Buletin seruni edisi bulan juli 2014

Halaman 1 | Buletin Seruni | Edisi #2 Juli 2014

SERUNIBuletin

Seruan Buruh Migran Indonesia

Edisi #2 | Juli 2014

Tidak hanya Tarno, yang mengalami masalah dengan PPTKIS terkait tabungan bagi TKI di Taiwan. Banyak TKI lain yang mengalami hal sama seperti Tarno, karena tidak memahami aturan yang berlaku.

Melalui program KIP (Keterbukaan Informasi Publik), SERUNI pernah berkirim surat untuk menanyakan tentang tabungan bagi TKI Taiwan secara tertulis kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans). Pihak Kemenakertrans menyatakan tidak ada kewajiban menabung bagi TKI di Taiwan dan tidak ada dasar hukumnya.

“Permohonan saudara tentang informasi tabungan bagi TKI Taiwan, setelah kami teliti secara seksama ternyata tidak ada kewajiban menabung bagi TKI penempatan Taiwan dan tidak ada dasar hukumnya,” kalimat dalam surat balasan dari Kemenakertrans yang diterima oleh paguyuban peduli buruh migran dan perempuan Seruni Banyumas.

Dari jawaban yang diterima, sudah sangat jelas bahwa pemerintah dalam hal ini kemenakertrans, tidak pernah memberlakukan aturan tentang kewajiban menabung bagi TKI yang bekerja di Taiwan. Sangat disayangkan sosialisasi tentang hal ini belum menyentuh sampai ke masyarakat. Karena ketidaktahuan, masih banyak TKI mengikuti pihak PT yang memberlakukan tabungan wajib bagi TKI di Taiwan. (*Sus Woyo)

Tabungan TKI, terutama bagi TKI yang bekerja di Taiwan, akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang cukup menarik, terutama di kalangan TKI itu sendiri. Apakah tabungan ini wajib bagi setiap TKI dan diatur oleh pemerintah, atau hanya sekedar kebijakan dari PPTKIS tertentu.

Tarno (42), mantan TKI di Taiwan yang berasal dari Gumelar, Banyumas, mengaku memiliki tabungan senilai 20 juta yang dipegang pihak PT yang memberangkatkannya ke Taiwan. “Saya mempunyai tabungan 20 juta di PT, yang saya serahkan sewaktu mau berangkat ke Taiwan,” ungkapnya.

Beberapa PPTKIS yang memberlakukan kebijakan ini sebenarnya mempunyai alasan yang bisa diterima oleh para TKI. Misalnya agar tabungan itu bisa dijadikan jaminan, jika sewaktu-waktu ada masalah, misal kabur dari majikan sebelum masa kontrak selesai.

fakta di lapangan, banyak TKI yang tidak bisa mengambil hasil tabungannya. Ketika ditanyakan ke pihak PPTKIS bersangkutan, jawabannya tidak jelas. Sering ada kejadian, TKI yang hendak meminta tabungannya, mendapat tanggapan dari pihak PT yang sangat tidak bersahabat, bahkan terkesan marah-marah.

Tidak Ada Kewajiban Menabung Bagi TKI di Taiwan

Kejadian seperti ini juga dialami oleh Tarno, dia mengalami kesulitan ketika mau mengambil tabungannya. Ketika masa kontrak itu sudah selesai dan tidak ada permasalahan dengan majikan, janji dari PPTKIS tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Ketika pulang dan sudah selesai masa kontrak, tabungan itu mau saya ambil, tetapi sangat sulit, banyak sekali alasan dari PT. Sudah berkali-kali mengurus ke kantor pusat di Jakarta, namun tetap gagal. Saya jadi malas mengurus hak saya itu, seolah-olah saya dipersulit dan alasannya sangat tidak jelas.” tutur suami dari Marsini (37), yang telah memiliki dua orang anak ini.


Kabar Utama

Seruni Upayakan Informasi Migrasi Sampai ke DesaInformasi ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan proses migrasi ke luar negeri bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga saat ini masih didominasi oleh sponsor atau calo yang mengurus proses pemberangkatan.

Dari persoalan tersebut, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas melihat bahwa Pemerintah Desa butuh diberi peran dan dihubungkan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dalam hal penyediaan informasi migrasi di masyarakat.

