Buku Hukum Maritim

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    1/60

    PENGERTIAN HUKUM MARITIM

    a. Pengertian Hukum

    Hukum adalah Himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksayang mengurus tata

    tertib suatu lingkungan maasyarakat.

    Pada lingkungan masyarakat semua orang menjadi pendukung dan kepentingan yang

    akan mereka amankan sebaik mungkin. Pengamanan kepentingan ini akan dapat

    menjamin keseimbangan dalam hubungan antara hubungan masyarakat.

    Hukum hanya berlaku dalam suatu pergaulan masyarakatPada lingkungan inilah kepentingan-kepentingan dapat bertubrukan satu dengan lainnya.

    Peraturan hukum memiliki ciri memaksayaitu adanya perintah atau larangan dan harus

    ditegakkan dengan cara paksa. Bila tidak ditaati, hakim dapat mengenakan cara-cara

    paksa tertentu (sanksi), hukuman atau ganti kerugian (dalam hukum perdata).

    b. Sumber Hukum

    Sumber hukum yaitu segala sesuatu dari mana orang dapat mengenal bermacam-macam

    peraturan yang berlaku di dalam masyarakat dan oleh hukum dianggap sebagai yang pada

    hakekatnya merupakan peraturan-peraturan yang mempunyai ketentuan hukum.

    Sumber hukum dapat berupa

    !ulisan-tulisan, dokumen-dokumen, naskah-naskah dari mana dapat diketahui hukum

    yang berlaku di suatu bangsa dalam masa tertentu.

    Sumber hukum yang utama Undang-undang.

    Undang-undang yaitu setiap keputusan pemerintah yang menentukan peraturan-

    peraturan yang mengikat. Peraturan keselamatan kapal termasuk "ndang-undang dalam

    arti luas (materiil). Sedangkan pengertian undang-undang dari segi formil # $etetapan

    yang diputuskan berdasarkan undang-undang %asar oleh pemerintah bersama %e&an

    Per&akilan 'akyat.

    $ekuatan perundang-undangan bersumber dari "ndang-"ndang %asar. Setiap produk

    hukum, kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskanbersumberkan peraturan yang lebih

    tinggi dan dapat dipertanggung ja&abkan pada ""% *+.

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    2/60

    Selain "" maka Kebiasaandapat menjadi sumber hukum. Bila kebiasaan itu diterima

    masyarakat, maka timbul kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai

    hukum.

    Sumber hukum ketiga Yurisprudensi ($eputusan Hakim). Bila kebiasaan tidak

    memberikan peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara, maka

    Hakimharus membuat peraturan sendiri yang dikemudian hari dalam mengadili perkara

    serupa dapat dijadikaan Sumber Hukum bagi pengadilan.

    Sumber hukum yang lainPengetahuan

    Sebelum mnegeluarkan keputusan para hakim mengkaji dalam buku-buku dan

    penerbitan-penerbitan ilmiah mengenai suatu persoalan.

    Perjanjianmerupakan sumber hukum selanjutnya.Bila dua pihak atau lebih mengadakan kata sepakat tentang sesuatu hal yang melahirkan

    suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan terikat isi perjanjian yang

    mereka adakan itu. Berarti harus ditepati dan ditaati.

    c. Pembidangan Hukum

    Hukum dapat dibagi menurut aasnya antara lain

    . Menurut Kekuatan bekerjanya

    - "ndang-"ndang %asar,

    - !ap P',

    - "ndang-"ndang

    - Perpu (Peraturan Pemerintah),

    - $eppres ($eputusan Presiden),

    - $epmen ($eputusan enteri),

    - $eputusaan %irjen Perla.

    /. Menurut Isinya

    a. H"$" P'012! (Sipil)

    3aitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain

    dengan menitik beratkan kepentingan perorangan.

    - Hukum Sipil arti luas Hukum Perdata dan Hukum %agang.

    - Hukum Sipil arti sempit Hukum Perdata saja.

    Hakekatnya Hukum %agang dan Hukum Perdata tidak ada suatu perbedaan yang

    pokok, keduanya mengandung prinsip dan pengertian yang sama.

    /

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    3/60

    !erkaitnya kedua hukum tersebut dalam pasal $"H% bah&a untuk segala

    peristi&a dan perbuatan dalam lapangan perniagaan itu diliputi oleh peraturan-

    peraturan yang termuat baik $"H% maupun $"HPer, kecuali diatur tersendiri dalam

    $"H%.

    $ekurangan dalam $"H% (peraturan khusus) akan dilengkapi oleh peraturan umum

    dari $"HPer.

    b. H"$" P"B40$ (5egara)

    3aitu hukum yang mengatur hubungan antara 5egara dan alat-alat perlengkapannya,

    5egara dengan perseorangan dan 5egara dengan 5egara.

    Hukum Publik terdiri dari

    - Hukum !ata 5egara- Hukum 2dministrasi 5egara

    - Hukum Pidana (Hukuman) hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa

    yang dilarang dan hukumnya serta mengatur cara-cara mengajukan perkara-

    perkara.

    - Hukum 0nternasional

    HUKUM LAUT

    3aitu rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum mengenai laut yang bersifat

    - Keperdataan: menyangkut kepentingan perorangan

    - Publik : menyangkut kepentingan umum

    Hukum Laut Keperdataan mengatur hubungaan-hubungan perdata yang timbul karena

    perjanjian-perjanjian perdata.

    6ontoh

    - Perjanjian-perjanjian pengangkutan menyeberang dengan kapal laut niaga.

    Hukum ini merupakan matra dari hukum pengangkutan.

    Hukum pengangkutan merupakan bagian dari Hukum %agang termasuk Hukum Pri7at.

    Hukum Laut Publik Kenegaraan!

    8byek dari peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan baik nasional maupun

    internasional adalah laut dan berisikan hak-hak dan ke&ajiban bagi negara yang

    berbatasan pada laut tersebut.

    Hukum 4aut 5asional telah berkembang pesat akibat dari perkembangan 0nternasional

    yang memerlukan adanya ketentuan-ketentuan Hukum 4aut yang dapat menja&ab

    9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    4/60

    kebutuhan keadaan mendesak. "ntuk menjamin terselenggaranya sejumlah kepentingan

    nasional. Hukum Publik 0nternasional dapat menjadi sarananya.

    %alam Hukum 4aut Publik termasuk 4aut :ilayah, ;ona !ambahan dan ;one >

    mil.

    48: 42"! :04 ;85

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    5/60

    KONVENSI HUKUM MARITIME

    International Maritime Organiation ! IMO "

    %alam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam

    koperensinya pada tahun *+@ telah menyetujui untuk membentuk suatu badan 0nternasional

    yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali

    dengan nama 0nter ?o7ermental aritime 6onsuktati7e 8rganiation ( 068 ). Sepuluh

    tahun kemudian, yakni pada tahun *@ organisasi tersebut baru diakui secara 0nternasional.

    $emudian berubah nama menjadi 0nternational aritime 8rganiation ( 08 ) sejak tanggal,

    // ei *@/.

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    6/60

    T#e Te(#ni(al &)-O*eration &ommittee

    !ugasnya mengkoordinir bantuan teknik dari 08 di bidang maritim terutama untuk negara

    berkembang. $omite teknik ini merupakan komite pertama dalam organisasi PBB yang

    diakui sebagai bagian dari kon7ensi. Badan ini dibentuk tahun * dan merupakan agen

    pertama PBB yang membentuk technical cooperation dalam bentuk struktur organisasi.

    !ujuannya adalah menyediakan program bantuan untuk setiap negara terutama negara

    berkembang untuk meratifikasi dan kemudian melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh

    08. 08 menyediakan tenaga bantuan konsultan di lapangan dan petunjuk dari

    HeadCuarters kepada pemerintah yang memintanya untuk melakukan training keselamatan

    kerja maritim dan pencegahan pencemaran terhadap 2B$ bagian deck, mesin dan personil

    darat. elalui $omite ini 08 melakukan seminar dan &orkshop dibeberapa negara setiap

    tahun dan sudah mengerjakan banyak proyek bantuan teknik di seluruh dunia. Proyek

    ambisius yang dilakukan $omite ini adalah mendirikan D!he :orld aritime "ni7ersityE di

    almo S&edia pada tahun *@9, dengan tujuan untuk mendidik dan menyediakan tenaga

    trampil dalam bidang keselamatan dan lingkungan maritim, dari negara berkembang yang

    sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang mencukupi di negara masing-masing.

    Se+retariat IMO

    Sekretariat 08 dipimpin oleh Secretary ?eneral yang dibantu oleh F 9>> tenaga dari

    berbagai negara termasuk para penterjemah ke dalam A bahasa yang diakui dapat digunakan

    berkomunikasi dalam sidang komite, yakni bahasa inggris, Perancis, 'usia, Spanyol, 2rab,

    6hina dan 9 bahasa teknis

    !ugas dan Pekerjaan 08

    !ugas "tama 08 adalah membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja dilaut termasuk

    keselamatan pelayaran dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan

    perairan. Seperti halnya S842S +@ diberlakukan oleh pemerintah 0ndonesia dengan

    $eputusan Presiden 5o. A tahun *@> dan 2'P84 9@ dengan $eputusan Presiden 5o.

    +A tahun *@A. $edua $eputusan Presiden tersebut sudah tercakup dalam "" 5o. / tahun

    **/ tentang Pelayaran.

    $on7ensi-kon7ensi 08 paling penting yang sudah dikeluarkan adalah sebagai berikut

    A

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    7/60

    - Safety 8f 4ife 2t Sea ( S842S ) 6on7ention *+*@

    - arine Pollution Pre7ention ( 2'P84 ) 6on7ention *9*@

    - Standard of !raining 6ertification and :atchkeeping for Seafarers

    (S6!:) 6on7ention *@ termasuk beberapa amandements dari setiap kon7ensi.

    %alam ketiga kon7ensi tersebut digariskan peraturan keselamatan kerja di laut, pencegahan

    pencemaran perairan dan persyaratan pengetahuan dan ketrampilan minimum yang harus

    dipenuhi oleh a&ak kapal. S842S 6on7ention, menangani aspek keselamatan kapal

    termasuk konstruksi, na7igasi dan komunikasi. 2'P84 6on7ention, menangani aspek

    lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat

    apung lainnya dan usaha penanggulangannya. S!6: 6on7ention, berisi persyaratan

    minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh 2B$ (2nak Buah $apal) untuk

    bekerja di atas kapal sebagai pelaut.

    Peraturan Sa$et% O$ Li$e At Sea ! SOLAS "

    Peraturan Safety 8f 4ife 2t Sea (S842S) adalah peraturan yang mengatur keselamatan

    maritim paling utama. %emikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut

    dimulai sejak tahun *+, karena saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan

    kapal yang menelan banyak korban ji&a dimana-mana. Pada tahap permulaan mulai dengan

    memfokuskan pada peraturan kelengkapan na7igasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta

    peralatan berkomunikasi, kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan lainnya.

    odernisasi peraturan S842S sejak tahun *A>, mengganti $on7ensi *@ dengan S842S

    *A> dimana sejak saat itu peraturan mengenai desain untuk meningkatkan faktor

    keselamatan kapal mulai dimasukan seperti

    - desain konstruksi kapal

    - permesinan dan instalasi listrik

    - pencegah kebakaran

    - alat-alat keselamatan

    - alat komunikasi dan keselamatan na7igasi

    "saha penyempurnaan peraturan tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan tambahan

    (amandement) hasil kon7ensi 08, dilakukan berturut-turut tahun *AA, *A, * dan

    *9. 5amun demikian usaha untuk memberlakukan peraturan-peraturan tersebut secara

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    8/60

    0nternasional kurang berjalan sesuai yang diharapkan, karena hambatan prosedural yaitu

    diperlukannya persetujuan /9 dari jumlah 5egara anggota untuk meratifikasi peratruran

    dimaksud, sulit dicapai dalam &aktu yang diharapkan.

