Buku Linda Dokumen Non 2007

8/18/2019 Buku Linda Dokumen Non 2007

1/110

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga buku dengan judul “KONSEP

EKONOM PO!TK" ini dapat disusun hingga selesai dengan baik dan tepat

pada #aktunya$

Adapun dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat berman%aat bagi

pemba&a dan tujuannya dapat ter&apai yakni untuk mengetahui k'nsep ek'n'mi

p'litik baik itu dalam lingkup negara maupun l'kal$

Penulis menyadari bah#a makalah ini masih banyak kesalahan atau

kekurangan$ Maka dari itu( saran dan kritik yang membangun dari pemba&a sangat

penulis harapkan demi perbaikan ke depan agar lebih baik dan berman%aat bagi

kita semua$ Amin……

Kendari( )esember *+,-

Penulis

ii


2/110

DAFTAR ISI

KATA PEN.ANTA/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ii

)A0TA/ S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$iii

1A1 EKONOM PO!TK SOSA!SME$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

A$ )e%inisi Ek'n'mi P'litik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

1$ Te'ri Ek'n'mi P'litik S'sialisme$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

2$ Ek'n'mi P'litik Se&ara 3mum$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

)$ Tujuan dan Alat4alat P'litik Ek'n'mi$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5

E$ Keterkaitan 1eberapa 1idang )engan Ek'n'mi P'litik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6

0$ Prinsip Ek'n'mi( P'litik Ek'n'mi )an Ma&am4Ma&am M'ti% Ek'n'mi$$,,

.$ Akibat Ek'n'mi P'litik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,7

1A1 KEK3ASAAN NE.A/A )AN ST/3KT3/ EKONOM PO!TK$$$$,5

A$ Pelembagaan Kekuasaan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,5

1$ 8alan Strukturalis$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*9

1A1 EKONOM PO!TK PEM1A:A/3AN )ESA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9+

A$ Ketimpangan Ek'n'mi P'litik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9+

1$ Perubahan )an Tantangan 1aru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;,$ )esentralisasi )esa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;

*$ )em'kratisasi )esa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;5

2$ .agasan Pembaharuan )esa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-*

,$ )esentralisasi P'litik Pemerintahan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-*

*$ )esentralisasi Ek'n'mi dan Pembangunan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-5

9$ )em'kratisasi Pemerintahan )esa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7+

;$ )em'kratisasi Ek'n'mi dan Pembangunan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


3/110

5$ Paham !iberal Klasik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$66

6$ Ek'n'mi P'litik !iberal Klasik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,+*

1A1 = EKONOM PO!TK /A)KA! ST/3KT3/A!SME )EPE)ENSA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,+

A$ Mun&ulnya Aliran Ek'n'mi P'litik /adikal$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,+

1$ Ek'n'mi P'litik Pendekatan Sstrukturalisme$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,+2$ Ek'n'mi P'litik Pendekatan )epedensia$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,

iB


4/110

BAB I

EKONOMI POLITIK SOSIALISME

A. Definisi Ekonomi Politik

stilah ek'n'mi p'litik diambil dari khaCanah bahasa yunani( polis yang

berarti sebuah k'ta atau sebuah unit p'litik( dan oikonomike yang bermakna

menga&u pada manajemen suatu rumah tangga$ K'mbinasi kedua kata itu

menunjukkan betapa erat keterkaitan antara %akta+%akta pr'duksi( keuangan( dan

perdagangan dengan kebijakkan pemerintah dibidang m'neter( %isikal( dan

k'mersial$lmu Ek'n'mi P'litik adalah bagian dari ilmu s'sial yang berbasis pada dua

subdisiplin ilmu( yakni p'litik dan ek'n'mi$ 0'kus dari studi ek'n'mi p'litik

adalah %en'mena4%en'mena ek'n'mi se&ara umum( yang bergulir serta dikaji

menjadi lebih spesi%ik D yakni meny'r'ti interaksi antara %akt'r4%akt'r ek'n'mi

dan %akt'r4%akt'r p'litik$ Namun( dalam perkembangan yang berikutnya( istilah

ek'n'mi p'litik selalu menga&u pada adanya interaksi antara aspek ek'n'mi dan

aspek p'litik$Ek'n'mi p'litik( &abang dari ilmu s'sial yang kemudian berkembang menjadi

ek'n'mi( menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara dan peningkatan

sumber daya negara$ stilah ek'n'mi p'litik mulai digunakan se&ara umum pada

abad ke delapan belas dan bermakna &ara4&ara yang digunakan pemerintah untuk

mengatur perdagangan( pertukaran( uang( dan pajak ?se&ara umum apa yang

sekarang disebut kebijakan ek'n'mi@$ )alam perkembangannya istilah ini mulai

diterapkan pada kajian masalah dan pers'alan ek'n'mi lainnya$ Ek'n'mi p'litik

,


5/110

menjadi suatu pr'%esi akademik yang diakui dan semakin dipandang sebagai

sains$ )i beberapa tempat ?&'nt'hnya( uniBersitas4uniBersitas sk'tlandia@ ek'n'mi

p'litik masih merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menga&u kepada apa

yang ditempat lain lebih sering disebut dengan ilmu ek'n'mi$ Namun( di ba#ah

pengaruh W$S 8eB'ns dan Al%red Marshall( “ilmu ek'n'mi" sebagian besar telah

menggantikan “ek'n'mi p'litik" pada akhir abad ke sembilan belas$( kendati

sebagian besar ahli ek'n'mi tetap membedakan antara keduanya dan melestarikan

istilah ek'n'mi p'litik untuk masalah4masalah kebijakkan$Perbedaan yang paling signi%ikan diantara keduanya telah dikaitkan dengan

sejarah Mar>isme$ Pada tahun ,5;9 Engels menerbitkan artikel dengan judul “The

Outline '% 2ritiue '% P'liti&al E&'n'my"$ )ia berpendapat bah#a pemikiran4

pemikiran ek'n'mi baru( yang mendukung k'mpetisi dan perdagangan bebas(

yang dimulai 'leh Adam Smith( adalah separuh kemajuan pada hal yang telah

berlalu sebelumnya namun dengan tidak mempertanyakan kekayaan pribadi(

merupakan hal yang salah karena telah menutupi kenyataan bah#a kapitalisme

bisa mengarah kepada kejahatan4kejahatan s'sial dan ek'n'mi$!ebih dari tiga puluh lima tahun kemudian( Mar> dan tulisan4tulisannya

tentang ek'n'mi( lebih jauh dan lebih mendalam kritik tersebut dalam karyanya

seperti Contributionto a Political Economy$ Ek'n'mi p'litik yang dimaksud Mar>

menunjuk pada pemikiran ek'n'mi yang dimulai Adam Smith termasuk /i&ard'(

Malthus( dan t'k'h ek'n'mi klasik lainnya$ )alam menggunakan istilah tersebut(

Mar> tidak keluar dari penggunaan umum pada massanya namun kritiknya

merintis jalan bagi perubahan arti$Mar> dan Engels per&aya bah#a ek'n'mi p'litik sebagai sains mun&ul

seiring dengan kapitalisme sebab si%at eksp'litati% dari sistem4sistem ek'n'mi

*


6/110

prakapitalis adalah transparan( mereka tidak memerlukan suatu sains tersendiri

untuk menjelaskan mereka( hanya ide'l'gi ?umumnya agama@ untuk melegitimasi

mereka tetapi #atak ekspl'itasi kapitalis tidak transparan ?tersembunyi dibalik

ked'k uang dan hubungan pasar@( ia memerlukan sains ek'n'mi ?ek'n'mi p'litik@

tersendiri untuk mengungkapkannya$1agi Mar>( ek'n'mi p'litik ilmiah yang sesungguhnya( untuk membuka

ekspl'itasi yang tersembunyi ini( harus mempelajari tidak hanya pertukaran tapi

juga #atak pr'duksi dan buruh$ lmu ek'n'mi Bulgar menyembunyikan

ekspl'itasi kapitalis dengan memperlakukan semua hubungan sebagai pertukaran$

Oleh karena itu hal tersebut lebih merupakan ide'l'gi ketimbang sebagai sains$Perbedaan ek'n'mi p'litik ?ilmiah@ dan ilmu ek'n'mi Bulgar ini telah

menjadi k'nstanta dalam pemikiran ek'n'mi yang kritis khususnya Mar>is$

Kebangkitan analisis ek'n'mi Mar>is di Er'pa 1arat dan Amerika Serikat dari

akhir tahun ,6-+an dan setelahnya mengambil istilah ek'n'mi p'litik sebagai

sema&am s'mb'l$ :al ini mere%leksikan keinginan untuk menekankan kembali

perbedaan4perbedaan meted'l'gis dengan ilmu ek'n'mi ?Bulgar@ yang semakin

merajalela dan juga kebutuhan akan nama sandi di berbagai tempat( seperti

Amerika Serikat$ Kendati ek'n'mi p'litik ini mengungkapkan kepentingan4

kepentingan yang diperbaharui dalam pers'alan4pers'alan dan met'de4met'de

Mar>( penggunaan istilah itu menjadi semakin l'nggar( seringkali sekedar

menunjukkan analisis ek'n'mi yang memperkenalkan %akt'r4%akt'r n'n ek'n'mi

?khususnya p'litik@$)alam pengertian yang lebih l'nggar ini( istilah tersebut telah menimbulkan

daya tarik bagi siapa saja yang dipandang kehidupan ek'n'minya melampaui

batasan4batasan yang dipaksakan 'leh banyak ilmu ek'n'mi 'rt'd'ks$ Sejak

9


7/110

sekitar tahun ,65+ istilah ek'n'mi p'litik telah menyebar pada skala yang belum

pernah terjadi( sebagian kehilangan hubungannya dengan Mar>isme$)alam perkembangannya( istilah “ek'n'mi p'litik" berguna untuk

mendampingi istilah baku “ilmu ek'n'mi" %'kusnya tidak lagi pada %en'mena4

%en'mena ek'n'mi se&ara umum( melainkan se&ara lebih spesi%ik yaitu dengan

mey'r'ti interaksi antara ?%akt'r4%akt'r@ ek'n'mi dan ?%akt'r4%akt'r@ p'litik$

stilah ek'n'mi p'litik selalu menga&u pada adanya interaksi antara aspek

ek'n'mi dan aspek p'litik$

B. Teori Ekonomi Politik Sosialisme

lmu ek'n'mi p'litik se&ara k'nBensi'nal mempelajari anat'mi sistem p'litik

dan ek'n'mi yang diterapkan 'leh negara dan pemerintah$ Fang dipelajari adalah

bagaimana sistem keuangan dan sistem pemerintahan dipakai sebagai instrumen

atau alat untuk mengatur kehidupan s'sial atau sistem ek'n'mi$ Sistem keuangan

menjadi %'kus paling utama dalam ek'n'mi p'litik yang k'nBensi'nal tersebut$

8ika peran negara atau pemerintah dalam bidang ek'n'mi( maka sistem ek'n'mi

dalam suatu negara tersebut dig'l'ngkan kedalam anat'mi negara s'sialis atau

k'munis$ 8ika peran negara ke&il atau tidak d'minan( maka sistem ek'n'mi

p'litik pada negara bersangkutan dig'l'ngkan pada kel'mp'k negara kapitalis4

liberal$ )engan analisis se&ara anat'mi tersebut( maka sistem ek'n'mi p'litik

se&ara %aktual dibagi dalam kedua kel'mp'k besar yaitu sistem s'sialis dan

kapitalis liberal$

C. Ekonomi Politik Secara Umum

;


