77
Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tim Penyusun: Dhoho A. Sastro M. Yasin Ricky Gunawan Rosmi Julitasari Tandiono Bawor JAKARTA 2010

Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

MengenalUndang-UndangKeterbukaan Informasi PublikTim Penyusun:Dhoho A. SastroM. YasinRicky GunawanRosmi JulitasariTandiono Bawor

JAKARTA2010

Page 2: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

MengenalUndang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik

Page 3: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Tim Penyusun:Dhoho A. SastroM. YasinRicky GunawanRosmi JulitasariTandiono Bawor

Diterbitkan oleh:Lembaga Bantuan Hukum MasyarakatJl. Tebet Timur Dalam III B, No. 10Jakarta 12820IndonesiaTelp. 021 830 54 50Faks. 021 829 80 67Email [email protected]://www/lbhmasyarakat.org

Desain Sampul dan Layout:Andrian Saputra S.Des

Ilustrasi:Bambang Sutrisno

Percetakan:Pelitaraya Selaras

Buku saku ini disusun dan dipublikasikan oleh Lembaga BantuanHukum Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai bagian kerjasamadengan Yayasan TIFA.

ISBN 978-979-19579-2-2

ii

Page 4: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

DAFTAR ISI

BAB I SEJARAH SINGKAT UNDANG-UNDANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKAsas dan Tujuan UU KIPHak WNI yang Dijamin oleh UU KIPKonsekuensi Jaminan atas Hak InformasiDasar Hukum Kebebasan Informasi PublikKebebasan Informasi Publik di Tingkat InternasionalPrinsip-prinsip Universal tentang Kebebasan Informasi

BAB II SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEHINFORMASI PUBLIK DAN DARI SIAPA?Pemohon dan Pengguna Informasi PublikDari Siapa Informasi Publik Dapat Diperoleh?Hak dan Kewajiban Badan Publik

BAB III APA YANG DIMAKSUD DENGAN INFORMASI PUBLIK,JENIS-JENISNYA, DAN INFORMASI APA SAJA YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES?Jenis-jenis Informasi PublikApa sajakah informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik?

BAB IV UNTUK APA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hak Asasi ManusiaHambatan Dalam Mengakses Informasi Publikdan Peran Masyarakat

iii

1

3567

1213

16

161719

21

2324

2931

33

Page 5: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

BAB V KOMISI INFORMASI DAN TIPS-TIPS PENYELESAIANSENGKETA INFORMASIKomisi InformasiBagaimana Menghadapi Sengketa Informasi?Tips-Tips Mendapatkan Informasi Tanpa Sengketa

iv

37

373940

Page 6: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

PENGANTAR

Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia.Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidupmanusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambilkeputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampumemberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambilkeputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapatdiperoleh oleh setiap orang.

Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkanUndang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Kehadiran undang-undang ini tentu layak mendapatapresiasi positif karena menjadi landasan hukum bagi setiap oranguntuk hak atas informasi, sekalipun dalam beberapa hal, undang-undang ini memiliki keterbatasan.

Bicara keterbukaan informasi publik, masyarakat Indonesiamasih tergolong baru dalam urusan yang satu ini. Padahal, hak atasinformasi begitu dekat dengan kita semua. Hak atas informasi adalahhak asasi yang bersinggungan dengan segala urusan kita sehari-hari. Orang tua yang membayar uang sekolah anaknya, berhak tahudigunakan untuk apa saja uang sekolah yang dibayar itu. Keluargayang salah satu anggotanya ditangkap atau ditahan oleh polisi,berhak tahu keberadaan yang bersangkutan. Mereka yang hendakmembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun berhak tahu, seberapabesar sesungguhnya biaya yang diperlukan untuk membuat SIM,sehingga tidak perlu membayar biaya siluman. Kesemuanya iniberkaitan dengan hak atas informasi. Kesemuanya itu jugabersentuhan dengan kehidupan sehari-hari kita semua.

v

Page 7: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Buku saku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan undang-undang yang baru tersebut kepada Pendamping masyarakat danaktivis Ornop. Diharapkan setelah membaca buku saku ini dapatmemperoleh pemahaman yang mendasar mengenai undang-undangtersebut, sehingga dapat menggunakannya ketika diperlukanterutama dalam kerja-kerja mendampingi masyarakat.

Akhir kata, semoga manfaat yang diberikan buku ini jauh lebih besardari ukurannya yang kecil.

Salam,

Penyusun

vi

Page 8: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

BAB I

SEJARAH SINGKATUNDANG-UNDANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakinmenimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dariberbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menujuinformasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalambidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, danpers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagaiinformasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara.Meski demikian, keterbukaan informasi untuk publik telah tercantumdalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi,seperti:

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan HidupSetiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidupyang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkunganhidup (Pasal 5 Ayat 2).Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan RuangSetiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4, Ayat 2, Butir a).

1

Page 9: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

2

Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran ataskebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi,penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik(good governance). Salah satu kasus riil yang memicu kesadaranitu adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup terhadap IntiIndorayon Utama dan lima instansi pemerintah berkaitan denganhak publik atas informasi lingkungan hidup.

Berangkat dari diskusi-diskusi kecil, beberapa aktivis lembagaswadaya masyarakat pada awal masa-masa reformasi membentukKoalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh InformasiPublik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperolehinformasi publik perlu dijamin karena merupakan bagian tidakterpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektorkehidupan, serta kebebasan mengakses informasi merupakan syaratbagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menjadi dasargagasan yang dituangkan dalam naskah RUU KebebasanMemperoleh Informasi Publik (KMIP).

Pada Program Pembangunan Nasional 2000 - 2005, pentingnyaRUU KMIP mulai disinggung. Oleh karena Pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaaninformasi, Koalisi mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmike DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUUKMIP sebagai RUU usul inisiatif.

Bersamaan dengan masuknya draf RUU versi DPR, Pemerintahmembuat draf tandingan. Namun pembahasan draf usulan tersebutgagal dirampungkan karena Presiden Megawati Soekarnoputri tidakmengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakilPemerintah untuk membahas RUU KMIP. Yang terjadi kemudianadalah masuknya RUU Rahasia Negara. Ampres pembahasan RUUKMIP baru keluar pada 19 Oktober 2005 pada masa pemerintahanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak saat itu proses pembahasan terus bergulir. Beberapasubstansi penting menjadi perdebatan antara Pemerintah dan DPR.Pro dan kontra pandangan di luar proses pembahasan juga mencuat

Page 10: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

karena Koalisi terus memantau proses pembahasan. Perbedaanpandangan tidak hanya mengenai materi muatan, tetapi jugaterhadap judul. Pemerintah tidak menyetujui kata “kebebasan”dipakai sebagai judul undang-undang. Setelah melalui kompromi,judul RUU berubah dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publikmenjadi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu materi muatan yang paling banyak menyedot waktu,tenaga, dan pemikiran adalah masuknya badan usaha milik negara(BUMN) atau milik daerah (BUMD) sebagai badan publik. Pemerintahtidak setuju sama sekali pada pandangan Koalisi. Akhirnya dicapaikompromi, definisi badan publik menjadi sangat luas. SelainBUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasinonpemerintah pun termasuk badan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatanganiPresiden dan diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlakudua tahun kemudian. Berarti seluruh materi UU KIP mulai berlakusejak 1 Mei 2010. Sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah harusmembentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaituPeraturan Pemerintah tentang Pembayaran Ganti Rugi oleh BadanPublik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka WaktuPengecualian Informasi (Retensi). Selain itu, UU KIP juga harusmemberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk membuatpetunjuk teknis pelaksanaan UU KIP.

Asas dan Tujuan UU KIP

Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memuatbeberapa asas atau prinsip. Ada yang relevan dengan prinsip yangberlaku universal. Prinsip tersebut adalah:

Pada dasarnya setiap informasi bersifat terbuka dan dapatdiakses kecuali yang dibatasi oleh undang-undang (MaximumAccess Limited Exemption). Asas ini diwujudkan melalui beberaparumusan, antara lain: (i) Pemberlakuan pengecualian harus

3

Page 11: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakanmetode uji konsekuensi (consequential harm test) dan ujimenimbang kepentingan publik yang paling besar (balancingpublik interest test); (ii) Pemberlakuan status kerahasiaanterhadap informasi mempunyai batas waktu (tidak bersifatpermanen); dan (iii) Ruang lingkup badan publik (penyedia aksesinformasi) tidak terbatas pada institusi negara (state institutions),tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan sertamenggunakan anggaran negara (terkait dengan aktualisasiprinsip akuntabilitas publik).

Informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah,dan prosedur sederhana. Harus ada prosedur yang jelas tentangtata cara memperoleh informasi. UU KIP mengatur sebagianbatas waktu yang dibutuhkan, tetapi belum mengatur soal biaya(Lihat pasal 21). Tepat waktu adalah pemenuhan atas informasisesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Cara sederhanaadalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudahdalam hal prosedur dan mudah dipahami. Biaya murah adalahpengenaan biaya secara proporsional sesuai dengan yang berlakupada umumnya.

Kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan UU, kepatutan,kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. Kepentinganyang lebih besar didahulukan.

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danprogram pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik.

4

Page 12: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

5

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankeputusan kebijakan publik.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitutransparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapatdipertanggungjawabkan.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhikehidupan orang banyak.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa.

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasiyang berkualitas.

Hak WNI yang Dijamin oleh UU KIP

Pada dasarnya, akses terhadap informasi adalah hak setiapmanusia. Hak ini telah disandang manusia sejak ia lahir. Sayangnya,Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwahanya warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara yangmemiliki hak atas keterbukaan informasi publik.

UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk (i) mencari;(ii) memperoleh; (iii) memiliki; (iv) menyimpan; (v) mengelola; dan(vi) menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruhjenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupunnon-elektronik.

Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesiaatau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Page 13: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

6

Misalnya:

• Rencana kebijakan publik• Program kebijakan publik• Proses pengambilan keputusan publik• Alasan pengambilan keputusan publik.

UU KIP juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasiaktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Terutama untukbidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya:hak untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, hak untukmemperoleh hasil-hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat, hak untukmengetahui rencana tata ruang kota, hak untuk mengetahui jumlahdana bantuan hukum untuk kalangan tidak mampu (probono), danhak untuk mengetahui mengapa pemerintah menyuntikkan danabail out hingga triliunan rupiah ke Bank Century.

Konsekuensi Jaminan atas Hak Informasi

Bila hak-haknya sudah dijamin konstitusi dan undang-Undang,maka masyarakat tidak perlu takut untuk mencari, meminta,memiliki, mengelola, dan menyampaikan informasi yang merekabutuhkan. Apalagi badan-badan publik dibebani kewajiban untukmenyediakan informasi publik. UU KIP mewajibkan badan publikuntuk menyediakan informasi tertentu yang harus disediakan dandiumumkan. Bahkan ada informasi yang wajib diumumkan serta-merta seperti informasi tentang gempa atau bencana alam.

Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dijaminhaknya untuk meminta informasi dari badan publik tertentu sesuaikebutuhan mereka. UU KIP menjamin pula mekanisme perolehaninformasi publik tersebut, sehingga ada kewajiban badan publikuntuk merespons. Informasi publik tersebut malah bisa digunakanuntuk membangun dan menyejahterakan masyarakat sekitar.

Page 14: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Selain berhak mendapatkan informasi melalui saluran yangtersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika badan publiktidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta. Hakhukum dimaksud adalah mengajukan keberatan kepada atasanpejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau membawamasalah ini ke Komisi Informasi. Bahkan pada tahap selanjutnyabisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni gugatan kepengadilan.

Dasar Hukum Kebebasan Informasi Publik

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi, yang memungkinkanimplementasi kebebasan informasi publik, membutuhkanpengaturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia. Konstitusi negara ini bahkan sudahmemasukkan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasimanusia, meski hak tersebut bersifat derogable, yakni hak yang

7

Gambar 1

Page 15: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

8

bisa dikurangi dan dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengaturketerbukaan informasi adalah:

UUD 1945

Empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telahmembawa perubahan penting dalam bidang hak asasi manusia.Masalah HAM diatur dan dimasukkan ke dalam bab tersendiri.Masuknya HAM bukan semata karena desakan masyarakatinternasional, melainkan karena merupakan syarat suatu negarahukum. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai indikator untukmengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatubangsa.

Salah satu rumusan HAM adalah pengakuan hak setiap oranguntuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakansegala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam proses pembahasan di sidang-sidang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Pasal 28 F kurang mendapat pembahasandibandingkan dengan pasal-pasal HAM lainnya. Ini bisa berartibahwa mayoritas anggota MPR tidak berkeberatan atas masuknyahak atas informasi ke dalam UUD 1945.Dari rumusan tersebut bisa kita pilah perbuatan apa saja yangdilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, yaitu:

(a) Mencari;

Page 16: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

9

(b) Memperoleh;(c) Memiliki;(d) Menyimpan;(e) Mengelola; dan(f ) Menyampaikan.

TAP MPR

Jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan Pasal 28 F UUD 1945sebenarnya berasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998tentang Hak Asasi Manusia. Namun, TAP MPR ini kemudian dicabutdan dinyatakan tidak berlaku melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003.Apakah dengan pencabutan ini pasal mengenai HAM dalam TAPNomor XVII tidak berlaku?

TAP Nomor I/MPR/2003 meninjau ulang materi dan statussebanyak 139 ketetapan MPR sebelumnya. TAP Nomor XVIIdinyatakan tidak berlaku karena materinya sudah diatur dan diangkatke dalam UUD 1945.

UNDANG-UNDANG

Sebelum diangkat menjadi norma konstitusional, Pasal 20 danPasal 21 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 terlebih dahulu dituangkanke dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 UU HAM merumuskan:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia.

Ketika dimasukkan dan diangkat ke dalam UUD 1945, kedua

Page 17: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

10

ayat tersebut disatukan menjadi satu nafas. Pasal 28 F UUD 1945sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuatundang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Perintahitu secara tidak langsung dimuat dalam Pasal 28 I ayat (5) yangmenyatakan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusiasesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkandalam peraturan perundang-undangan”. Pasal ini memungkinkanhak asasi manusia diatur dalam berbagai bentuk peraturanperundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (UU KIP) mengacu pada Pasal 28 F UUD 1945. Berisi64 pasal, UU KIP ditandatangani oleh Presiden Susilo BambangYudhoyono pada 30 April 2008, dan berlaku dua tahun setelahdiundangkan. UU KIP adalah contoh ius constituendum.

Peraturan Perundang-undangan lain

Sebelum UU KIP lahir, hak atas informasi diakui secara parsialdalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain:Hak atas informasi tata ruang (UU Penataan Ruang dan PP Nomor69/1996)

Hak atas informasi lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun2009)Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau asa (UU Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen)Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentangpenyelenggaraan negara, serta hak mendapat perlindunganhukum dalam mencari, memperoleh dan memberikaninformasi tersebut (UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN).Hak atas catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi

Page 18: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

11

(UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).Hak masyarakat untuk melakukan kegiatan untukmengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hakmemperoleh informasi yang diperlukan (UU Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers).

Dalam hal ini, seorang pegiat hukum dan aktivis HAM harus jeli,terus memantau, dan mengkritisi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya. Sebab, prinsip keterbukaaninformasi dan kerahasiaan informasi banyak dituangkan dalamperaturan-peraturan yang bersifat teknis.

Selain terdapat undang-undang yang secara parsial menjaminhak atas kebebasan memperoleh informasi publik, ada pula undang-undang yang justru kontradiktif dengan UU KIP. Undang UndangInformasi dan Transaksi Elektronik tercatat sebagai peraturanperundang-undangan yang justru menghambat akses masyarakatuntuk memperoleh informasi publik. Kasus Prita Mulyasari atauLuna Maya menunjukkan kontradiksi tersebut.

UU ITE dan UU KIP lahir dilandasi oleh fakta perkembanganinformasi dan globalisasi, termasuk perangkat teknologi informasi.Banyak orang mendapatkan informasi pada saat yang bersamaanmelalui berbagai media, dan dalam waktu relatif singkatmenyebarluaskan informasi tersebut kepada orang lain. Kemajuanteknologi informasi digunakan untuk melakukan transaksi-transaksilegal yang bersifat elektronis. UU KIP dan UU ITE pada prinsipnyamendorong penyelenggaraan negara dan para penyelenggaramemberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

UU KIP memberikan kebebasan dan melindungi hak warganegara untuk mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia.UU ITE memandang teknologi informasi sebagai pedang bermatadua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatankesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadisarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Page 19: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

12

Meskipun memiliki kesamaan tujuan dengan UU KIP, UU ITEberpotensi menjadi ancaman kriminalisasi terhadap penggunainformasi. Misalnya ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yangmengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milikorang lain atau milik publik.

Kebebasan Informasi Publik di Tingkat Internasional

Dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk mengaksesinformasi, Indonesia tentu tidak sendirian. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menjamin hak fundamental ini dalam deklarasi dankovenan, antara lain:

Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat danmenyatakan pendapat, hal mana mencakup hak untuk menganutpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, danmemberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpamempedulikan batas negeri.

Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Haktersebut meliputi hak kebebasan untuk mencari, menerima, danmemberikan segala macam informasi serta gagasan tanpa melihatperbatasan negara.

Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) Tanggal 14 Desember1946

Page 20: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

13

Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusiayang fundamental dan menjadi standar dari seluruh kebebasanyang menjadi pusat perhatian PBB.

Laporan Pelapor Khusus ke Dewan HAM PBB Tahun 1998

Hak untuk mencari, menerima, dan mengirim informasimensyaratkan kewajiban positif pemerintah untuk memastikanakses memperoleh informasi, khususnya yang dikuasai olehpemerintah dalam segala jenis sistem penyimpanan dan pemanggilanulang informasi.

Namun, tidak semua negara memiliki Undang UndangKeterbukaan Informasi. Sama halnya, tidak semua negara mengaturhak atas informasi dalam konstitusinya. Hak atas informasi dalamkonstitusi selalu merujuk ke Swedia yang sudah mengatur haktersebut dalam konstitusi sejak tahun 1776. Akses terhadap informasidianggap sebagai salah satu dari empat pilar penopang konstitusiSwedia. Tiga pilar lain adalah instumen pemerintahan, undang-undang suksesi, dan peraturan tentang kebebasan berekspresi.

Negara-negara yang sudah memiliki Undang-undang KebebasanInformasi di seluruh dunia per November 2009 telah mencapai 85negara, dan Indonesia di urutan ke-76. Negara-negara tersebutantara lain Amerika Serikat (1966), Denmark (1970), Norwegia(1970), Belanda (1978), Prancis (1978), Australia (1982), SelandiaBaru (1982), Kanada (1983), Hungaria (1992), Belize (1994), Irlandia(1997), Thailand (1997), Korea Selatan (1998), Israel (1998), Jepang(1999), dan Afrika Selatan (2000). Model kelembagaan KomisiInformasi pun di berbagai negara berbeda-beda. Di Kanada, lembagaitu berisi seorang komisioner. Komisioner lebih banyak dibantu olehsekretariat.

Prinsip-prinsip Universal tentang Kebebasan Informasi

Page 21: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

14

Dalam perkembangannya, keterbukaan informasi – yangmemungkinkan ketersediaan (aksesibilitas) informasi – bersandarpada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal, yang berlakudi hampir seluruh negara di dunia, adalah:

1. Maximum Access Limited Exemption (MALE)

Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisadiakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karenaapabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentinganpublik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas,dalam arti (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii)pembatasan itu tidak berlaku permanen.

2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan

Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang.Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengaksesinformasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebutdiperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secaradetail untuk apa ia membutuhkan informasi tentang suatu putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini pentinguntuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publikketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publikbisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi inisebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetapbisa dipidana.

3. Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat

Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan olehkonteks waktu. Seorang wartawan, misalnya, terikat pada deadlinesaat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang

Page 22: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

15

dia tulis. Dalam kasus lain, seorang pegiat hak asasi manusiamembutuhkan informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalamaktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalamjangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yanglebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasijuga harus sederhana.

4. Informasi Harus Utuh dan Benar

Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasiyang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidakutuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasarmodal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasiyang tidak benar dan menyesatkan (misleading information). Seorangadvokat atau akuntan publik biasanya mencantumkan klausuldisclaimer. Pendapat hukum dan pendapat akuntan dianggap benarberdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa.

5. Informasi Proaktif

Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenisinformasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasitentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktifoleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.

6. Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik

Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yangberiktikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikaninformasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberianinformasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikanbocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.

Page 23: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

16

BAB II

SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEHINFORMASI PUBLIK DAN DARI SIAPA?

Pemohon dan Pengguna Informasi Publik

Menilik posisi informasi sebagai hak dasar manusia, setiapwarga negara Indonesia bisa disebut sebagai pengguna informasipublik. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkandua kedudukan warga negara dalam mengakses informasi publik,yaitu:

Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ataubadan hukum Indonesia yang mengajukan permintaaninformasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 12).

Hak pemohon informasi publik adalah:Memperoleh, melihat, mengetahui, mendapatkan salinan,dan menyebarluaskan informasi publik.Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.

Page 24: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

17

Mengajukan gugatan jika menghadapi hambatan dankegagalan dalam mengakses informasi publ ik .

Pengguna Informasi Publik

Pengguna Informasi Publik adalah warga negara dan/ataubadan hukum Indonesia yang menggunakan informasipublik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Seorang pengguna berhak mendapatkan informasi danmenggunakannya, tapi ia juga berkewajiban untuk:

Menggunakan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasipublik, baik untuk kepentingan sendiri maupun keperluanpublikasi.

Dari Siapa Informasi Publik Dapat Diperoleh?

Salah satu kendala yang paling sering ditemui masyarakat untukmengakses informasi publik adalah lembaga apa saja yang bisadidatangi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa saja yangditunjuk oleh negara untuk menyediakan informasi publik, yangselanjutnya kita sebut Badan Publik.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Page 25: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

18

atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

(Pasal 1 Ayat 3)

Secara sederhana, Badan Publik dapat kita definisikan sebagailembaga yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasipublik kepada pemohon. Namun, Undang Undang KeterbukaanInformasi Publik menganut pemahaman yang luas terhadap ruanglingkup Badan Publik (BP). Secara umum, ada empat indikator untukmenentukan apakah sebuah lembaga merupakan Badan Publik ataubukan, yakni:

Semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Lembaga eksekutif: Presiden dan seluruh jajaran menteridepartemen, pejabat tinggi negara setingkat menteri, lembagapemerintah non departemen, komisi-komisi yang berada danbertanggung jawab kepada presiden.

Lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga yudikatif: Mahkamah Agung dan seluruh jajaranpengadi lan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi

Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yaitu: partai politik, perguruantinggi, perpustakaan nasional, arsip nasional, kepolisian, BLUTransjakarta.

Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dariAPBN/APBD: BUMN dan BUMD

Page 26: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

19

Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber darisumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri: lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain Badan Publik yang disebutkan di atas, terdapat jugasebuah jabatan yang juga berkewajiban untuk membuka akses bagimasyarakat untuk mendapatkan informasi publik, yang dikenalsebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebenarnya PPID adalah bagian dari Badan Publik. PPID adalahpejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi diBadan Publik.

Di banyak lembaga, pejabat yang dimaksud adalah pejabatHumas. Ada beberapa lembaga yang menggunakan nama lain.Misalnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) diKejaksaan, dan Kepala Pusat Informasi Publik di DepartemenKehutanan.

Seorang aktivis harus memahami siapa pejabat yang telahditunjuk untuk menjalankan fungsi sesuai amanat UU KIP. Sebab,dalam praktik yang bertugas melayani permintaan informasi daripublik bukan hanya humas. Misalnya: informasi di pengadilan negeritidak ditangani sepenuhnya oleh pejabat Humas, melainkan seorangpanitera. Pasal 4 SK Ketua MA No. 144/2007 menyebutkan bahwapenanggung jawab adalah panitera (informasi perkara) dan sekretaris(non-perkara).

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Suatu Badan Publik berhak melakukan tindakan-tindakan yaitu:Menolak memberikan informasi yang dikecualikan.Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuaiperaturan perundang-undangan, yaitu (i) dapat

••

Page 27: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

20

membahayakan negara; (ii) berkaitan dengan kepentinganperlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (iii)berkaitan dengan hak-hak pribadi; (iv) berkaitan denganrahasia jabatan; dan (v) informasi yang diminta belum dikuasaiatau belum didokumentasikan.

Di hampir semua negara yang mengenal badan sejenis, hakBadan Publik sebut diatur sama, yakni memiliki hak menolakmemberikan informasi yang dikecualikan. Masalah yang mungkintimbul di Indonesia adalah bagaimana mengukur poin (v) di atas,dan apa yang dimaksud dengan “didokumentasikan”?

Sebaliknya, suatu Badan Publik berkewajiban untuk:Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasipublik yang berada di bawah kewenangannya kepadapemohon, selain informasi yang dikecualikan. –(Berarti tidakada kewajiban BP menerbitkan informasi yang dikecualikan).Sarananya bisa elektronik, bisa non elektronik. Intinya wajibmembuka akses bagi setiap pemohon (vide Ps 17)Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidakmenyesatkan (lihat UU Pasar Modal)Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasidapat dengan mudah diakses.Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yangdiambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasipublik. Pertimbangannya: politik, ekonomi, sosial, budaya,dan hankam. Kok nggak ada pertimbangan hukum?BP menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasidemi pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. (ps. 13ayat 1)

Page 28: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

21

BAB III

APA YANG DIMAKSUD DENGANINFORMASI PUBLIK, JENIS-JENISNYA, DAN

INFORMASI APA SAJA YANG DIKECUALIKANUNTUK DIAKSES?

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan informasilayaknya kebutuhan hidup yang lain. Sepanjang sejarah peradabanmanusia, pertukaran informasi telah lekat dalam kehidupan kitasehari-hari sebagai manusia. Bisa dibayangkan suramnya kehidupanseorang manusia bila akses yang dimiliki untuk mendapatkaninformasi dihambat atau diputus sama sekali. Pemenuhan akankebutuhan untuk bertukar pemikiran, juga pengembangan danaktualitas diri, bisa jadi akan hilang sama sekali.

Namun, apakah informasi itu?

Secara sederhana, segala pengetahuan yang dikomunikasikandi antara manusia bisa disebut informasi. Ada beberapa standaryang bisa dijadikan rujukan untuk definisi informasi ini, sepertid isebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Informasi adalah:1. Penerangan.2. Pemberitahuan; kabar; berita tentang sesuatu.3. Keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihatdi bagian-bagian amanat itu.

Page 29: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

22

Makna informasi bisa beragam, tergantung pada bidang yangmenggunakan istilah informasi tersebut. Di bidang media, misalnya,informasi bisa diartikan pengetahuan yang disebarluaskan dalambentuk terekam. Dalam badan usaha milik negara, informasi diartikansebagai fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian,atau fakta yang dapat mempengaruhi harga dan/atau keputusanpemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atasinformasi atau fakta tersebut (Penjelasan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

Dari beberapa definisi tersebut, informasi sebenarnya dapatdiartikan secara luas. Untuk memperjelas yang dimaksud denganinformasi, dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publikmendefinisikan:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tandayang mengandung nilai, makna dan pesan, baik berupa data,fakta, atau penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, ataudibaca dalam kemasan apa pun, baik yang bersifat elektronikmaupun non-elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Sedangkan

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publikyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraannegara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan BadanPublik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal1 Ayat 2)

Page 30: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

23

Jenis-jenis Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KebebasanInformasi Publik memilah informasi publik dalam dua kategori:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.2. Informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Terdiri atas:

1.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala(minimal 1 x 6 bulan)• Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik• Kegiatan dan kinerja Badan Publik• Laporan keuangan• Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan

1.2. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami).• Mengancam hidup orang banyak. Misalnya, ancaman bencana alam tsunami.• Menganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu tempat, kemacetan lalu lintas.

1.3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap SaatDaftar seluruh informasi publik yang berada di bawahpenguasaannya minus info yang dikecualikanHasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran tahunan.Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.Informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuanterbuka untuk umum.

•••••

Page 31: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

24

Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan publik.Laporan mengenai pelayanan akses informasi .

Apa sajakah informasi yang dikecualikan untukdiakses oleh publik?

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah informasipublik, sehingga pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen.Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikanatau bersifat rahasia adalah: (i) Undang-undang; (ii) kepatutan;dan (iii) kepentingan umum. Ketiga parameter itu harus melaluiuji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah membukainformasi itu tidak akan melindungi kepentingan yang lebih besaratau tidak, atau sebaliknya.

Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jikadibuka dan diberikan kepada pemohon:

1. Dapat menghambat proses penegakan hukum.Menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatutindak pidana. (Lihat KUHAP);

Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, ataukorban yang mengetahui tindak pidana. Namun, saksidan korban berhak mendapatkan informasi mengenaiperkembangan kasus dan informasi mengenai putusanpengadilan (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 13/2006).

Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yangberhubungan dengan pencegahan dan penanganan segalabentuk kejahatan transnasional. (Menurut Undang-

••

a.

b.

c .

Page 32: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

25

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam sidangpengadilan sekalipun saksi saksi, penuntut umum, hakim,dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidanapencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarangmenyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lainyang memungkinkan dapat terungkapnya identitaspelapor).

Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakhukum dan/atau keluarganya.

Membahayakan keamanan peralatan, sarana, danprasarana penegakan hukum. (Ingat kasus kebakarangedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan NegeriLarantuka. Maksudnya pembangunan gedung ataupenjara rahasia?)

2. Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Secaraspesifik disebut:

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, danteknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistempertahanan dan keamanan negara, meliputi perencanaan,pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitandengan ancaman dalam negeri dan luar negeri.

Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraansistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputitahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran atauevaluasi.

d.

e.

a.

b.

Page 33: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

26

Jumlah, komposisi, disposisi, atau alokasi kekuatan dankemampuan dalam penyelenggaraan sistem perthanand a n ke a m a n a n ( h a n k a m ) s e r t a r e n c a n apengembangannya.

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalandan/atau instalasi militer.

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negaralain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasinegara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatanNegara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkaitkerja sama militer dengan negara lain yang disepakatidalam perjanj ian tersebut sebagai rahasia.

Sistem persandian negara.

Sistem intelijen negara.

4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia.

5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional. Secara spesifik disebut:

Rencana awal pembelian dan penjualan mata uangnasional atau asing, saham, dan aset vital milik negara.

Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, modeloperasi institusi keuangan.

Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjamanpemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatannegara/daerah lainnya.

c .

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c .

Page 34: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

27

Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atauproperti.Rencana awal investasi asing.Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, ataulembaga keuangan lainnya.Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Berupa informasi spesifik mengenai:

Posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telahdiambil oleh negara dalam hubungan dengan negosiasiinternasional.Korespondensi diplomatik antarnegara.Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakandalam menjalankan hubungan internasional.Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategisIndonesia di luar negeri.

Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi,kemauan terakhir, atau wasiat seseorang (Lihat UU JabatanNotaris).

8. Mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

Riwayat dan kondisi anggota keluarga.Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatanfisik, dan psikis seseorang.Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bankseseorang.Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang

d.

e.f.

g.

a.

b.c .

d.

a.b.

c .

d.

e.

7.

Page 35: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

28

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dansatuan pendidikan nonformal.

(Pasal 79 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan:data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindunginegara. Mendagri sebagai penanggung jawab memberikan hakakses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksanauntuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat,menghapus, serta mencetak, mengkopi data dan dokumenkependudukan).

Memo dan surat-surat antar-badan publik dan intra-badanpublik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atasputusan KI atau pengadilan.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanundang-undang. Misalnya: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentangRahasia Dagang.

Secara leksikal, “menghambat” berarti membuat sesuatu menjadilambat atau tidak lancar; menahan. Bisa juga diartikan upayamenghalangi.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yangmerumuskan apa saja informasi yang bersifat terbuka, atau apasaja yang wajib dirahasiakan oleh aparat penegak hukum. Seorangpegiat hak asasi manusia harus mengetahui batas-batas keterbukaandan kerahasiaan tersebut. Lebih jauh mengenai pengaturanketerbukaan dan kerahasiaan informasi di bidang peradilan dapatdilihat di Lampiran

9.

