17
Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum Edisi III - 2007 PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BELUM MENJADI SUATU KESATUAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Aplikasi Konsep Manajemen Risiko Pada Industri Konstruksi Peran Quantity Surveyor di Industri Konstruksi Indonesia 5 10

Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

  • Upload
    hakhue

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya ManusiaDepartemen Pekerjaan Umum

Edisi III - 2007

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)KONSTRUKSI BELUM MENJADI SUATU KESATUAN PADA

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Aplikasi KonsepManajemen Risiko PadaIndustri Konstruksi

Peran Quantity Surveyordi Industri KonstruksiIndonesia

5 10

Page 2: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia; Wakil Penanggung Jawab : KepalaPusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan

Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; Pemimpin Redaksi : Surtiningsih;Redaksi Pelaksana : Nanan Abidin; Anggota Redaksi : Doedoeng Z. Arifin, Bambang Soekaryatno, Eddy Sunyoto, Sari Mustika,

Yaya Supriyatna, Ero, Cakra Nagara, Agnes S.P. Trisnowati, Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto, Sri Yuliawati, MadyaGunawan, Agus Firngadi, Sugeng Sunyoto, Krisnawati Pratiwi Hadi, Meylina Hasbullah;

Administrasi dan Distribusi : Agus Kurniawan, Desain/Tata letak : Nanang Supriyadi Photografer : Sri Bagus Herutomo

2 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

D ar i Redaksiasa Konstruksi telah menjadi bagian yang takterpisahkan dalam upaya pembangunan di Indonesia.Infrastruktur yang menjadi produk jasa konstruksimengambil peran yang signifikan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat luas. Melihat betapa pentingnya peranini maka tak salah bahkan menjadi suatu keharusan, pelaksanaansegala kegiatan di sektor konstruksi harus diatur, diawasi, dantentu saja dilaksanakan dengan semaksimal dan sebaik mungkinsesuai ketentuan yang berlaku di negara ini.

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Dep.PU sebagai agen pemerintah yang membina sektor konstruksi diIndonesia, dalam Buletin edisi kali ini mempersembahkan artikel-artikel mengenai seluk beluk jasa konstruksi baik dari sisi pelaku,manajemen, industri, lembaga, dan tantangan dunia konstruksi.Salah satu artikel yang patut disimak antara mengenai PenerapanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (yang) BelumMenjadi Suatu Kesatuan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-barumencuat setelah kecelakaan yang menimpa pekerja konstruksiakibat tidak disiplinnya penerapan K3.

Selain itu patut disimak pula artikel mengenai Uji Kelayakan danKepatutan Bagi Calon Anggota Dewan LPJK, sebagai persiapanmenjelang suksesi pada Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi diIndonesia. Tak hanya itu, bulletin kali ini juga menampilkan galerifoto seputar kegiatan BPKSDM serta flash news sekitarperkembangan dunia konstruksi Indonesia dalam kiprahnyamenghadapi globalisasi, selain juga artikel-artikel menarik lainnya.

Akhirnya kepada seluruh pembaca bulletin BPKSDM, kamimengucapkan Selamat Membaca dan Selamat Menikmati.

Dear, Buletin…Bagaimana cara menjadi kontributor bulletin BPKSDM?PriyobowoDI Yogyakarta

GCG Dan ProfesionalismePelaku Jasa Konstruksi ................................................

Aplikasi Konsep Manajemen Risiko Pada IndustriKonstruksi ....................................................................

Peran Quantity Surveyor di Industri KonstruksiIndonesia .....................................................................

Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)Konstruksi Belum Menjadi Suatu Kesatuan PadaPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .............................

Uji Kelayakan Dan KepatutanBagi Calon Anggota Dewan LPJK ...............................

Konstruksi Indonesia BersiapHadapi Tantangan Global ...........................................

Komitmen Mou Indonesia-india,Dep. Pu Laksanakan Kembali Pelatihan TukangKonstruksi ...................................................................

Kontribusi Konstruksi Indonesia Untuk Palestina ..........

D af tar I si

4

5

10

12

14

15

15

16

S urat P embacaTim redaksi bulletin BPKSDM…Kenapa sulit sekali untuk download ke website BPKSDM?WilsonJayapura

Page 3: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

Q uatable Q uotes

S ubscribe

BERPIKIR NEGATIFMenebarkan energi negatif, merusakkesehatan, menggerus daya hidup, men-SWITCH OFF otak kita.

BERPIKIR POSITIFMenebarkan energi positif, menyehatkan,memperkuat daya hidup, men-SWITCH ONotak kita.

FACT yang tidak bisa berubah1. Orang yang SUDAH MATI.2. Orang yang PUNYA KELAINAN.3. Orang yang TIDAK MAU BERUBAH.

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 3

Orang yang memelihara pekerjaannya denganbaik, pekerjaannya juga memelihara orang itudengan baik. (George Chapman)

Berfikir positif adalah kunci sukses dalambidang pekerjaan apa saja. Berharaplah yangterbaik, dan bersiap menghadapi yang terburuk.(Ron Jaworski)

Bulletin BPKSDM mengupas tentang KonstruksiIndonesia. Untuk berlangganan atau hendak menjadikontributor, dapat menghubungi :

Tim Redaksi Bulletin BPKSDM Dep. PUJl. Pattimura No. 20, Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110Telp : (021)7266639Email :[email protected] ://bpksdm.pu.go.id

Buku ini sebagai referensi yang berharga bagi masyarakat konstruksi Indonesia,terutama sebagai pengetahuan yang terkait dengan masalah-masalah hukum dalamusaha jasa konstruksi. Disini akan diperkenalkan mengenai Klaim sepertiperkembangan, pengertian, pembahasan, penanganan, teknik dan kiatmemanfaatkan peluang Klaim, cara-cara menyelesaikan sengketa konstruksi, arbitrase(mengenal arbitrase, cara menyusun permohonan, proses persidangan danpembatalan putusan). Beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh penulis ialah 1.Pengguna Jasa tidak perlu merasa “alergi” terhadap klaim, dilain pihak PenyediaJasa agar tidak “takut” lagi mengajukan klaim. 2. Penyusunan permohonan arbitraseuntuk penyelesaian sengketa konstruksi sangat dianjurkan menggunakan jasakonstruksi hukum yang menguasai dan berpengalaman dalam industri jasa konstruksi.3. Sangat dianjurkan bahwa cara penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase,baik Lembaga maupun Ad Hoc, merupakan pilihan terbaik. Buku ini dilengkapidengan lampiran yang memuat 5 peraturan dan perundang-undangan tentangarbitrase dan ICC rules.

(R. Sulistyowati)

Mengenal Klaim Konstruksi &Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Buku kedua seri hukum konstruksi

oleh Ir. H. Nazarkhan Yasin

Penerbit : PT Gramedia Pustaka UtamaJakarta, 2004

Klaim Konstruksi & Penyelesaian SengketaKonstruksi – Nazarkhan Yasin

Page 4: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

ewasa ini, jasakons t r uks imer upakanbidang usahayang banyakdiminati oleh

anggota masyarakat di berbagai tingkatansebagaimana terlihat dari makin besarnyajumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Sehubungan dengan hal itu, jasa konstruksinasional diharapkan semakin mampumengembangkan perannya dalampembangunan nasional, di antaranyamelalui peningkatan keandalan yangdidukung oleh struktur usaha yang kokohdan mampu mewujudkan hasil pekerjaankonstruksi yang berkualitas. Keandalantersebut tercermin dalam daya saing dankemampuan menyelenggarakanpekerjaan konstruksi secara lebih efisiendan efektif, sedangkan struktur usaha yangkokoh tercermin dengan terwujudnyakemitraan yang sinergis antar penyediajasa, baik yang berskala besar, menengah,dan kecil, maupun yang berkualifikasiumum, spesialis, dan terampil.

Untuk mendorong pengembangan jasakonstruksi, perlu diwujudkan pula ketertibanpenyelenggaraan jasa konstruksi gunamenjamin kesetaraan kedudukan antarapengguna jasa dengan penyedia jasadalam hak dan kewajiban.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutanmasyarakat akan perluasan cakupan,kualitas hasil maupun tertib pembangunan,telah membawa konsekuensi meningkatnyakompleksitas pekerjaan, tuntutan efisiensi,tertib penyelenggaraan, serta kualitas hasilpekerjaan konstruksi. Selain itu, tataekonomi dunia telah mengamanatkanhubungan kerja sama ekonomiinternasional yang semakin terbuka dan

Pelaku Jasa Konstruksi

memberikan peluang yangsemakin luas bagi jasakonstruksi nasional.Fenomena tersebutmerupakan tantangan bagijasa konstruksi nasional untuk

meningkatkan kinerjanya agar lebihkompetitif, profesional dan mampumenghadapi dinamika perkembanganpasar dalam dan luar negeri.