Keterbatasan informasi seputar prosedur, hukum, hak dan kewajiban, serta bahasa/budaya negara tujuan, membuat TKI yang sebagian besar berasal dari desa berada dalam situasi rentan dari pra hingga purna migrasi. “Selama ini peran Pemerintah Desa hanya terbatas dalam hal legalitas dokumen saja,” ungkap Lili Purwani pegiat Seruni Banyumas, ketika menemui Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas.

“Jika ingin melibatkan peran Pemerintah Desa dalam melindungi TKI, maka mereka juga harus dibekali dengan berbagai informasi TKI dari pra hingga purna migrasi,” tambah Lili Purwani.

Keberadaan saluran informasi dapat menjadi ruang interaksi antara Pemerintah Desa dengan Dinsosnakertrans dalam hal pengelolaan dan verifikasi data penempatan TKI. Selain itu, adanya saluran informasi ini juga akan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam hal pengawasan terhadap warganya yang menjadi TKI.

Nooryono, selaku Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas, menyambut baik usulan tersebut dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan lanjutan untuk koordinasi lebih lanjut. “Ini gagasan yang sangat bagus, maka butuh untuk segera dimatangkan dalam pertemuan berikutnya,” paparnya.

Untuk merealisasikan usulan ini dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan secepatnya. “Untuk merealisasikannya kita perlu membentuk tim, hal ini juga harus dikoordinasikan dengan Dishubkominfo Kabupaten Banyumas,” tambah Nooryono. (*yudi)


PotretBuruh Migran

Lebaran adalah saat istimewa untuk berkumpul dan bercengkerama dengan keluarga. Untuk merayakan hari lebaran, sebagian besar orang telah menyiapkan diri dan menabung untuk membeli semua keperluan lebaran. Mereka rela menghabiskan sebagian, bahkan seluruh tabungannya untuk sekedar merayakan lebaran.

Parsinah, mantan TKW dari Taiwan, justru menjadikan momentum lebaran sebagai peluang untuk berkreasi. Berbekal pengetahuan yang diperoleh saat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Seruni, Dinsosnakertrans dan PPGA-PM Unsoed. Dan dengan pengalaman pribadinya, pada lebaran tahun ini, Parsinah mampu memproduksi beraneka macam kue yang diminati banyak orang.

Dalam produksinya, Parsinah dibantu oleh 4 orang pekerja dari tetangganya sendiri. Dan untuk memproduksi kue kering pada tahun ini, Parsinah mengeluarkan modal sebesar Rp. 5 juta. Dari modal ini, dalam waktu singkat dia mendapat omset sebesar Rp. 8 juta. “Modal yang dibutuhkan relatif, bisa sedikit dan bisa banyak tergantung jumlah produksi kuenya mau sedikit atau banyak.” Ungkap Parsinah, saat bercerita tentang usaha kuenya.

“Alhamdulillah untuk tahun ini pesanannya meningkat, kalau mau dilayani terus bisa sampai lebaran juga belum selesai dan masih ada yang pesan.” tambah Parsinah. Menurut Parsinah keuntungan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam merayakan lebaran, serta bisa membantu tetangga yang menganggur untuk bekerja di tempatnya, walaupun usaha ini hanya musiman.

Selain pembuatan kue kering saat menjelang lebaran ini, Parsinah dan beberapa temannya sesama mantan TKI yang tergabung dalam kelompok dampingan Seruni. Juga telah mencoba pembuatan kue-kue basah dan kering yang dipasarkan di toko, pasar dan sekolah. Mereka juga menerima pesanan snack dengan berbagai pilihan menu dan siap mengantar untuk area Purwokerto.

Sri Sukenci, Divisi Ekonomi Seruni, berharap apa yang dilakukan oleh Parsinah dan teman-teman lainnya sesama mantan TKI bisa terus berlanjut dan menjadi nadi perekonomian baru bagi mereka.

“Kami berharap usaha mereka bisa terus berlanjut, agar mereka bisa mempunyai penghasilan tetap, bisa membantu perekonomian keluarga. Sehingga mereka tidak tertarik untuk bekerja ke luar negeri lagi, dengan berbagai resiko yang harus mereka tanggung,” ungkap Sri Sukenci.

Paguyuban peduli buruh migran dan perempuan Seruni Banyumas, juga siap membantu para mantan TKI yang belum mempunyai usaha dan mungkin membutuhkan ketrampilan. “Kami siap untuk berbagi ilmu ataupun menghubungkan dengan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang penting punya tekad, kemauan dan ulet.” Tambah Sri Sukenci. ( *Lili Purwani )

Mantan TKW Raup Untung Jutaan Rupiah di Bulan Ramadhan


InformasiBuruh Migran

Butuh Peran Komunitas Untuk Lindungi Anak TKI (1)

Demi Terpenuhinya Hak-Hak Anak Agar Hidup, Tumbuh, Berkembang, Berpartisipasi Sesuai Dengan Harkat, Dan

Martabat Kemanusiaan. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, Berakhlak mulia dan sejahtera.

