Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    1/100

    i

    PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN

    KELUARGA BERENCANADALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

    Jakarta, 2014

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    2/100

    ii

    Judul Asli:

    PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANANKELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    Copyright 2014 by DITJALPEM BKKBN

    Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650

    Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia oleh

    Penerbit DITJALPEM BKKBN

    Jakarta, September 2014ISBN 978-602-14745-3-2

    Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

    Dilarang mengutip atau memperbanyak

    Sebagian atau seluruh isi buku ini

    Tanpa izin tertulis dari penerbit

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    3/100

    iii

    Tim Penyusun

    Tim Penulis

    - dr. Irma Ardiana, M. Aps

    - dr. Fajar Firdawati- dr. Wiwit Ayu Wulandari

    - dr. Yuliana Slamet

    - dr. Putri Maulidiana Sari

    - dr. Umi Salamah

    - dr. Tuty Sahara, MSi

    - dr. Budi Utami Handajani

    - dr. Ari Widiastuti

    - M. Iqbal Apriansyah, MPH

    - Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom, MPH

    Kontributors

    - I Wayan Sundra, SH., MM (BKKBN)

    - Dra. Sri Rahayu, M.Si (BKKBN)

    - Drs. Ary Goedadi (BKKBN)

    - dr. Wicaksono, M.Kes (BKKBN)

    - dr. Ali Sujoko (BKKBN)

    - Lalu Rustam,SH, M.Si (BKKBN)

    - Drs. E. Agus Sapri, MM. (BKKBN)

    - Edi Purwoko, S.Sos, MPH (BKKBN)

    - Drs. Eli Kusnaeli, MMPd (BKKBN)- dr. Raymond Nadeak (BKKBN)

    - dr. Christina Manurung (Kemenkes)

    - dr. Arman (Kemenkes)

    - dr. Adi Pamungkas (Kemenkes)

    - dr. Diar Wahyu Indriarti, MARS (Kemenkes)

    - Dwi Desiawan (BPJS Kesehatam)

    - Windiarsih Madinda, S.Psi

    - Cicik Agustina, S.Farm.Apt.

    Editor- Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK

    - dr. Julianto Witjaksono, MGO.,Sp.OG., K.Fer

    - Ir. Ambar Rahayu, MNS

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    4/100

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    5/100

    v

    SAMBUTANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diluncurkan pada tanggal 1Januari 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat pada

    pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, sehingga tercapai

    jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage. Untuk maksud

    tersebut, setiap penduduk Indonesia berkewajiban untuk menjadi peserta

    JKN agar terjadi subsidi silang sehingga hambatan finansial di masyarakat

    dalam menjangkau pelayanan kesehatan dapat dihilangkan.

    JKN juga dimaksudkan untuk mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya

    dalam pelayanan kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya,

    serta mengutamakan upaya promotif-preventif. Upaya promotif-preventif yang efektif akan

    menekan kejadian penyakit dan berdampak pada berkurangnya jumlah orang sakit serta jumlah

    orang berobat sehingga pembiayaan kesehatan lebih efisien. Pelayanan keluarga berencana

    adalah bagian dari upaya promotif-preventif.

    Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan

    Nasional iniditerbitkan untuk dijadikan acuan bagi para pengelola program keluarga berencana di

    tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota; para pemangku kepentingan; serta tenaga kesehatan

    pelaksana program keluarga berencana di semua tingkat administrasi di seluruh Indonesia.

    Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

    penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini, pelaksanaan pelayanankeluarga berencana yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dapat

    diakses oleh segenap peserta JKN dan seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, nyaman, dan

    tanpa hambatan apapun juga.

    MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    RE

    PUB

    LIK I NDON

    ES

    IA

    KEM

    ENT

    ERIAN KESEH

    ATAN

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    6/100

    vi

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    7/100

    vii

    SAMBUTANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

    KELUARGA BERENCANA NASIONAL

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya Penyelenggaran Jaminan

    Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

    Jaminan Kesehatan Nasional, pada tanggal 1 Januari 2014 telah dimulai pelaksanaannya di

    seluruh Indonesia serta Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR)

    merupakan bagian dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan tujuan agar setiap peserta

    memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

    termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan

    Nasional diharapkan memberi manfaat penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan

    KR yang lebih baik lagi. Untuk itu hal penting yang menjadi perhatian adalah: 1) menjamin

    ketersediaan tenaga pelayanan KB dan KR yang kompeten di seluruh fasilitas pelayanan KB, 2)

    menjamin ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB dan KR, 3) menjamin ketersediaan alat

    dan obat kontrasepsi untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan nasional, 4) serta penguatan

    sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan KR di fasilitas pelayanan kesehatan yang

    bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .

    Operasionalisasi BPJS untuk mengemban amanah Undang-Undang tentunya akan berimplikasi

    pada kebijakan teknis dan operasional program Keluarga Berencana di Indonesia yang diyakini

    dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Implikasi ini termasuk dalam hal menjamin

    agar setiap pasangan usia subur dapat secara mudah mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan

    secara sukarela memilih alat dan obat kontrasepsi yang diinginkan. Upaya menjamin tersedianya

    pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan

    dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS Kesehatan. Isu penting

    lainnya dalam pemenuhan jaminan pelayanan kontrasepsi dengan berlakunya program Jaminan

    Kesehatan Nasional adalah yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kontrasepsi yangditanggung pemerintah, kemudahan pasangan usia subur terutama keluarga miskin untuk menjadi

    peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, tersedianya petugas kesehatan pelayanan KB

    yang kompeten secara merata di fasilitas kesehatan.

    Agar pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata bisa terwujud dengan memanfaatkan

    peluang Program Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan buku Pedoman Penyelenggaraan

    Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

    Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan acuan dan panduan

    yang dapat digunakan bagi pengelola program KB di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan

    Kota, para pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan

    wilayah. Selanjutnya diharapkan seluruh pasangan usia subur mendapatkan pelayanan KB dan

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    8/100

    viii

    KR yang mudah, terjangkau, dan berkualitas di era JKN, sehingga akhirnya setiap keluarga

    memiliki peluang untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan resiko tinggi dan sekaligus

    membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Amin.

    Jakarta, Juli 2014KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

    KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

    Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    9/100

    ix

    SAMBUTANDIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk

    berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

    Sosial.

    BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan mengemban tugasuntuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

    kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan yang terdiri dari Penerima

    Bantuan luran, Bukan Penerima Bantuan luran, serta orang asing yang bekerja paling singkat 6

    (enam) bulan di Indonesia.

    Terhitung sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, setiap peserta BPJS

    Kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan

    perorangan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, termasuk pelayanan

    Keluarga Berencana (KB).

    Pelayanan KB yang dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi konseling, kontrasepsi dasar,

    vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi KB yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui

    kerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

    Kami menyambut gembira atas terbitnya buku Pedoman Penyelenggaraan Keluarga

    Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini. Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan

    dan pedoman bagi pengelola dan pelaksana Program KB tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten,

    Kota, Pemangku Kepentingan Program Keluarga Berencana serta tenaga kesehatan pelaksana

    Program KB di seluruh Indonesia.

    Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas upaya Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional yang telah berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan

    Kesehatan. Marilah kita ciptakan keluarga berencana yang sejahtera untuk menjadikan Indonesia

    lebih sehat.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    10/100

    x

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    11/100

    xi

    Jakarta, Mei 2014

    Deputi Bidang KB dan KR BKKBN

    dr. Julianto Witjaksono.AS,MGO,Sp.OG (K-FER.)

    KATA PENGANTAR

    Assalammualaikum Wr.Wb.

    Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka

    buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan

    Nasional telah selesai disusun dengan baik.

    Proses penulisan buku pedoman ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena serangkaian

    proses pembahasan, pengembangan konsep, keputusan strategik yang dilakukan oleh seluruh

    elemen yang tergabung dalam Tim Penyusun Buku dan seluruh prosesnya dilakukan dengan

    penuh dedikasi, ketekunan, keseriusan, keuletan serta komitmen yang tinggi.

    Buku pedoman ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan Keluarga

    Berencana dan kesehatan Reproduksi (KB dan KR) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

    bagi pengelola dan pelaksanaan program KB di provinsi, kabupaten, kota diseluruh Indonesia.

    Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya buku pedoman ini, kami ucapkan

    banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan

    buku ini, untuk itu kami sangat terbuka terhadap segala masukan yang bermanfaat dan bersifat

    konstruktif guna penyempurnaan buku ini di kemudian hari

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    12/100

    xii

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    13/100

    xiii

    DAFTAR AKRONIM

    1. ABPK : Alat Bantu Pengambilan Keputusan

    2. ADINKES : Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia

    3. AKBK : Alat Kontrasepsi Bawah Kulit4. AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

    5. ALOKON : Alat dan Obat Kontrasepsi

    6. ANC : Ante Natal Care

    7. ASKLIN : Asosiasi Klinik Indonesia

    8. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

    9. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

    10. BDT TNP2K : Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

    Kemiskinan

    11. BKB : Bina Keluarga Balita

    12. BKKBD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

    13. BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional14. BKL : Bina Keluarga Lansia

    15. BKR : Bina Keluarga Remaja

    16. BP3K : Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi

    17. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

    18. BPS : Badan Pusat Statistik

    19. CTU : Contraceptive Technology Update

    20. DINKES : Dinas Kesehatan

    21. FASKES : Fasilitas Kesehatan

    22. FEFO : First Expired First Out

    23. FIFO : First In First Out

    24. IBI : Ikatan Bidan Indonesia

    25. IDI : Ikatan Dokter Indonesia

    26. INA-CBGs : Indonesian- Case Based Groups

    27. IUD : Intra Uterine Device

    28. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

    29. Ka UPT : Kepala Unit Pelaksana Teknis

    30. KB : Keluarga Berencana

    31. KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

    32. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi

    33. KIP/K : Komunikasi Inter Personal/Konseling

    34. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat35. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

    36. MOW : Metode Operatif Wanita

    37. MUPEN KB : Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana

    38. MUYAN KB : Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana

    39. PBI : Penerima Bantuan Iuran

    40. PRAKTIK BIDAN : Praktik Bidan Mandiri

    41. PERSI : Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

    42. PKFI : Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan

    Kesehatan Primer Indonesia

    43. PKS : Perjanjian Kerja Sama

    44. PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana

    45. PNC : Post Natal Care

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    14/100

    xiv

    46. POKJA : Kelompok Kerja

    47. POKTAN : Kelompok Kegiatan

    48. POLINDES : Pondok Bersalin Desa

    49. POSKESDES : Pos Kesehatan Desa

    50. PP-IMS : Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual51. PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial

    52. PSA : Public Service Advertisement

    53. PUS : Pasangan Usia Subur

    54. PUSTU : Puskesmas Pembantu

    55. R/R : Recording/Reporting

    56. RS : Rumah Sakit

    57. SIM : Sistem Informasi Manajemen

    58. SIP : Surat Ijin Praktik

    59. SISMADUR : Sistem Pengaduan Masyarakat

    60. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional

    61. SKPD KB : Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana62. SOP : Standar Operasional Prosedur

    63. SPP : Survailan Pasca Pemasaran

    64. UGD : Unit Gawat Darurat

    65. UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

    66. VTP : Vasektomi Tanpa Pisau

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    15/100

    xv

    DAFTAR ISI

    TIM Penusun ...............................................................................................................................iii

    Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ..................................................................v

    Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan

    Keluarga Berencana Nasional ..................................................................................................v ii

    Sambutan Direktur Utama Badan Penyelenggara

    Jaminan Sosial Kesehatan ........................................................................................................ ix

    Kata Pengantar ...........................................................................................................................xi

    Daftar Akronim .......................................................................................................................... xi ii

    Daftar Isi ................................................................................................................................ xv

    Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

    Keluarga Berencana Nasional ................................................................................................xvi i

    Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

    Keluarga Berencana Nasional .................................................................................................xxi

    BAB IPENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

    A. Latar Belakang ....................................................................................................................1

    B. Tujuan .................................................................................................................................. 2

    C. Sasaran Pengguna ............................................................................................................ .2

    D. Ruang Lingkup ....................................................................................................................2

    E. Pengertian dan Batasan Operasional ................................................................................. 2

    BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..........................................................................................6

    A. Kebijakan ............................................................................................................................ 6

    B. Strategi ................................................................................................................................. 6

    BAB IIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN .................................................7

    A. Persiapan ............................................................................................................................. 7

    B. Pengorganisasian ...............................................................................................................12

    C. Pelaksanaan ...................................................................................................................... 16

    D. Pembiayaan ....................................................................................................................... 31

    E. Pencatatan dan Pelaporan ................................................................................................ 34

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    16/100

    xvi

    BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI .................................................................................. 38

    A. Tujuan dan Mekanisme ...................................................................................................... 38

    B. Indikator Keberhasilan ....................................................................................................... 38

    BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 41

    Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN dengan PT Askes ........................................ 45

    Lampiran 2. Contoh Perjanjian Kerjasama ................................................................................. 51

    Lampiran 3. Kode ICD yang berhubungan dengan KB (ICD-9CM & ICD-10) ............................ 55

    Lampiran 4. Tarif Pelayanan KB berdasarkan INA CBGS ......................................................... 66

    Lampiran 5. Daftar alamat kantor BPJS Kesehatan ................................................................... 69

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    17/100

    xvii

    PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

    DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

    NOMOR : 185/PER/E1/2014

    TENTANG

    PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

    DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL,

    Menimbang : a. bahwa pelayanan keluarga berencana dalam era Jaminan Kesehatan

    Nasional (JKN) merupakan bagian dari Program Kependudukan, Keluarga

    Berencana dan Pembangunan Keluarga;

    b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluargaberencana sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

    Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali

    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    18/100

    xviii

    2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4438);

    3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

    4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

    5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

    Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

    6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5080);

    7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan

    Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

    116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan

    Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

    Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 5372);

    11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah

    diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

    12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

    Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

    Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir

    dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    19/100

    xix

    13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013

    tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

    Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan

    Program Jaminan Kesehatan ;

    14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013

    tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

    15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/

    VIII/2013 tentang Formularium Nasional;

    16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/

    XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

    17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

    55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga

    Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

    18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

    Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

    Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

    19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

    Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

    Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

    20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

    Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana

    Aktif;

    21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

    Nomor 286/PER/B3/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan,

    Penyimpanan dan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi;

    22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

    Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan

    Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

    Keluarga.

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA NASIONAL

    TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA

    BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan

    Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan satu

    kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    20/100

    xx

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal : Juli 2014

    KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

    KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

    Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

    KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan

    Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

    digunakan sebagai acuan dan panduan bagi pengelola program KB tingkat pusat,

    provinsi, kabupaten dan kota, pemangku kepentingan program KB, dan tenaga

    kesehatan di semua tingkatan wilayah dalam melaksanakan PenyelenggaraanPelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

    KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    B

    AD

    ANK

    EPENDUDUKA

    N

    DANKEL

    UARGA BERENC

    ANANASION

    AL

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    21/100

    xxi

    KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

    LAMPIRAN

    PERATURAN

    KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

    DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

    NOMOR : 185/PER/E1/2014

    TENTANG

    PEDOMAN

    PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

    DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    22/100

    xxii

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    23/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional1

    BAB IPENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

    lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan

    amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Pembangunan

    kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

    bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

    sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

    ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan

    promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,

    dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang

    Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan KeluargaBerencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya,

    moral, dan etika profesi.

    Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk

    miskin dan tidak mampu, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di

    bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh

    derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal ini, Negara telah bersepakat

    dan berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

    Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program

    jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan sosial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja,hari tua, pensiun, dan kematian. Didalam undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya

    bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB.

    Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

    dan Pembangunan Keluarga dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor

    dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

    Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan

    penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk

    membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak,

    dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat

    kontrasepsi.

    Dengan telah diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014,

    telah terjadi beberapa perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional termasuk

    didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan, sub-sistem pelayanan kesehatan dan

    pengelola pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang

    Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan

    program jaminan kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi terhadap

    kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet

    needpasangan usia subur tehadap kebutuhan pelayanan KB.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    24/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional2

    B. Tujuan

    1. Umum :

    Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN.

    2. Khusus :a. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan

    kesehatan reproduksi;

    b. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes Masukan

    Tingkat Lanjutan terkini dan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;

    c. Terbentuknya Kelompok Kerja KB JKN disemua tingkatan wilayah;

    d. Terlaksananya peningkatan pelayanan KB di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama dan

    Faskes Kesehatan Tingkat Lanjutan;

    e. Terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB;

    f. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontraseps, di Faskes;

    g. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;

    h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

    C. Sasaran Pengguna

    1. Pengelola program KB tingkat pusat dan daerah;

    2. Pemangku kepentingan program KB;

    3. Tenaga Kesehatan;

    D. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN meliputi :

    1. Penyiapan data sasaran ;

    a. Pendataan kepesertaan JKN

    b. Pendataan Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

    2. Pengorganisasian;

    3. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan reproduksi;

    4. Pembentukan Kelompok Kerja KB JKN di semua tingkatan wilayah;

    5. Pelayanan KB di Faskes dan Pelayanan KB bergerak (mobile);

    6. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB;

    7. Penggerakan kesertaan ber-KB;

    8. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;

    9. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;

    10. Monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

    E. Pengert ian dan Batasan Operasional

    1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)adalah setiap orang, termasuk orang asing

    yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

    2. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran

    anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,

    dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas

    melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek

    samping dan komplikasi bagi peserta JKN.

    3. Kesehatan Reproduksiadalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial

    serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek

    yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    25/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional3

    4. Pelayanan Keluarga Berencana bergerak (mobile) adalah pelayanan KB yang

    dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi

    syarat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan,

    asosiasi fasilitas kesehatan dan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana.

    5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaipeserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

    6. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di

    fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom,

    Intra Uterine Device (IUD), dan Implan.

    7. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh

    pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional.

    8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang

    ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat,

    aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan

    penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.

    9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)adalah metode kontrasepsi yang masaefektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan

    Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

    dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi

    Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

    10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk

    menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif,

    kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/

    atau Masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan

    teregister dalam sistem BKKBN.

    11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk

    didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang

    setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.

    12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang

    termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah

    sakit khusus.

    13. Tenaga Kesehatanadalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan,

    memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang

    memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman

    ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi

    kesehatan.

    14. Pelayanan kesehatan tingkat pertamaadalah pelayanan kesehatan perorangan yangbersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

    15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non

    spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan

    observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

    16. Rawat Inap Tingkat Pertamaadalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non

    spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan

    observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana

    peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

    17. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan

    perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat

    lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    26/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional4

    18. Pelayanan kesehatan darurat medisadalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan

    secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan

    kemampuan fasilitas kesehatan.

    19. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang

    menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau(VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed, minilap kit dan dry sterilization;

    20. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang

    pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku

    Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);

    21. Informed choiceadalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari

    pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan

    metode yang dipilihnya;

    22. Informed consentadalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan

    kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan,

    Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice;

    23. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasidua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam

    mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi

    yang sesuai dengan kebutuhannya;

    24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

    memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

    kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

    iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

    25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya d isingkat BPJS

    Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

    Jaminan Kesehatan;

    26. Fasilitas Kesehatan KB Sederhanaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan

    KB yang meliputi: konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek

    samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya

    rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sederhana ini adalah fasilitas

    kesehatan tingkat pertama.

    27. Fasilitas Kesehatan KB lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan

    KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan

    KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan

    Vasektomi. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas

    kesehatan tingkat pertama.

    28. Fasilitas Kesehatan KB Sempurnaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayananKB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan

    KB Tubektomi/MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah

    fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

    29. Fasilitas Kesehatan KB Paripurnaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan

    KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pelayanan rekanalisasi

    dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB paripurna

    ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

    30. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur

    pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik

    vertikal maupun horizontal.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    27/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional5

    31. Asosiasi fasi li tas kesehatanadalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam

    Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/MENKES/SK/IX/2013 tentang asosiasi fasilitas

    kesehatan yaitu: 1) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2) Asosiasi

    Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), 3) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN),

    4) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).32. Klinik Pratamaadalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.

    33. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau

    pelayanan medik dasar dan spesialistik.

    34. Muyan (Mobil Unit Pelayanan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang

    di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih, mencakup satu unit mobil guna

    mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah

    yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan.

    35. Stock outalat dan obat kontrasepsiadalah keadaan dimana terjadi kekosongan terhadap

    salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan

    BPJS Kesehatan sesuai kewenangan pelayanan KB yang dimiliki.

    36. Kredensialing adalah suatu kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untukmelakukan kualifikasi fasilitas kesehatan dan proses evaluasi untuk menyetujui atau

    menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS yang

    penilaiannya di dasarkan pada aspek administrasi, teknis pelayanan serta meliputi

    peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan

    profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifikasi.

    37. Keluarga sejahtera I (KS I)adalah keluarga dengan kategori 1). Dapat makan 2 kali atau

    lebih dalam sehari; 2). Memiliki beberapa lembar pakaian; 3). Rumah dengan kondisi ada

    atap, lantai dan dinding; 4). Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit maka ia dapat

    dibawa ke fasilitas kesehatan; 5). PUS bersedia untuk ber-KB di klinik KB; 6). Semua

    anak-anak yang berumur 7-15 tahun dapat bersekolah.

    38. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)adalah keluarga yang belum memenuhi satu atau lebih

    kategori dari keluarga sejahtera I.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    28/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional6

    BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI

    Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN ditetapkan kebijakan danstrategi program KB sebagai berikut.

    A. Kebijakan

    1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN yang merata;

    2. Peningkatan kemitraan lintas sektor dan program dalam penyelenggaraan pelayanan KB

    melalui JKN;

    3. Peningkatan dan penguatan jejaring pelayanan KB dalam JKN baik melalui sektor

    pemerintah maupun swasta;

    4. Peningkatan dan penguatan jejaring tim jaga mutu dan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi

    (JKK);

    5. Peningkatan kualitas rantai pasok alat dan kontrasepsinya(SCM).

    B. Strategi

    1. Meningkatkan promosi, KIE, konseling dan kualitas pelayanan KB dalam JKN;

    2. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh Faskes atau titik layanan

    sesuai dengan ruang lingkup pelayanan KB, JKN;

    3. Menjamin tersedianya tenaga penggerakan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam

    pelayanan KB;

    4. Meningkatkan akses pelayanan KB dalam JKN di seluruh Faskes atau titik layanan sesuai

    dengan ruang lingkup pelayanan KB JKN;

    5. Meningkatkan penggunaan Informed Choicedan informed consent;6. Meningkatkan kualitas pelayanan KB bergerak;

    7. Meningkatkan pembinaan peserta KB yang berkesinambungan;

    8. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan

    KB dalam JKN.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    29/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional7

    BAB IIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN

    A. Persiapan1. Penyiapan Data Sasaran Peserta KB

    Data sasaran peserta KB dalam JKN mengacu pada data basis yang ada di Bank Data BPJS

    Kesehatan. Dari data basis yang ada di BPJS Kesehatan dipilah peserta yang berstatus

    Pasangan Usia Subur (PUS). Data sasaran peserta KB dalam JKN meliputi:

    a. Pasangan Usia Subur Peserta JKN

    1) PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN

    PUS PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tergolong fakir miskin/tidak mampu.

    Data tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan

    Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperoleh melalui hasil Pendataan

    Program Perlindungan Sosial (PPLS) secara berkala yang dilaksanakan oleh BadanPusat Statistik (BPS). Data tersebut mencakup 40% rumah tangga yang memiliki

    tingkat kesejahteraan paling rendah dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Data

    PUS PBI JKN diperoleh dari indikator PPLS yaitu Wanita Usia Subur (usia 15-49

    tahun) yang berstatus kawin.

    2) PUS Bukan PBI JKN

    PUS Bukan PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tidak tergolong fakir miskin dan

    tidak mampu.

    Data sasaran Peserta KB dalam JKN dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama

    meliputi: PUS PBI JKN, PUS anggota TNI/Polri, PUS peserta Askes, PUS pesertaJamsostek, PUS peserta Jamkesda, PUS peserta Jaminan Kesehatan Komersial, dan

    PUS peserta asuransi mandiri. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh PUS yang

    belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari

    2019.

    b. PUS Bukan Peserta JKN

    PUS Bukan Peserta JKN meliputi :

    1) PUS yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu serta belum mendaftar

    sebagai peserta JKN. Bagi PUS bukan peserta JKN dapat mendaftarkan dirinya dan

    anggota keluarganya paling lambat tanggal 1 Januari 2019 dengan cara :

    a) Mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai dengan domisili,info lokasi BPJS terdekat dapat dilihat di http://www.bpjs-kesehatan.go.id atau

    melalui telepon 500400 (bebas pulsa) atau di Rumah Sakit Pemerintah yang

    menyediakan fasilitas pendaftaran kepesertaan JKN yang dilakukan oleh BPJS

    Kesehatan.

    b) Mendaftar secara online melalui http://www.bpjs-kesehatan.go.id. Informasi

    lebih lanjut mengenai tata cara/prosedur pendaftaran peserta JKN dapat dilihat

    pada web bkkbn (http://www.bkkbn.go.id).

    2) PUS yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu atau keluarga prasejahtera atau

    sejahtera I agar dapat didaftarkan sebagai peserta JKN melalui Sistem Pengaduan

    Masyarakat (Sismadur) yang dikoordinasikan antara SKPD KB Kab/Kota dan DinasSosial, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan setempat.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    30/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional8

    c. Penyiapan Data Faskes KB

    Data Faskes KB mengacu pada Daftar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS

    Kesehatan. Penyelenggara pelayanan KB dalam JKN meliputi semua Faskes yang telah

    memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi

    dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran FasilitasKesehatan KB(K/0/KB/13).

    Ketentuan pendataan Faskes KB dalam SIM BKKBN:

    1) Bagi Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi

    dalam SIM BKKBN maka BKKBN dan SKPD KB setempat berkewajiban untuk

    melakukan registrasi.

    2) Bagi Faskes yang sudah teregistrasi oleh BKKBN tetapi belum bekerjasama dengan

    BPJS Kesehatan maka BKKBN dan SKPD KB setempat dapat merekomendasikan

    Faskes tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan

    ketentuan.

    3) Salah satu persyaratan teknis Puskesmas bekerjasama dengan BPJS Kesehatanadalah kesanggupan untuk memiliki jejaring pelayanan bersama dengan Praktik

    Bidan.

    Pendataan Faskes yang melayani KB dalam JKN dilakukan dengan menggunakan

    Formulir Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Untuk Faskes KB yang sudah memiliki PKS

    dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi dalam SIM BKKBN maka Perwakilan

    BKKBN Provinsi dan atau SKPD KB tingkat Kabupaten dan Kota harus segera melakukan

    pemberian nomor registrasi kepada Faskes KB tersebut menggunakan Formulir K/0/

    KB/13 dengan berkoordinasi dengan Dinkes setempat. Pemutakhiran data Faskes yang

    melayani KB dalam JKN dapat dilakukan setiap saat ada pembentukan Faskes KB baru

    yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaporkan setiap enambulan.

    Pemuktahiran data Faskes yang bekerjasama degan BPJS Kesehatan dapat diakses

    melalui www.bpjs-kesehatan.go.id atau kantor BPJS kesehatan terdekat. Dalam

    hal penambahan atau pengurangan jumlah Faskes yang bekerjasama dengan BPJS

    kesehatan maka BKKBN atau SKPD KB kabupaten dan kota melakukan koordinasi

    dengan kantor cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Layanan Operasional BPJS

    Kesehatan kabupaten dan kota.

    2. Faskes KB

    Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KeluargaBerencana, berlokasi dan terintegrasi di Faskes tingkat pertama atau rujukan tingkat

    lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk

    masyarakat) meliputi :

    a. Faskes Tingkat Pertama

    Yang termasuk dalam Faskes Tingkat Pertama terdiri dari:

    1) Puskesmas atau yang setara;

    2) Praktik Dokter;

    3) Klinik Pratama atau yang setara;

    4) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    31/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional9

    b. Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

    Yang termasuk dalam Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan terdiri dari:

    1) Klinik Utama atau yang setara;

    2) Rumah Sakit Umum;

    3) Rumah Sakit Khusus.c. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Dokter berdasarkan penetapan

    Dinkes setempat, maka Faskes KB meliputi:

    1) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    2) Praktik perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal ini hanya

    untuk pelayanan KB sederhana.

    3) Pelayanan KB Bergerak.

    3. Jaringan / Jejaring Faskes KB

    Jaringan Faskes KB adalah Fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina

    sebagai berikut :

    a. Puskesmas Pembantu (Pustu);b. Bidan di desa

    c. Puskemas Keliling (Pusling);

    Jejaring Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina

    setelah melakukan perjanjian kerjasama, yaitu :

    a. Praktek Bidan

    b. Pos Pelayanan Terpadu (Pustu)

    c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

    d. Pos Bersalin Desa ( Polindes)

    Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Praktik Bidan sebagai jejaring puskesmas

    pembina, terdiri atas:

    a. Surat Ijin Praktik (SIP);b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

    c. PKS antara Praktik Bidan dengan puskesmas pembinanya (terlampir);

    d. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan

    KB dalam JKN.

    Dalam menetapkan Praktik Bidan sebagai jejaring, puskesmas melakukan seleksi dan

    kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis sebagai berikut :

    a. Lingkup Pelayanan KB Sederhana, meliputi:

    1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan :

    Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB.

    2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai : Materi KIE;

    Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);

    Tensimeter;

    SafetyBox;

    Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana.

    3) Komitmen pelayanan KB

    Adanya jadwal pelayanan KB.

    b. Lingkup Pelayanan KB Lengkap, meliputi:

    1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan

    Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB

    Contraceptive Technology Update(CTU) IUD dan Implan Pelatihan Vasektomi

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    32/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional10

    2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai :

    Materi KIE;

    Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);

    Tensimeter;

    Obgyn Bed; Safety Box;

    IUD Kit;

    VTP Kit;

    Implan Removal Kit;

    Sterilisator;

    Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan KB.

    3) Komitmen pelayanan KB

    Adanya jadwal pelayanan KB.

    Faskes KB dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan ruang lingkup

    pelayanan KB (Tabel 1). Faskes KB merupakan bagian dari Faskes Tingkat Pertama danTingkat Lanjutan dengan perincian sebagai berikut :

    a. Faskes Tingkat Pertama terdir i dari :

    1) Faskes KB Sederhana.

    2) Faskes KB Lengkap.

    b. Faskes Tingkat Lanjutan terdiri dari :

    1) Faskes KB Sempurna.

    2) Faskes KB Paripurna.

    Tabel 1.

    Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Lingkup Pelayanan

    No.Lingkup

    Pelayanan

    FaskesKB

    Sederhana

    FaskesKB

    Lengkap

    FaskesKB

    Sempurna

    FaskesKB

    Paripurna

    1. Konseling

    2.PemberianKondom

    3. Pelayanan Pil KB

    4.Pelayanan SuntikKB

    5.

    Pelayanan

    IUD/Implan -

    6.PelayananVasektomi/MOP

    - -

    7.PelayananTubektomi/MOW

    - -

    8.Rekanalisasi danpenanggulanganInfertilitas

    - - -

    9.

    PenanggulanganEfek Samping(sesuai

    kemampuan) danupaya rujukan

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    33/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional11

    Dalam menyelenggarakan pelayanan KB, tenaga kesehatan yang diperlukan di Faskes

    tingkat pertama adalah Dokter atau Bidan terlatih yang melaksanakan pelayanan KB.

    Tenaga yang diperlukan untuk melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan:

    Tabel 2.

    Tenaga Untuk Melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan

    No Pelayanan Tenaga

    1. Tubektomi Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, DokterSpesialis Anestesi

    2. Vasektomi Dokter Spesialis Urologi/ Dokter Spesialis Bedah/Dokter Umum yang mendapat pelatihan untukmelayani vasektomi

    3. IUD Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU IUD4. Implan Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU

    Implan5. Administrasi Tenaga Administrasi peralatan dan pelaporan

    pelayanan KB

    Tabel 3.

    Klasifikasi Faskes KB

    Berdasarkan Persyaratan Minimal Tenaga Kesehatan

    Klasifikasi Tenaga

    Sederhana Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V

    Administrasi V/0

    Lengkap Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V

    Administrasi V/0

    Sempurna Dokter VV

    Bidan VV

    Perawat Kesehatan VV

    Administrasi VV

    Paripurna Dokter VV

    Bidan VV

    Perawat Kesehatan VV

    Administrasi VV

    V : Boleh terisi salah satu atau keduanyaVV : Harus terisi dan tidak bernilai nol 0V/0 : Boleh terisi atau boleh bernilai nol 0

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    34/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional12

    B. Pengorganisasian

    Dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN maka diperlukan

    suatu pengorganisasian dalam bentuk Kelompok Kerja KB JKN secara berjenjang, yaitu

    Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

    1. Tugas dan Fungsi Pokja KB JKN

    a. Pusat

    1) Menelaah usulan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangpelayanan KB dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    2) Memberikan arahan agar peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN

    dapat terlaksana dengan baik.

    3) Menyiapkan kebijakan, strategi dan pedoman program peningkatan dan

    pengembangan program KB dalam JKN.

    4) Melakukan advokasi dan sosialisasi program peningkatan dan pengembangan

    program KB dalam JKN.

    5) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya/organisasi

    masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.

    6) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja provinsi dalam bidang

    administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

    Tabel 4.

    Klasifikasi Faskes KB

    Berdasarkan Persyaratan Minimal Sarana Faskes KBSederhana Lengkap Sempurna Paripurna

    Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit

    BP3K BP3K BP3K BP3K

    Tensimeter Tensimeter Tensimeter Tensimeter

    Timbangan

    Berat Badan

    Timbangan Berat

    Badan

    Timbangan Berat

    Badan

    Obgyn Bed Obgyn Bed Obgyn Bed

    IUD KIT IUD KIT IUD KIT

    Implant

    Removal Kit

    Implant Removal

    Kit

    Implant Removal

    Kit

    VTP Kit VTP Kit VTP Kit

    Minilaparotomi

    Kit/Laparoskopi

    Minilaparotomi

    Kit/Laparoskopi

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    35/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional13

    b. Provinsi

    1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan

    KB ke kantor BKKBN Pusat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam

    JKN.

    2) Memberi fasilitasi kepada kabupaten/kota agar peningkatan dan pengembanganprogram KB JKN dapat terlaksana dengan baik.

    3) Menyiapkan dukungan pelaksanaan kebijakan, dan strategi operasional

    penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN.

    4) Melakukan upaya peningkatan komitmen operasional dan peran stakeholder dalam

    mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    5) Menyiapkan materi dan media KIE, tenaga, serta sarana pelayanan KB dalam JKN.

    6) Memfasilitasi kegiatan KIE penyelenggaraan pelayanan KB JKN.

    7) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya / organisasi

    masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.

    8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten / kota dalam bidang

    administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

    c. Kabupaten dan Kota

    1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan

    KB ke kantor perwakilan BKKBN provinsi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

    KB dalam JKN.

    2) Menyiapkan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (dokter

    dan bidan) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    3) Melaksanakan kebijakan dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB

    dalam JKN.

    4) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten dan kota dalam

    bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM

    untuk membangun komitmen dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.

    d. Kecamatan

    1) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB di tingkat

    Kecamatan.

    2) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM

    dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.

    3) Memberikan fasilitasi dan dukungan pelayanan KB dalam JKN kepada peserta

    termasuk pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di

    fasilitas kesehatan.4) Mengendalikan operasional penggerakan lini lapangan.

    5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB.

    e. Desa/Kelurahan

    1) Melakukan pemutahiran data keluarga (PUS PBI dan PUS Bukan PBI) dan peta PUS

    untuk sinkronisasi sasaran KB dalam JKN.

    2) Melakukan pembinaan penggunaan R/I/PUS sebagai dasar pemenuhan kebutuhan

    alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan kesertaan ber-KB.

    3) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB.

    4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan unit/sektor terkait,

    LSM/LSOM dalam melaksanakan pelayanan KB dan rujukan.5) Menyelenggarakan operasional penggerakan lini lapangan (KIE, Pelayanan KB, dan

    Pembinaan Institusi Masyarakat).

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    36/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional14

    6) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan

    KB.

    7) Memfasilitasi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.

    2. Susunan Organisasi Kelompok Kerja KB JKN, terdiri dari :

    a. Pusat

    Pelindung : 1. Menteri Kesehatan RI

    2. Kepala BKKBN

    3. Direktur Utama BPJS Kesehatan

    Penasehat : 1. Deputi Bidang KB dan KR BKKBN

    2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan,

    Kemenkes RI

    3 Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan

    Ketua I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur

    Pemerintah, BKKBN

    Ketua II : Direktur Bina Kesehatan Ibu,Kemenkes RI

    Ketua III : Direktur Kepesertaan dan

    Pemasaran, BPJS Kesehatan

    Sekretaris I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta,

    BKKBN

    Sekretaris II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan

    Kesehatan, Kemenkes RI

    Sekretaris III : Kepala Grup Manajemen Pelayanan

    Kesehatan Primer BPJS Kesehatan

    Anggota : 1. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus,

    BKKBN

    2. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN

    3. Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN 4. Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN

    5. Direktur Pelaporan dan Statistik, BKKBN

    6. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN

    7. Kepala Biro Keuangan dan BMN, BKKBN

    8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI

    9. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan

    10. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan

    11. Perwakilan Pengurus Besar IDI

    12. Perwakilan Pengurus Besar IBI

    13. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

    Pusat 14. Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Pusat

    15. Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)

    pusat

    16. Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Primer Indonesia (PKFI) Pusat

    17. Organisasi unsur mitra kerja pelayanan KB

    Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Pusat akan ditetapkan oleh Menko Kesra.

    b. Provinsi

    Pelindung : Gubernur

    Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi 2. Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    37/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional15

    Ketua I : Kepala Perwakilan BKKBN provinsi

    Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

    Ketua III : Asisten/Kepala Biro yang menangani bidang

    kesra Tingkat Provinsi

    Sekretaris I : Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Sekretaris II : Kepala Bidang di Biro Yansos SETDA

    Sekretaris III : Kepala Departemen Manajemen Pelayanan

    Kesehatan BPJS Kesehatan

    Anggota : 1. Kepala SKPD KB Provinsi

    2. Eselon III Dinkes Provinsi

    3. Eselon III Perwakilan BKKBN Provinsi

    4. Eselon III Biro yang menangani Kesra

    5. Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan

    6. Unsur Perwakilan Bappeda

    7. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ERSI)

    Pusat 8. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)

    9. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh

    Indonesia (ADINKES)

    10. Perwakilan / Pengurus Daerah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas

    Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)

    11. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tk Prov (IBI, IDI, Persi, TP

    PKK, dll).

    Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

    c. Kabupaten dan Kota

    Pelindung : Bupati/Walikota Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota

    2. Kepala Cabang BPJS Kesehatan

    Ketua : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota

    Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota

    Sekretaris I : Kepala Bidang KB SKPD KB Kabupaten dan

    Kota

    Sekretaris II : Kepala Bidang yang menangani KB di Dinkes

    Anggota : 1. Perwakilan dari SKPD Kabupaten dan Kota

    2. Unsur Pemda (setda/Biro Kesra/Sosial)

    3. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan

    Kota (IBI, IDI, Persi, TP PKK, dll). 4. Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan

    atau Kepala Layanan Operasional Kabupaten dan Kota

    Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Bupati dan Walikota.

    d. Kecamatan

    Pelindung : Camat

    Penasehat : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

    Ketua : Kasi Kesos Kecamatan

    Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan

    Sekretaris : PPLKB/Ka.UPT KB/Koordinator KB

    Anggota : 1. Unsur Kemenag 2. TP PKK

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    38/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional16

    3. Bidan Koordinator

    4. Unsur Toma/Toga.

    Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

    e. Desa/Kelurahan Pelindung : Kepala Desa/Lurah

    Penasehat : Ketua BPD, Ketua LPM

    Ketua : Kaur Kesra

    Wakil Ketua : Bidan Desa

    Sekretaris : PLKB/PPKBD

    Anggota : 1. Aparat terkait

    2. IMP

    3. TP PKK

    4. Toma/Toga

    Dukungan pembiayaan rapat koordinasi kelompok Kerja JKN dibebankan pada anggaran

    Rakor Desa dan dilaksanakan setiap bulan sekali.

    Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

    C. Pelaksanaan

    1. Advokasi dan KIE

    Advokasi dan KIE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan

    pelayanan KB dalam JKN. Kegiatan Advokasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan

    KB diperuntukkan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan semua pemangku

    kepentingan (stakeholders), terkait pelayanan KB dalam sistem JKN, baik di pusat, provinsi

    dan kabupaten dan kota, memberikan dukungan kebijakan dan komitmen operasional untuk

    menunjang pelaksanaan, baik dalam aspek regulasi, infrastruktur, sarana prasarana, SDM,bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta dukungan penganggaran yang memadai.

    Sementara komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam penyelenggaraan pelayanan

    KB dalam JKN dilaksanakan dalam konteks untuk memastikan terjadinya peningkatan

    pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat, memiliki kepedulian dan peran

    serta dalam program JKN pada umumnya.

    a. Advokasi

    Kegiatan advokasi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan

    mempengaruhi praktek para pembuat kebijakan, (termasuk pemberi layanan kesehatan

    dan KB) badan legislatif, tokoh masyarakat, agama dan adat, sehingga mereka mampu

    menciptakan lingkungan yang kondusif.1) Tujuan

    Tujuan advokasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN adalah :

    a) Meningkatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan (eksekutif dan

    legislatif) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    b) Meningkatkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan

    kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    c) Meningkatkan partisipasi dan kerjasama semua institusi formal dan informal dalam

    penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    d) Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam

    penyelenggaraan pelayanan informasi KB dalam JKN.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    39/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional17

    2) Sasaran

    a) Kementerian dan Lembaga di Pusat terkait penyelenggaraan Pelayanan KB.

    b) Kepala Pemerintahan dalam semua tingkatan: Gubernur dan Bupati/Walikota,

    Camat dan Kepala Desa/Lurah.

    c) Lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

    dan Kota.

    d) Pimpinan organisasi massa/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,

    organisasi profesi, universitas/perguruan tinggi serta tokoh-tokoh agama dan

    tokoh masyarakat dalam semua tingkatan.

    e) Pimpinan media massa cetak, media elekronik dan jejaring sosial media.

    f) Penyedia layanan kesehatan, baik perorangan maupun di fasilitas kesehatan yang

    sudah memberikan pelayanan KB maupun yang belum memberikan pelayanan

    KB.

    3) Pelaksanaan

    Advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat

    Pusat dan Daerah.a) Pusat

    Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah pusat dan anggota

    Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi

    penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN.

    b) Provinsi

    Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah provinsi dan anggota

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap

    implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    c) Kabupaten dan Kota

    Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah kabupaten dan kota

    serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukunganterhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN yang terkait

    pelaksanaan di wilayah kabupaten dan kota, terutama untuk mendekatkan

    pelayanan KB ke masyarakat dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam

    mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    4) Bentuk dan Media Advokasi

    Untuk menentukan bentuk dan media advokasi, terlebih dahulu dilakukan analisis

    situasi terkait dengan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pelayanan KB JKN.

    Selanjutnya memetakan stakeholders kunci yang terkait pelayanan KB, serta isu-isu

    yang berkembang terkait pelayanan KB. Bentuk-bentuk advokasi antara lain:

    a) Seminar eksekutif dengan sasaran Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota,Bupati, DPRD)

    b) Dialog interaktif

    c) Lokakarya

    d) Kunjungan kerja

    e) Audiensi dengan stakeholders, tokoh masyarakat-tokoh agama

    f) Kunjungan ke redaksi media dan konferensi pers

    g) Lobby

    h) Audiensi

    i) Pembentukan jaringan ahli dan pemerhati permasalahan pelayanan kesehatan

    dan Keluarga Berencana

    Selanjutnya, penggunaan media advokasi tergantung dengan permasalahan,

    hubungan sebab akibat munculnya masalah dan dimana permasalahan itu berada.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    40/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional18

    Ketajaman dalam merumuskan masalah mempermudah solusi pemecahan masalah

    penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

    Secara umum, media advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN adalah:

    a) Advokasi kit (berisi VCD multi media,film pendek, lembar paparan, lembar fakta(factsheet) terkait pelayanan KB, kependudukan dan keterkaitan dengan sektor-

    sektor lain).

    b) Talkshow/ Dialog Interaktif di televisi dan radio

    c) Advertorial di koran atau majalah

    d) Media luar ruang, seperti billboard atau baliho, untuk membangun kesadaran

    bersama dan kepekaan stakeholders

    e) TVC (TV Commercial) atau Iklan layanan Masyarakat (PSA)

    f) Roundtable discussion

    g) Dll

    b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KIE mengacu pada intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian

    integral dari program pembangunan suatu negara, yang bertujuan untuk mencapai

    perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan dan proses

    secara fleksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk memberikan kontribusi

    dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap

    sebuah isu yang terkait dengan sebuah program.

    1) Tujuan

    Tujuan KIE Pelayanan KB dalam JKN sebagai berikut :

    a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat

    yang belum ber-KB sehingga tercapai penambahan peserta KB baru.

    b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakatyang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KB

    c) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat

    tentang kesehatan reproduksi

    2) Sasaran

    Sasaran KIE dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak

    langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada

    sasaran langsung.

    Sasaran langsung meliputi :

    a) PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dantidak ingin anak lagi)

    b) Peserta KB aktif

    Sasaran tidak langsung meliputi :

    a) Tokoh masyarakat,

    b) Tokoh agama

    c) Tokoh adat

    d) Tokoh partai politik

    3) Pelaksanaan

    KIE penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat Pusatdan Daerah.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    41/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional19

    a) Tingkat pusat dan daerah lebih banyak memanfaatkan media above the lineyang

    menempatkan seluruh individu, keluarga, dan masyarakat sebagai sasaran umum

    dengan pesan yang bersifat umum.

    b) Tingkat Kabupaten dan Kota dan lini lapangan, lebih banyak memanfaatkan

    media below the linedan komunikasi langsung yang memilah individu, keluargadan masyarakat sebagai sasaran spesifik sesuai dengan isi pesan program yang

    disampaikan.

    4) Bentuk dan Media KIE

    Bentuk dan media KIE yang dapat dilakukan dalam Pelayanan KB dalam JKN sebagai

    berikut :

    a) KIE Massa adalah KIE yang dilakukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar,

    heterogen, dan anonim melalui media cetak elektronik atau media tradisional

    (pentas seni dan budaya) sehingga pesan yang sama dapat diterima secara

    serentak pada waktu yang bersamaan.

    b) KIE Kelompok, adalah KIE yang dilakukan kepada sekumpulan orang yangmempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai

    tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai

    bagian dari kelompok tersebut.

    c) KIE Perorangan, adalah KIE yang dilakukan kepada orang/individu langsung

    maupun tidak langsung dengan teknik komunikasi interpersonal.

    Media KIE yang digunakan dalam Pelayanan KB dalam JKN antara lain :

    a) Media Luar Ruang (Billboard, Poster, Mural)

    b) Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buku, Tabloid)

    c) Media Massa Elektronik (TV, Radio, Radio Komunitas, Internet)

    d) Media Jejaring Sosiale) Leaflet dan Brosur

    2. Penggerakan Kesertaan Ber-KB

    Penggerakan adalah upaya peningkatan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat

    dalam proses pembangunan menyangkut keikutsertaan dalam meningkatkan kepedulian

    individu, keluarga dan masyarakat untuk tahu, mau dan mampu melaksanakan program

    KB.

    1) Tujuan penggerakan sumber daya program pembinaan kesertaan ber-KB dalam JKN

    adalah :

    a. untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan peran serta individu, keluarga danmasyarakat dalam setiap kegiatan keluarga berencana

    b. untuk meningkatkan partisipasi aktif dari individu, keluarga dan masyarakat itu

    sendiri, sehingga menjadi kelompok yang berdaya, bekerja secara mandiri dalam

    mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya.

    2) Sasaran penggerakan dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran

    tidak langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada

    sasaran langsung.

    Sasaran langsung meliputi :

    a. PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak

    ingin anak lagi)b. Peserta KB aktif

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    42/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional20

    Sasaran tidak langsung meliputi :

    a. Tokoh masyarakat,

    b. Tokoh agama

    c. Tokoh adat

    d. Tokoh partai politik

    3) Pelaksanaan

    1) Persiapan

    a) Pengumpulan Data dan Informasi, yang mencakup sumber daya, kelembagaan,

    berbagai kebijakan, sarana dan prasarana, dana sesuai dengan kebutuhan.

    b) Identifikasi masalah penggerakan adalah keterkaitan antara masalah satu dengan

    yang lain dan dampak pada pencapaian tujuan.

    c) Masalah dapat dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan, alternatif

    pemecahan masalah yang akan dihadapi sehingga dapat dirumuskan upaya

    pemecahan, cara mencapai tujuan serta waktu pelaksanaan.

    2) Pelaksanaana) Penggalangan Dukungan

    Penggalangan dukungan dalam melaksanakan penggerakan kesertaan ber-KB

    melalui komitmen yang tinggi di setiap tingkatan khususnya dari lembaga legislatif,

    eksekutif, LSOM, pihak swasta maupun perorangan.

    b) Keterpaduan Kegiatan

    Komitmen operasional yang menumbuhkan kesediaan untuk melaksanakan

    penggerakan kesertaan ber-KB dalam JKN yang dilanjutkan dengan kegiatan fisik

    operasional di lapangan.

    i) Melakukan Sosialisasi

    Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk orientasi, bimbingan, fasilitasi,

    pelatihan, penyebaran bahan informasi yang dilakukan secara terus menerussehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap serta keterampilan

    individu, keluarga dan masyarakat.

    ii) Mobilisasi Penggerakan

    Melakukan mobilisasi penggerakan untuk meningkatkan pemahaman secara

    menyeluruh ke semua tempat diberbagai tingkatan. Dari hasil pemahaman

    dan kesadaran tersebut selanjutnya dilakukan pelayanan KB. Mobilisasi

    penggerakan perlu untuk menyediakan sarana yang dapat menunjang kegiatan-

    kegiatan yang dilaksanakan, seperti penyediaan alat dan obat kontrasepsi

    untuk pelayanan KB.

    Penggerakan dan mobilisasi kelompok masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:

    1) Melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama;2) Mengidentifikasi norma masyarakat, adat dan kebiasaan kelompok masyarakat;

    3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang ada di masyarakat untuk

    penyebaran informasi;

    4) Mengorganisasikan kelompok dalam membantu program KB;

    5) Menggerakkan kelompok melalui pertemuan, diskusi kelompok, seni tradisional

    dan pertunjukan langsung.

    iii) Kegiatan Momentum

    Kegiatan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk penggerakan antara lain

    kerjasama dengan mitra kerja seperti TNI, POLRI, PKK, Organisasi Profesi

    (IDI,POGI, IBI,PPNI, dll) dan organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya.Untuk mengetahui hasil penggerakan dapat dievaluasi melalui hasil kegiatan

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    43/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional21

    seperti kesertaan ber KB dan pencapaian peserta KB baru.

    iv) Pertemuan/Rapat Koordinasi

    Pertemuan/rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi koordinasi

    dan menyiapkan langkah-langkah untuk membina hasil penggerakan yang

    telah dicapai serta melanjutkan kegiatan yang tertunda.

    Jenis pembinaan meliputi:

    (1) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan

    Tingkat Desa/Kelurahan.

    (a) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang

    dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)

    (b) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :

    (i) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan

    dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/Koordinator,

    pertemuan PLKB/PKB;

    (ii) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(2) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,

    internet, umpan balik (feedback) laporan.

    (3) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan

    Tingkat Desa/Kelurahan.

    (c) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang

    dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)

    (d) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :

    (iii) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting,

    pembinaan dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/

    Koordinator, pertemuan PLKB/PKB;

    (iv) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(4) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,

    internet, umpan balik (feedback) laporan.

    3. Pelayanan KB

    a. Ruang Lingkup

    1) Pelayanan KB di Faskes

    Pelayanan KB di Faskes disesuaikan dengan klasifikasi Faskes KB seperti tercantum

    di atas. (halaman 10)

    2) Pelayanan KB oleh Praktik Bidan atau Praktik Perawat

    Apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dariKepala Dinkes setempat, maka Bidan maupun Perawat dapat bekerjasama dengan

    BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB.

    Ruang lingkup pelayanan :

    a) Praktik Bidan mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana

    sampai dengan lengkap (tanpa Vasektomi)

    b) Praktik perawat mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana

    3) Pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB

    Ruang lingkup pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB mencakup pelayanan KB yang

    diberikan di Faskes KB sederhana sampai lengkap disesuaikan dengan ketersediaan

    tenaga kesehatan terlatih dan sarana penunjang pelayanan KB.

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    44/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional22

    b. Prosedur pelayanan 1) Sistem Pelayanan KB

    Sistem pelayanan KB di Faskes meliputi:a) Pelayanan KB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

    yang berlaku serta menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria.b) Mengisi lembar informed consent untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD/ implan,

    vasektomi dan tubektomi.c) Pelayanan KB di Faskes dilakukan melalui pendekatan satu atap (one stop service)

    artinya setiap klien/calon klien potensial yang membutuhkan pelayanan KB, dapatdilayani kebutuhan KIEnya di beberapa unit terkait, dan setelah dilakukan promosi

    dan KIP/Konseling serta pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsiyang dipilih, maka dilakukan pelayanan medis KB di tempat yang telah ditetapkan.

    d) Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksilainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan

    Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) danpelayanan kesehatan reproduksi remaja (dalam hal ini pemberian informasi

    tentang KB).e) SDM dan sarana prasana yang tersedia harus memenuhi ketentuan.

    f) Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik.g) Harus ada sistem monitoring, evaluasi dan umpan balik dari klien dalam rangka

    pengendalian kualitas pelayanan.h) Ayoman pasca pelayanan.

    2) Sistem Rujukan Pelayanan KB Sistem rujukan diciptakan untuk mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan

    berkesinambungan. Perhatian khusus terutama ditujukan untuk menunjang upayapenurunan angka kejadian efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi.

    Tata Laksana

    Pelayanan KB dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai kebutuhanmedis. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas

    rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan atau pelayanan kesehatan rujukantingkat lanjutan lainnya. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter

    pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketentuan sebagaimana dimaksuddiatas dikecualikan pada keadaaan gawat darurat, kekhususan permasalahan

    kesehatan klien. Sistem rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal :

    a) Rujukan Vertikal Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antara pelayanan KB

    yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatanpelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya (rujuk balik).

    Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan

    yang lebih tinggi dilakukan apabila :i) Klien membutuhkan pelayanan KB spesialistik atau subspesialistik.

    ii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhan klienkarena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

    Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayananyang lebih rendah dilakukan apabila :

    i) Pelayanan KB dapat ditangani oleh tingkatan Faskes yang lebih rendah sesuai

    dengan kompetensi dan kewenangannya;ii) Klien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan

  • 7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf

    45/100

    Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

    Dalam Jaminan Kesehatan Nasional23

    Faskes yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayananjangka panjang, dan/atau;

    iii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhanklien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

    b) Rujukan Horizontal Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antar pelayanan

    kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidakdapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karenaketerbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementaraatau menetap. Rujukan horizontal dapat berlangsung sebagai berikut :

    i) antara Faskes tingkat pertama dan Faskes tingkat pertama lainnya:

    (1) antar internal (antar petugas) di Faskes tingkat pertama;(2) antara puskesmas dan rumah sakit D Pratama atau laboratorium;(3) antara puskesmas dan klinik pratama;

    (4) antara puskesmas dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatan;

    (5) antara klinik pratama dan rumah sakit D pratama atau laboratorium;(6) antara rumah sakit D pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang

    bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;(7) antara klinik pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang

    bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.ii) antara Faskes tingkat lanjutan dan Faskes tingkat lanjutan lainnya.

    (1) antar internal (antar bagian/unit pelayanan) di suatu rumah sakit atau klinikutama;

    (2) antara rumah sakit umum dan klinik utama;(3) antara rumah sakit khusus dan klinik utama;

    (4) antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;

    Pelaksanaan pelayanan rujukan didasarkan kriteria sebagai berikut :a) Pelayanan KB belum/tidak tersedia pada Faskes tersebut;b) Komplikasi yang tidak bisa ditangani oleh Faskes tersebut;c) Kasus-kasus yang membutuhkan penanganan dengan sarana/teknologi yang

    lebih canggih/memadai.

    Dalam melaksanakan rujukan harus diberikan :a) Konseling tentan