BUDAYA FEE PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Lampung)

Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H

Muhammad Habibi

Adam Khafi Ferdinand

Abdul Aziz Rahmat1

Abstrak

Seyogyanya, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam

pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik melalui perekonomian

nasional dan daerah serta pembangunan berkelanjutan. Namun seiring dengan perkembangan

zaman, budaya korupsi fee proyek mulai merambat dalam proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Peran pemerintah dalam mewujudkan peningkatan persaingan usaha dalam proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak yang

berkepentingan. Bahkan saat ini pemerintah daerah kerap melakukan praktik korupsi dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyebabkan jumlah kerugian negara semakin

meningkat. Seperti halnya di Provinsi Lampung, Kepala Daerah justru menjadi pelaku dalam

budaya fee proyek suap maupun gratifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lalu dengan

adanya budaya fee proyek yang marak terjadi di Lampung berpotensi merusak prinsip demokrasi

dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta kerugian negara pada keuangan daerah.

Budaya seperti ini harus dihapuskan demi mewujudkan melaksanakan pengadaan barang dan

jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Budaya Fee

Proyek

1 Penulis merupakan pegiat anti korupsi pada Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia

Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini

karena akhir-akhir ini semakin marak terjadi, terlebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait

dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan

penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap.

Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara

tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan

pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya

wajah penegakan hukum di negara ini. Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat

dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara

yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini

disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah

terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (World Bank), setiap tahunnya lebih dari

10 Milyar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk

belanja rutin maupun proyek- proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan

barang dan jasa2.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya

praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah

selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa

cukup besar. Seperi halnya yang terjadi di Lampung belakang ini, catatan Polda Lampung

menunjukkan telah dilakukan penanganan 19 kasus tipikor selama 2016. Dari jumlah itu,

penyelesaian tipikor sebanyak 27 kasus.Angka penyelesaian tersebut termasuk kasus pada

2015.Jumlah ini naik jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 17 kasus. Di sisi lain, pada 2016

Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penyidikan terhadap 42 kasus tipikor. Dari angka itu,

tersisa 12 kasus dalam tahap penuntutannya. Dari 42 kasus itu berhasil diputus 30 dari seluruh

perkara di Lampung, termasuk di kabupaten/kota. Sampai tahun 2019, data kasus korupsi yang

masih berjalan maupun yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terdapat 373

perkara tindak pidana korupsi. Sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di

Lampung dilakukan oleh kepala daerah. Diantaranya kasus Bupati non-aktif Tanggamus

2 Amiruddin, Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11

Bambang Kurniawan, Bupati non-aktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, Bupati nonaktif

Lampung Tengah Mustafa dan Andy Achmad, Bupati nonaktif Lampung Timur Satono dan

Bupati Kabupaten Mesuji Khamami yang masih dalam tahap proses persidangan. Fakta empirik

ini menunjukan bahwa betapa maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dilakukan di

pemerintahan daerah provinsi Lampung.3

Dua terdakwa suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kabupaten Mesuji, Sibron Aziz dan Kardinal divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Selain hukuman

penjara, Sibron didenda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Kardinal didenda

Rp. 100 juta subsider 1 bulan kurungan. Terdakwa Sibron Aziz dan Kardinal secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, perbuatan kedua

terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama yang memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Sibron Aziz dan Kardinal memberikan hadiah Rp.

1,580 Miliar atau 12 persen dari nilai proyek kepada Bupati Khamami untuk mendapatkan

proyek infrastuktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mesuji. “Fee”

diberikan secara bertahap dalam waktu yang tidak lama. Pertama pada Mei 2018 sebesar Rp. 200

Juta, Kedua pada Agustus 2018 sebesar Rp. 100 Juta, dan terakhir pada Desember 2018 sebesar

Rp. 1,280 Miliar.4

Kasus serupa juga terjadi sebelumnya, Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan

divonis 12 Tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Kamis 25 April

2019. Terdakwa diwajibkan membayar denda Rp. 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu,

hak politik terdakwa juga dicabut selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mengganti kerugian negara sebesar Rp. 66,7

miliar yang harus dibayar paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap. Zainudin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan

memenuhi unsur pasal yang didakwakan jaksa. Terdakwa secara sah melanggar Pasal 12 huruf a,

12 huruf i, Pasal 12 huruf B besar dan dakwaan TPPU.5

Terpisah, Majelis Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua terdakwa

perkara korupsi fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung

3 Catatan data tindak pidana Korupsi PUSKAMSIKHAM terhadap kasus Korupsi yang terjadi di Lampung. 4 Berita Harian Tribun Lampung “Sibron-Kardinal Sesenggukan Dipeluk Kerabat”, Jumat 14 Juni 2019. 5 Febi Harumanika dalam berita harian Lampung Post, “Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun”, Jumat 26 April 2019

Selatan, Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara. Selain divonis empat tahun penjara, keduanya

dijatuhi hukuman denda Rp. 200 juta. Dengan vonis ini, berarti sudah ada tiga orang yang

dijatuhi hukuman. Sebelumnya, pengusaha Gilang Ramadhan divonis 2 tahun dan 3 bulan

penjara karena terlibat korupsi fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Agus

BN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa perbuatan korupsi secara bersama-

sama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.6

Untuk diketahui, Agus BN merupakan sosok yang dikenal sebagai orang kepercayaan

Bupati Lampung Selatan yakni Zainuddin Hasan untuk menerima uang setoran fee proyek dari

sejumlah pihak. Diantaranya, dari mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi,

Kepala Dinas PUPR Lamsel nonaktif Anjar Asmara, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lamsel

Syahroni. Uang tersebut bersumber dari setoran sejumlah rekanan yang mendapatkan proyek di

Dinas PUPR Lampung Selatan dalam kurun 2016-2018. Dalam hal ini JPU KPK Ali Fikri

merincikan, terdakwa Agus BN pada tahun 2016 menerima uang dari Syahroni sebesar Rp26,073

miliar dan dari Ahmad Bastian sebesar Rp9,6 miliar. Lalu pada tahun 2017, terdakwa Syahroni

kembali menyerahkan uang sebesar Rp23,669 miliar dan Rusman Effendi sebesar Rp5 miliar.