Migrasi internasional atas pekerja migrant (BMI) atau yang dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya pada tingkat makro, BMI mendatangkan devisa begitu besar bagi negara. Bahkan dinyatakan sebagai pendapatan terbesar kedua di Indonesia setelah minyak, BMI juga berperan membantu menggerakkan roda perekonomian di daerah asal BMI menjadi lebih maju.

Pada skala mikro, BMI telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Sedangkan dampak migrasi internasional yang bersifat negatif, diantaranya pada keluarga yang ditinggalkan, terutama pada kondisi anak-anak BMI yang ditinggalkan menjadi terabaikan.

Data dari BNP2TKI tahun 2012, Banyumas menempati urutan terbesar ke empat (4) dalam pengiriman BMI / TKI di Jawa Tengah. Dengan jumlah perempuan 6.344 orang, dan laki-laki 1.674 orang, jumlah keseluruhan 8.018 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah berumah tangga dan memiliki anak. Bisa dibayangkan ada berapa ribu anak yang terpaksa harus dipisahkan dari orang tuanya yang bekerja sebagai buruh migran.

Anak-anak BMI yang ditinggalkan, memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang kurang kasih sayang dan perhatian dari orangtua kandungnya, karena untuk sementara waktu anak diasuh salah satu dari kedua orangtuanya atau di bawah asuhan nenek, kakek, bibi, paman atau saudara yang lain. Tidak jarang dari mereka ada yang terlantar pengasuhannya, dan hak-haknya tidak terpenuhi secara optimal.

Migrasi internasional membutuhkan waktu yang tidak singkat, setidaknya dua hingga tiga tahun untuk satu kali kontrak.

Setelah kontrak pertama selesai, umumnya BMI langsung memperpanjang kontrak kerjanya dengan alasan memanfaatkan kesempatan agar mendapatkan uang yang lebih banyak tanpa harus kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu. Sebagian besar BMI tidak mau mengulang proses rekrutmen baru lagi, karena akan memakan biaya lebih besar dan bersaing dengan banyak calon BMI lainnya.

Dari hasil penelitian SERUNI (Januari 2014), di Desa Banjaranyar (Kecamatan Pekuncen), Desa Dawuhan Wetan (Kecamatan Kedungbanteng) dan Desa Kalibagor (Kecamatan Kalibagor), Banyumas. Sebagian besar BMI telah bekerja di luar negeri diatas 5 (lima) tahun hingga 19 tahun. BMI berkesempatan pulang dan berkumpul bersama keluarga pada saat cuti dua tahun sekali.

Dengan kondisi ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung dan benar-benar dipertimbangkan. Salah satunnya adalah anak BMI yang ditinggalkan, akan tumbuh dan berkembang kurang kasih sayang dan perhatian dari orangtua kandungnya. (bersambung ke hal 5)

Oleh : Narsidah



Anak BMI yang ditinggalkan, juga akan berdampak pada berkurangnya kualitas pola asuh sang anak, serta

hak-haknya yang tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi inilah yang memunculkan istilah bagi

anak-anak yang ditinggal orangtuanya bekerja menjadi buruh migran sebagai anak yang terabaikan atau CLB

(Children Left Behind).

Berbagai permasalahan yang muncul pada anak yang terabaikan, seperti masalah pendidikan (putus sekolah, prestasi sekolah rendah), masalah kesehatan, masalah tumbuh kembang dan pola asuh, gangguan emosional (susah diajak komunikasi, mudah marah, semua keinginan mereka yang harus dituruti, manja atau tidak disiplin). Bahkan ada beberapa kasus, anak-anak ini menjadi korban incest (hubungan seks sedarah).

Belum adanya keterlibatan masyarakat atau komunitas dalam pengasuhan anak BMI, sehingga para pengasuh merasa kesulitan saat menghadapi pengasuhan anak BMI.

Masyarakat atau komunitas hendaknya tidak perlu ragu lagi, sesuai dengan mandat Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 25 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Diselenggarakan Melalui Kegiatan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Keterlibatan komunitas dalam pengasuhan anak BMI sangat diharapkan, sehingga hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya akan terpenuhi dengan baik. Pengasuhan berbasis komunitas merupakan bentuk perluasan pengasuhan anak yang melibatkan anak, orangtua dan komunitas atau organisasi sosial.

Sistem pengasuhan komunitas ini diharapkan akan lebih efektif karena dengan lebih banyak yang peduli dan terlibat selain orangtua kandungnya atau keluarganya, anak akan lebih banyak terpantau. Selain itu, akan terjalin kerjasama antara berbagai pihak, sehingga masing-masing pihak secara tidak langsung mendapat tambahan pengetahuan dari hasil interaksinya dengan yang lain. Dengan demikian, diharapkan akan membawa manfaat besar dalam proses perkembangan anak yang terabaikan.

Selama ini masyarakat cenderung menganggap masalah yang menimpa anak-anak BMI adalah masalah pribadi keluarga, sehingga komunitas tidak berani ikut campur untuk menangani setiap masalah yang muncul.


Rekam Jejak

Berjuang Untuk lindungi Buruh Migran

Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempunan “Seruni” didirikan pada 8 Juni 2008. Paguyuban ini didirikan atas insiatif para mantan buruh migran, keluarga buruh migran dan masyarakat yang peduli terhadap persoalan buruh migran dan perempuan.

Alasan “SERUNI” dibentuk didasari oleh rasa keprihatinan akan berbagai masalah yang menimpa buruh migran dan keluarganya serta perempuan yang seolah tiada henti. Sementara kepedulian dari masyarakat, pemerintahan desa dan juga lembaga birokrasi terkait masih rendah.

Terbentuknya Seruni dilatarbelakangi dari banyaknya masalah-masalah yang dialami oleh para buruh migran, khusunya di wilayah kabupaten Banyumas. Pada waktu itu di Banyumas belum ada LSM yang bertindak secara fokus mengenai persoalan ini. Padahal, Banyumas termasuk daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja.

Karena belum ada LSM yang menangani masalah buruh migran, ketika muncul kasus mengenai buruh migran, yang bersangkutan harus jauh melapor ke Jakarta. Sejak didirikan pada 11 Juni 2008, Seruni telah melakukan advokasi kasus-kasus buruh migran di Wilayah Kabupaten Banyumas.

“Sebenarnya ingin membantu saja saudara yang senasib dan berharap bisa lebih baik saja nasibnya, jika tidak ada gerakan semacam ini, pengaduan masalah kepada dinas terkait kurang begitu direspon,” kata salah satu Pengagas berdirinya Seruni, Lili Purwani.

Lili sendiri merupakan mantan buruh migran yang bekerja di Hongkong. Namun karena mendapatkan masalah, ia hanya bertahan selama tujuh bulan saja. Lalu dia pulang ke Indonesia. Bersama seorang rekannya, Narsidah, ia berusaha mengajak orang-orang yang memiliki nasib sama untuk bergabung dan membentuk kelompok. “Kami lakukan dengan door to door, berharap bisa menemukan keluarga baru yang pernah merasakan masalah yang sama, dan berusaha untuk lebih baik lagi,” ucapnya.

Awalnya, baik Lili maupun Narsidah tidak memiliki keyakinan bisa berjalan atau dianggap keberadaannya. Karena, hati kecilnya masih dirundung rasa minder dan tidak pede, mengingat latar belakang mereka yang hanya sebagai TKW. Tetapi, niat mereka mendapatkan dorongan dari banyak pihak, termasuk para mashasiswa Unsoed. Karena organisasi semacam itu memang sangat dibutuhkan di Banyumas. “Awalnya benar-benar tidak memiliki keyakinan bisa menjalankan, khawatir nanti tidak dianggap keberadaannya. Tapi setelah mendapatkan banyak dorongan akhirnya kami pede membentuknya,” jelas Lili.

Karena pengalaman yang kurang enak, saat mencari rejeki di negeri orang, mereka mulai berfikir untuk bisa mencoba meraih peruntungan di daerah sendiri. Setidaknya satu pemikiran itulah yang menjadi dasar dan tujuan dari Seruni ke depannya. “Kami berusaha bisa bekerja di daerah sendiri, mencoba mengembangkan potensi yang ada,” tutur Narsidah.

