Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Derah
Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah
Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 153);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
5
sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan unsur kewilayahan.
11. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang/penduduk WNI yang
mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
12. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang
dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti
penyaringan sebagai Calon Perangkat Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat
Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan
pelantikan Perangkat Desa.
17. Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya
disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk
menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
6
Pasal 2
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan
pedoman operasional mengenai pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :
a. mewujudkan kepastian hukum tentang tatacara pelaksanaan
pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
b. mendorong terpilihnya Perangkat Desa yang berkualitas.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses dan tatacara
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pada Pemerintah
Desa di Kabupaten Klaten.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Urusan;
c. Kepala Dusun; dan
d. Kepala Seksi.
BAB II
TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA
Pasal 5
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, hak dan
kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Pasal 6
(1) Perangkat Desa mempunyai hak :
a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;
7
c. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan
sesuai kemampuan Desa;
d. memperoleh penghasilan dan/atau penerimaan lainnya yang sah
sesuai kemampuan Desa; dan
e. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
a. menaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
b. menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala
Desa, antar Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa
dan masyarakat;
d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan
pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kerja, jam kerja dan hari
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), Perangkat Desa wajib bersikap dan
bertindak adil, tidak diskriminatif, serta menjalankan pelayanan kepada
masyarakat dengan sebaik-baiknya.
BAB III
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
8
(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa
jabatan Perangkat Desa.
Pasal 9
(1) Sebelum dilaksanakannya proses pengangkatan Perangkat Desa,
Pemerintah Desa wajib :
a. menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada
sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing
berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. menetapkan jabatan Perangkat Desa yang kosong.
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi
dan Tatakerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, serta dibahas dan
disetujui bersama BPD.
(3) Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 10
(1) Sebelum proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan, Kepala
Desa menyampaikan pemberitahuan kepada BPD tentang rencana
pengisian Perangkat Desa.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara
tertulis dan memuat :
a. jabatan Perangkat Desa yang kosong dan akan dilaksanakan
pengangkatan Perangkat Desa; dan
b. rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
Pasal 11
Pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara :
a. mutasi jabatan Perangkat Desa; atau
9
b. penjaringan dan penyaringan.
Pasal 12
(1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan
memindahkan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa yang
kosong.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui
proses seleksi administratif dan ujian kemampuan calon Perangkat
Desa secara terbuka dan obyektif.
Pasal 13
(1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1), dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dengan
pertimbangan:
a. untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan dan
pelaksana tugas Pemerintah Desa agar lebih efektif dan efisien;
b. penyegaran organisasi dan atau pemberian penghargaan bagi
Perangkat Desa yang mampu dan berkinerja baik;
c. sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa.
(2) Dalam hal mutasi dari jabatan Perangkat Desa non Sekretaris Desa
ke jabatan Sekretaris Desa, dapat dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Harus dikoordinasikan dengan BPD;
b. disiplin dan bertanggung jawab;
c. mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris
Desa; dan
d. harus dapat mengoperasikan komputer dan memiliki
ijazah/sertifikat keahlian komputer.
(3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(4) Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat mutasi jabatan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
(5) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
10
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala
Desa membentuk TP3D.
(2) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu
Kepala Desa dalam proses penjaringan dan penyaringan Calon
Perangkat Desa.
(3) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 15
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik
Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;
e. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar sampai
dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat berakhirnya
pendaftaran;
f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. berkelakuan baik;
b. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/
ingatannya;
c. bebas narkoba;
d. wajib berberdomisili dengan pindah penduduk di Desa setempat
paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa;
11
e. bagi PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian;
f. bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus
mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang
berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
g. bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan
kepada Camat;
h. bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya;
i. mampu mengoperasionalkan komputer sekurang-kurangnya
menguasai Ms. Word, Ms. Excel dan Ms. Powerpoint dibuktikan
dengan kepemilikan ijazah/sertifikat keahlian komputer;
(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatan/statusnya sebagai PNS selama
menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berhak menerima haknya sebagai PNS,
mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan pendapatan lainnya
yang sah yang bersumber dari APBDes kecuali Penghasilan Tetap
Perangkat Desa.
Bagian Ketiga
Pembentukan TP3D
Pasal 16
(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa jabatan
Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk TP3D.
(2) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan
Keputusan Kepala Desa dengan anggota berjumlah gasal, berasal dari
unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di luar
unsur Pemerintah Desa dan BPD.
(3) Susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4) TP3D mempunyai tugas :
a. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses
pengangkatan Perangkat Desa;
b. Membuat tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
12
c. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
d. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran
Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran
Calon Perangkat Desa;
f. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan
dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
g. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan
lembaga pendidikan tinggi;
h. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon
Perangkat Desa;
i. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan
j. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta
melaporkan kepada Kepala Desa.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
TP3D wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Desa.
Bagian Keempat
Tatacara Pengangkatan
Paragraf 1
Persiapan
Pasal 17
(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan TP3D sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa mengadakan rapat
bersama TP3D membahas persiapan pengangkatan Perangkat Desa,
dengan materi :
a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanan;
b. penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
c. penyusunan rencana biaya, dalam hal Pemerintah Desa belum
mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan Perangkat Desa
dalam APBDesa.
(2) Jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa
ditetapkan oleh TP3D diketahui oleh Kepala Desa.
(3) Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh TP3D.
13
(4) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah
dibahas bersama Kepala Desa diajukan ke BPD untuk dimintakan
persetujuan.
Pasal 18
(1) Jadwal dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib pengangkatan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan
ayat (3), diinformasikan kepada masyarakat bersamaan dengan
pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa.
(2) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4), harus sudah dibahas dan disetujui paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diajukan oleh Kepala Desa.
(3) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), BPD tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa langsung
mengesahkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa sesuai
rencana biaya yang diajukan ke BPD.
Paragraf 2
Penjaringan
Pasal 19
(1) TP3D mengumumkan pendaftaran Calon Perangkat Desa.
(2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan
menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa
dan tempat-tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di
wilayah Desa.
(3) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
Pasal 20
(1) Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa
harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan mengajukan surat
lamaran rangkap 3 (tiga) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal
Calon di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada TP3D,
dengan dilampiri:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk
dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang
14
berwenang;
b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak
terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi
anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi
Perangkat Desa dan anggota BPD;
j. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala
Desa;
k. fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir
pejabat/lembaga yang berwenang;
l. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon
di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
dan
3. pernyataan kesanggupan berdomisili dengan pindah penduduk
ke Desa setempat paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik
sebagai Perangkat Desa.
m. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm.
(2) Bentuk Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 21
(1) Setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, TP3D mengadakan penelitian
15
administratif berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
selesai dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka
waktu pendaftaran, meliputi :
a. kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi yang ditentukan;
dan
b. persyaratan umum dan khusus sebagai Bakal Calon.
(3) TP3D memberitahukan kepada Bakal Calon yang belum lengkap
persyaratan dan diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk
melengkapi.
(4) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak melengkapi
kekurangan berkas administrasi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan
sebagai Calon Perangkat Desa dan tidak berhak mengikuti
penjaringan.
(5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dituangkan dalam daftar yang memuat Bakal Calon yang memenuhi
persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan.
Pasal 22
(1) Berdasarkan hasil penelitian administrastif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (5), selanjutnya dimuat dalam Berita Acara
Penelitian Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh
TP3D.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris TP3D dan diumumkan kepada masyarakat
Desa.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa
dan/atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.
16
Paragraf 3
Penetapan Calon Perangkat Desa
Pasal 23
(1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Perangkat
Desa dan berhak untuk mengikuti penyaringan.
(2) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua)
orang .
(3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP3D.
(4) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan
administrasi kurang dari 2 (dua) orang, TP3D wajib melaksanakan
penjaringan ulang.
(5) Bentuk Format Keputusan Ketua TP3D sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Paragraf 4
Penjaringan Ulang
Pasal 24
(1) Penjaringan ulang dilaksanakan dalam hal :
a. selama masa pendaftaran dibuka tidak ada atau hanya terdapat
seorang Bakal Calon yang mendaftarkan diri; dan/atau
b. berdasarkan seleksi adminitratif, ternyata hanya terdapat seorang
Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.
(2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
TP3D hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan.
(3) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kembali jadwal
dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tahapan
sebelumnya.
(4) Dalam hal setelah dilaksanakannya penjaringan ulang ternyata Calon
Perangkat Desa yang meemenuhi persyaratan administratif kurang
dari 2 (dua) orang, Kepala Desa menunda pengangkatan Perangkat
Desa dan memberitahukan kepada BPD dan Camat.
(5) Proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan kembali
setelah dikonsultasikan tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis
Camat.
17
Paragraf 5
Penyaringan
Pasal 25
(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. ujian tertulis; dan
b. ujian praktek komputer.
(3) Selain ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi jabatan
Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan
khusus dapat ditambahkan materi sesuai kekhususan jabatan
Perangkat Desa.
Pasal 26
(1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a,
dengan materi ujian sebagai berikut :
a. Pancasila dan UUD 1945;
b. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
c. Kepemimpinan;
d. Bahasa Indonesia;
e. Bahasa Jawa; dan
f. Pengetahuan Umum dan Kemasyarakatan.
