BUKUPEDOMAN AKADEMIK€¦ · Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Unpad 12 maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. 4. Mendapatkan LoA

BUKUPEDOMAN AKADEMIK Tahun Akademik 2019/2020

Pogram Studi Doktor Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Unpad

i

DAFTAR ISI

A. Umum ........................................................................ 1

B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu

Hukum ........................................................................ 4

C. Seleksi Calon Mahasiswa .......................................... 7

D. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang Berasal dari

Program Fast Track ................................................... 10

E. Surat Penerimaan (Letter of Acceptance-LoA) dari

Calon Ketua Promotor ............................................... 12

G. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan

Cuti Akademik ........................................................... 14

H. Pembelajaran .............................................................. 15

I. Penetapan Ketua Promotor dan Anggota Promotor ... 17

J. Penyusunan Disertasi Ilmu Hukum ........................... 21

K. Pembimbingan ........................................................... 22

L. Seminar Kemajuan Riset (SKR)/collegium .............. 23

M. Seminar Usulan Riset (SUR) ..................................... 24

N. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah ............................ 26

O. Seminar Hasil Riset (SHR) ........................................ 27

P. Penelaahan Naskah Disertasi (PND) ......................... 28


ii

Q. Sidang Promosi Doktor (SPD) ................................... 29

R. Tata Busana pada SPD ............................................... 36

S. Peringatan Akademik ................................................. 37

T. Pemutusan Studi ......................................................... 37

U. Sanksi Akademik ....................................................... 38

V. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik ......................... 39

W. Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah Pendidikan ......... 40

Pedoman Penulisan Usulan RISET Disertasi Program

Doktor Ilmu Hukum ................................................... 42

Pedoman Penulisan NASKAH Disertasi Program Doktor

Ilmu Hukum ............................................................... 49

Best Practices .................................................................... 78


1

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Umum

Pada awal didirikannya, Program Studi Doktor Ilmu

Hukum dikelola oleh Program Pascasarjana Universitas

Padjadjaran. Kemudian pada 2007 melalui SK Dirjen Dikti

No. 146/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan

Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada

Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum

diserahkan pengelolaannya ke Fakultas Hukum. Selanjutnya

melalui SK Rektor No. 1307/H6.1/Kep/HK/2008 tentang

Perubahan Pengelolaan dan Struktur Organisasi Program

Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor

Ilmu Hukum dikelola secara khusus oleh Program Studi

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapaian Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Padjadjaran disesuaikan dan berpedoman

pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi fakultas hukum


2

yang telah disetujui oleh rapat senat fakultas, serta merujuk

pada visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Padjadjaran.

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3) Unpad

diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang

diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS). Sistem SKS ini

merupakan sistem pembelajaran yang mengedepankan

keaktifan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam sistem ini,

metode pembelajaran yang digunakan juga harus yang dapat

memastikan mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam

setiap proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang

dipilih adalah metode student centered learning. Melalui

metode ini, dapat dipastikan bahwa mahasiswa secara aktif

berperan dalam setiap tahap pembelajaran. Metode ini

dikombinasikan dengan model pendidikan by research yang

tidak lagi mengandalkan pada diperolehnya pengetahuan dari

perkuliahan, melainkan melalui riset mahasiswa yang

terintegrasi dengan riset para promotornya. Dengan sistem ini

maka proses pembimbingan berjalan lebih efisien, karena

riset mahasiswa merupakan bagian dari payung penelitian

promotor.

Unpad, mulai Tahun Akademik 2016-2017,

memberlakukan proses Pendidikan Doktor (S-3) dengan


3

mengarusutamakan riset sebagai metode pendidikannya.

Dalam kaitannya dengan topik/tema riset disertasi,

mahasiswa dapat mengikuti/mengambil perkuliahan tertentu

dengan tujuan pengayaan materi/pengetahuan. Mahasiswa

juga diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah, yang

merupakan bagian dari riset disertasinya, di jurnal

internasional bereputasi (terindeks scopus) sebagai syarat

kelulusan, sebelum Sidang Promosi Doktor (SPD) dilakukan.

Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Rektor Universitas

Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas

Padjadjaran. Khususnya diatur dalam Lampiran Pedoman

Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas

Padjadjaran, Bab Pendidikan Doktor, Sub Bab O. Sidang

Promosi Doktor (SPD), Angka 1 huruf b yang menyatakan

persyaratan kelulusan mahasiswa harus mempunyai jurnal

bereputasi internasional minimum setara Scopus Q3. Sebagai

syarat kelulusan, sekurang-kurangnya telah memiliki satu

artikel dengan status accepted dan satu artikel tambahan

dengan status sedang proses peer review apabila ingin

memperoleh yudisium pujian.


4

Di samping itu, selama mengikuti Pendidikan Doktor,

mahasiswa dapat melakukan riset dasar ataupun terapan

dengan pendekatan transdisipliner.

B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu

Hukum

Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum

“Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Berorientasi

Riset dan Berdaya Saing Regional/Internasional pada Tahun

2024”

Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang

ilmu hukum tingkat doktoral, yang mampu memenuhi

tuntutan masyarakat pengguna jasa (stakeholders)

pendidikan tinggi;

2. Menyelenggarakan kerja sama riset terpadu

inter/multi/transdisiplin di tingkat nasional maupun

internasional yang berdaya saing dan relevan dengan

tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat;


5

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan ilmu hukum

tingkat doktoral yang profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan kepercayaan dan citra perguruan tinggi di

masyarakat;

4. Membentuk insan akademik jenjang doktor yang taat dan

sadar hukum dengan menjunjung tinggi keluhuran

budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman

budaya dunia.

Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Hukum

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tingkat

doktoral berbasis riset berdasarkan Pola Ilmiah Pokok

(PIP) Unpad;

2. Tercapainya kerja sama riset terpadu

inter/multi/transdisiplin di tingkat nasional maupun

internasional yang berdaya saing dan relevan dengan

tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat;

3. Tercapainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berbasis riset di bidang hukum yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat;

4. Terkembangkannya kerja sama dengan berbagai pihak

dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum;


6

5. Terselenggaranya pengelolaan pendidikan doktor ilmu

hukum yang profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan kepercayaan dan citra perguruan tinggi di

masyarakat;

6. Terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

teraihnya sumber daya finansial yang mandiri dalam

upaya mewujudkan stabilitas penyelenggaraan

pendidikan ilmu hukum;

7. Dimilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan

profesional dalam penyelenggaraan pendidikan doktor

ilmu hukum;

8. Terbentuknya insan akademik yang taat dan sadar hukum

dengan menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal, dan

budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;

9. Tercapainya lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum

yang berdaya saing regional dan internasional yang tetap

menjunjung budaya lokal.


7

C. Seleksi Calon Mahasiswa

1. Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu

Hukum dilakukan melalui mekanisme SMUP.

2. Seleksi administrasi terdiri dari:

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

yang mendapat persetujuan Kemenristekdikti;

(Bagi Warga Negara Asing terdapat pedoman

akademik program studi doktor tersendiri);

b. Mengisi biodata online dan mengunggah pasfoto

berwarna terbaru ukuran 3×4 cm;

c. Memiliki Ijazah Pendidikan Sarjana Hukum,

dengan IPK serendah-rendahnya 3,00;

d. Memiliki ijazah Pendidikan Magister atau Magister

Terapan, dengan IPK serendah-rendahnya 3,20;

e. Melampirkan hasil Tes Kemampuan Akademik

(TKA) dari lembaga penyelenggara tes yang diakui

Unpad;

f. Melampirkan hasil Tes Kemampuan Bahasa

Inggris (TKBI) berupa IELTS/TOEFL

International dari institusi internasional atau hasil

Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang dikeluarkan


8

oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui

Unpad;

g. Melampirkan Surat Penerimaan (Letter of

Acceptance-LoA) dari calon Ketua Promotor.

3. Seleksi administrasi dan akademik dilakukan dengan

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Calon mahasiswa menyiapkan dokumen

pendaftaran seperti pada butir 2 di atas;

b. Calon mahasiswa mengakses laman untuk

pembuatan Nomor Tagihan Biaya Seleksi, dengan

memasukkan Nama, Jenis Identitas Diri, Nomor

Identitas Diri, memilih Jenjang (Jalur) SMUP;

c. Calon mahasiswa akan memperoleh Nomor

Tagihan Biaya Seleksi SMUP yang selanjutnya

akan dibawa ke bank yang ditunjuk, untuk

melakukan pembayaran dan menukarnya dengan

nomor jurnal dan PIN;

d. Nomor Jurnal dan PIN tersebut akan dipergunakan

untuk seluruh proses seleksi SMUP (pengisian

biodata secara online, pencetakan Kartu Peserta

Ujian, dan registrasi mahasiswa baru apabila

diterima);


9

e. Pada laman pengisian biodata secara online calon

mahasiswa sudah mempersiapkan:

1) Data pribadi lengkap;

2) Data asal pendidikan;

3) Karya tulis ilmiah;

4) LoA dari calon Ketua Promotor;

5) Pilihan Pendidikan Doktor;

6) Pasfoto berwarna 3×4 dengan ukuran

maksimum 100 KB dan format JPG. Pasfoto

menggunakan pakaian formal untuk

kebutuhan akademik.

f. Pengisian biodata hanya diizinkan satu kali, dan

tidak diberikan fasilitas untuk melakukan

perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data

yang sudah diisikan secara online;

g. Calon mahasiswa diharuskan mencetak biodata dan

pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran

A4, diserahkan kepada panitia SMUP untuk

diverifikasi.

4. Fakultas/Sekolah Pascasarjana mempersiapkan seleksi

wawancara berkoordinasi dengan Panitia SMUP.


10

Dokumen yang diperlukan untuk proses seleksi

akademik adalah sebagai berikut:

a. Sertifikat TKA;

b. Sertifikat TKBI;

c. LoA dari calon Ketua Promotor;

d. Dokumen pelamar;

e. Album bukti hadir.

5. Keputusan diterimanya calon mahasiswa diusulkan oleh

Dekan Fakultas Hukum dan ditetapkan oleh Rektor

Unpad.

6. Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Wakil

Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama

Rektor Unpad.

D. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang Berasal dari

Program Fast Track

Mahasiswa Pendidikan Magister atau Magister Terapan dari

Program Fast Track, yang memenuhi ketentuan Peraturan

Rektor No. 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program

Fast Track pada Jenjang Pendidikan Magister atau Magister

Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor


11

Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran, memenuhi

persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Sedang menyusun tugas akhir (tesis atau artikel ilmiah

pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal

internasional bereputasi) dan telah menyelesaikan

seluruh mata kuliah Pendidikan Magister atau Magister

Terapan dengan IPK minimum 3,51.

2. Mempunyai nilai International TOEFL (Paper-Based

Test) paling sedikit 550, atau International TOEFL

(Internet-Based Test) paling sedikit 60, atau International

English Language Testing System (IELTS) Academic

paling sedikit 6,0 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris

(TKBI) paling sedikit 550 yang diselenggarakan oleh

lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad, yang

dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih

berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal

dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui.

3. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

paling sedikit 500 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil

tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara

tes yang diakui Unpad, yang masih berlaku yakni


12

maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya

sertifikat.

4. Mendapatkan LoA dari calon Ketua Promotor. 5. Seleksi

administrasi dan wawancara calon mahasiswa

Pendidikan Doktor yang berasal dari mahasiswa

Pendidikan Magister melalui Program Fast Track

dilakukan dengan mekanisme SMUP.

E. Surat Penerimaan (Letter of Acceptance-LoA) dari

Calon Ketua Promotor

1. Untuk mendapatkan Surat Penerimaan (LoA) dari calon

Ketua Promotor, calon mahasiswa terlebih dahulu

mengakses Direktori Kepakaran Unpad (Profesor atau

Doktor Lektor Kepala) dengan alamat

www.kepakaran.unpad.ac.id untuk mencari calon Ketua

Promotor sesuai dengan topik riset yang dikehendaki.

2. Calon mahasiswa berkomunikasi dengan dosen Fakultas

Hukum Unpad, yang namanya tercantum sebagai

pengampu/pengajar pada Prodi/Fakultas/Sekolah

Pascasarjana yang dipilih, dalam situs tersebut dan/atau

Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad,


13

serta memohon kesediaan dosen yang bersangkutan

untuk menjadi calon Ketua Promotor.

3. Calon mahasiswa menyerahkan ringkasan karya tulis

ilmiah kepada calon Ketua Promotor tersebut.

4. LoA dari Ketua Promotor berdasarkan hasil wawancara

akademik dan non-akademik.

5. Dosen yang dihubungi, bila menyetujui, membuat LoA

sebagai calon Ketua Promotor untuk calon mahasiswa

yang bersangkutan melalui online, yang ditujukan ke

Sekretariat SMUP.

F. Beasiswa

1. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu Hukum

yang sudah diterima dan mengajukan beasiswa, harus

menghubungi lembaga penyelenggara beasiswa dengan

membawa Surat Keterangan Diterima di Unpad. Semua

prosedur harus sesuai dengan lembaga penyelenggara

beasiswa.

2. Calon mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dapat

mengajukan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam

Negeri (BUDI-DN), Beasiswa Unggulan (BU), dan


14

beasiswa lainnya melalui Direktorat Pendidikan dan

Kemahasiswaan Unpad.

3. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu Hukum

utusan instansi yang bekerjasama dengan Unpad harus

melalui prosedur sesuai dengan MoU dan/atau PKS yang

telah disepakati bersama.

G. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan

Cuti Akademik

1. Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan

melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap

semester.

2. Pada setiap awal semester mahasiswa wajib mengisi

KRS yang disetujui oleh Ketua Promotor.

3. Mahasiswa tidak akan mendapat pelayanan akademik

selama tidak melaksanakan registrasi/herregistrasi dan

tidak mengisi KRS pada semester berjalan.

4. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas

seizin Rektor Unpad berdasarkan usulan Dekan Fakultas

Hukum. Cuti akademik tidak tidak diperkenankan untuk

diajukan dalam dua semester berturut-turut. Pengambilan


15

waktu cuti tidak diperhitungkan dalam waktu tempuh

studi.

5. Bagi penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil

cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari dokter ahli.

6. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada 2

(dua) semester awal dan 2 (dua) semester akhir.

7. Mahasiswa yang herregistrasi pada semester VII (tujuh)

dan seterusnya dikenakan tambahan biaya sebesar 10%

(sepuluh persen) dan selanjutnya dinaikan secara

progresif 5% (lima persen) per semester dari biaya pada

semester sebelumnya sampai batas waktu studi berakhir.

H. Pembelajaran

1. Beban Studi dan Lama Pendidikan. Beban studi

kumulatif Pendidikan Doktor paling sedikit 42 SKS,

terdiri dari:

a. Kuliah Tanpa Beban SKS

Program Studi Doktor Ilmu Hukum dapat

menyelenggarakan kuliah tanpa beban SKS di

semester pertama, yang terdiri dari:

i. Filsafat Hukum;


16

ii. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum;

iii. Politik Hukum; dan

iv. Bidang Ilmu, dari Ketua Promotor.

b. Seminar Kemajuan Riset (SKR)/collegium, 0 SKS;

c. Seminar Usulan Riset (SUR) 2 SKS yang

dilaksanakan selambat-lambatnya pada semester

ketiga. Apabila setelah semester ketiga tidak

dilakukan SUR maka mahasiswa harus

mengundurkan diri;

d. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional

Bereputasi (setara Scopus Q3) 15 SKS;

e. Disertasi 25 SKS (yang terdiri atas Seminar Hasil

Riset (SHR) 10 SKS, Penelaahan Naskah Disertasi

(PND) 10 SKS, dan Sidang Promosi Doktor (SPD) 5

SKS).

Waktu studi Pendidikan Doktor dalam pelaksanaannya

dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun (10 semester)

tanpa perpanjangan masa studi.

2. Kegiatan Pembelajaran

a. Mahasiswa tidak diwajibkan mengambil sejumlah

SKS untuk mata kuliah tertentu, namun dapat

mengambil berbagai mata kuliah tertentu yang


17

dianggap perlu pada Prodi di Fakultas Hukum Unpad

atau di luar Fakultas Hukum Unpad (sit in), dengan

tujuan pengayaan pengetahuan yang relevan dengan

rencana riset disertasi;

b. Pengambilan mata kuliah sebagaimana disebutkan

dalam butir a, dilakukan berdasarkan rekomendasi

atau persetujuan Ketua Promotor;

c. Pengurusan administrasi terkait pengambilan mata

kuliah di luar Unpad merupakan tanggung jawab

mahasiswa yang bersangkutan.

I. Penetapan Ketua Promotor dan Anggota Promotor

1. Selama proses pembuatan disertasi setiap mahasiswa

diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor.

Ketua Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Dosen tetap Fakultas Hukum Unpad;

b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;

c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya

Lektor Kepala;


18

d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun

serumpun dengan Prodi Doktor atau bidang ilmu

yang ditempuh mahasiswa;

e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi

dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

f. Telah mempunyai hibah/roadmap/payung riset.

Anggota Promotor, Tim Penguji, dan Tim Oponen Ahli harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik

Doktor dengan jabatan akademik serendah-

rendahnya Lektor dipilih berdasarkan

spesialisasi/kepakaran ilmunya;

b. Dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi

paling sedikit setara Unpad dengan jabatan

akademik Profesor/Lektor Kepala dengan kualifikasi

akademik Doktor yang dipilih berdasarkan

spesialisasi/kepakaran ilmunya;

c. Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan

kualifikasi akademik Doktor yang dipilih

berdasarkan bidang ilmunya; atau


19

d. Ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan

pengakuan spesialisasi/kepakarannya berkualifikasi

setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

2. Penentuan Ketua dan Anggota Promotor

a. Ketua Prodi merekomendasikan calon Ketua

Promotor dengan mempertimbangkan:

i. Kesesuaian pemberian LoA;

ii. Bidang keilmuan;

iii. Roadmap penelitian; dan

iv. Beban kerja.

b. Ketua Prodi merekomendasikan calon Anggota

Promotor dengan mempertimbangkan:

i. Bidang keilmuan;

ii. Roadmap penelitian; dan

iii. Beban kerja.

c. Rekomendasi disampaikan kepada dekan untuk

dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor yang

ditandatangani Dekan Fakultas Hukum atas nama

Rektor kepada dosen yang menjadi Ketua Promotor

dan para Anggota Promotor. Surat Keputusan

ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah calon


20

mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima

dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai

mahasiswa baru Pendidikan Doktor Unpad;

d. Tim Promotor berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari

seorang Ketua Promotor dan 2 (dua) Anggota

Promotor;

e. Ketua Promotor bertanggungjawab serta melakukan

koordinasi dengan Anggota Promotor dalam proses

pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;

f. Anggota Promotor bertugas membantu Ketua

Promotor, dan bertanggungjawab atas proses

pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;

g. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap

(misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di

luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau

mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

i. jika terjadi sebelum SUR, dilakukan

penggantian;

ii. jika terjadi sesudah SUR, tidak dilakukan

penggantian, kecuali jika kedua-duanya

berhalangan tetap;


21

iii. jika terjadi sesudah SUR, Ketua Promotor

berhalangan tetap, maka Anggota Promotor

menggantikannya, tanpa perlu penambahan

Anggota Promotor;

iv. penggantian seorang Anggota Promotor

diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis

dari Anggota Promotor lama (kecuali meninggal

dunia); dan

v. setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan

tertulis dari Tim Promotor (Ketua dan Anggota

Promotor) lama maka Ketua Prodi Doktor Ilmu

Hukum berhak mengajukan penggantian Tim

Promotor.

J. Penyusunan Disertasi Ilmu Hukum

1. Disertasi Ilmu Hukum adalah karya ilmiah akhir

mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, dibuat

berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan

kaidah keilmuan;

2. Disertasi harus mempunyai nilai manfaat untuk

pengembangan ilmu hukum, baik teori/konsep maupun

aplikasi;


22

3. Orisinalitas disertasi harus dinyatakan dalam surat

bermaterai dan disertai surat validasi keaslian disertasi

yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan menggunakan

perangkat lunak anti plagiarisme;

4. Bobot disertasi ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima)

SKS;

5. Struktur dan gaya penulisan disertasi, seperti outline,

penulisan sitasi, catatan (footnote atau running note),

daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan disertasi

yang berlaku.

K. Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Promotor sejak

ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum pada

semester I (pertama) hingga penyelesaian disertasi;

2. Proses pembimbingan wajib tercatat dalam buku

kemajuan studi (log book) sebagai suatu bukti proses

pembelajaran, dan Prodi Doktor Ilmu Hukum melakukan

monitoring dan evaluasi sebagai landasan untuk

melakukan review kinerja dari mahasiswa dan Tim

Promotor;


23

3. Ketua Promotor wajib memberikan laporan

perkembangan kemajuan studi mahasiswa di setiap akhir

semester kepada Dekan Fakultas Hukum dengan

diketahui oleh Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum;

4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR), Seminar Hasil

Riset (SHR), Penelaahan Naskah Disertasi (PND), dan

Sidang Promosi Doktor (SPD) dapat dilaksanakan

setelah proses pembimbingan dan selalu diawali dengan

proses administrasi;

5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan SPD

dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum

pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pendaftaran SHR dan

PND dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum

pelaksanaan kegiatan.

L. Seminar Kemajuan Riset (SKR)/collegium

Seminar Kemajuan Riset dapat dilaksanakan atas usulan

Ketua Promotor paling banyak tiga kali

1. Seminar Kemajuan Riset I, dapat dilakukan sebelum

Seminar Usulan Riset;


24

2. Seminar Kemajuan Riset II dapat dilakukan sebelum

Seminar Hasil Riset; dan

3. Apabila masih dipandang perlu oleh Tim Promotor,

Seminar Kemajuan Riset III dapat dilakukan setelah

Penelaahan Naskah Disertasi.

M. Seminar Usulan Riset (SUR)

1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka

penyusunan disertasi.

2. SUR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat

dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.

3. SUR dilaksanakan paling lambat akhir semester III

(tiga).

4. Mahasiswa yang tidak atau belum melaksanakan SUR

sampai dengan akhir semester III (tiga) dinyatakan

mengundurkan diri.

5. Setelah mendapat Surat Keputusan Promotor, mahasiswa

berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Promotor (Ketua dan

Anggota Promotor) untuk merevisi naskah Usulan Riset

(UR), dan kemudian mahasiswa atas seizin Ketua

Promotor melakukan pendaftaran untuk SUR.

6. Penilaian SUR


25

a. SUR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan

memberikan saran untuk perbaikan Usulan Riset

(UR);

b. SUR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua

Promotor dan dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga)

orang oponen ahli yang salah seorangnya merupakan

external examiner (dosen luar Fakultas Hukum

Unpad) sebagai Tim Pembahas;

c. Pada akhir SUR, Tim Promotor dan Tim Pembahas

memberikan skor penilaian kelayakan SUR dengan

rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf

Mutu (HM):

NILAI AKHIR HURUF MUTU ANGKA MUTU

80 ≤ NA ≤ 100 A 4

68 ≤ NA < 80 B 3

d. Bila skor yang diperoleh di bawah 68, mahasiswa

yang bersangkutan harus mengulang SUR.

e. Mahasiswa hanya diberi kesempatan mengulang SUR

sebanyak 1 (satu) kali.


26

N. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Mahasiswa yang telah lulus SUR, selanjutnya melakukan

perbaikan UR untuk memperoleh persetujuan Tim

Promotor untuk melakukan riset.

2. Selama proses riset, mahasiswa menulis sebanyak 1

(satu) artikel ilmiah dengan topik-topik yang sesuai

dengan riset disertasi, yang merupakan bagian dari

disertasi untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional

bereputasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

Kemenristekdikti.

3. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal

ilmiah internasional bereputasi dengan persetujuan para

Promotor yang akan bertindak sebagai co-authors,

dengan mencantumkan institusi Fakultas Hukum Unpad.

4. Bobot publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional

bereputasi ditetapkan sebesar 15 (lima belas) SKS,

dengan skor penilaian Huruf Mutu (HM) sebagai berikut:

INDEKS JURNAL HURUF MUTU ANGKA MUTU

Q1 ATAU Q2 atau setara A 4

Q3 atau setara B 3


27

O. Seminar Hasil Riset (SHR)

1. SHR merupakan seminar yang dilaksanakan setelah

mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan

disertasi.

2. SHR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat

dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.

3. Mahasiswa berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Promotor

(Ketua dan Anggota Promotor) untuk menulis laporan

hasil riset, dan kemudian mahasiswa atas seizin Ketua

Promotor menempuh SHR.

4. Penilaian SHR

a. SHR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan

memberikan saran untuk perbaikan hasil riset;

b. SHR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua

Promotor dan dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga)

orang oponen ahli yang salah seorangnya merupakan

external examiner (dosen luar Fakultas Hukum

Unpad) sebagai Tim Pembahas;

c. Pada akhir SHR, Tim Promotor dan Tim Pembahas

memberikan skor penilaian kelayakan SHR dengan

rentang 0-100;


28

d. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap

Penelaahan Naskah Disertasi (PND) apabila

mendapat rata-rata skor akhir paling sedikit 68;

e. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi

berdasarkan masukan dari Tim Pembahas. Perbaikan

naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui

serta diberi skor akhir oleh Tim Promotor;

f. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor,

mahasiswa berhak mengikuti PND.

P. Penelaahan Naskah Disertasi (PND)

1. Mahasiswa berhak menempuh tahap Penelaahan Naskah

Disertasi apabila telah menyerahkan surat keterangan

bukti bahwa artikel telah diterima untuk diterbitkan

(letter of acceptance) pada jurnal internasional

bereputasi setara Scopus Q3.

2. Naskah disertasi yang telah selesai dan disetujui oleh

Tim Promotor diajukan oleh mahasiswa untuk ditelaah

lebih lanjut oleh Tim Penelaah untuk menelaah

kelayakan disertasi paling lama selama 1 (satu) bulan.

3. Tim Penelaah memberikan skor penilaian kelayakan

naskah disertasi dengan rentang 0-100.


29

4. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang

Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor

akhir paling sedikit 68.

5. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan

masukan dari Tim Penelaah. Perbaikan naskah disertasi

didiskusikan dengan dan disetujui serta diberi skor akhir

oleh Tim Promotor.

6. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor,

mahasiswa berhak mengikuti SPD.

Q. Sidang Promosi Doktor (SPD)

1. Persyaratan SPD Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum

dapat menempuh SPD apabila telah memenuhi

persyaratan berikut:

a. Telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus

dengan nilai sekurang-kurangnya 68;

b. Menyerahkan surat keterangan bukti bahwa 1 (satu)

naskah artikel telah diterima untuk diterbitkan (letter

of acceptance) dan apabila menghendaki yudisium

dengan pujian (cum laude) maka harus menyerahkan

bukti satu naskah artikel yang sedang melalui proses


30

peer review dari penerbit jurnal internasional

bereputasi;

c. Memperbaiki naskah disertasi berdasarkan telaahan

yang dilakukan Tim Penelaah. Perbaikan naskah

disertasi didiskusikan dengan dan disetujui oleh Tim

Promotor;

d. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor,

mahasiswa berhak mengikuti SPD.

2. Pelaksanaan SPD

a. SPD dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui

masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan

mahasiswa mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum.

SPD dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat,

mahasiswa, sivitas akademika dan anggota

masyarakat lain yang diundang secara khusus;

b. Panitia SPD ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan

Fakultas Hukum atas nama Rektor, terdiri dari:

i. Ketua dan Sekretaris Sidang;

ii. 3 (tiga) orang Promotor;

iii. 3 (tiga) orang Oponen Ahli, yang salah

seorang merupakan external examiner;


31

iv. 1 (satu) orang Representasi Guru Besar Unpad

yang masih aktif.

c. Pemimpin SPD adalah:

i. Ketua Sidang adalah Dekan Fakultas Hukum,

atau Wakil Dekan Fakultas Hukum, atas nama

Rektor Unpad;

ii. Sekretaris Sidang adalah Wakil Dekan

Fakultas Hukum atau Ketua Prodi Doktor Ilmu

Hukum.

d. Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji (Tim

Promotor, Tim Oponen Ahli, dan Representasi

Profesor Unpad):

i. Pemimpin sidang bertugas memandu seluruh

acara sidang;

ii. Tim Promotor selain bertugas mengantarkan

mahasiswa mempertanggungjawabkan

disertasinya di hadapan Tim Penguji juga

memberikan penilaian tentang performa

akademik mahasiswa;

iii. Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan

Representasi Profesor Unpad dalam rumpun

ilmu sejenis dengan bidang riset mahasiswa)


32

bertugas memberikan penilaian secara

komprehensif tentang performa akademik

mahasiswa.

e. Mahasiswa mengikuti SPD pada waktu yang telah

ditetapkan, dan naskah akhir disertasi harus sudah dijilid

tebal (hard cover) berwarna kuning, dan diserahkan pada

Pimpinan SPD, Tim Promotor, Tim Oponen Ahli dan

Representasi Profesor Unpad paling sedikit 2 (dua)

minggu sebelum pelaksanaan SPD;

f. Setelah SPD dan mahasiswa dinyatakan lulus, tidak ada

lagi perbaikan naskah disertasi;

g. SPD berlangsung paling lama 2 (dua) jam;

h. Susunan acara SPD adalah sebagai berikut:

i. Kata pengantar dari Ketua Promotor tentang latar

belakang dan kelayakan disertasi mahasiswa untuk

dipertahankan di depan SPD;

ii. Penyampaian ringkasan disertasi oleh

promovendus/promovenda;

iii. Tim Promotor menyampaikan bentuk

pertanggungjawaban ilmiah sehubungan dengan

substansi riset sesuai dengan alokasi waktu yang

disepakati Panitia SPD;


33

i. Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan Representasi

Guru Besar Unpad) menyampaikan pertanyaan dan

sanggahan yang tidak bersifat polemik atau berupa

arahan yang bersifat bimbingan terhadap

promovendus/promovenda sesuai dengan alokasi

waktu yang disepakati Panitia SPD;

ii. Pemimpin sidang memberi kesempatan kepada

peserta yang menghadiri SPD untuk mengajukan

pertanyaan kepada promovendus/promovenda

sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia;

iv. Setelah persidangan selesai, dilaksanakan Rapat

Panitia SPD untuk menilai kelayakan

promovendus/promovenda menjadi Doktor dan

pengumuman hasil ujian SPD;

v. Setelah pengumuman hasil ujian SPD, Tim

Promotor menyampaikan pesan, kesan, dan

harapan kepada Doktor baru;

vi. Penyerahan Sertifikat Tanda Kelulusan SPD, yang

ditandatangani Ketua Sidang dan Ketua Promotor;

vii. Penyampaian ungkapan rasa syukur dari Doktor

baru berkenaan dengan selesainya Pendidikan

Doktor di Fakultas Hukum Unpad;


34

viii. Sidang SPD ditutup.

3. Penilaian SPD

a. Penilaian SPD berdasarkan presentasi, tanya jawab

dan naskah disertasi yang diajukan;

b. Tim Promotor dan Tim Oponen Ahli serta

Representasi Profesor Unpad memberikan nilai

secara keseluruhan terhadap presentasi, tanya

jawab dan naskah disertasi dengan memberikan

skor antara 68-100;

c. Rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor

Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor

Unpad dijumlahkan, kemudian dibagi 2 (dua)

menjadi rata- rata skor akhir SPD;

d. Penilaian disertasi secara keseluruhan dilakukan

dengan menjumlahkan:

i. Skor SHR dikalikan dengan 40% (setara

dengan 10/25 SKS);

ii. Skor PND dikalikan dengan 40% (setara

dengan 10/25 SKS);

iii. Skor SPD dikalikan dengan 20% (setara

dengan 5/25 SKS).


35

e. Konversi NA ke dalam HM dan AM menggunakan

pedoman sebagai berikut:

NILAI AKHIR HURUF MUTU ANGKA MUTU

80 ≤ NA ≤ 100 A 4

68 ≤ NA < 80 B 3

4. Yudisium

a. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK mahasiswa

sebagai berikut: Angka Mutu Yudisium 3,00 - 3,50

Memuaskan 3,51 - 3,75 Sangat Memuaskan 3,76 – 4,00

Pujian (dengan syarat tambahan).

b. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan

tambahan lain yaitu:

i. Masa studi tidak melebihi 8 (delapan) semester;

ii. Telah memiliki paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah

di jurnal internasional bereputasi dengan status

akan diterbitkan (accepted) dan sedang dalam

proses review (peer review);

iii. Tidak mengulang studi di Unpad.

c. Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian”, tetapi

tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan


36

butir b, maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan

“Sangat Memuaskan”.

R. Tata Busana pada SPD

1. Pada waktu SPD, Panitia SPD yang memiliki jabatan:

a. Guru Besar, memakai toga, baret, dan kalung

jabatan sesuai dengan atribut Profesor Unpad;

b. Guru Besar dari luar Unpad, dapat memakai toga

dan baret dan kalung jabatan sesuai dengan atribut

Perguruan Tinggi asal atau bila perlu dapat

menggunakan toga, baret dan kalung jabatan Guru

Besar Unpad;

c. Tim Promotor dan Tim Penguji yang belum

memiliki jabatan Guru Besar, memakai toga dan

baret tanpa memakai kalung jabatan Guru Besar.

2. Pada waktu SPD, mahasiswa pria memakai jas, celana

panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk

mahasiswa perempuan menyesuaikan.


37

S. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa

yang:

1. untuk 1 (satu) semester melalaikan kewajiban

administrasi (tidak melakukan pendaftaran ulang);

2. pada akhir semester III (tiga) belum melaksanakan SUR.

T. Pemutusan Studi

Pemutusan studi (drop out) berarti mahasiswa

dikeluarkan dari Pendidikan Doktor karena hal-hal

sebagai berikut:

1. tidak mengisi KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau

secara terpisah;

2. menghentikan (tidak herregistrasi) studi 2 (dua) semester

berturut-turut dan/atau waktu secara terpisah;

3. belum melakukan SUR pada akhir semester III (tiga)

atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;

4. tidak atau belum memiliki 1 (satu) artikel ilmiah pada

jurnal internasional bereputasi yang diterima (accepted)

pada akhir semester X (sepuluh);


38

5. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama

baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme,

dan/atau melanggar etika keilmuan.

U. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang

melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-

mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau

melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan

asusila.

2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu

(plagiarisme data, plagiarisme bahasan, tidak

menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan

berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah

Pascasarjana.

3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan

yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi

Pertimbangan yang terdiri dari:


39

a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan

dan Kemahasiswaan); dan

b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Doktor

Ilmu Hukum (Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan

Fakultas Hukum, Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum,

dan Ketua Promotor).

5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian

ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara

sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

V. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang telah

dinyatakan lulus untuk mendapat Surat Keterangan

Kelulusan, Transkrip Akademik, dan Ijazah, diwajibkan:

a. Menyerahkan hard copy dan soft copy disertasi;

b. Menyerahkan surat pengantar sudah menyelesaikan

administrasi dari Prodi Doktor.

2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi

kewajiban seperti yang tercantum pada butir 1.


40

3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (satu)

minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu

Unpad.

4. Lulusan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diberikan hak

menggunakan gelar akademik Doktor, disingkat Dr.,

yang ditempatkan di depan nama, sejak dinyatakan lulus

pada Sidang Promosi Doktor (SPD).

W. Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah Pendidikan

Doktor

1. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dan yudisium

“Pujian”: 2 (dua) bukti penerbitan artikel ilmiah dari

jurnal internasional bereputasi setara Scopus minimum

Q3, berupa tulisan yang merupakan bagian dari disertasi,

dapat berupa bukti reprint artikel ilmiah dari jurnal

internasional bereputasi, copy artikel ilmiah dari jurnal

internasional bereputasi berikut URL- nya atau alamat

situs yang bisa diakses secara online, atau surat

penerimaan (letter of acceptance) penerbitan artikel

ilmiah dari jurnal internasional bereputasi yang

bersangkutan beserta naskah artikel ilmiah;


41

2. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan: 1 (satu) bukti

penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional

bereputasi setara Scopus minimum Q3, berupa tulisan

yang merupakan bagian dari disertasi, dapat berupa bukti

reprint artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi,

copy artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi

berikut URL- nya atau alamat situs yang bisa diakses

secara online, atau surat penerimaan (letter of

acceptance) penerbitan artikel ilmiah dari jurnal

internasional bereputasi yang bersangkutan beserta

naskah artikel ilmiah.


42

Pedoman Penulisan Usulan RISET Disertasi Program

Doktor Ilmu Hukum

Sistematika Usulan Riset

1. Judul

1) Judul harus mencerminkan hubungan antara dua

variabel yang menerangkan suatu objek yang akan

diteliti (mencerminkan konsep atau hubungan antara

konsep dan gejala/fenomena yang diteliti);

2) Judul harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan

mutli tafsir dan mencerminkan masalah yang akan

diteliti dan tujuan dari suatu riset.

2. Lembar Pengesahan

Lembar Pengesahan untuk usulan penelitian terdiri atas:

1) Persetujuan Tim Promotor (Lihat Contoh pada Lampiran

2);

2) Persetujuan/Pengesahan Ketua Program Studi S3 (Lihat

Contoh pada

Lampiran 4).


43

3. Daftar Isi

Daftar isi memuat isi atau substansi usulan riset

berikut pencantuman halaman secara akurat.

4. Substansi Usulan Riset

Substansi Usulan Riset terdiri atas:

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Riset

D. Kegunaan Riset

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Riset

G. Sistematika Penulisan

Daftar Pustaka

Ad. A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian deskriptif dan eksploratif

antara lain mengenai:


44

(1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti,

boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari

masalah praktis;

(2) Argumentasi tentang pemilihan topik riset

(menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara

das Sein dan das Sollen (konsep atau teori yang ada);

(3) Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang

dipermasalahkan);

(4) Riset terdahulu yang bersangkutan dengan masalah.

Dalam bagian ini periset harus mengemukakan disertasi

sebelumnya (kalau ada) yang mirip atau ada kaitannya

dengan obyek riset yang sedang dilakukannya, termasuk

perbedaan dengan riset yang tengah dilakukannya. Riset

harus lengkap mengemukakan nama periset

sebelumnya, tahun dan tempat disertasi itu

dipertahankan. (orisinalitas/kebaruan)

Ad. B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merumuskan masalah riset

dengan memperhatikan:


45

1) Pernyatakan dengan jelas, tegas dan konkrit masalah

yang akan diteliti;

2) Pencerminan perbedaan tajam antara “das Sollen” dan

“das Sein”;

3) Masalah yang diteliti relevan dengan waktu;

4) Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis dan

praktis;

5) Berorientasi pada teori (body of knowledge); dan

6) Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang

mengandung masalah.

Ad. C. Tujuan Riset

1) Bagian tujuan riset menegaskan tujuan riset yang terkait

dengan pengembangan keilmuan dan manfaat praktis

dari masalah yang akan diteliti.

2) Tujuan riset merujuk pada hasil yang akan dicapai atau

diperoleh dari maksud riset.


46

Ad. D. Kegunaan Riset

Kegunaan Riset memuat secara spesifik kegunaan yang

hendak dicapai atas:

1) Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan

kegunaan teoretis apa yang dapat dicapai dari masalah

yang diteliti;

2) Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan

kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan

pengetahuan yang dihasilkan riset ini.

Ad. E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari

(beberapa) konsep/teori yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Kerangka pemikiran memuat landasan teori dan

landasan peraturan perundang-undangan. Landasan teori

yang terdiri dari grand theory, middle range theory dan

applied theory merupakan pisau analisis yang akan

digunakan pada bab analisis di samping landasan peraturan

perundang-undangan.


47

Ad. F. Metode Riset

Metode riset menguraikan metode yang akan

dipergunakan dalam riset. Uraian mencakup, tapi tidak

terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

(1) Metode Pendekatan;

(2) Spesifikasi Riset;

(3) Teknik Pengumpulan Data;

(4) Metode Analisis Data;

(5) Lokasi Riset.

Ad. G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat gambaran dan

uraian singkat mengenai (rancangan) muatan materi

setiap bab-bab yang akan dijadikan rancangan

sistematika penulisan disertasi.

Ad. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka dari seluruh kepustakaan yang

digunakan/dirujuk dalam teks. Cara penulisan lihat


48

Teknik Penulisan Tesis dan Disertasi dalam buku pedoman

ini (di bagian akhir).

B. Jumlah Halaman

Tidak ada patokan berapa jumlah halaman untuk

usulan riset disertasi. Berdasarkan praktik dan kebiasaan,

kisaran jumlah halaman suatu usulan riset disertasi adalah

maksimum 15.000 kata (tanpa halaman daftar pustaka).


49

Pedoman Penulisan NASKAH Disertasi Program Doktor

Ilmu Hukum

A. Sistematika Naskah Disertasi

Suatu Naskah Disertasi terdiri atas:

1. Judul

2. Lembar Pengesahan

3. Lembar Pernyataan Keaslian

4. Abstrak

5. Kata Pengantar

6. Daftar Isi

7. Daftar Singkatan, Daftar Tabel, dan/atau Daftar

Gambar

8. Substansi (Bab-bab) Disertasi

Ad. 1. Judul (Lihat BAB V)

(1) Judul untuk naskah disertasi ditulis dalam huruf kapital

dicetak tegak dan dibuat pula judul dalam bahasa Inggris

dalam huruf kapital dicetak miring (satu spasi).


50

(2) Untuk judul dalam bahasa Inggris, disarankan judul

tersebut telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa

(Inggris).

Ad. 2. Lembar Pengesahan

(1) Lembar Pengesahan memuat tanda persetujuan

Promotor (Lihat contoh pada Lampiran 3). dan

persetujuan atau pengesahan KPS S3 (lihat contoh pada

Lampiran 4) yang menyatakan bahwa Disertasi layak

untuk diujikan;

(2) Tidak adanya lembar pengesahan dari Tim Promotor

dan/atau Lembar Persetujuan atau Lembar Pengesahan

dari KPS S3, Dekan atau KPS S3 berwenang untuk

menunda dilangsungkannya ujian naskah disertasi.

Ad. 3. Lembar Pernyataan Keaslian

(1) Lembaran ini berisi pernyataan tentang keaslian naskah

disertasi. Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh

kandidat doktor di atas meterai. (Lihat contoh pada

Lampiran 5);


51

(2) Materai di atas lembar pernyataan keaslian harus asli

pada seluruh (salinan) naskah disertasi (tidak

difotokopi);

(3) Tidak adanya lembar pernyataan keaslian, Dekan atau

KPS S3 berwenang untuk menunda dilangsungkannya

ujian naskah disertasi.

Ad. 4. ABSTRAK (ABSTRACT)

(1) Abstrak Mencerminkan seluruh isi disertasi dengan

mengungkapkan:

i. Alinea 1: memuat intisari uraian tentang

masalah atau latar belakang dan tujuan riset;

ii. Alinea 2: memuat metode riset yang

digunakan;

iii. Alinea 3: memuat hasil pembahasan.

(2) Abstrak dibuat dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa

Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing antara 300

- 500 kata diketik satu spasi;

(3) Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak miring;


52

(4) Abstrak dalam bahasa Inggris disarankan telah

dikonsultasikan dengan ahli bahasa Inggris.

Ad. 5. Kata Pengantar

Bagian ini mengemukakan intisari permasalahan riset,

temuan riset, kesulitan sewaktu melakukan riset dan hal-hal

yang memperlancar pelaksanaan riset serta penulisan

disertasi, termasuk di dalamnya juga menyatakan ungkapan

terima kasih kepada pelbagai pihak atas terlaksananya

penulisan disertasi ini.

Ad. 6. Daftar Isi

Daftar isi memuat isi atau substansi usulan riset berikut

pencantuman halaman secara akurat.

Ad. 7. Daftar Singkatan, Daftar Tabel dan/atau Daftar

Gambar

Memuat singkatan-singkatan dan akronim yang

digunakan dan tercantum dalam naskah disertasi. Apabila

ada, daftar tabel dan daftar gambar harus dicantumkan.


53

Ad. 8. Substansi (Bab-bab) Disertasi

Sistematika naskah terdiri 5 Bab atau 6 Bab. Jumlah

bab ini ditentukan berdasarkan arahan atau supervisi

Tim Promotor.

Dari sistematikanya, naskah disertasi memuat:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II (Kajian Pustaka/Teori)

BAB III (Obyek Riset)

BAB IV (Hasil Pembahasan)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Daftar Pustaka

LAMPIRAN: Riwayat Hidup, dll.

Ad. BAB I. PENDAHULUAN

Bab I PENDAHULUAN memuat Usulan Riset yang telah

dipertahankan dalam Seminar Usulan Riset dan telah

diperbaiki. Usulan riset yang telah diperbaiki menjadi cikal

bakal BAB I untuk naskah disertasi minus atau tanpa sub

bagian Sistematika Penulisan.


54

Ad. BAB II (Kajian Pustaka/Teori)

Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan

padat tentang hasil kajian kepustakaan tentang sumber

hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan

diteliti. Judul BAB ini ditulis sesuai dengan masalah yang

diteliti.

Ad. BAB III (Objek Riset)

Bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau

obyek riset, termasuk sengketa atau kasus yang menjadi

obyek riset. Judul BAB ini ditulis sesuai dengan obyek yang

diteliti.

Ad. BAB IV (Hasil Pembahasan)

Bab ini menganalisis dan menjawab identifikasi

masalah yang dijabarkan dalam Bab I. Dalam menganalisis

dan menjawab identifikasi masalah, teori hukum sebagai

pisau analisis dan metode riset yang digunakan tergambar

dengan jelas. Hasil pembahasan ini pada akhirnya dapat

mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam riset. Pada


55

disertasi yang terdiri dari 6 bab, bab IV berisi hasil studi

banding.

Ad. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Menyatakan pemahaman periset tentang masalah yang

diteliti berkaitan dengan disertasi berupa kesimpulan

dan saran.

2. Kesimpulan menyatakan temuan-temuan riset

berdasarkan hasil riset dan pembahasan.

3. Saran merupakan pernyataan saran teoretis tentang apa

yang perlu dilakukan, antara lain hal-hal yang perlu

diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran

praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu

pengetahuan terkait.

Ad. Daftar Pustaka

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam

teks. Cara penulisan lihat pedoman penulisan Daftar Pustaka

Bidang Ilmu Hukum yang merujuk pada pedoman Penulisan

Disertasi di bawah ini.


56

Ad. LAMPIRAN: Riwayat Hidup, dll

Pelengkap informasi mengenai riset, seperti angket,

kuisoner atau pedoman wawancara dan foto, peta lokasi,

riwayat hidup penulis dan persetujuan komisi etik bagi yang

mensyaratkan.

B. Jumlah Halaman

Tidak ada patokan berapa jumlah halaman untuk

suatu naskah disertasi. Berdasarkan praktik dan kebiasaan,

kisaran jumlah halaman suatu usulan naskah disertasi adalah

maksimum 100.000 kata (tanpa halaman daftar pustaka dan

lampiran).

PEDOMAN PENULISAN

A. Format Penulisan

1. Spasi Penulisan

Ukuran spasi penulisan sebagai berikut:

(1) Penulisan naskah menggunakan ukuran 2 (dua) spasi;

(2) Penulisan kutipan yang jumlah barisnya kurang dari 4

baris menggunakan ukuran 2 (dua) spasi;


57

(3) Penulisan kutipan yang jumlah barisnya lebih dari 4

baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi;

(4) Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu)

spasi;

(5) Penulisan footnote menggunakan ukuran 1 (satu)

spasi.

2. Bentuk dan Ukuran Huruf

(1) Bentuk huruf (font) yang digunakan adalah Times New

Roman atau Arial dengan ukuran font 12.

(2) Judul bab ditulis dalam huruf kapital dan tebal (bold).

(3) Sub bab ditulis secara (Title Case) dengan format

ditebalkan (bold).

(4) Untuk kutipan ditulis dengan font 12.

(5) Footnote menggunakan ukuran font 11 dengan jenis

huruf yang sama yaitu Times New Roman.

(6) Istilah asing termasuk Abstract (bahasa Inggris) ditulis

cetak miring


58

3. Penomoran Bab dan Sub-sub Bab

Penomoran Bab dan sub-sub bab dapat dilakukan

dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

A 1

a 1)

a) (1)

(a) i

i

i ------------------------------------------------------------------------------→

B. Tata Cara Pengutipan : Catatan Kaki (Footnote)

(1) Sistem pengutipan (penulisan rujukan) yang digunakan

adalah sistem Footnote, bukan Running Note (rujukan

diletakkan di dalam tubuh kalimat) atau Endnote

(rujukan diletakkan di bagian akhir tulisan).

(2) Footnote adalah catatan kaki pada halaman yang

bersangkutan untuk menyatakan sumber kutipan,

buah fikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga


59

dapat berupa komentar atau suatu teks yang

dikemukakan .

(3) Nomor Footnote harus diberi jarak dengan garis

margin teks sebelah kiri. Jika footnote lebih dari satu

nbaris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada

margin teks.

(4) Nomor footnote harus berurutan dari Bab 1 hingga

Bab akhir.

C. Cara Pengutipan Catatan Kaki (Footnote)

Penulisan catatan kaki mengacu kepada ketentuan berikut:

1. Sumber Buku

a. Penulisan Tunggal

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar),

judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun

terbitan, halaman yang dikutip (disingkat : hlm).

Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum

dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Binacipta,

(tt atau tanpa tahun), hlm. 5.


60

b. Penulisan Bersama (2 Penulis)

1) Dua Orang Penulis


judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun

terbitan, halaman yang dikutip (disingkat : hlm)

Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu

Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup

Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni,

2000, hlm 17.

2) Lebih dari 2 Penulis

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama diikuti

kata (et.al). (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota

penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip

(disingkat: hlm). Catatan: (et.al) singkatan dari et alii yang

artinya dengan orang lain.

Contoh:


61

Dian Triansjah Djani (et.al), Sekilas WTO (World Trade

Organization), Jakarta: Deplu, 2002, hlm. 22.

c. Suntingan/Editing

1) Satu Orang Penyunting

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar)

(ed), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit,

tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian

Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1983,

hlm. 112.

2) Lebih dari Dua Orang Penyunting

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama saja

yang disebutkan diikuti tanda: (eds), (tanpa gelar), judul

buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman

yang dikutip (disingkat: hlm).


62

Contoh:

Rudi Rizky, (eds), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian

Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis

Komperhensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi &

Praktisi Hukum), In Memorial Prof.Dr. Komar

Kantaatmadja, S.H., LL.M., Jakarta: Perum Percetakan

Negara RI, 2008, hlm. 22.

d. Terjemahan

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis dengan

tambahan kata (eds)(tanpa gelar), judul buku (dalam bahasa

Indonesia cetak miring), Penerjemah, kota penerbit:

penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat:

hlm)

Contoh:

Manfred B. Steger, Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar,

terjemahan Heru Prasetia, Jogjakarta: Lafadl Pustaka,

cet 2, Juni 2006, hlm. 157.


63

e. Bab dalam Buku


“judul tulisan dalam buku” (cetak tegak diberi tanda kutip

pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyunting

(ed), Judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit,

tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm)

Contoh:

Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”,

dalam: Rudi Rizky, (eds), Refleksi Dinamika Hukum:

Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis


Praktisi Hukum) In. Memoriam Prof.Dr. Komar

Kantaatmadja, S.H., LL.M.), Jakarta: Perum Percetakan


2. Jurnal


“judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip

pembuka dan penutup) nama jurnal (cetak miring), nomor


64

volume dan/atau nomor penerbitan, halaman yang dikutip

(disingkat: hlm) (tahun terbit).

Contoh :

Huala Adolf, “Arbitration under the Indonesia Investment

Law”, 11:2 International Arbitration Law Review N31-

N36 (2008).

3. Peraturan Perundang-undangan

Penulisannya sebagai berikut: nama peraturan beserta

nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak).

Contoh:

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Rujukan Elektronik

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar).

“Judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutipan pembuka

dan penutup)’ tahun penerbitan/artikel, alamat situs


65

internet, waktu pengunggahan dengan menggunakan

kurung siku penutup dan pembuka.

Contoh:

J. Boon, “Anthropology of Religion” (tanpa tahun),

http://www.indiana.edu/~wanthro/

religion.htm/[10/01/2010].

Jodee L. Kawasaki, and Matt R. Raveb. 1995. “Computer-

Administered Surveys in Extension”, Journal of

Extension 33(June) 1995, E-Journal

online,

[06/01/2010].

5. Artikel dalam Seminar dll


“judul; artikel” (dalam tanda kutip), nama seminar (cetak

miring), tempat, tahun, halaman yang dikutip (disingkat:

hlm).

http://www.indiana.edu/~wanthro/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20religion.htm/http://www.indiana.edu/~wanthro/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20religion.htm/


66

D. Pemakaian Istilah Ibid, Idem, Op.Cit, Loc.Cit

1) Pemakaian Ibid

Ibid kependekan dari Ibidem yang artinya “pada

tempat yang sama”, dipakai apabila suatu kutipan diambil

sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak

disela oleh sumber atau Footnote lain.

2) Pemakaian Idem

Pemakaian Idem, sama dengan pemakaian Ibid, tetapi

pada halaman yang berbeda dari sumber yang dikutip.

3) Pemakaian Op.cit

Op.cit singkatan dari opera citato artinya “dalam

karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjukan

pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya

lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber

lain. Gunakan kata ‘note’ diikuti nomor footnote pertama

rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang

dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan


67

sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau

sumber tersebut.

4) Pemakaian Loc.cit

Loc.cit singkatan dari loco citato artinya “pada

tempat yang telah disebut”, digunakan untuk

menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan

yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi

belum diselingi oleh sumber lain.

Contoh:


dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (tt

atau tanpa tahun) hlm. 5.

Mochtar Kusumaatmadja, Idem, hlm. 7.





Praktisi Hukum) In. Memoriam Prof. Dr. Komar


68



Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit, hlm. 10.


Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983,

hlm. 112.

Koentjaraningrat (ed), Ibid.

Bagir Manan, Loc.Cit.

E. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka mencantumkan secara lengkap

kepustakaan yang dipergunakan, baik dari bahan hukum

primer (misalnya peraturan perundang-undangan), atau

bahan hukum sekunder (buku teks, hasil penelitian, jurnal

ilmiah, seri penerbitan sain), juga dapat dari bahan buku

tersier (misalnya biografi, indeks kumulatif dan lain-lain).

Sumber yang digunakan disusun secara sistematis

sebagaimana dalam penulisan Footnote. Penulisan daftar

pustaka sebagai berikut:


69

a) Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor

urut;

b) Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar

akademik

c) Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga

(famili) dahulu baru nama kecilnya (dibalik);

d) Untuk penulisan Indonesia yang memiliki atau tidak

memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya

dengan tidak dibalik;

e) Apabila nama depan penulis ditulis dengan singkatan,

maka nama kedua diletakkan di awal dan nama depan

penulis dengan singkatan diletakkan di belakang;

f) Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman

ukuran 12 atau Arial ukuran 12;

g) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri dari

satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai

penulisannya agak menjorok dengan ukuran jaraknya

dalam ukuran alinea atau paragraf;

h) Antara satu referensi dengan referensi lain dipisahkan

satu spasi;


70

i) Skripsi atau Tesis, apabila memungkinkan, tidak

dijadikan sumber acuan dalam disertasi;

j) Surat Kabar, Harian atau Majalah Populer tidak

dijadikan sumber acuan dalam disertasi

Contoh:





Praktisi Hukum) In. Memoriam Prof. Dr. Komar


Negara RI, 2008.

Beerling, R.F., Filsafat Dewasa ini, Jakarta: Balai Pustaka,

1951.

Daud Silalahi, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Sistem

Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1995.

Echols. John M. dan Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia,

an English-Indonesian Dictionary, Cet.XXI, Jakarta:

Gramedia, 1995.


71


Masyarakat, Jakarta:Penerbit PT Gramedia,1983.


dalam Pembangunan Nasional, Bandung:

Binacipta,(tt).

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstruksi Republik

Indonesia, Jakarta:Djambatan, 1958.

Soepomo R, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta:

Djambatan, 1958.

F. Bahan yang Digunakan

1. Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah HVS

putih 80 gram ukuran A4 (21 x 29,7 cm).

2. Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis bukan hard

cover) dari bahan kertas buffalo dengan ketentuan

warna sebagai berikut: kuning tua untuk Usulan Riset;

hijau tua untuk Naskah Disertasi, dan warna kuning

tua untuk disertasi.

3. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas

kertas doorlag warna kuning muda atau hijau muda.


72

G. Pengetikan

1. Pengetikan naskah disertasi dilakukan dengan

komputer, pengaturan lay-out sebagai berikut:

Pias (margin) atas : 4 cm di tepi kertas

Pias (margin) kiri : 4 cm di tepi kertas

Pias (margin) bawah : 3 cm di tepi kertas

Pias (margin) kanan : 3 cm di tepi kertas

2. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman

atau huruf yang setara dengan ukuran sebagai berikut:

Ukuran huruf 12 untuk isi naskah;

Ukuran huruf 10 untuk footnote (catatan kaki);

Ukuran huruf 16 untuk tebal dalam Bahasa Indonesia

serta 14 tebal untuk judul dalam Bahasa Inggris;

Ukuran huruf 12 dan tebal untuk nama penulis pada

judul;

Ukuran huruf 14 dan tebal untuk nama lembaga pada

judul;

Ukuran huruf 10 dan tebal untuk tulisan lain pada

judul.


73

H. Spasi (Jarak antar Baris)

1. Jarak antar baris adalah dua spasi;

2. Jarak antar penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan

tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi;

3. Jarak antara tajuk bab (judul Bab) dengan teks

pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk

sub bab adalah empat spasi;

4. Jarak antara tajuk sub bab (judul bab) dengan baris

pertama teks isi naskah adalah dua spasi;

5. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam

(ke kanan) sejauh lima ketukan;

6. Jarak antara baris akhir teks ini dengan tajuk sub

berikutnya adalah empat spasi;

7. Jarak antaran teks dengan tabel, gambar, grafik atau

diagram adalah tiga spasi;

8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan)

sejauh lima ketukan dari pias (margin) kiri teks isi

naskah, jarak antara alinea adalah dua spasi;

9. Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada

halaman baru.


74

I. Penomoran Halaman

a. Halaman bagian Awal

1) Penomoran pada bagian awal disertasi, mulai dari

halaman judul dalam (halaman sesudah sampul luar)

sama dengan halam Daftar Lampiran, menggunakan

angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dst)

2) Halaman Judul dan Halaman Persetujuan Promotor

tidak diberi nomor urut halaman, tetapi

diperhitungkan sebagai halaman 1 dan halaman 2

(nomor halaman ini tidak diketik)

3) Halaman abstract/Abstrak sampai dengan halaman

lampiran diberi nomor urut halaman dengan angka

Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman

Judul dan halaman Persetujuan Promotor (halaman iii,

iv dst)

4) Nomor halaman diketik pada lias (margin) atas sebelah

kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (margin) atas

(baris pertama teks pada halaman itu), dan angka

terakhir nomor halaman lurus dengan pias (margin)

kanan teks.


75

b. Halaman Bagian Inti

1) Penomoran mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai

dengan BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN)

menggunakan angka Arab (1,2 dst) dan diletakkan

pada pias (margin) atas sebelah kanan dengan jarak

tiga spasi dari pias (margin) atas (baris pertama teks

pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman

lurus dengan pias (margin) kanan teks.

2) Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman

mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB

V (KESIMPULAN DAN SARAN) diketik pada pias

(margin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak

tiga spasi dari pias (margin) bawah teks.

3) Penomoran bukan bab dan bukan sub bab

menggunakan angka Arab dengan tanda kurung,

misalnya 1), 2) dst, dan (1), (2) dst.


76

c. Halaman Bagian Akhir

1) Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari

halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT

HIDUP, mengunakan angka Arab yang diketik pada pias

(margin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi

dari pinggir atas (batas pertama teks pada halaman

itu) lurus dengan pias (margin) kanan teks;

2) Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai

dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan

RIWAYAT HIDUP, diketik dengan pias (margin) bawah

persis di tenga-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias

(margin) bawah teks;

3) Nomor halaman bagian akhir ini merupakan nomor

halaman bagian inti disertasi.

d. Kode Disertasi

Pada sampul luar (kulit luar) disertasi diketikkan kode

J.06 pada sudut kanan atas, berjarak 4 cm dari pinggir atas

sampai luar (kulit luar) maupun pada halaman judul dalam,


77

dengan huruf Times New Roman tebal, ukuran huruf 12

(Lihat contoh format halaman judul pada Lampiran 1).


78

Best Practices

Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh program

pendidikan doktor bergantung kepada komitmen, fokus

serta keseriusan dalam menempuh program pendidikan. Di

samping unsur ini, pemilihan topik riset yang menarik serta

pengalaman atau latar belakang pendidikan ilmu juga

perpengaruh terhadap keberhasilan dan kelancaran studi.

Sebaliknya tidak sedikit mahasiswa yang berhenti di

tengah jalan atau gagal dalam merampungkan studinya.

Kesulitan atau kegagalan dalam studi umumnya disebabkan

karena hal-hal berikut:

1. Terputusnya hubungan komunikasi dan konsultasi

dengan tim promotor;

2. Mahasiswa mengambil program pendidikan lain pada

waktu yang bersamaan;

3. Mahasiswa sebagian besar waktunya tersita oleh

beban atau waktu pekerjaan di kantor;


79

4. Mahasiswa baru benyerahkan draft usulan riset

kepada tim promotor pada saat kurang dari 1 (satu)

tahun sebelum batas akhir studi tanpa proses

bimbingan sebelumnya;

5. Mahasiswa menyerahkan dfart naskah disertasi

kepada tim promotor pada saat kurang dari 1 (satu)

tahun sebelum batas akhir studi tanpa proses

bimbingan sebelumnya;

6. Naskah disertasi mengandalkan satu atau dua sumber

literatur secara berlebihan;

7. Mahasiswa mengganti judul disertasi di tengah

perjalanan;

8. Mahasiswa memilih topik atau bidang riset yang

sebelumnya tidak dikuasai atau dipahaminya.

9. Bidang/obyek riset tidak lagi menarik minat atau

perhatian mahasiswa;

10. Mahasiswa ditugaskan ke daerah/provinsi/negara lain;

11. Mahasiswa kurang memahami di dalam menggunakan

Word-Processor (computer);


80

12. Word-processor (computer) mengalami kerusakan atau

terkena virus sehingga data riset hilang (terhapus)

karena virus dan back-up data tidak ada;

13. Mahasiswa melakukan plagiat (mencuri karya orang

lain).


81

LAMPIRAN 1 (Contoh Sampul Luar)

USULAN RISET

PENENTUAN TENTANG KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN HAK ATAS TANAH

HASIL REKLAMASI PANTAI PULAU BATAM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN

ANTARA BADAN PENGUASAAN BATAM DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

PROMOTOR :

(Nama Ketua Promotor)

(Nama Anggota Promotor)


.

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

2019


82

NASKAH DISERTASI




DETERMINATION OF THE STATUS OF LEGAL CERTAINTY AND RIGHTS TO LAND

RECLAMATION RESULTS IN BATAM ISLAND SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF AUTHORITY

BETWEEN THE BOARD CONCESSION OF BATAM AND BATAM LOCAL GOVERMENT

Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

PROMOTOR :

(Nama Ketua Promotor)



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

2019


83

Lampiran 2 (contoh Lembar Persetujuan /PengesahanTim Promotor

untuk Naskah Usulan Riset

LEMBAR PENGESAHAN




Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor pada tanggal

Seperti Tertera Dibawah Ini

Bandung, ……………… 2019

(Nama Ketua Tim Promotor)

Ketua Tim Promotor

(Nama Anggota Tim Promotor) (Nama Anggota Tim Promotor)

Anggota Promotor Anggota Promotor


84

Lampiran 3 (contoh Lembar Persetujuan/Pengesahan Tim Promotor

untuk Naskah Disertasi

LEMBAR PENGESAHAN




DETERMINATION OF THE STATUS OF LEGAL CERTAINTY AND RIGHTS TO LAND

RECLAMATION RESULTS IN BATAM ISLAND SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF AUTHORITY

BETWEEN THE BOARD CONCESSION OF BATAM AND BATAM LOCAL GOVERMENT

Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor pada tanggal

Seperti Tertera Dibawah Ini

Bandung, ……………… 2019

(Nama Ketua Tim Promotor)

Ketua Tim Promotor

(Nama Anggota Tim Promotor) (Nama Anggota Tim Promotor)

Anggota Promotor Anggota Promotor


85

Lampiran 4 (contoh Lembar Persetujuan/Pengesahan Ketua Prodi

LEMBAR PENGESAHAN




Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

Mengetahui/Mengesahkan

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakuktas Hukum Universitas Padjadjaran

Ketua,

Dr. Indra Perwira,S.H.,M.H.

NIP. 195804291986011001


86

Lampiran 5 (Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Disertasi)

P E R NY AT A A N

PROGRAM STUDI DOKTOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di

Universitas Padjadjaran maupun di Perguruan Tinggi

lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan riset saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim

Promotor, Tim Oponen dan Representasi Guru Besar.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali

secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan

dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran

dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh

karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan

norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, .....................................

Yang membuat pernyataan,

(Nama Jelas)

(NPM)

Program StudiDotor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Cover 19-20.pdfPage 1

Cover blk.pdfPage 2

Documents

BUKUPEDOMAN AKADEMIK€¦ · Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Unpad 12 maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. 4. Mendapatkan LoA