8/110

1iasanya ketika berbi&ara atau membahas ek'n'mi maka ingatan akan

langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur pr'duksi( k'msumsi(

distribusi( inBestasi( eksp'r dan imp'r dan sebagainya yang tentu berbeda ketika

membahas p'litik( istilah kata yang akan ditemukan seperti negara( ide'l'gi(

kel'mp'k( pemerintah dan sebagainya$ Kemudian seiring dengan perkembangan

dunia( kajian mengenai ek'n'mi p'litik pun semakin luas$ )engan sengaja atau

tidak kedua kata yang se&ara empiris maupun istilah berbeda tersebut( dipadu4

padankan menjadi satu kalimat Gek'n'mi p'litikG$Sehingga dari kata tersebut

mun&ul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang

dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan

masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ide'l'gi negara yang

bersangkutan$

3ngkapan E&'n'mie P'litiue yang diterjemahkan dalam bahasa nggris

sebagai ek'n'mi p'litik( pertama kali mun&ul di Peran&is pada tahun ,7,- dengan

buku terkenal 'leh Ant'ine M'nt&hrHtien de TraitH de lIE&'n'mie P'litiue$

Physi'&rats Pran&is( Adam Smith( )aBid /i&ard' dan %ilsu% 8erman( dan s'sial

te'ri Karl Mar> beberapa eksp'nen ek'n'mi p'litik$ Pada ,5+-( Th'mas Malthus

menjadi pr'%es'r pertama nggris ek'n'mi p'litik( di East ndia 2'mpany

2'llege( :aileybury( :ert%'rdshire$ .uru pertama di dunia dalam ek'n'mi p'litik

didirikan pada tahun ,


9/110

Ek'n'mi dan p'litik yang berk'lab'rasi kemudian kedua istilah ini

menunjukkan betapa eratnya keterkaitan %akt'r4%akt'r pr'duksi( keuangan dan

perdagangan dengan kebijakan pemerintah seperti dalam dibidang m'neter( %iskal

dan k'mersial$ Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya( sebenarnya terdapat

m'ti% dari ek'n'mi p'litik( yaitu bah#a di dalam kegiatan ek'n'mi selalu ada

yang namannya m'ti% p'litik yang tidak bisa di pungkiri$ 1egitupun dalam

kegiatan p'litik tak jarang terselip se&ara jelas m'ti% ek'n'mi$ 2'nt'h Eksp'r

2ina ke Amerika dikaitkan dengan kepentingan p'litik( seperti bila terjadi

pelanggaran hak asasi manusia maka serta merta AS mengan&am akan meninjau

kembali kebijakan perdagangannya dengan 2ina( nd'nesia ketika dianggap tidak

mengendalikan keamanan di Tim'r Timur pas&a jajak pendapat( M0 langsung

menghentikan perundingan pemberian bantuan$ )ilihat dari pendekatannya(

ek'n'mi memiiliki si%at yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan

bah#a p'litik dan ek'n'mi adalah satu hal yang berbeda$ ni berangkat dari

pemikiran bah#a pasar dapat memperbaiki sendiri bila ada kegagalan atau

kesalahan4kesalahan yang dibuat 'leh pasar itu sendiri$ Pandangan ini

menekankan bah#a ek'n'mi harus berdiri diluar #ilayah4#illayah p'litik karena

e%ekti% atau tidaknya sebuah pasar itu diluar &ampur tangan pemerintah$ :al ini

merupakan khas pemikiran kaum klasik$ Namun bila dari sudut pandang bah#a

ek'n'mi adalah perek'n'mian maka ek'n'mi membutuhkan kerangka p'litik

dan instrument hukum di dalamnya$ )engan demikian akan terlihat adanya

keterkaitan se&ara langsung maupun tidak langsung bah#a sebuah perilaku para

pelaku pasar dalam ek'n'mi dan ek'n'mi itu sendiri memiliki hal4hal yang erat

7

http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-ekonomi-politik8_8.htmlhttp://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-ekonomi-politik8_8.html


10/110

kaitannya dengan p'litik$ :al tersebut tampak baik dalam bentuk sistemnya(

budaya( kerangka te'ri( intrumen( lembaga4lembaga kepentingan dan lain4lain$

Keterkaitan antara ek'n'mi dan p'litik telah jelas dan gamblang karena

ek'n'mi dan p'litik terutama di dunia kem'dernan dan serba &anggih saat ini(

kedepannya hampir tidak akan ada batasan4batasan yang kuat untuk menyekat

satu dengan yang lain$ Seperti sistem p'litik saat ini yang sangat berpengaruh

dalam menentukan p'la k'nsep ek'n'mi yang haru dilaksanakan seperti ambil

kasus //2 atau /epublik /akyat 2hina yang se&ara p'litik jauh dari kata

dem'kratis se&ara ek'n'mi berkebalikan dengan sistem p'litiknya( teramat

kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas( atau Singapura yang menganut

!iberalisme dalam perek'n'mian namun se&arra p'litik justru jauh berbeda dari

sistem perek'n'miannya$ )isini penekanan se&ara te'ritis juga lahir ketika

ek'n'mi memberikan k'ntribusi besar bagi adanya sistem pasar pada p'litik dan

menggunakan p'litiklah sebuah sumber daya bisa didistribusikan dan

dial'kasikan dalam sebuah instrument4instrumen pemerintahan guna me#ujudkan

&ita4&ita tertinggi negara yang bersangkutan$

D. Tuuan !an Alat"alat Politik Ekonomi

#. Tuuan Politik Ekonomi

Pada garis besarnya dapat dikatakan bah#a pemerintah berusaha untuk

men&egah berbagai perkembangan4perkembangan yang tidak seimbang dan

diusahakan untuk men&egah atau memperbaiki gangguan4gangguan

keseimbangan yang terpenting$ 1eberapa tujuannya yaitu mengatasi


11/110

pengangguran( menyetarakan pendapatan se&ara adil( meningkatkan pr'duktiBitas

dan hal lainnya$$. Alat"alat Politik Ekonomi

Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan4tindakan

tertentu$ Tindakan tersebut dapat kita namakan “alat4alat “ daripada p'litik

ek'n'mi$ 2'nt'h alat4alat tersebut misalnya peraturan4peraturan dan larangan4

larangan dan subsidi4subsidi pajak$ )isamping itu pemerintah dalm keadaan

tertentu( dapat juga mempengaruhi pr'ses ek'n'mi( disebabkan 'leh karena

sebagian pr'duksi dipegang 'leh pemerintah sendiri$

E. Keterkaitan Be%era&a Bi!an' Den'an Ekonomi Politik

#. Ekonomi Politik Per%uruan (ente

Ek'n'mi p'litik perburuan rente yang sedang berkembang yang pr'ses

ek'n'minya relati% dipengaruhi 'leh pr'ses Perburuan rente merupakan %en'mena

yang sering dijumpai di Negara4negara p'litik$ Ek'n'mi dan bisnis dalam

masyarakat rente sema&am itu di#arnai upaya mendapatkan legitimasi

n'nek'n'mi ?iCin lisensi tunggal@$ /ente dalam perek'n'mian dapat mun&ul

terutama ketika pemerintah ?atas nama publik@ memberikan hak4hak tertentu

kepada satu atau sekel'mp'k 'rang dalam berbisnis$ Karena berbagai

pertimbangan yang diperdebatan sebagai publik dan melibatkan tarik4menarik

kepentingan dalam masyarakat( pemerintah memberikan hak tertentu pada suatu

pihak untuk menjalanan usahanya$ )ari lisensi yang diberikan itulah( pemegang

lisensi akan mendapatkan berbagai keistime#aan dan kemudahan dalam berbisnis$$. Ekonomi Politik Pemerataan Pen!a&atan

)alam k'nsep ini tujuan pembangunan men&akup peningkatan pertumbuhan

ek'n'mi dan pemerataan pendapatan$ Oleh karena itu( pembangunan di%'kuskan

5


12/110

pada aspek4aspek kualitati% dari pembangunan( yaitu men&akup masalah

kemiskinan( kesenjangan( dan human resource development.). Ekonomi Politik Keter'antun'an

Te'ri ketergantungan yaitu yaitu te'ri yang dalam menjelaskan perilaku

manusia dan gejala atau pr'ses s'sial yang terjadi terutama lebih menekankan

pada %akt'r4%akt'r lingkungan sebagai penyebabnya$ Pengaruh aspek p'litik yang

menyebabkan ketergantungan dikemukakan 'leh Andree .under 0rank yaitu

Ketergantungan Negara4negara satelit ?Negara peri%eral@ terhadap Negara

metr'p'litan ?Negara pusat@ diyakini terjadi sebagai akibat gl'balisasi sistem

kapitalisme$*. Ekonomi Politik Ke%utu+an

P'k'k Salah satu hal penting kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

p'k'k ?basic needs@ penduduk$ Al'kasi bagi kebutuhan p'k'k tentu saja tidak

hanya mempertimbangkan aspek ek'n'mi$ Kebutuhan p'k'k yang paling

dianggap inti adalah pangan$ )i nd'nesia( kebutuhan akan pangan terutama

berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di nd'nesia

sering identik dengan kebijakan perberasan$ )engan demikian( kebijakan beras

menjadikan beras sebagai k'm'ditas p'litik$,. Ekonomi Politik Otonomi Daera+

Tahun ,666 bisa di&atat sebagai terjadinya perubahan besar dalam

memandang daerah$ Terjadi beberapa perubahan dari sistem sentralisasi ke

desentralisasi dalam meren&anakan dan mengel'la dana pembangunan bagi

daerah masing4masing dengan diundangkannya 3ndang4undang N'$ ** Tahun

,666 tentang Ot'n'mi )aerah dan 3ndang4undang N'$ *- Tahun ,666 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan )aerah$

-. Prinsi& Ekonomi Politik Ekonomi Dan Macam"Macam Motif Ekonomi

6


13/110

#. Prinsi& Ekonomi

Pengertian Prinsip Ek'n'mi Prinsip ek'n'mi adalah tindakan untuk

mendapatkan hasil yang maksimum dengan peman%aatan biaya tertentu$ Atau

dengan %akt'r pr'duksi tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil pr'duksi yang

maksimal$ Prinsip ek'n'mi harus diberlakukan sesuai dengan %akt'r kelangkaan$

Maka %akt'r4%akt'r pr'duksi yang ada harus digunakan semaksimal mungkin

dalam rangka menghasilkan barang dan jasa$

Prinsip ek'n'mi dapat diartikan dengan tindakan untuk mendapatkan hasil

yang maksimum dengan peman%aatan biaya tertentu$ Atau dengan %akt'r pr'duksi

tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil pr'duksi yang maksimal$ Prinsip

ek'n'mi harus diberlakukan sesuai denan %akt'r kelangkaan yang telah kita

bi&arakan sebelumnya$ )id'r'ng engan %akt'r kelangkaan( maka %akt'r %akt'r

pr'duksi yang ada harus digunakan semaksimal mungkin dalam rangka

menghasilkan barang dan jasa$

2iri4 &iri prinsip ek'n'mi

,$ Selalu bersikap hemat$*$ Selalau menentukan skala pri'ritas ?kebutuhan yang mendesak atau penting

didahulukan dan diurutkan sampai kebutuhan yang tidak penting dan tidak

mendesak@$9$ Selalu bertindak dengan rasi'nal dan ek'n'mis ?melalui peren&anaan yang

matang@$;$ Selalu bertindak dengan prinsip &'st and bene%it ?pengeluaran biaya diikuti

dengan hasil yang ingin diper'leh@$ Penerapan prinsip ek'n'mi dalam

kegiatan ek'n'mi

,+


14/110

a@ Prinsip ek'n'mi pr'duksi adalah menghasilkan barang yang

mendatangkan keuntungan besar( melalui4 Mempr'duksi barang yang dibutuhkan masyarakat$4 Mempr'duksi barang dengan biaya semaksimal mungkin$4 Mempr'duksi barang yang berkualitas

b@ Prinsip ek'n'mi penjual Adalah berusaha memper'leh keuntungan

maksimal( melalui4 Menjual barang yang dibutuhkan dan sesuai selera masyarakat4 Memberi pelayangan yang baik4 Menjual barang yang terjangkau k'nsumen4 Membeli barang semurah mungkin