(2) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) huruf b, meliputi pengetahuan perkomputeran dan praktek
mengoperasikan komputer.
(3) Bobot nilai ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
a. ujian tertulis secara keseluruhan dengan bobot nilai 60; dan
b. praktik komputer dengan bobot nilai 40.
Pasal 27
(1) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3) huruf a, sebanyak 120 soal dengan bobot nilai setiap soal 0,5 (nol
koma lima) dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 ( Sembilan
puluh ) menit.
(2) Kriteria dan bobot nilai setiap soal atau tugas yang harus dikerjakan
pada praktik komputer ditetapkan oleh TP3D dan lembaga pendidikan
tinggi mitra kerjasama.
18
Pasal 28
(1) Ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh TP3D
bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten.
(2) Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta berkompeten yang
dalam aktivitas pendidikannya menyelenggarakan pendidikan yang
sesuai dengan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dan ayat (2).
(3) Lembaga pendidikan tinggi dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab
dalam :
a. membuat dan menyiapkan materi ujian tertulis dan praktik
komputer, termasuk materi khusus bagi jabatan Perangkat Desa
tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus;
b. menjamin kerahasiaan soal ujian;
c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
d. melakukan koreksi, penilaian dan memberikan nilai ujian tertulis
dan praktik komputer;
e. menghitung jumlah nilai komulatif ujian tertulis dan praktik
komputer peserta ujian, serta membuat ranking secara berurutan
mulai dari perolehan nilai komulatif yang tertinggi sampai yang
paling rendah;
f. menyampaikan seluruh hasil ujian penyaringan kepada TP3D.
(4) Pelaksanaan kerjasama antara TP3D dan Lembaga Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian
kerjasama.
Paragraf 6
Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktek Komputer
Pasal 29
(1) TP3D menetapkan dan mengumumkan jadwal waktu dan tempat
pelaksanaan ujian tertulis dan praktek komputer.
(2) Ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi dan disaksikan oleh
TP3D.
19
(3) Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ujian tertulis dan
praktek komputer dapat dilaksanakan secara serentak di tingkat
Kecamatan, atau gabungan beberapa Kecamatan dengan difasilitasi
oleh Camat.
Paragraf 7
Pengumuman Hasil Ujian
Pasal 30
(1) Hasil ujian Calon Perangkat Desa langsung diumumkan oleh TP3D
pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan
pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer.
(2) Pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3D
mengundang Kepala Desa dan BPD.
(3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang
dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa
sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada
Camat.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris TP3D.
(5) Bentuk Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati
ini.
Paragraf 8
Penetapan Pengangkatan
Pasal 31
(1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Desa mengkonsultasikan
secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat
Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan
Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak untuk
diangkat sebagai Perangkat Desa.
(2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi
tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai
20
alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang
diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
(3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan perolehan nilai
akhir terbanyak Calon Perangkat Desa.
(4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi
Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Format rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Pasal 32
(1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang
dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
mendapatkan nilai terbanyak sama, Camat dapat merekomendasikan
untuk dilaksanakan ujian ulang.
(2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti calon
Perangkat Desa dengan perolehan nilai terbanyak yang sama.
(3) Ujian ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
rekomendasi Camat diterima oleh Kepala Desa.
BAB IV
PELANTIKAN
Pasal 33
(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), mengucapkan sumpah/janji dan
dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.
(2) Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
21
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Pasal 34
(1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, wajib bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan.
(2) Perangkat Desa yang menduduki jabatan Kepala Dusun bertempat
tinggal di wilayah Dusun yang menjadi wilayah kerjanya.
BAB V
PEMBEKALAN
Pasal 35
(1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, wajib diberikan pembekalan sesuai jabatannya untuk
meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya.
(2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
meliputi :
a. pengetahuan pemerintahan Daerah;
b. pengetahuan pemerintahan Desa;
c. pengelolaan Dana Desa;
d. kepemimpinan;
e. wawasan kebangsaan;
f. korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. pembinaan keamanan dan ketertiban umum;
h. pemberdayaan masyarakat;
i. komunikasi sosial yang baik;
j. kemasyarakatan.
(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB VI
MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 36
Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.
22
BAB VII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 37
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa, Kepala Desa
dapat mengangkat staf Perangkat Desa sebagai pembantu pelaksana
tugas pada sekretariat, satuan pelaksana wilayah dan/atau satuan
pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 38
(1) Sebelum pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada BPD disertai penjelasan tentang rencana pengangkatan
staf Perangkat Desa.
