BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHATNOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuankeuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahandan guna mendukung terwujudnya kesejahteraanmasyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkanekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan assetmilik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desamaka Pemerintah Desa diberi kewenangan untukmembentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebutdi atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa makaperlu membentuk Peraturan Daerah tentang PedomanTata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan UsahaMilik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (LembaranDaerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARAPEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIKDESA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lahat.2. Bupati adalah Bupati Lahat.3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan PerangkatDesa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD adalah lembaga yang merupakanperwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaranpemerintahan desa.

7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebutBUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikanoleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal danpengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa danmasyarakat.

8. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayananekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan

bahan pokok, perdagangan hasil pertanian sertaindustri dan kerajinan rakyat.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalahperaturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi sebagai pedoman dankebijakan untuk mencapai tujuan organisasi sertamenyusun aturan-aturan lain.

10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ARTadalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yanglebih rinci dari aturan-aturan pokok dalam AnggaranDasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

11. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yangselanjutnya disebut AD / ART adalah aturan tertulisorganisasi yang dibuat dan disepakati bersama olehseluruh anggota yang berfungsi sebagai pedomanorganisasi dalam mengambil kebijakan sertamenjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuanyang telah ditetapkan bersama.

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong /menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatanmasyarakat, baik yang berkembang menurut adapt istiadat /budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yangdisertakan untuk dikelola oleh masyarakat melaluiprogram / proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten sesuaiperaturan perundang-undangan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian

masayarakat desa;b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi

produktif anggota masyarakat desa yang berpenghasilanrendah;

c. mendorong Pemerintah Desa untuk menciptakankesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran;

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :a. terlayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan

usaha produktif;b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang

perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensidesa dan kebutuhan masyarakat.

BAB IIPEMBENTUKAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikanBUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman padaPeraturan Daerah.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat :a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah

usaha;c. asas, fungsi dan usaha;d. modal;e. kepemilikan;f. organisasi;g. kewajiban dan hak;h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

(1) Syarat pembentukan BUMDes :a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan / atau

masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;b. adanya potensi usaha ekonomi desa;c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama

dalam pemenuhan kebutuhan pokok;d. tersedianya sumber daya desa yang belum

dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaandesa;

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampumengelola badan usaha sebagai asset penggerakperekonomian masyarakat desa;

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yangmerupakan kegiatan ekonomi warga masyarakatyang dikelola secara parsial dan kurangterakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat danpendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :a. tahapan inisiatif awal;b. tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan;c. tahapan musyawarah desa untuk menghasilkan

kesepakatan dan penentuan bentuk institusiBUMDes;

d. kesepakatan dituangkan dalam AD / ART yangsekurang-kurangnya berisi :1. organisasi dan tata kerja;2. penetapan personil;3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;4. bagi hasil; dan5. kepailitan;

e. pengusulan materi kesepakatan sebagai draftPeraturan Desa; dan

f. penerbitan Peraturan Desa.

BAB IIIPENGELOLAAN

Bagian KesatuOrganisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasiPemerintah Desa.

Pasal 8

(1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas :a. penasihat atau komisaris;b. pelaksana operasional atau direksi.

(2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalampada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat olehKepala Desa.

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :a. direktur atau manager;b. kepala unit usaha.

(4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih olehmasyarakat setempat berdasarkan musyawarah yangdituangkan dalam berita acara dan ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa, dengan persyaratan :a. warga desa yang mempunyai kemampuan untuk

mengelola perusahaan;b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang

bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa,

penuh pengabdian dan perhatian terhadapperekonomian desa dan tidak pernah dihukumpenjara lebih dari 1 (satu) tahun;

d. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan TingkatAtas (SLTA) atau sederajat dan berijasah;

e. tidak berkedudukan sebagai anggota BPD danperangkat desa.

(5) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pelaksanaoperasional atau direksi sebagaimana dimaksud padaayat (4) selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Masa jabatan pelaksana operasional atau direksi palinglama 5 (lima) tahun yang diatur dalam ART.

(2) Pelaksana operasional atau direksi berhenti atau dapatdiberhentikan dari jabatannya, karena :a. habis masa jabatannya;b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik

sehingga menghambat pertumbuhan danperkembangan BUMDes; dan

e. tersangkut tindak pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes tertuang dalamlampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini, dan ditetapkan dengan PeraturanDesa disesuaikan dengan bentuk badan usaha.

Pasal 11

Pengurus BUMDes mendapat penghasilan dan/atautunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuandan keuangan usaha BUMDes.

Bagian KeduaAD / ARTPasal 12

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7berdasarkan pada :a. AD; danb. ART.

Pasal 13

(1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf adisusun sebelum pengurus BUMDes terbentuk secaradefinitif, memuat paling sedikit :a. nama;b. tempat kedudukan;c. maksud dan tujuan;d. kepemilikan modal;e. kegiatan usaha; danf. kepengurusan.

(2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf a adalah sebagai berikut :a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat,

BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan desadan tokoh masyarakat untuk melakukanmusyawarah desa dalam membahas rancanganAD;

b. pembuatan berita acara pengesahan rancanganAD menjadi AD.