Globalisasi politik, ekonomi dan keuangantelah mendorong industri konstruksi diseluruh belahan dunia, termasuk industrikonstruksi nasional menjadi pemain kelasdunia. Artinya, industri konstruksi nasionalharus kompetitif di pasar domestik danmemasuki serta merebut pasarinternasional.

Secara praktis, industri konstruksi dituntutmenunjukkan kinerja yang tinggi, baik disisi masukan, proses, keluaran maupunsistem manajemen. Hal ini bisa dicapai jikaindustri konstruksi nasional semakin (i)profesional, produktif dan progresif; (ii)berbasis ilmu dan teknologi serta parapekerja yang terampil tinggi(workmanship); (iii) memiliki kapasitassuperior dan sinergi melalui kemitraan danusaha-usaha bersama seluruh pihakpemangku kepentingan; (iv) mampumengintegrasikan seluruh proses agartercapai “buildability” yang lebih besar; (v)mampu meningkatkan efisiensi danefektifitas serta “cost effectiveness”; dan (vi)memiliki kecakapan tinggisebagai industri ekspor.

Dalam rangka menjadikelas dunia, pengusahaindustri konstruksi selainmemenuhi persyaratanteknis di atas, dia harusmengembangkan dirimenjadi industri yang

produktif dan terintegrasi sertamenerapkan good corporate governance(GCG). Istilah dan teori GCG memang relatifbaru dikenal dan dikembangkan. Namundemikian, substansinya telah dilaksanakansejak lama. Istilah tersebut untuk pertamakalinya diperkenalkan oleh Tricker padatahun 1976 dalam buku “The IndependentDirector”. Tricker kemudian menulis bukutentang “Corporate Governance” padatahun 1984. Karena perhatiannya yangsangat mendalam dalam bidang tersebut,Ticker akhirnya dijuluki sebagai “Fatherof Corporate Governance”.

Banyak lembaga memberikan pengertianmengenai good corporate governance(GCG), diantaranya yang dikemukakanoleh Pricewaterhouse Coopers: “Goodcorporate governance is about effectivedecision making. It is founded uponorganizational culture, ethics, value,systems, processes, policies andstructures which aimed at fostering andpromoting business prosperity, efficientand effective management of resourcesand risk and corporate accountability toshare holders and stakeholders.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas,good corporate governance dapatdijelaskan sebagai pola hubungan antaramanajemen perusahaan denganstakeholders dan komisaris (shareholders)yang:• ditujukan untuk mencapai kinerja

(performance) yang maksimal dandirasakan oleh semua stakeholders;

• dilandasi oleh budaya perusahaan,etika dan nilai-nilai (values) serta

• didukung oleh system, proses bisnis,pedoman kerja dan struktur organisasiyang baik.

Terdapat empat prinsip dasar GCG yaitutransparency (keterbukaan), fairness(perlakuan yang sama), accountability(pertanggungjawaban keberhasilan ataukegagalan dalam melaksanakan visi, misi

Oleh : Doedoeng Z. Arifin *)

4 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Opini

Page 5: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

dan sasaran) dan responsibility(pemenuhan kewajiban sosial kepadamasyarakat).

Implementasi GCG dalam industri jasakonstruksi akan membawa perusahaanmenjadi lebih efisien dan mampumemberikan pelayanan atau perbaikanpola kerja termasuk pengambilankeputusan, sehingga kinerja perusahaanmenjadi lebih baik.

Di samping itu, pelaksanaan GCG jugabermanfaat untuk:• menciptakan landasan untuk

berkembang dalam jangka panjang• meningkatkan kepercayaan investor;

(berdasarkan suatu survey, investorbersedia membayar 20 – 30 % lebihtinggi dari harga saham bagiperusahaan yang melaksanakanGCG).

• pelaksanaan GCG mempermudahdiperolehnya pembiayaan denganharga yang lebih rendah dan syarat-syarat yang lebih baik.

• meningkatkan corporate value dankepuasan para stakeholders.

Industri konstruksi nasional juga perlumengembangkan diri agar berbasisteknologi informasi, pembatasanpenggunaan tenaga tidak terlatih, danmemberikan kesempatan kepada industrikonstruksi melakukan regulasi dalamlapangan permainan sendiri. Di sampingitu industri konstruksi membutuhkandukungan dari inovasi material dan prosesproduksi yang sarat teknologi danberkelanjutan serta hemat energi. Selainitu, para pemain industri konstruksi harusyakin bahwa produknya dapatmenciptakan lingkungan yang harmonisatau dengan kata lain menerapkansustainable construction development.

Kinerja kunci yang diperlukan olehperusahaan jasa konstruksi dalammemasuki wilayah global adalah: (i)kepemimpinan yang kuat, (ii) keandalanmanajemen orang, (iii) ketepatankebijakan dan strategi, (iv)mengembangkan kemitraan dan jaminanketersediaan sumberdaya, (v) prosesyang efisien dan transparan, dan (vi) hasilkeluaran yang berkualitas. (dza 0707)

Industri Konstruksi dan RisikoINDUSTRI Konstruksi pada hakikatnyamerupakan serangkaian kegiatan yangberdasarkan pada sistem rekayasa(engineering system) yang bersifat unikdan khas untuk setiap kegiatannya. Dalamberhadapan dengan suatu sistem rekayasasudah barang tentu tidak dapat dipandangdengan memakai pengertian yangterpenggal-penggal atau sepotong demisepotong, melainkan keseluruhannyamerupakan kesatuan konsep sistem yangtidak dapat terpisahkan satu dengan yanglainnya.

Upaya konstruksi yang dimaksud di sinibukan hanya ditekankan untukpelaksanaan pembangunan fisiknya saja,akan tetapi mencakup keseluruhan konsepproses konstruksi dalam arti yangselengkapnya mulai dari dikemukakannyagagasan, kemudian ditindaklanjuti dengansurvei, penyusunan perencanaan,perancangan detail, sampai denganbangunan benar-benar berhasildiwujudkan dan berfungsi sesuai dengantujuan fungsionalnya.

Proses konstruksi yang memakan waktucukup lama dan sedemikian kompleksnyadapat menimbulkan ketidakpastian yangpada akhirnya akan memunculkanberbagai macam risiko yang dapatmempengaruhi produktivitas, prestasi(performance), kualitas dan anggaranbiaya proyek. Oleh karena itu, sebelumsampai pada keputusan untuk membangun,maka perlu dilakukan analisis terlebihdahulu terhadap berbagai risiko proyekdan ketidakpastiannya agar dapatditetapkan langkah-langkah antisipatif danpengelolaannya.

Perlu diketahui bahwa keberadaanmanajemen risiko pada industri konstruksidi Indonesia saat ini masih dalam keadaaninfant, dimana sebagian besar manajer

proyek masih memutuskan suatukeputusan yang berkaitan dengan risikoberdasarkan intuisi, penilaian personal danpengalamannya daripada menggunakanpendekatan manajemen risiko yang formaldan sistematis. Apabila dikaji lebihmendalam, pada dasarnya ada empatpendekatan perilaku dari pihak manajementerhadap risiko yang selama iniberkembang dalam industri konstruksi diIndonesia, yaitu:(1) the umbrella approach, yaitu

pendekatan yang dilakukan denganmembiarkan setiap kemungkinan untukterjadi dengan menambahkan alokasidana untuk “premi risiko” yang cukupbesar pada nilai proyek;

(2) the ostrich approach, yaitu pendekatandengan mengabaikan semua risikoyang mungkin terjadi denganpengandaian bahwa semuanya akanberjalan dengan lancar dan bahwabagaimanapun juga risiko yang terjadiakan mampu diatasi;

(3) the intuitive approach, yaitupendekatan yang dilakukan denganmengambil sikap tidak percaya padaanalisis yang bersifat perkiraan,melainkan lebih percaya kepada intuisidan ketajaman perasaan saja.