Selanjutnya tahun 2018 dari Anjar Asmara, terdakwa menerima uang sebesar Rp8,4 miliar. Dari

total penerimaan fee proyek, sebagian diserahkan terdakwa kepada Zainudin Hasan (bupati

nonaktif Lampung Selatan) dan sebagian digunakan untuk kepentingan Zainudin Hasan.7

Setahun sebelumnya, Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa divonis 3 tahun penjara

oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/7/2018). Mustafa

juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Mustafa

juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan

publik. Pidana tambahan ini berlaku selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Mustafa tidak mendukung pemerintah

dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Mustafa terbukti menyuap beberapa

anggota DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu dilakuan bersama-sama

Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Pemberian uang tersebut bertujuan

agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah

6 Berita Harian Tribun Lampung, “Air Mata Warnai Vonis Fee Proyek Agus-Anjar”, Jumat 29 Maret 2019 7 https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-korupsi-lamsel-agus-bn-dan-anjar-asmara-divonis-4-tahun-penjara-

1553771952769042242, diakses pada Sabtu 20 Juli 2019 pukul 17.12 WIB

Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300

miliar pada tahun anggaran 2018. Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat

pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar. Mustafa terbukti

melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.8

Budaya Fee Proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lampung erat

kaitan dengan proyek infrastruktur pembangunan jalan. Bervariasi, mulai dari memenangkan

rekanan dalam proses tender lelang dengan menjanjikan atau memberikan uang, meminta uang

agar proyek dimenangkan, bahkan dalam perkara tertentu lelang fiktif -seolah-olah mengadakan

lelang tender proyek- kerap dilakukan dengan tujuan proyek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak

tertentu.

Berbagai modus operandi fee proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah tersbut menandakan bahwa di Provinsi Lampung peran Pemerintah Daerah sangat

signifikan, terlebih fee proyek selalu berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dimana Dinas

ini sangat berperan penting dalam kemajuan infrastuktur daerah dimana manfaat

pembangunannya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan perlu diingat bahwa proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah bersumber dari APBD, bahkan beberapa Kabupaten di

Lampung pembangunan infrastukturnya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

bersumber dari APBN. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa memerintahkan bahwa salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

dilaksanakan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan

serta meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil menengah, dan usaha menegah.

Budaya fee proyek hendaknya terus dicegah dan diberantas. Tugas besar tersebut tidak

hanya dipikul oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semata, peran serta aktif masyarakat,

Pemerintahan Daerah dan Pusat serta pelaku bisnis juga harus memiliki satu visi yang sama

bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi

setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan

8 https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/21032661/bupati-lampung-tengah-divonis-3-tahun-penjara-hak-

politiknya-dicabut , diakses pada Sabtu 20 Juli 2019 Pukul 17.20 WIB

atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. setiap orang yang berusaha di

Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak

menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap

perjanjian-perjanjian internasional sebagaimana amanat negara dalam mewujudkan larangan

persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa budaya fee proyek

membutuhkan beberapa prasyarat, misalnya kesiapan pemerintah daerah, penegak hukum,

pelaku bisnis (korporasi) serta masyarakat untuk turut mewujudkan persaingan sehat dalam

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tulisan ini akan memaparkan secara umum kasus fee proyek di

Lampung yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengupas

bagaimanakah budaya fee proyek dalam kasus gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa

Dinas PUPR Bupati non aktif Kabupaten Mesuji?

B. PEMBAHASAN

B1. Kasus Fee Proyek di Lingkungan Pemerintah Daerah Lampung

Media massa hampir setiap minggu mengabarkan berita Kepala Daerah (gubernur,

bupati, walikota, wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat pemerintah daerah) terkena OTT (operasi

tangkap tangan) oleh KPK. Dalam pelajaran hukum; tertangkap tangan dalam situasi “sedang

menerima atau sedang memegang, atau beberapa saat setelah menerima, atau beberapa saat

sesuatu barang atau benda yang didapat secara melawan hukum”. Dalam ungkapan bahasa

Indonesia, tertangkap tangan disebut juga “tertangkap basah”. KPK secara resmi menggunakan

istilah “operasi tangkap tangan atau OTT”. Dalam hal tertangkap tangan, semua unsure pidana

telah terpenuhi (tindak pidana telah selesai dilakukan). Sedangkan istilah “percobaan”,

menunjukan belum semua unsure pidana terpenuhi (tindak pidana belum selesai). Tidak selesai

karena suatu paksaan yang datang dari luar, kepergok sedang melakukan. Percobaan acapkali

juga diberi pengertian sebagai “permulaan melakukan tindak pidana”.9

9 Pendahuluan Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 393 Agustus 2018. Hlm 3

Jumlah kepala daerah yang terkena OTT hampir puluhan. Belum lagi pejabat

pemerintahan daerahyang lain seperti pimpinan dan anggota DPRD atau pejabat eksekutif daerah

lainnya. Korupsi tidak hanya terjadi pada tataran pemerintahan daearah, melainkan hampir pada

semua segmen penyelenggara pemerintahan negara maupun non pemerintahan yang bersentuhan

dengan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta para

Pengusaha/Pelaku Bisnis. Ada kemungkinan, keseluruhan jumlah pengembalian kerugian negara

yang ditetapkan di pengadilan masih terlalu kecil dari jumlah kerugiaan riil negara. Apalagi

kalau dikaitkan dengan manfaat uang tersebut bagi public kalau tidak diselewengkan atau

dikorupsi. Ada beberapa bentuk korupsi, antara lain mempertinggi harga (mark up), suap,

merendahkan mutu proyek, pengadaan fiktif, gratifikasi (hadiah dengan motif menyuap), dan

lain-lain.10

Korupsi telah terjadi sejak lama. Begitu pula upaya memberantas korupsi telah dijalankan

sejak lama. Sebelum Orde Lama (sebelum 1959), telah ada menteri yang diadili dan dipidana

karena dakwaan korupsi. Pejabat-pejabat Orde Lama yang diadili di masa awal Orde Baru atas

dakwaan korupsi. Begitu pula di masa Orde Baru ada yang dipidana korupsi. Ketika menghadapi

makin meluasnya korupsi, Pemerintah pernah membentuk Pranata yang dinamakan”PARAN”

yang dipimpin alm. Jenderal AH Nasution. Pernah juga dibentuk “Panitia 4” yang dipimpin alm.

Bung Hatta. Dimasa Orde Baru, dengan sistem politik dan kenegaraan sentralistik-

otoritarianisme memungkinkan sekali praktik korupsi terjadi pada semua tingkatan. Tetapi pada

saat itu, kita tidak (belum) mendengar misalya, ada “negosiasi yang harus dibayar” kepada

anggota DPR atau DPRD untuk memperoleh persetujuan anggaran. Dimasa saat ini atau dinekal

dengan istilah “zaman now”, ditemuka praktik-praktik Kepala Daerah harus membayar anggota

DPRD untuk memperoleh persetujuan anggaran. Begitu pula yang terjadi di DPR. Suatu kreasi

yang menajubkan karena, suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan (misue of power) yang

dihadapkan kepada (antar) pemerintah sendiri.11

Seiring dengan perkembangan konsep “negara pelayan” (the service state), fungsi

pelayanan publik makin mengemuka (dipandang sebagai fungsi utama pemerintahan). Sejalan

pula dengan perekembangan konsep negara kesejahteraan (the walfare state) dan ajaran

“demokrasi materiil” atau “demokrasi sosial”, fungsi pelayanan publik makin dimaknai sebagai

10 Bagir Manan, “Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII

No. 393 Agustus 2018, hlm 8 11 Ibid, Hlm 9

fungsi kesejahteraan. Tugas utama negara -pemerintahan- adalah mewujdukan kesejahteraan

rakyat (kesejahteraan umum) sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat. Salah satu konsekuensi mengedepankan fungsi pelayanan (public service) adalah

“pengendoran fungsi politik pemerintahan daerah otonomi)”, dan mengedepankan fungsi

pelayanan masyarakat. Fungsi pelayanan semestinya lebih mengedepankan fungsi manajerial

atau fungsi pengelolaan yang bekaitan dengan memenuhi hajat hidup rakyat banyak. Di semua

Pemerintahan Daerah (otonom) di berbagai negara, urusan otonom (urusan rumah tangga daerah)

ada di bidang pelayanan publik yang bertalian dengan kesejahteraan termasuk kenyamanan

masyarakat. Kepemimpinan dan penyelenggara pemerintahan daerah (otonomi), semestinya

tidaklah terutama ditekankan pada kemampuan dan dukungan politik, tetapi harus memenuhi

syarat-syarat penyelenggara pemerintahan yang baik seperti: kemampuan teknokratik dan

manajerial, tidak mementingkan diri sendiri (termasuk kepentingan sanak keluarga, sahabat)

memiliki integritas, objektif, bertanggung jawab, terbuka, jujur, dan memiliki kepemimpinan

yang baik (good leadership). Yang paling tentulah memiliki wawasan, pengetahuan dan

keterampilan yang cukup untuk melakukan pemerintahan yang baik.12

Pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh

penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai

latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum

sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar

Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar. Dari hasil temuan umum yang

didapatkan, ICW mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah variabel, antara lain:

modus, sektor, daerah, lembaga, aktor, dan kinerja penegak hukum. Adapun variabel lainnya

seperti korupsi berdasarkan sumber anggaran dan korupsi berdasarkan kegiatan -pengadaan dan

non pengadaan-. ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang

dilakukan. Ada sebanyak 13 modus yang ICW klaster kerap digunakan oleh tersangka korupsi.

Modusnya antara lain: mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap,

kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan,

gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down.

Pemetaan modus dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dalam

konteks perbaikan sistem. Modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni

12 Ibid, hlm 17

mark up. Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya per

kasus melibatkan 2 (dua) orang tersangka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan

akibat melakukan penggelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara

yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus mark up sebesar Rp 2,9 miliar per kasus.13

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi

tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 35 daerah yang ICW pantau pada tingkat provinsi dan

nasional. Makna “nasional” dalam pemantauan yang dilakukan berarti bahwa kasus dugaan

korupsi yang terjadi berada pada wilayah Kementerian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk

melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Namun

pemetaan ini TIDAK menjadikan dasar bahwa suatu daerah paling korup. Sebab ada 2 (dua)

indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. Pertama, tingginya

partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi ke penegak hukum. Kedua,

aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Sepanjang tahun 2018,

Provinsi Lampung berada pada urutan 10 besar pemetaan kasus korupsi berdasarkan provinsi

dengan 15 jumlah kasus, 9 miliar kerugian negara, dan 900 juta nilai suap.14

Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadinya korupsi. Sebanyak

170 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp

833 miliar. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 390 orang. Hal ini

menggambarkan bahwa korupsi telah terjadi di berbagai lini sistem pemerintahan. Apalagi

banyaknya korupsi yang terjadi di daerah memperlihatkan bahwa otonomi daerah masih menjadi

persoalan dengan munculnya aktor baru. Gejala ini dapat berpotensi melahirkan kebijakan yang

koruptif sehingga pejabat di daerah dapat mencuri uang negara dengan adanya aturan.

Penegak hukum pada tahun 2018 telah menetapan tersangka sebanyak 1.087 orang yang

diduga melakukan tindak pidana korupsi. Aktor korupsi didominasi oleh ASN. Selain itu ada

juga aktor yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan seperti kepala daerah, anggota

legislatif, hingga menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Jumlah ASN

yang terjerat kasus korupsi ada sekitar 34,5 persen atau sebanyak 375 orang. Selain itu, aktor

yang dari kalangan swasta menjadi peringkat kedua aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Ada sebanyak 21,6 persen atau sebanyak 235 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

13 https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf , diakses pada Sabtu

20 Juli 2019 Pukul 20.11 WIB 14 Ibid, hlm 13

Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yakni, Gubernur (2 orang), Wali Kota dan Wakil Wali

Kota (7 orang), dan Bupati (28 orang).15 Pada kurun waktu 2017 hingga pertengahan 2019, Pusat

Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Universitas Lampung juga mencatat

ada 3 Kepala Daerah yang telah menjadi terpidana kasus dengan klasifikasi yang sama, yaitu

pengadaan barang dan jasa tetapi perbuatan yang berbeda.

Sementara itu, Provinsi Lampung saat ini tergolong masuk kedalam zona merah

pengadaan barang dan jasa (PBJ). Menurut Kepala Satgas III Unit Kordinasi dan Supervisi

Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria mengatakan dalam pengadaan

barang dan jasa Provinsi Lampung sudah menggunakan sistem layanan online seperti di daerah

lainnya, tetapi dalam prosesnya masih banyak intervensi. Institusi bisa saja baik menjalankan

prosedur pengadaan barang dan jasa, tetapi praktik di lapangan belum banyak mengalami

perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke KPK soal

permainan pengadaan barang dan jasa di Lampung baik dilakukan kepada orang (ASN) ataupun

sistem, terlebih dinas yang sering mendapatkan intervensi terjadi di Dinas Pekerjaan Umum.

Yang lebih parah adalah peretasan website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Di

Lampung juga banyak terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) seperti di Lampung Tengah,

Lampung Selatan, Mesuji serta Tanggamus terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasar pada

laporan yang diterima, angka tertinggi laporan pengaduan pengadaan barang dan jasa pada angka

fisik. Lalu KPK pun kini bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) mendorong perbaikan tata kelola guna meminimalisasi siapa yang mencoba masuk

dalam website LPSE. Terakhir laporan masuk pun berasal dari Lampung Timur dan Tulang

Bawang Barat bahwa adanya peretasan sistem LPSE dan tim KPK sudah turun lapangan serta

memeriksa dugaan peretasan tersebut.16

Mengulas kembali kasus yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, mantan Bupati

Tanggamus Bambang Kurniawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP dengan melakukan perbuatan gratifikasi dengan memberikan uang sejumlah Rp. 943 juta

kepada beberapa anggota DPRD Tanggamus terkait pembahasan APBD Dinas PUPR 2016.

15 Ibid, hlm 18 16 Berita Harian Radar Lampung “Lampung Masuk Zona Merah KPK”, Rabu 2 Juli 2019

Tahun 2018, mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dinyatakan terbukti secara sah

dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan melakukan perbuatan

menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu

dilakuan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Pemberian

uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana

pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero)

sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Tahun 2019, mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, Pasal 12 huruf B Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

melakukan perbuatan menerima gratifikasi fee dari rekanan dalam proyek pengadaan di Dinas

PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

PUSKAMSIKHAM menilai kurun waktu 2017-2019 setidaknya ada tiga Kepala Daerah

yang telah menjadi terpidana dan satu kepala daerah sedang menjalani persidangan yaitu Bupati

non aktif Mesuji Khamami. Tidak hanya itu, PUSKAMSIKHAM juga mencatat ada beberapa

sektor profesi dalam kurun waktu 2018 hingga pertengahan 2019 yang menjadi terpidana yaitu

Kepala Dinas (2) yaitu Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah Taufik Rahman dan Kepala Dinas

PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, Anggota DPRD (1) yaitu Agus Bhakti Nugroho dan

Koporasi (3) yaitu Gilang Ramadhan Lampung Selatan serta Sibron Aziz dan Kardinal. Lalu

Sekretaris Dinas dan satu Korporasi sedang menjalani persidangan. Praktis, Dinas Pekerjaan

Umum menjadi sektor pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan

diimbangi PT dan CV dari sektor Korporasi di Lampung.

B.2 Budaya Fee Proyek dalam kasus gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa

pemerintah Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

Sementara itu, persidangan Bupati non aktif Mesuji sampai dengan Kamis 18 Juli 2019

masih dalam tahapan pemeriksaan saksi. Dalam dakwaan JPU KPK pada perkara terebut dugaan

penerimaan fee Khamami dari Sibron Aziz total berjumlah 1,58 miliar dengan rincian:

1. Mei 2018 Rp. 200 juta;

2. Agustus 2018 Rp. 100 juta;

3. Desember 2018 Rp. 1,28 miliar.

Dari rekanan yang mengerjakan proyek di bidang Sumber Daya Air (SDA) TA 2018 total

Rp. 850 juta, dengan rincian;

1. Juni-Agustus 2018 Rp. 300 juta;

2. September-Oktober Rp. 50 juta;

3. Oktober-November Rp. 200 juta;

4. November-Desember Rp. 100 juta;

5. Januari 2019 Rp. 200 juta.

Total penerimaan dari Sibron Aziz dan rekanan proyek SDA Rp. 2,430 miliar.

Berdasar pada Dakwaan JPU KPK17, adapun uraian perbuatan terdakwa diantaranya pada

tahun 2018 Sibron Aziz melalui Kardinal mendapatkan plotting proyek pengadaan base sebesar

Rp. 9.2 miliar, sementara Taufik Hidayat (adik Khamami) mendapatkan paket proyek dengan

total nilai Rp. 31,2 miliar. Proyek yang diberikan kepada Taufik Hidayat mulai dari paket

pekerjaan yang bersumber dari DAK tahun 2018 hingga APBD tahun 2018. Jenis pekerjaan

mulai dari peningkatan jalan, pengadaan bahan material, hingga pengadaan tanah urug.

Pengaturan proyek yang memenangkan Taufik Hidayat berawal dari pertemuan di Februari 2018

bertempat di rumah dinas Khamami. Khamami bertemu dengan Wawan Suhendra (sekretaris

dinas/terdakwa) dan Najmul Fikri selaku Kepala Dinas PUPR Mesuji. Khamami meminta list

proyek beserta nama calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR

Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018. Wawan Suhendra menyerahkan list kepada

Khamami, lalu Khamami memverifikasi dengan cara menyetujui dan menolak nama-nama calon

rekanan yang diajukan. Nama yang disetujui oleh Khamami yaitu Taufik Hidayat (adik

Khamami/terdakwa) dan Sibron Aziz melalui Kardinal. Paket proyek yang didapat Sibron Aziz

melalui Kardinal, Khamami meminta fee pertama bulan Mei 2018 sebesar Rp. 200 juta.