Pasal 14

(1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf bdisusun setelah pengurus BUMDes terbentuk secaradefinitif, memuat paling sedikit :a. hak dan kewajiban pengurus;

b. masa bakti pengurus;c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian

pengurus;d. penetapan operasional jenis usaha; dane. sumber permodalan.

(2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkandalam rapat pengurus BUMDes.

Bagian KetigaTugas dan Kewenangan

Pasal 15

(1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :a. memberikan nasihat kepada pelaksana

operasional atau direksi dalam menjalankankegiatan pengelolaan BUMDes;

b. memberikan saran dan pendapat mengenaimasalah yang dianggap penting bagi pengelolaanBUMDes; dan

c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabilaterjadi gejala menurunnya kinerjakepengurusan.

(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaikewenangan :a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional

atau direksi mengenai segala persoalan yangmenyangkut pengelolaan BUMDes.

b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yangdapat merusak kelangsungan dan citraBUMDes.

Pasal 16

(1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyaitugas :a. mengembangkan dan membina BUMDes agar

tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yangdapat melayani kebutuhan ekonomi wargamasyarakat;

b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayananekonomi desa yang adil, merata, transparan danakuntabel;

c. memupuk kerja sama dengan lembaga-lembagaperekonomian lainnya yang ada di desa; dan

d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomidesa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

(2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyaikewajiban :a. melaksanakan administrasi pengelolaan

BUMDes;

b. membuat laporan keuangan bulanan seluruhunit usaha;

c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatanBUMDes kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulansekali; dan

d. menyampaikan laporan perkembangan usahakepada masyarakat desa melalui forummusyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kalidalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepadapemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa danmewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dilakukan dengan persyaratan :a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;b. mendapat pembinaan manajemen;c. mendapat pengawasan secara internal maupun

eksternal;d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat

dipercaya dan rasional; dane. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian KeempatJenis Usaha dan Permodalan

Pasal 19

(1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) terdiri atas jenis-jenis usaha.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :a. jasa ;b. penyaluran sembilan bahan pokok;c. perdagangan hasil pertanian;d. industri kecil dan rumah tangga.

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan danpotensi desa.

Pasal 20

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf a antara lain :a. jasa keuangan mikro;b. jasa transportasi;c. jasa komunikasi;d. jasa konstruksi;e. jasa energi.

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hurufb antara lain :a. beras;b. gula;c. garam;d. minyak goreng;e. kacang kedelai; danf. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui

warung desa atau lumbung desa.

(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c antara lain :a. jagung;b. buah-buahan; danc. sayuran;

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d antara lain :a. makanan dan minuman;b. kerajinan rakyat;c. bahan bakar alternatif; dand. bahan bangunan

Pasal 21

Modal BUMDes berasal dari :a. pemerintah desa;b. tabungan masyarakat;c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten;d. pinjaman; dan/ataue. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 22

(1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf amerupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

(2) Modal BUMDes yang berasal dari tabunganmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b merupakan simpanan masyarakat.

(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapatberupa dana tugas pembantuan.

(4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d daripinjaman lembaga keuangan atau pemerintahkabupaten.

(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerja sama usahadengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/ataumasyarakat.

Pasal 23

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah danpemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yangdiserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melaluipemerintah desa.

Bagian KelimaBagi Hasil dan Rugi

Pasal 24

(1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 dilakukan berdasarkan keuntungan bersihusaha.

(2) Bagi hasil usaha desa dilaksanakan setiap tahundengan menggunakan sistem kalender yang dimulaidari tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31Desember.

(3) Bagi hasil usaha desa dipergunakan untuk :a. penguatan modal BUMDes;b. untuk kas desa;c. dana pendidikan dan pelatihan pengurus; dand. tunjangan pengurus yaitu komisaris, direksi dan

pengelola operasional serta pengawas.

(4) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha desadiputuskan atas dasar kesepakatan warga desa dandiatur dalam Peraturan Desa.

Bagian KeenamKerjasamaPasal 25

(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2(dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalamsatu kabupaten.

(3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatpersetujuan masing-masing pemerintah desa.

Pasal 26

(1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat :a. subyek kerjasama;b. obyek kerjasama;c. jangka waktu;d. hak dan kewajiban;e. pendanaan;f. keadaan memaksa;g. penyelesaian permasalahan; danh. pengalihan.

Pasal 27

(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua)desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepadacamat paling lama 14 (empat belas) hari sejakditandatangani.

(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua)desa atau lebih antar kecamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepadabupati melalui camat paling lama 14 (empat belas) harisejak ditandatangani.

Bagian KetujuhLaporan Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkanpertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepadakepala desa.

