• Home

  • Documents

  • BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis...
21

BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 2: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 3: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 4: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 5: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 6: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 7: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 8: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 9: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 10: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 11: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 12: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 13: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 14: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 15: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 16: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 17: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 18: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 19: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 20: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Page 21: BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur...Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN

Documents
GUBERNUR JAWA TIMUR - arsipjdih.jatimprov.go.idarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7782/Pergub_No._8_Tahun_2018_ttg... · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

GUBERNUR JAWA TIMUR - arsipjdih.jatimprov.go.idarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7782/Pergub_No._8_Tahun_2018_ttg... · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

Documents
UU 35/1953, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT …wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10646.pdf · dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud; ke-3.penyerahan barang: ... 2

UU 35/1953, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT …wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10646.pdf · dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud; ke-3.penyerahan barang: ... 2

Documents
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN … · Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Barang adalah barang berwujud, yang

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN … · Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Barang adalah barang berwujud, yang

Documents
WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Mojokerto No. 17 Tahun... · Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ... daerah provinsi,

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Mojokerto No. 17 Tahun... · Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ... daerah provinsi,

Documents
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM...barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Barang Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM...barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Barang Kena Pajak

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … 42... · 2019. 7. 9. · 2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … 42... · 2019. 7. 9. · 2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

Documents
HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM …digilib.uin-suka.ac.id/34991/1/15370067_BAB-I-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdfhak dasar warga negara eks timor timur dalam undang-undang no 39 tahun

HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM …digilib.uin-suka.ac.id/34991/1/15370067_BAB-I-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdfhak dasar warga negara eks timor timur dalam undang-undang no 39 tahun

Documents
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR ...jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/4e4f945970b...1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR ...jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/4e4f945970b...1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Documents
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR. 2 5. Undang-Undang

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR. 2 5. Undang-Undang

Documents
- 1 - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG · 2015-11-04 · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ... disebut PPT Jawa Timur adalah lembaga penyedia

- 1 - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG · 2015-11-04 · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ... disebut PPT Jawa Timur adalah lembaga penyedia

Documents
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG S.1847-23 · Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG S.1847-23 · Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGOkabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id/download...Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGOkabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id/download...Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents
TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG … eJournal...Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek komunikasi, keramahan, ketanggapan dan nyata/berwujud

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG … eJournal...Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek komunikasi, keramahan, ketanggapan dan nyata/berwujud

Documents
jdih.pekalongankota.go.id Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaiimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang

jdih.pekalongankota.go.id Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaiimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang

Documents
PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN … · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; ... Strategi konseptual untuk

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN … · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; ... Strategi konseptual untuk

Documents
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih2.malangkab.go.id/uploads/2_Penetapan_Uang_Persediaan_Tahun... · PROVINSI JAWA TIMUR ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih2.malangkab.go.id/uploads/2_Penetapan_Uang_Persediaan_Tahun... · PROVINSI JAWA TIMUR ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN …€¦ · 3. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN …€¦ · 3. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Documents
ANALISIS PERLINDUNGAN ASET TIDAK BERWUJUD PADA …...2.2.4 Hak cipta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif

ANALISIS PERLINDUNGAN ASET TIDAK BERWUJUD PADA …...2.2.4 Hak cipta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif

Documents
WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR › wp-content › ...Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR › wp-content › ...Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan d. sebelah barat berbatasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan d. sebelah barat berbatasan

Documents
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

Documents
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Documents
BUPATILUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR PPID 2020.pdfMengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana

BUPATILUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR PPID 2020.pdfMengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana

Documents
DILEMATIKA PROFESI GURU “Studi tentang Undang-Undang …etheses.uin-malang.ac.id/4295/1/02110109.pdf · Profesi Guru dan Dosen ini berwujud rangkaian kegiatan dengan ... Diantaranya

DILEMATIKA PROFESI GURU “Studi tentang Undang-Undang …etheses.uin-malang.ac.id/4295/1/02110109.pdf · Profesi Guru dan Dosen ini berwujud rangkaian kegiatan dengan ... Diantaranya

Documents
BUPATI SIDOARJO - Sistem Jaringan Dokumentasi dan ...sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang

BUPATI SIDOARJO - Sistem Jaringan Dokumentasi dan ...sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang

Documents
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR...Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 195 8 tentang Pembentukan

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR...Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 195 8 tentang Pembentukan

Documents
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR - …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah ... 2015

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR - …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah ... 2015

Documents
BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR · Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR · Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Documents