BUKU PANDUAN MUSRENPROV 2014 Edit - …bappeda.jatimprov.go.id/.../buku_panduan_musrenbangprov_2014.pdf · buku panduan musrenbang rkpd provinsi jawa timur tahun 2015 22 april 2014

BUKU PANDUAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 22 April 2014

1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini disusun dalam rangka untuk memberi

informasi kepada seluruh peserta, agar acara Musrenbang

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar

serta tujuan dan sasaran penyelenggaraan forum musyawarah ini

dapat dicapai sesuai rencana yang diharapkan.

Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini

merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat

provinsi untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan

antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

secara khusus membahas konsep Rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

berdasarkan aspirasi daerah serta berdasarkan hasil forum SKPD

dan Musrenbang Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pemberlakuan otonomi daerah yang luas, seperti

diamanatkan Undang Undang 32 Tahun 2004, menempatkan

Forum Musrenbang ini sebagai wahana partisipasi masyarakat

untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama,

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan 102-108 Telp. (031) 3533896 Fax (031) 3534339 S U R A B A Y A 60174


2


dan menterpadukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-

masalah pembangunan, baik yang berskala nasional maupun yang

berskala daerah.

Untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi

perencanaan pembangunan dan menyamakan persepsi,

menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu diselenggarakannya

Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Atas nama Panitia Penyelenggara, kami mengucapkan

terima kasih atas partisipasi dan peran serta saudara-saudara

dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Musrenbang ini.

Selamat mengikuti setiap acara persidangan hingga selesai,

semoga upaya bersama kita ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Surabaya, 22 April 2014

Panitia Penyelengara


3


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. DASAR HUKUM

C. TUJUAN

D. MASUKAN

E. MEKANISME PENYELENGGARAAN

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

G. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

H. PESERTA DAN AGENDA ACARA

I. INFORMASI BAGI PESERTA

J. PEMBIAYAAN


4


A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen rencana

pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi

antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh

pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada

daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka


5


Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun guna menjaga

kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung

pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun

2014, dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2015 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan dan prioritas nasional.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan dan dilakukan setelah Musrenbang

Kabupaten/Kota selesai dengan maksud agar proses

sinkronisasi dapat dilakukan secara optimal. Hal ini sangat

rasional, karena kebutuhan/aspirasi masyarakat dari proses

Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang

Kab/Kota akan mampu menghasilkan filtrasi partisipatif

Rancangan RKPD 2015 yang didalamnya memuat substansi

berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diusulkan

melalui belanja APBD Provinsi.


6


Dengan kerangka waktu pelaksanaan Musrenbang

Provinsi tersebut, diharapkan mampu menghasilkan struktur

program partisipatif dalam koridor sistem pembangunan

nasional. Hal ini penting karena persoalan yang dihadapi

pembangunan saat ini diantaranya adalah masalah

kemiskinan dan pengangguran yang hanya mampu diatasi

melalui percepatan pertumbuhan yang berkualitas. Melalui

proses Musrenbang ini diharapkan akan mampu

menterjemahkan instrumen-instrumen prioritas untuk

menghasilkan struktur program yang solutif terhadap

persoalan yang dihadapi saat ini.

Elemen masyarakat dan pemerintah merupakan

pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang

akomodatif dan sensitif terhadap persoalan. Oleh karena itu

sangat dibutuhkan aspirasi – aspirasi pemangku kepentingan

sebagai variabel dalam penetapan program prioritas

berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan

pencapaian keadilan yang berkesinambungan yang

dituangkan dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015. Hal ini merupakan korelasi antara substansi

RKPD dengan konsepsi pendanaan dalam RKPD. Dukungan

sumberdaya masyarakat adalah elemen penting pembiayaan


7


pada RKPD, disamping belanja publik APBN, APBD Provinsi

Jawa Timur.

Dengan proses sinkronisasi program dan pendanaan,

diharapkan melalui Musrenbang Provinsi akan terbangun

struktur perencanaan yang nyata mampu merealisasikan

solusi terhadap persoalan dominan yang sedang dihadapi

bangsa ini yaitu kemiskinan, pengangguran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;

3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.


8


C. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah untuk

mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan

antara Rancangan Renja SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur 2015 serta Rancangan

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015, dalam upaya pencapaian

sasaran prioritas pembangunan pada tahun 2015 dengan cara

antara lain :

(1) Menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2015

menjadi rancangan akhir RKPD Tahun 2015;

(2) Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal

Renja SKPD 2015 menjadi rancangan akhir Renja SKPD 2015

dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang

tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015;

(3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Awal

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Rancangan Awal

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Provinsi Jatim Tahun

2015 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.


9


(4) Membahas program, kegiatan pokok dan pagu anggaran

yang tertuang dalam Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

Provinsi Jatim tahun 2015 sebagai dasar penyempurnaan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Provinsi Jawa Timur 2015.

(5) Membahas program utama, kegiatan pokok, lokasi

kegiatan dan pagu anggaran SKPD Provinsi Jawa Timur

(mainstreaming) yang penting dan mendesak untuk segera

dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan

langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015.

(6) Mengembangkan dan memperkuat partisipasi masyarakat

dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun

2015 melalui Focus Group Discution (FGD) dengan

kelompok-kelompok strategis yang bersifat tematik

untuk menjaring aspirasi untuk diformulasikan ke dalam

rencana-rencana aksi maupun rencana tahunan.


10


D. MASUKAN

Masukan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014 antara lain adalah :

(1) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

(2) Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (Renja SKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

yang memuat hasil evaluasi, kebijakan, program, rencana

kegiatan, lokasi dan pagu anggaran yang akan

dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui

APBD Provinsi, dana dekonsentrasi dan/atau tugas

pembantuan Tahun 2015.

(3) Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang

sudah dimutakhirkan sesuai hasil Musrenbang

Kabupaten/Kota.

(4) Hasil Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Jawa

Timur di Bakorpembang Wilayah I Madiun, Wilayah II

Bojonegoro, Wilayah III Malang, dan Wilayah

Pamekasan.


11


E. MEKANISME PENYELENGGARAN

Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

meliputi sidang pleno I, dan sidang kelompok dilanjutkan

Sidang Pleno II.

I. Sidang Pleno I (bertempat di Hotel Bumi Surabaya) terdiri

dari :

1) Laporan Ketua Penyelenggara oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;

2) Pengarahan dan Pembukaan oleh Gubernur Jawa Timur;

3) Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur;

4) Pengarahan oleh Menteri Negara PPN/Kepala

Bappenas;

5) Pengarahan oleh Menteri Dalam Negeri; 6) Pengarahan oleh Menteri Keuangan; 7) Dialog/tanya jawab sesi pleno.

II. Panel Sidang Kelompok terdiri dari : Sidang Kelompok Sektoral, dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan urusan/fungsi yaitu : a. Sidang Kelompok Bidang Prasarana Wilayah dan

Pengembangan Regional;


12


b. Sidang Kelompok Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;

c. Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Statistik dan Pelaporan.

d. Selanjutnya, dilanjutkan Penandatanganan berita acara persidangan sesuai Kelompok Sidang Sektoral

III. Panel Sidang Pleno II a. Peserta Sidang Pleno II (Wakil-wakil yang ditunjuk

dari masing-masing kelompok) mengisi daftar hadir yang disediakan panitia;

b. Sidang Pleno II dibuka oleh Ketua Sidang dan selanjutnya hasil pembahasan masing-masing kelompok disampaikan oleh setiap pimpinan sidang kelompok diskusi dilanjutkan dengan pembacaan Berita Acara Kesepakatan oleh Kepala Sidang Pleno II dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan penutupan;

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrenbang Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014, adalah :

(1) Masukan dari SKPD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Stakeholder Pembangunan di Jawa Timur untuk perbaikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur


13


Tahun 2015 yang diarahkan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2015.

(2) Masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder Pembangunan di Jawa Timur untuk perbaikan Rancangan Renja SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 menjadi Rancangan Akhir Renja-SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan tetap mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

(3) Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta Stakeholder Pembangunan di Jawa Timur tentang program-program pokok dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Tahun 2015.

(4) Kesepahaman tentang koordinasi, sinergi dan

pengendalian dan pengawasan (safeguarding) terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

dilaksanakan selama sehari, yaitu :

(1) Sidang Pleno dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014

pukul 09.00 -13.00 Wib, bertempat di Hotel Bumi

Surabaya.


14


(2) Sidang Kelompok dilaksanakan pada tanggal 22 April

2014, setelah Sidang Pleno I selesai atau pukul

14.00 -20.00 Wib, bertempat di Hotel Garden Palace

Surabaya

H. PESERTA DAN AGENDA ACARA

Peserta Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini,

terdiri dari :

(1) Sidang Pleno pengarahan dan pembukaan diikuti oleh

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim,

Asisten Sekda Provinsi Jatim, Unsur Forpimda Provinsi Jawa

Timur, Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Kepala SKPD di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda

Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Unsur Pimpinan DPRD

Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi dan BEM, Lembaga

Swadaya Masyarakat/Ormas dan Tokoh Masyarakat.

(2) Sidang Kelompok Sektoral diikuti oleh Kepala Bidang

Bappeda Provinsi, SKPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan Kepala beserta 3 (tiga) Kepala

Bidang Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Timur, BUMD,

Departemen/Non Departemen, Perguruan Tinggi, BEM,

Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas dan Tokoh

Masyarakat.

Sedangkan agenda acara dan pembagian peserta sidang

kelompok sebagai berikut :


15


PEMBAGIAN PANEL SIDANG KELOMPOK

KELOMPOK SEKTORAL

A. KELOMPOK BID. EKONOMI DAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN.

MODERATOR : Kabid Ekonomi

TEMPAT : R. Crystal Plaza Lt. 3 Garden Palace Hotel

PESERTA :

1) SKPD PROVINSI JATIM :

1. Biro Administrasi Perekonomian 2. Biro Administrasi Sumber Daya Alam 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Biro Administrasi Kerjasama 5. Dinas Pendapatan 6. Badan Penanaman Modal 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Pertanian 10. Dinas Kehutanan 11. Dinas Peternakan 12. Dinas Perkebunan 13. Dinas Perikanan dan Kelautan 14. Badan Ketahanan Pangan


16


2) DPRD PROVINSI

Seluruh Anggota Komisi C dan B

3) KABUPATEN/KOTA

Seluruh BAPPEDA Kab/Kota se Jatim

4) BUMD/DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

1. Bank Indonesia 2. Bank BNI 46 Surabaya 3. Bank Mandiri Surabaya 4. Bank Jatim

5. Bank BRI 6. PT BPR Jatim

7. PT Jatim Invesment Managemen

8. PT SIER

9. Bank Tabungan Negara 10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara 11. Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur 12. Kanwil Bea dan Cukai 13. BPS Jawa Timur

14. PT Wira Jatim

15. PTPN X

16. PTPN XII 17. Balai Teknologi Pertanian diKarangploso 18. Pusat Veterinaria Farma Surabaya

19. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang 20. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih

Perkebunan Jawa Timur


17


21. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) 22. HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)

23. GINSI (Gabungan Importir Seluruh Indonesia)

24. GPEI (Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia)

25. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia

26. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jatim (IWAPI)

27. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

28. KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)

29. AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia)

30. KPTRI (Koordinator Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia) 31. PT. Maspion

32. PT. CHEIL Jedang Jombang

33. KOPWAN Setia Bakti Wanita Surabaya

34. KPPUD (Komisi Pengawas Persainagan Usaha Daerah) 35. PT ASTRA Internasional Tbk (Bpk. Yogi Hartomo) 36. SKK Migas Perwakilan Jabamanusa

B. KELOMPOK BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN

PENGEMBANGAN REGIONAL

MODERATOR : Kabid Prasarana Wilayah

TEMPAT : R. Regency Mainhall Lt. 1 Garden Palace Hotel

PESERTA :


1. Biro Administrasi Pembangunan 2. Dinas Perhubungan dan LLAJ 3. Dinas PU Bina Marga


18


4. Dinas PU Pengairan 5. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Badan Lingkungan Hidup 8. Bakorwil I Madiun 9. Bakorwil II Bojonegoro 10. Bakorwil III Malang 11. Bakorwil IV Pamekasan

2) DPRD PROVINSI Seluruh Anggota Komisi D

3) KABUPATEN/KOTA

Seluruh BAPPEDA Kab/Kota se Jatim 4) BUMD/DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

1. PT Jatim Graha Utama 2. PT Petrogas Jatim Utama 3. PT Lamongan Integreted Shorbase (LIS) 4. PT Jatim Marga Utama 5. PT. PLN ( Persero ) 6. PT Petrokimia Gresik 7. PT Semen Gresik 8. PT Telkom Jawa Timur 9. BPLS Lapindo Sidoarjo 10. BPN Jawa Timur 11. Perusahaan Gas Negara

12. DPD GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Jatim

13. DPD ORGANDA Jawa Timur


19


14. MTI (Masyrakat Transportasi Indonesia) Jawa Timur 15. Balai Konservasi Sumberdaya Alam

16. Taman Nasional Meru Betiri 17. Taman Nasional Alas Purwo

18. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

19. Taman Nasional Baluran. 20. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)

21. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) 22. TVRI Jawa Timur 23. RRI Regional Surabaya 24. Gapensi 25. Forum DAS Malang 26. Pelindo III 27. DAOP VIII PT. KAI Surabaya 28. Balai V Jalan Nasional 29. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 30. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 31. REI Jawa Timur

C. KELOMPOK BID. PEMKEMAS DAN STALAP

MODERATOR : Kabid Pemkemas

TEMPAT : R. Crystal Mainhall Lt. 3 Garden Palace Hotel

PESERTA :


1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum 2. Biro Hukum


20


3. Biro Administrasi Kesra 4. Biro Administrasi Kemasyarakatan 5. Biro Administrasi Organisasi 6. Biro Umum 7. Biro Humas dan Protokol 8. Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Pendidikan 12. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14. Dinas Kepemudaan & Keolahragaan 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16. Badan Diklat 17. Badan Pemberdayaan Masyarakat 18. Badan Perpustakaan dan Kearsipan 19. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Badan Penelitian dan Pengembangan 22. Inspektorat Provinsi 23. Kantor Perwakilan 24. Kantor Polisi Polisi Pamong Praja 25. Sekretaris Dewan Provinsi 26. Sekretaris KPID 27. Sekretaris KORPRI 28. Badan Penanggulangan Bencana Alam 29. RSUD Dr. Soetomo


21


30. RSU Haji 31. RS. Jiwa Menur 32. RSU Dr. Syaiful Anwar Malang 33. RSU Dr. Soedono Madiun 34. RS. Khusus Paru-Paru Batu 35. RS. Khusus Paru-paru Jember 36. RS. Khusus Paru-Paru Dungus Madiun 37. RS. Khusus Kusta Kediri 38. RS. Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto 39. RS. Paru Surabaya 40. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya 41. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

Paru (BP4) Pamekasan 42. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

Paru (BP4) Madiun

2) DPRD PROVINSI Seluruh Anggota Komisi A dan E

3) KABUPATEN/KOTA :

Seluruh BAPPEDA Kab/Kota se Jatim

4) BUMD/DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

1. Kanwil Kementerian Agama 2. Kanwil Kementerian Kehakiman dan HAM 3. BKKBN Jawa Timur 4. Kantor Regional II BKN Jawa Timur 5. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 6. BPKP Jawa Timur 7. Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur


22


8. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, Jl.

Jagir Wonokromo Surabaya

Telp. (031-8411443)

9. YAYASAN ABDI ASIH Surabaya

Jl. Dukuh Kupang Timur XII/31 Surabaya

10. Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Jatim

RS. Bhayangkara Polda Jatim, Jl. A. Yani Sby

11. APJATI

12. SPEKTRA

13. Laspesdam NU

Jl. Masjid Agung Surabaya

14. Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

15. KIP Provinsi Jawa Timur

16. Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur

Di Dinas Pariwisata dan Kebudayan Prov. Jatim

17. PT. Taspen Surabaya

18. SBSI

19. SPSI

20. SARBUMUSI

21. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Prov Jatim

22. Dekranasda Jawa Timur

23. Aisyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur

24. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur

25. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur


23


26. Ponpes Darul Ulum Jombang

27. Ponpes Tebu Ireng Jombang

28. Ponpes Tambak Beras Den Anyar Jombang

29. Ponpes Al Amin Preduan Pamekasan

30. Fatayat NU 31. Muslimat NU

Catatan :

a. LSM/Ormas posisinya menyesuikan pada sidang kelompok

mana yang ingin diikuti.

b. Untuk Perguruan Tinggi dipersilahkan hadir pada kelompok

Persidangan I, II, III yang ada.


24


JADWAL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 SURABAYA, 22 APRIL 2014

WAKTU ACARA PENYAJI MODERATOR PESERTA TEMPAT SELASA

22 April 2013

08.30-09.00 Registrasi Panitia 1. Gubernur/Wakil Gubernur

2. Pimpinan DPRD Prov. Jatim

3. FORPIMDA 4. Sekda Prov 5. Asisten Setda Prov 6. Kadin Indonesia

Bagian Timur 7. Kpl. Bappeda Prov

Indonesia Bag Timur 8. Kantr Perwakilan

Dagang Jatim di Luar 9. Kpl. SKPD Prov. Jatim 10. Bupati/ Walikota 11. Kpl. BappedaKab/Kota 12. BUMD/Dept/ Non

Dept/PT/LSM/ Ormas 13. BEM

Hotel Bumi Surabaya Jl. Jend. Basuki Rachmad Sby.


25


WAKTU ACARA PENYAJI MODERATOR PESERTA TEMPAT P L E N O

09.00-09.10 Pembukaan sekaligus Menyanyikan Lagu “Indonesia Raya”

Protokol Protokol. Sda Sda

09.10-09.15 Doa Biro Mental Protokol Sda Sda 09.15-09.30 Laporan Panitia Kpala Bappeda Prov

Jatim Sda Sda Sda

09.30-10.10 Sambutan dan Paparan Gubernur Jawa Timur tentang prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sekaligus membuka acara

Gubernur Jawa Timur

Sda Sda Sda

10.10-10.35 Pokok-pokok Pikiran DPRD Prov. Jawa Timur

Ketua DPRD Prov. Jatim

Sda Sda Sda

10.35-11.00 Pengarahan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

Wakil Menteri Negara PPN/ Bappenas

Sda Sda Sda

11.00-11.25 Pengarahan Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri

Sda Sda Sda

11.25-11.50 Pengarahan Menteri Keu Menteri Keuangan Sda Sda Sda

11.50-12.30 Dialog/Tanya Jawab Gubernur Jatim Sda Sda Sda

12.30-13.00 Ishoma/Sholat/Makan Sda Sda Sda


26


WAKTU ACARA PENYAJI MODERATOR PESERTA TEMPAT SIDANG KELOMPOK

13.00-17.00 1) Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan

1. Kepala Bid. Ekonomi Bappeda Prov. Jatim (sbg Penyaji)

2.SKPD Lingkup Bid. Ekonomi dan Bidang Pembiyaan Pemb. (Sbg. nara sumber).

1. SKPD Lingkup Bid Eko dan Bid. Pembiayaan Pembangunan

2. Bappeda Kab/ Kota 3. BUMD/Dept/ Non

Dept/PT/LSM/ Ormas dll (sesuaipembagian kelompok pada Buku PanduanMusrenbang)

R, Crystal Plaza Lt. 3 Hotel Garden Palace Surabaya Jl. Yos Soedarso Sby. (dilanjutkanPenanda Tanganan berita acara Persidangan Sesuai Kelompok Sidang Sektoral)

2) Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Regional

1. Kepala Bid. Praswil Bappeda Prov. Jatim (sbg Penyaji)

2. SKPD Lingkup Bid. Praswil dan Bidang Bangreg (Sbg. Nara sumber).

1. SKPD Lingkup Bid Praswil & Bangreg

2. Bappeda Kab/Kota 3. BUMD/Dept/ Non

Dept/PT/LSM/ Ormas dll (sesuai pembagian kelompok pada Buku Panduan Musrenbang)

R. Regency Mainhall Lt. 1 Hotel Garden Palace Surabaya Jl. Yos Soedarso Sby. (dilanjutkan Penanda Tanganan berita acara Persidangan Sesuai Kelompok Sidang Sektoral)


27


WAKTU ACARA PENYAJI MODERATOR PESERTA TEMPAT 3) Lingkup Bidang

Pemerintahan dan Kemasy dan STALAP

1. Kepala Bid.Pemmas Bappeda Prov. Jatim (sbg. Penyaji)

2. SKPD Lingkup Bid Pemkemas & Stalap (sbg. Nara sumber)

1. SKPD Lingkup Bid Pemkemas & Stalap

2. Bappeda Kab/ Kota 3. BUMD/Dept/ Non

Dept/PT/ LSM/ Ormas dll (sesuai pembagian kelompok pada Buku Panduan Musrenbang)

R. Crystal Mainhall Lt. 3 Hotel Garden Palace Surabaya Jl. Yos Soedarso Sby. (dilanjutkan Penandatanganan berita acara Persidangan Sesuai Kelompok Sidang Sektoral)

SIDANG PLENO II TEMPAT : R. Crystal Plaza Lt. 3., GARDEN PALACE HOTEL

17.00-19.00 ISHOMA Panitia Sda Sda

19.00-20.00 Pembacaan Penanda tanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Prov. Jatim 2015

Kepala Bidang Bappeda Prov.

Jatim

Sda Sda

20.00-21.00 Penutupan Kepala Bappeda Prov. Jatim

Sda Sda


28


I. INFORMASI BAGI PESERTA

Contact Person

Untuk informasi terkait dengan pelaksanaan Musrenbang

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 ini, dapat menghubungi

Nomor Telpon : (031) 3533896, 3534339 dan 3554855 Pswt.

125/127, dengan nama-nama sebagai berikut :

No. Nama HP

1. Sdr. Drs. Ec. WUJUD HARI S, MM 082131166638

1 Sdr. RACHMAD WAGEJANTO, SE 0813 30475484

2 Sdr. RUSMIN, S.Sos 0812 3213020

3 Sdr. DHARMA KIRTI UP. 0812 3140706

4 Sdr. DIDIN WAHIDIN, SE 0813 34430811

Konsumsi dan Penginapan

Selama Pelaksanaan Kegiatan Panitia menyediakan :

Konsumsi selama pelaksanaan acara yang meliputi makan siang dan makan malam serta snack dan coffe break

Untuk penginapan panitia menyediakan 1 kamar bagi Kabupaten/Kota yang terletak di luar wilayah Gerbang Kertasusila.

Untuk transportasi dari Hotel Bumi ke Garden Palace Hotel disediakan Bus untuk peserta pada rapat sidang kelompok dan sidang pleno II.


29


J. PEMBIAYAAN

Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

akan diselenggarakan dengan sumber pendanaan dari APBD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 pada DPA Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

SEKRETARIAT PANITIA

Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Sekretariat Bappeda Prov. Jatim, Gedung Bappeda Prov. Jatim Lantai 1,

D/a. Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya, Telp. (031) 3533896 dan 3554853-56 Psw. 125 atau

Telp./Fax: 031-3534339.


30


DAFTAR UNDANGAN

MUSRENBANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

Surabaya, 22 April 2014

A. MUSPIDA = 12 Org

1. Gubernur Jawa Timur 2. Wakil Gubernur Jawa Timur 3. Pangdam V Brawijaya 4. Kapolda Jawa Timur 5. Pangarmatim 6. Kobang DIKAL 7. Gubernur AAL 8. Kajati Jatim

9. Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya

10. Ketua DPRD Jawa Timur

11. Kepala Pengadilan Agama Jawa Timur 12. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur

B. SETDA PROVINSI JAWA TIMUR = 5 Org

1. Sekretaris Daerah Prov. Jatim 2. Asisten I, 3. Asisten II, 4. Asisten III 5. Asisten IV

C. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TIMUR = 5 Org

1. Bidang Kemasyarakatan dan SDM 2. Bidang Pembangunan


31


3. Bidang Pemerintahan 4. Bidang Hukum dan Politik 5. Bidang Ekonomi dan Keuangan

D. SKPD PROVINSI JAWA TIMUR = 140 Org

1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian 2. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam 3. Kepala Biro Humas dan Protokol 4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 5. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum 6. Kepala Biro Hukum 7. Kepala Biro Administrasi Organisasi 8. Kepala Biro Umum 9. Kepala Biro Administrasi Kemasyarakat 10. Kepala Biro Administrasi Kesra 11. Kepala Biro Administrasi Kerjasama 12. Kepala Dinas PU Bina Marga 13. Kepala Dinas PU Pengairan 14. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 15. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17. Kepala Dinas Pertanian 18. Kepala Dinas Kehutanan 19. Kepala Dinas Peternakan 20. Kepala Dinas Perkebunan 21. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 22. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ 23. Kepala Dinas Pendidikan


32


24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25. Kepala Dinas Kepemudaan & Keolahragaan 26. Kepala Dinas Kesehatan 27. Kepala Dinas Sosial 28. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan 29. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 30. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 31. Kepala Dinas Pendapatan 32. Kepala Badan Ketahanan Pangan 33. Kepala Badan Penanaman Modal 34. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 35. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 36. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 37. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 38. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 39. Inspektur Provinsi 40. Kepala Badan Lingkungan Hidup 41. Kepala Bakorwil I Madiun 42. Kepala Bakorwil II Bojonegoro 43. Kepala Bakorwil III Malang 44. Kepala Bakorwil IV Pamekasan 45. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi 46. Kepala Sekretariat KORPRI 47. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan 48. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 49. Kepala Kantor Perwakilan 50. Kepala Kantor Pol PP


33


51. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 52. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 53. Kepala RSUD Dr. Soetomo 54. Kepala RSU Haji 55. Kepala RS. Jiwa Menur 56. Kepala RSU Dr. Syaiful Anwar Malang 57. Kepala RSU Dr. Soedono Madiun 58. Kepala RS. Khusus Paru-Paru Batu 59. Kepala RS. Khusus Paru-paru Jember 60. Kepala RS. Khusus Paru-Paru Dungus Madiun 61. Kepala RS. Khusus Kusta Kediri 62. Kepala RS. Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto 63. Kepala Balai Kesehatan Mata Masyrakat (BKMM) Surabaya 64. Direktur RS. Paru Surabaya 65. Kepala Balai Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan 66. Kepala Balai Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun 67. Kepala Kepala UPT Akademi Keperawatan Madiun; 68. Kepala UPT Akademi Gizi Surabaya; 69. Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murna Jati Lawang 70. Kepala Sekretariat KPID

E. PERWAKILAN PROVINSI LAIN : = 53 Org

1. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah = 1 Org 2. Kepala Bappeda Provinsi Bali = 1 Org 3. Kepala Bappeda Prov. Indonesia Wil. Timur = 17 Org 4. Kadin Indonesia Bagian Timur = 17 Org 5. Kantor Perwakilan Dagang Jatim diluar Provinsi =17 Org


34


F. KABUPATEN/KOTA = 190 Org

1. Bupati/Walikota = 38 Org 2. Bappeda Kab/Kota

a. Ka Bappeda Kab/Kota se Jatim = 38 Org b. Kabid Perencana Bappeda Kab/

Kota se Jatim 3 orang = 114 Org G. BUMD/BUMN = 19 Org

1. Pimpinan Bank Indonesia Surabaya 2. Pimpinan Bank BNI 46 Surabaya 3. Pimpinan Bank Mandiri Surabaya 4. Pimpinan Bank BRI 5. Dirut PT Telkom Jawa Timur 6. Dirut PT Bank Jatim 7. Dirut PT BPR Jatim 8. Kepala PT. BPJS Div. Regional VII Jatim 9. Dirut PT Wira Jatim 10. Kepala BPLS LAPINDO Surabaya 11. Dirut PT Jatim Invesment Managemen 12. Dirut PT Jatim Graha Utama 13. Dirut PT Petrogas Jatim Utama 14. Dirut PT Lamongan Integreted Shorbase (LIS) 15. Dirut PT Jatim Marga Utama 16. Pimpinan PT Petrokomia Gresik 17. Pimpinan PT Semen Gresik 18. Dirut PT SIER 19. Dirut BTN Surabaya


35


H. DEPARTEMEN / NON DEPARTEMEN = 44 Org

1. Kakanwil Kementerian Agama 2. Kakanwil Kementerian Kehakiman dan HAM 3. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara 4. Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Timur 5. Kakanwil Bea dan Cukai 6. Kepala BKKBN Jawa Timur 7. Kepala BPN Jawa Timur 8. Kepala BPS Jawa Timur 9. Kepala Cabang PT. Taspen Surabaya 10. Kepala Kantor Regional II BKN Jawa Timur 11. Kepala BPWS Suramadu Jawa Timur 12. Kepala BPKP Jawa Timur 13. Kepala Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur 14. Direktur PT. PLN ( Persero ) 15. Direktur Perusahaan Gas Negara 16. Dirut PTPN X 17. Dirut PTPN XII 18. Dirut TVRI Jawa Timur 19. Dirut RRI Regional Surabaya 20. Kepala Pusat Veterinaria Farma Surabaya 21. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang 22. Balai Teknologi Pertanian Jawa Timur di Karangploso 23. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Jatim 24. DPD GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan) Jatim 25. DPD ORGANDA Jawa Timur


36


26. Balai Konservasi Sumberdaya Alam 27. Taman Nasional Meru Betiri 28. Taman Nasional Alas Purwo 29. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 30. Taman Nasional Baluran. 31. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) 32. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) 33. Forum DAS Malang 34. Pelindo III 35. PT. Maspion 36. KIP Provinsi Jawa Timur 37. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur 38. Kepala DAOP VIII PT. KAI Surabaya 39. Kepala Balai V Jalan Nasional 40. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 41. Direktur PT CHEIL Jedang Jombang 42. Ketua REI Jawa Timur 43. PT. ASTRA Internasional Tbk,

Bpk. Yogi Hartomo (TSO Waru Sidoarjo) 44. SKK Migas Perwakilan Jabamanusa

Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya

I. DPRD PROVINSI JAWA TIMUR = 19 Org

1. Wakil Ketua DPRD

2. Ketua Fraksi 3. Ketua Komisi


37


J. PARTAI POLITIK = 9 Org

1. Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Jawa Timur 2. Ketua DPD PDIP Prov. Jawa Timur 3. Ketua DPD PKB Prov. Jawa Timur 4. Ketua DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur 5. Ketua DPD Partai GERINDRA Prov. Jawa Timur 6. Ketua DPD PAN Prov. Jawa Timur 7. Ketua DPD PKS Prov. Jawa Timur 8. Ketua DPD PKNU Prov. Jawa Timur 9. Ketua DPD Partai HANURA Prov. Jawa Timur

K. PERGURUAN TINGGI = 15 Org

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) 2. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3. Rektor Universitas Airlangga 4. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 5. Rektor Universitas BRAWIJAYA Malang 6. Rektor Universitas Negeri Malang 7. Rektor Universitas Jember 8. Rektor Universitas Trunojoyo Bangkalan 9. Rektor Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 10. Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya 11. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 12. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 13. Rektor universitas Sunan Giri Sidoarjo 14. Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) 15. Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur


38


L. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA = 14 Org

1. BEM Universitas Negeri Surabaya 2. BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3. BEM Universitas Airlangga 4. BEM IAIN Sunan Ampel 5. BEM Universitas BRAWIJAYA Malang 6. BEM Universitas Negeri Malang 7. BEM Universitas Jember 8. BEM Universitas Trunojoyo Bangkalan 9. BEM Universitas Kristen Petra Surabaya 10. BEM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 11. BEM Universitas Surabaya (Ubaya) 12. BEM Universitas Muhammadiyah Malang 13. BEM Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 14. BEM Universitas Islam Negeri Madura di Pamekasan

M. LSM/ORMAS. = 36 Org

1. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim 2. Jl. Jagir Wonokromo Surabaya, Telp. (031-8411443) 3. YAYASAN ABDI ASIH Surabaya

Jl. Dukuh Kupang Timur XII/31 Surabaya 4. Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Jatim 5. RS. Bhayangkara Polda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya 6. APJATI 7. HKTI ( Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)

Jl. Kapuas No. 2 Surabaya, Telp. (031) 5617460


39


8. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Jl. Bukit Darmo Raya 1 Graha Famili Surabaya, Telp. (031) 7349231

9. AEKI ( Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) Jl. Panglima Sudirman 74 Surabaya, Telp. (031) 5343223-5314741

10. KTNA ( Kontak Tani Nelayan Andalan) 11. KPTRI ( Koordinator Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia) 12. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Jl. Achmad Jais 22 Surabaya, Telp. (031) 5345147 13. GINSI (Gabungan Inportir Seluruh Indonesia)

Jl. Nginden Indah Selatan 49 F, Telp. (031) 5995047 14. GPEI (Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia)

Jl. Ngagel 79-183 (Taman Graha Asri Blok K-3) Sby, Telp. (031) 5014916

15. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia Jl. Dr. Soetomo No. 43 Surabaya

16. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jl. A. Yani Surabaya

17. Lakpesdam NU Jl. Masjid Agung Surabaya

18. Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

19. Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur Di Dinas Pariwisata dan Kebudayan Prov. Jatim

20. SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) 21. SPSI (Serikat Pekerja seluruh Indonesia) 22. SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia)


40


23. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Prov. Jatim Cq. Sekretaris KPAP Jl. Dharma Husada Utara VII/7 Surabaya

24. Ketua Dekranasda Jawa Timur 25. IWAPI Jl. Laksda M. Nasir No. 1-3 Surabaya 26. Ketua Aisyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur 27. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur 28. Ketua KOPWAN Setia Bakti Wanita Surabaya

Jl. Jemur Andayani No. 55 Surabaya 29. KPPUD Jawa Timur

Gedung Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Lt. 7, Ruang 703 Surabaya

30. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur 31. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang 32. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang 33. Pengasuh Ponpes Tambak Beras Den Anyar Jombang 34. Pengasuh Ponpes Al Amin Preduan Pamekasan 35. Ketua Fatayat NU 36. Ketua Muslimat NU

N. PERWAKILAN DONOR = 5 Org

1. Perwakilan Unicef 2. AIPD (AUSAID) 3. World Bank 4. USAID 5. JICA


41


O. DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROV JATIM = 4 Org

P. LINTAS AGAMA = 7 Org

1. DPW Muhammadyah Jawa Timur

2. DPW NU Jawa Timur

3. PGI Wilayah Jawa Timur

4. Walubhi

5. Parisadha Hindhu Darma Indonesia.

6. Komite Lintas Agama (KLA)

7. Ketua MUI Jawa Timur Jl. Darmahusada Selatan No. 9

Surabaya


42


TOTAL PESERTA :

NO. DAFTAR YANG DIUNDANG JUMLAH

A. FORPIMDA 12

B. SETDA PROVINSI JAWA TIMUR 5

C. STAF AHLI GUBERNUR 5

D. SKPD PROVINSI JAWA TIMUR 140

E. PERWAKILAN PROV LAIN YG BERDEKATAN 53

F. KABUPATEN/KOTA 190

G. BUMD/BUMN 19

H. DEPARTEMEN / NON DEPARTEMEN 44

I. DPRD PROVINSI 8

J. PARTAI POLITIK 9

K. PERGURUAN TINGGI 15

L. BEM 14

M. LSM/ORMAS 36

N. PERWAKILAN DONOR 5

O. DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROV JATIM 4

P. LINTAS AGAMA 7

JUMLAH TOTAL 566

Documents

BUKU PANDUAN MUSRENPROV 2014 Edit - …bappeda.jatimprov.go.id/.../buku_panduan_musrenbangprov_2014.pdf · buku panduan musrenbang rkpd provinsi jawa timur tahun 2015 22 april 2014