&@ Prinsip ek'n'mi k'nsumen Adalah berusaha memenuhi kebutuhannya

dengan tingkat kemampuan yang maksimal( melalui

4 Memilih barang yang benar4benar diperlukan

4 )apat memilih barang dan jasa yang baik dan terjamin

4 Membeli barng sesuai dengan kemampuan

Meskipun para pelaku ek'n'mi telah menjalankan kegiatannya

berdasarkan prinsip4prinsip ek'n'mi yang dilakukan se&ara hati4hati bukan berarti

semua itu akan berjalan tanpa kendala$ Oleh sebab itu( diperlukan sebuah

peren&anaan dan strategi yang disebut sebagai kebijakan ek'n'mi$ Starategi atau

kebijakan ini biasa dikenal sebagai p'litik ek'n'mi$

$. Politik Ekonomi

P'litik Ek'n'mi Meskipun para pelaku ek'n'mi sudah menjalankan

kegiatannya berdasarkan prinsip4prinsip ek'n'mi yang dilakukan se&ara hati4hati(

bukan berarti akan berjalan tanpa kendala$ Oleh karena itu( perlu adanya sebuah

peren&anaan dan strategi yang disebut sebagai kebijakan ek'n'mi$

P'litik adalah upaya ingin memperbaiki kehidupan masyarakat$ 8adi

sebenarnya se&ara murni 'rang berp'litik tujuannya adalah memperbaiki keadaan$

,,


15/110

P'litik ek'n'mi adalah keseluruhan kebijakan yang dijalankan untuk

memperbaiki keburukan ek'n'mi yang sedang berlangsung atau untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat$

2'nt'h p'litik ek'n'mi antara lain penetapan harga maksimum( penetapan

upah minimum regi'nal( kebijakan perdagangan internasi'nal dengan mend'r'ng

eksp'r dan lain4lain$ 2'nt'h lainnya misalnya untuk memperbaiki in%lasi maka

pemerintah atau pemegang 't'ritas m'neter dalam hal ini 1ank nd'nesia akan

melaksanakan p'litik ek'n'mi yang disebut p'litik m'neter$ P'litik m'neter atau

tindakan m'neter yang dijalankan untuk menekan laju in%lasi adalah menaikkan

disk'nt'( melaksanakan 'perasi pasar terbuka( dan meningkatakan &adangan

untuk bank4bank k'mersial$

Fang biasa dikenal dengan p'litik ek'n'mi$ P'litik adalah upaya ingin

memperbaiki kehidupan masyarakat$ 8adi( sebenarnya se&ara murni 'rang

berp'litik tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan$ P'litik ek'n'mi adalah

kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki keburukan ek'n'mi yang sedang

berlangsung$ Misalnya( untuk memperbaiki in%lasi maka pemerintah atau

pemengang 't'ritas m'neter dalam hal ini 1ank nd'nesia akan melaksanakan

p'litik ek'n'mi yang disebut p'litik m'neter$ P'litik meneter atau tindakan

m'neter yang dijalankan untuk menekan laju in%lasi adalah menaikkan disk'nt'(

melaksanakan 'perasi pasar terbuka( dan meningkatkan &adangan umum bank4

bank k'mersial$

). Motif Ekonomi

,*


16/110

Pengertian m'ti% dapat disamakan dengan d'r'ngan atau alasan$ M'ti% dalam

banyak hal tergantung dari beberapa %akt'r( ada %akt'r dari dalam ada %akt'r dari

luar$ 0akt'r pend'r'ng dari dalam bergantung dari kepribadiaan sese'rang$ Ada

'rang yang m'tiBasinya tinggi untuk melakukan sesuatu( tidak &epat merasa puas(

selalu ingin menemukan hal4hal baru( dan berani mengambil resik'$ Ada juga

'rang yang m'tiBasinya lemah untuk berbuat sesuatu( kurang mau bisnis( bersi%at

statis suka menerima penghasilan tetap( dan &epat puas menerima keadaan$

Sementara itu %akt'r pend'r'ng dari luar mun&ul dari lingkungan sekitar indiBidu(

seperti keluarga( teman( suamiJistri( atau relasi$

M'ti% ek'n'mi adalah d'r'ngan untuk melakukan tindakan ek'n'mi dalam

rangka men&apai kemakmuran$ )engan m'ti% ek'n'mi 'rang melakukan kegiatan

ek'n'mi( seperti mempr'duksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan$

Tapi yang jelas m'ti% ek'n'mi mula4mula adalah d'r'ngan untuk kesejahteraan

diri sendiri dan keluarga$ Setelah hal itu terpenuhi akan timbul m'tiBasi untuk

menyejahterakan pihak lain$

a. Motif Ekonomi In!i/i!u

M'ti% ek'n'mi indiBidu atau per'rangan adalah keinginan meningkatkan

tara% hidup$ 8ika selama ini ses'rang makan dengan menu tahu dan tempe(

sekarang setelah bekerja dia ingin makan dengan daging( buah segar( dan

makan lainnya$ Walau hidupnya sudah makmur( tetap saja dia ingin membuka

usaha baru$ Membuka usaha ini m'ti%nya perluasan usaha$ Setelah perusahaannya

maju dan luas kegiatannya( tetapi ia tetap memperluas usahanya$ Memperluas

usaha ini m'ti%nya adalah aktualisasi diri atau harga diri$ Akan tetapi( jika 'rang

,9


17/110

membuka usaha untuk men'l'ng 'rang lain( maka inilah m'ti% yang paling tinggi

atau mulia$

%. Motif Ekonomi Perusa+aan

Perusahaan mempunyai tiga ?9@ m'ti% ek'n'mi( yaitu

,$ M'ti% men&ari keuntungan$ Setiap perusahaan term'tiBasi melakukan

kegiatan adalah dalam rangka untuk men&ari keuntungan$ )engan kata

lain( perusahaan selalu ber'rientasi pada keuntungan$ Keuntungan ini

menjadi m't'r penggerak dalam menjalankan usaha$

*$ M'ti% mempr'duksi barang dengan harga murah$ )alam rangka menang

dalam persaingan( perusahaan memiliki m'ti% untuk mempr'duksi barang

dengan harga murah tetapi tetap bermutu tinggi$

9$ M'ti% menjaga k'ntinuitas peusahaan$ Perusahaan didirikan dalam #aktu

yang tak terbatas( tapi perusahaan tetap ada jika kesinambungannya dijaga

yaitu tetap memiliki laba$ )engan demikian( pihak4pihak yang ada di

perusahaan tetap dapat melaksanakan aktiBitasnya$

M'ti% ek'n'mi terbagi dalam dua aspek

,$ M'ti% intrinsik( disebut sebagai suatu keinginan untuk melakukan tindakan

ek'n'mi atas kemauan sendiri$*$ M'ti% ekstrinsik( disebut sebagai suatu keinginan untuk melakukan

tindakan ek'n'mi atas d'r'ngan 'rang lain$

0. Aki%at Ekonomi Politik

Akibat dari adanya ek'n'mi p'litik tersebut karena

,;


18/110

,$ Pr'ses p'litik dan ek'n'mi tidak bisa dipisahkan$ Ek'n'mi tentang %en'mena

kekayaan dan p'litik kekuasaan saling mempengaruhi( p'litik menentukan

kerangka kegiatan ek'n'mi dan menyalurkannya kearah tertentu demi

memenuhi kepentingan kel'mp'k d'minan$

*$ 3ntuk memahami peran penting Negara$ Perspekti% ek'n'mi p'litik

menggambarkan dua 'byek penting yang interaksinya sangat menentukan

arena p'litik( yaitu pasar dan Negara$ Mekanisme pasar dan struktur

kekuasaan saling tergantung$ Negara menetapkan k'nteks bagi ber'perasinya

pasar$ )engan daya paksa( negara mengatur pasar$ Sebaliknya hukum pasar

tidak bisa diabaikan$ /ingkasnya( dalam pr'ses kebijakan mekanisme pasar

dan struktur kekuasaan saling terkait$ Kebijakan publik adalah hasil dari

interaksi antara “pasar" dan “negara"$

9$ Akibat kelangkaan sumberdaya( tidak ada kebijakan p'litik yang bisa

memuaskan semua pihak se&ara 'ptimal$ Pasti ada pihak yang lebih

diuntungkan dan yang lebih dirugikan 'leh suatu kebijakan pemerintah$

lmu ek'n'mi dan ilmu p'litik memberikan perhatian pada pembentukan

kebijakan( yaitu apakah kebijakan tersebut menimbulkan surplusJde%i&it$ Salah

satu masalah ek'n'mi yaitu sumber daya terbatas dan keinginan yang tidak

terbatas$

,-


19/110

BAB IIKEKUASAAN NE0A(A DAN

ST(UKTU( EKONOMI POLITIK

A. Pelem%a'aan Kekuasaan

:ubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat

dipisahkan$ Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan

tertinggi( dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan

terhadap masyarakatnya$ )alam kaitan ini Arie% menyatakan bah#a

kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan

pelembagaan dari kepentingan umum$ Sejumlah te'ritisi juga menyatakan

bah#a negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap

masyarakatnya$ :al ini( misalnya( di#akili 'leh pandangan Plat' dan

Arist'teles( agama Kristen ?yang di#akili 'leh institusi gerejanya@( .r'tius

dan :'bbes( serta :egel$

)alam berbagai analisis terhadap pemikiran para te'ritisi tersebut(

seringkali( mun&ul suatu tendensi untuk melakukan ke&aman$ Th'mas

:'bbes seringkali dike&am karena pandangan4pandangannya yang ekstrem

dalam mendudukkan negara untuk mendapatkan 't'ritas tertinggi$ 1ahkan

:'bbes sendiri menyatakan se&ara tegas bah#a ketakutan yang di&iptakan

'leh kekuasaan ?negara@ akan menjadikan penguasaan semakin e%ekti%$

Sebab( dengan &ara demikian( masyarakat yang diliputi 'leh berbagai

ketakutan se&ara 't'matis bergerak bagaikan jarum jam$ )i sinilah :'bbes

mendambakan negara sebagaimana layaknya Leviathan$ Namun( pandangan

:'bbes yang sangat ekstrem itu haruslah diketahui k'nteks kelahirannya$

Karena( apabila memba&a pikiran4pikiran :'bbes sama sekali ter&erabut

,7


20/110

dari peristi#a yang mendahuluinya( akan melahirkan berbagai penilaian

yang sangat hist'ris$

)emikian juga pendapat :egel mengenai negara integral yang se'lah4

'lah bersi%at t'taliter serta mengungkung masyarakat tanpa memberikan

ruang gerak sedikit pun$ 1ayangan :egel mengenai keberadaan negara

adalah suatu lembaga kekuasaan yang rasi'nal$ )alam lembaga negara

tersebut haruslah didukung 'leh aparat4aparat yang bersih( terutama dari

tindak k'rupsi$ 1ahkan( dalam pandangan :egel( negara menjadi sarana

bagi masyarakat untuk menemukan kebebasannya yang hakiki$ Maka negara

menjadi institusi yang menuntun masyarakat ke arah kesempurnaan sejarah$

Negara mempunyai kedudukan sebagai r'h 'byekti% yang mampu

me#adahi r'h4r'h subyekti% dalam masyarakat$; Kalau te'ri negara

:egelian ini kemudian diterapkan se&ara %asistik 'leh :itler( barangkali

inilah salah satu strategi penguasaan di mana %ilsa%at dijadikan ide'l'gi

pembenaran$ 1ukankah :egel yang se&ara brilian mengajarkan pers'alan

dialektika sejarah( yang intinya justru pada pandangan yang bersi%at

negatiBisme( yakni selalu mempertanyakan keadaan yang serba mapan

)emikian juga pandangan negara integralistik S'ep'm' yang se&ara

d'minan dipengaruhi 'leh :egelianisme( sehingga memun&ulkan

pandangan manunggaling kawula-Gusti ?menyatunya Tuan4hamba@$

Agaknya S'ep'm' memadukan se&ara eklektik antara %ilsa%at negara :egel

dengan pandangan kekuasaan 8a#a yang sangat %e'dalistis$

K'nklusi yang dapat dipahami dari berbagai pandangan te'ritisi yang

memp'sisikan negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi adalah bah#a

negara dipandang selalu dapat bertindak netral$ Negara se&ara inheren di

dalam dirinya mempunyai tujuan4tujuan baik bagi masyarakat( serta tidak

,


21/110

mungkin akan merugikan kehidupan #arganya$ nilah pandangan te'ri

Negara Organis$ :al serupa juga ditunjukkan 'leh Te'ri Mar>isme4

!eninisme di mana negara merupakan per#ujudan dari diktatur proletariat $

)alam k'ndisi ini( negara ber%ungsi sebagai perealisasi dari masyarakat

yang egaliterian untuk menuju sebuah akhir sejarah( yaitu masyarakat

k'munisme yang tanpa kelas$ Artinya adalah kemutlakan negara sangat

dibutuhkan pada saat berlangsungnya peralihan dari s'salisme ke

k'munisme$ Apabila masyarakat yang sama4rata sama4rasa sudah ter&ipta(

maka lembaga negara tidak lagi diperlukan$

Namun dalam pr'ses selanjutnya( justru a&apkali negara menjadi

lembaga yang sangat 't'n'm serta sama sekali telah mengabaikan berbagai

kepentingan masyarakatnya$ Negara bahkan selalu di%ungsikan sebagai alat

serta mesin pembenar bagi aparatusnya untuk melakukan represi$ Maka(

hubungan negara dengan masyarakat tidak selalu dalam k'ndisi yang

harm'nis dan saling mengisi$ 8ustru antara negara dan masyarakat berdiri

dalam p'sisi yang saling berla#anan$ /elasi yang ter&ipta adalah keinginan

untuk saling menundukkan$ Karena( negara tidak lagi menjadi “kendaraan"

