruntukan pariwisata buatan/ Wisata

kuliner.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Ratatotok meliputi Musik Bambu; dan

Maengket

b. Kecamatan Pusomaen, meliputi Pesta Labuang Desa

Bentenan, Tenun Tradisional Desa Bentenan, musik

bambu, hadrah dan sambra;

c. Kecamatan Belang, meliputi Kubur Keramat Desa

Borgo, Mandi Sapar, Tari Kiting-Kiting, musik

bambu, hadrah dan sambra;

d. Kecamatan Ratahan, meliputi Pasak Wanua, Musik

Bambu; Batu Koyo; Goa Wanua Tohurang

e. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi Gereja Tua Desa

Wioi, Tari Salak Desa Pangu, Musik Bambu, Tari

Maengket Desa Wioi

f. Kecamatan Pasan, meliputi Kubur Raja Bantik Desa

Liwutung, Musik Bambu;

g. Kecamatan Tombatu, meliputi Lesung Batu Ratu Oki

Desa Kali, Musik Bambu;

h. Kecamatan Tombatu Timur, meliputi Musik Bambu;

Maengket; Korgaya, cakalele

i. Kecamatan Tombatu Utara, meliputi Musik Bambu;

Maengket; Korgaya, cakalele

j. Kecamatan Silian Raya, meliputi Musik Bambu;

k. Kecamatan Touluaan, meliputi Musik Bambu; dan

l. Kecamatan Touluaan Selatan, meliputi Musik

Bambu.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hururf b, terdapat di:

a. Kecamatan Ratatotok, meliputi Kawasan Pantai

Lakban, Bukit Pengharapan, Pantai Montoi, Goa

Alam desa Soyoan, Teluk Buyat, Taman Laut Teluk

Totok, Pantai Wisata Pulau Hogou, Pantai Wisata

Gemilang; Pulau Racun

b. Kecamatan Pusomaen, meliputi Pantai Bentenan,

wisata bahari Taman Laut Tumbak, Hutan Bakau,

Tanjung Merah dan pulau – pulau kecil lainnya;

c. Kecamatan Belang, meliputi Pantai Hais, Teluk

Borgo, Panjat Tebing, Kawasan Pulau Keramat;

Sumur Bajo, Pulau Bohoi Besar, Pulau Bohoi Kecil

dan Pulau Sangkeles.

d. Kecamatan Ratahan meliputi Gunung Manimporok,

Air Konde Kelurahan Wawali Pasan; Danau Lumpias.

Danau Kinawakan

e. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi Hutan Lindung

Gunung Potong dan Wisata Buah Salak Desa pangu;

f. Kecamatan Pasan, meliputi Air Terjun Desa Poniki,

Danau Mongawo Desa Liwutung;

g. Kecamatan Tombatu, meliputi Danau Bulilin Desa

Kali dan Batu Lesung Ratu Oki desa kali

h. Kecamatan Tombatu Timur, meliputi Kolam Desa

Molompar Raya, Danau Nanauan dan Kawasan

Persawahan sebagai kawasan Agro Wisata;

i. Kecamatan Silian Raya, meliputi Gunung Soputan

Desa Silian; dan

j. Kecamatan Touluaan, meliputi Air Panas Kelewaha

dan Danau Kawelaan Desa Lobu,

k. Kecamatan Tombatu Utara, Desa Kuyanga meliputi

Air Terjun

l. Di kawasan lainnya yang memiliki potensi

pengembangan objek wisata alam.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:

a. Kecamatan Ratahan, meliputi wisata kuliner

Akenbuku;

b. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi wisata kuliner

Dodol Salak Desa Pangu, Dodol Nenas Desa Wioi, dan

Gula Aren Desa Pangu; dan

c. Kecamatan Tombatu, meliputi wisata kuliner Rumah

Makan Terapung Danau Bulilin, dan Mie Gado-gado.

d. Kecamatan Touluaan meliputi wisata kuliner

Sopulut.

e. Disemua Kecamatan yang memiliki potensi

pengembangan sesuai spesifikasi/kekhasan tempat.

Pasal 33

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:

a. pembangunan yang mengacu pada tingkat kepadatan

bangunan, terdiri atas:

1. permukiman dengan tingkat kepadatan sedang (50 –

150 rumah per hektar), meliputi wilayah Kecamatan

Ratahan, Ratahan Timur, Ratatotok, Belang, dan

Tombatu; dan

2. permukiman dengan tingkat kepadatan rendah (< 50

rumah per hektar), meliputi wilayah Kecamatan

Pusomaen, Pasan, Tombatu Timur, Tombatu Utara,

Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan.

b. pembangunan dan pengembangan permukiman baru,

terdiri atas:

1. pembangunan dengan konsep LISIBA BS

(Lingkungan Siap Banguan Berdiri Sendiri) akan

dikembangkan di wilayah Kecamatan Ratahan,

Tombatu, Belang, dan Ratatotok; dan

2. pembangunan dengan konsep intensifikasi atau

pengembangan permukiman baru yang terbatas akan

dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan

yang belum terbangun pada kawasan perkotaan akan

dikembangkan di wilayah Kecamatan Ratahan Timur,

Pusomaen, Pasan, Tombatu Utara, Tombatu Timur,

Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan.

Pasal 34

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf j, terdiri dari atas:

a. kawasan pelatihan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang

berlokasi di Gunung Potong di Kecamatan Ratahan Timur;

b. kawasan strategis TNI AD yaitu kawasan Markas

Komando Distrik Militer (Kodim) di Ibukota Kabupaten

dan kawasan Markas Komando Rayon Militer (Koramil)

yang berkedudukan di setiap kecamatan;

c. kawasan untuk Pos TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada

kawasan pesisir yang terdapat di wilayah Kecamatan

Belang, Ratatotok, dan Pusomaen;

d. kawasan markas kepolisian pada setiap kawasan yang

dinilai memiliki tingkat kestrategisan tinggi dalam

mempertahankan stabilitas dan keamanan di wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara, seperti Markas Kepolisian

Resort (Polres) di Ibukota Kabupaten, Markas Kepolisian

Sektor (Polsek) di seluruh wilayah kecamatan serta

pembangunan Markas Sub Detasemen (Subden) Brigade

Mobil (Brimob) di Kecamatan Ratatotok, serta

pembangunan pos-pos polisi (Pospol) di wilayah tertentu

seperti objek vital, bandara, pelabuhan, terminal serta

fasilitas lainnya yang membutuhkan pengamanan pihak

kepolisian;

e. kawasan pusat olahraga berstandar internasional yang

akan dikembangkan terpusat di wilayah kecamatan

Ratahan, Belang, Pasan dan Ratatotok;

f. kawasan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kecamatan

Ratahan;

g. kawasan pusat pengembangan olahraga air dan juga

merupakan bagian dari pengembangan wisata bahari di

wilayah Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Belang;

h. kawasan pusat pengembangan kesehatan yang berupa

Rumah Sakit berstandard internasional di wilayah

Kecamatan Ratahan;

i. kawasan pusat pengembangan pendidikan tinggi di

wilayah Kecamatan Ratahan;

j. kawasan/lokasi pembangunan dan pengembangan

menara-menara/tower penangkal petir yang tersebar

diseluruh wilayah kabupaten yang rawan terhadap petir

berdasarkan hasil kajian khusus;

k. Lokasi Sekolah Pelayaran di Kecamatan Belang dan

sekitarnya sesuai dengan potensi kewilayahannya;

l. lokasi Sekolah Pertambangan di Kecamatan Ratatotok;

m. pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di

Kecamatan Ratatotok;

n. lokasi Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Tombatu

Timur;

o. pengembangan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan

Silian Raya, Kecamatan Ratahan Timur dan Kecamatan

Tombatu;

p. pembangunan laboratorium kesehatan di kecamatan

Ratahan;

q. kawasan pusat pengembangan pendidikan kesehatan di

wilayah Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pasan dan

Kecamatan Tombatu Timur;

r. kawasan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Ratahan;

s. kawasan Pusat Pengembangan Pendidikan Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sederajat

tersebar di seluruh Kecamatan;

t. lokasi pengembangan pusat penanganan pemadam

kebakaran di wilayah Kecamatan Ratahan, Belang, dan

Tombatu;

u. kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) akan

dikembangkan di setiap wilayah kecamatan yang akan

dipadukan dengan pengembangan RTH pada masing-

masing kawasan tersebut;

v. lokasi pengembangan pentas budaya/teater di wilayah

Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara.