(4) the brute force approach, yaitupendekatan yang dilakukan denganmemfokuskan diri pada risiko yangsebenarnya tidak dapat dikontroldengan mengembangkan sikappercaya diri bahwa semua keadaanyang terjadi akan dapat dikendalikan.

Perilaku-perilaku diatas tanpa disadarisebenarnya sangat berbahaya, baik bagikelangsungan internal proyek maupunbagi perkembangan industri konstruksi diIndonesia. Karena risiko proyek konstruksiyang tidak dikelola dengan baik dapatmengakibatkan efek detrimental terhadapwaktu, biaya dan performa kualitas proyek.Bahkan dapat juga mempengaruhi

APLIKASI KONSEP MANAJEMENRISIKO PADA INDUSTRI

KONSTRUKSI

Oleh: Nugroho Wuritomo *)

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 5

Penulis adalah Kasubag Evaluasi dan Monitoring,Sekretariat BPKSDM

Opini

Page 6: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

kesuksesan bisnis konsultan dan kontraktor,maupun partisipan yang secara tidaklangsung terlibat dalam proyek tersebut.Dengan demikian, dalam industri konstruksiperlu diterapkan strategi-strategi yang adadalam manajemen risiko sedini mungkin.Berikut ini dipaparkan secara ringkasmengenai konsep implementasi manajemenrisiko dalam proyek konstruksi yang diolahdari berbagai sumber literatur.

Pengertian dan Klasifikasi Risiko KonstruksiIstilah risiko sudah biasa dipakai dalamkehidupan sehari-hari, yang umumnyasecara intuitif sudah kita pahami apa yangdimaksudkan. Namun dalam bidangkonstruksi, risiko secara sederhana dapatdidefinisikan sebagai suatu kemungkinan(possibility) terjadinya sesuatu yang tidakterduga sebelumnya, yang bersifatmerugikan dan dapat mempengaruhipenyelesaian proyek konstruksi secarakeseluruhan yang berkaitan denganwaktu, biaya, dan kualitas.

Lebih lanjut, risiko-risiko yang ada padaindustri konstruksi dapat diklasifikasikan kedalam suatu bentuk piramida risiko sebagaiberikut ini.

Gambar 1. Hirarki Risiko

Risiko lingkungan secara umum dibagimenjadi 2, yaitu risiko fisik (misalnya, cuacaburuk dan gempa bumi) dan risiko politik,sosial, ekonomi (misalnya, inflasi danfluktuasi kurs). Risiko pasar/industriberkaitan dengan berbagai peristiwa yangmempengaruhi keseluruhan industri,seperti pemogokan nasional danpersaingan harga yang tidak sehat.Sedangkan risiko perusahaan dan risikoproyek secara intrinsik berhubungan,karena apabila suatu kontraktor mengalamikerugian besar pada proyeknya, makaakan berakibat pula pada performancefinansial perusahaannya. Proyek yangterdiri dari banyak aktivitas dan sumberdaya secara otomatis akan melibatkan pulaindividu-individu di dalamnya.

Konsep Manajemen RisikoSecara sederhana, manajemen risikoterdiri dari tiga komponen proses, yaitu:identifikasi risiko, analisis risiko dan responterhadap risiko seperti terlihat padaGambar 2.

Gambar 2. Komponen Manajemen Risiko

Pendekatan sistematis dalam menghadapirisiko melalui manajemen risikomenyediakan cara untuk memperbaikiperforma kerja pihak-pihak yang terlibatdalam proses konstruksi. Pendekatanmanajemen risiko sebagai fungsimanajemen yang proaktif terhadap aspek-aspek risiko pada proyek konstruksi akanmenghasilkan keuntungan yang jauh lebihbesar bagi pihak manajemen proyek. Disisi lain, perkembangan kompleksitaspekerjaan konstruksi saat ini akanmenyebabkan kebutuhan penerapanmanajemen risiko yang efektif akansemakin meningkat. Gambar 3

memperlihatkan secara skematikbagaimana fungsi manajemen risikoproyek terpaut, sehingga takmemungkinkannya untuk keluar dari fungsimanajemen proyek penting lainnya.Terlihat pula bagaimana wawasan risikoterhubung dengan fungsi-fungsimanajemen proyek secara individual. Tiaphubungan harus secara teliti dievaluasisebagai bagian dari tanggung jawabmanajemen risiko.

(1) Identifikasi risikoTahap identifikasi risiko mendapatkanperhatian yang lebih kecil dalamliteratur-literatur tentang risiko. Banyakprofesional yang telah berpengalamanmelakukan analisis risiko pada proyek-proyek keuangan mengatakan bahwatahap identifikasi ini paling menyitawaktu. Sementara itu penulis lainmenyajikan tahap identifikasi risiko inisebagai proses mengidentifikasisumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko itu seringkali dilihatsebagai variabel dalam suatu ramalan.Secara umum hal ini disebabkan olehperkembangan teknik-teknik analisiskuantitatif yang telah dikembangkan.Hal ini mengharuskan risiko-risikoharus dalam bentuk variabel sehinggadapat dikuantifikasi.

Untuk beberapa bentuk risiko,variabilitas dalam data bisa jadimerupakan pendekatan yang tepat.Untuk bentuk risiko yang lain, tinjauanlebih luas tentang apa yang membentuk

Gambar 3. Pengintegrasian manajemen risiko dengan fungsi manajemenproyek

6 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Page 7: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

risiko tersebut menjadi lebih pentinguntuk dilakukan. Jadi setelah risikodiidentifikasi, maka harus dilakukanpengidentifikasian hubungan atauketergantungan diantara risiko-risikotersebut karena ketergantungan itumungkin menunjukkan risiko yang lebihsignifikan daripada risiko itu berdirisendiri. Jadi, proses identifikasi risikotidak boleh melihat risiko sebagai halyang independen namun hubunganantar risiko tersebut juga harusdiidentifikasi.

(2) Analisis risikoTujuan dari analisis risiko adalah untukmempelajari faktor-faktor risiko yangtelah diidentifikasi dan untukmendapatkan pemahaman tentang sifatalami risiko tersebut. Pengembanganteknik-teknik analisis risiko ini mendapatbanyak perhatian dari para penulisdan peneliti. Pengembangan tersebuttelah menghasilkan teknik-teknikanalisis risiko seperti: brainstorming,analisis sensitivitas, analisisprobabilitas, metode Delphi, analisisMonte Carlo, teori keputusan dansederet nama teknik-teknik lainnya.

(3) Respon terhadap risikoSecara garis besar ada empat opsirespon terhadap risiko yang telahdidefinisikan, yaitu menanggung risiko(risk retention), mengurangi risiko (riskreduction), mengalihkan risiko (risktransfer), dan menghindari risiko (riskavoidance). Empat opsi respon ini akanditetapkan setelah proses identifikasidan analisis terhadap risiko yangspesifik pada proyek konstruksi yangdikerjakan oleh kontraktor.

Strategi Pengalokasian RisikoStrategi pengalokasian risiko dalam industrikonstruksi biasanya dilakukan denganempat cara, yaitu menanggung (retention),mengurangi (reduction), mengalihkan(transfer) atau menghindari (avoidance)risiko.

Penggunaan strategi pengalokasian risikoini dapat berbeda antar pihak yangmenghadapinya, baik pada proyek yangsejenis maupun tidak. Selain itu, tidakterdapat teknik terbaik yang memberikansuatu solusi pemecahan masalah yangtepat. Penggunaan strateginya dapatterpisah atau dikombinasikan tergantungdari masalah yang dihadapi.a. Menanggung risiko

Menanggung risiko (risk retention)merupakan pengakuan ataskeberadaan risiko, dan menerimaakibatnya jika terjadi kerugian. Dalammenjalankan strategi menanggungrisiko ini, terdapat dua tipe yangmembedakannya, yaitu yangdirencanakan atau disengaja, dan tidakdirencanakan atau tidak disengaja.Menanggung risiko yang direncanakanmerupakan anggapan atau perkiraansecara sadar dan disengaja dari risikoyang telah diketahui. Sedangkanmenanggung risiko yang tidakterencana yaitu karena risiko yangakan terjadi tidak teridentifikasi atau tidakdikenal sebelumnya dan secara tidaksadar atau tidak disengajamenanggung risiko tersebut.

Keputusan suatu organisasi proyekuntuk menerima risiko umumnyadisebabkan karena organisasi proyektersebut memiliki kemampuan untukmengelola risiko, tidak sanggup untuk

mengalokasikan risiko kepada pihakketiga, dan tidak sanggup untukmenghindari faktor risiko.

b. Pengurangan risikoStrategi pengurangan risiko (riskreduction) merupakan aktivitas yangdibuat untuk mengurangi frekuensi dankeparahan dari kerugian akibat risiko.Tujuan dari strategi ini adalah merubahkarakteristik dari akibat risiko sehinggadapat lebih diterima oleh perusahaanyang akan menghadapinya.

Strategi pengurangan risiko dapatdilakukan dengan cara mengurangikemungkinan terjadinya risiko ataumengadakan tindakan-tindakanpencegahan untuk mengurangifrekuensi kerugian akibat risiko. Caralain yang dapat dilakukan untukmengurangi keberadaan risiko, yaitudengan membagi (share) risikokepada pihak lain, pemisahan(separation), duplikasi (duplication),contingency plans, modifikasi proyekatau sistem konstruksi, danmeningkatkan manajemen informasi/komunikasi.

c. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko (risk transfer) berartipengelakan atas risiko, dimana manajerproyek mengalihkan seluruh atausebagian risiko kepada pihak laindalam bentuk kontrak. Berbagai jeniskontrak yang ada juga akanmenentukan bagaimana pembagianrisiko, misalnya antara pemilik proyekdengan kontraktor. Jenis kontrak yangdipakai biasanya disesuaikan dengankondisi yang akan dihadapi. Bentukyang umum dari pengalihan risikoadalah dengan asuransi, tetapi masihjarang dipakai pada industri konstruksidi Indonesia karena untukmendapatkannya harus membayarpremi asuransi yang relatif mahal.Tujuan asuransi adalah mengalihkanrisiko ke dalam biaya tetap, dimanabiaya nyata dari risiko telah diketahui.

d. Menghindari risikoMenghindari risiko (risk avoidance)berarti bahwa tidak memperolehkerugian atau meninggalkan kerugianyang akan terjadi akibat risiko.Keuntungan utama dari menghindaririsiko adalah mengurangi kemungkinanGambar 4. Respon terhadap Risiko

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 7

Page 8: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

kerugian menjadi sama sekali tidakada. Strategi menghindari risikomempunyai dua kerugian, yaitu tidaksemua kerugian dapat dihindari, dantidak mudah menghindari setiapkerugian. Adakalanya beberapa risikotidak mungkin ditinggalkan, melainkanharus dihadapi. Untuk menghadapi halini, cara yang mungkin dapat dilakukanadalah dengan memilih ataumendahulukan yang mudah ditangani,atau dengan kata lain memilih alternatiflain.

Konsep manajemen risiko bukanlahsesuatu yang khusus dalam bidangkonstruksi. Bagaimanapun juga,manajemen risiko secara tradisional padaindustri konstruksi sebenarnya telahmemasukkan langkah-langkahpenyusunan persepsi, evaluasi danpengelolaan faktor-faktor risiko denganpola-pola pengukuran melalui asumsi-asumsi, reduksi, transfer dan asuransiyang dilakukan.

Adapun tujuan utama dari suatu manajemenrisiko sebenarnya adalah mengurangi(mitigate) risiko, yang antara lain dikerjakandengan merevisi skedul proyek, dana,biaya maupun kualitas, sehinggaketidakpastian (uncertainties) dapatdikurangi tanpa menyebabkan pengaruhyang signifikan pada tujuan proyek.

Posisi Indonesia yang berada padakawasan potensi pasar di poligonpertumbuhan ekonomi Asia Tenggaradengan segala macam kecenderunganyang berkembang saat ini, menuntut parapelaku konstruksi untuk menerimamanajemen risiko sebagai aspek utamadari manajemen proyek dan harusdiintegrasikan secara penuh pada proses-proses konstruksi yang dilakukan. Namundemikian, masih sedikit informasi tentangrespon industri konstruksi, khususnya parapelaku konstruksi di Indonesia tentangpenerapan konsep manajemen risiko ini. ([email protected]).

BPKSDM Dep. PUmelaksanakanPelatihan HukumKontrak Konstruksiyang dilaksanakansejak 21 Mei hingga22/06/2007

BPKSDM, IwanNursyirwan saat

membuka WorkshopFasilitasi dan

Pengembangan LPJK,Kamis (21/06/2006) di

Jakarta

Penandatanganan MoUantara MenteriPekerjaan Umum,Djoko Kirmanto danmenteri Luar NegeriRepublik India, PranabMukherjee tentangbantuan VocationalTraining Centre forConstruction Services(VTCCS) di NangroeAceh Darussalam(NAD), Senin (18/06/2006) di Jakarta

8 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Penulis adalah Staf Pusbiktek, BPKSDM Dep. PU

Page 9: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

Kepala Pusat PembinaanKompetensi dan PelatihanKonstruksi (Pusbin KPK)BPKSDM Dep. PU, DjokoSubarkah, saat membukaWorkshop Penyusunan HargaSatuan Pelatihan, Kamis (14/05/2006 di Jakarta

Acara Penyusunan Pembahasan Program danKegiatan di Lingkungan Pusbiktek dan Balai-balai sertasatuan kerja di lingkungannya untuk Tahun Anggaran2008/2009, Kamis (07/05/2006) di Bandung

Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan, saat membuka SosialisasiPra Peraturan Pemerintah (Permen) PedomanPenyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Konstruksi, Selasa (05/05/2006) di Jakarta

Melihat Kiprah Dep. PU dan BPKSDMkhususnya dalam pelaksanaan E-Proc,Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukankunjungan ke BPKSDM dalam rangka studibanding pelaksanaan Sistem E-Procurementyang ada di BPKSDM, Rabu (30/05/2005)

Acara Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan yangdilaksanakan di tiga tempat yaitu Wialayah Barat di Padang (30/04/2007) yangdibuka oleh Kepala BPKSDM, Wilayah Tengah, Surabaya (03/05/2007), yangdiwakili Moch. Karim Direktur Pengembangan Wilayah Bangda Depdagri danWilatah Timur, Makassar 10/05/2007, yang dibuka oleh Sekretaris BPKSDM.

Dep. PU melalui BPKSDM sebagai pembina jasa konstruksi Indonesia melaksanakanPembekalan, uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengurus LPJKTingkat Nasional Periode 2007-2011, Senin, 14/05/2007 di Jakarta.

Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan saat menyambutkunjungan DPRD Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau keBPKSDM, Kamis, 31/05/2007 dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 9

Page 10: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

10 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

ejak pertengahan tahun70’an nama “QuantitySurveyor” sudah tidak asinglagi di Indonesia. Waktu ituprofesi Quantity Surveyormasih relatif baru di

Indonesia dan para profesionalnya masihtenaga-tenaga asing, umumnya dariMalaysia dan Inggris. Sejak itu profesi “QS”pun mulai berjalan dibeberapa proyeksebagai salah satu profesional di dalam timkonsultan diproyek-proyek. QuantitySurveying adalah ilmunya, sementarapelaku atau profesinya atau orang yangmelakukannya disebut Quantity Surveyor.

Indonesia memang tidak mempunyaifasilitas pendidikan untuk melahirkanlulusan QS, sehingga tenaga lokal yangdimanfaatkan bekerja di perusahaan QSkebanyakan berpendidikan Insinyur Sipildengan sedikit pengalaman dalampengukuran volume. Untuk meningkatkanpemahaman mereka akan bidang QS diperusahaan-perusahaan tersebutdiadakan latihan-latihan yang dibimbingoleh para QS asing.

Pada tahun 1973 para pakar QS dariberbagai perusahaan yaitu Widnell andTrollope Asia, Rider Hunt Levett and Balley,Suckling Mc Donald dan Mohd. Isahaktelah sepakat untuk menerbitkan “StandardMethod of Building Works for Indonesia”,yang merujuk pada ‘SMM’ Malaysia danAustralia. Tetapi sayang penggunaannyakurang meluas, malah banyak perusahaantidak menggunakannya dalam prakteknyamelainkan merujuk ‘SMM International;’atau “POMI”.

Sebelum masa krisis moneter di tahun 1997terdapat lebih kurang 15 perusahaan QSdi Indonesia tetapi memasuki masa krisismoneter banyak yang tutup dan setelahmasa krisis moneter dimana industri

konstruksi kembali bangkit di era tahun2000-an jumlahnya hanya sekitar 13perusahaan itupun ada beberapa yangbaru.

Profesi Apakah “Quantity Surveyor”Itu?

Quantity Surveyor adalah seorang ahlidibidang ekonomi bangunan danadakalanya mereka disebut juga sebagai“Konsultan biaya konstruksi” (contructioncost consultant). Profesi ini bermula danberkembang dari negara Inggris danmenyebar ke seluruh negarapersemakmuran Inggris dan negara-negara maju lainnya.

Melalui suatu pelatihan dan pelajarankhusus di bidang biaya dan harga-hargasatuan konstruksi dan tata carapengelolaan prosedur-prosedur kontrakmaka Quantity Surveyor ini dapat memberisaran-saran mengenai pengendalianbiaya dan pembangunan proyek agartetap dalam batas anggaran biaya yangtelah direncanakan. Tujuan daripengendalian yang dilakukan adalah untukmemberi Pemberi Tugas proyek yangekonomis dan dapat memberikan nilaitambah yang optimum atas biaya investasiyang dikeluarkan sebaliknya memberikeuntungan yang wajar pada parakontraktor yang efisien.

Quantity Surveyor secara profesi tidak sajabekerja sebagai konsultan profesional,tetapi dapat juga bekerja untuk parakontraktor. Bilamana mereka ini bekerjasebagai konsultan maka tugas merekayang utama adalah untuk mengendalikanbiaya proyek dan secara tidak langsungmenjadi tangan kanan pemilik dari segikeuangan dan penanganan masalah-masalah legal dalam pelaksaanaanproyek, sebagai Quantity Surveyor di

kontraktor, mereka ini biasanya akanmemegang peran sebagai estimator atausebagai manager kontrak. QuantitySurveyor kontraktor secara langsung akanmenjadi “counter part” dari konsultanquantity surveyor. Tentunya pada bidangmasing-masing quantity surveyor akanmengendalikan biaya proyek supaya tetapsesuai dengan biaya yang direncanakandan sekaligus mengecek kewajaran untukkontraktor.

Quantity surveyor dapat dilibatkan dalamproyek pada tahapan yang cukup fleksibeltergantung dari criteria yang ingin dicapai.Fungsi utama keterlibatan QS ke dalamproyek adalah untuk mengendalikan biayaproyek seperti yang disebut di atas idealnyapada awal proyek sehingga pada tiaptahapan proses perencanaan arsitek dapatdibantu dengan data-data biaya dari QSsehingga proyek dapat dibangun denganperencanaan dan anggaran biaya yangditargetkan. Secara sepintas memang agaksukar dari pihak QS untuk mengatakanberapa penghematan biaya yang akandicapai apabila QS terlibat dalam proyekpembangunan namun kita jangan lupabahwa efisiensi dan penghematan biayaproyek adalah suatu proses yang terkaitdari awal hingga akhir yang jelas denganterlibatnya QS di dalam proyek. Setiapbiaya yang dikeluarkan untuk proyek akandapat dipantau dan kewajaranpenggunaannya akan lebih jelas.

Aspek Keuangan

Keahlian Quantity Surveyor dibidangkeuangan hanya terbatas pada bidangpengendalian keuangan/dana untukpembangunan proyek, dan bukan ilmukeuangan umum dan perbankan padaprinsipnya Quantity Surveyor akanmengendalikan/mengurus dana untukproyek bisa berbentuk suatu anggaranbiaya yang dibuat melalui perkiraan olehQuantity Surveyor. Anggaran biaya untukproyek biasanya dipecahkan secara detailke dalam pos-pos yang dialokir kesatuan-kesatuan kerja konstruksi. Denganpengaturan ini segala seluk belukkeuangan proyek dapat dikendalikan olehQuantity Surveyor.

Untuk mengurus dana konstruksi secaraefektif kita memerlukan suatu pengetahuanyang cukup luas mengenai hubunganantara perencanaan dan aktivitas dalamkonstruksi sehingga kita dapat mengetahui

PERAN QUANTITY SURVEYORDI INDUSTRI KONSTRUKSI

INDONESIA

Permadi SoemarahatiantoPraktisi dan Pendidik QS. Dewan Penasihat IQSI

Opini

Page 11: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 11

semua aspek pembiayaan proyek selainmengetahui mengenai pembiayaanpembangunan proyek dan prosesperhitungan biaya ini, Quantity Surveyorharus juga memperhatikan semua kriteriaekonomi yang mempunyai efek terhadapindustri konstruksi secara umum misalnyamengetahui prosedur-proseduradministrasi maupun operasional yangakan diperlukan untuk melaksanakanproyek di daerah tersebut, dan tidak kalahpentingnya jika kita mengetahui danmemantau pergerakan/gejala-gejalaekonomi disekitarnya yang paling pentingadalah merangkum semua kriteria-kriteriaini dan mengaplikasikannya kepadaproyek yang kita bangun khususnya darisegi pembiayaan sehingga segalakemungkinan-kemungkinan yangmempunyai efek langsung terhadappembiayaan proyek dapat diperkirakansedini mungkin. Biasanya QuantitySurveyor akan menganggarkan biaya-biaya tertentu yang diperkirakanberdasarkan kriteria-kriteria dan gejal-gejala ekonomi yang ada pada saatperencanaan/perhitungan biaya proyekyang akan dibangun.

Keahlian Quantity Surveyor di bidangkeuangan proyek-proyek konstruksibermula dari latihan dan pelajaran-pelajaran di bidang “Building Economics”,“Development Economics”, “EconomicsTheory”, “Basic Principle of Accounting”dan “Cost Estimating”. Semua ilmupengetahuan keuangan ini belum cukupuntuk membuat perkiraan biaya proyek,dan untuk melengkapi kekurangan iniQuantity Surveyor harus fasih dan fahamdi bidang tehnik bangunan. Denganmengetahui tehnik bangunan semuakomponen yang akan dibangun dapatdiketahui dan selanjutnya diterjemahkan kebentuk biaya-biaya (satuan-saatuan kerja)

yang secara keseluruhan rangkuman iniakan menjadi biaya pembangunan proyeksecara menyeluruh.

Tugas quantity surveyor belum selesaidengan selesainya pembuatan rencanabiaya/dana proyek, tetapi tugasnya masihdilanjutkan dengan mengurus penggunaandana proyek hingga proyek selesaidibangun. Dengan semua uraian yangtelah diungkapkan seperti di atas makaQuantity Surveyor adalah seorang pakardi dalam teknik pengendalian biayakonstruksi.

Aspek Kontrak

Keahlian Quantity Surveyor di bidangkontrak adalah suatu kelanjutan dari fungsipengendalian biaya. Di dalampelaksanaan fisik pembangunan proyekpara konsultan yang tergabung di dalamtim manajemen proyek akan bertugassebagai Pengawas Pelaksaanaan FisikProyek sedangkan Pembangunan FisikProyek akan dilaksanakan oleh kontraktor.Untuk pelaksanaan fisik dan pengawasanfisik tentunya harus dilaksanakan denganprosedur dan tata cara yang disetujui olehsemua pihak, dan untuk itu maka dibuatlahsuatu tata cara pelaksanaan yangdituangkan ke dalam persyaratan-persyaratan pelaksanaan proyek.

Persyaratan-persyaratan pelaksanaankontrak adalah suatu instrumenmelaksanakan proyek dan pihak yangterkait dengan kontrak ini, umumnya pemilikakan mendelegasikan wewenangnyakepada tim manajemen proyek sebagaipengawas pelaksanaan proyek. QuantitySurveyor mempunyai peran yang cukuppenting dalam menyusun danmengintepretasikan persyaratan-persyaratan kontrak yang digunakan di

dalam pembangunan proyek. Parakonsultan lain seperti arsitek, mk danstruktur cukup fasih mengenaipersyaratan-persyaratan kontrak ini, tetapiQuantity Surveyor mengkhususkan diri dibidang ini oleh karena kaitannya terhadapbiaya/dana proyek yang harusdikendalikan.

Persyaratan-persyaratan pelaksanaankontrak bisa dibuat khusus ataumenggunakan persyaratan-persyaratanyang sudah umum dipakai dan membuatmodifikasi-modifikasi sesuai dengankeperluan proyek. Di Indonesiapersyaratan-persyaratan kontrak inibanyak yang dibuat berdasarkan “A.V”,“JCT”, dan “FIDIC”, selain persyaratan-persyaratan kontrak yang dibuat olehDepartemen Pekerjaan Umum, atauDepertemen lainnya.

Keahlian di bidang kontrak biasanyadikaitkan dengan Prosedur Hukum secaraumum, tetapi Quantity Surveyor tidakberfungsi sebagai Advokat (PenasehatHukum) atau Notariat tetapi hanya aspekhukum yang berkaitan dengan teknispelaksanaan pembangunan proyek.

Quantity Surveyor dalam tahap belajar danlatihan diberikan pelajaran-pelajaran dasarmengenai Hukum Perusahaan, “Law ofTort” dan “Law of Neglegence”.Berdasarkan pengetahuan dasar hukum,Quantity Surveyor dikhususkan untukmempelajari Persyaratan-persyaratanKontrak Konstruksi. Dengan bekalpengetahuan ini Quantity Surveyor dapatmenyelesaikan “Claim Kontraktor diLapangan dan “Dispute” yang terjadidalam pelaksanaan kontrak.

Peran Quantity Surveyor Di IndustriKonstruksi1. Pemilik2. Konsultan3. Kontraktor

Selain itu peran-peran seperti : Supplier,Tenaga Kerja, Badan-badan pemerintah,Bank dan lainnya juga berperan danterlibat dalam suatu Industri Konstruksi.Dalam katagori ketiga di atas, QuantitySurveyor dapat memerankan profesinya:1. Sebagai Staff Ahli Manajer Proyek2. Sebagai Staff Ahli Manajemen

Konstruksi3. Sebagai Konsultan Independen di Tim

Manajemen Projek.

Page 12: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

12 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)merupakan kebutuhandasar manusia dalambekerja dan menjadi

bagian yang semakin tidak dapatdipisahkan dari aktivitas pekerjaan itusendiri. Kecelakaan kerja di sektorkonstruksi masih sering terjadi, baik padaskala pekerjaan konstruksi kecil maupunbesar, dan menggunakan teknologi tinggimaupun teknologi sederhana. Hal ini

dimungkinkan bilamana penerapanpenyelenggaraan K3 Konstruksi dalamkegiatan pekerjaan konstruksi belumsepenuhnya dilaksanakan atau kurangmemahami tentang pentingnyamenyelenggarakan K3 pada setiappelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan pada setiap pelaksanapekerjaan konstruksi selalu berkeinginantidak ada satu pihakpun yang terlibat dalamproses pelaksanaan konstruksi mengalami

celaka yang akan menimbulkan dampakkepada pekerja yaitu meninggal, terlukaatau menjadi cacat seumur hidup. Tetapihal tersebut bila diperhatikan padabeberapa waktu yang lalu masih ada terjadikecelakaan kerja yang menimpah tenagakerja konstruksi atau masyarakat umumdiluar areal lingkungan kerja. Yang menjadipertanyaan adalah: Apakah keinginanuntuk tidak terjadi kecelakaan kerja itu telahdijamin oleh suatu sistem keamanan kerjayang baik?

Sebetulnya peraturan yangmengamanatkan tentang keselamatan kerjasudah diterbitkan sejak tahun 1970, diantaranya sebagai berikut:1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi.3. Undang-Undang No.13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi.

5. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

6. Keputusan Bersama Menteri TenagaKerja dan Menteri Pekerjaan UmumNo.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan danKesehatan Kerja pada TempatKegiatan Konstruksi.

7. Keputusan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia No.2 Tahun 1970tentang Pembentukan Panitia PembinaKeselamatan Kerja di Tempat Kerja.

8. Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo.05/ MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (SMK3).

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2Tahun 1992 tentang Tata CaraPengangkatan Ahli K3.

Kenyataannya aturan tinggal aturan,penerapan penyelenggaraan K3 masihjauh dari yang di inginkan agar kecelakaankerja konstruksi dapat di elimnir ataumenjadi Zero Accident. Bila penangananrisiko kecelakaan kerja konstruksi dijalankan dengan manajemen yang baikakan berdampak secara tidak lagsungterhadap produktivitas kerja akanmeningkat, ketepatan akan waktupenyelesaian pekerjaan dan akhirnyamutu produk konstruksi akan menjadi lebihbaik.

PENERAPAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

BELUM MENJADI SUATU KESATUAN PADAPELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Oleh : Sari Mustika

Opini

Page 13: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 13

Beberapa aspek yang diperkirakan bisamenimbulkan terjadinya risiko kecelakaankerja konstruksi adalah sebagai berikut:1. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam

pekerjaan konstruksi baik dari pekerjanon teknis, tukang, mandor, stafmanajer dan manajer.

2. Material konstruksi baik dari saatpemindahan, penyimpanan, dan padasaat penggunaan.

3. Peralatan konstruksi yangberhubungan dengan pekerjaan baikalat berat maupun ringan.

4. Metode konstruksi yang akan di pakai.5. Perencanaan untuk pelaksanaan

kegiatan konstruksi.

Dari pengamatan kejadian kecelakaankerja tersebut diatas, kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinyakecelakaan kerja konstruksi adalahsebagai berikut:1. Kurang disiplinnya para pekerja dalam

menggunakan alat pelindung diri.2. Kelalaian pemimpin pelaksana

pekerjaan untuk mensosialisasikan diinternal lingkungan kerja akan perlunyaalat pelindung diri.

3. Kurang di taati prosedur operasionalpenggunaan alat-alat pendukungpekerjaan konstruksi.

4. Penerapan sistem manajemen K3tidak diterapkan secara konsisten.

5. Tidak melibatkan Tenaga Ahli/Terampil di bidang konstruksi maupunAhli K3 dalam pelaksanaan konstruksi.

6. Tidak ditaatinya ketentuan-ketentuanyang berkaitan dengan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3).

Demikian kiranya dengan masih terjadikecelakaan kerja konstruksi, perludiantisipasi pembinaan yang berkelanjutandalam penyelenggaraan Keselamatan danKesehatan Kerja baik kepada yangmemiliki pekerjaan maupun pelaksanapekerjaan agar Zero Accident dapatdicapai.

Dari aspek-aspek yang bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut diatasdapat terlihat pada kasus-kasus kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi pada beberapawaktu yang lalu sebagai berikut :

Tanggal PenyebabKecelakaan

KorbanKecelakaan

Kerja

Nov 2006

17 Jan2007

7 April2007

18 Mei2007

23 Mei2007

25 Mei2007

8 Juni2007

Longsoran galian pemasangan pipa gaspada saat pekerjaan pengelasan pipa(Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan,Kabupaten Bekasi)

Tertimpa tangga beton, sewaktumerapikan/membuka perancah/cetakantangga beton (perbaikan RSD Kab.Bekasi)

Talud Longsor pd saat berlangsungpekerjaan pengecoran saluran kanal dikegiatan Banjir Kanal Medan (SodetanS. Deli ke S. Percut Sei Tuan)

Terjatuh dari lantai 19 pd saat pekerjaanpemasangan keramik karena tidakmengenakan harnest pengaman(Condominium Shangri-La, Jl. RMMargono, Jakarta Pusat)

Longsoran galian pemasangan pipa gaspd saat pekerja menggali di kedalaman1.6 meter (Kelurahan Limus Nunggal,Kec. Cileungsi, Kab. Bogor)

Menara crane roboh ke jalan saatdipindahkan (Gedung Mall Rizt CarltonKawasan Sudirman Centre BusinessDistrict, Jakarta Selatan)

Steger ambruk tempat berdiri pekerja dlmfinishing pengacian tembok di lantai 37(Kantor Pasific Place-Kawasan SudirmanCentre Business Distrct, Jakarta Selatan)

1 orang meninggal3 orang cedera(pekerja proyek)

1 orang meninggaldan 1 orang cideraberat (pekerja berat)

4 orang cedera(pekerja proyek)

1 orang tewas(pekerja proyek)

4 orang cedera(pekerja proyek)

1 orang tewas(umum)

2 orang tewas, 2orang cidera (pekerjaproyek)

Page 14: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

dalah merupakan suatu kenyataan yang banyakdiamini oleh orang ramai bahwa kinerja LPJK(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)masih belum baik. Hal ini pulalah yangmenjadikan kegundahan para pembina jasakonstruksi yang berada di jajaran birokrasi. Musti

harus segera diambil kebijakan dan upaya nyata untukmendongkrak kinerja tersebut.

Salah satu upayanya adalah memilih anggota dewan LPJK darioknum-oknum terbaik dari unsur-unsur yang menjadi pilar LPJKyaitu: asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar-perguruantinggi dan birokrasi yang benar-benar best of the best, pokoknya

bukan hanya sekedartop saja tetapi benar-benar denganklasifikasi ’markotop’.

Maka, tidak ada caralain jika para calonanggota DewanLPJKN harus dipilihmelalui suatu

mekanisme pemilihan yang obyektif, canggih dan up to date, yaituproses fit and proper test yang dilakukan oleh konsultan rekrutmenindependen. Karena dilakukan oleh konsultan dalam negeri, makanamanyapun disesuaikan menjadi “uji kelayakan dan kepatutanuntuk calon anggota Dewan LPJK”. Untuk itu, Menteri PekerjaanUmum selaku wakil pemerintah yang berkewajiban membina jasakonstruksi telah menugasi BPKSDM yang tupoksinya adalahmembina jasa konstruksi melaksanakan uji kelayakan dankepatutan tersebut.

Sebenarnya dalam Anggaran Rumah Tangga LPJK sendiri sudahada persyaratan yang cukup rinci bagi pimpinan dan penguruslembaga namun untuk lebih meyakinkan dan mengefektifkan syarattersebut kelihatannya perlu di uji lagi. Persyaratan tersebut antaralain: (1) Warga negara Indonesia, (2) Sehat jasmani dan rohani,(3) Memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan dan pengalamandi bidang jasa konstruksi, (4) Ketokohan, reputasi, integritas dan

obyeltifitas yang secara luas diakui dikalangan masyarakat jasakonstruksi, (5) Tidak dalam status terpidana, (6) Menyatakankesediaan secara tertulis untuk menyumbangkan tenaga, pikirandan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggotaDewan Pengurus LPJK serta membuat pernyataan tertulis di atasmeterai tentang kesediaan untuk memenuhi dan mengikat diri padaAnggaran Dasar dan Rumah tangga lembaga serta kode etikDewan Pengurus Lembaga.

Mendahului pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, dilakukanpembekalan bagi seluruh peserta. Pembekalan disampaikan olehpara pembina dengan harapan agar para calon lebih memiliki

wawasan dan memahami tugas dan fungsinya sebagai anggotadewan LPJK, keinginan dan harapan terhadap masa depan jasakonstruksi serta yang paling penting adalah menghayati Undang-undang Jasa Konstruksi.

Metodologi pengujian dilakukan dengan test tertulis secara klasikal,kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal dan diakhiridengan wawancara secara individual.

Aspek-aspek yang ingin diukur adalah mencakup potensi perilakuseperti: perilaku dalam berpikir, perilaku dalam kelompok kerjaserta perilaku dalam bekerja. Selain hal tersebut, juga pemahamanatas peraturan perundang-undangan, usaha jasa konstruksi danpengembangan jasa konstruksi baik nasional maupuninternasional.

Penilaian disampaikan dalam wujud psikogram masing-masingpeserta, profil kompetensi dan rekapitulasi hasil seluruh pesertaberupa urutan peringkat.

Dari upaya yang telah dilakukan tersebut, mudah-mudahan kitaakan memperoleh anggota Dewan Lembaga yang benar-benardapat memenuhi harapan serta dambaan seluruh masyarakatjasa konstruksi. Waktu akan membuktikan hal tersebut.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTANBAGI CALON ANGGOTA DEWAN

LPJKN

Penulis adalah Widyaiswara Madya Dep. PU

Oleh : Eddy Sunyoto *)

14 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Opini

Page 15: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

Konstruksi IndonesiaBersiap Hadapi

Tantangan Global

TANTANGAN jasa konstruksi Indonesia dimasa mendatang semakin bertambah.Melalui WTO dimana Indonesia ikut sertadi dalamnya, tahun 2010 mendatang pasarjasa konstruksi Indonesia harus bersiapmenghadapi serbuan pelaku jasa

konstruksi asing. Sedangkan tahun 2008yang tak lama lagi datang, pekerjaankonstruksi domestik untuk pembangunaninfrastruktur akan mengalami booming.Kesiapan masyarakat jasa konstruksiIndonesia menghadapi tantangan-tantangan tersebut sangat diharapkan,demikian disampaikan Kepala BPKSDMIwan Nursyirwan saat membuka WorkshopFasilitasi dan Pengembangan LPJK Kamis(21/06) di Jakarta.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) sebagai wadah masyarakat jasakonstruksi di Indonesia sangat diharapkanmampu menjadi fasilitator sekaliguspendorong bagi pelaku jasa konstruksimenghadapi tantangan baik di dalammaupun di luar negeri. Untuk itu pekerjaanrumah LPJK menjelang Munassus perlusegera diselesaikan. Pekerjaan rumah ituantara lain mempersiapkan strategik planLPJK ke depan, penyediaan data pelakujasa konstruksi Indonesia termasuk potensidan kekuatan yang dimiliki, membangunkompetensi melalui pembinaan pelaku jasakonstruksi, membentuk jaringan denganinvestor dan instansi terkait lainnya,membuka pasar di luar negeri,permasalahan kualifikasi usaha sertamemperbaiki kegiatan sertifikasi BadanUsaha yang selama ini telah dilakukan.

Beberapa waktu lalu, menurut IwanNursyirwan, Menteri Pekerjaan Umummenerima tawaran dari utusan Al-Jazairagar kontraktor-kontraktor Indonesiaberkiprah disana. Tentunya tawaran inisayang untuk dilewatkan dan sangat

membanggakan sebab menunjukkankemampuan Indonesia mulaidiperhitungkan di dunia Internasional.Namun untuk menyambut tawarantersebut, dikatakan oleh Iwan Nursyirwansangat perlu untuk memperhitungkanseberapa besar potensi yang dimilikipelaku jasa konstruksi di dalam negeri.Jangan sampai tahun 2008 mendatangpembangunan infrastruktur Indonesiatertunda karena kekurangan tenaga kerjadan sumber daya.

Kerjasama dengan sektor lain diluar jasakonstruksi sangat perlu dibangun untukmempersiapkan Indonesia menghadapiliberalisasi perdagangan. Disampaikanoleh Iwan Nursyirwan apabila nantiglobalisasi sudah benar-benardilaksanakan dan pasar domestik sudahterbuka untuk pengusaha asing masuk,sektor konstruksi akan sangatmembutuhkan dukungan sektor lain untukmelakukan negosiasi dan kerjasamadengan pihak asing, demikian jugasebaliknya. LPJK ke depan diharapkanmampu membaca situasi seperti ini,misalnya dengan mempersiapkan standarSNI untuk kontraktor luar. Diharapkan,LPJK mendatang harus lebih baik dan lebihkompeten, serta menjadi partnerpemerintah untuk membangun bangsa. (tw/nn)

Komitmen MoUIndonesia-India,

Dep. PU LaksanakanKembali PelatihanTukang Konstruksi

MELALUI penandatanganan MoU antaraMenteri Pekerjaan Umum dan Menteri LuarNegeri Republik India tentang bantuanVocational Training Centre for ConstructionServices (VTCCS) untuk Nangroe AcehDarussalam (NAD) yang dilakukanbeberapa hari yang lalu, kerjasama antaraIndia dan Indonesia di bidangpengembangan sumber daya manusiasemakin meningkat. Indonesia sendiriberkomitmen dengan adanya kerjasamaini, salah satu buktinya adalah kembalidilaksanakan Pelatihan Tukang KonstruksiTingkat Pemula Angkatan ke VII Rabu (20/06) di Jakarta. Pelatihan ini terselenggaramelalui bantuan VTCCS yang pertama dariPemerintah India sejak tahun 2005 lalu

untuk Balai Pelatihan Konstruksi JakartaPusat Pembinaan Kompetensi danPelatihan Konstruksi (PusbinKPK)BPKSDM Dep. PU.

Kepala BPKSDM yang diwakili KepalaPusbinKPK Djoko Subarkah dalamsambutannya mengatakan sangat optimispelatihan yang akan dilaksanakan maupunyang telah dilaksanakan mampumenghasilkan tenaga-tenaga terampilbidang konstruksi siap pakai dan memilikikompetensi. Terbukti melalui pelatihan yangdilaksanakan di Jakarta telah dihasilkantenaga terampil konstruksi sejumlah 196orang dan kini telah bekerja baik di dalammaupun di luar negeri antara lain diTaiwan, Malaysia, Hongkong, danbeberapa negara Timur Tengah. Selainpelatihan, dilaksanakan pula sertifikasitenaga terampil konstruksi yang hinggasaat ini telah mencapai 500 orang.Sertifikasi menjadi suatu hal yang mutlakdimiliki tenaga kerja yang hendak berkiprah

terutama ke luar negeri, sebagaimanadisyaratkan oleh negara-negara maju.                                     Deputy Chief Of Mission Kedutaan BesarIndia untuk Indonesia, Tiru Murthi padakesempatan tersebut berharap bantuanperalatan pelatihan konstruksi yang telahdiberikan mampu mendorong pemuda-pemuda Indonesia memiliki kemampuanyang dapat diimplementasikan langsung dimasyarakat. Dengan demikian pemerintahIndia telah turut serta membangunperekonomian Indonesia yang sempatterpuruk beberapa waktu yang lalu.Khusus untuk pusat kejuruan yang akansegera dibangun dan dioperasikan dalamwaktu dekat ini di NAD, Tiru Murthiberharap masyarakat Aceh dapat segeramenikmati adanya manfaat dari pelatihantenaga-tenaga potensial di NAD sekaligusmembangun infrastruktur yang sempatporak-poranda akibat bencana tsunamibeberapa waktu yang lalu.

Sebagai partner Dep. PU dan PemerintahIndia, Karang Taruna Nasional selama ini

bulletin bpksdm/Edisi III - 2007 15

Lensa

Page 16: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

telah berhasil menjadi penyedia tenaga-tenaga siap latih pada pelatihan tukangkonstruksi. Dody Susanto, Ketua KarangTaruna Nasional berpesan kepadapemuda-pemuda yang telah diberikanpembekalan untuk menyebarluaskanketerampilan yang dimiliki di daerahmasing-masing sekaligus mandirimenciptakan sendiri lapangan pekerjaanyang berguna tak hanya untuk diri sendiribahkan juga untuk lingkungannya.Pemuda-pemuda harapan bangsa lahyang diharapkan menjadi pionirpengurangan angka pengangguran diIndonesia. 

Karang Taruna Nasional juga siapbekerjasama kembali untuk penyediaantenaga-tenaga siap latih di NAD sesuaiMoU antara Pemerintah Indonesia danIndia. Di kancah Internasional, konstruksiIndonesia harus mampu bersaing. Skill dankompetensi harus dimiliki untukmemenangkan persaingan tersebut.Lomba Tukang Konstruksi tingkat ASEANyang dalam waktu dekat akan dilaksanakanmenjadi ajang uji diri seberapa siapkahKonstruksi Indonesia menghadapinya,sebelum akhirnya AFTA dilaksanakandimana pelaku jasa konstruksi Indonesiamau tidak mau harus siap berhadapanlangsung dengan pelaku jasa konstruksiasing di kandang sendiri. (tw/nn)

Kontribusi KonstruksiIndonesia Untuk

Palestina

SEBAGAI negara yang anti penjajahan,Indonesia memantapkan diri untukmendukung perjuangan Palestina agarmerdeka dan berdaulat. Hal ini secara jelasdisampaikan oleh Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono dalam pidatokenegaraan tanggal 16 Agustus 2006.Dukungan tersebut tidak berdasarkanpada sentimen keagamaan melainkansesuai amanat konstitusional sebagaimanatercantum dalam pembukaan UUD 1945alinea keempat. Oleh karena itu kebijakanRI terhadap pembentukan pemerintahannasional Palestina pada tanggal 20 Maret2007 pemberian dukungan politik,pemberian bantuan tunai darurat,penyediaan beasiswa dalam rangkaprogram kerjasama teknik antar negaraberkembang (KTNB), pengiriman tenaga

ahli, penerimaan SDM Palestina untukmagang di berbagai sektor industri.

Utusan Khusus Presiden RI untuk TimurTengah, Alwi Shihab dalam Forum TemuNasional Kelompok Ahli Timur Tengahbertajuk ‘Merajut Ukhuwah MembangunKapasitas Palestina’ Kamis (07/06) diJogjakarta mengatakan bahwa perjuanganPalestina perlu mendapat perhatian khusus

dari masyarakat dunia. Solusi yangditawarkan untuk membantu Palestinabukan hanya sekadar kata tanpa tindakannyata maupun dalam bentuk kekerasan fisikyang berujung pada bertambahnya korbanjiwa, namun lebih dari itu hendaknyaberupa solusi positif untuk membangunPalestina dalam perdamaian. Untuk itu AlwiShihab sangat mendukung rencanadilaksanakannya Konferensi Asia-Afrikauntuk pembangunan Palestina sebagaiupaya konkrit dalam mengimplementasikanRencana Aksi Kemitraan Strategi BaruAsia-Afrika yang akan dilaksanakan dalamwaktu dekat ini.

Departemen Pekerjaan Umum sebagaipenanggungjawab pembangunanKonstruksi di Indonesia tak ketinggalan turutmemberikan rencana nyata sebagaisumbangsih untuk pembangunaninfrastruktur di Palestina. Kepala BPKSDMDep. PU yang diwakili oleh Kepala BagianPerencanaan Sekretariat BPKSDMMochamad Natsir dalam forum tersebutmengatakan bahwa Dep.PU siap untuk mendukung pembangunan Palestinaterutama dalam pembangunan infrastruktur.Dukungan tersebut antara lain dalambentuk kesiapan program-programpelatihan yang dilaksanakan olehBPKSDM antara lain Project Cycle,kerjasama pendidikan melalui beasiswa,serta pelatihan-pelatihan baik keahlianmaupun keterampilan konstruksi.

Khusus untuk keadaan Palestina, menurutMochamad Natsir, pelatihan keterampilantepat  diberikan bagi SDM Palestina yangsedang dalam proses membangun.Pelatihan Keterampilan yang dimaksud

antara lain pelatihan tukang las, tukangbatu, tukang, kayu, tukang besi, operatoralat berat, dan lain sebagainya, yangdiselenggarakan oleh Pusat PembinaanKeterampilan dan Pelatihan Konstruksi(Pusbin KPK) BPKSDM Dep.PU. Pelatihanyang dilaksanakan tersebut telah dilengkapidengan ketersediaan peralatan, tenagapengajar, dan ruangan yang memadai.Dep. PU yakin Palestina mampu untukbangun dan mengejar ketertinggalandengan bangsa lain.

Dikatakan oleh Mochamad Natsir,  negara-negara Timur Tengah memiliki prospekbisnis yang sangat baik. Terbukti denganpromosi dagang bidang konstruksi yangselama ini telah dilakukan Dep. PU selalumendapat sambutan baik. Salah satunyaantara lain promosi dagang sekaligusPameran Potensi Konstruksi Indonesia keUni Emirat Arab (UEA) pada Desembertahun lalu yang ternyata mendapatsambutan hangat. Terbukti dengankeinginan mereka agar pelaku jasakonstruksi Indonesia baik tenaga ahli,terampil, maupun perusahaan yangbergerak di bidang Konstruksi Indonesiauntuk berkiprah di UEA.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, FarizMehdawi dalam kesempatan tersebutmenyatakan sangat gembira terhadapantusiasme dukungan untuk Palestina baikmoral maupun fisik yang selalu diberikanIndonesia. Saat ini Palestina yang baru

mulai merangkak untuk berdiri sangatmembutuhkan segala bentuk bantuandarimanapun dan dalam bentuk apapun.Konflik dalam negeri dan dengan Israelmasih menjadi penghalang bagi Palestinauntuk melakukan perbaikan. Untuk itu,Palestina mengharapkan adanya bantuandari Indonesia dan negara-negara dunialainnya dalam bentuk dukungan politik,moral, akses bisnis, pemasaran produk-produk Palestina, dan lain sebagainya.Diharapkan dengan semua kerjasamayang telah terjalin ini menjadi langkah awalpembangunan dalam perdamaian di bumiPalestina. (tw/nn)

16 bulletin bpksdm/Edisi III - 2007

Page 17: Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Ketiga.pdf · Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.