bulletin bpksdmBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Dari Redaksi

2 Bulletin BPKSDM

epartemen PekerjaanUmum dengandepartemen terkaitlainnya pada tanggal 1-3 Desember 2005 telah

menyelenggarakan kegiatanKonstruksi Indonesia 2005, acara inidiselenggarakan di Gedung SaptaTaruna Departemen PekerjaanUmum. Penyelenggaraan KonstruksiIndonesia 2005 ini berdasarkan atasKeputusan Menteri Pekerjaan UmumNo. 465/ KPTS/ M/ 2005, yangdiselenggarakan dengan temaMendorong Industri Konstruksi

Untuk Pertumbuhan EkonomiNasional . Acara yangdiselenggarakan meliputi kegiatanPameran Konstruksi danPendukungnya, Dialog Konstruksi,Penerbitan Buku Konstruksi Indone-sia 2005, dan Penghargaan KaryaKonstruksi yang meliputiPenghargaan Terhadap TokohKonstruksi, Lomba Foto Konstruksi,Kompetisi Karya Jurnalis Konstruksi.

Penyelenggaraan Konstruksi Indo-nesia 2005 yang merupakankesinambungan semangat KonstruksiIndonesia pada tahun sebelumnya,telah mendorong DepartemenPekerjaan Umum untuk menjadikanKonstruksi Indonesia 2005 sebagaimomentum dalam menumbuhkanapresiasi terhadap peran industri danjasa konstruksi pada sektorperekonomian serta berbagai aspekkehidupan sosial budaya masyarakat,dan juga menjadi dasar pemikiranuntuk melembagakan kegiatanKonstruksi Indonesia.

Dalam menunjang kegiatanKonstruksi Indonesia 2005 ini telahdilakukan kegiatan-kegiatan antaralain seperti launching kepada paraPejabat Pemerintah Pusat dan Daerahserta assosiasi-assosiasi pelaku bisnisjasa dan industri konstruksi, talkshowpada stat ion-stat ion TV, talkshow

pada station Radio, iklan layananmasyarakat, internet, press releasepress conference, iklan bersama padamedia cetak.

Sebagai awal yang menandaipelaksanaan penyelenggaraanKonstruksi Indonesia 2005 ini, padahari Rabu (26/ 10) telah digelar acaraLaunching Konstruksi Indonesia 2005yang bertempat di Departemen PU.Dalam acara tersebut, Menteri

Edisi keempat Bulletin BPKSDM inimenampilkan artikel mengenai kegiatanKonstruksi Indonesia 2005 yangdiselenggarakan oleh Departemen PekerjaanUmum. Dalam kegiatan ini telah digelarkegiatan Pameran Konstruksi danPendukungnya, Dialog Konstruksi,Penerbitan Buku Konstruksi Indonesia, danPenghargaan Karya Konstruksi. KegiatanKonstruksi Indonesia ini merupakankesinambungan dari tahun sebelumnya yangjuga dijadikan sebagai momentum dalammenumbuhkan apresiasi terhadap peraninsdustri dan jasa konstruksi pada sektorperekonomian serta berbagai aspekkehidupan sosial budaya masyarakat. Melaluikegiatan Konstruksi Indonesia ini telahdiberikan penghargaan kepada tokohkonstruksi nasional: Ir. Sutami, FedericSilaban, dan Wiryatman Wangsawinata, danjuga penghargaan lainnya untuk kategoriKarya Jurnalistik dan Foto Konstruksi.

Selain itu artikel yang disajikan dalambulletin ini mengangkat mengenai fenomenapelayanan air minum di Indonesia. Dalamartikel tersebut dibahas mengenai kondisi per-air-minum-an di Indonesia, perbandingandengan negara tetangga, hambatan dalampengembangan pelayanan air minum, dansaran-saran untuk peningkatan pelayanan airminum yang dalam hal ini antara lain berupadiperlukannya komitmen yang kuat darimasyarakat dan pemerintah untukmenyelenggarakan pembangunan bidang airminum dan sanitasi, diperlukannyapenyempurnaan peraturan perundangan yangterkait, dan saran lainnya yang terkupaslengkap dalam artikel tersebut.

Berita lain yang juga ditampilkan pada edisiini adalah mengenai penerapan GoodGovernance dalam penyelenggaraanPendidikan Professional KedinasanPUSBIKTEK, dimana dalampenyelenggaraanya bersifat kemitraansehingga diperlukan penerapan modelmanajemen yang mengacu kepadakesetaraan, keterbukaan, profesionalitas,akuntabilitas publik, kepastian hukum, visibersama, orientasi pada mufakat, serta efektifdan efisien.

Berita lain yang juga tak kalah menarikmengangkat mengenai perkembanganteknologi pembangunan Jembatan BentangPanjang di Indonesia dan pelatihan hukumkontrak konstruksi.

Selamat membaca edisi keempat BulletinBPKSDM ini, semoga dapat menambahinformasi Anda. Dan dari Redaksimengucapkan Selamat Tahun Baru 2006!.

3Bulletin BPKSDM

Pekerjaan Umum, Djoko Kirmantomemberikan sambutannya yangdiwakilkan oleh Inspektur JenderalDepartemen PU WibisonoSetiowibowo. Beliau mengatakanbahwa kegiatan ini merupakan mo-mentum baik bagi peran industri danjasa konstruksi menuju peningkatankompetensi dalam menghadapi eraglobalisasi.

Pada kesempatan tersebut jugadikatakan bahwa para pelaku jasa danindustri konstruksi perlu selalumeningkatkan kompetensi danprofesionalisme agar mampu berkaryasecara efisien dan produktif dalammemenuhi tuntutan masyarakat akantersedianya infrastruktur publik yangberkualitas dan berwawasanlingkungan. Selain itu, pelaku jasa danindustri konstruksi dituntutkesiapannya menghadapi liberalisasiperdagangan barang/ jasa agar mampumenjadi tuan rumah di negeri sendiri.Untuk itu penerapan sistemmanajemen mutu yang berstandarinternasional yakni ISO 9001:2000yang diadopsi SNI 19-9001:2001menjadi suatu keharusan bagiperusahaan konstruksi.

Dengan menerapkan ISO tersebutdiharapkan dunia jasa konstruksinasional akan dengan mudahberkancah di pasar global di sektor jasakonstruksi, walaupun masih diakuibahwa pemerintah masih menghadapimasalah dan tantangan  dalam

mengembangkan sektor ini sepertitingginya tingkat suku bunga  bankyang saat ini mencapai 14-15%.