17 Salinan Dakwaan JPU KPK A.N Terdakwa Khamami

Selanjutnya Khamami meminta uang kepada Wawan Suhendra untuk operasional. Lalu

Wawan Suhendra menghubungi Kardinal. Kardinal lalu meminta uang fee kepada Sibron Aziz

melalui Silvan (staf CV Sibron) yang selanjutnya diserahkan uang Rp. 200 juta pada 28 Mei

2018 dikantor Subanus Group. Pada Agustus 2018, Khamami menyampaikan kepada Wawan

Suhendra memerlukan uang operasional untuk berangkat haji. Seperti sebelumnya, Wawan

Suhendra menyampaikan kepada Kardinal. Menurut Wawan Suhendra, permintaan uang tersebut

akan diperhitungkan sebagai bagian dari komitmen fee pekerjaan Pengadaan Base. Lalu Kardinal

atas persetujuan Sibron memberikan uang sebesar Rp. 100 juta kepada Wawan di depan rumah

sakit Natar Medika Lampung Selatan. Bukan hanya proyek pengadaan base, Sibron Aziz juga

meminta paket pekerjaan yang bersumber dari APBD P 2018 di Dinas PUPR Mesuji. Silvan

mengetahui adanya pengadaan paket-paket pekerjaan melalui website LPSE Mesuji. Silvan atas

persetujuan Sibron memerintahkan Kardinal menemui Wawan Suhendra untuk mendapatkan

paket-paket pekerjaan tersebut. Saat pertemuan Kardinal dan Wawan Suhendra, Wawan

menyampaikan jika Kardinal sudah di-plotting oleh Khamami untuk mendapatkan paket-paket

pekerjaan tersebut dan mengarahkan segera mengajukan penawaran.

Sibron Aziz pada Oktober 2018 kembali memenangkan proyek. Kali ini proyek yang

didapatkan adalah pengadaan bahan material serta pengadaan base dengan total nilai Rp. 6,42

miliar. Atas proyek-proyek yang sudah didapat Sibron melalui Kardinal, Wawan Suhendra

kembali menghubungi Kardinal meminta sisa fee yang belum diserahkan pada Desember 2018.

Pada 23 Januari 2019, Kardinal mendapat persetujuan dari Sibron Aziz untuk memberikan sisa

fee proyek kepada Khamami sebesar Rp. 1,28 miliar. Uang tersebut dibungkus dalam kardus

warna cokelat. Uang tersebut dibawa Kardinal menggunakan mobil Avanza bersama dua orang

kepercayaan Taufik Hidayat yaitu Paying dan Maidarmawan. Mereka menemui Taufik di Planet

Ban Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saat di lokasi, Paying bersama Maidarmawan

memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik Taufik. Saat itu, penyidik KPK

melakukan OTT terhadap Taufik Hidayat. Khamami juga meminta fee proyek di bidang Sumber

Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018. Khamami mendapat fee sebesar Rp. 850 juta

dari proyek tersebut. Lalu uang tersebut diserahkan oleh Tasuri (staf PUPR) kepada Wawan

Suhendra dalam lima tahap mulai dari Juni 2018-Januari 2019. Uang fee 850 juta tersebut

diserahkan kepada Khamami Rp. 650 juta dan Rp. 200 juta untuk Wawan Suhendra.

Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Khamami, Taufik Hidayat serta Wawan

Suhendra melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65

ayat (1) KUHP.18

Dalam agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi pada Kamis 20 Juni 2019, KPK

menghadirkan beberapa saksi diantaranya Kepala Unit Layanan Pengadaan (UPL) Dinas PUPR

Andre Alrendra, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Sumanto, Kabid Pendidikan Mesuji Yoga

Sailendra, anggota PPK Kabupaten Mesuji Jefri Herlanga, staf PUPR Herli Edison dan staf

honore PUPR Mesuji Mitra Ambarukma. Dalam keterangan, Andre Aleindra mengakui adanya

potongan 20 persen dana administrasi umum di Dinas PUPR. Potongan dana ini digunakan untuk

pendanaan kegiatan Pemkab yang tidak menggunakan biaya. Seperti ada acara kegiatan tahun

baru di backup dari dana tersebut. Andre mengaku lupa saat ditanya terkait nama-nama

pemenang proyek oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Andre juga menerangkan tidak berani

menolak usulan dari Wawan Suhendra karena kedekatannya dengan Khamami, walaupun dirinya

bertugas sebagai Kepala ULP Dinas PUPR. Sedangkan Jefri Herlangga selaku anggota Pokja

PUPR menerangkan bahwa ada sejumlah nama instansi yang mendapatkan proyek, lalu setelah

PT. Jasa Promix milik Sibron Aziz mendapatkan paket proyek, dirinya mendapatkan uang

sebesar Rp. 65 juta dalam pemberian dua tahap, tahap pertama sebesar Rp. 40 juta dan tahap

kedua sebesar Rp. 25 juta yang diberikan oleh Silvan (staf CV Sibron Aziz). Herli Edison

menerengkan sempat dipaksa menerbitkan peserta lelang oleh Yoga Sailendra. Herli sempat

kesulitan dalam menerbitkan lelang proyek tersebut dikarenakan paksaan dan bukan karena

berkas HPS belum diterimanya. Sumanto menerangkan bahwa pencairan dana proyek harus

melalui nota dinas, menurutnya ketentuan seperti itu diatur dalam Peraturan Bupati walaupun

dirinya mengatakan tidak pernah membacanya sama sekali dan tidak tahu apakah Peraturan

Bupati tersebut ada atau tidak.19

Agenda sidang pembuktian berikutnya dilakukan pada Senin 24 Juni 2019. Jaksa

Penuntut Umum KPK menghadirkan empat orang saksi diantaranya Tasuri selaku staf PUPR

Kabupaten Mesuji, Lutfi Mediansyah selaku Kasi Jalan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji,

18 Ibid, Salinan Dakwaan Jaksa KPK 19 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Kamis

20 Juni 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang.

Nyoman Nobel selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Made Losi Ravon

selaku anggota Pokja Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Tasuri menerangkan pada saat

itu dihubungi oleh Wawan Suhendra karena ada OTT KPK. Dirinya menerangkan sebelum OTT

Wawan Suhendra memberikan kopelan lis plotting proyek. Kopelan tersebut berbentuk kertas

tulis tangan dan kopelan itu beisi tujuh paket proyek di Sumber Daya Air. Lalu Jaksa KPK

memutarkan rekaman percakapan antara dirinya dan Wawan Suhendra yang pada intinya Wawan

memerintahkan agar membuang kopelan penerimaan uang fee proyek bulan Juli 2018.