w. tempat Pelelangan Ikan terdapat di Kecamatan Pusomaen,

Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok;

x. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung di Wilayah

Kecamatan Belang dan sekitarnya; dan

y. lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) dan sejenisnya tersebar di seluruh

kecamatan se Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai

dengan potensi dan kebutuhan serta lokasi pembangunan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) dan Solar

Packed Dealer Nelayan (SPDN) di lokasi tertentu sesuai

kebutuhan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

(1) Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten

Minahasa Tenggara, terdiri dari:

a. kawasan strategis provinsi; dan

b. kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta

dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

a, terdiri atas :

a. kawasan koridor pantai selatan meliputi wilayah pesisir

Kecamatan Pusomaen, Belang dan Ratatotok, yang

merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi; dan

b. kawasan DAS yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten

yang merupakan kawasan strategis dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 37

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya;

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumberdaya alam;

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas:

a. kawasan strategis pusat pemerintahan dan pendidikan

di Kecamatan Ratahan;

b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah

Kecamatan Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW;

c. kawasan pusat pengembangan industri perikanan

untuk menunjang pengembangan Minapolitan di

kawasan pesisir pantai Pusomaen, Belang, dan

Ratatotok; dan

d. kawasan pusat pengembangan industri pertanian di

Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu

Timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan

Touluaan Selatan, sesuai dengan potensi unggulan

dari masing-masing wilayah.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, di

Tombatu;

b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan;

c. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan

Kecamatan Pusomaen;

d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan,

Belang dan Ratatotok; dan

e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di

Bentenan, Hais, Lakban; pariwisata tirta yang

berlokasi di Air Konde Danau Lumpias.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya

alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

atas:

a. Kawasan strategis DAS Molompar sebagai sumber

energi listrik bagi pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Poniki;

b. Kawasan strategis bendungan dan Daerah Irigasi

Ranombolay yang berfungsi sebagai penyedia

kebutuhan air bagi kegiatan pertanian yang mampu

melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar;

c. Kawasan strategis pengembangan Sumber Mata Air

yang terletak di Kalatin-Ratahan dengan debit kurang

lebih 60 liter per detik serta di Kecamatan Tombatu

Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Belang,

Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; dan

d. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Minum

(IPAM) di Sungai Makalu dengan debit air kurang lebih

250 liter per detik dan di Sungai Belang dengan debit

air kurang lebih 200 liter per detik;

(5) Kawasan strategis dari fungsi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas

a. kawasan strategis konservasi kepulauan di

Kecamatan Ratatotok, Belang dan kawasan strategis

konservasi bawah laut di Pulau Batutoli di Ratatotok,

Taman Laut Tumbak, dan Pantai Bentenan di

Kecamatan Pusomaen;

b. kawasan Pantai Lakban dan Teluk Buyat di

Kecamatan Ratatotok;

c. kawasan strategis konservasi pulau Kepulauan di

Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen;

d. kawasan strategis gunung berapi Soputan di

Kecamatan Ratahan, Pasan, Ratahan Timur, Silian

Raya, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara dan

kecamatan Touluaan;

e. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT)

kabupaten yang berlokasi di Kecamatan Ratahan,

Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya sesuai

kebutuhan.

f. kawasan strategis sungai di Tababo dan Kalait

(pemanfaatan sumber daya air untuk situ atau danau

buatan sebagai sumber air irigasi dan perikanan

darat); dan

g. kawasan Danau Bulilin di wilayah Kecamatan

Tombatu.

Pasal 38

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara disusun Rencana Rinci

Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada

rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan

melalui penyusunan dan pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang

disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 40

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi

program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan

kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a

digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah

dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

budidaya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas :

1. kawasan sekitar prasarana transportasi;

2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut

di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 43

(1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang

dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan

rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini;

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut

prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 44

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas :

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. izin lingkungan; dan

e. izin mendirikan bangunan;

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a sampai dengan e diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi

pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan

pengenaan disinsentif;

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan

ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini; dan

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang

perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh

pemerintah daerah kepada masyarakat; dan

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan

oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum insentif sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax

holiday) dan kemudahan proses perizinan;

2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh

pemerintah untuk memperingan biaya investasi

oleh pemohon izin;

3. pemberian kompensasi terhadap kawasan

terbangun lama sebelum rencana tata ruang

ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta

dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan; dan/atau

4. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk

kegiatan yang menimbulkan dampak positif.

b. pemberian insentif khusus ditujukan pada pola

ruang tertentu yang dinilai harus didorong

pemanfaatannya, meliputi :

1. kawasan perikanan dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap

dan darat;

2. kawasan wisata dalam upaya mempertahankan

kelestarian lingkungan alami dan menjaga

pelestarian budaya tradisional daerah dan

peninggalan bersejarah yang ada; dan

3. kawasan pertanian untuk mengoptimalkan

pemanfaatan ruang guna peningkatan

pendapatan masyarakat dan pendapatan asli

daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri

atas :

a. ketentuan pemberian disinsentif meliputi :

1. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan

yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai

ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan

komersial, daerah yang memiliki tingkat

kepadatan tinggi;

2. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna

usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan

yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata

ruang dan peraturan zonasi;

3. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah

yang tidak dipacu pengembangannya, atau

pengembangannya dibatasi; dan

4. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang

budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan

lindung.

b. pemberian disinsentif khusus ditujukan pada pola

ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan/atau

dikendalikan pemanfaatannya, meliputi :

1. kawasan hutan lindung;

2. kawasan sempadan pantai, danau, sungai, dan

mata air; dan

3. kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana

gunung berapi, longsor, gempa, gelombang

pasang/tsunami; dan banjir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 49

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah

daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada

pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

struktur ruang dan pola ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan

RTRW kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap

kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan

prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf

f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif

berupa :

a. peringatan tertulis

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap

rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, b dan c yang

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta

Rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau

kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana pejara

paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak

Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

Pasal 52

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai

dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh

pejabat berwenang berdasarkan RTRW Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus

Juta Rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau

kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana pejara

paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak

Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar

Rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan

dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta

Rupiah).

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 55

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama

antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 56

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah,

masyarakat berhak:

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai

ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang

merugikan; dan

f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan

tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah

meliputi:

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang diberikan; dan

c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik

umum.

Pasal 58

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan

ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 57

dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria,

kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan

masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan

sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung

lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur

pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan

ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 59

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan

antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :

1. penentuan arah pengembangan wilayah;

2. potensi dan masalah pembangunan;

3. perumusan rencana tata ruang; dan

4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana

tata ruang; dan

c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah

daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat

berupa:

a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan

ruang;

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian,

dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan

ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak

lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian

tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau

pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan merugikan.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang

telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan

minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang

dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang

melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan

adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal

dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam

penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik

yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau

penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang

berwenang.

Pasal 63

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat disampaikan kepada bupati; dan

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang

ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah

daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.

Pasal 65

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan

ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

(1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi

dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 –

2033 dan album peta skala 1:50.000; dan

(2) Buku RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara dan album

peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah 20 (dua puluh) tahun dan

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau

perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat

ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan

nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan

ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh

Menteri Kehutanan terhada bagian wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara yang kawasan hutannya belum

disepakati pada saat Peraturan Derah ini ditetapkan,

rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan

kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri

Kehutanan.

(5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan

penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten

Minahasa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan

ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi

tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan

pembangunannya, izin tersebut disesuaikan

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan

Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan

pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan

sampai izin terkait habis masa berlakunya dan

dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya

dan tidak memungkinkan untuk dilakukan

penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan

dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut

dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan

penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan

tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan

Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.