Menteri PU menilai, kondisi sepertiitu yang menjadikan pelaku jasakonstruksi nasional sulit bersaingdengan kontraktor asing untukmendapatkan proyek dalam negerisendiri. Dikatakan, prediksi dariBappenas menyebutkan untukmencapai tingkat pertumbuhanekonomi 5-6% dibutuhkan investasi dibidang infrastruktur sekitar Rp 700triliun. Padahal, kontraktor nasionalsebagian besar masih memburu proyekpemerintah yang porsinya hanya 40%.Untuk memburu sisa proyek (60%)diperlukan persaingan super ketatdengan kontraktor asing di dalam

negeri. Dengan kenyataan bahwakomposisi penyedia jasa konstruksinasional 80% nya adalah perusahaangolongan kecil yang tidak memilikitenaga ahli kompeten, makadiperlukan kesiapan masyarakatpenyedia jasa konstruksi untuk menjadiprofesional dan peningkatankompetensi tenaga ahli dan tenagaterampil.   Menteri PU juga mengakuiuntuk menghadapi persaingan regionaldan global, kontraktor kita sangatmembutuhkan dukungan perbankan,asuransi dan peran arbitrase yang bisamenjamin kelancaranpenyelenggaraan konstruksi. Sehinggakita dapat mengikuti jejak Singapura,Malaysia dan Piliphina yang telahmeraih pangsa proyek konstruksi diluar negeri.

4 Bulletin BPKSDM

Pada acara launching KonstruksiIndonesia 2005 ini juga, KepalaBPKSDM, Iwan Nursyirwanmengatakan bahwa dalam pamerannanti akan ditampilkan teknologi baru,teknologi konstruksi tepat guna, danpeluang investasi di bidang konstruksiyang diikuti Departemen PU bersamadepartemen lainnya, BUMN Karya,Asosiasi Badan Usaha, AsosiasiProfesi, kontraktor swasta danpemasok lokal serta asing. Sedangkanpada acara dialog, diharapkan dapatmempertemukan industri konstruksi,pemerintah serta pihak terkait lainnyadalam mencari solusi atas masalahyang dialami dunia konstruksi untukdisampaikan kepada para penentukebijakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwatujuan pelaksanaan KonstruksiIndonesia 2005 adalah menandaitumbuhnya kegiatan konstruksi diIndonesia sekaligus pendorongpertumbuhan ekonomi di tanah air,mendorong upaya peningkatankompetensi dan profesionalismepelaku konstruksi nasional sertamenumbuhkan kepercayaanmasyarakat terhadap kemampuanpelaku konstruksi nasional dalammenghasilkan produk-produkkonstruksi.

Melalui kegiatan KonstruksiIndonesia 2005 ini telah diberikanpenghargaan terhadap tokoh

konstruksi nasional, yaitu Ir. Sutami(mantan Menteri PU), Federic Silabandan Wiryatman Wangsawinata. KaryaJurnalistik dimenangkan oleh HarianKompas, Bisnis Indonesia dan InvestorDailly. Sedangkan Pemenang FotoKonstruksi diraih oleh Shandi Irawan,Muhammad Ali dan Sofyan Effendiuntuk kategori Foto Hitam Putih.Sedang untuk Kategori bebasdimenangkan oleh Aziz Indra, ArieBasuki, Suhartono, sementara JuaraFavorit diraih oleh Jurnasyanto.Penghargaan Karya Konstruksitersebut dianugrahkan kepada tokohkonstruksi yang mampu menghasilkankarya rancang bangun yang handal,inovatif dan memberikan inspirasi pada

bangunan konstruksi lain, disampingt idak berdampak negat if padalingkungan serta bermanfaat bagimasyarakat.

Sutami merupakan seorangpelopor penerapan beton pracetakdalam pembangunan jembatanSemanggi dan pelopor penggunaanmetoda perhitungan konstruksi beton,berintegritas dan berdedikasi t inggidalam menggeluti ilmu pengembanganwilayah, dan juga sebagai peloporpenggunaan metoda inkonvensionaldalam karya-karya monumentalnya.

Silaban, arsitek yang dipercayamembangun Masjid Istiqlal yang amatmonumental dan sudah menjadi salahsatu landmark Indonesia. Hasil karyadan buah pemikiran Silaban berupakubah Masjid Istiqlal bahkan telahdiakui Universitas Darmstad, JermanBarat sebagai hak cipta Silaban,sehingga disebut sebagai SilabanDome atau Kubah Silaban.

Wiratman Wangsadinatamerupakan insan konstruksi yangsangat konsisten dan serius dalamperkembangan konstruksi di tanah air.Salah satu pekerjaan penting yangditanganinya adalah Jalan tol Jagorawiyang merupakan jalan tol pertama diIndonesia. Selain itu, beliau jugabanyak berkiprah dalampembangunan waduk di seluruhpelosok tanah air sejak tahun 1960,diantaranya waduk Sempor.

5Bulletin BPKSDM

Disamping pemberianpenghargaan tersebut diatas,Departemen Pekerjaan Umum jugamenyelenggarakan Penilaian terhadapKinerja Pemerintah Daerah dalammelaksanakan sebagian urusanwajibnya, seperti diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004, khususnya di bidang pekerjaanumum. Hasil penilaian tim juri yangmelibatkan unsur pemerintah pusat,perguruan tinggi, organisasi profesi,serta organisasi kemasyarakatan telahmenetapkan 12 pemenang untuk 12kategori. Penyerahan award inidiberikan oleh Menteri PekerjaanUmum kepada para pemenang padasaat acara Malam Konstruksi Indonesia2005  & Penghargaan PekerjaanUmum yang disiarkan secara live olehMetro TV Sabtu (3/ 12) dan yangditayangkan ulang di TVRI tanggal 6Desember 2005. Dengan adanyapemberian ini diharapkan akanmendorong Pemerintah Daerah untuklebih meningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat di bidangpekerjaan umum.

Pemenang untuk kategoripenyelenggaraan jalan dan jembatandiraih oleh propinsi Propinsi JawaTimur, kategori penyelenggaraanpenataan ruang kota metro/besar dimenangkan oleh  kotaBalikpapan, kategori penyelenggaraan

penataan ruang kota sedang/ kecildimenangkan oleh kota Gorontalo,dan kategori penyelenggaraanpenataan ruang kota khusus kawasanpariwisata diraih oleh Kota Kuta.