(2) Kepala desa melaporkan pertanggungjawabanBUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

(3) Proses pertanggungjawaban pelaksana operasionaldatu direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut :a. setiap akhir tahun anggaran pengelola BUMDes

wajib menyusun laporan pertanggungjawabanuntuk disampaikan kepada kepala desa;

b. laporan pertanggungjawaban sebagaimanadimaksud pada huruf a disampaikan dalamforum musyawarah desa yang menghadirkanunsur pemerintah desa, unsur masyarakat sertaseluruh kelengkapan organisasi BUMDes.

c. laporan pertanggungjawaban sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :1. laporan kinerja pengurus BUMDes selama

1 (satu) tahun;2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi

kegiatan usaha, upaya pengembangan danindikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencanapembagian laba usaha; dan

4. rencana pengembangan usaha yang belumterealisasi.

d. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagaiupaya untuk evaluasi tahunan sertapengembangan usaha ke depan; dan

e. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawabandisesuaikan dengan AD/ART.

Bagian KedelapanPembubaran

Pasal 29

(1) BUMDes dapat dibubarkan setelah dilakukan prosesaudit berkaitan dengan usaha, organisasi danmanajemen.

(2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat dalam bentuk Peraturan Desa ataspersetujuan Bupati.

BAB IVPEMBINAAN

Pasal 30

(1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi,upaya pengembangan manajemen dan sumber dayamanusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diperdesaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman,bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuaiperaturan perundang-undangan.

(3) Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaanpengelolaan BUMDes.

BAB VPENGAWASAN

Pasal 31

(1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentukmelalui musyawarah desa melakukan pengawasanatas pengelolaan BUMDes.

(2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan ataspengelolaan BUMDes.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapatmenjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan denganPeraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejakdiundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahatpada tanggal 02 Oktober 2013

Diundangkan di Lahatpada tanggal 02 Oktober 2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2013 N0M0R 05

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHATNOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANGPEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUMBerdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upayapeningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badanusaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengankebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikianpembentukannya harus memperhatikan adat-istiadat dan budayamasyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomimasyarakat setempat. BUMDes merupakan suatu lembagaperekonomian desa yang memeiliki peran penting dalam mewujudkankesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikiankegiatan ekonomi BUMDes secara secara ideal merupakan bagian dariusaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkupperekonomian nasional. Dalam rangka mendukung tujuan tersebutdiperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan BUMDes secaraoptimal dan terus-menerus serta dibutuhkan adanya kreativitas daripemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembagaperekonomian desa tersebut secara berkelanjutan. Berkaitan dengan haltersebut agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud dengan potensi usaha ekonomimasyarakat adalah :a. kebutuhan masyarakat terutama dalam

pemenuhan kebutuhan pokok;b. tersedia sumber daya desa yang belum

dimanfaatkan secara optimal terutamakekayaan desa;

c. tersedia sumber daya manusia yang mampumengelola badan usaha sebagai penggerakperekonomian masyarakat;

d. adanya unit-unit usaha masyarakat yangmerupakan kegiatan ekonomi wargamasyarakat yang dikelola secara parsial dankurang terakomodasi.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “tahap inisiatif awal”adalah bertujuan untuk menghasilkankesepakatan mengenai usulan dan gagasan awalpembentukan BUMDes. Inisiatif bisa datang darisemua elemen masyarakat desa.

Huruf bYang dimaksud dengan “tahap identifikasi dankebutuhan” adalah bertujuan untukmenghasilkan daftar kebutuhan dan potensimasyarakat dan desa guna merekomendasikanalternatif jenis usaha dari BUMDes. Identifikasidan penentuan prioritas dilakukan oleh panitiadengan menggunakan berbagai metode/teknik.Jika panitia kurang mampu, pelaksanaannyadapat dikerjasamakan dengan lembaga lain yangtelah berpengalaman seperti LSM, konsultasnperguruan tinggi dan sebagainya.

Huruf cYang dimaksud dengan “penentuan bentukinstitusi” adalah kesepakatan antara pemerintahdesa bersama dengan BPD untuk menetapkanbentuk kelembagaan BUMDes yang dituangkandalam peraturan desa, sehingga mempunyaikekuatan hukum yang kuat dan mengikat semuawarga dan lembaga masyarakat.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Ayat (1)

Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antardesa yang mengandung unsur timbal balik salingmenguntungkan dalam penyelenggaraan pengembanganusaha.BUMDes dapat membuat kerjasama dengan pihak ketigadengan ketentuan :a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan

harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yangmengakibatkan beban utang maka rencana kerjasamatersebut harus mendapat persetujuan Komisaris;

b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukanjaminan harta benda yang dimiliki atau dikelolaBUMDes dan tidak mengakibatkan beban utang makarencana kerjasama tersebut diberitahukan kepadaKomisaris.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 26Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bObyek kerjasama usaha desa meliputi bidangpemasaran produk, penyediaan bahan baku,permodalan, penggunaan asset dan lintas jalan.Obyek yang dikerjasamakan dapat berupapembebanan kepada masyarakat dan atau yangmenguntungkan bagi masyarakat desa.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Ayat (1)

Untuk keperluan pengawasan dapat dibentuk pengawasinternal yang terdiri dari unsur pemerintahan desa(perangkat desa, BPD atau dari unsur lembaga desalainnya) bersama elemen masyarakat.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 01