BUPA ?· Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata ... f. melaporkan secara…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BUPATIPONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAKNOMOR 'a TAHUN2013

TENTANGPERIZINAN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 111, Pasal 156,Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf aperlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang PerpanjanganPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Uifcdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 443 8);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diPerairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KabupatenPontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010Nomor 1)

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN US AH APERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

BABI'

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1.Daerah adalah Kabupaten Pontianak.2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.3.Bupati adalah Bupati Pontianak.4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pontianak .5.Usaha Perawatan dan Perbaikan kapal adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan

kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.

BAB IIKETENTUAN PERJZ1NAN

Pasal2

Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal dapat dilaksanakan oleh :a. badan Usaha.

b. orang Perseorangan Warga negara Indonesia.

Pasal3

(1) izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal diberikan oleh Bupati melalui DinasPerhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak

(2) izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi

persyaratan:a.memiliki akte pendirian perusahaan;b.memiliki nomor wajib pajak perusahaan;c.memiliki modal usahad.memiliki penanggungjawab;e.memiliki surat keterangan domisili perusahaan;danf. memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan pembaikan kapal.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatandan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap(dua) tahun sekali oleh Dinas Perhubungan Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Pontianak.

Pasal 4

(1) Usaha memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usahamengajukan permohonan kepada bupati melalui Dinas Perhubungan Kebudayaandan Pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2)

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaluiDinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penelitian ataspersyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja diterima permohonan secaralengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) belum terpenuhi , Bupati Pontianak melalui Dinas PerhubunganKebudayaan dan Pariwisata mengembalikan permohonan secara tertulis kepadapemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdiajukan kembali Kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Pontianak setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) telah terpenuhi Bupati melalui Dinas Perhubungan Kebudayaandan Pariwisata menerbitkan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.

BABVHAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal yang telah mendapat izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib :a.melakukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;b.melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus paling lama 3 (tiga) bulan

setelah uzin usaha diterbitkan;c.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;d.menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak;e.melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau

pemilik perusahaan kepada Bupati;f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 6

(1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukankerjasama dengan perusahaan perawatan dan perbaikan kapal asing, badan hukumasing,atau Warga Negara Asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentukperusahaan perawatan dan perbaikan kapal nasional.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan perawatan dan perbaikankapal patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajibdipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

BABVSANKSI ADMINISTRATE

Pasal 7

(1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a. Peringatan tertulis;b. Pembekuan izin; dan / atau;c. Pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Bupatisesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktumasing-masing 30 (tigapuluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnyajangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenai sanksi administratif berupapembekuan izin.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melakasanakan kewajibannya setelahjangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi perusahaan yang telah beroperasi sebelum peraturan ini ditetapkan namun belummemiliki izin usaha perawatan dan perbaikan kapal wajib menyelesaikan perizinanusaha perawatan dan perbaikan kapal paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupatiini berlaku.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

UiwKlangkanpada tanggaiSEKRETAR1S D.

iv;ah

tUPATEN P0NT1ANAK

Ditetapkai di Mempawah'padatangdal 15-4-2013

BUPATI ^ONTIANAK,

8ERSTA DAERAH KABUPATEN PONT1ANAK R1A TjlORSAN

BUPATIPONTIANAKPERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR U TAHUN2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUKRUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)

KABUPATEN PONTIANAKTAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

: a. bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dankerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama olehPemerintah daerah dan Masyarakat;

b. bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga

Miskin merupakan salah satu program untukPembangunan dan penyempumaan Sistem PerlindunganSosial khususnya Bagi Masyarakat Miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1