Dalam acara itu, Menteri PekerjaanUmum menyerahkan award kepadaGubernur Propinsi Jawa Timur ImamUtomo untuk kategori pengelolaanirigasi propinsi. Dengan penghargaanitu, Propinsi Jawa Timur meraih 2award. Selain itu, Menteri PU juga

menyerahkan award kepadawakil Gubernur Sumatera Utaraatas prestasi Kota Medanmeraih kategori terbaik dalampenyelenggaraan air minumkota metro/ besar. Untukpenyelenggaraan air minumkota sedang/ kecil diraih olehKabupaten Buleleng.

Kota Yogyakarta meraih 2penghargaan yakni kategoripenyelenggaraan sanitasi kotametro/ besar dan kategoripenataan kawasan kumuhperkotaan kota metro/besar.   Untuk kategoripembinaan bangunan gedungkota metro/ besar diraih olehkota Surabaya, sedangkanuntuk kategori pembinaanbangunan gedung kota sedang/kecil dimenangkan oleh kotaBukittinggi. Untuk kategoripenyelenggaraan jasa

konstruksi propinsi, Propinsi SumateraBarat  mengungguli 10 Propinsi lain.

Adanya penyelenggaraanKonstruksi Indonesia 2005 inidiharapkan agar dapat memberikanmanfaat yang sebesar-besarnyakhususnya bagi masyarakat industridan jasa konstruksi maupun bagisegenap masyarakat luas padaumumnya.

6 Bulletin BPKSDM

adan Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya Manusiapada saat ini sedangm e n y e l e n g g a r a k a n

Pelatihan Hukum Kontrak Kosntruksi,pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen PekerjaanUmum dengan Universitas Indonesia.Rencananya Pelatihan ini akandilaksanakan dalam 2 gelombang,masing-masing dilaksanakan selama65 hari kerja. Gelombang Ipelaksanaannya mulai dari tanggal 6Desember 2005 sampai dengan 4April 2006, sedangkan Gelombang IIrencananya akan dilaksanakan mulaipertengahan bulan April 2006 sampaidengan bulan Juli 2006.

Pelatihan ini diikuti sebanyak 43peserta yang berasal dari seluruhSatminkal di Departemen PU.Pengajar dalam pelatihan ini berasaldari Universitas Indonesia dan AsosiasiProvesi Advokat. Pelatihan ini tidakhanya ditujukan khusus kepada parasarjana teknik yang berada dilingkungan Departemen PU saja,namun juga ditujukan bagi sarjana-sarjana lain yang latar belakangpendidikannya berbeda. Termasuk didalamnya Sarjana Hukum, karenawalaupun sudah memiliki dasar-dasarilmu hukum, namun masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari dalampenyusunan kontrak, dalam hal inikhususnya kontrak konstruksi, dimanaterdapat banyak aspek-aspek teknisyang belum dikenal. Contohnyabentuk-bentuk kontrak konstruksiseperti design construct/ build, BuildOperate and Transfer (BOT), atauaspek perhitungan biaya seperti FixedLump Sum Price / Unit Price yangmungkin akan terdengar awamdikalangan sarjana non teknis.

Adapun maksuddiselenggarakannya Hukum KontrakKonstruksi adalah untuk meningkatkankualitas dan kompetensi Sumber DayaManusia di Departemen PekerjaanUmum, khususnya meningkatkanpemahaman dalam bidangpenyelenggaraan kontrak konstruksi.

Pemahaman terhadap bidangkontrak mutlak dibutuhkan,karenaDepartemen PU banyak terlibat dalamkegiatan pembuatan maupunpelaksanaan kontrak itu sendiri.Terlebih lagi mengingat adanyatuntutan masyarakat yang semakinbesar terhadap peran Departemen PUdalam Pembinaan Konstruksi, dimanadalam bidang usaha konstruksi,

permaslahan dalam bidang kontrakcukup mendominasi. Baik itupermasalahan dalam tahapanpenyusunan kontrak, pelaksanaanbutir-butir yang telah disepakati padakontrak, sampai dengan penyelesaiansengketa kontrak.

Selain hal tersebut di atas masih adafaktor lain yang menjadi dasarpertimbangan mengapadilaksanakannya pelatihan hukumkontrak di Departemen PU, faktortersebut adalah minimnya SDMDepartemen PU yang benar-benarmenguasai teknik penyusunan kontrakyang memenuhi persyaratan secarahukum. Hal tersebut dikarenakanmayoritas SDM Departemen PUberlatar belakang pendidikan teknik.Dengan dasar tersebut di atasDepartemen Pekerjaan Umum,melalui Badan Pembinaan Konstruksidan SDM melaksanakan kegiatanPelatihan Hukum Kontrak dengantujuan untuk menciptakan SDM yangprofessional yang menguasai bidangHukum Kontrak.

Materi yang diberikan padapelatihan ini meliputi materi-materidasar di bidang hukum seperti :

Pengantar Ilmu Hukum;Pengantar Hukum Indonesia;Hukum Perdata;Hukum Perikatan;Penyelesaian sengketa;dsb.

Selain materi-materi yang terkaitdengan bidang hukum, dalampelatihan ini juga di berikan materiyang berkaitan dengan pelaksanaankontrak ditinjau dari segi teknis, dalamhal ini khusunya pelaksanaan kontrakdi ruang lingkup pekerjaanDepartemen PU. Contohnya materi

yang berkaitan dengan prosedur lelangpengadaan barang dan jasa konstruksi.

Melalui cakupan materi di atas,diharapkan lulusan pelatihan ini akanmempunyai suatu kompetensi intidalam hukum kontrak konstruksi yangdiindikasikan dengan kemampuandalam :1. memahami berbagai jenis kontrak

yang digunakan dalampenyelenggaraaan konstruksi;

2. menguasai struktur substansidokumen kontrak konstruksi;

3. memahami landasan hukumpenyelenggaraan konstruksi;

4. menguasai berbagai terminologidalam hukum kontrak konstruksi,;

5. menguasai aspek hukum dalampenyelenggaraan kontrakkonstruksi;

6. menyelesaikan permasalahandalam penerapan berbagai jeniskontrak dalam penyelenggaraankonstruksi;

7. mengembangkan wawasan terkaitdengan aspek hukum kontrakkonstruksi;

8. dapat menyelesaikan suatu kasusyang terkait dengan aspek hukumkontrak konstruksi.

Adapun harapan akhir daridilaksanakannya pelatihan hukumkontrak konsturksi ini adalahterciptanya SDM Departemen PUyang mampu menghadapi tantangandalam penyusunan suatu kontrak,yakni : menyusun kontrak yang mudahdimengerti, dapat dilaksanakan dandapat menyelesaikan permasalahandengan baik, sehingga di masa datangdiharapkan t idak terdapat lagipermasalahan-permasalahan yangtimbul akibat kesalahan dalampenyusunan kontrak.

7Bulletin BPKSDM

1 . Latar belakang.

Berdasarkan ketetapan yang ada diPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB),bahwa hak atas air merupakan hakyang dinyatakan secara eksplisitdalam konvensi tentang hak anakdan secara implisit dalam konvensiUniversal tentang Hak AzasiManusia dan Perjanjian Interna-tional untuk Hak-hak Sipil danPolitik. Pada tahun 2002 PBBmenyatakan bahwa akses terhadapair merupakan hak asasi yang fun-damental, sehingga Negara- negaraanggota mempunyai kewajibanhukum untuk segera merealisasikanhak atas air tersebut termasukpenyesuaian terhadap peraturandan perundangan yang terkait.Lebih jauh bisa dijelaskan bahwahak atas air mencakup; satu, hakatas kecukupan, keterjangkauan,dan dapat di akses, aman, sertadapat diterima secara fisik, baikuntuk pribadi maupun untukkegunaan rumah tangga, dua,meliputi hak untukmempertahankan akses. yangsudah ada dan bebas dari campurtangan pihak manapun.

Pada bulan September 2000 dalamacara World Summit telahdisepakati oleh 189 negaraanggota PBB tentang MilleniumDevelopment Goals (MDG) yangterdiri dari 8 tujuan, 18 target danlebih dari 40 indikator, dan salahsatu targetnya adalah Mengurangiseparuh penduduk yang belummempunyai akses terhadap airminum dan sanitasi yang sehatpada tahun 2015 . Indikator yangdigunakan untuk mengukurpencapaian target tersebut adalah

proporsi penduduk yang memilikiakses terhadap sumber air yangbaik di kawasan perkotaan maupunperdesaan.

Adapun definisi akses sesuai Glo-bal Water Supply and SanitationAssessment 2000 Report (WHO/UNICEF) adalah akses kepadaketersediaan air minum minimal 20liter/ orang/ hari dengan jarakpengambilan tidak lebih dari 1 ki-lometer. Berdasarkan pengalamandi Indonesia tingkat konsumsisebesar 20 liter/ orang/ hari hanyacukup untuk minum dan memasak,sedangkan rata-rata kebutuhanminimal masyarakat di Indonesiatermasuk untuk mandi, oleh karenaitu tingkat konsumsi minimalberkisar antara 20- 30 liter/ orang/hari.

2. Kondisi per-air minum-an di In-donesia.

Angka-angka di Biro Pusat Statistik(BPS) sampai tahun 2003,menjelaskan bahwa besarnyacakupan penduduk yang memilikiakses kepada air minum yang baikdi Indonesia sebanyak 77,65 %penduduk dan sisanya tidakmemiliki akses kepada air minum.Angka pencapaian 77,65 %menggambarkan akses air minumyang baik di Indonesia sudah cukupbagus, namun hanya 17, 03 %penduduk yang mendapatkanpelayanan air minum dari sistemperpipaan, dan di beberapapropinsi cakupan akses air minummasih dibawah 60 % pendudukseperti di Bangka Belitung, Kalsel,Kalbar, Bengkulu, Kalteng danPapua. Perlu juga dicermati bahwa

yang termasuk sumber air minumyang baik berdasarkan Biro PusatStatistik adalah air ledeng (sistemperpipaan), sumur bor/ pompa,sumur terlindung, mata airterlindung dan air hujan. Jadisangat perlu dipertimbangkan lagiprosentase penduduk yangmemiliki akses air minum, karenatingkat degradasi lingkungan yangterjadi di Indonesia serta perilakumasyarakat secara keseluruhanserta tingkat kesadaran terhadaplingkungan yang masih rendahmaka sumber air selain ledengsangat riskan dari pencemaran,sehingga pekerjaan rumah untukpencapaian target MDG menjadibesar dan biaya yang diperlukanjuga tidak sedikit, selain itu hak asasiseluruh warga Negara Indonesiaakan akses air minum makin lamaterpenuhi.

Kita semua bersyukur dengan telahditetapkannya Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang SumberDaya Air, sehingga dapat dipakaiuntuk menyusun peraturanperundangan dibawahnya yanglebih operasioanal untukpengembangan dan penyediaan airminum. Pada bulan Maret 2005temyata telah ditetapkan jugaPeraturan Pemerintah no. 16tahun 2005 tentangPengembangan sistem penyediaanair minum sebagai amanat dariUndang-undang no. 7 dan kitapatut gembira karena dalam pasal37 peraturan pemerintah tersebutmenjelaskan bahwaPengembangan sistem

penyediaan air minum menjaditanggung jawab Pemerintah danPemerintah Daerah untukmenjamin hak setiap orang dalammendapatkan air minum bagikebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupanyang sehat, bersih, dan produktifsesuai dengan peraturanperundangan .

Adanya rasa optimis denganadanya peraturan perundanganyang mendukung pengembanganpelayanan air minum belum disertaidengan gerakan nyata di lapangan,sehingga rasa pesimis bahwa Indo-nesia tidak akan mencapai targetMDG, dapat terlihat dari gerakanpembangunan peningkatan aksesterhadap air minum bagi kawasanrawan air dan miskin yangdiprogramkan dari danakompensasi kenaikan harga bahanbakar minyak misalnya untuk tahun2004 dari total Rp 5,2 triliun, tetapi

8 Bulletin BPKSDM

hanya Rp 250 milyar saja yangdiprogramkan untuk pembangunansarana air bersih yang berbasismasyarakat. Program tersebut dimulai tahun 2001 dan berakhirtahun 2004 dengan total dana Rp804 milyar dan tambahanpenduduk yang terlayani air bersihkurang lebih 4,25 juta orang. Padatahun 2005 program serupa tetapdilakukan dan disalurkan melaluisistem Daftar Alokasi Khusus (DAK)dengan total anggaran sebesar Rp203,5 milyar, dengan kata lainbelum ada peningkatan yangberarti atau keberpihakan padapengembangan pelayanan airminum masih biasa-biasa saja.Selain program tersebut terdapatpula program peningkatan saranadan prasarana air bersih bagikawasan urban dan setiap tahunnyadianggarkan rata sebesar Rp 350milyar dengan tambahan rata-ratapenduduk terlayani air bersihsebesar 2,5 juta per tahun, bahkanuntuk tahun 2005 hanya teralokasisebesar Rp 270 milyar. Pemerintahdaerah Propinsi yangmengalokasikan dana untukpengembangan bidang air minumbaru terdapat di propinsi-propinsiyang ada di Pulau Jawa sajasedangkan PemerintahKabupaten/ Kota baru sedikit yangm e n g a n g g a r k a n n y a .Fenomenanya akan lain biladibandingkan dengan bidangtransportasi, misalnya untukpembangunan jalan lingkarpemerintah Kabupaten/ Kotatermasuk DPRD nya sangatantusias untuk segeramewujudkannya walaupun harusmenganggarkan dana APBDpuluhan milyar rupiah untukpembebasan tanahnya.

Selain dari segi danapembangunan, juga para pengelolasarana air minum di kawasanperkotaan atau Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM)mempunyai kendaladalam biayaoperasional sehari-hari karena adakecenderungan yangterus meningkatdisebabkan olehnaiknya tarif listrik,biaya pengolahan airbersih karena tingkatpencemaran disumber air bakumeningkat dankehilangan air yangrelat if masih t inggi,serta sumber daya

manusia yang masih perlupenanganan yang baik.

3 . Pembelajaran dari N egaratetangga.

Dibandingkan dengan Negaramiskin lainnya Indonesia sudah jauhter t inggal, misalnya Vietnam.Bidang air minum di Vietnammengalami kemajuan tidak lainkarena kebijakan pendanaanpembangunan yang memihaksehingga memudahkan untukpengembangan pelayanan airminum. Jika pengelola air minumsudah dapat mencapai cakupanpelayanan tertentu dan mempunyaiperencanan untukmengembangkannya makapemerintah Vietnam menanggungresiko kurs 2% atas pinjaman luarnegerinya, selain itu juga diberikankeringanan pajak dan tidakdipungut kontribusi sampai tingkatkeuntungan yang ditetapkan. DiNegara kita justru pemerintahmengenakan tambahan resiko kurssebesar 4 %, sehingga PDAM harusmemikul bunga keseluruhanpinjaman sebesar 11 %.

Jika dibanding Vietnam saja kitasudah ketinggalan apalagi denganThailand, dimana di Negaratersebut kegiatan pengembanganair minum ditetapkan sebagaipriotas utama, sehingga tidakmengherankan 22 pengelolafasilitas pelayanan air minumnyadalam kondisi sehat dan sangat baikserta rata-rata produksinya dapatlangsung di minum dari kran. DiThailand rakyat miskin di subsididari pemerintah, sehinggapendapatan Pengelola air minumtidak berkurang, hal ini terwujuddengan cara si pelanggan daripenduduk miskin harus mempunyaisurat keterangan kurang mampudari pemerintah daerahnya,sehingga pelanggan tersebut hanya

membayar sebagian sajasedangkan sisanya dibayarpemerintah daerah.

Hal senada disampaikan juga olehErna Witoelar selaku Duta BesarKhusus PBB untuk MDG padabulan Januari 2004 bahwa dibidang air minum dan sanitasiIndonesia memang terlambatdibandingkan Negara-negara lain,bahkan tertinggal dibandingkandengan Vietnam, Butan danKamboja. Bila santai-santai sajasangat berat untk mencapai targetMDG, namun bila Indonesiaberhasil memanfaatkanmomentum dan saling mendukunguntuk mencapai sasaran MDG,maka peluangnya menjadi besar.

4 . H ambatan dalam pengem-bangan pelayanan air minum.

Untuk pencapaian target MDG,tidak terlepas dari ketersediaan airbaku, karena betapapun primanyakinerja PDAM, kalau debit air bakusemakin menurun dan semakinkritis kondisinya maka PDAM akansulit untuk mengembangkanpelayanannya agar bisa mencapaitarget MDG. Sebagai contohmisalnya di kawasan Tangerangyang mengandalkan SungaiCisadane sebagai air baku untukpersawahan, industri, maupununtuk air minum dan kegiatanlainnya. Dari neraca air sungaiCisadane khususnya pada bulanAgustus dan September ternyataantara debit andalan yang adadengan kebutuhan air, jumlahkebutuhan lebih besar sehinggakurang memungkinkan untukdigunakan lagi bagi pengembanganpelayanan air minum di kawasantersebut, padahal kebutuhan nyatasesuai hasil survey diprediksitambahan kebutuhan air minumsampai 2015 sebanyak 1900 l/det ik untuk daerah Ciparen,Sepatan, Cileduk, dan Benda.Dalam rangka menutupikekurangan air baku di kawasanTangerang perlu segera dibangunwaduk baru seperti waduk Kariandan Tanjung yang berarti masihmemerlukan waktu yang lama danbiaya yang besar.

Jadi dengan adanya peraturan danperundangan seperti disebutkandimuka tidak otomatis urusan airbaku untuk air minum menjadi tidakada kendala, bahkan di sisi lain saatini banyak ormas agama memintaMahkamah Konstitusi untukmenolak Undang-Undang Sumber

9Bulletin BPKSDM

Daya Air. Beberapa alasan yangmereka kemukakan ialah bahwadalam undang-undang tersebutterbuka peluang sumber-sumber airdikuasai oleh institusi swasta atauperorangan, bukan oleh Negaraseperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dan merekajuga mengemukakan bahwa airadalah rahmat dari Allah kepadamanusia, sehingga air adalah salahsatu hak hakiki manusia, bahkanmereka juga mengatakan bahwa airyang datang dari langit adalahkarunia Tuhan dan digunakanunutk kehidupan manusia bukanuntuk diperdagangkan.

Status kelembagaan untukpengelola air minum masih belummemperoleh status yang jelas danhingga hari ini masih dalam tahappenelaahan oleh pemerintah, untukitu sudah harus dipertimbangkandimulainya unit pengelola yangbersifat regional agar dapatberoperasi lebih efisien yangakhirnya masyarakat akandiuntungkan. Sebagai contoh untukkasus ini adalah di daerah PropinsiJawa Timur tepatnya di KabupatenPasuruan, disana terdapat mata airyang besar namanya Umbulan danmempunyai debit kurang lebih4000 l/ detik. Perencanaan untukpemanfaatannya telah dibuat sejaktahun 1982 namun mata airtersebut belum sepenuhnyadimanfaatkan, dan potensi yangdapat digunakan sebagai air bakuuntuk minum kurang lebih 3000 l/detik yang berarti bisa melayanikurang lebih 1,5 juta penduduk dikawasan Pasuruan, Surabaya dan

mungkin juga Gresik. Rencanatersebut hingga kini belumterealisasi karena belum adanyaKebijakan yang prioritas dariPemerintah maupun PemerintahDaerah serta kekakuan birokrasidan peraturan perundangan yangkurang mendukung. Jadi selamakurang lebih 20 tahun Pemerintahdan Pemerintah Daerah telahmenunda kesejahteraan rakyat dikawasan Surabaya dan sekitarnya.

5 . Saran-saran.

Penulisan singkat ini bukanmengajak para pembaca untukpesimis menghadapi masa depanpelayanan air minum, tetapi iniadalah fakta yang realistis tentangpeta buram pelayanan air minumdi Indonesia dan mari bersama-sama berfikir dan bertindak agartarget MDG di Indonesia dapatterwujud dengan baik sehingga hakasasi masyarakat akan akses airminum dapat terlaksana, Amin.

Penulis perlu menyampaikan saran,pertama, harus adanya komitmenyang kuat dari masyarakat danpemerintah untuk memprioritaskanpenyelenggaraan pembangunanbidang air minum dan sanitasi,kedua, Pemerintah harusmenyempurnakan peraturanperundangan yang terkait denganair minum, ketiga, Pemerintahberusaha untuk menetapkan sistempembiayaan yang murah bagipenyelenggaraan pembangunanbidang air minum misalnyamengupayakan bunga pinjamanyang rendah sebesar 2- 3 %,

keempat, Pemerintah perlumenetapkan pola subsisdi bagimasyarakat miskin agar dapatmengakses air minum yang sehatdan aman, terakhir, perlu adanyasinkronisasi dan koordinasi antarinstansi terkait baik di Pusatmaupun di daerah dalam rangkapenyelengaraan pembangunan airminum dan sanitasi.

Pustaka:1. Konsep Kebijakan Nasional

Pembangunan Air Minum danPenyehatan Lingkungan berbasisLembaga (Ketiga-Desember 2004)

2. National Action Plan bidang airminum, Ditjen Kotdes Dep.Kimpraswil.

3. Catatan Saksi Ahli Charles A.Santiago, pada risalah pengujianUU no.7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air.

4. Priyono Salim, Butir-butir pokokmengenai pelayanan danpenyediaan air minum, Februari2005.

5. Majalah bulanan Perpamsi, 2004.

Penulis : Sekretaris BPKSDM.

10 Bulletin BPKSDM

11Bulletin BPKSDM

12 Bulletin BPKSDM

A. Pengertian Umum GoodGovernance .

Perubahan paradigma dari govern-ment kearah governanceprinsipnya menekankan tentangpentingnya kolaborasi dalamkesetaraan dan keseimbanganantara sektor publik, sektor swastadan masyarakat. Perubahanparadigma ini mengisyaratkanadanya pandangan atau paradigmabaru administrasi publik yangdisebut dengan tatakepemerintahan yang baik (goodgovernance). Paradigma GoodGovernance menekankan ar t ipenting kesetaraan antara institusiNegara, swasta, dan masyarakat.Bahkan bagi institusi swastaparadigma ini mengisyaratkanpentingnya peningkatan peranswasta dan masyarakat dalamkeseluruhan prosespenyelenggaraan pembangunan.Meningkatnya pengetahuan dankesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai dampak globalisasiyang ditandai revolusi di bidangtelekomunikasi, transportasi danturis manca Negara telahmendorong munculnya tuntutangencar yang dilakukan masyarakatkepada pemerintah untuk segeramerealisasikan penyelenggaraantata kepemerintahan yang baik(good governance). Pola-pola lamadalam penyelenggaraanpemerintahan sudah tidak sesuailagi dengan tatanan masyarakatyang telah berubah. Oleh karenaitu, tuntutan masyarakat tersebutmerupakan hal yang wajar dansudah seharusnya ditanggapipemerintah dengan melakukanperubahan-perubahan paradigmadalam penyelenggaraanpembangunan yang terarah bagiterwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang baik, termasukdalam hal penyelenggaraanpendidikan bagi masyarakat.

Kata good dalam good gover-nance mengandung arti: Pertama,nilai-nilai yang menjunjung tinggikeinginan/ kehendak masyarakatdan nilai-nilai yang dapatmeningkatkan kemampuanmasyarakat dalam pencapaian

tujuan nasional, kemandirian,pembangunan berkelanjutan dankeadilan sosial; Kedua, aspek-aspekfungsional dari pemerintah yangefektif dan efisien dalampelaksanaan tugas untuk mencapaitujuan tersebut. Secara spesifikUNDP mendefinisikan gover-nance sebagai the exercise of po-litical, economic, and administra-tive authority to manage acountry s affairs at all levels ofsociety (Dharma Setyawan,2004: 224). Oleh karena itu,UNDP memberikan definisi goodgovernance sebagai hubunganyang sinergis dan konstruktif antarasektor publik (pemerintah), sektorswasta dan masyarakat.Karakterist ik good governancemenurut UNDP yakni: 1)Partisipasi; 2) Penegakan hukum;3) Transparansi; 4) Responsif; 5)Orientasi terhadap konsensus; 6)Kesamarataan; 7) Efisiensi dan

Efektivitas; 8) Akuntabilitas; 9) VisiStrategis.

B. Good Governance

Dalam PenyelenggaraanPendidikan Kedinasan. MenurutSantosa (2000: 86) dalam DharmaSetyawan (2004: 225), sebuahgovernance dikatakan baik (good

and sound) apabila sumber dayadan masalah-masalah publikdiselenggarakan secara efektif danefisien, dimana ia merupakanrespons terhadap kebutuhanmasyarakat. Dalam kontekspendidikan, perwujudan goodgovernance harus tercermindalam penyelenggaraan pendidikanyang berorientasi pada aspirasimasyarakat (putting customerfirst). Pengelola pendidikan harusmengenali siapa pelanggannya,dan dari informasi pelanggan iniakan lebih memahami aspirasi dan

13Bulletin BPKSDM

kebutuhan masyarakat yangmenjadi segmen sasarankegiatannya. Penyelenggaraanpendidikan kedinasan yang efektifdan efisien harus mengacu padakepentingan masyarakat yangkompleks dan terus berubah dimasa-masa yang akan datang sertaharus dapat menyerap aspirasianggota masyarakat. Dalam hal inipelanggan utama (customer)adalah Pemerintah DaerahPropinsi, Pemerintah Kota danPemerintah Kabupaten di seluruhIndonesia serta unit-unit kerjadalam lingkungan internalDepartemen Teknis.

Khusus dalam rangka kerjasamakemitraan dengan PerguruanTinggi, ada beberapa prinsip goodgovernance yang sangatdiperlukan dalam kerjasamakemitraan ini antara lainKesetaraan, Keterbukaan

(transparansi), Profesionalitas,Akuntabilitas Publik, Kejelasanaturan main (kepastian hukum),Adanya visi bersama, Orientasipada mufakat serta Efektif danEfisien. Masing-masing prinsiptersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut: 1) Kesetaraan,dimaksudkan masing-masinginstansi yang bermitra harusmenempatkan diri dalam posisiyang sejajar, baik dalammelaksanakan kewajiban maupunmemperoleh kesempatan dan hakdalam kerjasama; 2) Keterbukaan,dalam pengertian masing-masingmitra memiliki kebebasanm em p er o l eh / m en g e t ah u iinformasi dan proses pelaksanaanprogam dan kegiatan kerjasamauntuk kepentingan bersama.Menurut Tony Lendrum (2003:317), paradigma baru kemitraanantara lain harus sharedinformation for mutual benefit ;

3) Profesionalitas dimaksudkanmasing-masing mitra harusmelaksanakan program dankegiatannya sesuai standardkualitas yang disepakati; 4)Akuntabilitas publik artinya masingmasing mitra harus secarabersama-sama dapat memper-tangungjawabkan kegiatan yangdilaksanakan kepada publik,khususnya berkenaan dengankualitas lulusan pendidikanprofesional yang akan terjun kedunia kerja dan masyarakat; 5)Kejelasan hukum/ aturandimaksudkan agar aturan yangditetapkan bersama dalam rangkakemitraan ini harus adil bagi semuapihak, masing-masing dapatmemperoleh reward danpunhisment sesuai hasil kerja darimasing- masing mitra. Hal inibiasanya dicantumkan secaraterinci dalam kontrak kerjasamakemitraan. Menurut TonyLendrum (2003: 317), tidak adaistilah kemitraan tanpa diikatdengan kesepakatan (No-contract,no term relat ionship orequivalent). 6) Adanya visibersama, dimaksudkan agarmasing-masing mitra merumuskanbersama-sama tentang visikemitraan untuk kepentinganbersama; 7) Orientasi pada mufakatdimaksudkan agar musyawarah danmufakat merupakan prinsip yangharus dijunjung tinggi dalammencapai tujuan kemitraan; 8)Efisien dan efektif artinya prosesdan pelaksanaan programkemitraan harus dapat mencapaihasil yang optimal denganmemanfaatkan sumber daya yangsehemat mungkin.

Khusus dalam proses belajar danmengajar (PBM) yang dilaksanakandalam kerjasama kemitraan ini jugaharus dapat mencerminkanpelaksanaan prinsip-prinsip goodgovernance yang dapat dirangkumdalam 6 (enam) prinsip yakni: 1)Kejujuran Intelektual, dalam PBMharus menjunjung tinggi nilai-nilaikejujuran akademis; 2) TanggungJawab Profesional, antara lainmateri pembelajaran harus dapatdipertanggung jawabkan secaraprofesional, produk pembelajaran

14 Bulletin BPKSDM

harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidahkeilmuan; 3) Keterbukaan, yaknihak karyasiswa untuk memperolehinformasi secara proporsional; 4)Kesetaraan Perlakuan, antara lainmemperhatikan prinsip kesetaranbagi semua karyasiswa, semuakaryasiswa harus diperlakukansama, baik dalam memperoleh hak,kesempatan, maupun dalammenunaikan tugas dan kewajiban;5) Responsive yakni harus tanggapterhadap kebutuhan karyasiswa; 6)Efektif dan Efisien yakni dalamproses PBM harus dapat mencapaihasil optimal denganmemanfaatkan sumber dayakaryasiswa seoptimal mungkin.Dalam upayamengimplementasikan prinsipefektif dan efisien dalam kerjasamapenyelenggaraan pendidikanprofessional kedinasan ini perlumenerapkan konsep ManajemenMutu Terpadu.

Manajemen Mutu Terpadu (MMT)atau lebih dikenal dengan TotalQuality Management (TQM)merupakan suatu pendekatandalam menjalankan usaha yangmencoba untuk mengoptimalkankualitas kinerja lembaga/ organisasimelalui perbaikan yang terusmenerus atas produk, jasa,manusia, proses danlingkungannya (Fandy Tjiptono,2000:4). Definisi kualitas sendirinampaknya belum ada yang dapatditerima secara universal, namunada beberapa kesamaan persepsitentang elemen-elemen kualitas,yakni: Pertama, kualitas meliputiusaha memenuhi atau melebihiharapan pelanggan; Kedua,kualitas mencakup produk, jasa,manusia, proses, dan lingkungan;Ketiga, kualitas merupakan kondisiyang dinamis, apa yang dianggapmerupakan kualitas yang baik saatini, mungkin dianggap kurangberkualitas di masa yang akandatang. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, kualitasnampaknya merupakan suatukondisi yang selalu berubah(dinamis) serta berhubungandengan produk, jasa, manusia,proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapanpelanggan (customer). Deming(1928) menjelaskan bahwa kualitasdapat dicapai melalui perbaikanproses. Perbaikan ataupeningkatan kualitas proses akanmeningkatkan keseragamanoutput/ produk, mengurangiduplikasi/ overlapping dalampekerjaan serta berbagaikekeliruan/ kesalahan dalampelaksanaan kegiatan, mengurangipemborosan tenaga kerja, waktudan material serta peningkatanoutput dengan usaha yangminimum. Manajemen kualitasperguruan t inggi yang berfokuspada peningkatan kinerja terhadapberbagai dimensi kualitaspenyelenggaraan pendidikan dapatdifasilitasi dengan sejumlah modelimplementasi. Pakar di bidangpendidikan, Yin & Yan (1997) telahmengidentifikasikan tujuh modelkualitas pendidikan (modelkemitraan) yang dapat diadopsi,diadaptasi atau dipadukan olehsetiap institusi pendidikan dalamrangka menyempurnakankualitasnya yakni: 1) goal andspecification model; 2) resource-input model; 3) process model; 4)satisfaction model; 5) legitimacymodel; 6) absence of problemsmodel, dan 7) organizat ionallearning model.

Nampaknya dalam manajemenpendidikan berbasis kemitraandalam penyelenggaraan pendidikankedinasan perlu mengadopsi ataumenggabungkan keseluruhanmodel tersebut karena model yangdikembangkan harus dapatmeningkatkan efektivitas dalamkeseluruhan prosespenyelenggaraan pendidikan mulaidari Input, Proses dan Output.Model yang dikembangkan perlumemperhatikan karakteristikManajemen Mutu Terpadu yakni:(1) Fokus pada pelanggan, baikpelanggan internal (karyasiswa)maupun pelanggan eksternal(instansi pengutus) ; (2) Memilikiobsesi yang tinggi terhadapkualitas; (3) Menggunakanpendekatan ilmiah dalampengambilan keputusan danpemecahan masalah; (4) Memilikikomitmen jangka panjang; (5)Membutuhkan kerjasama tim(teamwork); (6) Memperbaikiproses secara berkesinambungan(cont inuous improvement); (7)Fokus pada peningkatan kualitassumber daya manusia; (8) Memilikikesatuan tujuan.

Bandung, November 2005Penulis : Kepala Pusat Pembinaan Keahliandan Teknik Konstruksi, BPKSDM.

15Bulletin BPKSDM

ada akhir tahun 2005ini, Badan PembinaanKonstruksi dan

Sumber Daya Manusia telahmengadakan Rapat Kerja yangdihadiri oleh seluruh pejabat dijajaran unit terkait. Rapat kerjaini merupakan tindak lanjut dariRapat Sinkronisasi danKonsolidasi Program TA. 2006yang telah diselenggarakan olehBadan Pembina Konstruksi danSumber Daya Manusia.

Dalam Rapat Kerja inidibahas antara lain mengenaievaluasi terhadap kegiatan yangtelah dilakukan selama tahun2005 yaitu mengenaipenetapan kinerja danpencapaian kerja, dan jugadibahas mengenai rencanakegiatan yang akandilaksanakan di tahun 2006.

Dalam pembahasan evaluasikegiatan tahun 2005 ini, KepalaBPKSDM, Iwan Nursyirwan

mengemukakan mengenaiperlunya penyelesaian LAKIPEselon II untuk dapatdiselesaikan selambat-lambatnyapada tanggal 4 Januari 2005,sehingga Lakip BPKSDM yangmerupakan LAKIP untuk eselonI ini diharapkan telah dapatditerapkan pada pertengahanJanuari 2006.

Selanjutnya juga disampaikanbahwa pertanggungjawaban danpelaporan kegiatan Tahun

Anggaran 2005 untuk kegiatanSwakelola dan Kontraktual perlusegera disiapkan untukmengantisipasi pemeriksaanlanjutan oleh InspektoratJenderal, yang direncanakanpada bulan Januari 2006.

Mengenai masalah IKMN,Kepala BPKSDM, IwanNursyirwan menyampaikanbahwa perlunya pembenahanterhadap aset-aset DepartemenPekerjaan Umum terutamamengenai penanganan danpenyelesaian permasalahanaset-aset di lingkungan BadanPembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia baikyang berbentuk aset bangunanmaupun aset tanah seperti yangterjadi di Balai Semarang, BalaiKeahlian Teknik Palembang,Balai Suratmo, dan tempatlainnya.

Disamping itu disampaikanjuga untuk tahun anggaran2006 Badan PembinaanKontruksi dan Sumber DayaManusia telah mendapatkanalokasi anggaran sebesar Rp.156,92 Milyar, dimana dana inidialokasikan sebesar Rp. 40,65Milyar untuk Sekretariat, Rp.8,05 Milyar untuk PusatPembinaan Usaha Konstruksi,Rp. 11,45 Milyar untuk Pusat

Pembinaan PenyelenggaraanKonstruksi, Rp. 42,17 Milyaruntuk Pusat PembinaanKompetensi dan PelatihanKonstruksi, dan Rp. 54,6 Milyaruntuk Pusat PembinaanKeahlian dan Teknik Konstruksi.Namun yang masih menjadiperhatian yaitu penyebaranalokasi dana ini sebagian besarmasih terpusat di Pusat, belummenyebar merata ke daerah,sehingga dikatakan perlunyapengkajian ulang untuk dapatdiketahui apakah memangbenar kegiatan untuk daerahseperti balai-balai memang perluditangani oleh Pusat.

Dana yang telah dialokasikanini mempunyai komposisisebesar 31% yang bersifatkontraktual, 25% administrasi,dan 44% swakelola untuk unitkerja Sekretariat, 47%kontraktual, 4% Administrasi,dan 49% untuk unit kerja PusatPembinaan Usaha Konstruksi,27% Kontraktual, 7%Administrasi, dan 66%Swakelola untuk unit kerja PusatPembinaan PenyelenggaraanKonstruksi, 20% Kontraktual,27% Administrasi, dan 53%Swakelola untuk unit kerja PusatPembinaan Kompetensi danPelatihan Konstruksi, dan yangterakhir untuk unit kerja PusatPembinaan Keahlian dan TeknikKonstruksi yaitu sebesar 8%yang bersifat Kontraktual, 17%Administrasi, dan 75%Swakelola.

Rapat Kerja yang dihadirioleh para pejabat di lingkunganBPKSDM dari eselon II sampaidengan eselon IV dan paraKepala Balai ini telahmenghasilkan suatu usulanmengenai perlunya penyesuaianterhadap indikator kinerja danperlunya tambahan indikator

kinerja output serta pencapaianIndikator Kinerja yang tertuangdalam LAKIP Badan PembinaanKonstruksi dan Sumber DayaManusia.

Disamping itu melalui RapatKerja tersebut, telah ditekankanperlunya Pusat-Pusat untukmemperhatikan bagan alirDIPA, PO serta revisi, dan jugaagar pusat-pusat segeramembuat jadwal Rencana Kerja,dan Ringkasan TOR yangselanjutnya akan digunakansebagai bahan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakansehingga dapat mengacu sesuaidengan arahan Bapak Menteri

PU, yaitu bahwa agar setiap

kegiatan kontraktual maupunswakelola harus bermanfaat bagipengembangan insfrastrukturPU dan peningkatankesejahteraan masyarakat.

Pada akhir Rapat Kerja ini,Kepala BPKSDM, IwanNursyirwan, menutup RapatKerja ini denganmengemukakan perlunya untukm e n s i n k r o n i s a s i k a n ,mengkoordinasikan, danmengintegrasikan pelaksanaankegiatan-kegiatan antara unitkerja yang ada di lingkunganBadan Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya Manusia.

16 Bulletin BPKSDM

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.