BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya

minuman keras sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketentraman dan

ketertiban kehidupan masyarakat;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tetap

terpeliharanya ketertiban umum, maka kegiatan penjualan pengedaran minuman

beralkohol perlu diatur;

c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie, Staatsblad Tahun 1926 : 226 )

yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1940 : 14 dan : 450;

2. Undang-Undang Penyalur Perusahaan 1934 (bedrijsreglementerings Ordonantie

1934, Staadsblad Tahun 1938 : 86 );

3. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang

dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

2

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3274);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3495);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3613);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman beralkohol;

11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 314/KP/VIII/1974 tentang Peredaran

Impor dan Ekspor Obat Makanan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/menkes/Per/II/1982 tentang Larangan

Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada

Departemen Kesehatan;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 230/MPP/Kep/7/1998

tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea;

15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan

Minuman Beralkohol;

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang tentang Pengawasan

dan Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 315 Tahun 1983 tentang

Ketentuan-ketentuan untuk mengajukan permohonan Ijin Penjualan Minuman

Bealkohol;

3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1990

tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan ( Hinder

Ordannantie);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG SURAT IJIN USAHA

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Badung.

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi

dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan

perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun

yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan cara pengeceran

minuman mengandung ethanol.

6. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagaian atau

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan

minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam Peraturan ini.

7. Usaha Restaurant adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat

disebagaian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan

dan perlengkapan untuk proses untuk pembuatan, penyimpanan, penyajian dan

penjualan makanan dan minuman bagi umum.

8. Bar/Pub/Klub Malam adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup

kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum

ditempat usaha.

9. Industri Minuman beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi

Minuman Beralkohol di daerah.

4

10. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha

perdagangan minuman beralkohol yang berbentuk perorangan, atau badan usaha

baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia

11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol

khusus dalam kemasan kepada konsumen langsung.

12. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman

Beralkohol untuk di minum ditempat.

13. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

14. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB

adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus

Minuman Beralkohol Gol B dan/atau golongan C.

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar

ethanol (C2H50H) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).

b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar

ethanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 %

(dua puluh perseratus).

c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar

ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 %

(lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang sepenuhnya mengatur dan menetapkan : Ketentuan

mengenai pengawasan, pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

golongan B dan/atau golongan C sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 4

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol

golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan

Minuman Beralkohol (SIUP MB).

(2) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) di terbitkan

berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan tidak berlaku ditempat

lain.

5

(3) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sebagaimana

dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal

ditetapkannya dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

berakhir masa berlakunya.

(4) Ijin penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak

lain pada lokasi yang berbeda.

Pasal 5

(1) Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C adalah pengecer

lainnya diluar Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang memenuhi persyaratan dan

telah memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol.

(2) Penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol adalah Hotel

Bintang 3, 4 dan 5, Restaurant, Bar, termasuk Pub dan Klub Malam.

(3) Bagi penjualan langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan

B dan / atau golongan C tidak diwajibkan memperoleh Surat Ijin tempat Usaha

(SITU) khusus minuman beralkohol.

(4) Bupati menetapkan tempat / lokasi pengecer minuman beralkohol golongan B dan

/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah,

jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-

tingginya 15 % (lima belas perseratus).

(5) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum pada pasal 10 ayat (1).

Pasal 6

(1) Permohonan untuk memperoleh SIUP MB diajukan kepada Bupati Cq. Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan mengisi Surat

Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dengan

melampirkan :

a. Bagi Pengecer di luar Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) :

1. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;

2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

6

5. NPWP;

6. KTP;

7. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;

8. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan

1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang disalurkan.

b. Bagi penjual langsung diminum ditempat :

1. Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;

2. Surat Ijin Usaha Hotel Bintang 3,4, dan 5, Restaurant, Bar, termasuk Pub

dan Klub Malam;

3. Ijin Usaha Tetap (IUT) dan atau Persetujuan Penanaman Modal bagi

perusahaan dengan fasil tas PMA dan PMDN yang bergerak di sektor

pariwisata;

4. NPWP;

5. TDP;

6. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan

1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang disalurkan;

7. KTP;

8. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

c. Bagi pengecer minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan :

1. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum;

2. Rekomentasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol

sebagai minuman kesehatan dari Camat setempat;

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

4. KTP;

5. TDP;

6. NPWP;

7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);

8. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;

9. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan

1 (satu) tahun kedepan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;

10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 7

(1) Permohonan untuk memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus

Minuman Beralkohol diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan mengisi Surat

Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol

dengan melampirkan :

7

a. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;

b. Foto copy KTP yang masih berlaku;

c. Foto copy NPWP;

d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Status tempat (kontak/sewa/hak milik);

f. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

g. Rekomendasi lokasi keberadaan Perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari

Camat setempat.

Pasal 8

Atas penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol dan

penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), pemohon

dikenakan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 9

(1) Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dan atas nama

Bupati menandatangani Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

(SIUP MB).

(2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk :

1. Melakukan pencatatan secara tertib.

2. Menerima sumbangan dari pengusaha sebagai sumbangan pihak ketiga atas

penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

3. Melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan minuman

beralkohol dengan membentuk Tim yang keanggotanya dari unsur instansi

terkait.

5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati.

Pasal 10

(1) Tempat-tempat yang diberikan ijin untuk penjualan minuman beralkohol golongan

B dan / atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah-

rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya

setinggi-tingginya 15 % (lima belas per seratus) meliputi wilayah Kecamatan

Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara.

(2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan tidak

berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

8

Pasal 11

Minuman beralkohol produksi lokal yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol

yang telah dikemas dan berlabel edar dengan kadar ethanol maximal 55% (lima puluh

lima perseratus).

Pasal 12

Bagi Perusahaan yang melaksanakan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol yang

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagi perusahaan-perusahaan pengecer minuman beralkohol yang telah memiliki SIUP

MB sebelum ditetapkannya peraturan ini, setelah berakhir masa berlakunya, wajib

menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun

2005 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) (Berita

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

9

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung

pada tanggal 16 Juni 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung

pada tanggal 16 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 28