Berangkat dari pengalaman yang jauh dari kata nyaman, akhirnya para buruh migran ini bisa selangkah lebih baik. Sesama anggota Seruni, mereka saling tukar pengalaman, saling tukar gagasan, ide dan pengetahuan. Pertemuan tersebut menjadi agenda rutin sebulan sekali bagi Seruni. “sharing dan saling tukar ide, merupakan salah satu bahasan dalam pertemuan rutin kami,”imbuh Narsidah.



Alur Pelaporan Masalah TKI

Kemana saya harus melapor jika keluarga atau tetangga saya yang menjadi TKI mendapatkan masalah?

Siapa pun yang peduli pada masalah TKI, bisa membantu melaporkannya kepada pihak terkait

Siapa saja yang bisa menjadi pelapor?

- Calon TKI /TKI/Mantan TKI- Keluarga TKI- Perangkat Desa- Lembaga yang peduli- Media, dll

Pembuatan surat pengaduan kepada pihak terkait (contoh blangko surat pengaduan ada di halaman terakhir buletin ini )

Pengumpulan bukti berupa salinan/fotocopy dokumen TKI

- KTP- Paspor- Kontrak kerja- KTKLN ( kartu tanda kerja luar negeri )

- KPA (kartu peserta asuransi )- Surat perjanjian penempatan ( jika ada )

Siapa saja yang bisa melakukan pendampingan TKI bermasalah?

- Pemerintah Desa- Seruni Banyumas- PKK- Organisasi Masyarakat- Organisasi Sosial lainnya

Dinsosnakertrans Kabupaten

- Pemanggilan pihak-pihak terkait ( PJTKI / PPTKIS, Pelapor, Pendamping)

- Mediasi / Klarifikasi


Buletin ini merupakan media informasi bersama yang dikelola Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan SERUNI Banyumas.

Sekretariat:Desa Datar RT.01/RW.03 Kecamatan Sumbang, Banyumas 63183 | Telepon.081542993677Email: [email protected] | www.seruni.or.id

Pimpinan Redaksi SuswoyoEditor Yudi SetiyadiTim ReporterShevita DwiyaniLili PurwaniNarsidahRahmat


Tim Media

Contoh surat pengaduan yang bisa dibuat, Jika ada TKI yang mendapat masalah

*Blangko ini dibuat dalam ukuran kecil hanya sebagai contoh

Kepada Yth. :

Kepala Dinsosnakertrans Banyumas di

Jl. Pemuda No. 24. Purwokerto

Pada hari ini, ....................................................2014, saya yang bertanda tangan di bawah ini :Biodata Pelapor

Nama : ...............................................................................Umur : ...............................................................................Alamat : ...............................................................................No KTP : …………………………………………………...Hubungan dengan BMI/TKI : (Orang Tua), (TKI), (Kepala Desa), dllNomor Telphon : …………………………………………………...

Biodata BMI/TKINama BMI/TKI : ...............................................................................Tempat/Tanggal lahir : ...............................................................................Nomor KTP : ...............................................................................Nomor Paspor : ...............................................................................Alamat : ...............................................................................Pendidikan : ...............................................................................Negara Tujuan : ...............................................................................Jenis Pekerjaan : ...............................................................................Tanggal keberangkatan ke LN : ...............................................................................Status BMI/TKI : (masih di luar negeri) / (sudah pulang)

Majikan Nama majikan : ...............................................................................& Alamat Majikan : ...............................................................................Pekerjaan : ..............................................................................Nomor Telphon : ...............................................................................

Data Sponsor & PPTKIS Nama Sponsor : ...............................................................................Alamat Sponsor : ...............................................................................Nomor Telphon : ...............................................................................Nama PPTKIS/PT Cabang : ................................................................................

Alamat PPTKIS/PT Cabang : ............................................................................... Nomor Telphon/ Fax : ............................................................................... Direktur PPTKIS Cabang : ...............................................................................

Nama PPTKIS Pusat : ............................................................................... Alamat PPTKIS Pusat : ............................................................................... Nomor Telphon/ Fax : ............................................................................... Direktur PPTKIS Pusat : ...............................................................................

Nama Agen Luar Negeri : ............................................................................... Alamat Agen Luar Negeri : ............................................................................... Nomor Telphon/ Fax : ............................................................................... Direktur Agen : ...............................................................................

Uraian Masalah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upaya yang talah dilakukan dan hasilnya

..................................................................................................................................TUNTUTAN

…………………………………………………………………………………….Demikian surat pengaduan ini saya buat untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Purwokerto, ………………… 2014 Yang membuat pengaduan,

[…………………………….]

Documents

Buletin seruni edisi bulan juli 2014