    $arena itu pada tahun *+ dibuat kon7ensi baru S842S *+ dengan prosedur baru, bah&a

    setiap amandement diberlakukan sesuai target &aktu yang sudah ditentukan, kecuali ada

    penolakan 9 dari jumlah 5egara anggota atau > G dari pemilik tonnage yang ada di dunia.

    $ecelakaan tanker terjadi secara beruntun pada tahun *A dan *, karena itu atas prakarsa

    Presiden 2merika Serikat 03 62'!

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    9/60

    6hapter 00 I - 6onstruction I Subdi7ision, and Stability, achinery and

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    10/60

    Sejak peluncuran kapal pengangkut minyak yang pertama ?4"6$2"J pada tahun @@

    dan penggunaan pertama mesin diesel sebagai penggerak utama kapal tiga tahun

    kemudian, maka fenomena pencemaran laut oleh minyak mulai muncul.

    Baru pada tahun *+ atas prakarsa dan pengorganisasian yang dilakukan olehPemerintah 0nggris ("$), lahirlah D8il Pullution 6on7ention, yang mencari cara untuk

    mencegah pembuangan campuran minyak dan pengoperasian kapal tanker dan dari kamar

    mesin kapal lainnya.

    Sebagai hasilnya adalah sidang 08 mengenai Dinternational 6onference on arine

    PollutionE dari tanggal @ 8ktober sampai dengan / 5opember *9 yang menghasilkan

    Dinternational 6on7ention for the Pre7ention of 8il Pollution from ShipsE tahun *9,

    yang kemudian disempurnakan dengan !SPP (!anker Safety and Pollution Pre7ention)

    Protocol tahun *@ dan kon7ensi ini dikenal dengan nama 2'P84 *9*@ yang

    masih berlaku sampai sekarang.

    %ifinisi mengenai DShipE dalam 2'P84 9@ adalah sebagai berikut

    %&hip means a 'essel () any type *hats(e'er (perating in the marine en'ir(nment and

    includes hydr()(il b(ats+ air cushi(n 'ehhicles+ su'mersibles+ )icating ,ra)t and )ied (r

    )l(ating plat)(rm.

    adi DShipE dalam peraturan lindungan lingkungan maritim adalah semua jenis bangunan

    yang berada di laut apakah bangunan itu mengapung, melayang atau tertanam tetap di

    dasar laut.

    ISI PERATURAN MARPOL

    Peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran lingkungan

    maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai diatur dalam 2'P84

    6on7ention 9@ 6onsolidated

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    11/60

    $arena itu peraturan dalam 2'P84 6on7ention *9 dan Protocol *@ harus

    dibaca dan diinterprestasikan sebagai satu kesatuan peraturan.

    Protocol of *@, juga memuat peraturan mengenai

    - Protocol 0

    $e&ajiban untuk melaporkan kecelakaan yang melibatkan barang beracun dan

    berbahaya.

    Peraturan mengenai ke&ajiban semua pihak untuk melaporkan kecelakaan kapal

    yang melibatkan barang-barang beracun dan berbahaya. Pemerintah 5egara

    anggota diminta untuk membuat petunjuk untuk membuat laporan, yang

    diperlukan sedapat mungkin sesuai dengan petunjuk yang dimuat dalam 2nneK

    Protocol 0.

    Sesuai 2rticle 00 2'P84 9@ 2rticle 000 D6ontents of reportE laporan tersebutharus memuat keterangan

    engenai identifikasi kapal yang terlibat melakukan pencemaran.

    :aktu, tempat dan jenis kejadian

    umlah dan jenis bahan pencemar yang tumpah

    Bantuan dan jenis penyelamatan yang dibutuhkan

    5ahkoda atau perorangan yang bertanggung ja&ab terhadap insiden yang terjadi

    pada kapal &ajib untuk segera melaporkan tumpahan atau buangan barang ataucampuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal karena kecelakaan atau untuk

    kepentingan menyelamatkan ji&a manusia sesuai petunjuk dalam Protocol

    dimaksud.

    - Protocol 00 mengenai 2rbitrasi

    Berdasarkan 2rticle >Esetlement of disputeE. %alam Protocol 00 diberikan

    petunjuk menyelesaikan perselisihan antara dua atau lebih 5egara anggota

    mengenai interprestasi atau pelaksanaan isi kon7ensi. 2pabila perundingan antara

    pihak-pihak yang berselisih tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, salah

    satu dari mereka dapat mengajukan masalah tersebut ke 2rbitrasi dan diselesaikan

    berdasarkan petunjuk dalam Protocol 00 kon7ensi.

    Selanjutnya peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran

    laut oleh berbagai jenis bahan pencemar dari kapal dibahas daam 2nneK 0 sd 1

    2'P84 9@, berdasarkan jenis masing-masing bahan pencemar sebagai

    berikut

    2nneK 0 Pencemaran oleh minyak ulai berlaku / 8ktober *@9

    2nneK 00 pencemaran oleh 6airan Beracun (5uKious Substances) dalam bentuk

    !erbungkus ulai berlaku / 8ktober *@9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    12/60

    2nneK 000 Pencemaran oleh barang Berbahaya (Hamful Sub-Stances) dalam

    bentuk !erbungkus ulai berlaku uli **/

    2nneK 01 Pencemaran dari kotor anusia he&an (Se&age) ulai berlaku

    / September />>9

    2nneK 1 Pencemaran Sampah ulai berlaku 9 %esember *@@

    Peraturan 2'P84 6on7ention 9@ yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah

    0ndonesia, baru 2nneK 0 dan 2nneK 00, dengan $eppres 5o. +A tahun *@A.

    TUGAS AN TANGGUNG ,A.A/ NEGARA ANGGOTA MARPOL 01203

    . enyetujui 2'P84 9@ I Pemerintah suatu negara

    /. emberlakukan 2nneKeKes 0 dan 00 I 2dministrasi hukum maritim

    9. emberlakukan optimal 2nneKes dan melaksanakan I 2dministrasi hukum maritim.

    +. elarang pelanggaran I 2dministrasi hukum maritim

    . embuat sanksi I 2dministrasi hukum maritim

    A. embuat petunjuk untuk bekerja I administrasi maritim

    . emberitahu 5egara-negara yang bersangkutan I administrasi maritim.

    @. emberitahu 08 I 2dministration maritim

    *. emeriksa kapal I 2dministrasi maritim>. emonitor pelaksanaan I 2dministrasi maritim

    . enghindari penahanan kapal I 2dministrasi kapal

    /. 4aporan kecelakaan I 2dministrasi maritim hukum

    9. enyediakan laporan dokumen ke 08 (2rticle ) I 2dministrasi maritim

    +. emeriksa kerusakan kapal yang menyebabkan pencemaran dan melaporkannya I

    2dministrasi maritim.

    . enyediakan fasilitas penampungan yang sesuai peraturan I 2dministrasi maritim.

    ST&. 03 AMANEMEN 45 ! S T & . 6 45 "

    PENAHULUAN

    . !ahun *AA dicanangkan sebagai tahun bahari

    . 0ndonesia dengan .A pulau dihadapkan pada tuntutan kualitas pelaut, yaitu

    dengan pemberlakukan stc& *@ amandemen ** (stc& @ amandeman *).

    /

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    13/60

    /.

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    14/60

    'esolusi training and crisis management and human beha7iour for personal

    ser7ing on board ro-ro passenggers shipsM

    'esolusi A training of personal on passenggers ships M

    'esolusi monitoring the implication of alternati7e certificationM

    'esolusi @ promotion of technical kno&lodge, skills and profesionalsm of

    seafarers M

    'esolusi * de7elopment of 0nternational standars of medical fitness for seafarers

    M

    'esolusi > training of maritime pilots, 7essel traffics ser7ice personal and

    maritime personal employed on mobile offshore units M

    'esolusi promotion of technical cooperation M

    'esolusi / contribution of the &orld maritime uni7ersity (7mu) in the

    achie7ement of enhanced standards of maritime training M

    'esolusi 9 re7ision of model courses published by the international maritime

    organiation M

    'esolusi + promotion of the participation of &omen in the maritime industry M

    ISM &OE ! INTERNATIONAL SAET; MANAGEMENT &OE "

    ELEMEN 7 : UMUM

    .. %efinisi

    ... 0S 6ode

    2dalah standard manajemen 0nternasional mengenai pengoperasian kapal secara aman

    dan pencegahan pencemaran

    ../. 6ompany (Perusahaan)

    Pengusaha kapal atau pencarteran bareboat

    Bertanggung ja&ab atas pengo-perasian kapal dan 0S 6ode

    ..9. 2dministration (Pemerintah)

    Pemerintah 5egara Bendera

    elakukan pengaturan agar 0S 6ode dilaksanakan oleh perusahaan.

    elakukan 7ertifikasi Penilaian atau menunjuk suatu lembaga untuk

    melaksanakan

    +

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    15/60

    emberikan sertifikasi

    ./. Sasaran

    ./.. Sasaran 0S 6ode secara umum adalah

    $eselamatan di laut

    Pencegahan pencemaran (polusi) lingkungan, khususnya lingkungan laut.

    ././. Sasaran Sistem anajemen $eselamatan (Sms) Perusahaan

    enyusun cara melaksanakan operasi kapal dan menyediakan lingkungan kerja

    yang aman.

    Siap menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi

    !erus menerus meningkatkan ketrampilan personil di darat dan di kapal di dalam

    melaksanakan manajemen keselamatanM

    $esiapan menghadapi keadaan darurat dalam hal keselamatan dan perlindungan

    lingkungan.

    ./.9. Sistem $eselamatan $erja Harus enjamin

    %ipatuhinya ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan M

    emperhatikan ketentuan-ketentuan dan standard-standard yang dianjurkan oleh

    08, Pemerintah, Badan $lasifikasi maupun organisasi maritim lainnya.

    .9. Peerapan 0S 6ode

    %apat ditetapkan bagi semua kapal

    %iatur oleh pemerintah masing-masing negara bendera N

    .+. Persyaratan-Persyaratan %alam Sistem anajemen $eselamatan 3ang Harus %ibuat,

    %ilaksanakan %an %ipelihara 8leh Setiap Perusahaan.

    $ebijakan dan prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal

    Petunjuk dan prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal secara aman dalam

    perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

    Prosedur pelaporan bila terjadi kecelakaan atau ketidaksesuain dengan ketentuan

    dalam sistem manajemen.

    Prosedur persiapan dan respon terhadap keadaan darurat,

    Prosedur untuk internal audit dan tinjauan manajemen.

