https://jdih.gianyarkab.go.id

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR

KEGIATAN BELAJAR SUKAWATI MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDIDIKAN SA TUAN PENDIDIKAN

NON FORMAL KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 Ayat

(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2016 tentang pedoman

alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi UPTD

Satuan Pendidikan Non Formal, Perlu menetapkan

peraturan BUPATI tentang alih fungsi UPTD sanggar

kegiatan belajar Sukawati, Menjadi UPTD satuan

Pendidikan Non Formal Kabupaten Gianyar :

Mengingat l. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daaerah - daerah tingkat II dalam

wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tenggara Timur ( Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

[Typ e text] [Typ e text] [Typ e text]

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih fungsi Sanggar kegiatan

Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan usunan Perangkap Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5 ) ;

8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2016

tentang Kedudukan susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR

KEGIATAN BELAJAR SUKAWATI MENJADI SATUAN

PENDIDIKAN NON FORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. UPID Sanggar kegiatan Belajar Atau Sebutan lainnya selanjutnya disebut

SKB Adalah Unit Pelaksanaan Teknis

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Selanjutnya disebut UPTD

Pendidikan adalah unsure pelaksana tugas Teknis Pada Dinas Pendidikan

Kabupaten/ Kota .

6. UPTD satuan Pendidikan NonFormal adalah Kelompok Layanannya Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.

7. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD

adalah Program Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir

sampai dengan Usia enam Tahun yang dilakukan melalui pemberian

layanan Pendidikan Untuk: membentuk: Perturnbuhan dan Perkembangan

Jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

Pendidikan Lebih Lanjut.

8. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatih kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangk:an kemampuan peserta didik.

9. Dinas Pendidikan kabupaten atau sebutan lainnya selanjutnya disebut dinas pendidikan adalah prangkat daerah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendidikan.

11. Sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit

pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan Pendidikan pada Kabupaten/

Kota yang terbentuk satuan Pendidikan Non Formal sejenis.

12. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis yang selanjutnya disebut satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

13. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis ( PNF) dipimpin oleh satuan kepala PNF.

https://jdih.gianyarkab.go.id

BAB II

ALIH FUNGSI UPTD SKB MENJADI SATUAN PNF

Bagian Ke Satu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SKB Sukawati Kab.Gianyar

Sebagai Satuan PNF

(2) UPTD Satuan PNF, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program

Pendidikan Non Formal

(3) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3)

UPTD Satuan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan Fungsi :

a. pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) ;

b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta

didik dan masyarakat;dan

c. pelaksanaan Administrasi pada SKB.

Pasal 3

Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) terdiri atas: Program Pendidikan kecakapan hidup, pendidikan

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatih kerja, pendidikan kesetaraan dan PNF lain

yang diperlukan masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

( 1) Susunan organisasi UPT SKB yang telah beralih fungsi menjadi UPTD

satuan PNF terdiri atas :

a. Kepala;

b. Urusan Tata Usaha : dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Dinas

Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala UPTD SKB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh

pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Kepala UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas mengkordinasikan, menyusun rencana, mengelola dan

menyelenggarakan program PNF sejenis di tingkat Kabupaten.

(5) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melalukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan funfsional lainnya.

(7) Bagan Organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan Bupati ini

[Typ e text] [Typ e text] [Typ e text]

Pasal 5

UPTD SKB yang telah beralih fungsi menjadi UPTD Satuan PNF Sejenis

berhak :

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;

b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;

c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Pusat;

d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan /atau

uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan

perundang- undangan, dan

e. menerbitkan Ijazah dan/atau sertipikat kompetensi bagi peserta

didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN SATUAN PNF

Pasal 7

Pembiayaan UPTD Satuan PNF Bersumber dari :

a. APBD Kabupaten/ Kota.

b. APBD Provinsi,

c. APBN.

d. Masyarakat dan /atau sumber lain yang sah.

Pasal 8

UPTD Satuan PNF mengembangkan sistem penganggaran dan

pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

UPTD SKB yang telah beralih fungsi menjadi UPTD Satuan PNF Sejenis berhak :

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;

b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;

c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan

/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan

peraturan perundang- undangan, dan

e. menerbitkan Ijazah dan/atau sertipikat kompetensi bagi peserta

didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN SATUAN PNF

Pasal 7

Pembiayaan UPTD Satuan PNF Bersumber dari :

a. APBD Kabupaten/ Kota.

b. APBD Provinsi.

c. APBN.

d. Masyarakat dan /atau sumber lain yang sah.

Pasal 8

UPTD Satuan PNF mengembangkan sistem penganggaran dan

pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUP ATI GIANYAR

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 4

KEPALA SATUAN PNF

I•'

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNlS DINAS PENDIDIKAN

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SUKAWATI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KABUPATEN GIANYAR MENJADI SATUAN

PENDIDIKAN NON FORMAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN GIANYAR

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BUPATI GIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA