BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN TENTANG …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_76_2015.pdf · yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan

terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,

dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan

perjalanan dinas;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor

82 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan

perkembangan aturan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan

penetapan kembali sesuai ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Nomor 5494) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;

-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen

Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,

dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Badung.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

7. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat

dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat

kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat

kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas

perintah Pejabat yang berwenang.

-5-

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di

wilayah Kabupaten Badung dalam radius lebih dari 6 (enam)

kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan

Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang

berwenang.

9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali adalah Perjalanan

Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali.

10. Perjalanan Dinas luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar

Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang.

11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan

perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki

hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai

dilingkungan pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota

DPRD Kabupaten Badung dalam rangka efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan.

12. Perjalanan Dinas jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk

kepentingan Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

13. Rampung adalah perhitungan biaya kembali terhadap pelaksanaan

perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan

perhitungan hari pelaksanaan tugas

14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

15. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai

akibat dari perjalanan dinas.

16. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang

selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan

izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri

sipil di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota

DPRD Kabupaten Badung.

17. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disingkat SPT adalah Surat

Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap

di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat berwenang dalam

rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan

Pemerintah Daerah.

-6-

18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam

rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung.

20. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta

Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. perjalanan dinas jabatan; dan

b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

huruf a dilakukan dalam hal:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. Pengumandahan (Detasering);

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang

kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter

karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

-7-

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis

Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan Perjalanan Dinas; atau

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari

Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat

pemakaman.

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang

lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan

pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta

keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar

permohonan sendiri.

(2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rangka :

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat

tujuan Pindah;

b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat

Tujuan menetap;

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai

Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir

ke Tempat Tujuan menetap;

d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap ( pegawai dengan perjanjian

kerja) yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya

dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang

diatur dalam perjanjian kerja;

-8-

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai TidakTetap

( pegawai dengan perjanjian kerja) yang meninggal dunia dari

tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap,

sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau

f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat

Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang

Perkawinan;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut

hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun

pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak

mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut

hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun,

yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang

menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak

angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur

lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan

tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tepat

tujuan keberangkatan dari tempat kedudukan semula

ke tempat tujuan.

-9-

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal

bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara /

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

-10-

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II selama melakukan

Perjalanan Dinas.

(7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,

biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(8) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya

Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan

Anggota pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang

setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat

Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

-11-

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang

melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara

ditentukan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat

pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas;

b. Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan

biaya yang diperlukan untuk transport dari kantor tempat

kedudukan menuju Terminal Bus / Stasiun / Bandara /

Pelabuhan keberangkatan atau dari Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan kedatangan dan sebaliknya.

c. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf

b diatas tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar

pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini;

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan

berpedoman pada Peraturan Bupati Badung tentang

Perjalanan Dinas;

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas;

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan

pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil.

-12-

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan

sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan

Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja

Pelaksana SPD.

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai

pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap

pada hotel/penginapan yang sama.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan

biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD

menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai

untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu

transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang

harian.

-13-

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan

Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan,

biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah

hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat

diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang

representasi.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada

PPK atau pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan

dengan melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar /

Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya;

dan/atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PPK atau pejabat yang berwenang membebankan biaya

tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi

pada DPA satuan kerja berkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat

dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f.

-14-

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari

yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan

uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai

berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga;

c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau

d. uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan

Dinas.

(4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya

Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-15-

Pasal 14

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 15

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d sebagai berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga yang sah;

c. uang harian; dan/atau

d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan

huruf e sebagai berikut:

a. biaya transpor keluarga;

b. uang harian; dan/atau

a. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai

bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan

pindah/menetap yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan

(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu

dan lain hal menurut keputusan PA; atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat

perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk

melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

-16-

Pasal 16

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atas

permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada:

a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

b. volume barang; dan

c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak

resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang

berwenang.

Pasal 18

(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk

bongkar muat dan penggudangan.

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan

kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari satuan biaya sesuai Lampiran V yang merupakan


(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah

dilakukan dalam jarak:

a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau

b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa.

-17-

(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang

digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja

yang menerbitkan surat keputusan pindah.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

a. uang harian;

b. biaya penginapan;

c. biaya transport;

d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;

e. biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang

diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap

lainnya.

-18-

(4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar

30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya

riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari

Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat

keberangkatan sampai ke Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke

terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta

transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.

(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf c diatas tidak diperoleh, maka sesuai

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya

menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD

bersangkutan.

(2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus

memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang

diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 22

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang

menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas

yang dilakukan dalam waktu yang sama.

-19-

Pasal 23

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati );

b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua

DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );

c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III /

Gol. IV;

d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV /

Gol. III;

e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan

Golongan I ( THL / Honorer ).

(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b digolongan

menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.

(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk

kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan setelah

mendapat izin Pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan

perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

(4) Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang

melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah

Daerah dapat diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran

berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan

serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing SKPD.

Pasal 24

(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya

untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :

a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap

dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan


-20-

b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara

yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum


dari Peraturan Bupati ini;

c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri

Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara

biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya

perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai

dilaksanakan.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 26

(1) Dalam hal perjalanan dinas Dalam Daerah Provinsi Bali

diberikan biaya pulang pergi, uang harian, dan dibayarkan secara

lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum



(2) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Daerah Provinsi

Bali dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

-21-

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN

PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 27

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan

perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat

persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari pejabat

yang berwenang dengan format SPT dan SPD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan


Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD adalah

sebagai berikut :

a. Bupati Badung bagi :

1. Bupati Badung;

2. Wakil Bupati Badung;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

b. Ketua DPRD bagi :

1. Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua DPRD;

3. Anggota DPRD;

4. Sekretaris DPRD.

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan

bagi :

1. Staf Ahli;

2. Para Asisten Sekretaris Daerah;

3. Inspektur;

-22-

4. Kepala Badan;

5. Kepala Dinas;

6. Kepala Kantor;

7. Kepala Satuan;

8. Kepala Lembaga Lainnya.

d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ;

e. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/

Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai

bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus

mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.

Pasal 29

Penandatanganan SPD tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi

Bupati/Wakil Bupati;

b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

c. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung bagi Sekretaris

Daerah Kabupaten Badung, Para Asisten dan Para Kepala

Bagian sedangkan Kepala Sub. Bagian dan staf pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Badung oleh Kepala Bagian masing-masing;

d. untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh

Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e. untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;

f. untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala

Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan

kegiatan tersebut.

-23-

Pasal 30

(1) SPT, SPD dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas

merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan

dinas.

(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau

cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan

dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang

berwenang.

(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara

terperinci dalam lampiran SPD.

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan

pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam

bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran

bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan

perjalanan dinas.

(5) Dalam SPD dicantumkan :

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain

yang ditunjuk;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan

ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan

ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang

ditunjuk.

(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir,

SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda

tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk

diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera

dipertanggung jawabkan.

(7) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila

ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas

dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali

dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung.

-24-

(8) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7)

adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan

boarding pass.

(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk uang

harian sedangkan biaya transport dibayarkan secara riil

( at cost ), dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak

diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan

Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai

yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan

efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan /

menandatangani SPT.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD serta

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan

dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang

diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan,

kelalaian atau kealpaan.

(3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :

a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah paling

lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

-25-

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33

(1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :

a. pendidikan dan pelatihan ( Training );

b. studi Banding;

c. seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya;

d. promosi potensi daerah;

e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;

f. kunjungan persahabatan / kebudayaan.

(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara,

Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

BAB VIII

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34


Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar

negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki

dokumen perjalanan dinas luar negeri.

(2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk

kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah

mendapat izin Bupati.

(3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. surat izin Pemerintah;

b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang;

c. exit Permit; dan

d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-26-

BAB IX

TATA CARA ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 35

(1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali

bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai

Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan

perjalanan dinas luar negeri.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat :

a. nama, NIP dan jabatan PNS;

b. nama dan profesi bagi pihak swasta;

c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;

d. negara dan kota yang dituju;

e. waktu pelaksanaan; dan

f. sumber pembiayaan.

Pasal 36

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar

negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang

diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian

atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan

perjalanan dinas luar negeri.

-27-

Pasal 37

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

diterima oleh Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari

sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat

mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar

negeri.

(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk

memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 38

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan

dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang

tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 39

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7

(tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 40

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

c. sumber-sumber lain yang sah.

(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :

a. biaya angkutan / transportasi;

b. biaya airport Tax;

c. biaya passport dan/atau biaya visa;

d. biaya fiskal;

e. uang harian di Negara yang dituju.

-28-

Pasal 41

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya

menjadi beban pemerintah dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka

pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri

tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari

Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak

swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 44


Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas

luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di

Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas

luar negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati

dan Pengguna Anggaran.

-29-

BAB XII

PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku

maka Peraturan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2014 tentang

Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014

Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Badung.

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 76

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 76 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 DESEMBER 2015

PERIHAL : PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS

LUAR NEGERI.

I. Pendidikan dan Pelatihan / Training

1. Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi :

a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau

MoU / Kontrak / Perjanjian.

b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan

tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk

melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.

c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak

mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.

d. MoU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City /

Sister Provice.

2. Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi :

a Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan

selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat

jaminan dari sponsor, atau MoU / Kontrak / Perjanjian.

b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar

negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk

mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.

c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak

mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.

d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU

/Kontrak / Perjanjian.

2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang

dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding

3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/Lokakarya/Konferensi

Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau

sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.


seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat

jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/perjanjian.

IV Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU

/Kontrak/Perjanjian.

2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah

Daerah.

3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang

menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat

melaksanakan promosi.

4. Proposal /kerangka Acuan kerja

5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di

luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain

DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MoU /kontrak/perjanjian

4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.

5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju

dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak

Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama

6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi :


kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan

dari sponsor, atau MoU/Kontrak/Perjanjian.

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak

Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan

kebudayaan.

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.




TENTANG : PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

NO. KAPAL KAPAL KERETA BUS

UDARA LAUT API

Pejabat Negara

1 Bupati Bisnis VIP/ Kelas I A Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

2 Wakil Bupati Bisnis VIP/ Kelas I A Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

Pimpinan dan Anggota DPRD

1 Ketua DPRD Bisnis VIP/ Kelas I A Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

2 Wakil Ketua DPRD Bisnis VIP/ Kelas I A Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

3 Anggota DPRD Ekonomi VIP/ Kelas I A Eksekutif Eksekutif

Pegawai Negeri Sipil

1 Pejabat Eselon II Ekonomi Kelas I B Eksekutif Eksekutif

2 Pejabat Eselon III Ekonomi Kelas II A Eksekutif Eksekutif

3 Pejabat Eselon IV / Staf dan atau Ekonomi Kelas II A Eksekutif Eksekutif

Pegawai Tidak Tetap

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG

URAIAN




A.

I. BIAYA UANG HARIAN

Tingkat Orang / Hari

A. PEJABAT NEGARA

Bupati 2,500,000.00Rp

Wakil Bupati 2,500,000.00Rp

B. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Ketua DPRD 2,500,000.00Rp

Wakil Ketua DPRD 2,500,000.00Rp

Anggota DPRD 2,300,000.00Rp

C. PEGAWAI NEGERI SIPIL

A Pejabat Eselon II A 2,400,000.00Rp

B Pejabat Eselon II B 2,300,000.00Rp

C Pejabat Eselon III (Kabag, Setda dan Kepala Kantor dan Camat ) 2,000,000.00Rp

D Pejabat Eselon III 1,150,000.00Rp

E Pejabat Eselon IV 1,150,000.00Rp

F Staf Golongan IV dan Staf Golongan III 950,000.00Rp

G Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I 750,000.00Rp

( THL/Honorer Sarjana dan THL/Honorer SMU

serta sederajat kebawah )

II. BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARI / KE BANDARA


A. PEJABAT NEGARA

Bupati 750,000.00Rp

Wakil Bupati 750,000.00Rp


Ketua DPRD 750,000.00Rp

Wakil Ketua DPRD 750,000.00Rp

Anggota DPRD 750,000.00Rp


A Pejabat Eselon II A 750,000.00Rp

B Pejabat Eselon II B 750,000.00Rp

C Pejabat Eselon III (Kabag, Setda dan Kepala Kantor dan Camat ) 750,000.00Rp

D Pejabat Eselon III 750,000.00Rp

E Pejabat Eselon IV 750,000.00Rp





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BALI

Uraian

Uraian

III. BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARI / KE TERMINAL BUS


A. PEJABAT NEGARA

Bupati 300,000.00Rp

















A. PEJABAT NEGARA

Bupati 1,500,000.00

Wakil Bupati 1,500,000.00


Ketua DPRD 1,500,000.00

Wakil Ketua DPRD 1,400,000.00

Anggota DPRD 1,300,000.00


A Pejabat Eselon II A 1,400,000.00

B Pejabat Eselon II B 1,300,000.00

C Pejabat Eselon III (Kabag, Setda dan Kepala Kantor dan Camat ) 1,200,000.00

D Pejabat Eselon III 1,000,000.00

E Pejabat Eselon IV 1,000,000.00

F Staf Golongan IV dan Staf Golongan III 800,000.00

G Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I 600,000.00



Uraian

IV. PENGINAPAN

Uraian

B.

I. KETENTUAN UANG HARIAN :


A. PEJABAT NEGARA

Bupati 500,000.00Rp

















A. PEJABAT NEGARA

Bupati 750,000.00Rp













G Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I

( THL/Honorer Sarjana dan THL/Honorer SMU 200,000.00Rp


Uraian

II. PENGINAPAN

Uraian

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

C.

I. PULANG PERGI


A. PEJABAT NEGARA

Bupati 225,000.00Rp
















Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


KETENTUAN PERJALANAN PULANG PERGI

Uraian




B. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

NO. URAIAN

A B C D E

1. Biaya Pemetian 1,000,000.00Rp 900,000.00Rp 800,000.00Rp 700,000.00Rp 600,000.00Rp

2. Pengangkutan Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG

TINGKAT PEGAWAI




No. Orang / Hari

A. PEJABAT NEGARA

1 Bupati 600,000.00Rp

2 Wakil Bupati 550,000.00Rp


1 Ketua DPRD 600,000.00Rp

2 Wakil Ketua DPRD 550,000.00Rp

3 Anggota DPRD 450,000.00Rp

C PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 Pejabat Eselon II A 550,000.00Rp

2 Pejabat Eselon II B 450,000.00Rp

No. Orang / Hari

A. PEJABAT NEGARA

1 Bupati 250,000.00Rp

2 Wakil Bupati 225,000.00Rp


1 Ketua DPRD 250,000.00Rp

2 Wakil Ketua DPRD 225,000.00Rp

3 Anggota DPRD 200,000.00Rp

C PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 Pejabat Eselon II A 225,000.00Rp

2 Pejabat Eselon II B 200,000.00Rp

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Uraian

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap

Uraian




Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan

NO.

A B C D E

I Jumlah Barang yang dipergunakan

sebagai dasar perhitungan :

1. Pegawai yang Berkeluarga dengan 25 M3

20 M3

15 M3

10 M3

10 M3

Anak

2. Pegawai yang Berkeluarga tanpa 15 M3

12 M3

9 M3

6 M3

6 M3

Anak

3. Pegawai yang tidak Berkeluarga 5 M3

4 M3

3 M3

2 M3

2 M3

II Dasar Perhitungan Biaya :

Truk :

a. Jawa

- Pengempakan dan Pergudangan 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp

per M3

- Angkutan per M3 / KM 400 400 400 400 400

b. Luar Jawa

- Pengempakan dan Pergudangan 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp

per M3

- Angkutan per M3 / KM 400 400 400 400 400

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd .


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG

URAIAN TINGKAT PEGAWAI




KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Menugaskan Kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Untuk Tujuan :

1. …………………………………………………..

2. ………………………………………………….

3. …………………………………………………..

Selama : 1

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Badung, ………………..

Penjabat Yang Berwenang

(……………………..)

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BADUNG

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : ……..

SURAT PERINTAH TUGAS

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BADUNG

TANGGAL : 76 TAHUN 2015

NOMOR : 14 DESEMBER 2015


1 Pejabat berwenang yang memberi perintah :

2 Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan :

mengadakan perjalanan dinas

3 Jabatan,Pangkat dan Golongan dari :

yang diperintahkan :

4 Perjalanan Dinas yang diperintahkan :

Dari :

Ke :

Transportasi menggunakan :

5 Perjalanan Dinas direncanakan : Selama ( ….. ) hari

dari tanggal …………………...

s/d tanggal …………………..

6 Maksud mengadakan perjalanan :

7 Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban :

Pasal Anggaran :

:

8 Keterangan : Lihat sebelah

Dikeluarkan di :

Tanggal :

( Pejabat Yang Berwenang )

( …………………………….)

NIP. ……………………….

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

SURAT PERJALANAN DINAS

NOMOR : ……..

( S P D )

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat Kedudukan Pegawai

yang diberikan perintah Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan

DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai

yang diberikan perintah Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


Tiba Kembali

2

Berangkat Kembali

KETERANGAN :

DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :

1




WILAYAH / NEGARA KETERANGAN

A B C

2 3 4 5

I. AMERIKA

AMERIKA UTARA :

1 Amerika Serikat 578 513 440 Tingkat A :

2 Kanada 447 404 368 Bupati, Wakil Bupati

Pimpinan DPRD,

AMERIKA SELATAN Pegawai Negeri

3 Argentina 534 402 351 Gol. IV/c Keatas.

4 Venezuela 557 388 344

5 Brazil 436 341 291

6 Chile 415 316 270

7 Columbia 436 323 276

8 Peru 459 347 320

9 Suriname 398 295 252

10 Ekuador 385 273 242

AMERIKA TENGAH

11 Mexico 493 366 324

12 Kuba 406 305 261

13 Panama 414 342 306

II EROPA Tingkat B :

Anggota DPRD

EROPA BARAT Pegawai Negeri

14 Austria 504 453 318 Gol. III/c s/d IV/b

15 Belgia 466 419 282

16 Perancis 512 464 382

17 Kepulauan Federasi Jerman 447 415 285

18 Belanda 463 416 272

19 Swiss 636 570 403

EROPA UTARA

20 Denmark 567 491 343

21 Finlandia 453 409 354

22 Norwegia 621 559 339

23 Swedia 466 436 342

24 Kerajaan Inggris 792 774 583

EROPA SELATAN

25 Bosnia Herzegovina 456 420 334

26 Kroasia 555 506 406

27 Spanyol 457 413 287

28 Yunani 422 379 242

29 Italia 702 637 446

30 Portugal 425 382 242

31 Serbia 417 375 326

JUMLAH UANG

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BADUNG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1

HARIAN

($ US )

2


A B C

2 3 4 5

JUMLAH UANG

1

HARIAN

($ US )

EROPA TIMUR

32 Bulgaria 406 367 320

33 Czech 618 526 447

34 Hongaria 485 438 390

35 Polandia 461 415 360

36 Rumania 416 381 313

37 Rusia 556 512 407

38 Slovakia 437 394 341

39 Ukraina 485 436 375

Tingkat C :

III AFRIKA Pegawai Negeri

Lainnya

AFRIKA BARAT

40 Nigeria 361 313 292

41 Senegal 384 317 237

AFRIKA TIMUR

42 Ethiopia 358 295 221

43 Kenya 384 317 237

44 Madagaskar 296 244 182

45 Tanzania 350 290 244

46 Zimbabwe 328 281 248

47 Mozambique 399 329 265

AFRIKA SELATAN

48 Namibia 405 334 268

49 Afrika Selatan 380 313 253

AFRIKA UTARA

50 Aljazair 342 308 287

51 Mesir 409 303 235

52 Maroko 304 251 192

53 Tunisia 293 241 187

54 Sudan 342 282 210

55 Libya 308 254 189

iv ASIA

ASIA BARAT

56 Azerbaijan 498 459 365

57 Bahrain 416 294 228

58 Irak 447 325 253

59 Yordania 406 292 236

60 Kuwait 456 325 296

61 Libanon 357 267 207

62 Qatar 386 276 215

63 Arab suriah 358 257 200

64 Turki 456 364 283

65 Persatuan Arab Emirat 459 323 302

66 Yaman 353 241 197

67 Saudi Arabia 450 331 269

68 Kesultanan Oman 413 292 247

3


A B C

2 3 4 5

JUMLAH UANG

1

HARIAN

($ US )

ASIA TIMUR

69 Rep. Rakyat China 378 238 207

70 Hongkong 472 320 287

71 Jepang 519 303 262

72 Korea Selatan 421 326 297

73 Korea Utara 494 321 300

ASIA SELATAN

74 Afganistan 385 226 173

75 Bangladesh 339 196 167

76 India 422 329 327

77 Pakistan 343 203 182

78 Sri Langka 380 242 209

79 Iran 421 312 243

ASIA TENGAH

80 Uzbekistan 392 352 287

81 Kazakhstan 456 420 334

ASIA TENGGARA

82 Philipina 412 278 222

83 Singapura 530 363 279

84 Malaysia 394 262 219

85 Thailland 392 275 211

86 Myanmar 368 250 197

87 Laos 380 262 202

88 Vietnam 383 265 204

89 Brunei Darussalam 374 256 197

90 Kamboja 296 223 197

91 Timor Leste 392 354 229

ASIA PASIFIK

92 Australia 636 585 394

93 Selandai Baru 451 308 278

94 Kaledonia Baru 425 387 276

95 Papua Nugini 520 476 319

96 Fiji 363 329 221

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.





Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ......................................................................................

NIP : ......................................................................................

Jabatan : ......................................................................................

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas ( SPD ) Nomor .................... Tanggal ........................, dengan ini kami menyatakan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh

bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No. Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan

Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas

pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui : ................, tanggal,bulan tahun

Pajabat Pembuat Komitmen Pelaksana SPD,

...................................... ...............................................

NIP. .............................. NIP. .......................................

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.


LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BADUNG

Uraian

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

1

NO. URAIAN

SURAT TUGAS DAN SPD BERANGKAT DAN KEMBALI

1 Bupati Bupati Kepala Bagian Humas dan

Protokol Setda.Kab.Badung

2 Wakil Bupati Bupati Kepala Bagian Humas dan

Protokol Setda.Kab.Badung

3 Sekretaris Daerah Bupati Kepala Bagian Umum Setda.

Kab. Badung

4 Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD

5 Wakil Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD

6 Anggota DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD

7 Sekretaris Dewan Ketua DPRD Sekretaris DPRD

- Pejabat Eselon III Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD

- Pejabat Fungsional dan Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Sekretaris DPRD Kasubag. Tata Usaha pada

Sekretariat DPRD

8 Asisten Sekretaris Daerah Kepala Bagian Umum Setda.

Kab. Badung

9 Staf Ahli Sekretaris Daerah Kepala Bagian Umum Setda.

Kab. Badung

10 Kepala Bagian Asisten Kepala Bagian Umum Setda.

Kab. Badung

- Pejabat Eselon IV dan Staf Asisten Kepala Bagian Masing-masing

11 Inspektur Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD

- Pejabat Eselon III Inspektur Sekretaris SKPD

- Pejabat Fungsional dan Inspektur Sekretaris SKPD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Inspektur Sekretaris SKPD

YANG MENANDATANGANI DOKUMEN

PROSEDUR PENANDATANGAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS

2

NO. URAIAN

SURAT TUGAS DAN SPD BERANGKAT DAN KEMBALI

YANG MENANDATANGANI DOKUMEN

12 Kepala Bappeda Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD

- Pejabat Eselon III Kepala Bappeda Sekretaris SKPD

- Pejabat Fungsional dan Kepala Bappeda Sekretaris SKPD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Bappeda Sekretaris SKPD

13 Kepala Dinas Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD

- Pejabat Eselon III Kepala Dinas Sekretaris SKPD

- Pejabat Fungsional dan Kepala Dinas Sekretaris SKPD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Dinas Sekretaris SKPD

14 Lembaga Teknis Daerah

a. Badan - Badan

- Kepala Badan Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD

- Pejabat Eselon III Kepala Badan Sekretaris SKPD

- Pejabat Fungsional dan Kepala Badan Sekretaris SKPD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Badan Sekretaris SKPD

b. Polisi Pamong Praja

- Kepala Satuan Sekretaris Daerah Kepala Bagian TU

- Pejabat Eselon III Kepala Satuan Sekretaris SKPD

- Pejabat Fungsional dan Kepala Satuan Sekretaris SKPD

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Satuan Sekretaris SKPD

c. Rumah Sakit Umum Daerah

- Direktur RSUD Sekretaris Daerah Kepala Bagian TU

- Pejabat Fungsional dan Direktur RSUD Kepala Bagian TU

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Direktur RSUD Kepala Bagian TU

d. Kantor-Kantor

- Kepala Kantor Sekretaris Daerah Ka.Sub.Bag TU

- Pejabat Fungsional dan Kepala Kantor Ka.Sub.Bag TU

Orang Pribadi

- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Kantor Ka.Sub.Bag TU

15 Orang Pribadi Pengguna Anggaran Sekretaris / Kepala Bagian TU /

Ka.Sub.Bag TU di SKPD

Documents

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN TENTANG …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_76_2015.pdf · yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab