Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

1 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengelolaan sanitasi di Indonesia, yang meliputi pengelolaan sampah, air limbah

domestik, dan drainase lingkungan, hingga saat ini belum dapat terselenggara dengan baik. Akibat yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup secara terus menerus dan meningkatnya berbagai macam penyakit yang terkait dengan buruknya sanitasi, yang pada akhirnya akan mengancam kesehatan masyarakat.

Berbagai upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi telah

dilakukan. Pada bulan November Tahun 2007 telah diselenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional yang merintis kesepakatan untuk menyiapkan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan, sejalan dengan pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kemudian pada tahun 2008 dalam pertemuan International Year of Sanitation, telah disepakati adanya upaya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkat pemerintahan terhadap pembangunan sanitasi. Selanjutnya pada bulan April tahun 2009 diselenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi, serta menyandingkan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis.

Dari upaya di atas, dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program pendampingan sanitasi

kepada provinsi dan kabupaten berupa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melalui pendekatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up dengan kerangka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat top-down, sehingga diperlukan sinkronisasi dan sinergisitas keduanya.

PPSP sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat dan daerah,

akan melibatkan seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pemerintah maupun swasta di seluruh tingkatan pemerintahan. Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada serta kebutuhan pendampingan yang intens di masing-masing provinsi dan kabupaten, maka pelaksanaan PPSP diselenggarakan secara bertahap yang dilaksanakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di kota megapolitan, metropolitan besar dan sedang, ibukota provinsi, serta kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang kondisi sanitasinya rawan.

Dengan mempertimbangkan kondisi sanitasi yang belum terkelola dengan baik, serta adanya

kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan, maka Kabupaten Kulon Progo menyampaikan surat minat untuk turut serta dalam program PPSP bersama-sama dengan sejumlah kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena berbagai tahapan kegiatan telah dilalui, seperti mengikuti kampanye edukasi, advokasi,dan pendampingan baik dari pusat maupun provinsi, Serta pengembangan kelembagaan dan peraturan terkait dengan program PPSP. Pokja Sanitasi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya melangkah pada tahapan ketiga yaitu penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 1.2 Landasan Gerak 1.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi

Menurut Denny W. Lukman, Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.


Sedangkan menurut Notoadmojo, 2003,sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; sedangkan sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit, dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan, pengelolaan kotoran, dan penyediaan air bersih ke arah yang baik, sehingga terbebas dari pencemaran teradap tanah, air, dan udara sebagai lingkungan hidup manusia. Dalam penyusunan Buku Putih ini, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah sebagai tujuan akhir pembangunan sanitasi. Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan masalah sanitasi dalam Program PPSP Kabupaten Kulon Progo meliputi pengelolaan masalah air limbah domestik (grey and black water), persampahan (municipal solid waste), drainase lingkungan, kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta promosi Hygienis.

1.2.2 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi dan SSK Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menitikberatkan pada wilayah perkotaan, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2031, Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, serta Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 4 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota. Adapun wilayah kajian yang dimaksud adalah:kota Wates sebagai ibukota kabupaten (meliputi kecamatan Wates dan Pengasih), 10 ibukota kecamatan (IKK) yang meliputi Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan,Girimulyo, Kokap, Samigaluh, Kalibawang, Serta unit permukiman Dekso sebagai bagian dari kecamatan Kalibawang yang berkembang cukup pesat dan tumbuh menjadi kota dan sudah dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK Kota Dekso).

1.2.3 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 2016 yang hendak dicapai dalam tahap kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan

kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kualitas keagamaan.

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip good government dan good governance.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan

hukum.


Dari visi tersebut di atas, menunjukkan bahwa salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan adalah terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, maupun rohani, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Peningkatan kualitas kesehatan aparatur dan kelembagaan pemerintah pun diharapkan akan mampu meningkatkan dalam memberikan pelayanan prima, dengan bertumpu pada prinsip transparansi, dan menunjung tinggi akuntabilitas. Sedangkan kaitannya dengan pembangunan sanitasi, misi 1, 2, dan 4 perlu kiranya menjadi pertimbangan. Arah pembangunan yang bertumpu pada upaya pencapaian pembangunan manusia (SDM), peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, serta upaya untuk meningkatkan infrastruktur wilayah merupakan titik masuk dalam pembangunan sanitasi ke depan.

Sementara ditinjau dari sisi tata ruang, tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah bagian selatan, tengah, dan utara. Dari 10 kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, yang mendukung program pengembangan sanitasi adalah kebijakan ke 8 yaitu pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Strategi yang akan ditempuh pada kebijakan ke-8 yaitu 1) meningkatkan pelayanan transportasi; 2) mengembangkan prasarana telekomunikasi; 3) meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan; 5) meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; 6) menjaga keterkaitan pembangunan sektoral antar pusat pelayanan dalam satu kesatuan wilayah yang terpadu; 7) mengembangkan pusat pertumbuhan baru; 8) mengembangkan permukiman perkotaan yang mendukung nilai budaya lokal. Dengan demikian posisi strategi sanitasi sesuai dengan strategi ke-5 dan ke-8, yaitu meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, dan mengembangkan permukiman perkotaan yang mendukung nilai budaya lokal.

1.3 Tujuan 1.3.1 Sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Kulon Progo pada

saat ini, ditinjau dari aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dsb. 1.3.2 Sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik & kondisi sanitasi, serta prioritas/arah

pengembangan kabupaten/kota & masyarakat. 1.3.3 Untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan

dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantauan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi.

1.4 Metodologi Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini adalah metode studi literatur, metode pengumpulan data yang tersedia di SKPD-SKPD, metode interview untuk memperoleh data primer, metode observasi lapangan serta dokumentasi. Dalam pengumpulan data sekunder sering dijumpai 2 data yang berbeda. Untuk itu penggunaan data yang digunakan dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan tentang data mana yang akan dipergunakan sebagai basis hitungan atau kajian. Dari data yang diperoleh, dilakukan observasi lapangan untuk memperoleh perbandingan data sekunder dengan kondisi terkini yang ada. Selain itu, dilakukan pula studi penelitian/kajian untuk memperoleh data primer langsung di lapangan. Metode pencarian data primer dilakukan dengan Studi EHRA dan SSA. Selanjutnya melalui analisis data primer, sekunder, serta persepsi SKPD terkait sanitasi, dilakukan penetapan area beresiko sanitasi.

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo, tidak boleh lepas dari semua dokumen perencanaan yang ada di daerah, seperti Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD),


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Pengampu masalah pembangunan Sanitasi. Penyusunan RPJMD Kulon Progo 2011-2016 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan pasal 5 UU No 25 tahun 2004. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2001-2016 harus mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 dan RPJMD Provinsi DIY 2009-2013 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kulon Progo 2011-2016 berpedoman pada RPJPD Kulon Progo 2005-2025. RPJMD Kulon Progo 2011-2016 digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo memuat perencanaan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan (2013-2017). Oleh karena itu Buku Putih dan SSK harus bisa mewarnai RPJMD Kulon Progo 2011-2016. Sehingga nantinya seluruh rencana pembangunan sanitasi dapat dibreak down oleh SKPD-SKPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD. Dengan demikian arah pembangunan sanitasi bersifat menyeluruh bersinergi dan terpadu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:


Diagram 1. Posisi Buku Putih dan SSK kabupaten Kulon Progo

Gambar 1.1. Diagram Hubungan Buku Putih dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJM

Nasional

2010-2014

RPJP

Nasional

2005-2025

RPJPD Provinsi DIY

2005-2025

RPJPD

Kulon Progo

2005-2025

RPJMD Provinsi DIY

2009-2013

RPJMD Kulon Progo

2011-2016

Renstra

SKPD

Kulon Progo

RAPBD

Kulon Progo

RKPD

Kulon Progo

Renja

SKPD

Kulon rogo

APBD

Kulon Progo

RKA

SKPD

Kulon Progo

Rincian

APBD

Kulon Progo

pedoman

pedoman

pedoman

dijabarkan

pedoman

pedoman

pedoman

pedoman

BUKU PUTIH

& SSK


Peraturan perundangan yang diacu di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada produk hukum yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Standar Nasional Indonesia, dan Peraturan Daerah di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten. Daftar peraturan-peraturan adalah sebagai berikut: Undang-undang 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran

Air. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara. 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air. 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan

Sumber Daya Air. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program

Kali Bersih. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha

dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu

air Limbah Domestik. 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004

tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 5) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan Nomor : 34 tahun 2005, Nomor :

1138/Menkes/PB/VIII/2005 Pedoman Penyelenggaraan Kab/kota sehat. 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008

tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana

Pengendalian Pencemaran Air


8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup

9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 TAHUN 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 03 Tahun 1997 Tentang Pengendalian

Pembuangan Limbah Cair 2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157a/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu

Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 281/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu

Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu

Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Kegiatan

Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

7) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten Kulon Progo 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan

Pemeriksaan Kualitas Air 11) SK Bupati No. 691/1991 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kebersihan Kota 12) SK Bupati No. 245/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Penunjukan Tanah Pangonan di Desa

Ringinardi sebagai TPA

Standar Nasional Indonesia (SNI) 1) SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah 2) SNI 19-3242-1994 tentang Sampah di Permukiman dan Tata Cara Pengelolaannya 3) SNI 19-2454-1991 tentang Sampah Perkotaan dan Tata Cara Pengolahan Teknik 4) SNI 03-2453-1991 tentang Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan Tata cara

Perencanaan teknik 5) SNI 03-2406-1991 tentang Drainase Perkotaan dan Tata Cara Perencanaan Umum

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2836http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2835http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2792


BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 2.1. Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Kulon Progo 2.1.1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Kabupaten Kulon Progo secara geografis terletak antara 70 38'42" 70 59'3" Lintang Selatan dan 1100 1'37" 1100 16'26" Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling barat serta dibatasi oleh :

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Secara fisiografis, di sisi timur Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo yang memisahkan

kabupaten ini dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Sungai Progo merupakan sungai terbesar yang

melintasi Provinsi DIY dengan hulu di Gunung Sumbing Kabupaten Wonosobo dan bermuara di Samudera

Hindia. Sungai ini mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian penduduk di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, terutama di sekitar aliran sungai yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian.

Luas area kabupaten Kulon Progo adalah 58.628,311 Ha yang meliputi 12 kecamatan dengan 87

desa, 1 kelurahan dan 917 pedukuhan. Kecamatan terluas adalah Samigaluh dan Kokap, masing-masing

yaitu 12% dari total wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Wates. Dari luas total

kabupaten, 24,89 % berada di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur,

38,16 % di wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36,97 % di

wilayah utara yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Tabel 2.1. berikut

ini memberikan informasi luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten kulon Progo.

Tabel 2.1 Nama, Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka 2011

Kecamatan Jml

desa/Kelurahan

Luas Kecamatan

(Ha) (%)

Temon 15 3.629,890 6,19

Wates 8 3.200,239 5,46

Panjatan 11 4.459,230 7,61

Galur 7 3.291,232 5,61

Lendah 6 3.559,192 6,07

Sentolo 8 5.265,340 8,98

Pengasih 7 6.166,468 10,52

Kokap 5 7.379,950 12,59

Girimulyo 4 5.490,424 9,36

Nanggulan 6 3.960,670 6,76

Kalibawang 4 5.296,368 9,03

Samigaluh 7 6.929,308 11,82

Total 88 58.627,512 100,00


Gambar 2.1 Diagram Nama, Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Sumber:RTRW Kab. Kulon Progo 2011-2031


Peta 2.1. Orientasi Wilayah Perencanaan RTRW TAHUN 2012-2032

Gambar. 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo di DI Yogyakarta


Peta 2.2. Administrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2032

Gambar. 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo


2.1.2. Kondisi air tanah (ketinggian air tanah) Kondisi geohidrologi di Kabupaten Kulon Progo bervariasi mengikuti geomorfologi dan geologinya.

Pada wilayah tengah dan utara memiliki potensi air tanah yang rendah. Kemiringan lereng yang terjal

menyebabkan air hujan yang diterima permukaan tanah cepat mengumpul di saluran-saluran sungai dan

mengalir di daerah hilir. Pada kondisi seperti ini air hujan tidak sempat terinfiltrasi ke dalam tanah dalam

jumlah yang cukup. Di sisi lain, geologi di Perbukitan Kulon Progo didominasi oleh material berupa breksi

andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran lava andesit. Material tersebut terbentuk oleh adanya

aktivitas gunung api purba pada kala tersier dan bersifat impermeable (tidak tembus air). Akibatnya, material

tersebut tidak mampu menyimpan dan mengalirkan air sehingga cadangan air tanah di wilayah ini sangat

minim. Keberadaan air tanah pada wilayah ini ditemukan pada perlapisan yang sangat dalam (> 25 meter)

dan hanya ditemukan pada rekahan-rekahan batuan. Pemenuhan kebutuhan air penduduk Kulon Progo di

wilayah perbukitan ini pada umumnya berasal dari mata air yang banyak ditemukan di tekuk-tekuk lereng.

Kondisi hidrologi yang berbeda terjadi di wilayah selatan. Pada wilayah ini relatif datar dan secara geomorfologis merupakan wilayah dataran alluvial dari beberapa hilir sungai dan merupakan wilayah pesisir. Wilayah ini merupakan daerah akumulasi air permukaan maupun air tanah. Material penyusun yang bersifat relatif porus membentuk sistem akuifer penyimpan air tanah yang cukup bagus. Air tanah ditemukan pada kedalaman kurang dari 7 meter.

Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Kulon Progo banyak dipengaruhi oleh aliran sungai.

Sungai Progo merupakan sungai terbesar yang memberikan suplai air permukaan. Air sungai ini terutama banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Selain Sungai Progo, terdapat beberapa aliran sungai yang mengalir, seperti Sungai Tinalah di Kecamatan Samigaluh dan Sungai Kayangan di Kecamatan Girimulyo. Hilir Sungai Tinalah dan Sungai Kayangan berakhir masuk ke aliran sungai Progo.

Menurut data Statistik BPDAS Serayu Opak Progo Tahun 2010, Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam tiga DAS besar dan 18 sub DAS. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Nama DAS, Sub DAS dan Luasannya di Kabupaten Kulon Progo

No DAS Luas DAS (ha) Sub DAS

1 Bogowonto 3.977,72 Keduren

Kodil

Plamping

2 Serang 29.728,04 Nagung

Ngrancah

Serang Hilir

Serang Sekiyep

Sidatan

Sumitro

3 Progo 24.920,89 Diro

Jenes

Kedung Gong

Krawang

Penter

Progo Hilir

Sindong Salak

Sudu

Tinalah

Sumber : Statistik dan Informasi BPDAS Serayu dan Progo tahun 2010


Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo dan DAS Serang. Hanya sebagian kecil dari wilayah tersebut yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang.

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran

seluas 8.894 hektar, dengan debit maksimum 381,90 m/detik dan debit minimum 13,00 m/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan anakanak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektar, dengan debit maksimum 153,6 m/detik dan debit minimum 0.03 m/detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.

Di Kabupaten Kulon Progo terdapat satu danau buatan yaitu Waduk Sermo. Lokasi Waduk

Sermo ini terletak di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Luas genangan waduk ini adalah seluas 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplai irigasi sawah yang berada di Kecamatan Temon, Wates dan Pengasih.


Peta 2.3. Lokasi DAS di Kabupaten Kulon Progo

LEGENDA :

Batas Pantai

Batas Luar SWS Progo Opak Oyo

Batas Propinsi

Batas Kabupaten/Kodya

Sungai

Jalan Propinsi

SAMUDERA HINDIA

G. Merapi

G. Merbabu

G. Sumbing

KOTA

YOGYAKARTA

KAB. TEMANGGUNG

KAB. MAGELANG

KAB. KULON PROGO

KAB. SLEMAN

KAB. BANTUL

KAB. GUNUNG KIDUL

PROPINSI

JAWA TENGAHPROPINSI JAWA TENGAH

PROPINSI

D.I. YOGYAKARTA

PROPINSI JAWA TENGAH

KOTA

MAGELANG

S. O

pak

S. P

rogo

S. Seran g

S. Oyo

S.

Elo

S.

Pro

go

Daerah Aliran Sungai

DAS Opak

DAS Oyo

DAS Progo

DAS Serang

Sumber : Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Th. 1999

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI

DI SATUAN WILAYAH SUNGAI

PROGO OPAK OYO

Peta No.

SWS PROGO OPAK OYO

BASIN WATER RESOURCES MANAGEMENT PLAN(BWRMP)

400000 mT

400000 mT

440000

440000

480000 mT

480000 mT

912

000

0 m

U9

120

00

0 mU

91

600

00

91

600

00

92

000

00

mU

920

00

00 m

U

PROP.

DI. YOGYAKARTA

PROP. JAWA TENGAH

LAUT JAWA

SAMUDERA HINDIA

INSET

SWS Progo Opak Oyo

270000 mT

270000 mT

360 000

360 000

450000

450000

540000 mT

540000 mT

90

90

000

mU

90

90

00

0 m

U

91

80

00

0

91

80

00

0

92

70

000

mU

92

70

000

mU

0 5 10 15 20 KM

U

TB

S

4

DAS OPAK DAS OYO

DAS PROGO

DAS SERANG


2.1.3. Kondisi umum iklim dan curah hujan Iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam periode yang panjang. Suhu dan curah hujan

merupakan dua unsur iklim yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Suhu rata-rata di Kabupaten Kulon Progo berkisar 25-29 0C. Berdasarkan analisis data curah hujan bulanan tahun 2006-2010, diketahui bahwa curah hujan tahunan di Kabupaten Kulon Progo mencapai di atas 1.907,4 mm pada tahun2007. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada Bulan Desember, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Agustus. Nilai ini mengikuti pola distribusi musim di Indonesia, yaitu bulan-bulan basah pada musim penghujan (November-April) dan bulan-bulan kering pada musim kemarau (Mei-Oktober).

Curah hujan dan hari hujan dari tahun 2006-2010 menurut 5 stasiun hujan di Gejagan, Singkung,

Gembongan, Beji, Brosot Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2005-2010

Menurut Stasiun Hujan di Kabupaten Kulon Progo

No Bulan 2006 2007 2008 2009 2010

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH

1 Januari 11,3 182,8 15,0 254,0 18,0 280,8 23,0 246 16

2 Pebruari 12,9 248,0 19,0 349,0 21,0 252,2 20,0 151 13

3 Maret 10,7 416,4 18,0 262,6 22,0 130,2 13,0 242 14

4 April 7,7 278,6 21,0 160,6 15,0 177,8 11,0 189 11

5 Mei 4,9 31,8 6,0 4,0 2,0 122,2 9,0 315 14

6 Juni 0,0 54,4 6,0 2,8 1,0 30,0 2,0 90 7

7 Juli 0,0 0,6 1,0 2,4 1,0 9,0 2,0 26 4

8 Agustus 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 4

9 September 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 257 13

10 Oktober 1,0 39,2 3,0 173,2 10,0 44,2 6,0 271 15

11 Nopember 2,3 206,8 17,0 380,4 25,0 172,6 13,0 183 13

12 Desember 11,0 448,8 27,0 190,2 16,0 147,2 12,0 331 16

Jumlah 63,8 1.907,4 133,0 1.779,2 131,0 1.372,2 115,0 2346 140

Rata-rata 5,32 158,95 11 148,27 11 114,35 10 195.5 11.7

Sumber : Kulon Progo Dalam Angka 2011


Gambar. 2.2. Curah Hujan Rata-Rata dan Hari Hujan Rata-Rata

2.2. Demografi / Kependudukan

Data jumlah penduduk kabupaten Kulon progo tahun 2009 -2010 merupakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon progo, sedangkan data tahun 2011 diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon progo yang dilaksanakan dengan mengacu Perbup No 39 tahun 2011, jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo pada bulan Desember tahun 2011 sebanyak 473.397 jiwa. Adapun persebaran penduduk tiap kecamatan tahun 2009 -2011 seperti tecantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Bulan Desember 2009 - 2011

Kecamatan Jml Penduduk Jumlah KK Pertumbuhan (%)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010 2011

1 Temon 32.994 33.268 32.899 6886 6,943 7001 0.83 -1.11

2 Wates 50.186 50.597 52.717 11852 11949 12047 0.82 4.19

3 Panjatan 41.586 41.939 41.885 9224 9302 9381 0.85 -0.13

4 Galur 33.361 33.478 34.668 8378 8407 8436 0.35 3.55

5 Lendah 39.039 39.238 41.647 9887 9,937 9988 0.51 6.14

6 Sentolo 48.745 49.237 50.669 11556 11,673 11791 1.01 2.91

7 Pengasih 50.366 50.699 53.632 12218 12,299 12380 0.66 5.79

8 Kokap 42.096 42.227 39.38 8878 8,906 8934 0.31 -6.74

9 Girimulyo 29.406 29.517 27.022 6412 6,436 6460 0.38 -8.45

10 Nanggulan 35.034 35.521 31.967 7374 7,476 7580 1.39 -10.01

11 Samigaluh 34.173 34.343 31.538 7954 7,994 8034 0.50 -8.17

12 Kalibawang 31.045 31.135 35.373 7545 7,567 7589 0.29 13.61

JUMLAH 467.816 470.903 473.397 108185 108,899 109618 0.66 0.53

Sumber:Kulon Progo Dalam Angka 2010-2011 dan Pendataan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2011

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010

HARI HUJAN RATA-RATA

CURAH HUJAN RATA-RATA

Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-rata Kab. Kulon Progo


Dari data di atas tampak bahwa penyebaran penduduk Kulonprogo masih berkumpul di 3 Kecamatan, yaitu Pengasih sebesar 11,33 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Wates sebesar 11,14 persen, dan Kecamatan Sentolo sebesar 10,70 persen. Kecamatan Pengasih, Wates, dan Sentolo adalah 3 Kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 53.632 orang, dan 52.717 orang, 50.669 orang. Sedangkan Kecamatan Girimulyo merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya, yakni sebanyak 27.022 orang.

Berdasarkan perbandingan jumlah total penduduk dengan luas wilayah kabupaten, rata-rata tingkat

kepadatan penduduk Kulonprogo adalah sebanyak 807 orang per kilo meter persegi atau 8,07 jiwa per hektar. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Wates yakni sebanyak 1647 orang per kilo meter persegi atau 16.47 jiwa per hektar. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Samigaluh yakni 455 orang perkilo meter persegi atau 4.55 jiwa per hektar.

Sementara laju pertumbuhan penduduk Kulonprogo per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni

dari tahun 2000-2010 sebesar 0.66 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kulonprogo ada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Temon, Wates, dan Pengasih yaitu 0.81 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah di Kecamatan Kokap sebesar -0,57 persen. Meskipun Kecamatan Sentolo menempati urutan kedua dari jumlah penduduk, namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk menempati urutan keempat sebesar 0.77 persen. Sebaliknya, Kecamatan Temon yang jumlah penduduknya menempati urutan terendah ke-4 setelahda urutan tertinggi atau sama dengan Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih.

Untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk untuk tahun berikutnya, digunakan angka

kecendurungan (tren) dari rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk tiap kecamatan beberapa tahun 2000 - 2010 rumus:

(N+1) = N x (100+r) : 100 Dimana : N+1 : Jumlah Penduduk proyeksi 1 tahun berikutnya N : jumlah penduduk tahun 2011 r : trend prosentase pertambahan penduduk tahun 2000-2010

Sedangkan proyeksi penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2017 disajikan dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 2.5 Proyeksi Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2017

No Kecamatan R Jumlah Penduduk

(%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Temon 0.81 32,899 33,165 33,434 33,705 33,978 34,253 34,531

2 Wates 0.81 52,717 53,144 53,574 54,008 54,446 54,887 55,331

3 Panjatan 0.7 41,885 42,178 42,473 42,771 43,070 43,372 43,675

4 Galur 0.51 34,668 34,845 35,023 35,201 35,381 35,561 35,742

5 Lendah 0.67 41,647 41,926 42,207 42,490 42,774 43,061 43,350

6 Sentolo 0.77 50,669 51,059 51,452 51,848 52,248 52,650 53,055

7 Pengasih 0.81 53,632 54,066 54,504 54,946 55,391 55,840 56,292

8 Kokap -0.57 39,380 39,156 38,932 38,710 38,490 38,270 38,052

9 Girimulyo -0.24 27,022 26,957 26,892 26,828 26,764 26,699 26,635

10 Nanggulan 0.68 31,967 32,184 32,403 32,624 32,845 33,069 33,294

11 Kalibawang 0.1 31,538 31,570 31,601 31,633 31,664 31,696 31,728

12 Samigaluh 0.05 35,373 35,391 35,408 35,426 35,444 35,462 35,479

Kab. Kulon Progo 0.66 473,397 475,669 477,953 480,247 482,552 484,868 487,195

Sumber : diolah dari hasil pendataan kemiskinan dan Kabupaten Kulon Progo 2011


2.3. Keuangan dan Perekonomian Daerah Salah satu indikator ekonomi dalam pencapaian tingkat kesejahteraan adalah aktifitas perputaran

uang di suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 ayat(1), dijelaskan bahwa ada empat sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) pajak daerah , (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (iv) serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Namun tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (DAU) masih sangat besar.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN, yang terdiri dari Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi Dana Perimbangan yang sangat besar terhadap kontribusi APBD menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah di APBD, terdiri dari pendapatan hibah, dana hasil bagi pajak dengan provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, Serta bantuan keuangan dari provinsi maupun pemda lainnya. Adapun gambaran mengenai APBD Kabupaten Kulon Progo 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun terakhir No Anggaran 2006 2007 2008 2009 2010

A Pendapatan

1 Pendapatan asli Daerah (PAD)

35.529.885.547 38.638.670.394 42.289.208.577 39.358.629.412 48.190.801.571

2 Dana Perimbangan (Transfer)

394.744.066.201 441.229.946.509 478.689.715.957 495.646.284.933 485.094.125.372

3 Lain2 pendapatan yg sah

17.612.254.723 39.221.131.550 57.413.584.350 61.277.110.200 99.804.252.799

4 Jumlah Pendapatan

448.371.802.782,26 522.937.813.610,66 581.934.155.009,44 596.428.928.201,19 633.088.918.846,16

B Belanja

1 Belanja Tak Langsung

293.463.109.280 382.928.557.914 444.766.612.124 473.959.882.627 473.959.882.627

2 Belanja Langsung

199.239.971.014 213.388.643.751 132.970.368.976 138.942.748.540 138.942.748.540

Jumlah Belanja Daerah

458.909.842.111,94 492.840.107.093,71 598.059.933.717,75 577.736.996.100,47 612.902.631.166,54

Surplus/Defisit (15.693.926.614,48) 21.872.969.232,15 (28.802.549.193,11) 11.228.062.279,92 15.192.900.394,82

Sumber: DPPKA Kab. Kulon Progo 2011, diolah


Tabel 2.7. Ringkasan anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi per Penduduk Tahun 2007-2011

N0. Sub Sektor/SKPD 2007 2008 2009 2010 2011

A Air Limbah

1 DPU Pengairan 5,220,734,950 4,533,119,699 3,061,364,942 1,275,899,500 0 2 PU-Cipta Karya 2,890,950,647 2,968,010,000 2,738,521,983 1,662,326,615 2.871.586.341

3 Kantor Lingk. Hidup 2,167,675,844 1,506,229,999 1,327,800,081 2,256,553,580 913.906 .650

4 Kimtaru (permukiman Tataruang)

71,081,200 140,489,000 104,435,000 192,196,350 0

B Persampahan 1,152,730,100 (429.351.000)

1,023,762,000 (444.612.000)

316.011.000 320.895.000 587.237.900

(375.400.000)

C Drainase 2,447,188,290 1,849,773,725 611,245,900 0

D Aspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, komunikasi, pendampingan)

204,775,250 223,235,000 90,515,000 24,540,050 284.323.000

E Total Belanja Modal sanitasi (A-D)

13.115.136.231 12.244.619.423 7.933.882.906 5.421.515.995 4.657.053.891

F Total Belanja Modal sanitasi dr APBD murni (bukan pendamping)

G Total Belanja APBD 492.703.080.294 596.317.201.665 577.736.981.100 612.902.631.167 612.902.631.167

H Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja total

0.027 0.021 0.014 0.009 0.008

I Jumlah Penduduk 374,445 374,783 467.816 470.903 473.397

J Belanja sanitasi per penduduk (E/I)

35,025.53 32,671.22 16,959.41 11,513.02 9,837.52

Sumber: AMJ Bupati 2007-2011, diolah 2.3.1. Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK/2012 tanggal 16 April 2012, indeks fiskal daerah diatur oleh menteri keuangan dengan maksud untuk perencanaan lokasi dan alokasi Dana Urusan Bersama (DUB) serta penentuan besaran penyediaan Dana daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), seperti pelaksanaan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan. Dalam perhitungan pemerintah menggunakan fiskal daerah (data kemampuan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja pegawai negeri sipil) serta non fiskal daerah seperti jumlah penduduk, persentasi jumlah penduduk miskin, indeks kemahalan konstruksi. Besaran Indeks fiskal dan kemskinan


daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentasi Penduduk Miskin (IPPMD). Adapun besarnya Indeks Ruang Fiskal Daerah kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Data Indeks Ruang Fiskal Kabupaten Kulon Progo 5 Tahun Terakhir

Tahun Indeks Kemampuan Fiskal / Ruang Fiskal Daerah (IRFD)

2007 0.2051

2008 0.1906

2009 0.1644

2010 0.259

2011 0.310

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id, 21 Mei 2012 jam.13.35

2.3.2 PDRB dan Struktur Perekonomian

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu daerah digambarkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.Pada tahun 2010 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3.55 triliun rupiah atau meningkat sekitar 248,113 miliar rupiah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2009. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 naik 65,934 miliar rupiah dari tahun sebelumnya atau sebesar 1,728 triliun rupiah.

Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011

Gambar 2.3. Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2010 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 digambarkan oleh laju

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebesar 3,97 persen. Dibandingkan tahun 2009, laju pertumbuhan tahun 2010 melambat 0,74 poin. Melambatnya laju pertumbuhan ini disebabkan karena melambatnya pertumbuhan pada sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang mempunyai kontribusi yang dominan pada total pembentukan PDRB. Sehingga melambatnya kedua sektor tersebut berpengaruh pada pertumbuhan secara keseluruhan.

Secara sektoral, sembilan sektor pembentukan PDRB mengalami pertumbuhan positif. Di tahun

2010 sektor pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan paling tinggi sebesar 8,81 persen. Pada urutan kedua sektor keuangan persewaan, dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 8,55 persen disusul oleh sektor listrik, gas, dan air bersih yang tumbuh mencapai 6,52 persen.


Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011

Gambar 2.4. Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo

tahun 2009 sebesar 3,286 triliun rupiah. Dengan jumlah penduduk sebesar 374.921 jiwa, PDRB per kapitanya mencapai Rp. 8.765.255. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai tambah (PDRB) atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai kemakmuran penduduk. Dilihat dari komposisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010, sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian sebesar 24,11 persen; diikuti sektor jasa-jasa sebesar 19,92 persen dan di posisi ketiga yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 16,40 persen. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan sumbangan kontribusinya sebesar 0,86 persen.

Tabel 2.9 Data Perekonomian Umum Daerah Tahun 2007-2010

N0. Deskripsi 2007 2008 2009 2010

1 PDRB Harga Konstan (Rp) 1.587.630.000 1.662.370.000 1.728.304.000 1.781.227.000

2 Pendapatan Perkapita Kab. (Rp)

4.130.945 4.307.361 4.460.215 4.580.532

3 Upah Minimum Regional Kabupaten (Rp)

500.000 586.000 700.000 745694

808.000 (2011) 892.660 (2012)

4 Inflasi (%) 8,78 9,49 4,75 4,79

5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.12 4.71 3.97 3.06

Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo 2007-2010


2.4. Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang

diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten dan kawasan strategis kabupaten serta pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan,

melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, diukur berdasarkan pendekatan ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang wilayah diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo berisi tentang ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Konsep pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Kulon Progo dipaduserasikan dengan konsep sistem kota-kota di daerah dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terhadap Provinsi DIY. Berikut ini merupakan rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertulis dalam Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW tahun 2011-2031 :

a. pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Perkotaan Wates; b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

1. Perkotaan Temon; 2. Perkotaan Brosot; 3. Perkotaan Sentolo; 4. Perkotaan Nanggulan; dan 5. Perkotaan Dekso.

c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: 1. Perkotaan Panjatan; 2. Perkotaan Lendah; 3. Perkotaan Kokap; 4. Perkotaan Girimulyo; 5. Perkotaan Kalibawang; dan 6. Perkotaan Samigaluh.


Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan meliputi: a. PKWp Perkotaan Wates dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan,

olahraga, perdagangan, dan jasa; b. PKL Perkotaan Temon dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, pariwisata, industri,

perkebunan, dan agropolitan; c. PKL Perkotaan Brosot dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pariwisata, industri, dan

pertambangan; d. PKL Perkotaan Sentolo dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri, perkebunan, dan

peternakan; e. PKL Perkotaan Nanggulan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan perikanan, pertanian, dan

agropolitan; dan f. PKL Perkotaan Dekso dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan

agropolitan. Perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi: a. perkotaan Temon; b. perkotaan Wates; c. perkotaan Panjatan; d. perkotaan Galur; e. perkotaan Lendah; f. perkotaan Sentolo; g. perkotaan Kokap; h. perkotaan Nanggulan; i. perkotaan Girimulyo; j. perkotaan Kalibawang; dan k. perkotaan Samigaluh.


Peta 2.4. Rencana Pola Ruang


Peta 2.5. Peta Tempat Kegiatan Kabupaten Kulon Progo


2.5. Sosial dan Budaya Kondisi dan perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 dapat

dipantau melalui indikator ketersediaan fasilitas pendidikan masyarakat.

2.5.1. Fasilitas Pendidikan

a. Ketersediaan Sekolah Bagi Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama tahun 2006 hingga tahun 2010, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar mengalami peningkatan. Hal ini berarti, beban sebuah sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah menjadi lebih ringan dan dapat mengindikasikan adanya perbaikan layanan pendidikan. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya perbaikan layanan pendidikan, di mana terdapat peningkatan jumlah sekolah yang ada untuk menampung penduduk usia sekolah.

Tabel 2.10

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SD dan SMP/MTs Tahun 2006-2010

Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010

SD/MI

Jumlah Gedung Sekolah 392 383 382 376 376

Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun 36.789 35.699 36.789 35.125 33.720

Rasio 1,07 1,07 1,04 1,07 1,12

SMP/MTs



Rasio 0,44 0,39 0,44 0,45 0,45

SMA/SMK 2006 2007 2008 2009 2010



Rasio 0,25 0,23 0,27 0,33 0,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 b. Persentase Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) Kondisi Bangunan Baik

Data menunjukkan adanya kerusakan baik ringan maupun berat pada bangunan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010. Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan jumlah kerusakan bangunan SD/MI terbanyak, yaitu 23 rusak ringan dan 23 rusak berat, dan Nanggulan merupakan kecamatan dengan jumlah kerusakan ringan terbanyak pada bangunan SMP/MTs.


Tabel 2.11 Kondisi Bangunan Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No

Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah Sekolah

Kondisi Ruang Kelas Jumlah Sekolah

Kondisi Ruang kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1 Girimulyo 23 97 18 8 6 53 13 3

2 Kalibawang 24 116 16 3 7 42 3 3

3 Sentolo 32 114 29 3 7 52 13 1

4 Samigaluh 32 137 31 13 7 47 5 5

5 Pengasih 36 171 28 3 5 34 3 3

6 Panjatan 31 180 14 5 4 40 1 4

7 Lendah 33 160 32 15 4 28 13 4

8 Nanggulan 26 129 12 11 7 31 27 6

9 Temon 27 153 15 5 5 49 0 0

10 Wates 42 237 23 23 12 100 2 6

11 Galur 28 148 18 3 6 54 3 4

12 Kokap 42 166 41 8 6 39 8 0

Kab. Kulon Progo 376 1,808 277 100 76 569 91 39

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011

c. Persentase Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK) Kondisi Bangunan Baik Data menunjukkan adanya kerusakan baik ringan maupun berat pada bangunan sekolah

SMA/MA/SMK di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010. Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan jumlah kerusakan ringan dan berat terbanyak pada bangunan SMA/SMK/MA. Namun begitu secara keseluruhan, Bangunan SMA/MA/SMK di Kabupaten Kulon Progo tidak begitu banyak mengalami kerusakan berat.

Tabel 2.12

Kondisi Bangunan SMA/MA/SMK Tahun 2010

No Kecamatan

SMA/MA/SMK

Jml Sekolah

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Bera

1 Girimulyo 2 12 2 0

2 Kalibawang 4 45 1 0

3 Sentolo 4 39 0 0

4 Samigaluh 4 27 2 0

5 Pengasih 6 79 2 0

6 Panjatan 1 9 0 0

7 Lendah 3 33 3 4

8 Nanggulan 4 46 0 0

9 Temon 6 50 9 0

10 Wates 15 199 11 5

11 Galur 5 22 3 4

12 Kokap 2 12 0 0

Kab. Kulon Progo 56 573 33 13 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011


2.4.2. Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga Miskin tahun 2011, terdapat 23.61%, atau 111.756 jiwa miskin, atau 34.089 KK miskon dari disajikan dalam dalam tabel berikut:

Tabel 2.13

Angka Kemiskinan dan Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan

Pendataan 2011 Jumlah Penduduk Desember 2011

Prosentase Penduduk Miskin

per Desember 2011 KK

Miskin Penduduk

Miskin

1 Temon 1.296 4.168 32.899 12,67

2 Wates 1.913 6.303 52.717 11,96

3 Panjatan 2.674 8.733 41.885 20,85

4 Galur 2.132 6.307 34.668 18,19

5 Lendah 3.121 9.469 41.647 22,74

6 Sentolo 3.952 13.133 50.669 25,92

7 Pengasih 3.495 11.474 53.632 21,39

8 Kokap 4.340 14.853 39.380 37,72

9 Girimulyo 3.089 10.243 27.022 37,91

10 Nanggulan 2.446 8.239 31.967 25,77

11 Samigaluh 2.848 9.612 31.538 30,48

12 Kalibawang 2.783 9.222 35.373 26,07

JUMLAH 34.089 111.756 473,397 23,61

Sumber : Pendataan Kemiskinan Kab. Kulon Progo Desember Tahun 2011

Dari data di atas tampak bahwa angka kemiskinan tertinggi ada di Kecamatan Girimulyo (37.91%), Kokap (37.72%), dan Samigaluh (30.48%). Sedangkan angka kemiskinan yang terendah adalah di Kecamatan Wates sebesar 11.96%. Sementara itu jumlah jiwa miskin terbesar terdapat di Kecamatan Kokap (14,853 jiwa), Sentolo (13,133 jiwa), serta Pengasih (11,474 jiwa).

2.5.3 Lingkungan Permukiman Kumuh Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2009, luas kawasan

permukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo hanya seluas 5 ha atau sekitar 0,01 % dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2012, permukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo adalah adalah permukiman dengan karakteristik ruang di dalam rumah yang terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti kondisi sarana prasarana lingkungan yang masih rendah baik kualitasnya maupun kuantitasnya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk yang masih relatif rendah pula.

Berdasarkan LPPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009, kinerja urusan lingkungan permukiman

kumuh di Kabupaten Kulon Progo mencapai 0,01%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa hampir tidak ada permukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo. Pada tabel berikut ini dapat dilihat kinerja capaian untuk urusan lingkungan permukiman kumuh


Tabel 2.14 Kinerja Capaian Urusan Lingkungan Permukiman Kumuh

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009

No Kinerja Capaian Tahun 2009

1. Luas lingkungan permukiman kumuh 5 Ha

2. Luas wilayah 58.627 Ha

3. Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh 0,01%

Sumber : LPPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah seperti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang telah di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Telah dibentuk a) unsur pendukung tugas Bupati yang disebut dengan Lembaga Teknis Daerah,b) unsur pelaksana tugas teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Badan. 3)Jabatan Fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Kepegawaian Daerah. 3. Inspektorat Daerah. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana; 5. Kantor Penanaman Modal; 6. Kantor Lingkungan Hidup; 7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan; 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; 9. Kantor Perpustakaan; dan 10.Kantor Arsip dan Dokumentasi.

Dinas-dinas di Lingkungan Kabupaten Kulon Progo :

a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Dinas Pekerjaan Umum; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah f. Dinas Pendidikan


g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM; i. Dinas Pertanian dan Kehutanan j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; k. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

Lembaga-lemabaga Teknis di Lingkungan Kabupaten Kulon Progo :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dapat disebut Bappeda; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Inspektorat Daerah, selanjutnya dapat disebut Inspektorat; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perempuan, dan Keluarga Berencana; e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah f. Kantor Arsip dan Dokumentasi g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat h. Kantor Lingkungan Hidup i. Kantor Perpustakaan j. Kantor Pelayanan Terpadu k. Satuan Polisi Pamong Praja l. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan m. Kantor Penanaman Modal

SKPD yang terkait dengan fungsi regulator (pengaturan dan pengarahan aturan sanitasi serta perencanaan sanitasi) dan operator sanitasi (penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi serta pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pengelolaan sanitasi) adalah:

a. Bappeda b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum d. Kantor Lingkungan Hidup

Peran dan fungsi SKPD terkait ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Peran dan Fungsi SKPD Terkait Sanitasi di Kabupaten Kulon Progo

No. SKPD Peran Fungsi

1 BAPPEDA Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah. a. menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; b. menyusun perencanaan pembangunan prasarana

wilayah; c. menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan

lingkungan hidup; d. menyusun perencanaan pemerintahan; e. menyusun perencanaan sosial budaya; f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

statistik; g. melaksanakan perencanaan dan pengendalian

pembangunan; dan h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Regulator


2 Dinas Pekerjaan Umum

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

c. pelaksanaan pembinaan di bidang pekerjaan umum; d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan

prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, perumahan, dan tata ruang;

e. pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, sarana, dan prasarana perkotaan dan perdesaan;

f. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; g. pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat; h. pengelolaan kebersihan dan pertamanan;

Regulator dan operator

3 Dinas Kesehatan

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; c. pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan

edukasi di bidang kesehatan; d. pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan

kesehatan masyarakat; e. pelaksanaan survailans, imunisasi, pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dan penyehatan lingkungan;

f. pelaksanaan upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat;

Regulator dan operator

4 Kantor Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. a. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas; b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan

pengendalian; c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan;

dan d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Regulator


Gambar 2.5. Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo


BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN KULON PROGO

Banyak penafsiran bahwa sehat itu harus memiliki peralatan penunjang kesehatan yang lengkap dan memadai,

sehingga tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Langkah yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus mencegah penyakit adalah hanya dengan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau yang disingkat PHBS.

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan.

3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Hygiene

33..11..11 TTaattaannaann RRuummaahh TTaannggggaa PHBS rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga, agar tahu, mau dan

mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Terdapat 10 indikator PHBS di dalam rumah tangga, yakni 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2)

Memberi bayi ASI Eksklusif, 3) Menimbang Balita setiap bulan, 4) Menggunakan Air Bersih, 5) Mencuci tangan pakai sabun, 6)Gunakan Jamban Sehat, 7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu, 8) Makan buah dan sayur setiap hari, 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 10) Tidak merokok di dalam rumah

PHBS alami skala rumah tangga, memang mudah dalam teori, namun dalam pelaksanaannya memang

butuh banyak dukungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga pemerintah. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan PHBS di lingkungan keluarga. Seperti masih banyaknya iklan rokok yang ada di media cetak maupun elektronik, makanan dan minuman cepat saji yang kurang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, belum adanya monitoring evaluasi terpadu tentang kegiatan PHBS ini. Selain itu, kawasan padat penduduk di kota-kota besar dan juga banyaknya penduduk musiman yang menimbulkan permasalahan pada kehidupan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan PHBS.

Oleh karena itu, upaya penerapan sepuluh PHBS di lingkungan keluarga, tentu sangat tergantung dari

kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara kerkesinambungan.

Berdasarkan Studi EHRA di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat beberapa hal keterkaitan indikator PHBS

dengan kebiasaan masyarakat terutama dalam sektor sanitasi dan penyediaan air bersih sebagai berikut :

a. Persampahan Pengelolaan sampah rumah tangga masih sangat memprihatinkan, terutama sampah yang dihasilkan semakin lama semakin komplek dan tidak dapat ditangani dengan sistem persampahan yang ada. Maka untuk menangani limbah sampah rumah tangga terutama skala kabupaten perlu ada peran serta masyarakat. Pengelolaan sangat penting dilakukan di tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah, pemanfaatan kembali atau penggunaan ulang sampah, misalnya dijadikan bahan baku kerajinan atau dijadikan kompos. Dari hasil Studi EHRA dapat diketahui kondisi Pengelolaan sampah di lingkungan menurut klaster seperti pada grafik di bawah ini :


Gambar 3.1. Diagram Prosentase Pengelolaan Sampah Menurut Klaster

Dari grafik 3.17 dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kabuapten Kulon Progo didominasi degan cara pembakaran terlihat dari cluster kabupaten sebesar 65,8% dan hal ini tersebut di cluster lain kecuali di cluster 3 yang didominasi dilubang tanah dengan angka 65%. Dari grafik diatas dapat dilihat pula jenis pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo berturut turut 1) dikumpulkan oleh kolektor formal 1,0%, 2) dikumpulkan dan dibuang ke TPS 4,4%, 3) dibunag ke dalam lubang dan ditutp dengan tanah 4,8%, 4) dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah 14%, 5) dibuang ke lahan kosong/kebun 8,3% sedang untuk yang lain kurang begitu sigbnifikan dibawah 1% yaitu dibuang ke sungai, dibiarkan membusuk dan dibuang ketempat lainya. b. Air Limbah Domestik Untuk pembuangan air kotor atau limbah tinja manusia dari hasil studi EHRA diketahui bahwa masyarakat sudah buang air besar di jamban pribadi 92,9%, ke wc umum 5,2%, selain itu masih BABS. Untuk kebiasan BABS Anggota Keluarga Yang Sudah Dewasa dapat dilihat dari Grafik dibawah ini :

Gambar 3.2. Diagram Tempat BAB Anggota Keluarga Yang Sudah Dewasa

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

CLUSTER 0 CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 KULON PROGO

,0 ,0 2,5 ,0 1,0 ,0 ,4

11,0

,0 4,4

97,5

59,2

77,5

15,0

65,8

,0 7,9

3,0 ,0 4,8

,0

16,3

4,0

65,0

14,0

,0 ,4 ,5 2,5 ,6 ,0 ,4 ,5 5,0

,8 2,5

14,6

1,0

12,5 8,3

,0 ,8 ,0 ,0 ,4

Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

Dibakar

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah


95,0 97,1 91,0

75,0

92,9

2,5 ,8 6,5

27,5

5,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,5 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,4 ,0 1,7 ,0 ,0 ,8 ,0 ,4 1,0 ,0 ,6

Jamban pribadi

MCK/WC Umum

WC helikopter

Sungai/pantai/laut

Kebun/pekarangan

Selokan/parit/got

Lubang galian

Lainnya,

idak tahu


Sedang tempat pembuangan akhir tinja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Tempat Pembuangan Tinja

Pertanyaan Jawaban CLUSTER 0 CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 KULON PROGO

Kemana tempat penyaluran buangan akhir tinja?

Tangki septik 97,5 85,0 87,5 97,5 87,9

Pipa sewer 0,0 1,7 0,5 0,0 1,0

Cubluk/lobang tanah 0,0 10,4 7,5 2,5 7,9

Langsung ke drainase 0,0 0,4 0,5 0,0 0,4

Sungai/danau/pantai 2,5 1,7 1,5 0,0 1,5

Kolam/sawah 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2

Kebun/tanah lapang 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2

Tidak tahu 0,0 0,4 2,0 0,0 1,0

D6. Kapan tangki septik terakhir dikosongkan

0-12 bulan yang lalu 0,0 2,9 1,7 0,0 2,0

1-5 tahun yang lalu 5,1 5,4 7,4 10,3 6,6

Lebih dari 5-10 tahun yang lalu 5,1 2,0 1,7 0,0 2,0

Lebih dari 10 tahun 5,1 0,5 1,7 0,0 1,3

Tidak pernah 82,1 86,3 77,1 17,9 76,6

Tidak tahu 2,6 2,9 10,3 71,8 11,6

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut: tangki septic 87,9%, ke cubluk 7,9%, dan ke Sungai 1,5% dari tabel diatas juga dapat dilihat dari 87,9% tangki septic yang ada tidak pernah dikuras atau 76,6% sedang yang lainya dikuras dalam rentang waktu yang berbeda-beda. c. Drainase Lingkungan Kondisi saluran air rumah tangga merupakan indikator yang menjadi peranan penting pada Survey EHRA, karena saluran air yang tidak memadai beresiko memunculkan penyakit terutama deman berdarah dan malaria. Dalam pelaksanaan Survey EHRA masalah saluran air menjadi pengamatan tersendiri yang dilakukan oleh enumerator untuk mengamati keberadaan saluran air di sekitar rumah responden. Saluran air yang dimaksud adalah yang digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga.

Enumerator juga mengamati dari dekat apakah air di saluran itu mengalir, apa warna airnya, dan melihat apakah terdapat tumpukan sampah di dalam saluran air itu. Sedangkan saluran air yang memadai ditandai dengan aliran air yang lancar, warna air cenderung bening atau bersih, dan tidak adanya tumpukan sampah di dalamnya.

Gambar 3.3. Diagram Genangan Di Kabupaten Kulon Progo

,0

50,0

100,0

Cluster 0 Cluster 1

Cluster 2 Cluster 3

Kulon Progo

,0 9,2 11,5 32,5

11,2

100,0 90,8

88,5

67,5

88,8

Ya Tidak


Dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat genangan yang signifikan yaitu hanya 11,2% dari total Kabupaten Kulon Progo.

d. Perilaku Hygiene Kebiasaan masyarakat dalam hal mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu survey EHRA yang bertujuan untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kebiasaan mencuci tangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam survey EHRA sangat berhubungan erat dengan kesehatan. Kebiasaan tidak mencuci tangan pada waktu-waktu penting merupakan salah satu faktor penyebab masuknya penyakit ke dalam tubuh, misalnya diare. Balita sangat rawan terkena diare. Bila kebiasaan mencuci tangan diterapkan pada waktu penting oleh masyarakat, khususnya yang memiliki anak Balita maka resiko Balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare dapat berkurang. Waktu cuci tangan yang penting diterapkan oleh masyarakat yang memiliki anak antara lain adalah : 1) sesudah buang air besar; 2) sesudah menceboki pantat anak; 3) sebelum menyantap makanan; 4) sebelum menyuapi anak; serta 5) sebelum menyiapkan makanan. Adapun kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.4. Diagram Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun Dalam Klaster

e. Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga Air merupakan kebutuhan utama dari setiap individu dan masyarakat. Kecukupan air dan kualitasi air akan sangat berpengaruh terhadap individu masyarakat dan kesehatan lingkungan. Jenis-jenis sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri terutama sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air ledeng/PDAM, sumbur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditanggkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Sumber-sumber air minum yang dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi pathogen ke dalam tubuh manusia yaitu sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan seperti air kolam, sungai, parit ataupun irigasi.

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

100,0

Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya

A. Sebelum ke toilet

B. Setelah menceboki bayi/anak

C. Setelah dari buang air

besar

D. Sebelum makan

E. Setelah makan

CLUSTER 0

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

KULON PROGO


Gambar 3.5. Diagram Pengolahan air sebelum dikonsumsi

Secara umum, sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo berasal dari 3 (tiga) sumber air minum utama yaitu 1) sumur yang terdiri dari sumur dalam dan sumur gali, 2) air ledeng PDAM, dan 3) mata air.

3.1.2. Tatanan Sekolah

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal, selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum hendaknya juga menjadi tempat mempelajari cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah Sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Sekolah dapat dikatakan ber-PHBS apabila memenuhi 8 indikator berikut:

1. Mencuci tangan dengan air mengalir & sabun sebelum makan dan sesudah BAB 2. Mengkonsumsi makanan jajanan higienis di warung sekolah/ kantin sekolah 3. Menggunakan jamban dengan tangki septik/lubang penampungan kotoran sebagai pembuangan akhir 4. Berolah raga rutin paling lama 1 kali seminggu 5. Melakukan PSN (pemberangtasan sarang nyamuk) dengan 3M atau 3M Plus di sekolah paling lama setiap

1 minggu sekali 6. Tidak merokok selama berada di sekolah 7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan paling lama 6 bulan sekali dan mencatat hasilnya

dalam KMS Anak Sekolah atau buku catatan 8. Senantiasa membuang sampah di tempat sampah.

Berdasarkan kajian PHBS oleh Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2011,

baru 32,85% sekolah dasar dinyatakan ber-PHBS atau memenuhi ke-delapan indikator tersebut. Salah satu indikator yang menjadi penyebab utama gugurnya sekolah menjadi sekolah ber-PHBS adalah perilaku siswa dalam mengkonsumsi makanan jajanan di warung sekolah atau kantin sekolah. Banyak kita jumpai di lingkungan sekitar sekolah adalah menjamurnya pedagang yang menjajakan makanan. Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) memiliki potensi masalah seperti penambahan bahan berbahaya, bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas aman, serta kontaminan kimia dan mikroba patogen (rhodamine, metanil yellow, formalin, borax, pemanis buatan, dan cemaran mikrobia) yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Sebab lain gugurnya sebagai sekolah ber-PHBS adalah kurangnya siswa melakukan kebiasaan untuk mencuci tangan dengan air mengalir & sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar (BAB),sekolah tidak menyediakan jamban dengan tangki septik/lubang penampungan kotoran sebagai pembuangan akhir,serta kebiasaan siswa untuk senantiasa membuang sampah di tempatnya.


100,0 98,8

78,5

100,0 91,2

,0 1,3

21,5

,0 8,8

Ya Tidak


Tabel 3.1 Rekapitulasi kondisi fasilitas sanitasi di Sekolah/ Pesantren

Nama Sekolah

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih Jumlah Toilet/WC Jml Tempat Kencing

Fas. Cuci Tangan

Persediaan Sabun

Siapa yang membersihkan toilet

PDAM SPT SGL Siswa Guru Pesuruh

L P L P S K T S K T S K T Guru Siswa

L Siswa

P Guru

Siswa L

Siswa P

Y T Y T L P L P L P

SMAN 1 Wates 181 385 26 22 - - - - - - - - 3 7 8 3 7 8 - - - -

SMAN 1 Temon 115 177 13 15 - - - - - - - - 3 1 1 3 4 4 - -

SMAN 1 Pengasih

SMAN1 Lendah 144 320 21 23 - - - - - - - - 2 3 4 2 3 4 - - - - - - - -

SMAN 1 Kokap 59 63 16 13 - - - - - - - 3 2 2 3 2 2 - - - - - -

Kecamatan Galur :

SDN 1 Bunder 43 35 3 6 - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Pandowan 69 72 1 7 - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Sungapan 84 74

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Bunder 55 49 4 5 - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Pandowan 32 33 3 5 - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Sungapan 33 49 2 7 - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 3 Brosot 42 34

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 3 Sungapan 35 18

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Brosot 161 166

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kecamatan Girimulyo :

SDN 1 Giripurwo 40 49

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Jonggrangan

82 84

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Sokomoyo 39 32

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Giripurwo 42 46

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Jonggrangan

62 42

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN2 Sokomoyo 70 62

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Cublak 44 62

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Jatiroto 24 28

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


Kecamatan Kalibawang :

SDN 1 Dekso 75 77

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Dekso 63 65

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDNBanjarharjo 33 25

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDNBlumbang 47 43

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Borosuci 34 19

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Candirejo 82 59

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Kalibawang 96 84

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Karangharjo 103 80

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Kempong 50 58

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kecamatan Kokap :

SDN 1 Pripih 32 22

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Sremo 39 26

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Pripih 28 22

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Sremo 38 29

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 3 Sremo 48 39

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Banjaran 42 24

- - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Clapar 48 43

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Gambir 62 43

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Grindang 51 39

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kec. Lendah

SDN 1 Lendah 51 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Lendah 44 45

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Banarejo 34 33

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Banasara 63 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Bekelan 64 63

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Bumirejo 24 25

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Butuh 48 32

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Cabean 63 41

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Carikan 30 29

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


Kec.Nanggulan :

SDN 1 Lengkong 29 25

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Nanggulan 89 88

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Wonorejo 67 57

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Lengkong 50 27

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Nanggulan 62 44

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Wonorejo 50 39

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Boto 50 80

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Donomerto 37 40

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Donomulyo 70 66

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Dukuh 54 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kec. Panjatan

SDN 1 Depok 71 53

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Kanoman 42 48

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Depok 34 41

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Kanoman 47 46

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Bojong 53 45

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Bojong Baru 35 31

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Bugel 61 72

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Cerme 56 39

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN Depok 46 41

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kec. Pengasih :

SDN 1 Janturan 70 65

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Kalipetir 33 36

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Karangsari 78 76

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Ngulakan 58 50

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 1 Pengasih 61 65

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Janturan 64 66

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Kalipetir 57 40

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


SDN 2 Karangsari 57 69

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SDN 2 Ngulakan 95 90

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kec. Samigaluh :

SDN 1 Balong 25 18

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDNi 1 Samigaluh 59 58

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN 2 Balong 30 13

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN 2 Samigaluh 42 37

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN Banjarsari 33 42

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN Bendo 61 51

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN Jumblangan 47 33

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN Kalirejo 45 41

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SDN Kebonharjo 44 38

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

Kec. Sentolo :

SD N 1 Sentolo 59 56

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD N Asemcilik 88 49

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD NBanguncipto 48 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD N Degung 28 18

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD N Gembongan 73 57

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD N Jetak 42 27

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

SD N Jlaban 75 82

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -

Kec. Temon :

SD N 1 Glagah 56 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N 2 Glagah 51 40

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N 3 Glagah 60 43

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N Demen 53 52

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N Jangkaran 71 41

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N Janten 68 45

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - -

SD N Kaligintung 33 31

- - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - -


SD N Kalisari 59

Documents

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012