10.

Page 36: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

BAB IV

UNTUK APAKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?

Di Bab Satu telah dijelaskan bahwa informasi memiliki posisiyang teramat penting dalam kehidupan kita. Kapasitas otak manusiayang amat terbatas memicu kita untuk membagi pengetahuan yangkita miliki dengan manusia lain dengan menceritakan pengetahuanitu secara langsung, menuangkannya dalam bentuk tulisan ataugambar, menyanyikan dalam bentuk lagu, ataupun merekam adeganmelalui gambar dua atau tiga dimensi. Pengetahuan yang disebarkanpada orang lain inilah yang kita sebut sebagai informasi. Agar dapatmenyebarkan pengetahuan tersebut, manusia tentunya memerlukaninformasi dari orang lain.

Bagi seorang warga negara, informasi memungkinkan seseoranguntuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untukmembuat kartu identitas yang wajib dimiliki warga negara (KTP),misalnya, seseorang tentu membutuhkan informasi tentang kapania mulai wajib memiliki KTP, ke mana ia harus datang untuk membuatKTP, berapa biaya pembuatan KTP, dan sebagainya.

Informasi memegang peranan penting dalam kehidupanbermasyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajibanmenyebarkan informasi yang harus diketahui oleh warga negaranya,demi kelancaran penegakan hukum dan terjaminnya hak warganegara.

29

Page 37: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

30

Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Undang-undang ini bertujuan untukMendorong partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik;Meningkatkan peran aktif masyarakat dalampengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BadanPublik yang baik.

Merujuk undang-undang di atas, jelas sekali negara menjaminhak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebutakan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitandengan pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaandengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaansebuah Badan Publik tidak disebarluaskan, atau bahkan ditutup-tutupi.

Padahal, keterbukaan informasi dapat membuka ruangpengetahuan dan menyadarkan masyarakat, serta dapat digunakanuntuk berbagai tujuan, seperti:

Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggaranegara dan penyelenggaraan negaraMendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan danpenyelenggara negara. Penyelenggara negara akan menjadilebih berhati-hati dalam membuat kebijakan publik, karenaakan terus dipantau oleh masyarakat. Penyelenggaraan akanmenjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada permainan di baliklayar yang akan merugikan masyarakat banyak.Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilankeputusan, misalnya: masyarakat dapat memberikan masukanuntuk satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh negaraatau masyarakat justru dapat membantu pemerintah/negara

a.

b.

a.

b.

c .

Page 38: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

untuk menjalankan kegiatannya, seperti pemerintah akanmelakukan revitalisasi saluran air, dan akan membayarkontraktor untuk melakukan revitalisasi saluran air. Kalaumasyarakat tahu akan informasi, masyarakat dapat melakukankerja bakti dan pemerintah tinggal memberikan fasilitas untukkerja bakti tersebut (seperti konsumsi dan mungkin juga uanglelah). Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakatini, maka pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, rasakepemilikan masyarakat akan lebih tinggi, dan masyarakatjuga akan mendapat kegembiraan karena kerja baktinyamendapat fasilitas.Mencegah mal-administrasi dan korupsiMemberikan data yang kuat untuk pembelaan, bila seseorangterlibat dalam masalah hukum.

Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keterbukaan informasierat kaitannya dengan konsepsi tentang fiksi hukum. Fiksi hukum(rechtsfictie) adalah adagium yang menganggap semua orang tahuhukum. Semua orang diasumsikan sudah tahu peraturan perundang-undangan lepas apapun latar belakang pendidikan, suku bangsa,asal daerah, dan jenis kelaminnya. Sadar atau tidak, seseorangdianggap tahu hukum. Ia dianggap tahu peraturan, apapun lembagayang membentuk peraturan tersebut dan apapun jenis peraturannya.

Adagium ini menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang.Di satu sisi, setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengetahuihukum. Untuk itu, ia harus menggunakan seluruh saluran hukumyang tersedia. Baik melalui buku, media massa, internet maupundari lembaga-lembaga penegak hukum. Di sisi lain, Pemerintahberkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi hukumseluas-luasnya.

Dalam ilmu hukum juga dikenal adagium serupa, yakni

31

d.e.

Page 39: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

32

presumptio iures de iure, yang berarti bahwa setiap orang dianggaptahu hukum. Negara memposisikan setiap warga negara sudah pastitahu peraturan perundang-undangan. Asumsi negara ini diperkuatadagium lain ignorantia juris non excusat, yang berarti ketidaktahuanatas hukum tidak bisa dimaafkan. Ketidaktahuan hukum adalahsuatu kesalahan besar (ignorante legs est lata culpa). Asumsi inisudah diperkuat Mahkamah Agung (MA) lewat putusan No. 645K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971, dimana MA menyatakanketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan pemaaf.

Merujuk pada adagium-adagium di atas, ketersediaan informasitentang hukum dalam arti luas menjadi kebutuhan asasi bagimanusia. Seorang aktivis dan pegiat hukum dan HAM perlumemahami betul peran sarana-sarana informasi agar masyarakattahu dan lebih tahu tentang hukum.

Ada banyak dokumentasi ilmiah yang mengaitkan keterbukaaninformasi dengan pemberantasan korupsi, penataan lembaga negara,pengembangan sistem hukum, dan lain-lain. Di Amerika Serikat,kajian keterbukaan informasi pada awalnya banyak dikaitkan dengankebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Bank Dunia (Diagnostic Assessment of Legal Development inIndonesia, 1999) menyimpulkan, akses masyarakat dalamperancangan produk hukum baru masih lemah, sementaramasyarakat masih mengalami kesulitan mengakses peraturanperundang-undangan, baik yang lama maupun yang baru diterbitkan.Pada tahun 2004, penelitian Bank Dunia merekomendsikan perlumengatur ketentuan kewajiban bagi lembaga-lembaga hukum untukmemberikan informasi kepada publik atas proses penanganan kasus.

Penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) diGunung Kidul, Yogyakarta, (2006) menemukan fakta, meskipunpartisipasi masyarakat semakin lama semakin tinggi, ternyata masihbanyak produk hukum dan implementasi kebijakan yang tidakmenjamin akses terhadap informasi.

Penelitian UNODC – Mahkamah Agung – Badan Pembinaan

Page 40: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

33

Hukum Nasional menemukan fakta bahwa akses masyarakatterhadap informasi pengadilan masih minim. Ini sejalan denganpenelitian Indonesia Corruption Watch (2002) bahwa aksesmasyarakat terhadap salinan putusan pengadilan masih minim,bahkan ada aturan yang menghambat.

Kajian yang dilakukan Jeremy Pope (2003) mengaitkanpemberantasan korupsi dengan keterbukaan informasi. Pope percayabahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalampemberantasan korupsi, dan salah satu elemen integritas nasional.Keyakinan Pope sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang lebihtinggi terhadap Komisi Pemberantasn Korupsi dibandingkan terhadapKepolisian dan Kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi. Kasusdukungan publik terhadap KPK dalam kisruh cicak versus buayamenunjukkan kebenaran asumsi tersebut. Membuka suatu informasidapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembagatersebut.

Hambatan Dalam Mengakses Informasi Publikdan Peran Masyarakat

Sampai hari ini, akses terhadap informasi publik bagi masyarakatmasih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keengganan pihakbirokrat untuk terbuka pada masyarakat, dalih rahasia negara,hingga jalur birokrasi yang panjang dan berbelit untuk mengaksesinformasi tersebut. Hambatan yang paling sering dialami masyarakatketika hendak mendapatkan informasi dari badan publik adalah:

Tidak adanya kepastian atau jaminan bagi masyarakat apabilatidak mendapatkan informasi. Bila ada permintaan informasidari masyarakat dan permintaan itu ditolak, masyarakat tidakmemiliki jaminan hukum untuk menuntut hak mereka.

Ketentuan hukum yang mengatur batasan rahasia negaradalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Page 41: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

34

Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan sangatluas dan tidak memberikan batasan yang jelas tentanginformasi yang tergolong rahasia.

Tidak adanya sanksi hukum bagi pejabat publik yang dengansengaja menghambat akses informasi publik. Walhasil, praktikmenghambat akses informasi masyarakat menjadi sesuatuyang lumrah. Informasi baru dibuka jika ada biaya tambahanyang dibayarkan pemohon informasi.

Tidak adanya mekanisme mendapatkan informasi yang jelasbaik waktu maupun skemanya.

Saat ini dengan adanya UU Kebebasan Informasi, hambatan-hambatan relatif mendapatkan jalan keluarnya. UU ini memberikanjaminan tentang bagaimana cara meminta informasi dan bagaimanabila informasinya ditolak. UU ini juga memberikan batasan tentangdefinisi informasi yang harus disediakan, dan tidak lagi tergolongrahasia. Juga ada sanksi hukum yang diberikan kepada pejabatpublik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik.Dengan adanya undang-undang ini, apakah tugas masyarakat jadiberakhir? Adakah yang harus dilakukan masyarakat agar UU inimemberikan manfaat?

Satu hal utama yang harus dilakukan oleh masyarakat untukmengoptimalkan UU ini adalah terlaksananya kewajiban BadanPublik. UU mengatur ada informasi-informasi yang wajib disediakandan diumumkan secara bebas, informasi yang wajib diumumkansecara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, daninformasi yang bukan informasi dikecualikan (pengertian dan contoh-contoh dari masing-masing klasifikasi dapat dilihat di halaman 4).Keterbukaan informasi tak akan pernah ada artinya jika kewajibanuntuk menyediakan informasi ini tidak dilakukan. Masyarakat harusmengotrol dan memastikan informasi tersebut tersedia, Caranya?

Page 42: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

35

Minta informasi-informasi itu, ingatkan badan publik untukmenyediakan informasi itu sebelum terjadi masalah.

Apa manfaat yang didapat oleh masyarakat bila melakukan haltersebut? Ada sebuah contoh kasus menarik yang dialami oleh salahsatu komunitas di Jakarta Timur. Suatu waktu, komunitas inimendapatkan penyuluhan tentang pendidikan yang murah. Padawaktu itu, masyarakat berharap akan mendapatkan informasi tentangtips dan trik supaya pendidikan bisa murah. Tapi penyuluhnyaternyata memberi materi yang berbeda. Materi yang diberikanadalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tentang PedomanPelaksanaan Tahun Ajaran Baru. Dalam surat edaran tersebuttercantum salah satu materinya adalah tentang buku ajar yangmenyatakan bahwa sekolah harus memanfaatkan buku ajar yangtelah didapatkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) duatahun sebelumnya, agar para murid tidak perlu membeli buku lagi.

Mendapatkan informasi ini, para orang tua itu terkaget-kagetkarena baru saja mereka diminta untuk membayar uang buku.Orang tua ini kemudian datang ke sekolah dan menyampaikanbahwa menurut Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, tiap sekolahseharusnya sudah mempunyai buku dan murid-murid tidak perlumembeli buku lagi. Menanggapi informasi dari orang tua murid ini,keesokan harinya semua buku yang telah dibeli oleh para muriddiminta untuk dikembalikan ke sekolah. Para orang tua murid sempatpanik, mengira akibat mereka protes kepala sekolah menjadi marah.Ternyata kepala sekolah menarik buku-buku tersebut untukkemudian distempel sekolah dan menjadi inventaris sekolah. Uangbuku yang tadinya sudah dibayar dikembalikan kepada para murid.Dengan mengetahui informasi tentang Surat Edaran Kepala DinasPendidikan, orang tua murid di Jakarta Timur ini bisa mendapatkanpendidikan yang lebih murah. Bayangkan jika informasi ini tidakdimiliki oleh orang tua murid ini? Mereka harus membayar biayapendidikan yang lebih mahal.

Pengetahuan akan informasi publik, justru akan membantu

Page 43: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

36

pemerintah untuk melaksanakan programnya tanpa harus dicurigaimasyarakat. Pengalaman ini terjadi di Jakarta Barat. Di sebuahkelurahan, dalam APBD yang dikelola oleh kelurahan tersebutternyata tersedia anggaran untuk membantu program PendidikanAnak Usia Dini. Dalam salah satu mata anggarannya tersedia danauntuk membeli alat peraga dan penunjang pendidikan berupa 100buah tas anak dan alat tulis, 50 pensil warna dan 25 buku mewarnai.Sementara jumlah peserta PAUD di wilayah kelurahan tersebutterdapat lebih 300 anak. Bagaimana cara mendistribusikan barang-barang yang akan dibeli oleh pemerintah tersebut? Tidak mungkintas anak itu akan dibagikan kepada masing-masing anak, tak mungkinjuga tas tersebut akan dibelah-belah. Bagaimana membagikan tasitu tanpa merusak rasa keadilan anak-anak ini?

Ketika informasi ini diketahui oleh warga pengelola PAUD,pengelola PAUD memiliki ide kreatif untuk menyelenggarakan lombaperingatan Hari Ibu yang kebetulan jatuh di penghujung tahun, danberdekatan dengan tutup buku tahun anggaran. Seluruh alat peragadan penunjang pendidikan itu digunakan sebagai hadiah lombaperingatan hari ibu tersebut. Walhasil, anggaran negara dapattersalurkan dengan baik, masyarakat puas dan merasakan keadilan,dan untuk kali pertama aparat kelurahan dielu-elukan karena pedulipada peringatan Hari Ibu. Andaikan informasi itu tidak sampai padamasyarakat, dapat dibayangkan bagaimana kerepotan dan potensipelanggaran hukum yang akan terjadi.

Nah, berangkat dari contoh-contoh di atas, apakah yang harusdilakukan oleh masyarakat supaya kita semua mendapatkan nikmatdari keterbukaan informasi? Pastikan informasi itu tersedia. Caranya?Mintalah informasi itu pada waktunya. Misalnya: saat menjelangmasa pendaftaran sekolah, mintalah informasi kepada dinaspendidikan atau instansi terkait tentang mekanisme penerimaansiswa baru, atau pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan ditahun ajaran baru. Atau mintalah informasi tentang alokasi APBDdi masing-masing kelurahan, sebab dengan adanya informasi inikita semua akan dapat menciptakan keadaan yang lebih baik danlebih harmonis.

Page 44: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

BAB V

KOMISI INFORMASI DANTIPS-TIPS PENYELESAIAN

SENGKETA INFORMASI

Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsimenjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkanpetunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikansengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi.

FungsiDari penjelasan itu bisa ditarik tiga fungsi yang akan dijalankan olehKomisi Informasi, yaitu:

Menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU KIP hanyatentang tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik(Ps. 61) dan jangka waktu pengecualian retensi informasiatau masa retensi (Ps. 19 ayat 2).Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

(a)

(b)

37

Page 45: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

38

Dalam hal ini, juklak dan juknis yang secara tegas diamanatkanUU KIP untuk dibuat antara lain tentang tata cara permintaaninformasi kepada Badan Publik (Ps 22 ayat 9); kebijakanumum pelayanan informasi (Ps 26 ayat 1 huruf b); kewajibanBadan Publik memberikan dan menyampaikan informasipublik secara berkala (Ps. 19 ayat 6); dan tata cara pelaksanaankewajiban Badan Publik menyediakan informasi publik yangdapat diakses oleh pengguna informasi

Kedudukan• Komisi Informasi Pusat (KIP) berkedudukan di Ibukota Negara.• Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi• Komisi Informasi Kabupaten/Kota dapat dibentuk jika diperlukan.

Tugas-TugasTugas-tugas Komisi Informasi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya,yaitu:

Tugas mengadili: Menerima, memeriksa, dan memutuspermohonan penyelesaian sengketa informasi publik.Tugas regulatif: Menetapkan kebijakan umum serta juklakdan juknis pelayanan informasi publik. Lantaran bersifatregulatif, bentuk penetapan kebijakan itu adalah PeraturanKomisi Informasi (regeling).Tugas akuntabilitas: memberikan laporan pelaksanaantugas kepada Presiden dan DPR minimal setahun sekali atausewaktu-waktu kalau diminta. Laporan Komisi Informasibersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi wajibmengumumkan layanan informasi berupa jumlahpermohonan, waktu yang dibutuhkan, jumlah diterima danditolak, serta alasan penolakan.

(i)

( i i)

(iii)

Page 46: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

39

Susunan OrganisasiJumlah anggota Komisi Informasi Pusat adalah 7 orang,sedangkan Komisi Informasi di daerah beranggotakan 5 orang.Komisi Informasi dipimpin seorang ketua dan seorang wakilketua merangkap anggota.Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KomisiInformasi.Anggota Komisi Informasi bertindak sekaligus sebagaimediator.Dalam urusan administratif, keuangan, dan tata kelola, KomisiInformasi dibantu oleh sekretariat komisi, yang merupakanorgan pemerintah.

Bagaimana Menghadapi Sengketa Informasi?

UU KIP menyediakan tiga mekanisme penyelesaian sengketainformasi, yaitu pertama, melalui atasan PPID, kedua, melaluiKomisi Informasi dan ketiga, melalui Pengadilan. Mekanismetersebut dilakukan secara bertahap, dalam arti jika mekanismepertama tidak berhasil, maka diselesaikan melalui mekanismeselanjutnya. Namun apabila dalam mekanisme pertama telahdapat diselesaikan, maka mekanisme selanjutnya tidakdiperlukan.

Proses penyelesaian melalui atasan PPID dimaksudkan sebagaibentuk kontrol dan koreksi terhadap putusan yang dilakukanbawahannya. Namun mekanisme ini mempunyai kelemahan,terutama terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakatsendiri, yaitu idiom “jeruk kok makan jeruk”, dan adanyakultur bahwa atasan akan cenderung melindungi bawahandan institusinya. Sehingga dalam mekanisme ini, pemohoninformasi harus memiliki daya tawar yang cukup kuat denganatasan dari petugas PPID.

Page 47: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

40

Tips-Tips Mendapatkan Informasi Tanpa Sengketa

Dalam proses pengaksesan informasi yang dibutuhkan, pemohoninformasi publik (masyarakat), badan publik, dan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi (PPID) memainkan peran mereka masing-masing. Masing-masing pihak memiliki budaya dan kepentinganyang berbeda satu sama lain, termasuk terhadap informasi yangdimohonkan sehingga acapkali timbul tarik menarik kepentinganyang memicu perseteruan antar pihak. Sehingga penting bagi pihakyang memohon dan/atau menggunakan informasi untukmenghindari perseteruan dengan badan publik atau PPID, karenamemerlukan proses mediasi yang bisa memakan waktu hingga lebihdari 200 hari.

Untuk mendapatkan informasi tanpa menimbulkan sengketa,para pihak pada intinya harus menemukan titik kepentingan yangsama. Berikut tips untuk menemukan titik kepentingan para pihakdan menghindari sengketa informasi:

1. Dalam Pengajuan Permohonan Informasiü Identifikasi kebutuhan akan informasi

Dalam mengajukan permohonan atas suatu informasi,pemohon informasi publik harus memberikan definisi yangdibutuhkan, seperti batasannya maupun ruang lingkupnya.Hal ini penting untuk mencegah badan publik/PPIDmenghindari kewajibannya dan memberikan alasan bahwainformasi yang dimohon tidak jelas dan lingkupnya terlampauluas.

Contoh 1:

Pengajuan Permohonan Informasi APBD DKI Jakarta TahunAnggaran 2005 s/d 2009, terlalu besar cakupannya dan akanmenimbulkan keengganan dari badan publik untuk memenuhinya.Jika Anda memang membutuhkan informasi APBD tahun anggaran1990 s/d 2009, maka berkoordinasilah dengan komunitas Anda

Page 48: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

41

untuk dapat memecahnya menjadi 5 permohonan yang berbeda.Sehingga permohonan yang diajukan menjadi PermohonanInformasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005.

Contoh 2:

Masyarakat membutuhkan informasi terkait rencana penggusuranPKL di wilayah Jakarta Selatan. Permohonan informasi yang diajukansebaiknya tidak menggunakan “idiom” penggusuran, tetapi mintalahInformasi tentang Program Penataan/Pembinaan PKL di WilayahJakarta Selatan Periode Anggaran 2010”

ü Identifikasi lembaga yang menguasai informasiDalam mendapatkan informasi publik, pemohon harusmengetahui secara pasti lembaga-lembaga yang menguasaiinformasi yang dibutuhkan dan PPID di lembaga yangbersangkutan. Pengidentifikasian lembaga menjadi pentinguntuk pertama, mendapatkan informasi sendiri, kedua,kemungkinan informasi yang dibutuhkan tersebar di beberapa badan publik, dan ketiga, penyelesaian sengketa informasi(jika terjadi).

Contoh 1:

Masyarakat membutuhkan informasi tentang sebuah perusahaanyang mencemari lingkungan di wilayahnya. Masyarakat dapatmengajukan permohonan tentang perusahaan tersebut ke beberapabadan publik. Untuk perijinan, permohonan informasi dapat diajukanke PEMDA, Deperindag dan BAPPEDAL/Dinas Lingkungan Hidupsetempat. Demikian halnya untuk masalah ketenagakerjaan,informasi terkait perusahaan dapat dimohonkan kepada DinasTenaga Kerja, PT Jamsostek, Dewan Pengupahan setempat,Depkumham dan Deperindag.

Page 49: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

42

Contoh 2:

Masyarakat membutuhkan informasi data-data tentang kasus-kasustindak kekerasan terhadap perempuan. Maka permohonan dapatdiajukan ke Komnas Perempuan, LSM Pedamping Korban, Dinas/BiroPemberdayaan Perempuan setempat dan/atau KementrianPemberdayaan Perempuan.

Dengan mengindentifikasikan lembaga-lembaga yang menguasaiinformasi, untuk mendapatkan informasi dapat saja didapatkantidak melalui lembaga/badan publik yang bersangkutan. Tetapimelalui perpustakaan di Instansi terkait atau membangun relasidengan perguruan tinggi setempat.

ü Ajukan Permohonan InformasiPermohonan dapat diajukan baik lewat surat, maupun secaralisan. Namun dengan mengingat kultur birokrasi di Indonesia,SEBAIKNYA permohonan diajukan secara TERTULIS. Dan jikadalam kondisi tertentu permohonan diajukan secara lisan,maka :

• Sampaikan permohonan Anda secara jelas;• Pastikan informasi yang anda butuhkan dicatat dengan

baik;

Gambar 2

Page 50: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

43

• Mintalah untuk membaca ulang ataupun dibacakan oleh petugas pencatat.

ü Kelengkapan Surat PermohonanApabila permohonan diajukan melalui surat, maka harapdiperhatikan hal-hal sebagai berikut :

• Hal permohonan informasi,• PPID yang dituju,• Jenis dan ruang lingkup informasi yang dibutuhkan,• Identitas pemohon (nama dan alamat jelas) sebaiknya

sesuai dengan identitas (KTP) Anda• Cantumkan nomor telp/HP Anda untuk memudahkan

petugas mengkonfirmasikan permohonan yang anda ajukan.

• Gunakan pilihan-pilihan kata yang netral,tidak provokatifatau menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif.

• Ditandatangani pemohon informasi• Dilampirkan foto kopi KTP. Walau bukan suatu keharusan

dalam UU KIP, umumnya badan publik mensyaratkannya

Gambar 3

Ingat PermohonannyaHarus Tertulis

oh gitu yah

Page 51: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

44

sebagai bukti identitas formal. Dalam lembar foto kopiKTP yang dilampirkan tulislah “Untuk PermohonanInformasi”. Penulisan ini untuk mencegah penyalahgunaanfoto kopi KTP yang Anda lampirkan

Dengan adanya kelengkapan surat tersebut, akan menghindarialasan dari PPID bahwa permohonan informasi tidak jelas, atautidak sesuai prosedur. Dan jika PPID meminta perubahan redaksional(walau hanya satu kata), maka ubah dan berikan paraf di kata-katayang diubah tesebut.

ü Tanda Terima PermohonanSaat Anda mengajukan surat permohonan informasi, maka

Mintalah tanda terima permohonan informasi dan nomordaftar permohonan. Tanda terima permohonan informasiTIDAK SAMA dengan tanda terima surat;Catat dan mintalah nomor telepon dan ekstensinya, sertanama petugas yang bertanggung jawab untuk memberikan

Gambar 4

Page 52: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

45

konfirmasi permohonan Anda;Catatlah nama dan NIP petugas yang melayani Anda. Danjika memungkinkan mintalah nomor HP yang bersangkutanuntuk proses konfirmasi;Simpan dan foto kopi tanda terima permohonan informasi;Jika Anda berada di wilayah yang jauh dari lembagapengelola informasi, maka bangunlah jaringan denganorang/kelompok/komunitas/organisasi yang mempunyaiwilayah dekat dengan pengelola informasi untukmembantu Anda dalam menanyakan status permohonanAnda.

2. Dalam Proses Permohonan dikabulkan/tidakUU KIP mengatur selambat-lambatnya dalam waktu 10 harisejak permohonan disampaikan, PPID wajib menanggapipermintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.

terima kasih bu...

ini tandaterimanya

Pak

Gambar 5

••

Page 53: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

46

Pemberitahuan tersebut dapat berisi pemberitahuan bahwapermintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolakatau dibutuhkan perpanjangan waktu (bisa diperpanjang 7hari) untuk memberitahu apakah permohonan diterima atauditolak. Dalam hal ini, Anda harus aktif untuk bertanyamengenai perkembangan dari permohonan yang telah Andaajukan, karena dalam jangka waktu itulah badan publik harusmemutuskan menolak atau menerima permohonan anda.

Insitut Studi Arus Informasi (ISAI) pernah melakukanmonitoring kesiapan badan publik dalam melayani permintaaninformasi, dengan melakukan permintaan informasi keberbagai badan publik. Dari hasil monitoring permintaaninformasi sepanjang 22 Agustus – 15 September 2008ditemukan bahwa dari 8 badan publik yang dimintai informasi,seluruhnya sudah memiliki unit khusus pelayanan permintaaninformasi. Hasil monitoring menunjukkan, hanya satu badanpublik yang memberitahukan waktu pemberian informasi.Selebihnya, badan publik tidak memberitahukan waktupenerimaan informasi. Bahkan sebagian besar badan publiktidak ada yang berinisiatif untuk memberitahukan apakahpermintaan yang diajukan diterima atau ditolak. Pemohoninformasi-lah yang harus aktif mempertanyakan hasilpermintaan informasi yang diajukan.

Dalam monitoring ini, badan publik yang dimintai informasitidak ada yang jelas dalam memberikan sikap apakahpermintaan informasi diterima atau tidak. Hasil akhirnya, dariseluruh permohonan informasi yang diajukan ke 8 badanpublik, hanya satu badan publik yang memberikan sebagianinformasi, dan sebagian yang lain mengatakan bahwainformasi yang diminta oleh pemohon dikategorikan dalam

Page 54: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

47

kategori informasi yang dirahasiakan. Dua badan publik yangmemberikan alasan penolakan permintaan informasi yangmenyatakan informasi yang diminta merupakan rahasianegara, oleh karenanya tidak bisa di-published secara terbukakepada publik. Satu badan publik menyatakan informasitidak dapat diberikan dengan alasan informasi tersebuttermasuk kategori sangat prinsipiil dan sensitif, sedangkansatu badan publik memberikan contact person yang salahsehingga tidak dapat dikonfirmasi.

Hasil monitoring ISAI terhadap kesiapan badan publikmemperlihatkan bahwa badan publik belum mempersiapkandiri terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU KIP.Sehingga, jika Anda mendapatkan banyak hambatan dankendala dalam mendapatkan informasi, maka tidak perluberkecil hati. Menjadi tugas bersama untuk mendorong agarbadan publik untuk memenuhi ketentuan dalam KIP. Salahsatu metodenya adalah dengan mengajukan permohonaninformasi itu sendiri, terlepas apakah permohonan tersebutdikabulkan atau ditolak. Berikut beberapa tips terkaitpermohonan dikabulkan/tidak oleh PPID.

üPermohonan Dikabulkan

Pastikan waktu kapan informasi yang dibutuhkan dapatditerima pemohon.Pastikan apakah informasi yang Anda butuhkan dapatdipenuhi semua, lengkap, dan utuh atau sebagian saja.Jika informasi yang Anda dapatkan hanya sebagian,mintalah “petunjuk”/saran di mana dan ke mana informasitersebut bisa didapatkan, dan mintalah surat yangmenjelaskan alasan untuk sebagian informasi tersebuttidak didapatkan.

Page 55: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

48

Tentukan media penyampaian informasi, misalkan fileelektronik, atau foto kopi (hardcopy), salinan dokumen ataumelihat dan mencatat di tempat.Pastikan cara dan jumlah pembayaran. Untuk biayapenggandaan dokumen (foto kopi) harus diperhatikan biayayang sesuai dengan ketentuan/kelaziman.Mintalah bukti tanda terima pembayaranUcapkan Terimakasih

ü Permohonan Tidak DikabulkanLakukanlah komunikasi dan lobby kepada PPID terkait denganinformasi yang dibutuhkan. Kadangkala permohonan tidakdikabulkan dikarenakan adanya kesenjangan informasi,kesenjangan pengetahuan atau kemungkinan pemahamantentang KIP tidak diketahui PPID yang bersangkutan.Komunikasi antara pemohon dan PPID bisa membangun satupemahaman yang sama tentang arti penting kebebasanmendapatkan informasi dan membangun relasi yang baikuntuk kepentingan selanjutnya.Dalam berkomunikasi bersikaplah sesuai kultur setempatdan jangan menggunakan pilihan kata yang “menggurui” –ingatlah kultur birokrat kita. Pilihlah kata-kata yang bersifatklarifikasi atau pertanyaan, seperti: “Pak, bukankah dalamUU KIP, setiap orang berhak atas informasi ?”, atau “Bagaimanasebaiknya agar saya mendapatkan informasi sesuai UU KIP?”Jika melalui proses lobby permohonan Anda ditolak, mintalahsurat penolakan yang menyebutkan alasan-alasan penolakantersebut. Surat penolakan diperlukan apabila Anda keberatanatas penolakan permohonan informasi.Apabila PPID tidak memberikan surat penolakan, tanyakanmengapa yang bersangkutan tidak bersedia memberi suratpenolakan. Sampaikan ketentuan-ketentuan dalam UU KIPkhususnya tentang kewajiban PPID, dan kemungkinan

••

Page 56: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

49

kerugian yang akan dialami PPID jika tidak bersedia untukmenerbitkan surat penolakan, di antaranya pelanggaran atasUU KIP, UU Pelayanan Publik dan PP 30 tahun 1980.Jika PPID tetap menolak memberikan surat penolakan,usahakan buat sendiri berita acara penolakan tersebut dalamselembar kertas, dan mintalah tanda tangan dari petugasyang menolak permohonan tersebut.Jika memungkinkan, akan lebih baik apabila ada rekamansuara maupun gambar, serta saksi-saksi penolakan pemberianinformasi.Catat dengan jelas identitas minimal nama dan jabatannyapetugas yang melakukan penolakan.Jika Anda keberatan atas penolakan tersebut maka Andaharus mengajukan keberatan kepada atasan petugas PPIDyang bersangkutan.Sebaiknya keberatan tersebut diajukan secara tertulis.

Pengalaman penyelesaian sengketa informasi di pengadilan dalamkasus tersebut di atas, memperlihatkan bahwa asas peradilan yangmudah cepat dan murah masih jauh dari kenyataan. Pemilihanpenyelesaian sengketa melalui pengadilan akan berkonsekuensiterhadap:

Proses peradilan berjalan lama.Biaya yang dikeluarkan besar.Proses peradilan membutuhkan waktu dan energi besar daripara pihak.Kemungkinan hilangnya momentum untuk memanfaatkaninformasi.Hasil/putusan pengadilan tidak dapat diprediksi.

Sehingga dalam hal ini, sebaiknya sengketa informasi diselesaikansecara maksimal di Komisi Informasi, baik melalui mediasi, maupunajudikasi. Berikut tips-tips dalam menghadapi penyelesaian sengketadi Komisi Informasi:

•••

Page 57: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

50

üMediasiMediasi adalah salah satu model penyelesaian sengketa.Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara sukarela, dimana para pihak yang bersengketa memilih mediator yangdipercaya netral oleh masing-masing pihak. Namun demikianUU KIP, menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaiansengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuanmediator komisi informasi. UU KIP memerintahkan bahwamediator adalah mediator komisi informasi. Namun demikianperkara yang dapat dimediasikan dalam UU KIP adalah

Tidak disediakannya informasi secara berkala.Tidak ditanggapinya permintaan informasi.Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yangdiminta.Tidak dipenuhinya permintaan informasiPengenaan biaya yang tidak wajar.Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diaturdalam undang-undang.

Mediasi tidak dapat ditempuh untuk sengketa yang didasarkan padapenolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan informasiyang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Lihat LampiranII.Tapi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan mediasi:

Pastikan Anda mendapatkan mediator Komisi Informasiyang mempunyai rekam jejak netral. Untuk itu anda bisamelihat rekam jejak mediator KI dari berbagai jaringanyang ada, atau mereka yang pernah melakukan mediasidi KI dengan mediator bersangkutan.

Dalam pertemuan awal proses mediasi, mintalahkesepakatan dari para pihak yang terlibat mediasi untukmenentukan. Dalam hal ini, perlu diketahui tentang SOPmediasi dari Komisi Informasi.

•••

•••

Page 58: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

51

Persiapkan diri anda untuk melakukan dialog denganpihak pengelola informasi. Kenalilah secara terperincilembaga pengelola informasi yang bersengketa dengananda, siapakah yang akan mewakili instansi tersebut,siapkan amunisi dan argumentasi untuk mematahkanargumentasi pengelola, siapkan tawaran-tawaran terbaikdan terburuk yang masih bisa anda tolerir, persiapkanjuga fisik dan mental anda, termasuk pula pilihan-pilihantempat yang akan digunakan untuk mediasi.

Jangka waktu pelaksanaan mediasi. Perlu diingat bahwamediasi untuk sengketa informasi membutuhkan waktulama. Pemohon mediasi perlu memperhatikan kebutuhanini demi menghindari formalitas untuk memenuhiketentuan Undang Undang dan memperoleh kesempatanuntuk melakukan adjudikasi.

Tata tertib melakukan mediasi, yang mencakup apa yangboleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama mediasi,masalah pertemuan-pertemuan dengan pihak mediator,ketentuan berita acara yang ditandatangani semua pihakyang terlibat dalam setiap pertemuan, dan pilihan tempat.BAP penting untuk diperhatikan untuk menghindari debatkusir, dan supaya perbincangan dalam sesi mediasi dapatberangkat dari sesi mediasi sebelumnya yang tertuangdalam BAP.

R u m u s a n m as a l a h ya n g d i p e rs e n g keta ka nTiga hal ini memberikan kerangka bagi proses mediasisupaya tidak melenceng dari hal-hal yangdipersengketakan.

Mintalah kepada pihak yang bersengketa denganAnda, bahwa mereka yang datang melakukan mediasi

Page 59: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

52

a d a l a h p i h a k y a n g b i s a m e m b e r i k a nkeputusan/berwenang, atau membawa surat kuasakhusus yang menyatakan bahwa dia mewakili yangberwenang dan berhak memberikan keputusan. Halini penting untuk disampaikan, bila dalam mediasikemudian wakil pihak pengelola informasi menyatakanbahwa dia tidak berwenang dan harus memintapetunjuk kepada atasan/yang lebih berwenang.

Dalam mediasi tidak perlu bersifat konfrontatif.Tunjukan sikap yang tenang, kemukakan argumen-argumen yang mampu meyakinkan pihak pengelolainformasi tentang keuntungan dan kerugian bilamemberikan dan tidak memberikan informasi.Tawarkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatoleh pihak pengelola informasi apabila bersediamemberikan informasi.

Jangan terpancing kepada pernyataan-pernyataanprovokatif dari pihak pengelola informasi, tetap fokuspada issu dan masalah yang menjadi tujuan dandirumuskan di awal pertemuan.

Ingatkan mediator bila terlihat berpihak, atau mintamediator pengganti bila Anda menganggap bahwadia sudah tidak netral.

Pastikan sekali lagi SOP yang telah dibuat oleh KomisiInformasi.

Page 60: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

53

ü Ajudikasi Non-Lit igasiKunci dalam melakukan proses mediasi adalah: informasiakan menjadi penting bila diberikan dalam waktu yang tepat.Lebih lanjut, pemohon mediasi dalam sengketa informasiperlu juga memperhatikan hal-hal seperti:

Kemungkinan pemilik informasi tidak mau memberikaninformasi dengan alasan bahwa informasi yang dimintaadalah informasi yang dikecualikan, tidak mengetahuiadanya UU KIP dan kewajiban-kewajibannya, ataumemperlambat pemberian informasi sehingga informasitersebut kehilangan momentum yang tepat ketikadigunakan.

Bahwa proses penyelesaian sengketa yang diatur dalamUU KIP akan memakan waktu yang panjang dari proseskeberatan sampai diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Gunakanlah proses keberatan, mediasi dan ajudikasi untukmemperoleh data ataupun petunjuk yang bisa digunakandalam proses selanjutnya.

Pikirkanlah juga alternatif-alternatif untuk memperolehinformasi melalui lembaga lain atau cara-cara yang legaldan dapat dipertanggungjawabkan.

a. b.

c. d.

Gambar 6

Page 61: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

54

Contoh kasus:

Ketertutupan Informasi Susu Formula

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnyamengabulkan permohonan David M.L. Tobing yang menggugatInstitut Pertanian Bogor, Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM), dan Menteri Kesehatan untuk mengumumkan penelitianyang menyatakan produk susu formula dan makanan bayiterkontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii (Tempo Interaktif,20 Agustus).

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan mengabulkangugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan para tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum paratergugat secara bersama-sama untuk mempublikasikan namadan jenis produk yang terkontaminasi di media massa baik cetakmaupun elektronik.

Di tengah gelombang keterbukaan informasi, putusan majelistersebut jelas mencerminkan rasa keadilan masyarakat yangterkena dampak psikologis dari ketertutupan informasi. Inisekaligus menjadi yurisprudensi bahwa praktek ketertutupanmerupakan pelanggaran hukum yang nyata.

Sejak awal, pemerintah memang terkesan defensif menyikapihasil riset para peneliti IPB yang menemukan adanya kontaminasiEnterobacter sakazakii sebesar 22,73 persen dari 22 sampelsusu formula yang beredar selama 2003-2006. Padahal, dampakkontaminasi Enterobacter sakazakii secara medis diindikasikandapat mengakibatkan peradangan saluran pencernaan, infeksi

Page 62: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

55

peredaran darah, serta infeksi pada lapisan urat saraf tulangbelakang dan otak bayi.

Sikap pemerintah tersebut sangat disesalkan karenakecenderungannya lebih mempertimbangkan dimensi ekonomis,khususnya menyangkut kredibilitas produsen susu formula, sertaimplikasinya pada perkembangan investasi. Selain itu, adakepentingan menjaga citra BPOM sebagai representasipemerintah yang memiliki otoritas dalam memberikan izinperedaran serta pengawasan sebuah produk. Menyokong temuanpeneliti IPB berarti sama saja membeberkan keteledoran BPOMsendiri.

Celakanya, para peneliti IPB terbentur pada etika akademis yangmenjunjung kerahasiaan data/obyek penelitian. Akibatnya,perdebatan independensi dan metodologi justru lebihmengemuka ketimbang menjawab persoalan tidak terlindunginyahak masyarakat sebagai konsumen dalam mendapatkan informasiatas sebuah produk makanan dan minuman yang layak dansehat untuk dikonsumsi.

BPOM, belakangan, telah melakukan pengujian ulang danmenyatakan bahwa 96 produk susu yang beredar telah terbebasdari pencemaran bakteri. Namun, tetap saja ini tidak menjawabpersoalan besarnya animo masyarakat untuk mengetahui namaproduk susu formula yang terkontaminasi menurut temuanPeneliti IPB.

Keterbukaan Informasi

Polemik susu formula yang terkontaminasi Enterobacter sakazakii

Page 63: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

56

mengalami babak baru. Perlawanan hukum yang dilakukanmasyarakat menunjukkan betapa informasi sudah menjadikebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintahtermasuk pelaku usaha tidak boleh semena-mena, apalagimemanipulasi informasi, karena masyarakat telah memilikikesadaran hukum yang tinggi untuk melakukan gugatan pidanamaupun perdata.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal4(c) secara tegas menjamin hak konsumen atas informasi yangbenar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa. Sedangkan Pasal 8 ayat 4 mengatur kewajibanpara pelaku usaha untuk menarik peredaran barang yang salahsatunya terbukti tercemar.

Begitu pula dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan informasi publik yang baru saja disahkan oleh DPRpada 3 April lalu. Selain menjamin hak masyarakat dan kewajibanbadan publik, UU ini juga mengadopsi standar kebebasaninformasi internasional (articles 19) tentang kerahasiaan sebuahinformasi yang harus diatur secara ketat dan limitatif (maximumaccess limited exemption). Artinya, kerahasiaan masihdimungkinkan, namun bukan berarti selamanya tidak bisa dibuka.Jika berdasarkan pengujian tertentu pembukaan informasiternyata lebih menguntungkan kepentingan publik yang lebihbesar, maka informasi apa pun wajib diketahui publik.

Tentunya, putusan PN Jakarta Pusat harus dipahami sebagaihasil pengujian atas sengketa informasi yang mengikat semuapihak yang bersengketa. Dengan demikian, prosedur tetap BPOMuntuk merahasiakan hasil pemeriksaan termasuk kepatuhan

Page 64: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

57

peneliti IPB terhadap etika akademis harus gugur demi hukum.

Saat ini dibutuhkan respons cepat pemerintah, khususnyaMenteri Kesehatan, untuk menyelesaikan kebuntuan informasi.Sejatinya, BPOM pun tidak kesulitan untuk melaksanakanputusan pengadilan jika lembaga ini melaksanakan fungsisertifikasi dan pengawasan (regular inspection) dengan baik.BPOM cukup membuka kembali data/dokumen hasilpengawasan selama 2003-2006, kemudian diinformasikan secaraobyektif.

Pada prinsipnya, masyarakat tetap harus terlindung dari makanandan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratankesehatan. Apalagi kebijakan kesehatan nasional telah memberimandat kepada pemerintah sebagai pemegang otoritasberkewajiban untuk menarik, menyita, memusnahkan produkyang tercemar sebagai wujud pengemban konstitusi dalammeningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peluang banding dan kasasi di Mahkamah Agung memang masihterbuka lebar, tetapi tentu akan membuat berlarut-larutnyapolemik ketertutupan soal susu formula. Kondisi ini akanmeresahkan masyarakat, juga akan menimbulkan benihketidakpercayaan publik kepada pemerintah, karena takmencerminkan perlindungan terhadap hak publik atas informasidan kesehatan yang bermutu.

Akses warga negara terhadap informasi merupakan hal pentinguntuk mengembangkan masyarakat demokratis. Karena itu,perjuangan David M.L. Tobing harus dijadikan tonggak bersejarahdalam mewujudkan kebebasan memperoleh informasi di

Page 65: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

58

Indonesia.

Agus Sunaryanto, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watchdan Anggota Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi

Sumber: www.tempointeraktif.com

Page 66: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Barangsiapa yang diminta keterangannyaguna penyelesaian hubungan industrial wajibmemberikan keterangan termasukmembukakan buku dan memperlihatkansurat-surat yang diperlukan

Pemeriksaan perselisihan industrial oleharbiter atau majelis arbiter dilakukan secaratertutup kecuali para pihak yang berselisihmenghendaki lain

Semua buku perkara dan surat-surat baikasli maupun fotocopy tidak boleh dibawakeluar ruang kerja sub kepaniteraan kecualiatas izin Panitera Muda

Sidang majelis hakim terbuka untuk umum,kecuali majelis hakim menetapkan lain

Putusan majelis dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum

Panitera PN dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinanputusan diterbitkan harus sudahmengirimkan salinan putusan kepada parapihak

Pengadilan membantu pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan danrintangan untuk dapat tercapainya peradilanyang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan

Sidang pemeriksaan pengadilan adalahterbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimanadimaksud ayat (1) mengakibatkan putusanbatal demi hukum

22 (1)

41

80 (2)

95 (1)

101 (1)

107

5 (2)

19 (1)

19 (2)

No. 2 Tahun 2004 tentangPengadilan Hubungan

Industrial

No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman

59

Lampiran I

Undang-Undang Pasal Materi yang diatur

Page 67: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

60

Undang-Undang Pasal Materi yang diatur

No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung

No. 8 Tahun 2004 tentangPeradilan Umum

19 (5)

20

28 (1)

37

30 (2)

30 (3)

40 (2)

53 (1)

50 (2)

52

Dalam hal sidang musyawarah tidak tercapaimufakat bulat, pendapat hakim yang berbedawajib dimuat dalam putusan

Semua putusan pengadilan hanya sah danmempunyai kekuatan hukum apabiladiucapkan dalam sidang terbuka untukumum

Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat

Setiap orang yang tersangkut perkara berhakmemperoleh bantuan hukum

Dalam sidang permusyawaratan, setiaphakim agung wajib menyampaikanpertimbangan dan pendapat tertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa, danmenjadi bagian tak terpisahkan dari putusan

Dalam hal sidang musyawarah tidak dapatdicapai nufakat bulat, pendapat hakim yangberbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan MA diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum

Salinan putusan dikirimkan kepada KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang memutusperkara

Putusan MA oleh pengadilan tingkat pertamadiberitahukan kepada kedua belah pihakselambat-lambatnya 30 hari setelah putusandan berkas putusan diterima pengadilantingkat pertama

Pengadilan dapat memberikan keterangan,pertimbangan dan nasihat tentang hukumkepada instansi Pemerintah di daerahnyaapabila diminta, kecuali hal-hal yangberkaitan dengan perkara yang sedang atauakan diperiksa di pengadilan

Page 68: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Undang-Undang Pasal Materi yang diatur

61

Undang-Undang Pasal Materi yang diaturSemua daftar, catatan, risalah, berita acaraserta berkas perkara tidak boleh dibawa dariruang Kepaniteraan, kecuali atas izin KetuaPengadilan berdasarkan undang-undang.

KY bertanggung jawab kepada publik melaluiDPR

Pertanggungjawaban kepada publiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukandengan cara (i) menerbitkan laporantahunan; (ii) membuka akses informasisecara lengkap dan akurat.

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2)se tidak- tidaknya memuat laporanpenggunaan anggaran, data yang berkaitandengan fungsi pengawasan, dan data yangberkaitan dengan fungsi rekrutmen hakimagung.

Putusan peradilan pajak harus diucapkandalam sidang terbuka untuk umum

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimanadimaksud ayat (1) mengakibatkan putusanpengadilan pajak tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum, dan karenaitu putusan dimaksud harus diucapkankembali dalam sidang terbuka untuk umum

Salinan putusan atau salinan penetapanpengadilan pajak dikirim kepada para pihakdengan surat oleh Sekretaris dalam jangkawaktu 30 hari sejak tanggal putusandiucapkan, atau 7 hari sejak tanggalpenetapan diucapkan

P u tu s a n p e n ga di la n p a j a k h a r u sdilaksanakan oleh pejabat berwenang dalamjangka waktu 30 hari sejak putusan diterima

Pejabat yang tidak melaksanakan putusanpengadilan pajak dikenakan sanksi sesuaiketentuan kepegawaian.

63 (2)

38 (1)

38 (2)

38 (3)

83 (1)

83 (2)

88 (1)

88 (2)

88 (3)

No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

No. 14 Tahun 2002 tentangPeradilan Pajak

Page 69: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

62

Undang-Undang Pasal Materi yang diaturPemberitaan mengenai perkara anak mulaisejak penyidikan sampai saat sebelump e n g u c a p a n p u tu s a n p e n g a di la nmenggunakan singkatan dari nama, orangtua, wali atau orang tua asuh

Putusan pengadilan dalam perkara anakdiucapkan salam sidang terbuka

8 (5)

8 (6)

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Page 70: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

63

BP tolak permohonaninformasi

Permohonan ajukankeberatan(30 hari)

Atasan BP beri alasantertulis dan tanggapan

(30 hari)

puas tidak puas

Mediasi

Berhasil Tidakberhasil

Ajudikasi

Putusan Komisi Informasi

Terima

Pengadilan

PN PTUN

Terima Tidak terima

Mekanisme Penyelesain Sengketa Informasi

Komisi Informasi

14 Hr

14 Hr

Cat. Paling lambat 100 hari kerja

Tidakterima

Lampiran II

Page 71: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Direktori lembaga-lembaga swadaya Masyarakat yang dapatmendampingi dan memberikan konsultasi hukum seputarpermasalahan keterbukaan informasi publik

JAKARTA1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)

Jl. Tebet Timur Dalam III B No.10Jakarta Selatan 12820Telp. (021) 830 54 50Fax. (021) 829 80 67Email. [email protected] Website : www.lbhmasyarakat.org

2. Pusat Bantuan Hukum-PERADIGedung Ariobimo Sentral, Mezzanine FloorJl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5Jakarta 12950Telp. (021) 522 6184Fax . (021) 522 6185Email. [email protected] Website : www.pbhperadi.org

3. Institute for Criminal Justice ReformPoltangan Area, Gang Cempaka No. 4Tanjung Barat, Jakarta 12530Telp/Fax. (021) 7810265Email. [email protected]: www.icjr.or.id

4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JakartaJl. P. Diponegoro No. 74MentengTelp. (021) 3145518Fax. (021) 3912377

64

Page 72: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

5. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)Jl. Prof. Soepomo, Komp. BIER No.14Telp. (021) 8295372Fax. (021) 8295701Email. [email protected]

6. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru,Jakarta 12120Telp. (021) 7262740 - 7233390Fax. (021) 7269331Website: www.icel.or.id

7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Jl. Pancoran Barat VII/1, DurentigaJakarta Selatan 12760Telp. (021) 7971378, 7981858, 7981859Fax. (021) 7981038E-mail. [email protected]

PADANG1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Jl. Pekanbaru No. 21, Asratek Ulak KarangPadangTelp. (0751) 7051750Fax. (0751) 56059

PALU1. Komisi Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)

Jl. Cemara VI No.6, Kel. Donggala KodiPalu, Sulawesi Tengah 94226Telp. (0451) 461088Email. [email protected]

65

Page 73: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

2. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) PaluJl. Rajawali No.28, PaluTelp. (0451) 458347Fax. (0451) 424828Email. [email protected]

PAPUA1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua

Jl. Gerilyawan No. 46 AbepuraJayapura, PapuaTelp. (0967) 581710Fax. (0967) 582559

2. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) PapuaFuria Indah Jalur IV Angsa Selatan No. 186Kotaraja, JayapuraTelp. (0967) 582415Fax. (0967) 586291Email. [email protected]

BALI1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali

Jl. Plawa No. 57, DenpasarTelp. (0361) 223010Fax. (0361) 227465

2. Ikatan Korban Napza (IKON) BaliJl.Pemogan No.17DenpasarTelp. (0361) 724699Email. [email protected]

66

Page 74: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

MEDAN1. KontraS Sumatera Utara

Jl. Brigjend. KatamsoGg. Merdeka No. 20 AMedan MaimoonTelp/Fax. (061) 4579827

JOGJAKARTA1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta

Jl. Agus Salim No.36Yogyakarta 55262Telp. (0274) 376316 – 375321Fax. (0274) 376316Email. [email protected]

2. Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)Jl. Kaliurang Km.5, Gg. Tejomoyo CT III/3Yogyakarta 55281Telp. (0274) 583900Email. [email protected]: www.ideajogya.or.id

3. Klinik Keterbukaan Informasi Publik Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaJl. Demangan Baru no. 24,Caturtunggal, Depok, Sleman, Jogjakarta.

KALIMANTAN TIMUR1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Kaltim

Pos BalikpapanJl. Marsma Riswahyudi No.423Sepinggan, Balikpapan

67

Page 75: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)Jl. Kedondong Dalam 1 No.29 (voorvo)SamarindaTelp/Fax. (0541) 733837Email. [email protected]

SURABAYA1. Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia

Jl. Mulyosari Utara VI/17Mulyorejo, SurabayaTelp. (031) 5934767

2. Posko Porong LapindoJl. Kusuma Bangsa 36, GedangPorong, SidoarjoTelp. (0343) 851823

MAKASSAR1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Jl. Serigala No.3 1, MakassarTelp. (0411) 831593Fax. (0411) 873239

2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Keadilan (LBH APIK)Jl. Perintis Kemerdekaan No. 148Makassar 90245Telp/Fax. (0411) 583911Email. [email protected]

BANDUNG1. Jejaring Keswadayaan Masyarakat Menjaga Mutu Air Sungai

(JKM3AS)Jl. Kawasan Industri Batu Jajar,

68

Page 76: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Bandung BaratTelp. (022) 70477238Fax. (022) 6860485Email. [email protected]

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BandungJl. Subang Raya No. 8, AntapaniBandung 40173Telp. (022) 7232678Email. [email protected]

69

Page 77: Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik.pdf