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    16/60

    PENERAPAN HUKUM KEPELAUTAN

    %efinisi %efinisi menurut PP 5o !ahun />>

    %alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

    . $epelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penga&akan, pendidikan,

    pensertifikatan, ke&enangan serta hak dan ke&ajiban pelautM

    /. 2&ak kapal adalah orang yang bekkerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau

    operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum

    dalam buku sijilM

    9. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilansebagai a&ak kapalM

    +. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang

    diterbitkan oleh enteri atau yang diberi ke&enagan oleh enteriM

    . Perjanjian $erja 4aut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut

    0ndonesia dengan pengusaha angkutan di perairanM

    A. !onase $otor yang selanjutnya disebut ?! adalah satuan 7olume kapalM

    . $ilo&att yang selanjutnya disebut $: adalah satuan kekuatan mesin kapalM

    @. enteri adalah enteri yang bertanggung ja&ab di bidang pelayaran.

    P

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    17/60

    (/) enis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat () terdiri dari

    a. Sertifikat $eahlian PelautM

    b. Sertifikat $eterampilan pelaut.

    Pasal +

    () enis Sertifikat $eahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (/) huruf a

    terdiri dari

    a. Sertifikat $eahlian Pelaut 5autikaM

    b. Sertifikat $eahlian Pelaut !eknik PermesinanM

    c. Sertifikat $eahlian Pelaut 'adio

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    18/60

    e. Sertifikat $eterampilan Pemadaman $ebakaran !ingkat 4anjut (2d7ance Jire Jighting)M

    f. Sertifikat $eterampilanPertolongan Pertama (edical

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    19/60

    (+) 0in penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (/) dapat

    dicabut oleh enteri yang bertanggung ja&ab di bidang pendidikan nasional apabila

    pemegang iin tidak memenuhi ke&ajibannya setelah mendengar pendapat dari enteri.

    Pasal >() $urikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan

    a. aspek keselamatan pelayaranM

    b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut sesuai standar komptensi yang adaM

    c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaranM

    (/) $etentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana

    dimaksud dalam ayat () diatur dengan $eputusan enteri yang bertanggung ja&ab di

    bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dairi enteri.

    Pasal

    () Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *, dilaksanakan melalui jalur

    sekolah, yang terdiri dari

    a. pendidikan professional kepelautanM

    b. pendidikan teknis fungsional kepelautanM

    (/) enjang pendidikan professional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat () huruf

    a terdiri dari

    a. Pendidikan pelaut tingkat dasarM

    b. Pendidikan pelaut tingkat menengahM

    c. Pendidikan pelaut tingkat tinggi.

    (9) Pendidkan !eknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat () huruf b

    terdiri dari

    a. %0$42! teknis profesi kepelautanMb. %0$42! keterampilan pelaut.

    (+) $etentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan professional kepelautan dan

    pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud ayat () diatur dengan

    $eputusan enteri.

    Bagian $edua

    Pengujian

    Pasal /

    () "jian untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pasal

    dilaksanakan oleh %e&an Penguji yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang

    berlaku.

    (/) $etentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat ()

    diatur dengan $eputusan enteri.

    Pasal 9

    "ntuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal /

    dipungut biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

    Bagian $etigaSertifikat $epelautan

    *

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    20/60

    Pasal +

    () Bagi peserta pendidikan kepelautan yang lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    /, diberikan sertifikat keahlian pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan

    yang ditempuh.(/) Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal ayat (9) huruf b diberikan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis dan

    jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.

    (9) $etentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan Sertifikat $eahlian Pelaut dan

    Sertifikat $eterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat () dan ayat (/) diatur

    dengan $eputusan enteri.

    P

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    21/60

    (/) Perjanjian $erja 4aut sebagaimana dimaksud ayat () harus memuat hak-hak dan

    ke&ajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

    undangan yang berlakuM

    (9) Hak-hak dan ke&ajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (/)

    sekurang-kurangnya adalah a. Hak pelaut

    enerima gaji, upah, lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya

    pengankutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungan untuk barang-barang milik

    pribadi yang diba&a serta kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk

    yang bekerja di &ilayah yang suhunya derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian

    dan peralatn musim dinginM

    b. $e&ajiban pelaut

    elaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian,

    menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang ba&aan di atas batas ketentuan yang

    ditetapkan perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka &aktuperjanjia.

    c. Hak pemilikoperator

    emperkerjakan pelaut

    d. $e&ajiban pemilikoperator

    emenuhi semua ke&ajian yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam

    huruf a.

    (+) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal- kapal asing di luar negeri tanpa melalui

    penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (/) berke&ajiban

    a. embuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlakuM

    b. Perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum manayang berlaku apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja lautM

    c. elapor kepada per&akilan 'epublik 0ndonesia dimana pelaut tersebut bekerja.

    () Bagi pelaut yang tidak melaksanakan ke&ajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (+) ,

    menanggung sendiri akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut

    pelaksanaan perjanjian kerja laut .

    (A) $etentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana

    dimaksud dalam ayat () dan ayat (/), diatur dengan $eputusan enteri yang bertanggung

    ja&ab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari enteri.

    Pasal />"saha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam pasal * dilakukan

    dengan memperhatikan

    a. penciptaan perluasan kesempataan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal

    berbendera asingM

    b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai

    ketentuan internasionalM

    c. peningkatan kemampuaan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu

    pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran.

    Bagian $eempat

    $esejahteraan 2&ak $apal

    /

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    22/60

    Pasal /

    () am kerja bagi a&ak kapal ditetapkan @ (delapan) jam setiap hari dengan (satu) hari

    libur setiap minggu dan hari-hari libur resmiM

    (/) Perhitungan gaji jam kerja bagi a&ak kapal ditetapkan ++ (empat puluh empat) jam setiap

    minggu.(9) am kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (/) dan dipekerjakan

    pada hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat () dihitung lemburM

    (+) Setiap a&ak kapal harus diberikan &aktu istirahat palin sedikit > (sepuluh) jam dalam

    jangka &aktu /+ (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi / (dua), yang salah satu

    diantaranya tidak kurang dari A (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.

    () Pelaksanaan tugas tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-

    latihan di kapal atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan

    keselamatan pelayaran tidak dihitung lembutM

    (A) Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara A tahun sampai @ tahun dan dipekerjakan

    sebagai apapun diatas kapal tidak diperbolehkan untuk a. %ipekerjakan melebihi @ (delapan) jam kerja sehari dan +> jam semingguM

    b. %ipekerjakan pada &aktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

    ayat ()

    Pasal //

    () "pah minimum bagi a&ak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh enteri yang

    bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah m inimum tenaga

    kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (/) "pah lembur per jam dihitung dengan rumus

    "pah inimum K ,/ *>

    Pasal /9

    Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan + (empat) hari kerja, yang besarnya setiap

    hari 9> (sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.

    Pasal /+

    () Setiap a&ak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit /> (dua

    puluh) hari kalender untuk setiap jangka &aktu (satu) tahun bekerjaM

    (/) 2tas permintaan pengusaha angkutan di perairan, a&ak kapal yang mendapatkan hak

    cuti tahunan dapat mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidakdinikmatinya.

    Pasal /

    () Pengusaha nagkutan di perairan &ajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan

    dalam jumlah yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap a&ak kapal di atas

    kapal.

    (/) akanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gii dengan jumlah minimum 9A>>

    kalori perhari yang diperlukan a&ak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya

    di kapal.

    (9) 2ir ta&ar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dam memenuhi standarkesehatan.

    //

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    23/60

    (+) 2lat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta

    perlengkapan ruang makan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.

    Pasal /A

    () 2&ak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinyaatau ke pelabuhan ditempat perjanjian kerja laut ditandatangani.

    (/) ika a&ak kapal memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan

    dibebaskan dari ke&ajiban pembiayaan untuk pemulangan yang bersangkutan.

    (9) 2pabila masa kontrak dari a&ak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam

    pelayaran, a&ak kapal yang bersangkutan di&ajibkan meneruskan pelayaran sampai di

    pelabuhan pertama yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan

    sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.

    (+) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat () dan ayat (9), merupakan tanggungan

    pengusaha angkutan di perairan yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan

    makanan sejak diturunkan dari kapal sampai tiba ditempat domisilinya.

    Pasal /

    () 2pabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal

    musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan &ajib membayar pesangon kepada

    a&ak kapal yang bersangkutan sebesar / (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak

    lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (/) 2pabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha di perairan karena kapal

    dianggurkan, atau dijual, pengusaha di perairan &ajib membayar pesangon kepada a&ak

    kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal /@

    () Pengusaha angkutan di perairan &ajib menanggung biaya pera&atan dan pengobatan bagi

    a&ak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.

    (/) 2&ak kapal yang sakit atau cidera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau

    harus dira&at, pengusaha angkutan di perairan selain &ajib membiayai pera&atan dan

    pengobatan juga &ajib membayar gaji penuh jika a&ak kapal tetap berada atau dira&at di

    kapal.

    (9) ika a&ak kapal sebagaimana dalam ayat (/) harus diturnkan dari kapal untuk pera&atan

    di darat, pengusaha angkutan di perairan selain &ajib membiayai pera&atan dan pengobatan,

    juga &ajib membayar sebesar >>G dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertamadan sebesar @>G dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya sampai yang

    bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih

    dari A (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari / (dua belas) bulan untuk yang

    cedera akibat kecelakaan.

    (+) Bila a&ak kapal diturnkan dan dira&at di luar negeri, selain biaya pera&atan dan

    pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke

    tempat domisilinya.

    Pasal /*

    /9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    24/60

    Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik a&ak kapal akibat tenggelam atau

    terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang &ajar dimilikinya yang hilang atau

    terbakar.

    Pasal 9>() ika a&ak kapal setelah dira&at akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang

    mempengaruhi kemampuan kerja besarnya santunan ditentukan

    a. 6acat tetap yang mengakibatkan kemampuankerja hilang >> besarnya santunan minimal

    'p. >.>>>.>>>,>> (seratus lima puluh juta rupiah)M

    b. 6acat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang besarnya santunan

    ditetapkan persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sebagai berikut

    ) $ehilangan satu lengan +>GM

    /) $ehilangan dua lengan >>GM

    9) $ehilangan satu telapak tangan 9>GM

    +) $ehilangan kedua telapak tangan @>GM

    ) $ehilangaan satu kaki dari paha +>GM

    A) $ehilangan dua kaki dari paha >>GM

    ) $ehilangan satu telapak kaki 9>GM

    @) $ehilangan dua telapak kaki @>GM

    *) $ehilangan satu mata 9>GM

    >) $ehilangan dua mata >>GM

    ) $ehilangan pendengaran satu telinga GM

    /) $ehilangan pendengaran dua telinga +>GM

    9) $ehilangan satu jari tangan >GM

    +) $ehilangan satu jari kaki GM

    (/) ika a&ak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksuddalam ayat () huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan persentase

    dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat () huruf a.

    Pasal 9

    () ika a&ak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan &ajib

    menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tampat yang dikehendaki

    oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.

    (/) ika a&ak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan &ajib membayar

    santunan

    a. "ntuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal 'p. >>.>>>.>>>,>> (seratusjuta rupiah)M

    b. "ntuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 'p

    >.>>>.>>>,>> (seratus lima puluh juta rupiah).

    (9) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (/) diberikan kepada ahli &arinya sesuai

    dengan ketentuan yang berlaku.