bagi masyarakat untuk men&apai pr'ses pr'gresiBitas sejarah pada titik

kemuliaan$ Namun( justru sebagai lembaga kekuasaan yang men&iptakan

relasi4relasi k'n%liktual$

)i sinilah mun&ul releBansi Te'ri Negara Mar>is yang menyatakan

bah#a negara tidak lebih sebagai alat bagi kelas yang berkuasa untuk

melakukan penindasan terhadap masyarakat$ Netralitas negara pun menjadi

tidak akan pernah ter#ujud$ Apabila dilihat se&ara lebih k'mprehensi%( Arie%

sendiri sudah mengemukakan pendapat bah#a bentuk negara berdasarkan

netralitasnya dapat dibagi menjadi empat( yaitu ?,@ Negara Pluralis( negara

,5


22/110

dalam kedudukan tidak mandiri( karena mempunyai si%at dem'kratis$ Faitu(

menerima partisipasi dan usulan4usulan se&ara penuh dari kalangan

masyarakatD ?*@ Negara Maris( negara yang juga tidak 't'n'm( karena

digunakan 'leh kelas yang berkuasa untuk me#ujudkan berbagai

kepentingannyaD ?9@ Negara !rganis( negara sama sekali 't'n'm( karena

berinisiati% sendiri untuk mengambil berbagai kebijakannyaD ?;@ Negara

"orporatis( kedudukan negara relati% mandiri( karena mendengarkan

berbagai usulan dari #akil masyarakat$ )alam bentuk negara ini( negara

menentukan kel'mp'k4kel'mp'k tertentu yang b'leh memberikan usulan$

Sehingga dem'krasi yang berjalan pun lebih bersi%at top-down$

:al lain yang juga pantas untuk dipahami adalah ter&iptanya

ke&nderungan lahirnya negara 't'rier atau dem'kratis$ )alam hal ini( Arie%

mengemukakan beberapa %akt'r( yaitu ?,@ Ekonomi( bah#a kebijakan

ek'n'mi yang diambil negara sangat menentukan sistem p'litik yang

dijalankan$ )alam hal ini( Arie% men'lak adanya anggapan yang sudah

p'puler bah#a sistem ek'n'mi kapitalisme pastilah men&iptakan

dem'krasi$ Sebab( dalam kenyataannya( justru kapitalisme yang

dikembangkan di negara4negar )unia Ketiga menunjukkan si%at 't'riter$

Kapitalisme yang dem'kratis hanya akan terjadi pada negara4negara yang

sudah kayaD ?*@ #osial ( yang merupakan berbagai k'mbinasi dan interaksi

dari kekuatan4kekuatan s'sial yang terdapat dalam masyarakat( yang

mempunyai pengaruh bagi terbentuknya suatu reCim tertentuD dan ?9@

$udaya( adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan4gagasan atau

pun nilai4nilai yang dihayati 'leh sese'rang atau masyarakat dalam alam

pikirannya$ Walau dibahas se&ara terpisah( Arie% dengan tegas menyatakan

bah#a eksistensi negara juga tidak dapat dilepaskan dari ide'l'gi serta

,6


23/110

legitimasi yang diterapkan$ Kalau selama ini para te'ritisi Mar>is Orth'd'ks

masih meyakini adanya base ?yang tidak lain adalah ek'n'mi atau mode o%

production@ sebagai penentu suprastruktur di mana salah satunya adalah

ide'l'gi( maka .rams&i dengan te'ri hegem'ninya men&'ba membalikkan

l'gika berpikir itu$ Suprastruktur atau ide'l'gi tidak selamanya harus

ditentukan 'leh basis( karena masyarakat tidak harus diubah keadaan s'sial4

ek'n'minya untuk dapat dir'mbak pikirannya$

B. 1alan Strukturalis

Seluruh bangunan analisis Arie% terhadap keberadaan negara lebih

banyak did'minasi 'leh hubungan antara ek'n'mi dan p'litik$ Memang(

banyak te'ritisi maupun %il's'% lain yang dijadikan bahan a&uan 'lehnya$

Namun( dalam berbagai pembahasan yang lebih substanti%( Arie%

menampakan keseriusan serta ketajamannya dalam pers'alan4pers'alan

yang berkaitan se&ara kental dengan ek'n'mi4p'litik$ Tampaknya( Arie%

ingin lebih k'ntekstual dan “membumi" dalam memahami negara$ 1erbagai

pembahasan yang bersi%at n'rmati% dengan sejumlah hip'tesis yang bersi%at

abstrak4%il's'%is sengaja dihindarinya$ Sehingga pembahasan mengenai

de%inisi ?what is@ kekuasaan tidak lagi dijabarkan se&ara terperin&i(

melainkan langsung didaratkannya pada kaitan dengan kebijakan

perek'n'mian$ )an( Arie% sendiri se&ara terang4terangan menegaskan

bah#a negara tidak selalu akan mandiri dan semata4mata menjadi alat bagi

kelas yang berkuasa$ Menurut Arie%( negara pada prinsipnya adalah memang

mandiri( tetapi negara harus menyesuaikan diri dengan k'ndisi yang

*+


24/110

membatasinya( yang dalam hal ini adalah k'ndisi struktural( yaitu sistem

ek'n'mi4p'litik$ nilah yang menjadikan kemandirian negara selalu

mengalami berbagai limitasi$3raian4uraian yang dikemukakan Arie% memperlihatkan

k'nsistensinya sebagai se'rang pemikir yang ber&'rak strukturalisme$ Tidak

hanya itu( Arie% sendiri menyatakan diri sebagai se'rang strukturalis$

Artinya adalah Arie% lebih banyak dipengaruhi 'leh gagasan4gagasan dasar

Mar>isme dengan te'ri kelasnya$< 1ahkan se&ara tegas Arie% men'lak

analisis dengan berlandaskan te'ri kebudayaan ?kultural@( karena

menurutnya lebih bersi%at psik'l'gistis$ !ebih dari itu( Arie% menge&am para

intelektual nd'nesia yang masih sering menerapkan te'ri kultural sebagai

tidak pernah bergaul dengan masyarakat ba#ah$5 Kelemahan4kelemahan

lain yang terdapat dalam te'ri kebudayaan( menurut Arie%( adalah Pertama(

si%atnya yang a4hist'ris$ Kebudayaan kurang dikaitkan dengan berbagai

peristi#a s'sial yang melingkupi lingkungan s'sial sekitarnya$ "edua(

persangkaan te'ri kebudayaan bah#a masyarakat adalah sesuatu yang

mempunyai si%at h'm'gen( tidak terdiri dari berbagai kel'mp'k atau kelas

yang beraneka4ragam$

Tetapi( apakah te'ri kebudayaan sama sekali tidak sesuai untuk

dijadikan k'mplemen bagi te'ri strukturalisme Memang( selama ini te'ri4

te'ri yang berdasarkan Mar>isme tidak memperhitungkan sama sekali

%akt'r4%akt'r kebudayaan yang lebih bersi%at psik'l'gis di suatu masyarakat$

Namun( dalam perkembangan selanjutnya terlihat bah#a dalam sejumlah

kasus( seperti terjadinya ketergantungan negara pinggiran ? peri%eral @

terhadap negara pusat ?core@ dalam kaitannya dengan Te'ri )ependensi(

ternyata mempunyai releBansi dengan %akt'r kebudayaan yang berkembang

dalam negara yang bersangkutan$ 1ahkan perilaku kekuasaan pun tidak

*,


25/110

terlepas dari nilai budaya yang sedang dianut dan dikembangkan melalui

berbagai pelembagaan$ Maka budaya dalam hal ini bukanlah sesuatu yang

bersi%at statis dan a4hist'ris$ )alam kasus yang lebih k'nkret dapat dilihat

dengan kegagalan 'rganisasi 1arisan Tani nd'nesia ?1T@ yang akan

me#ujudkan radikalisasi bagi para petani$ Kegagalan itu lebih bersi%at

kultural daripada ek'n'mis4struktural( misalnya akibat masih kentalnya

hubungan %amili antara pemilik tanah dan pekerja( serta sistem nilai

keper&ayaan yang dianut masyarakat masih memperlihatkan pengaruh yang

sangat kuat$ 1ahkan dalam upaya untuk mempengaruhi dan bahkan

mengubah kebijakan negara tidaklah gampang untuk dilakukan$ Kasus

gerakan mahasis#a( misalnya( menunjukkan bah#a hubungan kekuasaan

negara dengan masyarakat yang di#akili mahasis#a tidak selalu dapat

diselesaikan dengan perhitungan4perhitungan struktural$ Arie% sendiri

mengakui bah#a dalam kasus gerakan mahasis#a( %akt'r4%akt'r kebudayaan

sangat mempunyai peranan yang determinan di dalamnya$

8elas( dengan memperhitungkan bah#a te'ri kebudayaan lebih bersi%at

idealistis ?berangkat dari dalam pemikiran@( sedangkan te'ri struktural lebih

bersi%at materialistis ?berangkat dari sejumlah k'ndisi s'sial yang sedang

berlangsung@( Arie% tampaknya tidak sudi untuk melakukan perpaduan

terhadap hal yang dianggapnya saling bertentangan itu$ Sehingga( inilah

yang menjadikan analisisnya menjadi ked'd'ran( apalagi sebagai suatu

petunjuk praktis dan sederhana bagi para aktiBis untuk melakukan

perubahan terhadap bangunan negara$

Arie% sendiri( misalnya( hanya men'nj'lkan aparatus negara semata4

mata pada bagian bir'krasi( yang nota bene lebih sering mengurusi

pers'alan perek'n'mian dan periCinan$ Padahal( kalau m'del aparatus

**


26/110

negara dari !'uis Althusser diterapkan( tentunya akan lebih baik untuk

memberikan deskripsi mengapa negara dengan segenap perilaku represinya

dapat diterima masyarakat$ Althusser mampu menjelaskan hubungan itu

dengan menjabarkan adanya dua aparatus negara yang bekerja( yaitu

Pertama& aparatus negara represi% ? 'epressive #tate (pparatus@ yang dalam

tugasnya menggunakan &ara4&ara kekerasan atau k'ersi%$ Tugas ini

dilakukan 'leh tentara( p'lisi( serta aparatus militer yang lainnya$ "edua(

aparatus negara ide'l'gis ? )deological #tate (pparatus@ yang mempunyai

tugas memyebarkan berbagai #a&ana atau pun ide'l'gi negara( sehingga

masyarakat se&ara suka rela tunduk terhadap kekuasaan negara$ Tugas ini

dijalankan melalui jalur pendidikan atau media massa$ Tugas kedua aparatus

negara ini adalah saling berkaitan$ Aparatus negara ide'l'gis bertugas

memberikan berbagai pembenaran atau aturan main bagi aparatus negara

represi% dalam menjalan tugasnya$ Sehingga pada saat aparat militer

melakukan penindasan se&ara %isik dengan kekerasan yang luar biasa( tetap

saja dapat dibenarkan$ 1ukankah telah ada undang4undang yang

memberikan legitimasi bagi aparat ini untuk melakukan hal tersebut

Paradigma Althusserian ini jelas sangat membantu untuk menjelaskan

k'nsepsi .rams&i mengenai hegem'ni$

3saha Arie% dengan perhitungan4perhitungan strukturalnya juga akan

banyak sekali mengalami kesulitan dalam mengajak masyarakat men&'ba

melakukan perubahan terhadap bangunan negara$ 1ukankah setiap kali

masyarakat( dalam hal ini mahasis#a( parlemen( serta pers( melakukan

kritik dan k'ntr'l terhadap negara( selalu saja dihambat 'leh perhitungan

perhitungan kebudayaan 3ngkapan4ungkapan yang bermuara pada

permasalahan budaya p'litik jelas menjadi bukti yang paling nyata$ 1udaya

*9


27/110

dalam hal ini tidak lagi di&iptakan sebagai sistem nilai yang dianut$ Tetapi(

dalam kedudukan demikian( budaya juga mempunyai si%at se&ara ide'l'gis

?suatu kesadaran palsu( %alse consciousness@ yang justru menyelubungi

kesadaran kritis masyarakat$ Melalui ungkapan budaya p'litik itu pula

berbagai pembenaran dapat diambil untuk melakukan berbagai tindakan

reperkusi$ 8elas( yang dibutuhkan Arie% tidaklah semata4mata perhitungan

dengan berdasarkan te'ri strukturalisme( tetapi juga p'ststrukturalisme$

Kesulitan utama memasukkan p'ststrukturalisme dalam kajian negara Arie%

adalah keasyikannya serta keyakinannya yang begitu berlebihan dengan

kebenaran te'ri strukturalismenya$ Padahal( melalui paradigma 0'u&auldian(

misalnya( Arie% dapat men&'ba melakukan penelaahan relasi antara

pengetahuan dan kekuasaan ? power*knowledge@ di mana kekuasaan adalah

pengetahuan$ Sebab( kekuasaan dalam relasi yang demikian mempunyai

kedudukan yang kuat dan mutlak tentang kebenaran ?truth@ sesuatu hal$

Kekuasaan dengan demikian bukanlah suatu kekuatan p'litik yang selalu

melakukan represi$ Kekuasaan justru bernilai p'siti% dan pr'dukti%( karena

melahirkan berbagai pengetahuan$ Atau dapat juga terlihat bah#a Arie%

melupakan keberadaan %'rmula “negara integral" sebagaimana pernah

diungkapkan .rams&i( yaitu suatu negara yang sudah memegang kedudukan

hegem'nik( namun tetap saja melakukan tindak kekerasan se&ara %isik

terhadap masyarakat$ 8adi( perpaduan antara aparatus negara represi% dan

ide'l'gis dipadukan se&ara ketat$ Melalui analisis dengan prinsip4prinsip

dasar p'ststrukturalisme ini( sebenarnya( Arie% menjadi tidak sekedar melulu

berkubang pada pembahasan hubungan negara dengan mode o% production(

tetapi juga mampu memperluas relasi negara dalam men&iptakan mode o%

in%ormation serta mode o% discourse$

*;


28/110

:al ini berarti bah#a negara tempat Arie% hidup dan yang menjadi

sasaran analisisnya adalah dalam k'ndisi kapitalisme a#al( tetapi tingkat

k'nsumsi masyarakatnya sudah sedemikian tinggi$ Negara memang sudah

dalam p'sisi hegem'nik yang tidak terg'yahkan( sementara tindak

kekerasan militeristik masih sering diterapkan$ Negara tidak saja mengatur

hubungan4hubungan yang berkaitan dengan kepentingan ek'n'mis yang

bersi%at k'lusi%( tetapi juga se&ara ketat masih meng'ntr'l pr'duksi

in%'rmasi bagi masyarakatnya$ )emikian juga( pers'alan bahasa p'litik pun

masih se&ara ketat dikendalikan negara$ Padahal( dalam bahasa inilah

berbagai pandangan ide'l'gis di&iptakan dan gampang merasuk dalam

masyarakat$ Sebab( sebagaimana diungkapkan )errida( hanya melalui

bahasalah manusia berbi&ara serta berpikir semuanya terletak dalam

bahasa$ 1egitulah( kalau Arie% akan mengajak para aktiBis dan praktisi

p'litik untuk mengubah bangunan negara yang begitu kuat( tidak &ukup

hanya dengan satu jalan$ 1anyak jalan menuju perubahan dan per'mbakan

salah satunya adalah dek'nstruksi$ Mengapa Arie% tidak sesekali

memadukan antara “reB'lusi" dan dek'nstruksi( setidaknya untuk

menyajikan berbagai analisis terhadap kekuasaan( apalagi yang menyangkut

eksistensi negara Apakah keyakinan Arie% dengan te'ri strukturalismenya

se&ara berlebihan itu masih releBan untuk membahas se&ara kritis k'ndisi

negara dalam era k'ntemp'rer seperti sekarang ini Tidakkah Arie% dapat

melihat bah#a penguasaan negara terhadap masyarakat selalu

mengk'mbinasikan antara bentuk kekerasan yang sangat menakutkan

dengan penanaman pengetahuan melalui bahasa yang sangat ide'l'gis

*-


29/110

BAB IIIEKONOMI POLITIK PEMBA2A(UAN DESA

A. Ketim&an'an Ekonomi Politik

)esa sudah lama menghadapi ketimpangan ek'n'mi4p'litik akibat

masuknya kekuasaan ?negara@ dan kekayaan ?m'dal@$ 1agan ,( misalnya(

memperlihatkan empat bentuk ketimpangan ek'n'mi4p'litik baik se&ara

internal maupun eksternal$ Kuadran ?ek'n'mi4eksternal@ menggambarkan

kapitalisasi dan ekspl'itasi terhadap sumberdaya ?penduduk dan tanah@

desa$ Kuadran ?p'litik4eksternal@ memperlihatkan pengendalian penguasa

supradesa terhadap entitas desa melalui sentralisasi( bir'kratisasi( interBensi

*7


30/110

dan k'rp'ratisasi$ Kuadran ?ek'n'mi4internal@ mem'tret ketimpangan

s'sial4ek'n'mi yang terjadi dalam desa( antara si kaya dan si miskin$

Kuadran = ?p'litik4internal@ menunjukkan 'ligarki dan d'minasi elite

dalam pr'ses p'litik di desa yang memperlemah partisipasi ?voice( akses

dan k'ntr'l@ rakyat biasa ?ordinary people@$

)esa sudah lama menjadi medan tempur antara s'sialisme Bs

kapitalisme( maupun antara negara Bs masyarakat$ Se&ara s'si'l'gis4

hist'ris( desa sebagai sebuah entitas masyarakat l'kal( punya basis ek'n'mi

s'sialis ketimbang kapitalistik$ Kepemilikan tanah( misalnya( dikel'la

se&ara k'munal melalui semangat egalitarian dan pemerataan$ :ukum adat

tidak mengenal kepemilikan priBat se&ara +or-+oran yang bisa menimbulkan

ketimpangan$ Tanah ulayat masyarakat adat di !uar 8a#a merupakan &'nt'h

yang baik pengel'laan basis ek'n'mi se&ara s'sialis$ Karena k'nteks

hist'ris dan s'sil'gis ini( maka para %ounding %ather nd'nesia menel'rkan

prinsip4prinsip pengel' laan ek'n'mi s'sialistik dalam k'nstitusi$

Tetapi penundukkan terhadap desa( yang membuat ketimpangan

ek'n'mi4p'litik di desa( sebenarnya sudah berlangsung lama sejak Caman

prak'l'nial$ 2erita4&erita l'kal yang bisa kita lihat melalui legenda atau

sejarah mempelihatkan bah#a desa ?sebagai #ilayah dan k'munitas l'kal@

menjadi d'main mutlak kerajaan$ /aja sebagai penguasa pribadi melakukan

pengendalian dan pemilikan atas desa beserta seluruh isinya ?terutama tanah

dan penduduk@ se&ara abs'lut$ Semuanya adalah milik raja$ K'nsep #arga

negara ?citi,en@ tidak dikenal( ke&uali k'nsep ka#ula ?client @$ )engan

memelihara sistem patrim'nial( bir'krasi kerajaan tersusun se&ara hirarkhis4

k'nsentris sampai ke pel's'k desa$ /aja mempunyai sarana4sarana

kekerasan untuk melakukan represi terhadap desa$ Para penguasa l'kal

*


31/110

harus tunduk sepenuhnya pada perintah raja$ /akyat desa( melalui penguasa

l'kal itu( di#ajibkan memberikan upeti kepada raja karena mereka telah

menikmati lahan garapan milik raja$

Negaranisasi dan kapitalisasi semakin tampak nyata dan keras ketika

k'l'nialisme masuk ke nd'nesia$ K'l'nialisme meneguhkan kapitalisasi

dan ekspl'itasi terhadap tanah dan penduduk desa( sehingga basis ek'n'mi

s'sialis di desa han&ur berantakan$ 0rans :usken ?,665@( misalnya(

melukiskan dengan gamblang bekerjanya cultuurstelsel pada masa k'l'nial(

sebagai bentuk negaranisasi dan kapitalisasi sekt'r pertanian di desa$

Akibatnya adalah terk'ns'lidasinya de%erensiasi s'sial( ketimpangan s'sial

dan kekuasaan p'litik karena semakin banyaknya m'dal dan &ampur tangan

negara ke desa$ Fang paling banyak memper'leh keuntungan adalah elite

desa dan pemilik m'dal$

Ketika nd'nesia merdeka kapitalisasi desa merupakan isu yang

sangat krusial( yang kemudian mend'r'ng lahirnya undang4undang p'k'k

agragia ?33PA@ ,67+( sebagai sebuah langkah a#al untuk pembaharuan

agraria di nd'nesia$ Tetapi pr'yek pembaharuan agragia gagal t'tal ketika

lahir Orde 1aru( yang mengeluarkan sejumlah regulasi yang bertentangan

dengan 33PA( seperti undang4undang penamaman m'dal$ Orde 1aru se&ara

perkasa memperdalam negaranisasi dan kapitalisasi dengan menerapkan

pr'yek m'dernisasi$ Pr'yek /eB'lusi :ijau dilan&arkan untuk

memperdalam kapitalisasi pertanian di desa( dengan bingkai Gs#asembada

berasG$ Pr'yek m'dernisasi se&ara k'l'sal dit'pang dengan m'del

pembangunan top down yang direkayasa 'leh para tekn'krat( represi militer(

k'ntr'l ketat bir'krasi sipil( yang kesemua4nya didukung 'leh m'dal inter4

nasi'nal$ Anasir4anasir pendukung pembaharuan agraria dihabiskan(

*5


32/110

sementara masyarakat terkena dep'litisasi sehingga voice mereka sangat

lumpuh$

Kapitalisasi desa melalui /eB'lusi :ijau berjalan sangat e%ekti%$

Mekanisasi pertanian diperkenalkan( pr'duk4pr'duk kapitalisme

dipaksakan$ Pemerin4tah membuka lebar4lebar masuknya para pemilik

m'dal besar sampai tengkulak melalui kebijakan resmi maupun melalui

kongkalingkong ?patr'nase@$ Akibatnya terjadilah inB'lusi pertanian$ Para

elite desa maupun para tengkulak semakin kaya( sementara para tuna#isma

semakin banyak$ Fang kaya tambah kaya( yang miskin tambah miskin$ Apa

yang tersisa Susah untuk di&ari$ Masyarakat l'kal se&ara p'litik ditindas

dan se&ara ek'n'mi diekspl'itasi$ :abis sudah$ 3ntuk menghibur

masyarakat( pemerintah mambagi4bagi bantuan seperti sinterklas$

Pemerintah menyalurkan bantuan desa dan pr'yek4pr'yek sekt'ral yang

sangat banyak$ Kebijakan ini bisa merubah %isik desa( sehingga desa tidak

lagi be&ek( tersis'lir( gelap gulita( terbelakang dan seterusnya$ )ari sisi

pelayanan publik( rakyat desa bisa dengan mudah mengakses sarana pendi

dikan ?S) npres@ dan kesehatan ?Puskesmas dan P'syandu@$

)i sekt'r p'litik( reCim Orde 1aru melakukan pengendalian p'litik

se&ara t'tal terhadap desa$ )esa diintegrasikan ke dalam %'rmasi “negara

m'dern"$ Segala keputusan dan peraturan negara mengikat seluruh #arga

desa di seluruh nd'nesia$ Apalagi di Caman Orde 1aru( %'rmasi negara

m'dern yang hirarkhis semakin ketat dan sentralistik$ Melalui berbagai

perangkat peraturan( terutama 33 N'$ -J,6


33/110

terendah menjadi nama “desa"( sebagai upaya untuk memudahkan k'ntr'l

dan k'rp'ratisasi terhadap masyarakat desa$ 33 N'$ -J,6


34/110

menga#al se&ara ketat pr'ses ekspl'itasi tanah ulayat masyarakat adat$ )i

8a#a( negara memaksa #arga desa mengalihkan kegiatan mereka dari sekt'r

p'litik ke sekt'r ek'n'mi$ Negara memang melakukan restriksi p'litik

tetapi di sisi lain juga mena#arkan peluang sangat besar bagi akumulasi

m'dal bagi segelintir elite desa$ Para elite desa bisa tumbuh menjadi

“b'rjuis desa" tanpa terganggu 'leh k'ndisi p'litik 't'riter$ Para pam'ng

desa( terutama lurah( umumnya menguasai se&ara kedinasan maupun

pribadi( lebih banyak tanah ketimbang #arga desa lainnya$ )alam banyak

kasus( para pam'ng desa( sudara dan kerabat mereka merupakan lapisan

terkaya di desaD mereka memiliki t'k'4t'k' kel'nt'ng maupun bahan4bahan

pertanian( menjalankan usaha penggilingan padi maupun trakt'r(

mend'minasi pengel'laan K3)( memper'leh keuntungan dari perkebunan

tebu dalam peranannya sebagai ketua kel'mp'k tani di ba#ah pr'gram T/$

Mereka menga#inkan anak perempuannya dengan kaum pr'%esi'nal dan

pemilik tanah luasD mereka mengatur anak lelakinya menikah dengan

keluarga lurah desa tetangga atau menempatkan mereka dalam keluarga4

keluarga strategis atau jabatan4jabatan di leBel ke&amatan dan kabupaten

melalui patr'nase( dsb$

)i sisi lain negaranisasi telah memba#a dampak serius terhadap

dem'krasi di leBel desa$ Kita sering mendengar &erita4&erita r'mantis bah#a

desa merupakan basis dan benteng terakhir dem'krasi ketika dem'krasi

se&ara nasi'nal telah mati$ Orang Minangkabau misalnya( selalu

membanggakan bah#a nagari di sepanjang masa selalu mera#at dem'krasi

k'munitarian melalui tradisi musya#arah untuk pengambilan keputusan

se&ara k'lekti%$ 1anyak 'rang sering mengemukakan bah#a sisa4sisa

dem'krasi masih terpelihara di desa 8a#a( sebagaimana ditunjukkan dengan

9,


35/110

sejumlah indikat'r pemilihan langsung kepala desa( tradisi %'rum4%'rum /T

sampai rembug desa sebagai arena pembuatan keputusan k'lekti% yang

dem'kratis( terjaganya s'lidaritas k'munal ?g't'ng r'y'ng@ antar#arga(

#arga masyarakat yang saling hidup damai berdampingan( dan sekarang

tumbuh badan per#akilan desa yang dipilih se&ara dem'kratis$

Pembelaan terhadap dem'krasi desa seperti itu juga pernah

dil'ntarkan 'leh se'rang pendiri republik nd'nesia( M'hammad :atta(

pada tahun ,6-+4an$ “)i desa4desa sistem yang dem'kratis masih kuat dan

hidup sehat sebagai bagian adat4istiadat yang hakiki( dasarnya adalah

pemilikan tanah yang k'munal yaitu setiap 'rang merasa bah#a ia harus

bertindak berdasarkan persetujuan bersama( se#aktu menyelenggarakan

kegiatan ek'n'mi"( demikian tutur :atta$ )ia juga menegaskan bah#a

struktur dem'krasi yang hidup dalam diri bangsa nd'nesia harus

berdasarkan pada tradisi dem'krasi asli yang berlaku di desa$

Tetapi kisah d'minasi elite desa yang lebih ber'rientasi pada

pemerintah supradesa merupakan pertanda substanti% bah#a dem'krasi desa

telah terjadi kemunduran yang luar biasa$ Tesis kemunduran dem'krasi desa

telah dikedepankan 'leh banyak 'rang$ Sebagai &'nt'h adalah Fumik' M$

Prij'n' dan Prij'n' Tjipt'herijant'( dalam bukunya emokrasi di Pedesaan

awa ?,659@( yang menunjukkan kemunduran dem'krasi desa sepanjang

dekade ,6


36/110

tidak lagi menggunakan &ara dem'krasi( tidak lagi menjadi “bapak" bagi

rakyatnya( kades lebih menjadi administrat'r ketimbang menjadi pemimpin$

"edua( pertumbuhan penduduk telah menyebabkan keterbatasan tanah

sehingga tidak ada lagi pemerataan dan kepemilikan tanah se&ara k'munal$

"etiga( masuknya partai4partai p'litik ke desa yang menyebabkan

berubahnya struktur kekuasaan desa$ "eempat ( kemunduran dem'krasi

tradisi'nal juga disebabkan 'leh p'larisasi pas&a kemerdekaan( k'n%lik

mengenai land re%orm( meluasnya pembangunan pertanian dan desa( yang

kesemuanya menimbulkan perubahan %ungsi ek'n'mi kades dan

keikutsertaan masyarakat dalam pr'ses p'litik dan pembangunan desa$

Sebagai miniatur negara nd'nesia( desa menjadi arena p'litik paling

dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan ?perangkat

desa@$ )i satu sisi( para perangkat desa menjadi bagian dari bir'krasi negara

yang mempunyai segudang tugas kenegaraan menjalankan bir'kratisasi di

leBel desa( melaksanakan pr'gram4pr'gram pembangunan( memberikan

pelayanan administrati% kepada masyarakat( serta melakukan k'ntr'l dan

m'bilisasi #arga desa$ Tugas penting pemerintah desa adalah sebagai

kepanjangan tangan bir'kasi pemerintah dengan memberi pelayanan

administrati% ?surat4menyurat@ kepada #arga$ Sudah lama bir'kratisasi surat

menyurat itu mereka anggap sebagai pelayanan publik( meskipun hal itu

yang membutuhkan adalah negara( bukan masyarakat$ Semua unsur

pemerintah desa selalu berjanji memberikan “pelayanan prima" *; jam

n'nst'p$ Karena itu kepala desa senantiasa siap memba#a tas ke&il dan

stempel untuk meneken surat yang dibutuhkan #arga masyarakat$ “Kalau

ada #arga mengetuk pintu rumah jam dua pagi tetap saya layani"( demikian

tutur se'rang kepala desa$

99


37/110

)i sisi lain( karena dekatnya arena( se&ara n'rmati% masyarakat akar4

rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam

pr'ses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa$ Para perangkat desa

selalu dik'nstruksi sebagai “pam'ng desa" yang diharapkan sebagai

pelindung dan pengay'm #arga masyarakat$ Para pam'ng desa beserta elite

desa lainnya dituakan( dit'k'hkan dan diper&aya 'leh #arga masyarakat

untuk mengel'la kehidupan publik maupun priBat #arga desa$ )alam

praktiknya antara #arga dan pam'ng desa mempunyai hubungan kedekatan

se&ara pers'nal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun

ketetanggaan( sehingga kedua unsur itu saling menyentuh se&ara pers'nal

dalam #ilayah yang lebih priBat ketimbang publik$ 1atas4batas urusan

priBat dan publik di desa sering kabur$ Sebagai &'nt'h( #arga masyarakat

menilai kinerja pam'ng desa tidak menggunakan kriteria m'dern

?transparansi dan akuntabilitas@( melainkan memakai kriteria tradisi'nal

dalam kerangka hubungan klientelistik( terutama kedekatan pam'ng dengan

#arga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pam'ng untuk

beranjangsana ? +agong ( layat dan san+a@$

8ika pemerintah desa menjadi sentrum kekuasaan p'litik( maka kepala

desa ?lurah desa@ merupakan pers'ni%ikasi dan representasi pemerintah desa$

Semua mata di desa ditujukan kepada kepala desa se&ara pers'nal$ “:itam

putihnya desa ini tergantung pada lurahnya"( demikian ungkap se'rang

#arga desa$ Kades harus mengetahui semua hajat hidup 'rang banyak(

sekalipun hanya selembar daun yang jatuh dari p'h'n$ Karena itu kepala

desa selalu sensiti% terhadap legitimasi di mata rakyatnya$ !egitimasi berarti

pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan ke#enangan kepala desa untuk

bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat$ Tetapi legitimasi tidak turun

9;


38/110

dari langit begitu saja$ Kepala desa yang terpilih se&ara dem'kratis belum

tentu memper'leh legitimasi terus4menerus ketika menjadi pemimpin di

desanya$ !egitimasi mempunyai asal4usul( mempunyai sumbernya$

!egitimasi kepala desa bersumber pada u&apan yang disampaikan( nilai4

nilai yang diakui( serta tindakan yang diperbuat setiap hari$ 3mumnya

kepala desa yakin betul bah#a pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk

membangun eksistensi dan men'pang kelan&aran kebijakan maupun tugas4

tugas yang dia emban( meski setiap kepala desa mempunyai ukuran dan

gaya yang berbeda4beda dalam membangun legitimasi$ Tetapi( kepala desa

umumnya membangun legitimasi dengan &ara4&ara yang sangat pers'nal

ketimbang institusi'nal$ Kepala desa dengan gampang diterima se&ara baik

'leh #arga bila ringan tangan membantu dan menghadiri a&ara4a&ara priBat

#arga( sembada dan pemurah hati( ramah terhadap #arganya( dan lain4lain$

Kepala desa selalu tampil d'minan dalam urusan publik dan p'litik(

tetapi dia tidak mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan

transparansi( akuntabilitas( daya tanggap( keper&ayaan dan kebersamaan$

Fang terjadi adalah sebaliknya penundukan se&ara hegem'nik terhadap

#arga( karena kepala desa merasa diper&aya dan dit'k'hkan 'leh #arga$

Kepala desa punya &itra diri benevolent atau sebagai #ali yang sudah

diper&aya dan diserahi mandat 'leh rakyatnya( sehingga kades tidak perlu

bertele4tele bekerja dengan semangat partisipati% dan transparansi( atau

harus mempertanggungja#abkan tindakan dan kebijakannya di hadapan

publik$ Sebaliknya( #arga desa tidak terlalu peduli dengan kinerja kepala

desa sebagai pemegang kekuasaan desa( sejauh sang kepala desa tidak

mengganggu perut dan nya#a #arganya se&ara langsung$ Warga desa( yang

sudah lama hidup dalam pragmatisme dan k'nserBatisme( sudah &ukup puas

9-


39/110

dengan penampilan Pak Kades yang lihai pidat' dalam berbagai a&ara

serem'nial( yang p'pulis dan ramah menyapa #arganya( yang rela

beranjangsana( yang rela berk'rban mengeluarkan uang dari kant'ngnya

sendiri untuk kepentingan umum( yang menjanjikan pembangunan

prasarana %isik dan seterusnya$ Masyarakat tampaknya tidak mempunyai

ruang yang &ukup dan kapasitas untuk voice dan eit dari k'ndisi struktural

desa yang bias elite( sentralistik dan %e'dal$,

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu yang sangat penting

bagi dem'krasi pemerintahan desa$ Tetapi se&ara empirik akuntabilitas tidak

terlalu penting bagi kades$ Ketika kades sudah memainkan %ungsi s'sialnya

dengan baik( maka kades &enderung mengabaikan akuntabilitas di hadapan

masyarakat$ a tidak perlu mempertanggungja#abkan pr'gram( kegiatan dan

keuangannya( meski yang terakhir ini sering menjadi pr'blem yang serius$

Pr'ses interBensi negara ke desa dan integrasi desa ke negara menjadikan

kades lebih peka terhadap akuntabilitas administrati% terhadap pemerintah

supra desa ketimbang akuntabilitas p'litik pada basis k'nstituennya$

!emahnya transparansi adalah pr'blem lain yang melengkapi

lemahnya akuntabilitas pemerintah desa( yang bisa dilihat dari sisi

kebijakan( keuangan dan pelayanan administrati%$ Kebijakan desa umumnya

dirumuskan dalam k'tak hitam 'leh elite desa tanpa melalui pr'ses belajar

dan partisipasi yang memadai$ Masyarakat desa( yang menjadi 'byek risik'

kebijakan( biasanya kurang mengetahui in%'rmasi kebijakan dari pr'ses

a#al$ Pemerintah desa sudah mengaku berbuat se&ara transparan ketika

melakukan s'sialisasi ?sebuah istilah yang sangat p'puler di mata bir'krasi

nd'nesia@ kebijakan ?yang hampir %inal@ kepada #arga masyarakat$ Tetapi

1

97


40/110

s'sialisasi adalah sebuah pr'ses transparansi yang lemah( karena pr'ses

k'munikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi

tahu ?in%'rmasi@ dan bahkan hanya untuk meminta persetujuan maupun

justi%ikasi dari #arga$ Warga tidak punya ruang yang &ukup untuk

memberikan umpan balik dalam pr'ses kebijakan desa$

Pengel'laan keuangan dan pelayanan juga sedikit4banyak bermasalah$

Ke&uali segelintir elite( #arga masyarakat tidak memper'leh in%'rmasi

se&ara transparan bagaimana keuangan dikel'la( seberapa besar keuangan

desa yang diper'leh dan dibelanjakan( atau bagaimana hasil lelang tanah kas

desa dikel'la( dan seterusnya$ Masyarakat juga tidak memper'leh in%'rmasi

se&ara transparan tentang pr'sedur dan biaya memper'leh pelayanan

administrati%$ “Saya tidak tahu persis &ara ngurus kelahiran dan berapa

biayanya$ 1iayanya k'k beda4beda$ Warga desa sini biasanya tidak ngurus

sendiri( tapi dititipkan dan diurus 'leh pam'ng desa$ Nanti kita menambah

biaya administrasi dan transp'rt"( demikian tutur se'rang #arga desa$

0en'mena ini memperlihatkan praktik4praktik “pasar gelap" dalam

penjualan pelayanan publik( meski #arga desa sudah lama mah%um$

!emahnya partisipasi ?voice( akses dan k'ntr'l@ masyarakat

merupakan sisi lain dari lemahnya praktik dem'krasi di tingkat desa$ )i

Caman Orde 1aru( dua institusi yang seharusnya menjadi basis partisipasi

?!M) dan !KM)@ ternyata tidak memainkan peran penting me#adahi

partisipasi masyarakat( karena keduanya adalah institusi k'rp'ratis untuk

pengendalian masyarakat dan #adah 'ligarki elite desa$ Sampai sekarang(

elite desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi$

1agi kepala desa( partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap

kebijakan pembangunan pemerintah desa$ Karena mengikuti instruksi dari

9


41/110

atas( pemerintah desa mem'bilisasi g't'ng4r'y'ng dan s#adaya masyarakat

?yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan AP1)es@ untuk

mendukung pembangunan desa yang didesain se&ara sentralistik$ )i atas

kertas( nd'nesia mengenal peren&anaan pembangunan dari ba#ah yang

dimulai dari %'rum /T( Musbangdus dan Musbangdes$ Tetapi alur

peren&anaan dari ba#ah ini tidak 'tentik dan tidak bermakna partisipati%

karena sarat dengan manipulasi yang akhirnya semua agenda pembangunan

dirumuskan menurut pre%erensi kepala desa$

!emahnya praktik4praktik dem'krasi desa di atas dibungkus dalam

kultur dan struktur kekuasaan desa yang paternalistik4klientelistik$ Kultur

kepam'ngan yang klientelistik melekat betul pada pemerintah desa$ Pam'ng

desa berarti harus bisa menjadi pengay'm( pelindung( panutan( teladan(

murah hati( ringan tangan( dan seterusnya$ ntikat'r kinerja menurut Bersi

masyarakat itu tidak menjadi masalah sejauh tidak bersentuhan dengan

masalah kekuasaan( kekayaan dan barang4barang publik$ Tetapi berurusan

dengan pemerintahan dan bir'krasi negara( dimensi kekuasan dan kekayaan

itu tidak bisa diabaikan 'leh pemerintah desa dan masyarakat$ Pemerintah

desa yang mengel'la kekuasaan dan kekayaan dalam bingkai bir'kratisasi

negara justru menyebabkan pergeseran makna pam'ng desa dari pam'ng

desa yang p'pulis dan egaliter menjadi perangkat desa yang bir'kratis$

Pam'ng tidak lagi berakar dan berpihak kepada masyarakat( melainkan telah

menjadi tangan4tangan negara yang membenani dan mengendalikan

masyarakat$

B. Peru%a+an Dan Tantan'an Baru

Transisi p'litik di nd'nesia pas&a runtuhnya Orde 1aru( yang kerap

disebut era re%'rmasi( setidaknya memba#a dua bentuk perubahan dan

95


42/110

tantangan baru bagi desa$ Pertama( arus desentralisasi yang memba#a

perubahan relasi p'litik antara desa dengan negara ?pemerintah supradesa@$

"edua( arus dem'kratisasi yang menimbulkan e%'ria perubahan p'litik

se&ara internal di desa$

#. Desentralisasi Desa

)esa memasuki babak baru ketika desentralisasi mengalami

kebangkitan( menyusul lahirnya 33 N'$ **J,666$ )esentralisasi( se&ara

n'rmati%( bisa mend'r'ng tumbuhnya kemandirian masyarakat l'kal(

mengembangkan p'tensi dan prakarsa l'kal( mendekatkan pelayanan

publik( meningkatkan pemerintahan l'kal yang transparan dan akuntabel(

dan memperkuat partisipasi masyarakat l'kal$ 33 N'$ **J,666( sebuah

undang4undang yang paling p'puler( sedikit4banyak telah memberikan

ruang bagi e%'ria kebangkitan semangat l'kalitas dan 't'n'mi desa$

Se&ara n'rmati% desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan

terendah di ba#ah &amat( melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan hak asal4usul desa$ 33 N'$ **J,666 memastikan pengurangan

peran &amat terhadap desa( dan desa berada di ba#ah k'ntr'l langsung

kabupaten$ mplikasinya adalah( desa berhak membuat regulasi desa

sendiri untuk mengel'la barang4barang publik dan kehidupan desa(

sejauh belum diatur 'leh kabupaten$)ulu( desa selalu memperlihatkan kepatuhan yang luar biasa

kepada ke&amatan dan kabupaten$ Sekarang( meski 't'n'mi desa belum

sempurna dibingkai( tetapi suara menuntut 't'n'mi desa dari ba#ah

membahana di berbagai tempat$ )i 1antul( .unungkidul( Kul'npr'g'(

Pur#'rej'( /embang( Pekal'ngan( Pati( ndramayu( dan lain4lain telah

96


43/110

tumbuh as'siasi kepala desa maupun 1adan Per#akilan )esa ?1P)@

yang berupaya mempengaruhi kebijakan kabupaten agar memberikan

't'n'mi desa yang lebih besar$Tetapi praktik desentralisasi( mulai dari kebijakan sampai praktik

empirik pengel'laan kekuasaan( mengandung sejumlah kelemahan yang

ujungnya adalah ruang yang terbatas bagi 't'n'mi daerah$ Kelemahan

&ertama bisa dilihat dari sisi paradigmatik atau pemahaman terhadap

desentralisasi dan 't'n'mi daerah$ )esentralisasi dan 't'n'mi daerah

kerapkali dipahami se&ara sempit hanya sebagai bentuk penyerahan

urusan se&ara administrati%( 't'n'mi dalam keuangan( maupun

pengel'laan ke#enangan pemerintah$ Pemahaman itu antara lain telah

mengabaikan aspek pembagian ke#ajiban dan tanggungja#ab publik

pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengel'laan pemerintahan

daerah$

Kelemahan ke!ua bisa dibidik dari sisi kebijakan maupun regulasi

pemerintah$ 33 N'$ **J,666 justru lebih menekankan 't'n'mi daerah

berbasis pada kabupatenJk'ta( sehingga tidak memberikan jaminan

%'rmal bagi 't'n'mi desa$ 33 maupun PP N'$


44/110

mengatakan bah#a 't'n'mi berhenti di kabupaten$ )esa hampir hilang

dari peta #a&ana( pemikiran dan kebijakan desentralisasi$

Kelemahan keti'a( dari sisi praktik empirik( desa hanya

mempunyai ke#enangan yang sangat terbatas karena semuanya telah

dikuasai kabupatenJk'ta$ Setiap urusan pemerintahan dan keuangan desa

dikendalikan dengan regulasi kabupaten$ “Pembagian tanah bengk'k dan

pengarem-arem saja( kabupaten &ampur tangan ke desa$ Padahal dulu

diatur sendiri 'leh desa"( demikian ungkap se'rang kepala desa di

m'giri( 1antul$ )alam praktiknya tidak sedikit Perda Kabupaten tentang

pemerintahan desa yang sebenarnya tidak releBan dengan k'nteks

kebutuhan desa dan dari sisi pr'ses tidak melibatkan partisipasi desa$

Karena itu tidak mengherankan kalau kerapkali mun&ul kegelisahan dan

bahkan resistensi desa ?terutama dari perangkat desa@ terhadap regulasi

dari atas$* 1erkembangnya as'siasi ?paguyuban@ lurah desa di berbagai

kabupaten tampaknya juga did'r'ng 'leh resistensi para lurah desa

terhadap kebijakan kabupaten( yang kini terus berkembang menjadi basis

akses desa dalam pr'ses pembuatan kebijakan kabupaten$

)ari sisi hubungan keuangan( tidak ada kejelasan dan

ketegasan %'rmula perimbangan keuangan antara pusat( daerah dan desa$

)esa tidak memper'leh trans%er keuangan yang jelas( sebagaimana dana

pusat yang didaerahkan melalui )ana Al'kasi 3mum$ )alam praktiknya(

sebagian dana kabupatenJk'ta memang didesakan tetapi tidak dibingkai

melalui kerangka regulasi yang menjamin kepastian dan keberlanjutan(

melainkan hanya tergantung pada kebaikan hati ?benevolent @ sang

2

;,


45/110

1upati$ )i Kutai Kartanegara( misalnya( dana al'kasi desa sebesar *

milyar rupiah melalui pr'gram .erbang )ayaku( dinilai banyak pihak

?termasuk perangkat bir'krasi daerah@( sangat rentan dari sisi kepastian

dan keberlanjutan$ “Kami sangat kha#atir apakah pr'gram * milyar akan

terus berlanjut jika Pak Syaukani tidak lagi menjadi 1upati"( demikian

ungkap se'rang pejabat esel'n di Kutai Kartanegara$

$. Demokratisasi Desa

Era re%'rmasi sedikit4banyak telah mend'r'ng dem'kratisasi desa(

terutama mend'r'ng perubahan p'la hubungan antara rakyat dan pam'ng

desa$ Pam'ng desa sebenarnya telah menjadi mit's karena terus4

menerus mengalami krisis$ Krisis pam'ng desa tidak bisa dihindarkan

ketika terjadi kasus penyimpangan terjadi yang diikuti dengan

gel'mbang pr'tes masyarakat$ Pada era re%'rmasi( pr'tes s'sial

masyarakat pada pemimpin l'kal ?baik bupati maupun pam'ng desa@

membahana ke seluruh pel's'k negeri$ Seperti halnya b'la salju(

re%'rmasi di tingkat nasi'nal bergulir meluas dan membesar sampai ke

daerah dan bahkan pel's'k desa$ 0en'mena ini( menurut "ompas ?*;

)esember ,665@( merupakan bentuk kebangkitan rakyat pedesaan yang

mendadak memper'leh kedaulatan setelah sekian lama hidup mereka

sangat tertekan$ Seperti halnya gerakan re%'rmasi nasi'nal( semangat

re%'rmasi yang berk'bar di tingkat l'kal tampaknya hendak mer'mbak

tatanan p'litik lama yang tidak adil dan tidak dem'kratis( yang lebih

khusus adalah “mengkudeta" para pemimpin l'kal yang bermasalah atau

mengidap penyakit “KKN"$

;*


46/110

0en'mena pr'tes s'sial masyarakat tentu merupakan indikat'r

krisis pam'ng desa( yang hanya mengutamakan legitimasi simb'lik

se&ara pers'nal ketimbang legitimasi p'litik se&ara institusi'nal$ Pr'tes

s'sial masyarakat desa yang setiap saat bisa berk'bar merupakan

pertanda tuntutan masyarakat yang melambung tinggi untuk mendesak

pemerintah desa agar menunjunjung tinggi akuntabilitas( transparansi dan

resp'nsiBitas$ Ketika pemerintah desa lebih mengedepankan paradigma

kekuasaan( ke#enangan dan kekayaan( maka ia jauh dari prinsip

akuntabilitas( transparansi( dan resp'nsiBitas$

)ari sisi dem'krasi desa( 'rang yang berhaluan p'pulis dan

r'mantis selalu “membela" desa sebagai leBel pemerintahan yang paling

dem'kratis$ )ari sisi pr'sedural( dem'krasi desa sekarang dilihat dari

praktik pemilihan kepala desa se&ara langsung serta kehadiran 1adan

Per#akilan )esa ?1P)@ sebagai lembaga legislati% yang merumuskan

kebijakan desa dan melakukan k'ntr'l terhadap desa$ )ari sisi kultural(

'rang sering menjusti%ikasi s'lidaritas s'sial dan kebersamaan dalam

g't'ng r'y'ng sebagai indikat'r abadi dem'krasi dalam k'munitas desa$

Akan tetapi( se&ara empirik( pemilihan kepala desa se&ara

langsung( keberadaan 1P) dan g't'ng r'y'ng tidak men&erminkan

indikat'r yang sempurna ?atau bahkan tidak 'tentik@ bagi dem'krasi

desa$ Mengapa Pertama( sejarah membuktikan se&ara gamblang bah#a

pilkades di berbagai tempat selalu ra#an permainan p'litik uang dan

yang lebih serius adalah praktik4praktik kekerasan( pr'tes s'sial serta

“perang dingin" berkepanjangan antarkel'mp'k #arga di k'munitas

desa$ 0en'mena itu terus4menerus berlanjut dalam setiap pilkades$ Tetapi

tidak ada kajian yang lebih mendalam dan upaya peme&ahan masalah

;9


47/110

yang serius dari berbagai pihak terhadap pilkades bermasalah$ Orang

hanya bisa mengatakan bah#a masyarakat desa belum de#asa dalam

berp'litik dan berdem'krasi( termasuk dalam hal menerima kekalahan

dan menghargai kemenangan$

"edua( lembaga per#akilan sebagai institusi dem'krasi desa tidak

memberikan jaminan se&ara substanti% terhadap tumbuhnya dem'krasi

desa$ Masyarakat berharap bah#a kehadiran 1P) menjadi d'r'ngan baru

bagi dem'krasi desa( yakni sebagai artikulat'r aspirasi dan partisipasi

masyarakat( pembuat kebijakan se&ara partisipati% dan alat k'ntr'l yang

e%ekti% terhadap pemerintah desa$ Kehadiran 1P) di era transisi

dem'krasi desa memang telah membuat pemerintah desa lebih “hati4

hati" dalam bertindak dan membuat ruang p'litik desa semakin semarak$9

Akan tetapi kehadiran 1P) juga menimbulkan masalah baru( seperti

ketegangan antara kades dengan 1P)$ )i satu sisi ketegangan ini

disebabkan karena kepala desa memang tidak mau berbagi kekuasaan

dengan 1P) dan takut kehilangan kekuasaan$ )i sisi lain( di mata kades(

1P) sering melanggar batas4batas kekuasaan dan ke#enangan yang

telah digariskan dalam regulasi$ Sekarang lurah mengahadapi tekanan

dan instruksi dari atas ?kabupaten@( gen&etan dari samping ?1adan

Per#akilan )esa( 1P)@ dan tuntutan dari masyarakat$

1P)( sekarang( dianggap sebagai musuh atau an&aman terhadap

kekuasaan( ke#enangan dan kekayaan kepala desa$ )i 1antul( misalnya(

1P) diplesetkan menjadi 1adan Pemb'r'san )esa( di Kalimantan Timur

1P) dikatakan sebagai 1adan Pr'B'kasi )esa$ Keresahan ini sampai

sekarang belum padam( karena berbeda dengan bupatiJ#alik'ta ?yang

3

;;


48/110

dengan gampang membungkam )P/) dengan uang@( kepala desa tidak

mempunyai duit untuk membungkam 1P)$

"etiga( g't'ng4r'y'ng tidak lagi se&ara 'tentik men&erminkan

partisipasi dan s'lidaritas s'sial masyarakat desa( melainkan sebagai

bentuk m'bilisasi ?jika bukan paksaan@ pemerintah desa terhadap

#arganya untuk mendukung pr'gram4pr'gram pembangunan yang sudah

diran&ang dari atas$ Salah satu kasus yang meny'l'k adalah kebiasaan

pemerintah supradesa dan pemerintah desa “menguangkan" g't'ng4

r'y'ng dan s#adaya ke dalam penerimaan desa ?AP1)es@$ Padahal

menurut asal4usulnya g't'ng4r'y'ng adalah bentuk m'dal s'sial( bukan

m'dal %inansial sebagaimana telah dimanipulasi 'leh pemerintah$ )i

Caman Orde 1aru( berbagai pr'gram departemen umumnya juga

mengatasnamakan g't'ng4r'y'ng sebagai bentuk kes#adayaan

masyarakat desa$ 1anyak pr'yek yang turun dari atas dengan jumlah

pendanaan yang ke&il( kemudian dengan bantuan g't'ng r'y'ng

masyarakat dapat menghasilkan pembangunan %isik yang mengagumkan$

Pada hampir semua pr'yek pembangunan prasarana phisik k'ntribusi

g't'ng r'y'ng selalu jauh lebih besar ketimbang sumbangan dana dari

pusat$ )ana dari pusat hanya untuk meman&ing partisipasi masyarakat

yang bila dijabarkan dalam nilai uang jumlahnya selalu ?jauh@ lebih besar

dibanding dengan dana dari pusat itu$ )i era Orde 1aru( lap'ran

mengenai banyaknya hasil pembangunan %isik yang dit'pang s#adaya

masyarakat le#at g't'ng r'y'ng sering diklaim sebagai keberhasilan

pemerintah$

C. 0a'asan Pem%a+aruan Desa

;-


49/110

1erbi&ara tentang pembaharuan desa ?baik pemerintahan maupun

pembangunan@ se&ara preskripti%( desa harus diletakkan dalam bingkai

desentralisasi dan dem'krasi$ )esentralisasi adalah bingkai preskripti% relasi

eksternal antara desa dengan supradesa ?ke&amatan( kabupaten( pr'Binsi dan

pusat@ serta pasar$ )esentralisasi telah mengajarkan bah#a kekuasaan(

ke#enangan( tanggungja#ab dan sumberdaya harus dibagi sampai ke leBel

ba#ah( yakni sampai ke tingkat desa$ Sedangkan dem'krasi merupakan

kerangka preskripti% relasi internal dalam desa( yakni relasi yang dem'kratis

antara pemerintah desa( 1adan Per#akilan )esa ?1P)@ dan masyarakat$

8ika bingkai desentralisasi dan dem'kratisasi itu diletakkan dalam ranah

ek'n'mi4pembangunan dan p'litik4pemerintahan( maka ada empat gagasan

besar pembaharuan desa$

#. Desentralisasi Politik Pemerinta+an

Kuadran ?desentralisasi pemerintahan@ membingkai relasi

kekuasaan dan keuangan antara desa dengan pemerintah supradesa

?ke&amatan( kabupaten( pr'Binsi dan pusat@$ Pemerintahan desentralistik(

idealnya( tidak hanya berhenti di kabupatenJk'ta( tetapi juga harus

diba#a sampai ke desa$ )alam k'nteks ini( saya mengedepankan

beberapa argumen penting untuk membingkai kembali %'rmula

memba#a desentralisasi ke desa untuk membangun 't'n'mi desa$

Pertama( se&ara substanti%( 't'n'mi desa adalah kemandirian desa

di hadapan pemerintah supradesa( yaitu kemandirian mengel'la

pemerintahan sendiri yang berbasis masyarakat ? sel%-governing

community@( mengambil keputusan sendiri dan mengel'la sumberdaya

l'kal berbasis masyarakat ?community based recources management @$

;7


50/110

)ari segi substansi ?k'ntens@( kebijakan regi'nal dan nasi'nal harus

mengak'm'dasi aspirasi dan kebutuhan ?needs@ desa( berpihak pada

desa( serta mampu memberikan jaminan ?kepastian@ bagi upaya

penanganan keterbatasan ?constrains@ yang dihadapi desa$ )ilihat dari

atas( pemerintah supradesaLdengan dalih ke#enangan( regulasi( hirarkhi

dan #a&ana negara kesatuanLtidak bisa menggunakan kekuasaan atas

? power over @ melalui k'ntr'l dan interBensi yang ketat( melainkan harus

menggunakan semangat kekuasaan untuk ? power to@ memberdayakan

desa melalui Bisi trans%'rmati% dan pendekatan %asilitati%$

"edua( membuat struktur pemerintahan se&ara n'nhirarkhis$

nd'nesia sejak dulu me#arisi struktur pemerintahan tersusun se&ara

hirarkhis ketika kesatuan hukum masyarakat l'kal diintegrasikan ke

dalam %'rmasi negara$ 0'rmasi negara sudah tersusun se&ara hirarkhis

?pusat( pr'Binsi( kabupaten dan desa@ sehingga menghilangkan struktur

sel%-governing community$ :irarkhi itu adalah realitas$ )alam

mem%'rmulasikan 't'n'mi desa( kita tidak bisa berangkat dari titik n'l(

melainkan memperhatikan leBel ?jika bukan diterima sebagai hirarkhi@

pemerintahan yang sudah ada pusat( pr'Binsi( kabupaten dan desa$

Pr'Binsi dan kabupatenJk'ta yang menjadi sentrum pembi&araan tentang

basis 't'n'mi daerahJdesa tentu tidak bisa saling meniadakan dan juga

tidak bisa memandang sebelah mata terhadap desa( yang k'n'n

mempunyai “'t'n'mi asli" dan sel%-governing community jauh lebih tua

ketimbang pr'Binsi dan kabupaten$ Apalagi desa merupakan basis

kehidupan yang paling dekat dengan masyarakat$ Pembi&araan basis

't'n'mi daerah pada kabupaten atau pr'Binsi sebenarnya tidak terlalu

;


51/110

releBan( karena itu harus dibangun %'rmat 't'n'mi yang mampu

mele#ati ?beyond @ batas4batas dan hirarkhi kabupaten maupun pr'Binsi$

Keempat leBel pemerintahan bukanlah hirarkhi yang k'nsentris4

sentralistik( melainkan sebagai sebuah sistem n'n4hirarkhis yang masing4

masing leBel mempunyai 't'n'mi$ )alam k'nteks ini butuhk perumusan

kembali %'rmula desentralisasi ke#enangan( ke#ajiban( tanggungja#ab(

sumberdaya( keuangan dan hak se&ara detail dan tegas antara pusat(

pr'Binsi( kabupatenJk'ta dan desa$ Ketegasan dan kerin&ian ?tentang

ke#enangan( ke#ajiban( tanggungja#ab( sumberdaya( keuangan

Documents

Buku Linda Dokumen Non 2007