(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPD dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana
pengangkatan staf Perangkat Desa.
(3) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan staf Perangkat Desa dengan
memperhatikan saran dan masukan BPD, serta harus didasarkan
pada kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi
persyaratan dan kompetensi sesuai bidang tugas Perangkat Desa yang
dibutuhkan.
Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Perangkat Desa mendapatkan
honor/penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(2) Honor/penghasilan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaskud pada
ayat (1) diterimakan setiap bulan dan dianggarkan melalui APBDesa.
BAB VIII
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal 40
Perangkat Desa dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;
23
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Pemerintah Desa;
d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
e. menghalang-halangi tugas kedinasan;
f. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;
g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
h. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
i. menjadi pengurus partai politik;
j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;
l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
m. melanggar sumpah/janji jabatan;
n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau
pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk
keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
p. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat
berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa;
q. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan
masyarakat;
r. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari
siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian
24
itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang
bersangkutan;
s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan
atau pihak lain; dan
t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan atau norma yang hidup yang berkembang
dalam masyarakat Desa.
Pasal 41
(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal selama menjalani sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak diindahkan, terhadap Perangkat
Desa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan
sebagai Perangkat Desa.
BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 42
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah
berkonsultasi dengan Camat.
(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) karena :
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan
negara;
b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan;
c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf c yang diputus bebas dan tidak
25
terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan
semula.
BAB X
PEMBERHENTIAN
Pasal 43
(1) Perangkat Desa berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c karena :
a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah ditetapkan.
(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dikonsultasikan dan dimintakan rekomendasi tertulis kepada
Camat.
(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dengan memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh Kepala
Desa dan berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat
Desa.
(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(7) Bentuk Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 31 ayat (4),
Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Bupati ini.
26
BAB XI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 44
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang
tersedia sebagai pelaksana tugas.
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan dengan cara :
a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah
Desa; atau
b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikonsultasikan kepada Camat.
(6) Bentuk Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati
ini.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45
(1) Pembinaan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Camat
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
dilaksanakan oleh Bupati.
BAB XIII
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU TINGKAT KABUPATEN
Pasal 46
(1) Dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Bupati
membentuk Tim Pemantau Tingkat Kabupaten.
27
(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pemantau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
c. Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;
d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
Sekretaris;
e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Perangkat
Daerah terkait, Struktural dan Staf Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai Anggota.
(4) Tim Pemantau mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mencatat situasi keamanan dan ketertiban serta permasalahan
dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat
Desa;
b. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa;
c. memastikan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa berjalan sesuai jadwal dan tahapan;
d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati; dan
e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
BAB XIV
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 47
(1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada :
a. APBDes; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan
Perangkat Desa dengan efisien, efektif dan proporsional.
(3) Biaya pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b digunakan untuk membiayai proses pengangkatan Perangkat
Desa, antara lain :
a. pengadaan Alat Tulis Kantor;
28
b. Penggandaan;
c. Sosialisasi;
d. biaya rapat-rapat TP3D;
e. makan minum;
f. kontribusi ke lembaga perguruan tinggi;
g. honorarium; dan
h. Biaya pelantikan.
4. Biaya pengangkatan yang dibebankan dari Sumber dana lain yang sah
dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
(1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan,
tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan pengangkatannya,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya
sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan Surat Keputusan
pengangkatannya sebagai PNS kecuali :
1. terbukti melakukan tindakan yang melanggar disiplin PNS
dapat dikenakan sanksi dan dimutasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan Kepala
Desa dengan persetujuan tertulis dari BPD dan Camat.;
2. mengajukan permohonan mutasi secara pribadi yang disetujui
oleh Kepala Desa dan diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
b. Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa lainnya tetap
menjalankan tugas dan kewajibannya, serta melekat segala hak
dalam jabatannya sampai dengan batas usia masa jabatannya
sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa tetap
menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa sampai dengan
dilantiknya Sekretaris Desa baru yang diangkat berdasarkan
Peraturan Bupati ini;
d. PNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf
c tetap menjadi Sekretaris Desa apabila Kepala Desa masih
menghendaki dan tidak ada penugasan lain dari Bupati.
29
(2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa lain tetap
melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai
dengan dilantiknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(3) Untuk pertama kali pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan
Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan
ketentuan:
a. telah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan
pelaksanaannya;
b. telah melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih
aktif sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dengan keputusan Kepala Desa.
c. telah menetapkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dengan
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4) Proses pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa-desa yang terdapat
kekosongan jabatan Perangkat Desa harus sudah selesai dilaksanakan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati
ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Klaten Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
30
Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Februari 2018 BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 6
Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001