Sementara Lutfi Mediansyah menerangkan bahwa dirinya diminta Wawan Suhendra untuk

menanyakan soal fee proyek kepada rekanan Kardinal. Sebelum pengumuman pemenang proyek

dirinya pernah berhubungan dengan Kardinal selaku rekanan. Pada saat itu dirinya dipanggil

keruangan Wawan Suhendra untuk membahas kegiatan 2018. Kemudian Wawan Suhendra

memperlihatkan nama-nama calon rekanan plotting untuk 12 paket proyek yang akan

mengerjakan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, lalu nanti ada yang

menghubungi untuk minta HPS. Lutfi juga menerangkan jika dirinya pernah diperintahkan

Wawan Suhendra untuk menayakan fee sebesar 15 persen kepada Kardinal selaku rekanan. Saat

peretmuan dengan Kardinal dikediamannya, Kardinal menghubungi Silvan meminta 15 persen

dari jumlah proyek. Silvan mengatakan tidak sanggup jika memberikan 15 persen, Silvan hanya

sanggup memberikan fee sebesar 12 persen. Lalu Lutfi kembali menghubungi Wawan Suhendra.

Dirinya menambahkan jika pernah menerima uang sebanyak tiga kali dari Kardinal masing-

masing Rp. 5 juta (total 15 juta), lalu pernah menerima uang dari Ari Maidar (orang kepercayaan

Taufik) sebanyak Rp. 2,250 juta.20

Berlanjut pada agenda pembuktian sidang selanjutnya, kali ini Jaksa Penuntut Umum

KPK menghadirkan tiga orang saksi yaitu Najmul Fikri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah selaku Ketua DPRD Kabupaten

Mesuji, serta Saply,T.H selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kabupaten Mesuji. Najmul Fikri

dalam kesaksiannya menerangkan pada tahun 2018 Plt. Bupati Saply dan Ketua DPRD Fuad

Amrullah turut menerima sejumlah paket proyek di Dinas PUPR, hal tersebut diterangkan

berdasar pada nama-nama ploting yang pernah dilihat seperti Taufik Hidayat, Kepolisian,

Kejaksaan, Ketua DPRD Mesuji serta Wakil Bupati. Dirinya juga menerangkan sesuai dengan

20 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Senin

24 Juni 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang.

BAP pemeriksaan dirinya nomor 47 dijelaskan bahwa Bupati Khamami yang menentukan

plotting dan paket-paket pekerjaan itu serta yang menerimanya adalah Taufik Hidayat, Pakcik

kerabat Bupati, Rizon mantan timses pencalonan Bupati, Polda Lampung, Lukman (oknum

wartawan), Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Kejaksaan Tinggi, dengan paket pengadaan

langsung. Lanjut, dirinya menerangkan tidak pernah melihat secara langsung penetuan-penetuan

list proyek tersebut tetapi hanya berdasar pada laporan lisan yang disampaikan Wawan Suhendra

selaku Sekretaris Dinas nya. Saat itu juga Najmul Fikri mengetahui oknum wartawan yang

menerima paket proyek di Dinas PUPR Mesuji salah satunya adalah JS (inisial), kepala biro

sebuah Koran harian di Mesuji. JS mendapatkan proyek mengatasnamakan Plt. Bupati Mesuji

Saply pada APBD murni dan perubahan. Pada APBD murni, JS melalui CV Nabalaga ,mendapat

pengadaan material ruas jalan senilai Rp. 2,3 miliar, kemudian pada pengadaan yang sama

dengan nilai proyek Rp. 2,1 miliar, lalu pada APBD perubahan, JS mendapatkan proyek senilai

Rp. 2,4 miliar. Paket proyek tersebut disebut sebagai hasil plotting proyek untuk menghilangkan

sorotan dari media.21

Plt. Bupati Mesuji Saply, membantah dirinya mendapatkan plotting sebagaimana

diterangkan oleh Najmul Fikri. Dirinya hanya mengetahui bahwa JS merupakan wartawan dan

Sintong (yang memplotting proyek bersama JS) merupakan adiknya JS. Saply menambahkan

bahwa selama ini tidak tahu dan terlibat dalam plotting proyek, tugasnya hanya membantu

Bupati. Menindaklanjuti hasil pertemuan-pertemuan Bupati dengan inspektorat, dirinya juga

menerangkan tidak tahu, bahkan dirinya menegaskan tidak pernah mendapatkan pekerjaan

apapun dari Bupati, dapat fee pun tidak pernah sama sekali. Terkait nota dinas dirinya

mengetahui tetapi tidak pernah terlibat dalam permainan nota-nota dinas yang ada. Mendengar

keterangan-keterangan dari Saply, Jaksa KPK mengingatkan bahwa Saply tidak perlu berbohong

sebab dirinya telah disumpah dalam persidangan dan ada ancaman pidana terkait menerangkan

keterangan palsu di muka persidangan.22

Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah menerangkan bahwa DPRD Kabupaten

Mesuji sempat mengajukan hak interplasi kepada Pemkab Mesuji. Selanjutnya Fuad

menerangkan bahwa pada tahun 2016 dirinya sempat melapor ke Provinsi terkait nota dinas, dan

21 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Kamis

12 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang. 22 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Kamis

12 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang.

diwaktu yang sama Pemkab Mesuji dilaporkan ke Mabes Polri. DPRD menjadi saksi, namun

tahun 2017 pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada dinamika atas laporan tersebut. Pada

tahun 2018 teman-teman DPRD menjadi saksi. Pengawasan terkait nota dinas dilakukan dengan

memanggil Bupati Mesuji berkaitan dengan kebijakan nota dinas serta kebijakan lainnya. Hak

interplasi diinisiasi pada Juni 2018. Pada saat itu Bupati mengatakan dalam penggunaan nota

dinas tujuannya adalah efisiensi anggaran, namun hak interplasi belum membuahkan hasil

dikarenakan telah terjadi OTT yang dilakukan KPK. Interplasi yang dilakukan DPRD tidak

berfokus pada pemotongan anggaran dinas, tetapi ada beberapa pihak dari tahun 2017 hingga

2018 ada OPD yang menyampaikan bahwa ada keluhan pencairan OPD tidak keluar, karena

Bupati menetapkan nota dinas dan hal ini harus ditangani sebab setiap tahun anggaran silpa

making tinggi.23

Pada Kamis 18 Juli 2019, saksi mahkota dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK

yaitu Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Dalam keterangannya,

Wawan menerangkan bahwa Kapolda dan Wakapolda Lampung yang saat itu dijabat Irjen

Suntana dan Brigjen Angesta Romano Yoyol menerima fee proyek. Hal ini diungkapkan Wawan

ketika menjawab pertanyaan Jaksa. Dirinya menerangkan bahwa pemberian uang kepada

Kapolda dan Wakapolda itu bersumber dari Kardinal. Penyerahan uang dilakukan dirumah dinas

Kapolda karena sebelumnya Bupati mengatakan ingin melakukan silaturahmi kepada Kapolda,

lalu Bupati minta carikan uang, dirinya diperintahkan Khamami menemui Kardinal setelah itu

Kardinal memberikan uang Rp. 200 juta. Wawan juga menerangkan diperintahkan oleh Najmul

Fikri untuk bersilaturahmi ke rumah dinas Kajati Lampung. Sesampai dirumah dinas Kapolda,

Wawan menunggu dimobil. Najmul Fikri dan Khamami masuk, tidak beberapa lama keduanya

keluar rumah bersama Kapolda. Lalu Najmul Fikri menghapiri Wawan dan meminta uang Rp.

150 juta yang sebelumnya dimintakan kepada Kardinal. Setelah itu Wawan, Khamami, Najmul

Fikri dan Kapolda berangkat menuju rumah dinas Wakapolda. Sesampainya dirumah dinas

Wakapolda, Khamami langsung memberikan uang sebesar Rp. 50 juta kepada Wakapolda.

Wawan menambahkan bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, Khamami meminta Wawan

dan Najmul Fikri mem-plotting calon pemenang proyek. Ada nama-nama permintaan dari

Khamami diantaranya Kajati Lampung, Kapolda Lampung, Kajari, Iwan Janata, Rizon dan

23 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Kamis

12 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang.

Taufik Hidayat, lalu ada empat dari tujuh paket proyek di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR yang

tidak bisa dikondisikan, hal ini membuat Khamami marah dan memerintahkan Wawan

mendekati pemenang agar bisa berkontribusi memberikan fee kepada Khamami. Lalu wawan

mengatakan ada ratusan paket proyek penunjukan langsung (PL) yang diberikan kepada oknum

LSM, wartawan dan tim sukses Khamami.24

PUSKAMSIKHAM mencatat setidaknya ada beberapa oknum yang diduga terlibat dalam

fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Mesuji ini. Nama-nama oknum telah sering disebut beberapa

saksi terlibat dalam paket proyek Dinas PUPR, diantaranya mantan Kapolda dan Wakapolda

Lampung Irjen Suntana dan Brigjen Angesta Romano Yoyol sebagaimana diterangkan oleh saksi

mahkota dalam perkara ini yaitu Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten

Mesuji. Sementara itu dugaan keterlibatan Kepala Dinas PUPR Najmul Fikri juga harus

diperiksa lebih lanjut oleh KPK, sebab berbagai plotting paket proyek di Dinas PUPR tentunya

berasal dari pengesahan Najmul sebagai Kepala Dinas. Lebih dari itu, walaupun mantan

Wakapolda Lampung Brgijen Angesta Romno Yoyol membantah kepada tim wartawan Radar

Lampung terkait dirinya menerima pemberian uang-uang proyek dari Khamami,25 tetapi yang

disampaikan oleh Wawan Suhendra merupakan fakta persidangan dan terlebih Wawan yang

dihadirkan sebagai saksi mahkota telah disumpah dimuka pengadilan.

Merujuk pada pendapat ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Edy O.S Hiraeij menjelaskan bahwa

berdasarkan interpretasi doktriner, kata “bukti” atau “evidence” atau “bewijs” adalah informasi

yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau

keseluruhan fakta itu benar. Alat bukti yang berlaku universal dalam sistem peradilan pidana

adalah saksi (witness), ahli (expert), dokumen, dan real evidence atau physical evidence yang

dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia dikenal dengan istilah barang bukti. Saksi

dimaksud adalah saksi yang memberatkan (de charge) maupun saksi yang meringankan (a de

charge), yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. Pembuktian dalam hukum pidana

dimulai sejak tahap penyelidikan dan/atau penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang

pengadilan. Oleh karena itu penyidik maupun penuntut dapat meminta keterangan saksi yang

memberatkan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan.

Begitu pula sebaliknya, sebagai penyeimbang, tersangka dapat meminta keterangan saksi yang

24 Fakta Persidangan dalam pemeriksaan saksi An. Terdakwa Khamami, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat. Kamis

18 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang. 25 Berita Harian Radar Lampung, “Nama Eks Kapolda-Wakapolda Kembali Disebut di Sidang”, Jumat 19 Juli 2019.

meringankan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan.

Pengajuan bukti oleh tersangka atau terdakwa sesuai dengan prinsip exculpatory evidence yang

berarti tersangka atau terdakwa berhak menunjukan bukti apapun termasuk keterangan saksi

yang meringankan untuk menunjukan bahwa ia tidak bersalah. Hal ini untuk mencegah

terjadinya unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar terhadap tersangka.26 Artinya

keterangan yang disampaikan Wawan Suhendra merupakan suatu untuk memeriksa Mantan

Kapolda (Irjen Suntana) dan Mantan Wakapolda (Brigjen Angesta Romno Yoyol) terlibat dalam

fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018.