    Bagian $elima

    2komodasi 2&ak $apal

    Pasal 9/

    () 2komodasi a&ak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dankesejahteraan a&ak kapalM

    /+

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    25/60

    (/) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serat hubungan dengan ruangan lain dari

    akomodasi a&ak kapal harus sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan a&ak kapal

    yang cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air laut dan disekat dari panas dan dingin serta

    kebisingan dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan lainnya serta tidak ada pintu-

    pintu langsung ke kamar tidur dari ruang muatan, ruangan mesin atau dari ruangandapur dan ruangan Iruangan penyimpanan.

    (9) Bagian dari sekat harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud ayat (/)

    dari kamar tidur dan sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan

    kedap air dan kedap gasM

    (+) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapalM

    () $etentuan sebagaimana dimaksu dalam ayat (+) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal

    tertentu atau kapal-kapal penumpang tertentuM

    (A) Semua ruangan tenpat tinggal a&ak harus dilengkapi dengan pencegah masuknya

    serangga melalui pintu-pintu, jendela-jendela dan lubang-luban ke dalam ruanganM

    () Semua ruangan tempat tinggal a&ak kapal harus tetap dira&at dan dijaga dalam keadaanbersih dan baik dan tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.

    Pasal 99

    () $etentuan luas lantai ruang tidur untuk a&ak kapal adalah

    a. Paling sedikit /.>> m/untuk kapal-kapal kecil dari ?!.>>M

    b. Paling sedikit /.9 m/untuk kapal-kapal dengan ukuran ?!.>> keatasM

    c. Paling sedikit /.@ m/untuk kapal-kapal dengan ukuran ?!. 9>>> keatas.

    (/) Setiap per&ira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating

    satu kamar tidur / (dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpangM

    (9) "ntuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat +

    (empat) tempat tidur , maka luas lantai per orang minimal /,// /.

    (+) 4uas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) , termasuk luas lantai untuk

    menempatkan tempat tidur, meja, lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.

    () Bagi setiap a&ak kapal diharuskan disediakan sebuah tempat tidur yang layak tidak boleh

    diletakkan rapat satu sama lain.

    (A) !inggi langit-langit kamar tidur minimal *> cm dari lantai.

    () ika suatu kamar tidur dilengkapi tempat tidur bertingkat, tempat tidur terba&ah

    tingginya minimal 9>cm dari lantai, dan tempat tidur atas , di pertengahan tinggi antara

    tempat tidur ba&ah dan sisi ba&ah langit -langit.

    (@) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat

    menyimpan, meja dan kursi harus mempunyai kenyamanan yang layak.

    Pasal 9+

    Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk per&ira maupun rating yang

    dilengkapi dengan pantry, meja dan kuris makan yang layak.

    Pasal 9

    () Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi a&ak

    kapal jika tidak sedang bertugas yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan

    jumlah a&ak kapal.

    /

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    26/60

    (/) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari ?!.9>>> harus mempunyai ruangan rekreasi

    yang terpisah dari ruang makan untuk per&ira dan rating yang baik letaknya dan dilengkapi

    dengan peralatan dan perabotan yang cukup untuk fasilitas rekreasi.

    (9) 'uangan untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat () dan ayat (/)

    di tempat yang terbuka harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.

    Pasal 9A

    () Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk

    seluruh a&ak kapal.

    (/) Jasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal, selain kapal penumpang adalah

    a. $apal lebih kecil daei ?!.@>> minimum sebanyak 9 (tiga) buahM

    b. $apal dengan ukuran ?!.@>> keatas minimum + (empat) buahM

    c. $apal dengan ukuran ?!.9>>> keatas minimum sebanyak A (enam) buah.

    (9) Jasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal selain kapal

    penumpang diluar fasilitas kamar mandi yang ada ditentukan

    a. inimum (satu) kamar mandi untuk @ (delapan) orang a&ak kapalM

    b. inimum (satu) tempat cuci untuk @ (delapan) orang a&ak kapal

    (+) "ntuk kapal-kapal penumpang dengan jumlah a&ak kapal lebih dari >> (seratus) orang

    jumlah fasilitas sanitasi ditentukan sesuai keperluan.

    () Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air ta&ar yang cukup yang bersuhu dingin

    maupun panas yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapalM

    (A) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan 7entilasi ke udara luar.

    Pasal 9

    () Setiap kapal dengan jumlah a&ak kapal (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi

    dengan ruang pera&atan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jambantersendiriM (/) Jasilitas ruang pera&atan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperlua-

    keperluan lain selain untuk pera&atan orang sakit.

    (9) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah

    yang banyak.

    (+) "ntuk pemberian pelayanan kesehatan dikapal, 5ahkoda dalam keadaan tertentu dapat

    meminta bantuan

    nasehat dari tenaga medis di darat.

    () $etentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan

    nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (+) diatur dalam $eputusan enteri.

    Pasal 9*

    Bagi kapal-kapal dengan ukuran ?!.>> atau lebih harus menyediakan akomodasi

    sebagaimana dimaksud pada pasal 9/ dan Pasal 99 untuk para tarunacalon per&ira sebagai

    a&ak kapal yang melakukan praktek berlayar.

    Pasal +>

    () $etentuan Pasal 9/ sampai dengan Pasal 9@ tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan,

    kapal sungai dan danau.

    (/) 2komodasi a&ak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danu diatur

    tersendiri dengan $eputusan enteri.TANGGUNG ,A.A/ A.AK KAPAL

    /A

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    27/60

    8rganisasi $apal

    8rganisasi kapal untuk tiap Itiap perusahaan kadang tidak sama.

    !etapi bagan diatas dapat dijadikan pedoman organisasi di atas kapal pada umumnya.

    TUGAS ARI A.AK KAPAL

    /. 0agian 1eck 1eck 1epartement !

    78 Na#+oda

    enurut ps. 9+ $"H% nahkoda memimpin kapal, kepadanya diberikan kekuasaan umum

    atas semua orang yang berada di kapal ( pelayar ). Pelayar harus mentaati perintah yang

    diberikan demi keselamatan serta tegaknya ketertiban. Sedangkan kekuasaan terhadap a&ak

    kapal lebih besar kekuasaan disipliner. %engan kekuasaannya nahkoda dapat menjatuhkan

    hukuman sanksi terhadap pelanggar.

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    28/60

    i. Pemeliharaan alat-alat muat bongkar, kecuali &inches ,peralatan jangkar, tangki-

    tangki air, akomodasi, dunnage dan lashing.

    18 Mualim II

    a. !ugas jaga na7igasi.

    b. embantu 5ahkoda dalam hal na7igasi.

    c. Bertanggung ja&ab terhadap peralatan 5a7igasi dan pera&atannya.

    d. engoreksi peta dan buku-buku na7igasi , menarik garis haluan route

    e. !ugas tambahan bertanggung ja&ab terhadap peralatan ?%SS.

    f. embuat 7oyage report.

    g. embuat permintaan dan menyimpan barang-barang store stationeri.

    h. enerima, menyimpan dan penyerahan benda I benda pos dan administrasinya.

    i. Sebagai per&ira kesehatan, menyimpan obat-obatan bila di atas kapal tidak ada tenaga

    medis.j. embantu mualim 0 dalam pelaksanaan bongkar muat muatan.

    =8 Mualim III

    a. !ugas jaga na7igasi.

    b. enjaga dan memelihara alat-alat pemadam kebakaran, alat-alat keselamatan, dan

    bendera.

    c. embuat permintaan mengenai alat-alat keselamatan dan pemadam kebakaran.

    d. era&at lampu na7igasi ( listrik minyak tanah ).

    e. embuat roll kebakaran dan roll sekoci.k. embantu mualim 0 dalam pelaksanaan bongkar muat muatan.

    58 Mualim IV

    a. !ugas jaga na7igasi.

    b. embantu mualim 0 dalam pelaksanaan bongkar muat muatan.

    c. embantu mualim 000 mera&at alat-alat keselamatan.

    d. embantu 5ahkoda di anjungan.

    >8 Serang 2 /o9un

    Sebagai kepala kerja dan mengatur pelaksanaan kerja di bagian deck , menerima

    perintah kerja dari ualim 0.

    08 ,uru mudi 2 A/

    !ugas jaga baik di laut atau di pelabuhan.

    embantu Bosun.

    0. 0agian mesin 2ngine 1epartement !

    78 Ke*ala Kamar Me9in

    /@

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    29/60

    Bertanggung ja&ab terhadap kelancaran pengoperasian semua peralatan permesinan

    dan penunjangnya yang ada di kamar mesin dan juga yang ada di deck, termasuk

    perbaikan dan pera&atannya. Sebagai atasan dari semua a&ak kapal bagian mesin.

    +.>> I >@.>> A.>> I />.>>.

    Betanggung ja&ab terhadap pera&atan mesin induk.

    enggantikan $$ bila berhalangan.

    18 Ma9ini9 III

    Bertugas jaga pada jam >>.>> I >+.>> /.>> I A.>>.

    Bertanggung ja&ab terhadap pera&atan mesin bantu di dalam kamar mesin.

    enerima tugas kerja dari asinis 00.

    =8 Ma9ini9 IV

    Bertugas jaga pada jam >@.>> I /.>> />.>> I /+.>>.

    Bertanggung ja&ab terhadap pera&atan pesa&at bantu di deck, mesin sekoci, ketel

    uap, 8il :ater Separator dan mesin kemudi

    enga&asi spare part.

    Bertanggung ja&ab terhadap tangki bahan bakar, pemakaiannya dan bunkering.

    58 Ma9ini9 V

    enerima tugas dari asinis 00, membantu asinis 000 mera&at pesa&t bantu didalam kamar mesin, menga&asi buku jaga kamar mesin.

    >8 Mandor 2 oreman 2 No8 7 Oiler

    Sebagai kepala kerja dan mengatur pelaksanaan kerja di bagian mesin yang menerima

    perintah dari asinis 00.

    08 ,uru min%a+

    melaksanakan tugas jaga, membantu mandor.

    /*

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    30/60

    A#AK KAPA&

    /. Ke*ajiban /nak 0uah Kapal

    . ematuhi perintah 5ahkoda , juga orang lain yang bertindak atas nama atau untuk

    5ahkoda, apabila 5ahkoda memberikan perintah di luar batas ke&enangannya, 2B$mempunyai Hak untuk menuntut atau mengadukan ke yang ber&enang.

    /. inta ijin setiap kali meninggalkan kapal

    9. inta ijin 5ahkoda atau penggantinya untuk mempunyai, menyimpan atau

    menggunakan barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan &ajar , eK minuman

    keras, senjata

    . elakukan tugas tambahan bila dianggap perlu

    /. elakukan tugas denga penuh dedikasi

    9. Bersedia untuk cadangan !50 I 24 atau &ajib militer+. Bertindak dan bertingkah laku sopan dan baik sesuai dengan tugas, jabatan dan

    ketentuan perusahaan

    . empelajari situasi keadaan kapal sehubungan dengan alat-alat keselamatan

    B. Hak 2nak Buah $apal

    Pada umumnya hak antara 5ahkoda, per&ira maupun ba&ahan adalah sama &alaupun ada

    perbedaan yang tidak begitu berarti. Hak-hak a&ak kapal dapat dibagi menjadi

    78 Ha+ ata9 U*a#

    "pah yang menjadi haknya adalah yang sesuai dengan yang tercantum di P$4 ( perjanjian

    kedua belah pihak ) selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang

    berlaku. "pah yang dimaksud di P$4 tidak termasuk tunjangan atau lembur atau premi.

    "pah dibayarkan semenjak dia mulai bekerja dan sampai berakhirnya hubungan kerja.

    2B$ juga berhak atas upah &alaupun belum bekerja bila a&ak kapal telah menyediakan

    diri untuk bekerja akan tetapi belum diperkerjakan oleh majikan.

    Pemotongan "pah

    Pemotongan upah yang sah menurut hukum

    a. 2lasan umum

    . ?anti rugi yang harus dibayar oleh a&ak kapal

    /. %enda yang harus dibayar kepada majikan

    9. 0uran untuk dana

    +. Se&a rumah ruangan diluar kepentingan dinas

    . Harga pembelian barang-barang yang dipergunakan oleh a&ak kapal diluar

    kepentingan dinas

    A. Persekot atas upah yang telah diterima

    . $elebihan upah yang lalu

    9>

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    31/60

    @. Biaya pengobatan yang harus dibayar oleh a&ak kapal

    *. "pah yang dikirim ke istri atau keluarga maksimum /9 dari upah

    b. 2lasan lain

    a. %enda oleh 5ahkoda sesuai dengan undang-undang dan peraturan

    b. Pengurangan upah karena sakit yang membuat a&ak kapal tidak dapat bekerja

    c. 0katan kerja terputus karena alasan-alasan yang sah

    Penambahan "pah

    "pah dapat bertambah bila

    . bekerja pada hari libur

    /. Pembayaran kerja lembur

    9. Pembayaran untuk &aktu tambahan pelayaran

    +. Pembayaran kerja khusus istime&a, eK muat muatan berbahaya, menunda, berlayar

    ke daerah perang musuh

    . mengemban tugas yang lebih tinggi yang bersifat 0nsidental

    A. kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah

    . $elambatan pembayaran upah dari &aktu yang ditentukan jika akibat dari kelalaian

    perusahaan

    @. !idak diberikan makan atau makanan yang diberikan berkurang dari Hak a&ak

    kapal

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    32/60

    =8 Ha+ a?a+ +a*al ?a+tu 9a+it atau +e(ela+aan

    Hak ini juga berlaku buat 5ahkoda.

    %ibedakan ke dalam berbagai jenis

    a. &akit biasa ps. 3#4 KUH1 !

    2&ak kapal yang telah bekerja pada perusahaan selama tahun dan menderita sakit

    se&aktu bertugas di kapal berhak

    . Pengobatan sampai sembuh

    Pengobatan bila diturunkan dari kapal paling lama / minggu, dan bila berada di

    kapal hak pengobatan sampai sembuh.

    /. "pah penuh selama berada diatas kapal atau selama P$4 belum berakhir, jika

    diturunkan dari kapal untuk pengobatan berhak atas upah sebanyak @>G dari

    upah penuhnya sampai sembuh tetapi tidak lebih dari /A minggu.

    9. Pengangkutan 6uma-6uma ke 'umah Sakit atau ke tempat dimana dira&at atau

    ke tempat penandatangana P$4 beserta penginapan dan makannya.

    ika pelaut sakit atau kecelakaan bukan sedang tugas di kapal, dia hanya berhak atas

    @>G dari upah selama sakit akan tetapi tidak boleh lebih dari /A minggu. $etentuan

    tersebut sudah tercakup dalam jaminan asuransi 2nak Buah $apal, jadi tidak boleh ada

    tuntutan ganda baik dalam pera&atan atau upah selama sakit.

    Hak jaminan diatas bisa ditolak bila

    a. 2nak buah kapal menghindari pengobatan dokter.

    b. 2nak buah kapal tidak mempergunakan kesempatan berobat atau pera&atan yang

    telah berjalan dan tidak segera mencari dokter pengganti di tempat ia berada.

    c. !unjangan upah dapat tidak dibayar bila sakit atau kecelakaan tersebut karena

    kesengajaan atau tidak hati-hati dari 2nak buah kapal.

    b. &akit karena kecelakaan

    Sakit karena kecelakaan 2nak buah kapal berhak atas tuntutan ganti rugi bila

    disebabkan atas kelalaian pihak pengusaha dalam pengelolaan pekerjaan atau

    penyediaan sarana prasarana.

    Bila meninggal dunia , ganti rugi diberikan kepada ahli &arisnya.

    c. Kapal tenggelam

    $apal dan a&ak kapal biasanya diasuransikan ke PQ0 club yaitu suatu organisasi

    yang hakekatnya adalah perusahaan asuransi.

    9/

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    33/60

    enurut $"H% ps. +9/.a pengusaha kapal &ajib memberi ganti rugi kepada a&ak

    kapal berupa

    . umlah upah paling lama / bulan

    /. umlah upah sampai tiba kembali di tempat penanda tanganan P$4 dalam

    ketentuan di atas tidak berlaku.

    9. ?anti rugi berupa barang milik a&ak kapal dan kerugian lainnya.

    +. Biaya penguburan dan pengiriman jenaah sampai ke ahli &arisnya bila meninggal

    dunia.

    58 Ha+ Pengang+utan

    a. Semua a&ak kapal setelah berakhir P$4 berhak atas angkutan 6uma-6uma ketempat dimana P$4 ditanda tangani atau ke tempat tinggal 2B$ atau ke tempat lain

    sesuai dengan perjanjian.

    b. Pelaut 0ndonesia yang terlantar berhak mendapat pengangkutan pulang ke 0ndonesia

    .

    5ahkoda kapal 0ndonesia &ajib berusaha mengangkut pelaut 0ndonesia yang

    terlantar ke 0ndonesia atas perintah $onsul atau pejabat setempat. ( ps. 9@

    $"H% ).

    >8 Ha+ menggugat atau menuntut

    2nak buah kapal mempunyai hak-hak yang bersifat asasi dan kebebasan serta hak-hak

    untuk menuntut jika diperlakukan tidak adil.

    %iantara hak-hak 2nak buah kapal tersebut

    a. enuntut ganti rugi atas penghinaan atau merusak nama baik.

    b. enuntut ijin mempelajari P$4 dan sijil kapal.

    c. engadukan 5ahkoda bila perintahnya bertentangan dengan hukum.

    d. enuntut penjelasan bila tidak diijinkan turun di pelabuhan.

    e. 5aik banding ke pengadilan negeri atas hukuman yang dijatuhkan.f. engetahui tujuan kapal.

    g. enuntut penyelidikan atas makanan apakah pantas atau memenuhi syarat gii atau

    sesuai perjanjian bila dikehendaki oleh min 9 dari 2nak buah kapal.

    h. inta ganti rugi bila makan tidak diberikan.

    99

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    34/60

    PERATURAN USAHA PELA;ARAN

    Pengertian $apal

    2ngkutan laut diselenggarakan oleh kapal-kapal laut. 2dapun yang dimaksud dengan kapallaut adalah kapal yang digunakan untuk pelayaran di laut ( $"H %agang Pasal 9> ).

    Sedangkan tentang pengertian $apal, terdapat dalam $"H %agang pasal 9>* D$apal adalah

    semua alat berlayar dengan nama dan dari jenis apapunE. enurut ketentuan ini dengan kapal

    dianggap termasiuk alat perlengkapannya, yaitu segala sesuatu yang tidak merupakan bagian

    dari kapal dan diperuntukkan pemakaian secara terus menerus seperti jangkar, pedoman,

    sekoci dan lain-lain. 6atatan ini penting, khususnya dalam penjabaran dari berbagai

    persetujuan mengangkut kapal.

    Kedudu+an Hu+um Ka*al

    enurut $"H Perdata pasal >, $apal tergolong sebagai Dbenda bergerakE. %engan

    demikian berlakulah ketentuan-ketentuan benda bergerak untuk segala sesuatu yang

    berhubungan dengan kapal. 2da "ndang I "ndang yang menetapkan pengecualian, antara

    lain tentang penghipotekan, yang menurut $"H Perdata pasal A/ dibatasi pada benda-

    benda tidak bergerak dan tidak berlaku untuk benda-benda bergerak ( pasal A ). $"H

    %agang pasal 9+ menetapkan bah&a kapal yang telah di daftar dapat diletakkan hipotek.

    %alam pasal yang sama ditambahkan bah&a atas kapal tidak dapat diletakkan hak gadai.

    !erlepas dari hal tersebut diatas, sifat sebagai benda bergerak diatur pada penerapan sejumlah

    ketentuan $"H Perdata, antara lain dalam pasal

    - +9 Penjualan barang bergerak sebagai &arisanM

    - +A Berakhirnya kebendaan bergerak ( hilang dicuri )

    - $edudukan tubuh benda bergerak dalam proses tuntutan hakim

    - @ Perobahan pada hak pakai hasilM

    - >/ Pelaksanaan &asiatM

    - > Penilaian harga taksirM

    - >* Pemasukan benda bergerak pe&arisM

    - ++ Hak I hak penjual barang bergerakM

    - >*A Penitipan barang bergerak.

    Penda$taran Ka*al

    "ntuk menghindari suatu ke7akuman hukum diatas kapal, maka kapal &ajib memiliki

    kebangsaan. Persyaratan untuk memperoleh kebangsaan, adalah kapal sudah dibukukan

    dalam %aftar ( 'egister ) $apal. engingat bah&a ketentuan pasal 9+ $"H %agang

    dimaksudkan untuk $apal 4aut ( pasal 9> ), maka yang terkena ketentuan ini adalah $apal

    9+

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    35/60

    4aut. Sedangkan yang dimaksud dengan $apal 0ndonesia adalah menyangkut pemilikan oleh

    &arga negara 0ndonesia ( pasal 9 ). Bah&asannya pendaftaran kapal di 0ndonesia hanya

    untuk 0ndonesia di latar belakangi persyaratan pendaftaran untuk memperoleh kebangsaan

    yang dokumennya adalah Surat 4aut. %alam dokumen terdapat kalimat tentang perlindungan

    5egara kepada pemegangnya. Selain perlindungan tersebut, kapal tunduk pada 0ndonesia dan

    berhak mengibarkan bendera 0ndonesia.

    :alaupun menurut $"H %agang pasal 9+, pendaftaran DdapatE dibukukan dalam %aftar

    ( 'egister ) $apal, pada kenyataannya pendaftaran kapal merupakan sesuatau yang &ajib,

    mengingat

    - erupakan prasyarat untuk memperoleh kebangsaan ( "" 5o. / !ahun **/ pasal

    > )M

    - $e&ajiban 5ahkoda untuk menyimpan akta. Pendaftaran di $apal ( $"H %agang

    pasal 9+ )M

    - %i kapal harus ada ikhtisar %aftar $apal ( $"H %agang pasal 9+ )M

    - Sanksi pidana untuk 5ahkoda jika tidak mempunyai 2kta Pendaftaran ( $"H Pidana

    pasal A ).

    %aftar ( 'egister ) $apal adalah susunan administrasi, buku dan lampiran-lampiran yang

    diselenggarakan di kantor-kantor Syahbandar dan %irektorat enderal Perhubungan 4aut,

    $apal 4aut, $apal Pendalaman dan kantor Syahbandar diselenggarakan

    - %aftar Harian pencatatan rincian akta-aktaM

    - %aftar 0nduk ringkasan akta-akta.

    Sedangkan di kantor %irektorat enderal Perhubungan 4aut diselenggarakan %aftar 0nduk

    dari tiap pelabuhan serta untuk menghindari pendaftaran ganda di pelabuhan-pelabuhan lain.

    Segera setelah kapal didaftarkan, maka oleh 2hli "kur $apal disela dengan memuat

    keterangn tentang tahun, nama tempat pendaftaran dan nomor pendaftaran. 2kta pendaftaran

    diterbitkan setelah 2hli "kur $apal menyerahkan pernyataan tentang telah diselarkannya

    data-data tersebut diatas. Pendaftaran dicoret dalam kapal

    - tenggelam atau dirampas bajak laut atau musuhM

    - terkena ketentuan pelepasan hak pihak !ertanggung ( $"H %agang pasal AA )M

    - kehilangan kebangsaan 0ndonesia.

    9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    36/60

    $apal asing yang sedang dibangun di galangan 0ndonesia dapat di daftarkan sementara yang

    berakhir saat kapal digunakan.

    $

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    37/60

    $eputusan Surat 4aut dan Pas $apal *9+ pasal / yang menyebutkan bah&a kapal 0ndonesia

    adalah $apal yang pemiliknya :arga 5egara 0ndonesia atau /9 :arga 5egara 0ndonesia dan

    9 penduduk 0ndonesia. %engan pentapan ini diharapkan adanya suatu ikatan dengan

    0ndonesia baik yang bersifat perorangan maupun bersifat ke&ilayahan ( teritorial ).

    !ermasuk pengertian :arga 5egara 0ndonesia adalah perusahaan-perusahaan yang tempat

    pusat kegiatannya berada di &ilayah 0ndonesia ( $eputusan Surat 4aut dan Pas $apal

    *9+ pasal / ). Pada hakekatnya sebuah perusahaan bukanlan :arga 5egara 0ndonesia,

    mengingat ke&arga negaraan merupakan suatu atribut perorangan, yaitu hubungan orang

    dengan kepentingan masyarakat nasional. 5amun demikian, perusahaan dan yayasan dapat

    dipersamakanstatusnya dengan &arga negara. %iadakannya ketentuan ini dilatarbelakangi

    agar pada kapal-kapal 0ndonesia lebih banyak terpaut kepentingan 0ndonesia.

    Pengu+uran Ka*al

    enurut 8rdonansi Pengukuran $apal */ pasal , sebuah kapal yang diperuntukkan

    berlayar dengan Surat.

    Sedangkan dalam peraturan pendaftaran $apal *99 pasal / ditetapkan bah&a pada

    permohonan untuk pendaftaran harus disertai Surat 4aut atau Pas $apal 0ndonesia serta

    pembebanan Hipotek harus diukur. %engan demikian persyaratan Surat "kur berlaku baik

    untuk mendapatkan bukti kebangsaan maupun untuk pendaftaran kapal. $eterkaitan

    pengukuran dengan pendaftaran kapal dipertegas dengan penyertaan 2hli "kur $apal dalam

    pemasangan !anda Selar sebagai prasyarat penerbitan 2kta Pendaftaran ( Peraturan

    Pendaftaran $apal *99 pasal A )

    !ujuan dari pengukuran adalah untuk mengetahui besarnya kapal. "kuran kapal diperlukan

    dalam penetapan peraturan-peraturan antar lain pendaftaran kapal, kebangsaan, kon7ensi-

    kon7ensi 0nternasional, keselamatan pelayaran, pencemarran laut dan penga&akan.

    Harus ada keseimbangan antara besarnya kapal dengan isi yang dapat dimanfaatkan

    ( muatan ), daya angkut dan displacement. $on7ensi Pengukuran $apal *A* merupakan

    perangkat penyederhanaan perhitungan pengukuran, dimana dari isi bersih ( nett t(nage )

    diketahui ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk muatan maupun penumpang. Pembayaran

    sejumlah jasa yang diberikan Pemerintah seperti biaya pelabuhan di dasarkan pada data-data

    dari Surat "kur. Hal ini yang melatar belakangi adanya Surat "kur khusus yang berlaku diterusan Sue dan terusan Panama.

    9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    38/60

    Peraturan *eraturan Keter+aitan

    8rdonansi Surat 4aut dan Pas $apal *9 pasal menetapkan bah&a pada surat permohonan

    untuk Surat 4aut di lampirkan

    - Surat Pernyataan bah&a kapal memenuhi persyaratan tentang D$apal 0ndonesiaE

    ( pemilik adalah :arga 5egara 0ndonesia )M

    - Petikan 2kta PendaftaranM

    - Surat "kur.

    Peraturan Pendaftaran $apal *99 pasal / menetapkan penyertaan dokumen-dokumen

    berikut pada permohonan untuk $ata Pendaftaran

    - Surat "kurM

    - Sertifikat ?alangan atau Surat ual BeliM

    - Surat Pernyataan Pembuktian $apal 0ndonesia.

    8rdonansi Pengukuran $apal */ pasal , berisikan prasyarat pengukuran untuk

    kebangsaan. Selain $apal 0ndonesia, kapal asingpun dapat diukur sesuai perjanjian yang ada.

    AMINISTRASI MUATAN

    Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri menyelenggarakan pengangkutan barang

    melalui laut ( ps. +AA $"H% ).

    $e&ajiban utama pengangkut yaitu menjaga keselamatan barang muatan dan mengganti

    kerugian apabila barang muatan hilang atau rusak ( ps. +A@ $"H% ).

    $e&ajiban pemilik muatan yaitu menyerahkan muatan sesuai perjanjian, pada saat yang

    tepat, ditempat yang benar dan dalam keadaan baik.

    $on7ensi internasional yang berlaku di negara-negara maritim adalah Hague 5ulestahun

    */+ yang disempurnakan pada tahun *A@ dengan Hague 67isby 5ules mengenai

    pembakuan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkaitan dengan konosemen bill of

    4ading.

    9@

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    39/60

    Ke+e@alan +e+e@alan Pengang+ut

    Hague 'ules menetapkan hak-hak dan sejumlah kekebalan bagi pengangkut yang berlaku

    apabila Pengangkut telah melaksanakan tindak ke&ajaran ( due diligence ) yaitu kapal

    harus dalam keadaan

    - laik laut

    - dia&aki, dilengkapi dan dibekali cukup

    - laik muat

    $ekebalan I kekebalan yang dimiliki oleh pengangkut

    a. !indakan, kelalaian, kesalahan 5ahkoda atau karya&an dalam pelayaran atau

    pengelolaan kapal.b. $ebakaran

    c. Bahaya, malapetaka dan kecelakaan laut.

    d. !indakan diluar kemampuan manusia ( 2ct of ?od ).

    e. !indakan perang.

    f. !indakan permusuhan umum.

    g. !indakan penguasa.

    h. Pembatasan karantina

    i. $ealpaan pengapal atau pemilik muatan.

    j. Pemogokan.

    k. $erusuhan.

    l. Penyelamatan ji&a di laut

    m. $erusakan karena sifat barang.

    n. Pembungkusan yang tidak baik.

    o. erk yang tidak jelas.

    p. 6acat yang tersembunyi

    C. Sebab-sebab lain diluar kesalahan pengetahuan pengangkut.

    Pergera+an aru9 @arang dan do+umen

    A

    9 + @ *

    /

    KAPAL PEMILIK

    BARANG

    GUDANG

    PENGIRIM

    GUDANG

    PENGANGKUT

    9*

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    40/60

    . Pemilik barang pengirim menghubungi pengusaha kapal, kadang le&at perantara.

    /. membuat surat perjanjian ( engagement sheet )

    9. pengirim mengangkut muatan ke gudang pengangkut atau terminal , sambil

    - menyiapkan dokumen-dokemennya.

    - menyerahkan data-data muatan untuk perhitungan tarif.

    +. Persiapan sebelum pemuatan

    - dapat dibuatkan B4 untuk dikapalkan ( to be shipped Bill of 4ading )

    - membuat tentati7e sto&age plan.

    - pemeriksaan ruang muat oleh sur7eyor

    . Selama pemuatan dibuat

    - &orking sheet jam kerja buruh.

    - perhitungan muatan ( tally ).

    - cargo eKception report yaitu apabila terjadi kerusakan pada &aktu penerimaan

    di

    atas kapal, yang nantinya dicantumkan dalam resu mualim.

    A. Selesai pemuatan dibuat

    - final sto&age plan

    - cargo manifest

    - hatch list

    - perhitungan stabilitas

    - bill of lading berdasarkan mateOs reciept.

    - letter of indemnity ( surat jaminan )untuk membuat B4 bersih.

    . Selama pelayaran jika terjadi kerusakan dibuat

    - 6argo damage report.

    @. $edatangan kapal di pelabuhan

    +>

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    41/60

    - agen mengirim 5otice of arri7al kepada pemilik barang ( consignee )

    - pemilik barang menyelesaikan ke&ajibannya ( pajak, dokumen yang

    dibutuhkan, ).

    - pemilik barang memberikan surat jaminan dalam bentuk garansi bank ( 46 )

    untuk

    mengambil barang dari pengangkut.

    - dengan menggunakan %8 ( deli7ery order ) menerima muatan dari kapal.

    *. Selesai pembongkaran

    - membuat laporan pembongkaran ( cargo outern report )

    - pengajuan tuntutan ganti rugi dalam &aktu hari

    /ill o$ lading

    $onosemen ( B 4 ) adalah surat bertanggal dimana pengangkut menerangkan telah

    menerima barang untuk di angkut ke tempat tujuan dan diserahkan kepada pihak penerima.

    (ps. >A $"H% ) !erbagi dalam

    - konosemen atas namabisa dialihkan ke penerima lain

    - konosemen atas petunjukbisa diperdagangkan

    - konosemen kepada pemba&a

    8ungsi 09 L :

    a. sebagai tanda terima

    b. sebagai bukti perjanjian

    c. sebagai dokumen kepemilikan

    d. sebagai sarana negosiasi

    enis-jenis konosemen sebagai

    . cara pengapalan Shipped B4 =R 'ecei7ed B4

    /. pihak penerima Straight B4 =R 8rder B4

    9. pelabuhan tujuan %irect B4 =R !rough B4

    +. keutuhan barang 6lean B4 =R Joul B4

    +

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    42/60

    . kepentingan perdagangan 5egotiable B4 =R 5on 5egotiable B4

    Tanggung Ba?a@ *i#a+ *engang+ut

    5ahkoda bertanggung ja&ab atas muatan selama penyeberangan sebenarnnya (actual

    carriage), 2ctual carriage adalah D from end of tackle to end of tackle D yang mencakup

    - melakukan pemuatan sebaik-baiknya

    - mengatur pemadatan dengan sempurna

    - menjaga kualitas muatan

    - menga&asi muatan selama penyeberangan

    - melakukan pembongkaran dengan baik

    arter

    !erdiri dari

    . 6harter &aktu

    /. 6harter perjalanan

    . arter ?a+tu ( time charter ) adalah suatu persetujuan dimana satu pihak ( yang

    mencharter ) mengikatkan diri selama &aktu tertentu , pihak lain ( pengusaha kapal )

    menyediakan kapal untuk keperluan pencharter dengan pembayaran nilai yang dihitung

    menurut lamanya &aktu.

    /. arter *erBalanan( 7oyage charter ) adalah suatu persetujuan antara pihak pengusaha

    kapal dan pihak pencharter dengan pembayaran nilai pengangkutan dalam satu perjalanan

    atau lebih.

    Time (#arter

    Pihak kapal berke&ajiban mengoperasikan kapal dengan imbalan uang se&a, sedangkan

    tanggung ja&ab pencharter membayar biaya-biaya seperti bahan bakar dan biaya pelabuhan.

    !ime charter khusus adalah bareb(at charter, dimana pihak pencharter lebih banyak

    bertindak sebagai pemilik kapal.

    "nsur utama dari time charter

    - keterangan tentang kapal

    - keterangan tentang pelayaran

    - keterangan tentang &aktu

    +/

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    43/60

    '(yage ,harter

    Pihak kapal bertanggung ja&ab atas biaya-biaya running eKspenses ( a&ak kapal,

    perbekalan ) dan 7oyage eKspenses ( pelabuhan, bahan bakar ).

    Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak kapal

    - kapal harus sudah tiba ( arri7ed ship )

    - kapal siap untuk dimuati ( ready to load )

    - notice of readiness

    laydays adalah menerangkan jumlah hari untuk bongkar muat,

    'e7ersible adalah jika laydays digabung untuk kegiatan bongkar maupun pemuatan.

    %emurrage adalah jika &aktu yang sesungguhnya ( actual time ) melebihi Dtime allo&edE.

    %espatch adalah jiks &aktu yang sesungguhnya kurang dari Dtime allo&edE.

    %ead freight adalah jumlah yang dibayar oleh pencharter jika muatan kurang dari yang

    disepakati dalam charter party.

    KEPE&AB'HAN

    Pelabuhan yaitu suatu tempat dimana kapal biasanya berlabuh atau ditambatkan untuk

    keperluan bongkar muat, perbekalan, perlengkapan atau penyimpanan penambatan.

    enis I jenis pelabuhan ( ps. // "" no. / th **/ )

    . Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan

    masyarakat umum.

    /. Pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiriguna menunjang kegiatan tertentu.

    Pelabuhan umum diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan

    kepada badan usaha milik negara.

    8rganisasi di lingkungan pelabuhan

    Pelabuhan dikepalai oleh seorang 2dministrator Pelabuhan atau kepala pelabuhan sebagai

    pimpinan umum di pelabuhan.

    +9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    44/60

    Semua instansi pemerintah yang berada di pelabuhan bekerja dengan koordinasi dari

    2dministrator Pelabuhan, namun secara hirarki fungsional tetap berada di ba&ah pimpinan

    masing-masing.

    . $esyahbandaran%ipimpin oleh Syahbandar yang ditunjuk oleh pemrintah sebagai pejabat penga&asan

    pelayaran juga yang mengeluarkan surat ijin belayar.

    /. $arantina Pelabuhan $esehatan Pelabuhan

    3ang bertugas memeriksa kesehatan yang menyangkut penyakit Ipenyakit karantina ,

    berhak memeriksa kesehatan di atas kapal yamg menyamgkut ada tidaknya he&an

    tikus atau serangga lainnya di atas kapal.uga dapat mengeluarkan deratting certificate

    sertifikat hapus tikus.

    9. 0migrasiemeriksa orang I orang di atas kapal yang menyangkut ke&arga negaraan dan

    memberikan ijin turun ke darat bagi pelaut-pelaut asing.

    +. Bea 6ukai

    3ang bertugas memeriksa dokumen-dokumen muatan dan barang Ibarang yang

    menyangkut bea kepabean.

    . $esatuan Penjaga 4aut dan Pantai $P4P

    yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan pantai laut dan pelabuhan.

    A. %istrik 5a7igasi

    3ang bertugas dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan rambu Irambu , bouy dan

    peralatan bantu na7igasi yang menjadi &ilayah tugasnya.

    . S 2 '

    Bertugas memberikan pertolongan kepada kapal-kapal yang dalam keadaan bahaya.

    ++

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    45/60

    HAK AN KE.A,I/AN A.AK KAPAL

    NAHKOA

    enurut ps. 9+ $"H% nahkoda memimpin kapal, kepadanya diberikan kekuasaan umum

    atas semua orang yang berada di kapal ( pelayar ). Pelayar harus mentaati perintah yang

    diberikan demi keselamatan serta tegaknya ketertiban. Sedangkan kekuasaan terhadap a&ak

    kapal lebih besar kekuasaan disipliner. %engan kekuasaannya nahkoda dapat menjatuhkan

    hukuman sanksi terhadap pelanggar.

    UNGSI NAHKOA

    78 Na#+oda 9e@agai Pemim*in Ka*al ! *98 1=7 KUH "

    emimpin dalam arti mengelola, melayarkan, dan mengarahkan kapal. %iatas kapal

    nahkoda adalah pemimpin tertinggi sehingga jika direktur perusahaan kapal berada diatas

    kapal maka ia harus tunduk atas putusan nahkoda dalam hal pengelolaan kapal.

    KUH "

    emberikan kekuasaan kepada 5ahkoda untuk menertibkan kapal. 2B$ harus taat dan

    patuh kepada 5ahkoda, tidak ada alasan apapun yang memberikan hak kepada 2B$ untuk

    menentang 5ahkoda karena setiap penentangan merupakan pelanggaran hukum. !etapi

    setiap perintah yang tidak pantas bisa diadukan kepada yang ber&ajib.

    18 Na#+oda 9e@agai A@di Hu+um ! *98 130C133C14)C147C14=a C KUH "

    %alam hal ini 5ahkoda bertindak sebagai jaksapembantu jaksa dan polisi pembantu polisi,

    sehingga 5ahkoda dalam menaggulangi suatu perkara boleh menahan seseorang untuk

    pengamanan dan pemrosesan perkaranya untuk dituangkan dalam berita acara yang

    kemudian diserahkan kepada kejaksaan kepolisian di pelabuhan berikut.

    %alam memroses perkara 5ahkoda sedapat-dapatnya mengajak berunding / per&ira kapal,

    maencari bukti-bukti dan saksi-saksi. $emudian menulis semua keterangan dalam buku

    +

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    46/60

    harian kapal dan buku register hukuman yang kemudian salinannya dilampirkan dalam berita

    acara yang diserahkan kepada kejaksaan kepolisian.

    %emi untuk keamanan nahkoda boleh menahan mengurung 2B$ yang mengalami

    pelanggaran sampai maksimum 9 hari sebagai hukuman disiplin.

    =8 Na#+oda 9e@agai Pega?ai Pen(atatan Si*il

    $ejadian yang dicatat yang menyangkut catatan sipil kelahiran, kematian, perka&inan.

    %ilahat dari kejadian dan peraturan pelaksanaannya hanya kelahiran dan kematian yang

    mungkin terjadi diatas kapal, sedang perka&inan memerlukan persyaratan-persyaratan dan

    tidak darurat sehingga jarang dilaksanakan.

    %alam kelahiran dan kematian nahkoda diharuskan bertindak sebagai petugas catatan sipil

    dengan mencatat semua kejadian di dalam buku harian kapal dengan disaksikan / orang

    saksi.

    %alam mencatat kematian tidak boleh menyebutkan sebab-sebab kematian, karena kepastian

    penyebab kematian diberikan oleh orang yang ber&enang akhli otopsi. 5ahkoda

    menyerahkan surat keterangan berita acara yang diserahkan ke catatan sipil atau konsulat

    di pelabuhan berikutnya, kemudian baru dibuatkan akte kelahiran atau akte kematian.

    58 Na#+oda 9e@agai Notari9 ! *98 4=0C410 KUH Perdata "

    5otaris secara umum adalah seorang saksi yang mengetahui seluk beluk persoalan yang

    disaksikannya dan diakui pemerintah.

    Surat-surat yang dibuat notaris

    - surat &arisan- surat jual beli

    - surat perjanjian

    bilamana diminta nahkoda bisa bertindak sebagai notaris dalam pembuatan surat &arisan ,

    dimana si pe&aris tidak memungkinkan menemui pejabat yang ber&enang.surat &arisan

    tersebut ditanda tangani oleh si pe&aris, nahkoda dan saksi. Surat &arisan hanya berlaku

    sampai A bulan semenjak akhir pelayaran, kecuali sesudahnya disimpan oleh notaris setelah

    terlebih dulu membuat akte penyimpanan ( ps.*9/, */ $"H Perdata )

    >8 Na#+oda 9e@agai ?a+il Peru9a#aan Pela%aran 2 Pengu9a#a Ka*al

    +A

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    47/60

    5ahkoda dapat me&akili pengusaha kapal dalam hal

    - penanda tanganan P$4 ( ps. 9* $"H% )

    - pengaturan tugas 2B$

    - muatan

    - penanda tanganan B4

    - pemungutan uang tambang atau upah-upah lain

    - memperlengkapi kapalnya untuk pelayaran

    - sebagai tergugat atau penggugat untuk perusahaan dalam proses pengadilan

    - peminjaman uang denga menggadaikan kapalnya untuk meneruskan pelayaran

    - mempekerjakan penumpang gelap ( ps. 9 a $"H% )

    - pembatalan sahnya surat-surat atau sertifikat untuk mengajukan peninjauan kembali

    08 Na#+oda 9e@agai ?a+il Pemili+ Muatan

    ika terjadi

    - kapal disita atau ditahan, nahkoda mengambil tindakan sebagai &akil pemilik barang untuk

    menanggulanginya ( ps. 9A* $"H% )

    - memerlukan biaya untuk muatan, nahkoda boleh menjual muatannya. ( ps. 9 $"H% )

    KE.A,I/AN AN .E.ENANG NAHKOA

    78 KE.A,I/AN NAHKOA

    . elakukan tugas dengan kecakapan pelaut yang baik. ( ps. 9+/ $"H% )

    /. entaati peraturan-peraturan laik laut, perlengkapan dan penga&aan. ( ps. 9+9

    $"H% )

    9. Pemakaian pandu. ( ps. 9++ $"H% )

    +. 4arangan meninggalkan kapal bila dalam keadaan bahaya. ( ps. 9+ $"H% )

    . Pera&atan barang milik pelayar yang meninggal. ( ps. 9+A $"H% )

    A. Penyelenggaraan buku harian kapal. ( ps. 9+ $"H% )

    . Penyelenggaraan buku register hukuman. ( ps. 9/ a $"H% )

    @. pembuatan kisah kapal sea protest. ( ps. 99 $"H% )

    +

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    48/60

    *. Pemberian pertolongan kepada orang-orang dalam bahaya. ( ps. 9@ a $"H% )

    >. emba&a pelaut-pelaut indonesia dari luar negeri. ( ps. 9@ b $"H% )

    . enyusun a&ak kapal dan menyelenggarakan pembongkaran dan pemuatan. ( ps.

    9* $"H% )

    /. entaati perintah dari pengusaha kapal selama tidak bertentangan dengan "" . ( ps.

    9A+ $"H% )

    9. !idak boleh menyimpang dari haluannya , kecuali untuk pertolongan ji&a manusia.

    ( ps.

    9> $"H% )

    +. enjaga kepentingan pemilik muatan. ( ps. 9 $"H% )

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    49/60

    @. mempekerjakan 2B$ yang belum disijilkan, asalkan disijilkan pada pelabuhan

    berikutnya. ( ps. 9@9 $"H% )

    *. me&akili perusahaan pelayaran dalam membuat perjanjian dengan 2B$ atau buruh.

    ( ps. 9* $"H% )

    >. me&akili perusahaan menandatangani konosemen ( B4 ). ( ps. > $"H% )

    . mengangkut muatan mele&ati pelabuhan tujuan muatan dengan alasan-alasan

    tertentu. ( ps. i $"H% )

    /. mengeluarkan karcis untuk penumpang yang telah memenuhi syarat. ( ps. 9> $"H%

    )

    Hu+uman atau 9an+9i

    enis hukuman disipliner atau sanksi yang bisa dijatuhkan (leh nahk(da :

    . menahan atau mengurung paling lama 9 hari.

    /. menjatuhkan denda berupa pemotongan gaji, paling banyak > hari gaji ( hari kerja ),

    tetapi tidak boleh melebihi 9 dai upah dalam satu pelayaran.

    9. dipecat sign off.

    Prosedur pemeriksaan adalah dihadir / orang per&ira dan saksi. ( ps. 9*> $"H% )

    Penjatuhan hukuman dilaksanakan paling cepat / jam dan paling lambat hari setelah

    kejadian untuk menjamin obyekti7itas dari hukuman. %an dicatat dalam buku register

    hukuman.

    2&ak kapal dapat naik banding kepada pengadilan negeri yang diajukan dalam &aktu *>

    hari.

    %enda tidak boleh untuk kepentingan kapal , nahkoda atau pemilik kapal , tetapi digunakan

    untuk dana-dana sosial pelaut, janda pelaut atau anak yatim pelaut , dapat juga digunakan

    untuk 2B$ secara menyeluruh.

    Pelanggaran-pelanggaran yang boleh dijatuhi hukuman ( ps. 9@ $"H% )

    . meninggalkan kapal tanpa ijin.

    /. kembali ke kapal telambat.

    9. menolak melakukan pekerjaan.

    +. bekerja tidak baik.

    . melakukan perbuatan tidak senonoh.

    A. mengganggu ketertiban.

    +*

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    50/60

    Pengganti Na#+oda

    ika nahkoda berhalangan atau tidak mampu memimpin kapal karena sesuatu hal, maka

    boleh diganti oleh mualim yang ber&enang berurutan menurut tingkatannya ( mualim 0 ),

    mualim ber&enang artinya yaitu mualim yang berijaah. ( ps. 9+ d $"H% ).

    A#AK KAPA&

    /. Ke*ajiban /nak 0uah Kapal

    . ematuhi perintah 5ahkoda , juga orang lain yang bertindak atas nama atau untuk

    5ahkoda, apabila 5ahkoda memberikan perintah di luar batas ke&enangannya, 2B$

    mempunyai Hak untuk menuntut atau mengadukan ke yang ber&enang.

    /. inta ijin setiap kali meninggalkan kapal

    9. inta ijin 5ahkoda atau penggantinya untuk mempunyai, menyimpan atau

    menggunakan barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan &ajar , eK minuman

    keras, senjata

    A. elakukan tugas tambahan bila dianggap perlu

    . elakukan tugas denga penuh dedikasi

    @. Bersedia untuk cadangan !50 I 24 atau &ajib militer

    *. Bertindak dan bertingkah laku sopan dan baik sesuai dengan tugas, jabatan dan

    ketentuan perusahaan

    >. empelajari situasi keadaan kapal sehubungan dengan alat-alat keselamatan

    B. Hak 2nak Buah $apal

    Pada umumnya hak antara 5ahkoda, per&ira maupun ba&ahan adalah sama &alaupun ada

    perbedaan yang tidak begitu berarti. Hak-hak a&ak kapal dapat dibagi menjadi

    78 Ha+ ata9 U*a#

    "pah yang menjadi haknya adalah yang sesuai dengan yang tercantum di P$4 ( perjanjiankedua belah pihak ) selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang

    berlaku. "pah yang dimaksud di P$4 tidak termasuk tunjangan atau lembur atau premi.

    "pah dibayarkan semenjak dia mulai bekerja dan sampai berakhirnya hubungan kerja.

    2B$ juga berhak atas upah &alaupun belum bekerja bila a&ak kapal telah menyediakan

    diri untuk bekerja akan tetapi belum diperkerjakan oleh majikan.

    Pemotongan "pah

    Pemotongan upah yang sah menurut hukum

    a. 2lasan umum

    >

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    51/60

    . ?anti rugi yang harus dibayar oleh a&ak kapal

    /. %enda yang harus dibayar kepada majikan

    9. 0uran untuk dana

    +. Se&a rumah ruangan diluar kepentingan dinas

    . Harga pembelian barang-barang yang dipergunakan oleh a&ak kapal diluar

    kepentingan dinas

    A. Persekot atas upah yang telah diterima

    . $elebihan upah yang lalu

    @. Biaya pengobatan yang harus dibayar oleh a&ak kapal

    *. "pah yang dikirim ke istri atau keluarga maksimum /9 dari upah

    b. 2lasan lain

    a. %enda oleh 5ahkoda sesuai dengan undang-undang dan peraturan

    b. Pengurangan upah karena sakit yang membuat a&ak kapal tidak dapat bekerja

    c. 0katan kerja terputus karena alasan-alasan yang sah

    Penambahan "pah

    "pah dapat bertambah bila

    . bekerja pada hari libur

    /. Pembayaran kerja lembur

    9. Pembayaran untuk &aktu tambahan pelayaran

    +. Pembayaran kerja khusus istime&a, eK muat muatan berbahaya, menunda, berlayar

    ke daerah perang musuh

    . mengemban tugas yang lebih tinggi yang bersifat 0nsidental

    A. kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah

    . $elambatan pembayaran upah dari &aktu yang ditentukan jika akibat dari kelalaian

    perusahaan

    @. !idak diberikan makan atau makanan yang diberikan berkurang dari Hak a&ak

    kapal

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    52/60

    Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran hukum dan juga dapat

    memaksa pengusaha membayar ganti rugi kepada a&ak kapal.

    18 Ha+ ata9 (uti

    3ang dimaksud cuti adalah cuti dengan upah penuh.

    a. "ntuk 5ahkoda mempunyai hak cuti selama + hari atau / K A hari kerja bila telah

    bekerja selama satu tahun terus menerus. Hak cuti gugur bila diajukan sebelum satu

    tahun bekerjanya berakhir. !idak berlaku bagi P$4 yang menurut Pelayaran.

    b. "ntuk 2B$ mempunyai hak cuti hari kerja atau / K hari tergantung dari perusahaan,

    bila telah bekerja satu tahun terus menerus.

    =8 Ha+ a?a+ +a*al ?a+tu 9a+it atau +e(ela+aan

    Hak ini juga berlaku buat 5ahkoda.

    %ibedakan ke dalam berbagai jenis

    a. &akit biasa ps. 3#4 KUH1 !

    2&ak kapal yang telah bekerja pada perusahaan selama tahun dan menderita sakit

    se&aktu bertugas di kapal berhak

    . Pengobatan sampai sembuh

    Pengobatan bila diturunkan dari kapal paling lama / minggu, dan bila berada di

    kapal hak pengobatan sampai sembuh.

    /. "pah penuh selama berada diatas kapal atau selama P$4 belum berakhir, jika

    diturunkan dari kapal untuk pengobatan berhak atas upah sebanyak @>G dari

    upah penuhnya sampai sembuh tetapi tidak lebih dari /A minggu.

    9. Pengangkutan 6uma-6uma ke 'umah Sakit atau ke tempat dimana dira&at atau

    ke tempat penandatangana P$4 beserta penginapan dan makannya.

    ika pelaut sakit atau kecelakaan bukan sedang tugas di kapal, dia hanya berhak atas

    @>G dari upah selama sakit akan tetapi tidak boleh lebih dari /A minggu. $etentuan

    tersebut sudah tercakup dalam jaminan asuransi 2nak Buah $apal, jadi tidak boleh ada

    tuntutan ganda baik dalam pera&atan atau upah selama sakit.

    Hak jaminan diatas bisa ditolak bila

    d. 2nak buah kapal menghindari pengobatan dokter.

    e. 2nak buah kapal tidak mempergunakan kesempatan berobat atau pera&atan yang

    telah berjalan dan tidak segera mencari dokter pengganti di tempat ia berada.

    f. !unjangan upah dapat tidak dibayar bila sakit atau kecelakaan tersebut karenakesengajaan atau tidak hati-hati dari 2nak buah kapal.

    /

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    53/60

    b. &akit karena kecelakaan

    Sakit karena kecelakaan 2nak buah kapal berhak atas tuntutan ganti rugi bila

    disebabkan atas kelalaian pihak pengusaha dalam pengelolaan pekerjaan atau

    penyediaan sarana prasarana.

    Bila meninggal dunia , ganti rugi diberikan kepada ahli &arisnya.

    c. Kapal tenggelam

    $apal dan a&ak kapal biasanya diasuransikan ke PQ0 club yaitu suatu organisasi

    yang hakekatnya adalah perusahaan asuransi.

    enurut $"H% ps. +9/.a pengusaha kapal &ajib memberi ganti rugi kepada a&akkapal berupa

    . umlah upah paling lama / bulan

    /. umlah upah sampai tiba kembali di tempat penanda tanganan P$4 dalam

    ketentuan di atas tidak berlaku.

    9. ?anti rugi berupa barang milik a&ak kapal dan kerugian lainnya.

    +. Biaya penguburan dan pengiriman jenaah sampai ke ahli &arisnya bila meninggal

    dunia.

    58 Ha+ Pengang+utan

    c. Semua a&ak kapal setelah berakhir P$4 berhak atas angkutan 6uma-6uma ke

    tempat dimana P$4 ditanda tangani atau ke tempat tinggal 2B$ atau ke tempat lain

    sesuai dengan perjanjian.

    d. Pelaut 0ndonesia yang terlantar berhak mendapat pengangkutan pulang ke 0ndonesia

    .

    5ahkoda kapal 0ndonesia &ajib berusaha mengangkut pelaut 0ndonesia yang

    terlantar ke 0ndonesia atas perintah $onsul atau pejabat setempat. ( ps. 9@$"H% ).

    >8 Ha+ menggugat atau menuntut

    2nak buah kapal mempunyai hak-hak yang bersifat asasi dan kebebasan serta hak-hak

    untuk menuntut jika diperlakukan tidak adil.

    %iantara hak-hak 2nak buah kapal tersebut

    i. enuntut ganti rugi atas penghinaan atau merusak nama baik.

    j. enuntut ijin mempelajari P$4 dan sijil kapal.k. engadukan 5ahkoda bila perintahnya bertentangan dengan hukum.

    9

  • 7/25/2019 Buku Hukum Maritim

    54/60

    l. enuntut penjelasan bila tidak diijinkan turun di pelabuhan.

    m. 5aik banding ke pengadilan negeri atas hukuman yang dijatuhkan.

    n. engetahui tujuan kapal.

    o. enuntut penyelidikan atas makanan apakah pantas atau memenuhi syarat gii atau

    sesuai perjanjian bila dikehendaki oleh min 9 dari 2nak buah kapal.

    p. inta ganti rugi bila makan tidak diberikan