Menimbang

Mengingat

BUPATI BARITO UTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARANOMOR 188.45/ M5" I 2020

TENTANG

PENETAPAN STAN DAR HARGA SATUAN TERTINGGIPEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2020

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka memenu hi ketentuan pasal 15 PeraturanPresiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara dan pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 22jPRTjMj2018 tentangPembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkanKeputusan Bupati Barito Utara tentang penetapan Standar HargaSatuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat IITapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan MengubahUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentangPembangunan Bangunan Gedung Negara;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016ten tang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah KabupatenBarito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BaritoUtara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoUtara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Barito Utara Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah KabupatenBarito Utara Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan GedungNegara Tahun 2020.

Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan GedungNegara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUterdiri atas :a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor

dan gedung negara lainnyab. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; danc. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung

kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara.

Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud padadiktum KESATUsudah termasuk biaya lzin Mendirikan Bangunan(IMB),biayaumum (overhead) pelaksana konstruksi, asuransi,inflasidan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

r ..

LAMPlRAN:KEPUTUSANBUPATI BARITO UTARANOMOR 188.45/ ~ /2020TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGASATUANTERTINGGI PEMBANGUNANBANGUNANGEDUNG NEGARATAHUN 2019

STANDAR HARGASATUANTERTINGGIPEMBANGUNANBANGUNANGEDUNG NEGARATAHUN 2020

NOJENIS PEMBANGUNANBANGUNAN HARGASATUANTERTINGGI

GEDUNG NEGARAPembangunan Gedung Kantor dan

1.Gedung Negara:a. Gedung Tidak Sederhana Rp. 5.940.000/m2 bangunanb. Gedung Sederhana Rp. 5.260.000jm2 banzunanPembangunan Rumah Negara TidakSederhana:

2. a. Rumah Tipe A Rp. 5.840.000jm2 bangunanb. Rumah Tipe B Rp. 5.840.000/m2 bangunanc. Rumah Susun Rp. 5.940.000jm2 bangunanPembangunan Rumah NegaraSederhana:

3. a. Rumah Tipe C Rp. 4.600.000 j m2 bangunanb. Rumah Tipe D Rp. 4.600.000/m2 bangunanc. Rumah Tipe E Rp. 4.600.000jm2 banzunanPembangunan Pagar Gedung Kantordan Gedung Negara:

4. a. Pagar Depan Rp. 2.870.000/ml bangunanb. Pagar Belakang Rp. 2.530.000jml bangunanc. Pagar Samping Rp. 2.410.000jm1 bangunanPembangunan Pagar RumahNegara:

5. a. Pagar Depan Rp. 2.650.000jml bangunanb. Pagar Belakang Rp. 1.600.000jml bangunanc. Pagar Samping Rp. 1.520.000jm1 bangunan

NADALSYAH