Berdasar pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Perintah penangkapan dilakukan

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan

yang cukup”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan

bahwa yang dimaksud dengan “Bukti Permulaan Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal

17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan minimal

dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.27 PUSKAMSIKHAM menilai adanya

keterangan dari Wawan Suhendra belum bisa dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup

tetapi hal tersebut dapat berubah menjadi bukti permulaan yang cukup jika KPK ingin segera

mengusut dugaan keterlibatan Mantan Kapolda dan Wakapolda Lampung dalam perkara

Khamami tersebut dengan mencari bukti (bewijs) penunjang lain seperti surat atau petunjuk serta

berdasar dari keterangan terdakwa lain (Khamami dan Taufik Hidayat) karena dalam agenda

pembuktian Jaksa Penuntut Umum KPK telah beberapa kali menghadirkan alat bukti surat-surat

yang berakitan dengan list nama pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang Terdakwa Khamami selaku Bupati Mesuji pun

menjadi efek domino bagi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR TA 2018.

Sepatutnya, Khamami juga didakwakan melakukan unsur secara melawan hukum dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Artinya,

perbuatan Khamami selaku Bupati tidak hanya dipandang sebagai perbuatan menerima proyek

saja, tetapi ada penyelahgunaan kewenangan dimana Khamami memerintahkan Kepala Dinas

26 Lihat pendapat Prof. Dr. Edy O.S Hiraeij sebagai ahli Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

65/PUU/VIII/2010 A.N. Pemohon Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Si terhadap pengertian keterangan saksi

yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana 27 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Bukti Permulaan Yang Cukup

dan Sekretaris Dinasnya memenangkan adik kandungnya sendiri (Taufik Hidayat) selaku

pemenang tender - selain proyek Sibron Aziz -. Berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI Nomor 183 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan

bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan

yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang

dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.28 Telebih total dana penerimaan fee proyek yang

diterima Khamami selaku Bupati mencapai Rp. 2,430 miliar (kerugian negara dari pemotongan

anggaran Pengadaan Dinas PUPR Mesuji) dari pemotongan 12 persen dari nilai proyek yang

telah ditentukan oleh Pengguna Anggaran (Khamami).

C. KESIMPULAN

Sepatutnya, berdasarkan uraian fakta persidangan kasus gratifikasi fee proyek di Dinas

PUPR Kabupaten Mesuji ini serta merujuk pada pendapat ahli hukum Prof. Dr. Bagir Manan

yang menganggap bahwa konsep negara kesejahteraan (the walfare state) dan ajaran “demokrasi

materiil” atau “demokrasi sosial”, fungsi pelayanan publik makin dimaknai sebagai fungsi

kesejahteraan, sehingga konsekuensinya fungsi pelayanan semestinya lebih mengedepankan

fungsi manajerial atau fungsi pengelolaan yang bekaitan dengan memenuhi hajat hidup rakyat

banyak, bukan justru hanya mementingkan golongan pribadi (kerabat, sahabat, rekanan). Hal

seperti ini harus terus dibenahi terutama pada sektor Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan

yang mengedepankan prinsip “good governance” harus terus diwujudkan, sebab pengadaan

barang dan jasa yang tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang

berakibat pada persaingan usaha tidak sehat, adanya pertentangan kepentingan pihak tertentu,

terjadinya pemborosan keuangan negara, penyalahgunaan kewenganan - kolusi/nepotisme -,

serta menerima, menawarkan, menjanjikan, memberi, atau menerima hadiah, imbalan, komisi,

rabat dan apa saja yang diketahui atau patut diduga berakitan dengan pengadaan barang dan jasa

sulit diwujudkan jika pemangku kepentingan (Kepala Daerah) tidak berintegritas dalam

semangat memberantas korupsi di daerah, sebab peran Kepala Daerah sangat besar dalam efek

domino budaya fee proyek pengadaan barang dan jasa, terkhusus Kepala Daerah di Lampung.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selanjutnya PPK memerintahkan panitia lelang

28 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 30/PID.Sus/Tpk/2017/PN JKT.PST atas nama terdakwa Siti Fadilah

Supari selaku Mantan Menteri Kesehatan RI terkait kasus kerugian negara pengadaan alat kesehatan Kemenkes

Tahun 2006.

menunjuk penyedia (PL) namun PPK tidak boleh menyebut perusahaan tertentu/tidak boleh

mengarahkan ke perusahaan tertentu, dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung tetap harus

dilakukan evalusi baik secara administrasi, teknis maupun harga. Artinya Kepala Daerah jangan

sampai melebih kewenangan yang telah ditentukan dalam aturan pengadaan barang dan jasa

sebab Kepala Daerah selaku Penguna Anggaran, jika budaya fee proyek terus berkembang di

Lampung maka bisa dipastikan peran Kepala Derah berpotensi melebihi kewenangan yang

dimiliki oleh PPK.

DAFTAR REFRENSI

Amiruddin, Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Genta Publishing,

2010),

Bagir Manan, “Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”, Majalah Hukum Varia

Peradilan Tahun XXXIII No. 393 Agustus 2018;

Berita Harian Tribun Lampung “Sibron-Kardinal Sesenggukan Dipeluk Kerabat”;

Berita Harian Tribun Lampung, “Air Mata Warnai Vonis Fee Proyek Agus-Anjar”;

Berita Harian Radar Lampung “Lampung Masuk Zona Merah KPK”,

Berita Harian Radar Lampung, “Nama Eks Kapolda-Wakapolda Kembali Disebut di

Sidang”,

Catatan data tindak pidana Korupsi PUSKAMSIKHAM terhadap kasus Korupsi yang

terjadi di Lampung.

Febi Harumanika dalam berita harian Lampung Post, “Zainudin Hasan Divonis 12

Tahun”,

Pendahuluan Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 393 Agustus 2018;

Salinan Dakwaan JPU KPK A.N Terdakwa Khamami

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Nomor 30/PID.Sus/Tpk/2017/PN JKT.PST

https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-korupsi-lamsel-agus-bn-dan-anjar-asmara-

divonis-4-tahun-penjara-1553771952769042242

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/21032661/bupati-lampung-tengah-

divonis-3-tahun-penjara-hak-politiknya-dicabut

https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf